Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Rusia Ngegas Serang Ukraina, Zelensky: Upaya Keji Sebarkan Teror!

    Rusia Ngegas Serang Ukraina, Zelensky: Upaya Keji Sebarkan Teror!

    Jakarta –

    Serangan rudal Rusia terus menghantam Kyiv, ibu kota Ukraina pada hari Jumat (14/11), menewaskan enam orang di sebuah apartemen. Serangan besar-besaran Rusia ini dikecam oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai upaya keji untuk menyebarkan teror.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (15/11/2025), serangan drone Rusia di sebuah pasar di Ukraina selatan beberapa jam kemudian menewaskan dua orang lagi, kata pihak berwenang. Ukraina juga menembakkan rudal-rudal ke wilayah Rusia dan pejabat Rusia melaporkan kebakaran di kilang minyak Laut Hitam.

    Ini adalah salah satu serangan terbesar di Kyiv sejak Rusia melancarkan invasi penuh ke Ukraina pada tahun 2022, menghantam gedung-gedung di sebagian besar distrik ibu kota.

    Beberapa distrik bahkan gelap gulita pada Jumat malam waktu setempat karena pemadaman listrik menyusul serangan Rusia ke sejumlah pembangkit listrik.

    Sebuah rumah sakit, toko, dan kantor semuanya terkena dampak, menurut pihak berwenang. Para pejabat mengatakan 36 orang terluka. Serangan Rusia itu juga merusak kedutaan Azerbaijan dan pemerintah Azerbaijan memanggil Duta Besar Rusia untuk memprotes serangan itu.

    Di Kyiv timur, wartawan AFP melihat gedung-gedung bertingkat hangus dengan puluhan jendela dan balkon hancur.

    Zelensky mengatakan serangan itu secara khusus bertujuan untuk menimbulkan “teror”.

    “Ini adalah serangan yang sengaja diperhitungkan dan bertujuan untuk menyebabkan kerusakan maksimal pada masyarakat dan infrastruktur sipil,” tambahnya.

    Moskow telah menembakkan rentetan rudal dan drone yang jumlahnya memecahkan rekor ke Ukraina dalam beberapa bulan terakhir, menghantam infrastruktur energi dan kereta api.

    Moskow juga telah menargetkan wilayah permukiman, memutus aliran listrik bagi puluhan ribu orang di seluruh negeri di tengah musim dingin.

    Serangan hari Jumat menunjukkan “penghinaan Moskow terhadap kemanusiaan”, kata Jerman.

    “Sangat jelas dan nyata bahwa (Presiden Rusia Vladimir) Putin bertujuan untuk membuat musim dingin sesulit mungkin bagi Ukraina, untuk menghancurkan semangat dan mematahkan perlawanan rakyat Ukraina,” kata Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius.

    Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 405 dari 430 drone yang diluncurkan Rusia dan 14 dari 19 rudal.

    Seorang pejabat senior Ukraina mengatakan kepada AFP bahwa pertahanan udara kota tersebut bekerja sangat baik untuk mencegah serangan tersebut menimbulkan kerusakan yang lebih parah.

    Sebelumnya terdapat “beberapa masalah dengan pertahanan udara”, tetapi kali ini “sistem pertahanan udara bekerja dengan baik,” kata pejabat tersebut kepada AFP, yang berbicara tanpa menyebut nama.

    Pejabat itu juga mengatakan serangan itu menunjukkan bagaimana “Rusia telah mulai menggunakan lebih banyak rudal balistik secara signifikan”.

    Rudal balistik sangat sulit dicegat mengingat kecepatan dan lintasannya.

    “Rudal balistik menggabungkan rudal balistik dan aerobalistik dengan gelombang drone. Tidak mudah untuk menembak jatuhnya,” jelas pejabat itu.

    Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pasukannya melakukan “serangan besar-besaran” dengan drone dan rudal hipersonik terhadap fasilitas militer dan energi Ukraina.

    Lihat Video ‘Rusia Luncurkan Serangan Besar-besaran ke Ibu Kota Ukraina!’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Serangan Besar-besaran Rusia ke Ukraina Berlanjut

    Serangan Besar-besaran Rusia ke Ukraina Berlanjut

    Jakarta –

    Rusia melakukan serangan besar-besaran ke Ibu kota Ukraina, Kyiv. Serangan ini merupakan lanjutan dari serangan sebelumnya.

    Serangan udara besar-besaran ini dilakukan Rusia pada Jumat (14/11) dini hari waktu setempat. Hampir setiap distrik di Kyiv diserang secara “masif”, kata wali kota Kyiv.

    Moskow, yang melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022, telah mengintensifkan serangannya terhadap infrastruktur, terutama yang menargetkan fasilitas energi dan sistem kereta api Ukraina, serta kawasan permukiman, dalam beberapa bulan terakhir.

    Rudal dan drone menargetkan berbagai infrastruktur penting di ibu kota pada hari Jumat, kata Mykola Kalashnyk, kepala administrasi militer regional Kyiv, dilansir kantor berita AFP, Jumat (14/11/2025).

    Wali kota Kyiv, Vitaly Klitschko menyebutnya sebagai “serangan musuh yang masif”, dan mengatakan pasukan pertahanan udara sedang beroperasi.

    Satu orang tewas dan setidaknya 15 orang terluka dalam serangan itu, menurut layanan darurat Ukraina, yang menambahkan bahwa “lebih dari 40 orang telah diselamatkan” dari kebakaran dan kerusakan di seluruh kota.

    Sebelumnya, Klitschko melaporkan kebakaran atau kerusakan bangunan di delapan dari 10 distrik di Kyiv, dan mengatakan tim darurat medis telah dikerahkan ke semua distrik tersebut.

    Ia mengatakan seorang wanita hamil termasuk di antara mereka yang dirawat di rumah sakit, serta seorang pria dalam “kondisi sangat serius”.

    “Beberapa bagian jaringan pemanas rusak,” tulis Klitschko di Telegram, dengan beberapa bangunan di distrik Desnyansky di timur laut Ukraina untuk sementara tidak mendapatkan pemanas.

    Pasokan listrik dan air juga dapat terganggu, tambahnya.

    “Rusia menyerang bangunan tempat tinggal. Ada banyak bangunan tinggi yang rusak di seluruh Kyiv, hampir di setiap distrik,” tulis Tymur Tkachenko, kepala administrasi militer Kyiv, di media sosial.

    Serangan Diluncurkan di Tengah Tekanan Sekutu Ukraina

    Serangan itu terjadi seiring negara-negara Barat sekutu Ukraina meningkatkan tekanan terhadap Rusia.

    Pada hari Rabu, Kanada mengumumkan sanksi baru yang menargetkan produksi drone dan energi Rusia, serta infrastruktur yang digunakan untuk melancarkan serangan siber.

    Para menteri luar negeri G7 pada hari itu menyerukan gencatan senjata segera di Ukraina, menyuarakan dukungan “tak tergoyahkan” terhadap integritas teritorial negara itu.

    Sementara, Komisi Eropa sedang mempertimbangkan untuk menggunakan sebagian aset Rusia yang dibekukan setelah invasinya, untuk memberikan pinjaman kepada Ukraina guna mendukung anggaran dan militer selama dua tahun ke depan.

    Picu Korban Luka Hingga Bangunan Rusak

    Gubernur wilayah Krasnodar, Veniamin Kondratyev, seperti dilansir Reuters, Jumat (14/11/2205), menyebut tiga awak kapal mengalami luka-luka dan saat ini sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat.

    Serpihan drone Ukraina tersebut juga memicu kerusakan pada sejumlah apartemen yang ada di wilayah tersebut. Novorossiysk merupakan jalur utama untuk ekspor minyak Rusia.

    Bikin Depot Minyak Kebakaran

    Otoritas setempat melaporkan bahwa serangan drone Ukraina sempat memicu kebakaran pada depot minyak di terminal Sheskharis yang ada di kota Novorossiysk. Depot minyak itu menangani ekspor minyak mentah dan produk minyak.

    “Novorossiysk adalah yang paling menderita,” kata Kondratyev dalam pernyataan via media sosial X.

    “Dalam semalam, lebih dari 170 personel dan 50 peralatan menangani dampak serangan itu, dengan cepat memadamkan api dan membantu warga,” tuturnya.

    Tak lama setelah pernyataan Kondratyev, para pejabat setempat mengatakan bahwa kebakaran pada depot minyak setempat telah berhasil dipadamkan.

    Kantor pusat operasional wilayah Krasnodar, dalam pernyataan terpisah via Telegram, melaporkan bahwa serpihan drone menghantam setidaknya empat apartemen, hingga memecahkan kaca jendela. Namun demikian, serpihan drone itu tidak menimbulkan korban luka.

    Disebutkan juga oleh kantor pusat operasional wilayah Krasnodar bahwa bangunan-bangunan di area pesisir juga mengalami kerusakan.

    Reuters tidak dapat memverifikasi laporan serangan di kota pelabuhan Rusia tersebut. Sejauh ini belum ada komentar langsung dari otoritas Ukraina.

    Namun diketahui bahwa infrastruktur minyak Rusia telah berulang kali mengalami gangguan pada tahun ini, akibat rentetan serangan drone dan kapal tanpa awak. Pelabuhan di tepi Laut Baltik dan Laut Hitam, sistem pipa utama, dan sejumlah kilang minyak Rusia telah menjadi target serangan Ukraina beberapa waktu terakhir.

    Lihat juga Video: Rusia Luncurkan Serangan Besar-besaran ke Ibu Kota Ukraina!

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

  • Bus Tabrak Antrean Penumpang di Halte Swedia, Beberapa Orang Tewas

    Bus Tabrak Antrean Penumpang di Halte Swedia, Beberapa Orang Tewas

    Stockholm –

    Sebuah bus menabrak antrean penumpang di halte bus di pusat kota Stockholm, Swedia. Akibatnya beberapa orang tewas dan lainnya luka-luka.

    Dilansir AFP, Sabtu (15/11/2025), gambar-gambar di media Swedia menampilkan kerumunan polisi dan ambulans. Sejumlah kru penyelamat berjongkok di sekitar bagian bawah bus tingkat untuk membantu orang-orang yang terjebak di bawahnya.

    “Ada korban luka dan meninggal dalam insiden itu. Polisi untuk saat ini belum berkomentar mengenai jumlah, jenis kelamin, atau usia korban,” kata pernyataan polisi Swedia.

    Juru bicara otoritas kesehatan Michelle Marcher mengatakan kepada AFP bahwa dua orang yang mengalami luka parah telah dibawa ke rumah sakit. Sementara, Juru bicara kepolisian Nadya Norton mengatakan penyebab kecelakaan masih belum diketahui.

    “Penyelidikan harus menentukan apa yang terjadi. Masih terlalu dini untuk mengatakannya dan saya tidak ingin berspekulasi,” kata Nadya kepada AFP.

    Ia mengatakan pengemudi bus telah ditangkap. Penyelidikan pembunuhan telah dibuka oleh pihak kepolisian.

    Lihat juga Video ‘Ngeri! Bus Terjun ke Jurang di Peru, 37 Orang Tewas’:

    (isa/isa)

  • Kritik ke PM Jepang Saat Slogan ‘Kerja Bagai Kuda’ Jadi Nyata

    Kritik ke PM Jepang Saat Slogan ‘Kerja Bagai Kuda’ Jadi Nyata

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi dikritik karena membuat stafnya mulai bekerja pada dini hari. Sikap Takaichi ini dinilai berlebihan.

    Dilansir South China Morning Post, Jumat (14/11/2025), Takaichi disebut membuat stafnya mulai bekerja pada dini hari, tepatnya pukul 03.00 pagi waktu setempat. Pada Jumat (7/11) pekan lalu, Takaichi tiba di kantornya pukul 03.00 pagi untuk menggelar rapat dengan para ajudannya guna mempersiapkan debat parlemen pertamanya.

    Sidang komite anggaran dijadwalkan digelar di gedung parlemen Jepang pada pukul 09.00 waktu setempat pada hari itu.

    “Saya ternganga ketika mendengar pukul 03.00 pagi,” kata seorang pejabat Jepang, yang tidak mau disebut namanya, saat berbicara kepada Fuji News Network.

    Slogan ‘Kerja Bagai Kuda’

    Takaichi diketahui pernah berjanji untuk “bekerja bagai kuda” setelah berhasil memenangkan pemilihan ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) yang membawanya ke kekuasaan. Dengan adanya kabar mengenai bekerja pukul 03.00 pagi, tampaknya Takaichi tidak bercanda dengan ucapannya itu.

    Diketahui, di Jepang sedang marak kasus karoshi, atau kematian akibat kerja berlebihan, Jepang juga saat ini sedang berupaya melonggarkan batasan jam kerja maksimum.
    Meskipun orang Jepang dinilai gila kerja, jam kerja dini hari itu mengejutkan banyak orang. Media lokal Jepang menyebutnya sebagai “sesi belajar pukul 03.00 pagi”. Rapat Takaichi dengan para stafnya itu, seperti dikutip Kazinform News Agency, dilaporkan berlangsung selama tiga jam.

    Kritik ke Takaichi

    Kritikan terhadap Takaichi datang dari kubu oposisi, yang menyebut jam kerja dini hari itu memberikan beban yang tidak perlu terhadap stafnya. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat untuk Rakyat, Kazuyu Shimba, yang menegur sang PM Jepang karena mengabaikan kesejahteraan stafnya.

    “Jika Perdana Menteri mulai kerja pukul 03.00 pagi waktu setempat, maka stafnya harus mulai bekerja pukul 01.30 atau pukul 02.00 pagi waktu setempat,” ucap Shimba dalam pernyataannya, seperti dikutip Chosun Daily. “Orang-orang tidak bisa menghadapi itu secara fisik,” sebutnya.

    Mantan PM Jepang Yoshihiko Noda, yang kini memimpin partai oposisi utama, Partai Demokrat Konstitusional, menyebut keputusan Takaichi itu “tidak masuk akal”. Dia mengatakan bahwa para pemimpin nasional seharusnya tidak mewajibkan para stafnya bekerja ketika “semua orang sedang tidur”.

    Respons Takaichi

    Dalam responsnya, Takaichi, yang saat ini tinggal di salah satu asrama parlemen di Tokyo, menjelaskan bahwa asrama tempat dia tinggal hanya memiliki mesin faksimili tua, yang memicu masalah logistik.

    Dia mengatakan harus meninggalkan tempat tinggalnya lebih awal karena mesin faksimili itu tidak berfungsi, yang membuatnya tidak dapat meninjau materi debat tepat waktu.

    Saat berbicara di parlemen, Takaichi menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para stafnya. Namun dia mengatakan bahwa rapat dini hari itu diperlukan untuk menyelesaikan revisi dokumen pengarahan.

    Halaman 2 dari 3

    (zap/isa)

  • BBC Minta Maaf Soal Suntingan ‘Sesat’ Pidato Trump

    BBC Minta Maaf Soal Suntingan ‘Sesat’ Pidato Trump

    Jakarta –

    BBC secara resmi telah meminta maaf kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas suntingan yang dituduh menyesatkan dalam dokumenter Panorama, kata penyiar publik Inggris itu pada Kamis (13/11), tetapi menolak bahwa masalah ini menjadi dasar untuk gugatan pencemaran nama baik.

    Trump sebelumnya mengancam akan menggugat BBC sebesar $1 miliar (sekitar Rp 15 triliun) karena menyesatkan pemirsa mengenai pidatonya. Pidato itu disampaikan kepada para pendukungnya di Washington, DC pada 6 Januari 2021, beberapa saat sebelum kemenangan pemilu Joe Biden pada 2020 resmi disahkan oleh Kongres.

    Program Panorama menyambungkan dua cuplikan dari salah satu pidato Trump yang jaraknya lebih dari 50 menit, sehingga menimbulkan kesan bahwa ia mendorong kerusuhan di Capitol.

    Dokumenter itu, yang disiarkan beberapa hari sebelum pemilihan presiden AS 2024, juga menghapus bagian di mana Trump mengatakan ia ingin para pendukungnya melakukan demonstrasi secara damai.

    Kontroversi ini telah menyebabkan pengunduran diri Direktur Jenderal BBC Tim Davie dan CEO News Deborah Turness.

    Apa yang dikatakan BBC dalam suratnya kepada Trump?

    Dalam pernyataan pada Kamis, BBC mengatakan direkturnya, Samir Shah, telah “mengirim surat pribadi ke Gedung Putih yang menjelaskan kepada Presiden Trump bahwa ia dan perusahaan menyesal atas suntingan pidato presiden pada 6 Januari 2021.”

    “Kami sangat tidak setuju bahwa ada dasar untuk klaim pencemaran nama baik,” tambah pernyataan itu.

    BBC menambahkan bahwa program itu “tidak akan disiarkan lagi dalam bentuk ini di platform BBC manapun.”

    Apa yang dikatakan BBC tentang gugatan pencemaran nama baik Trump?

    Dalam surat tersebut, BBC menjelaskan alasan mengapa mereka tidak percaya tuduhan pencemaran nama baik Trump.

    BBC menjelaskan bahwa mereka tidak menayangkan episode Panorama tersebut di saluran AS, dan juga tidak memiliki hak untuk menayangkannya.

    Lembaga penyiaran Inggris ini juga membantah bahwa suntingan itu dilakukan dengan maksud menyesatkan pemirsa, melainkan hanya untuk mempersingkat pidato yang panjang.

    BBC juga berargumen bahwa dokumenter itu tidak menimbulkan kerugian bagi Trump, seperti yang diklaim Presiden AS, karena pada akhirnya ia terpilih kembali. BBC juga menunjukkan bahwa cuplikan tersebut tidak dimaksudkan untuk ditonton secara terpisah, melainkan bagian dari siaran berdurasi satu jam yang berisi berbagai pendapat yang mendukung Trump.

    Trump sebelumnya menargetkan beberapa organisasi media terkenal lainnya dengan gugatan besar atas apa yang ia anggap liputan yang tidak menguntungkan, termasuk jaringan TV CNN, ABC, dan CBS, serta perusahaan pemilik The New York Times dan Wall Street Journal.

    Apa klaim baru yang dihadapi BBC?

    Penarikan kembali BBC ini muncul saat perusahaan menghadapi tuduhan baru bahwa program lain, Newsnight, yang disiarkan dua tahun sebelumnya, telah menyunting pidato Trump pada 6 Januari dengan cara yang juga dianggap menyesatkan.

    Dalam episode Newsnight yang disiarkan pada Juni 2022, pidato Trump disunting sedemikian rupa sehingga seolah-olah ia secara eksplisit mendorong para pendukungnya melakukan kerusuhan dan menghentikan Kongres dari pengesahan kemenangan Biden.

    Menanggapi tuduhan terbaru ini, yang dilaporkan oleh podcast terkait surat kabar Inggris The Daily Telegraph, BBC mengatakan pihaknya “memegang standar editorial tertinggi” dan sedang “menyelidiki” masalah ini.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Rizki Nugraha

    Lihat juga Video: Momen Pidato Trump soal Gaza Diinterupsi di Parlemen Israel

    (ita/ita)

  • Italia Usut Skandal Wisata Bunuh Sipil Sarajevo oleh Turis Eropa

    Italia Usut Skandal Wisata Bunuh Sipil Sarajevo oleh Turis Eropa

    Jakarta –

    Lebih dari tiga puluh tahun setelah pengepungan Sarajevo, jaksa Italia kini membuka penyelidikan terhadap salah satu aspek paling brutal dari Perang Bosnia 1992–1995: “wisata penembak jitu” asal Eropa.

    Kasus ini menyangkut warga negara asing, yang dalam “safari Sarajevo” – diduga membayar agar dapat membunuh warga sipil di ibu kota Bosnia-Herzegovina, yang saat itu dikepung oleh pasukan etnis Serbia.

    Penyelidikan terhadap para penembak jitu dibuka usai terbitnya laporan investigasi jurnalis Italia, Ezio Gavazzeni. Ia pun menyerahkan dokumen dan catatan kesaksian hasil penelitian bertahun-tahun kepada kejaksaan Milan.

    Kepada media Balkan Barat, N1, Gavazzeni menjelaskan bahwa titik awal penelitiannya adalah film dokumenter Sarajevo Safari (2022) karya sutradara Slovenia, Miran Zupanic.

    Hingga kini penyelidikan masih ditujukan kepada pihak yang tidak diketahui, namun aparat Italia dipercaya akan segera membeberkan nama-nama tersangka. “Saya telah menjalin kontak dengan beberapa orang — termasuk seorang anggota intelijen Bosnia selama pengepungan Sarajevo — yang melaporkan adanya kelompok ‘turis penembak jitu’ asal Italia yang datang ke pegunungan sekitar Sarajevo untuk menembaki warga sipil,” ujar Gavazzeni.

    Kejaksaan Milan menyerahkan penyelidikan ini kepada ROS, unit khusus Carabinieri yang menangani kasus kompleks lintas negara. Italia menjadi negara pertama yang membuka penyelidikan hukum terhadap para peserta wisata perang, yang juga disebut “penembak jitu akhir pekan”.

    Kesaksian mantan anggota intelijen

    Dalam film Sarajevo Safari, Edin Subasic, mantan perwira intelijen tentara Bosnia, menceritakan interogasi terhadap seorang Serbia yang ditangkap pada 1993. Orang ini mengonfirmasi keberadaan “turis penembak jitu” berkewarganegaraan asing.

    Dalam perjalanan malam melintasi wilayah yang dikendalikan Serbia, pemuda itu melihat lima orang asing di dalam bus. Mereka tampaknya memiliki status khusus dan dilengkapi persenjataan lebih baik. Tiga di antaranya disebut sebagai warga Italia, salah satunya dari Milan, sementara dua lainnya tidak menyebutkan asal-usul mereka. “Para pria ini tidak dibayar untuk bertempur — merekalah yang membayar agar dapat menembaki warga sipil, seperti safari manusia,” kata Subasic.

    Dalam siaran TV Bosnia, FTV, Subasic menambahkan bahwa selama perang ia mengumpulkan informasi tentang warga Italia yang terlibat dalam penembakan oleh para penembak jitu di Sarajevo. “Beberapa nama pelaku telah ditemukan; penyelidikan lebih lanjut dapat mengungkap bagaimana perjalanan, pembayaran, dan kepulangan para peserta ini diatur,” ujarnya. FTV juga melaporkan adanya “daftar harga khusus”, di mana harga berubah tergantung siapa targetnya: pria, perempuan bahkan perempuan hamil, atau anak-anak.

    “Snajper”, “Cetnik akhir pekan”, dan ingatan para penyintas

    Warga Sarajevo menyebut mereka sebagai “Cetnik akhir pekan” – merujuk pada turis yang datang dan menduduki posisi militan nasionalis Serbia di sekitar Sarajevo
    antara Juni 1992 hingga Desember 1995. Cetnik sendiri adalah sebutan untuk warga etnis Serbia yang bertempur dalam perang Yugoslavia.

    Dzemil Hodzic berusia sepuluh tahun ketika kakaknya, Amel, yang saat itu berusia 16 tahun, ditembak mati oleh seorang “Snajper” (kata Bosnia yang berasal dari “sniper”). Kini Hodzic memimpin proyek foto Sniper Alley, yang mendokumentasikan kehidupan di bawah pengepungan.

    “Kami mengetahui keberadaan tentara bayaran dan relawan dari Rusia, Yunani, dan diaspora Serbia,” kata Hodzic kepada DW. “Fotojurnalis Jerman Peter Kullmann pernah menggambarkan bagaimana ia bertemu orang-orang Serbia yang datang hanya dua hari dari Jerman untuk — menurut klaim mereka — membela tanah air. Mereka berangkat pada Jumat setelah kerja dan kembali pada Minggu malam untuk bekerja lagi pada Senin.”

    Apakah mereka dibayar atau justru membayar untuk berpartisipasi belum diketahui — namun aktivitas mereka telah “meninggalkan jejak darah di jalan-jalan Sarajevo”. Selama pengepungan, lebih dari 11.000 orang tewas, termasuk 1.601 anak-anak. Perang Bosnia secara keseluruhan menewaskan lebih dari 100.000 orang.

    Keterlibatan tentara bayaran asing terdokumentasi dengan baik

    Direktur Pusat Penelitian dan Dokumentasi di Sarajevo, Mirsad Tokaca mengatakan kepada DW bahwa analisis korban sipil menunjukkan para penembak jitu di Sarajevo membunuh antara 300 hingga 350 orang. “Hampir semua korban adalah warga sipil,” ujar Tokaca.

    Meski tidak ada data pasti tentang jumlah turis penembak jitu, keterlibatan tentara bayaran asing dalam pasukan Serbia Bosnia terdokumentasi dengan baik: “Dalam basis data kami terdapat sekitar 300 orang dari Yunani, Rusia, Ukraina, dan negara lain yang bertempur di pihak Serbia.”

    Penyelidikan Italia terhadap para penembak jitu hobi dalam Perang Bosnia ini dapat menjadi proses hukum pertama terhadap warga negara Eropa yang terlibat dalam kejahatan perang di luar struktur militer formal — namun dengan dukungan atau sepengetahuan salah satu pihak yang berperang, dalam hal ini pasukan Serbia Bosnia.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    Lihat juga Video: Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera, Dituduh Pemimpin Sel Hamas

    (ita/ita)

  • Amandemen Konstitusi Pakistan Kukuhkan Supremasi Militer

    Amandemen Konstitusi Pakistan Kukuhkan Supremasi Militer

    Jakarta –

    Pada Rabu, 12 November, parlemen Pakistan mengetuk palu sebuah paket amandemen konstitusi, yang membidik serta Mahkamah Agung dan militer.

    Amandemen yang disetujui dengan mayoritas dua pertiga di Majelis Rendah ini mengukuhkan kekuasaan Asim Munir, kepala angkatan darat yang kini naik pangkat menjadi marsekal lapangan—gelar yang dalam sejarah Pakistan baru dua kali disematkan.

    Tak hanya itu, parlemen juga sepakat membatasi kewenangan Mahkamah Agung.

    Amandemen tersebut mengubah keseimbangan kekuasaan institusional dan memperkuat supremasi militer di negara yang telah diperintah langsung oleh para jenderal selama lebih dari separuh sejarahnya selama 78 tahun.

    Dua hari sebelumnya Senat sudah meloloskannya, dan pada Kamis, 13 November, Presiden Asif Ali Zardari menorehkan tanda tangan terakhir.

    Anggota oposisi dari Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), yang didirikan oleh mantan perdana menteri Imran Khan yang saat ini dipenjara, memboikot pemungutan suara. Mereka merobek salinan rancangan undang-undangnya sebagai bentuk protes.

    Meski berdampak luas, pembahasan amandemen ke27 ini berlangsung cuma beberapa hari sebelum diloloskan.

    Perdana Menteri Shehbaz Sharif sebaliknya memuji amandemen tersebut sebagai langkah menuju harmoni institusional dan persatuan nasional.

    Pemimpin militer punya hak istimewa dan kekebalan seumur hidup

    Amandemen ke27 konstitusi Pakistan akan menciptakan posisi baru yaitu kepala angkatan pertahanan (Chief of Defense Forces/CDF) yang akan dipegang oleh kepala angkatan darat, Field Marshal Asim Munir.

    Posisi tersebut memberi kepala angkatan darat kontrol juga atas angkatan laut dan angkatan udara.

    Munir, yang menjadi kepala angkatan darat pada November 2022, dipromosikan menjadi marsekal lapangan dan diberikan pangkat bintang lima pada Mei lalu, hanya beberapa hari setelah Pakistan mengakhiri bentrokan empat hari dengan India.

    Ia adalah perwira militer Pakistan kedua, setelah Field Marshal Ayub Khan pada 1960-an, yang menyandang pangkat bintang lima.

    Amandemen terbaru memberikan Munir dan para pemimpin militer tingkat atas lainnya hak istimewa dan perlindungan seumur hidup.

    Setiap perwira yang dipromosikan menjadi marsekal lapangan, marsekal udara, atau laksamana armada kini akan mempertahankan pangkat dan hak istimewa mereka seumur hidup, tetap mengenakan seragam, dan menikmati kekebalan permanen dari proses pidana.

    Hal ini terjadi di negara yang militernya terlibat dalam berbagai kudeta dan menghadapi tuduhan melemahkan institusi demokrasi.

    Terakhir kali Pakistan mengalami pemerintahan militer langsung adalah di bawah Jenderal Pervez Musharraf, yang mengundurkan diri pada Agustus 2008.

    ‘Sangat berbahaya’ dan atau sekadar penegasan kewenangan?

    “Amandemen ini akan dianggap sebagai aturan yang kejam bahkan menurut standar hukum militer,” ujar Osama Malik, pakar hukum konstitusi senior yang berbasis di Islamabad, kepada DW.

    Ia menekankan bahwa pemberian kekebalan permanen kepada para pemimpin militer, terutama oleh para legislator terpilih, adalah sesuatu yang “sangat tercela” dan “sangat berbahaya.”

    “Jika di masa depan kepala militer menangguhkan parlemen dan menghapus sebagian konstitusi, tidak akan ada tindakan hukum yang dapat diambil terhadapnya karena adanya kekebalan absolut.”

    Namun Ahmed Bilal Mehboob, presiden think tank Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency (PILDAT), menolak kekhawatiran bahwa amandemen tersebut meningkatkan otoritarianisme di negara bersenjata nuklir dengan lebih dari 250 juta penduduk itu.

    Menurutnya, amandemen tersebut hanya merupakan formalisasi peran marsekal lapangan dan penegasan batas-batas kewenangannya.

    “Peran Field Marshal Asim Munir diperluas dalam ranah militer dan tidak serta merta memasuki ranah sipil,” ujarnya kepada DW. “Saya tidak berpikir bahwa otoritarianisme telah dilembagakan.”

    Maria Sultan, ketua South Asian Strategic Stability Institute (SASSI) University di Islamabad, menggemakan pandangan tersebut. “Saya pikir pemberian dasar hukum dan konstitusional yang jelas ini pada peran marsekal lapangan akan memperkuat keseimbangan kekuasaan dan negara,” katanya.

    Bagaimana dampaknya terhadap lembaga peradilan?

    Perubahan konstitusional ini juga berdampak pada lembaga peradilan karena berupaya mengurangi kewenangan Mahkamah Agung.

    Sebuah Mahkamah Konstitusi Federal baru, yang dipimpin ketua mahkamahnya sendiri, akan dibentuk dan para hakimnya akan diangkat oleh pemerintah. Pengadilan ini akan memiliki yurisdiksi eksklusif atas perkara-perkara konstitusional.

    Pemerintah berpendapat bahwa reformasi diperlukan untuk mempercepat proses perkara dan meningkatkan kualitas layanan peradilan.

    Namun langkah tersebut akan mencabut kekuasaan asli Mahkamah Agung dan mengurangi peran lembaga konstitusional yang mengawasi kekuasaan pemerintah.

    Amandemen tersebut juga melarang pengadilan mempertanyakan perubahan konstitusi “dengan alasan apa pun.”

    Klausul lain memberikan kekuasaan kepada presiden untuk memindahkan hakim Pengadilan Tinggi atas rekomendasi komisi yudisial, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa hal itu dapat digunakan untuk menyingkirkan hakim yang kritis.

    “Peradilan telah melampaui batas selama beberapa waktu, dan kini legislatif serta eksekutif sedang menegaskan diri untuk menciptakan keseimbangan,” kata Mehboob dari PILDAT.

    Mengencangkan kontrol pemerintah?

    Pakar hukum memperingatkan bahwa perubahan tersebut dapat mengikis independensi dan pengawasan peradilan.

    “Amandemen ini memberikan pukulan lain terhadap demokrasi dengan semakin melemahkan peradilan independen,” kata Maleeha Lodhi, komentator politik dan mantan diplomat, kepada DW.

    Ia mengatakan amandemen tersebut “semakin memiringkan keseimbangan sipil-militer ke keuntungan pihak militer,” dan “mengencangkan kontrol pemerintah terhadap peradilan.”

    Malik, pakar hukum konstitusi, sependapat.

    “Mahkamah Agung akan berada di bawah Mahkamah Konstitusi Federal dan terikat oleh aturan-aturannya, sehingga secara teknis menjadikan yang terakhir sebagai lembaga tertinggi,” ujarnya dengan tegas. “Perubahan ini akan menghancurkan bahkan kedok peradilan yang bebas, sehingga kelompok pengacara dan masyarakat sipil seharusnya menentangnya.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Rizki Nugraha

    Lihat juga Video: KSPSI & KSPI Tolak Darurat Militer: Supremasi Sipil Amanat Reformasi

    (ita/ita)

  • Pilu Ibu-2 Anak Tewas Keracunan Jajanan Kaki Lima di Istanbul

    Pilu Ibu-2 Anak Tewas Keracunan Jajanan Kaki Lima di Istanbul

    Istanbul –

    Seorang ibu dan dua anaknya tewas diduga akibat keracunan makanan, setelah menyantap jajanan kaki lima di area wisata populer di kota Istanbul, Turki. Sang ayah dari keluarga tersebut juga mengalami keracunan dan sedang berjuang untuk hidupnya di rumah sakit.

    Tragedi tragis ini menimpa keluarga keturunan Turki yang tinggal di Jerman dan sedang berlibur ke Istanbul.

    Keluarga tersebut, seperti dilansir AFP, Jumat (14/11/2025), jatuh sakit pada Rabu (12/11) waktu setempat, setelah menyantap beberapa hidangan jajanan kaki lima populer di sebuah restoran yang ada di kawasan tepi laut di Ortakoy, di kaki jembatan yang membentang di Selat Bosphorus.

    Kepala otoritas kesehatan regional Istanbul, Abdullah Emre Guner, dalam pernyataan via media sosial X pada Kamis (13/11) mengatakan bahwa keluarga tersebut, yang menginap di area distrik Fatih, jatuh sakit tak lama setelah menyantap jajanan kaki lima itu dan dilarikan ke rumah sakit.

    Namun sayangnya, sebut Guner, kedua anak mereka, yang berusia 6 tahun dan 3 tahun, meninggal dunia.

    Guner mengatakan bahwa sang ayah dan ibu dirawat di ruang perawatan intensif, dan penyelidikan telah diluncurkan otoritas terkait terhadap kasus ini.

    Dalam pernyataan terbaru pada Jumat (14/11), Menteri Kehakiman Turki Yilmaz Tunc mengatakan sang ibunda telah meninggal dunia.

    “Sampel telah diambil dari tempat-tempat di mana keluarga tersebut diketahui makan dan empat orang telah ditahan,” kata Tunc dalam pernyataannya.

    Laporan sejumlah media menyebut keluarga tersebut telah menyantap hidangan kerang dengan nasi, camilan populer yang sering dijual pedagang kaki lima, juga menyantap “kumpir” — kentang dengan banyak isian.

    Beberapa laporan lainnya menyebut mereka menyantap “kokorec”, hidangan populer berupa isi perut domba panggang. Ada juga yang melaporkan mereka menyantap Turkish Delight.

    Lihat juga Video: Duh! 22 Anak di Afsel Tewas Keracunan Makanan Tercemar Pestisida

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • 153 Warga Palestina Terjebak 12 Jam di Pesawat Usai Mendarat di Afsel

    153 Warga Palestina Terjebak 12 Jam di Pesawat Usai Mendarat di Afsel

    Johannesburg –

    Lebih dari 150 warga Palestina terjebak selama 12 jam di dalam pesawat setelah mendarat di bandara Afrika Selatan (Afsel) pada Kamis (13/11) waktu setempat. Kepolisian perbatasan Afsel tidak mengizinkan mereka turun dari pesawat karena mereka tidak memiliki kelengkapan dokumen untuk masuk ke negara tersebut.

    Kepolisan perbatasan Afsel, seperti dilansir AFP, Jumat (14/11/2025), mengatakan bahwa pesawat carteran yang membawa 153 warga Palestina itu mendarat di Bandara Internasional OR Tambo tak lama setelah pukul 08.00 pagi, pada Kamis (13/11) waktu setempat.

    Dijelaskan oleh kepolisan perbatasan Afsel bahwa para penumpang tidak diizinkan meninggalkan pesawat karena mereka “tidak memiliki stempel keberangkatan yang lazim di paspor mereka”. Disebutkan juga bahwa tidak ada dari penumpang Palestina itu yang “menyatakan niat untuk mengajukan suaka”.

    Kementerian Dalam Negeri Afsel akhirnya mengizinkan warga Palestina itu turun dari pesawat setelah LSM yang berbasis di Afrika, Gift of the Givers, menjamin akan menyediakan akomodasi bagi mereka.

    Sebanyak 153 warga Palestina itu akhirnya turun dari pesawat pada Kamis (13/11) malam waktu setempat, setelah berada di dalam sejak pagi, atau selama 12 jam.

    Menurut kepolisian perbatasan Afsel, sebanyak 130 warga Palestina memasuki negara tersebut, sedangkan 23 orang lainnya menunggu penerbangan lanjutan ke tujuan lainnya sesuai pilihan mereka.

    Kepolisian perbatasan Afsel menambahkan bahwa pesawat carteran itu dioperasikan oleh maskapai penerbangan Global Airways, dan berangkat dari Kenya. Namun tidak diketahui secara jelas dalam kondisi apa warga Palestina itu berangkat dan rute pasti dari pesawat tersebut.

    Pendiri Gift of the Givers, Imtiaz Sooliman, mengatakan kepada televisi lokal SABC bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang menyewa pesawat tersebut.

    Sooliman menyebut bahwa pesawat pertama yang membawa 176 warga Palestina telah mendarat di Johannesburg pada 28 Oktober lalu, dengan beberapa penumpang di antaranya telah berangkat ke negara-negara lainnya.

    “Keluarga dari kelompok pertama ini memberitahu kami kemarin bahwa anggota keluarga mereka akan datang dengan pesawat kedua dan tidak ada yang tahu tentang pesawat tersebut,” katanya.

    “Pemerintah harus menyelidiki bagaimana orang-orang datang dengan pesawat carteran tanpa stempel. Israel tidak membubuhkan stempel pada paspor mereka sehingga mereka bepergian secara ilegal,” cetus Sooliman.

    Afsel, yang menampung komunitas Yahudi terbesar di Afrika sub-Sahara, sebagian besar mendukung perjuangan Palestina. Pemerintah Afsel mengajukan gugatan terhadap Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2023 lalu, menuduhnya melakukan genosida di Jalur Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Setuju Jual Alat Militer Rp 5,5 T ke Taiwan, China Geram!

    AS Setuju Jual Alat Militer Rp 5,5 T ke Taiwan, China Geram!

    Jakarta –

    Pemerintah China bereaksi keras atas persetujuan pemerintah Amerika Serikat soal kesepakatan penjualan peralatan militer ke Taiwan. Beijing menegaskan bahwa pihaknya “menentang keras” hal itu.

    “Penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip ‘Satu China’,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian dalam konferensi pers reguler pada hari Jumat (14/11) ketika ditanya tentang kesepakatan tersebut.

    “China sangat tidak puas dan menentang keras hal ini,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (14/11/2025).

    Sebelumnya, Pentagon atau Departemen Pertahanan AS mengatakan pemerintah AS menyetujui kemungkinan penjualan suku cadang jet tempur dan komponen perbaikannya senilai US$ 330 juta (Rp 5,5 triliun) ke Taiwan. Pentagon menyebut suku cadang dan komponen perbaikan itu diperlukan untuk menjaga kesiapan operasional jet tempur dan pesawat militer buatan AS yang digunakan Taiwan.

    “Penjualan yang diusulkan ini akan meningkatkan kemampuan penerima untuk menghadapi ancaman saat ini dan di masa mendatang, dengan menjaga kesiapan operasional armada F-16, C-130 (dan pesawat-pesawat lainnya),” kata Pentagon dalam pernyataannya pada Kamis (13/11) waktu setempat, dilansir Reuters, Jumat (14/11/2025).

    China mengklaim Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, sebagai bagian wilayah kedaulatannya dan tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekerasan untuk menguasai pulau tersebut.

    Pemerintah Taipei sangat menentang klaim kedaulatan Beijing, dan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka sendiri.

    Pengumuman soal kemungkinan penjualan senjata ke Taiwan itu muncul setelah Trump dan Presiden China Xi Jinping melakukan pertemuan di Korea Selatan (Korsel) pada akhir bulan lalu, dalam upaya mengamankan kesepakatan perdagangan.

    Sebelum pertemuan puncak itu digelar, terdapat kekhawatiran di Taipei bahwa mungkin ada semacam “penjualan” kepentingan Taiwan oleh Trump kepada Xi.

    Washington memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Beijing, tetapi juga mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taipei dan merupakan pemasok senjata terpenting bagi Taiwan.

    Pada September lalu, Trump menolak untuk menyetujui bantuan militer senilai US$ 400 juta (Rp 6,6 triliun) untuk Taiwan. Keputusan Trump pada saat itu menandai perubahan tajam untuk kebijakan AS terhadap Taiwan.

    Di bawah mantan Presiden Joe Biden, AS menyetujui paket bantuan militer senilai lebih dari US$ 2 miliar untuk Taiwan. Namun Trump, menurut laporan The Washington Post pada saat itu, “tidak mendukung pengiriman senjata tanpa pembayaran, sebuah preferensi yang juga ditunjukkan dengan Ukraina”.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)