Category: Detik.com Internasional

  • Tak Penuhi Hak Warga Palestina

    Tak Penuhi Hak Warga Palestina

    Jakarta

    Hamas mengatakan mereka menolak resolusi PBB yang dikeluarkan beberapa hari lalu. Resolusi PBB itu menyerukan pengerahan pasukan internasional di Gaza. Apa alasannya?

    Dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), Hamas menilai resolusi itu gagal menghormati “tuntutan dan hak” rakyat Palestina. Dia mengatakan resolusi itu sama sekali tidak memenuhi tuntutan dan hak rakyat Palestina.

    “Resolusi ini tidak memenuhi tuntutan dan hak politik serta kemanusiaan rakyat Palestina kami,” kata kelompok militan tersebut.

    Pernyataan tersebut juga mengecam pembentukan pasukan internasional yang “misinya mencakup pelucutan senjata” kelompok-kelompok Palestina di Gaza.

    “Resolusi tersebut memaksakan perwalian internasional di Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami, pasukannya, dan kelompok-kelompok konstituennya,” lanjut pernyataan tersebut.

    Terdapat 13 suara yang mendukung teks tersebut, yang digembar-gemborkan Washington setelah pemungutan suara sebagai “bersejarah dan konstruktif,” sementara hanya Rusia dan Tiongkok yang abstain — tanpa veto.

    Resolusi PBB itu berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara tanpa melibatkan Hamas.

    Lihat Video ‘Netanyahu Tolak Negara Palestina: Saya Menolak Upaya Ini!’:

    (zap/yld)

  • DK PBB Setujui Rencana Trump soal Pengerahan Pasukan Stabilisasi di Gaza

    DK PBB Setujui Rencana Trump soal Pengerahan Pasukan Stabilisasi di Gaza

    Jakarta

    Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi Amerika Serikat (AS) yang memperkuat rencana Presiden AS Donald Trump terkait pengerahan pasukan internasional di jalur Gaza. Namun, masih ada beberapa negara yang menolak rencana tersebut.

    Dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), terdapat 13 suara yang mendukung teks tersebut, yang digembar-gemborkan AS setelah pemungutan suara sebagai “bersejarah dan konstruktif,” sementara Rusia dan Tiongkok abstain dan tidak ada veto.

    Sementara itu, dilansir Middle East Eye, resolusi tersebut, yang kini dijuluki DK PBB 2803, menyatakan bahwa “kondisi saat ini memungkinkan menentukan jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” jika Otoritas Palestina (PA) menjalani reformasi, dan pembangunan kembali Gaza “telah maju”.

    Washington awalnya tidak memasukkan referensi tentang penentuan nasib sendiri Palestina, tetapi membuat perubahan tersebut untuk menenangkan negara-negara Muslim dan Arab, yang diharapkan akan menyediakan pasukan untuk “Pasukan Stabilisasi Internasional” di wilayah kantong tersebut.

    Secara resmi, baik Israel maupun AS telah mempertahankan kebijakan di atas kertas sejak awal 1990-an yang mengupayakan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Namun, koalisi sayap kanan Netanyahu, serta pemerintahan sayap kanan Trump, secara efektif telah sepenuhnya menepis gagasan tersebut.

    AS juga telah mendirikan pusat koordinasi militer di Israel untuk mengawasi gencatan senjata, meskipun, kata Hamas, Israel telah melanggar gencatan senjata tersebut lebih dari 250 kali.

    Lihat juga Video ‘Pasokan yang Masih Diblokir Masuk Gaza: Jarum Suntik-Alat Sekolah’:

    (zap/yld)

  • Kelompok Bersenjata Serang Sekolah di Nigeria: Wakepsek Tewas-25 Siswi Diculik

    Kelompok Bersenjata Serang Sekolah di Nigeria: Wakepsek Tewas-25 Siswi Diculik

    Jakarta

    Sekelompok orang bersenjata menyerang sebuah sekolah asrama putri di Negara Bagian Kebbi, Nigeria. Kelompok itu menembak wakil kepala sekolah hingga tewas dan menculik 25 siswi.

    Dilansir Reuters dan AFP, peristiwa itu terjadi pada Senin (17/11) waktu setempat. Para pelaku, yang bersenjatakan senapan menyerang menggunakan taktik yang terkoordinasi menyerbu sekolah tersebut.

    Juru bicara kepolisian setempat, Nafiu Abubakar Kotarkoshi, mengatakan para pelaku sempat terlibat baku tembak dengan polisi sebelum memanjat pagar pembatas dan menculik para siswi.

    Dalam sebuah laporan, disebutkan wakil kepala sekolah ditembak mati dan seorang petugas keamanan terluka dalam serangan tersebut.

    Militer, unit taktis polisi dan warga setempat telah dikerahkan di daerah tersebut. Saat ini mereka sedang menyisir rute para bandit dan hutan di dekatnya untuk menyelamatkan para siswi yang diculik dan menangkap geng tersebut.

    Ini adalah penculikan massal kedua di Kebbi dalam empat tahun terakhir, menyusul insiden Juni 2021 ketika para bandit menculik lebih dari 100 siswa dan anggota staf dari sebuah perguruan tinggi pemerintah.

    Para siswa dibebaskan secara bertahap selama dua tahun setelah orang tua mereka mengumpulkan uang tebusan. Beberapa siswa dinikahkan secara paksa dan dikembalikan dengan membawa bayi.

    (wnv/wnv)

  • PBB Sesalkan Vonis Hukuman Mati untuk Eks PM Bangladesh Hasina

    PBB Sesalkan Vonis Hukuman Mati untuk Eks PM Bangladesh Hasina

    Jakarta

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan hukuman terhadap mantan perdana menteri Bangladesh, Sheikh Hasina atas kejahatan kemanusiaan menjadi momen penting bagi para korban. Namun PBB menyebut Hasina tidak seharusnya tidak dijatuhi hukuman mati.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (17/11/2025), Hasina sendiri bersembunyi di India, selama persidangan dengan tuduhan bahwa ia memerintahkan penumpasan berdarah terhadap pemberontakan yang dipimpin oleh mahasiswa tahun lalu yang akhirnya menggulingkannya.

    Dia dijatuhi hukuman gantung secara in absentia atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas tindakan keras tersebut, yang menewaskan hingga 1.400 orang antara bulan Juli dan Agustus 2024.

    PBB menetapkan dalam sebuah laporan pada bulan Februari, bahwa mantan pemerintah Bangladesh berada di balik serangan sistematis dan pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa, yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. PBB juga menyerukan pemulihan terhadap para korban.

    “Kami telah menyerukan agar para pelaku, termasuk individu-individu yang berada dalam posisi komando dan kepemimpinan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan standar-standar internasional”, kata juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atau OHCHR, Ravina Shamdasani.

    “Kami juga menyerukan agar para korban mendapatkan akses terhadap pemulihan dan reparasi yang efektif,” imbunya.

    “Hal ini sangat penting terutama ketika, seperti yang terjadi di sini, persidangan dilakukan secara in absentia dan berujung pada vonis hukuman mati,” kata dia.

    “Kami menyesalkan penjatuhan hukuman mati, yang kami menentangnya dalam segala situasi,” sambungnya.

    Shamdasani menyoroti bahwa kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, berharap bahwa Bangladesh akan bergerak maju dengan proses pengungkapan kebenaran, reparasi, dan keadilan yang komprehensif sebagai jalan menuju rekonsiliasi dan penyembuhan nasional.

    PBB, kata Shamdasani, siap membantu Bangladesh. Volker Turk juga menyerukan agar semua pihak menahan diri dalam menanggapi putusan tersebut.

    “Hal ini harus mencakup reformasi sektor keamanan yang bermakna dan transformatif, yang menghormati standar internasional, untuk memastikan bahwa pelanggaran dan kekerasan ini tidak akan pernah terulang kembali,” pungkasnya.

    (wnv/idn)

  • Bangladesh Desak India Segera Ekstradisi Eks PM Hasina Usai Divonis Mati

    Bangladesh Desak India Segera Ekstradisi Eks PM Hasina Usai Divonis Mati

    Jakarta

    Bangladesh menuntut India untuk segera mengekstradisi mantan perdana menteri yang digulingkan, Sheikh Hasina. Permintaan itu menyusul vonis hukuman mati yang dijatuhkan ke Hasina atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (17/11/2025), pemerintahan otokratis Hasina didukung oleh New Delhi. Hasina melarikan diri ke India setelah penggulingannya dalam sebuah pemberontakan massal pada Agustus 2024, yang membuat hubungan kedua negara bertetangga itu memburuk. Dia telah bersembunyi sejak saat itu.

    Pengadilan di Dhaka telah menjatuhkan hukuman mati secara in absentia kepada Hasina dan juga mantan menteri dalam negeri Asaduzzaman Khan Kamal. Mereka dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas penumpasan mematikan terhadap pemberontakan yang dipimpin oleh para mahasiswa pada tahun lalu.

    Keberadaan mantan menteri tersebut belum diketahui. Bangladesh mengatakan bahwa ia juga diduga berada di India.

    “Kami mendesak pemerintah India untuk segera mengekstradisi kedua narapidana tersebut kepada pihak berwenang Bangladesh,” kata Kementerian Luar Negeri Dhaka dalam sebuah pernyataan.

    Mereka mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab wajib bagi India. Bangladesh memperingatkan bahwa memberikan memberikan perlindungan teradap Hasina merupakan tindakan yang tidak bersahabat dan penghinaan terhadap keadilan.

    Masa jabatan Hasina selama 15 tahun menyaksikan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk penahanan massal dan pembunuhan di luar hukum terhadap lawan-lawan politiknya.

    Bangladesh tahun lalu mengatakan akan meminta red notice Interpol untuk Hasina, tetapi tidak ada catatan dalam daftar penegakan hukum yang diwaspadai oleh badan kepolisian global tersebut. Pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, menyambut baik putusan tersebut.

    “Pemberian hukuman mati kepada Sheikh Hasina dan Asaduzzaman Khan Kamal dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan keputusan bersejarah,” kata Muhammad Yunus dalam sebuah pernyataan.

    Dia menyerukan ketenangan dan memperingatkan agar tidak ada upaya untuk melanggar ketertiban umum dan mendesak semua orang untuk menahan diri dari tindakan yang tidak disiplin.

    (wnv/idn)

  • Manuver Kapal Induk AS Terbesar di Dunia Merapat ke Venezuela

    Manuver Kapal Induk AS Terbesar di Dunia Merapat ke Venezuela

    Caracas

    Militer Amerika Serikat (AS) mengerahkan kapal induk USS Gerald R Ford ke dekat Venezuela. Langkah itu membuat situasi di kawasan tersebut semakin memanas.

    Dilansir AFP, Senin (17/11/2025), kapal induk USS Gerald R Ford merupakan kapal induk terbesar di dunia. Kehadiran kapal tersebut di perairan Karibia semakin memperluas kehadiran pasukan AS di dekat wilayah Venezuela.

    Kapal tersebut dikirim ke perairan tersebut setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan penambahan pasukan militer di kawasan Karibia sebagai bagian dari inisiatif antiperdagangan narkoba. Namun, spekulasi beredar luas bahwa Washington mungkin sedang mempertimbangkan intervensi militer terhadap pemimpin kuat Venezuela, Presiden Nicolas Maduro.

    Komando Selatan AS atau SOUTHCOM, yang mengawasi pasukan Amerika di kawasan Amerika Latin dan Karibia, mengatakan Satuan Tempur kapal induk USS Gerald R Ford telah memasuki wilayah tanggung jawabnya. Dalam pengumuman pada Minggu (16/11) waktu setempat, SOUTHCOM mengatakan USS Gerald R Ford beserta satuan tempurnya memasuki Laut Karibia yang berada di sebelah utara daratan Venezuela.

    SOUTHCOM menyebut langkah tersebut mengikuti ‘arahan Trump untuk membubarkan Organisasi Kriminal Transnasional dan melawan terorisme narkotika dalam membela tanah air’. Satuan tempur USS Gerald R Ford mencakup kapal induk tercanggih dan terbesar di dunia, dua kapal penghancur yang dilengkapi rudal berpemandu, dan sejumlah kapal serta pesawat militer pendukung lainnya.

    Mereka bergabung dengan beberapa kapal perang AS yang sudah terlebih dahulu berada di Karibia dalam pengerahan yang disebut oleh Pentagon sebagai ‘Operation Southern Spear’.

    Sejak meluncurkan operasi militer yang menargetkan perdagangan narkoba di Karibia pada September lalu, pasukan AS telah menyerang 20 kapal yang dituding mengangkut narkoba. Serangan itu menewaskan sedikitnya 80 orang di perairan internasional.

    AS tidak merilis detail apa pun untuk mendukung klaimnya bahwa orang-orang yang menjadi target serangannya itu memang benar penyelundup narkoba. Para pakar menilai kematian akibat serangan AS itu merupakan pembunuhan di luar hukum meskipun AS berdalih targetnya adalah para penyelundup narkoba.

    Sementara itu, otoritas Venezuela memandang pengerahan militer AS ke dekat wilayahnya sebagai ancaman nyata. Kehadiran kapal induk AS ke dekat Caracas itu diumumkan pada hari yang sama ketika Trump tiba-tiba mengatakan bahwa Maduro ingin berdialog dengan AS.

    “Kami mungkin akan berdiskusi dengan Maduro, dan kita lihat saja nanti hasilnya,” kata Trump di Bandara Internasional Palm Beach di Florida, AS, pada Minggu (16/11) waktu setempat. Trump tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal kapan dan di mana dialog itu akan dilakukan.

    Maduro Kecam AS

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebelumnya telah mengecam latihan militer gabungan yang baru-baru ini dilakukan oleh AS dan sekutunya, Trinidad dan Tobago di Karibia. Maduro menuding latihan militer tersebut sebagai tindakan tidak bertanggung jawab.

    “Pemerintah Trinidad dan Tobago sekali lagi mengumumkan latihan yang tidak bertanggung jawab, meminjamkan perairannya di lepas pantai negara bagian Sucre untuk latihan militer yang dimaksudkan untuk mengancam republik seperti Venezuela, yang tidak membiarkan dirinya diancam oleh siapa pun,” kata Maduro dalam sebuah acara di Caracas, dilansir AFP, Minggu (16/11).

    Maduro menyerukan kepada para pendukungnya di negara bagian timur negara itu untuk mengadakan ‘aksi berjaga dan pawai permanen di jalan-jalan’ selama manuver militer yang dijadwalkan pada 16-21 November tersebut. Venezuela menuduh aktivitas militer AS itu merupakan taktik untuk menggulingkan pemimpin sayap kiri Maduro.

    Diketahui, ini adalah latihan gabungan kedua yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Trinidad dan Tobago dalam waktu kurang dari sebulan. Pada Oktober, sebuah kapal perusak berpeluru kendali AS berlabuh di Trinidad selama 4 hari untuk putaran latihan dalam jangkauan tembak Venezuela. Pemerintah Venezuela menganggap hal itu provokasi.

    Tonton juga Video: Kapal Induk AS Bergerak ke Timur Tengah di Tengah Konflik Israel-Iran

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

  • Drone China Melintas Dekat Wilayahnya, Jepang Kerahkan Jet Tempur

    Drone China Melintas Dekat Wilayahnya, Jepang Kerahkan Jet Tempur

    Tokyo

    Jepang mengatakan militernya mengerahkan jet tempur setelah mendeteksi sebuah drone China mengudara di dekat pulau paling selatan di wilayahnya. Insiden ini terjadi saat hubungan kedua negara sedang dilanda ketegangan buntut komentar Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi soal Taiwan.

    Kementerian Pertahanan Jepang, seperti dilansir AFP, Senin (17/11/2025), melaporkan insiden tersebut terjadi pada Sabtu (15/11) waktu setempat. Drone yang diyakini berasal dari China itu terdeteksi mengudara di wilayah udara antara Pulau Yonaguni, yang merupakan pulau paling selatan di Jepang, dan wilayah Taiwan.

    “Pada Sabtu, 15 November 2025, sebuah kendaraan udara tanpa awak, yang diyakini berasal dari China, dikonfirmasi terbang di antara Pulau Yonagunia dan Taiwan,” sebut Kementerian Pertahanan Jepang dalam pernyataan via X pada Senin (17/11) waktu setempat.

    “Sebagai respons, jet tempur dari Komando Pertahanan Udara Barat Daya pada Pasukan Bela Diri Udara Jepang telah dikerahkan,” imbuh pernyataan tersebut.

    Terdeteksinya drone China di dekat wilayah Jepang ini terjadi saat kedua negara berselisih menyusul komentar PM Takaichi yang disampaikan kepada anggota parlemen Jepang pada 7 November lalu.

    PM Takaichi menyebut serangan China terhadap Taiwan, yang mengancam kelangsungan hidup Jepang dapat memicu respons militer. Pernyataan itu disampaikan hanya sepekan setelah PM Takaichi bertemu Presiden China Xi Jinping, dengan kedua pemimpin sepakat mengupayakan hubungan yang stabil.

    Pernyataan PM Takaichi itu menunjukkan pergeseran dari sikap pemerintah Jepang sebelumnya, yang menghindari untuk membahas isu Taiwan secara terbuka agar tidak memprovokasi China, yang bersikeras mengklaim pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.

    Pernyataan Takaichi itu memancing reaksi keras dari Beijing, dengan Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian, melontarkan komentar kasar yang kini telah dihapus di media sosial X yang berbunyi: “Leher kotor yang menancapkan dirinya harus dipotong”.

    Hal itu mendorong otoritas Tokyo memanggil Duta Besar China untuk menyampaikan protes atas komentar yang dinilai “sangat tidak pantas”. Beberapa anggota parlemen Jepang menyerukan pengusiran Xue dari negara tersebut.

    Sementara otoritas China memanggil Duta Besar Jepang, pertama kali dalam dua tahun terakhir, untuk menyampaikan “protes keras” atas pernyataan PM Takaichi.

    Situasi semakin memanas pada Jumat (14/11), ketika Beijing memperingatkan bahwa Tokyo akan menghadapi kekalahan militer yang “menghancurkan” jika melakukan intervensi di Taiwan. Pemerintah China juga menyatakan “kekhawatiran serius” terhadap arah keamanan Jepang, termasuk ambiguitas mengenai tiga prinsip non-nuklirnya — tidak mengembangkan, tidak memiliki, dan tidak menyimpan senjata nuklir.

    Dalam reaksinya, seperti dilansir First Post, China juga mengimbau warganya agar tidak bepergian ke Jepang.

    Tonton juga Video: Cina Pamerkan Drone Seukuran Nyamuk untuk Operasi Militer

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • 153 Warga Gaza ke Afsel, Palestina Tuduh Israel Lakukan Perdagangan Manusia

    153 Warga Gaza ke Afsel, Palestina Tuduh Israel Lakukan Perdagangan Manusia

    Ramallah

    Otoritas Palestina menuduh Israel melakukan praktik “perdagangan manusia” terhadap warga Gaza, yang pekan lalu tiba secara misterius di bandara Afrika Selatan (Afsel). Otoritas Palestina mengatakan pihaknya sama sekali tidak mengetahui pengiriman warga Gaza ke Afsel tersebut.

    Pada Jumat (14/11) lalu, pesawat yang mengangkut 153 warga Gaza mendarat di bandara OR Tambo di luar Johannesburg. Warga Gaza itu sempat tertahan selama 12 jam di dalam pesawat, karena tidak memiliki kelengkapan dokumen resmi untuk masuk ke Afsel.

    Pesawat carteran itu terbang dari Bandara Ramon di Israel ke Kenya, kemudian ke Afsel.

    Otoritas Afsel awalnya menolak memberikan izin masuk karena mereka tidak dapat memberikan informasi mengenai durasi tinggal atau alamat akomodasi mereka. Paspor mereka juga tidak mendapatkan stempel keberangkatan dari bandara Israel — syarat lazim dalam penerbangan.

    Namun akhirnya, otoritas Afsel mengizinkan mereka turun dari pesawat. Dari 153 warga Gaza itu, sebanyak 130 orang diproses untuk masuk ke negara itu dengan visa 90 hari. Sedangkan 23 orang lainnya melanjutkan penerbangan ke tujuan akhir mereka.

    Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir The Jerusalem Post, Senin (17/11/2025), mengucapkan terima kasih ke pemerintah Afsel karena telah menerima “warga kami yang disesatkan”.

    Namun, Kementerian Luar Negeri Palestina juga melontarkan peringatan terhadap jaringan yang berupaya mengusir warga Palestina, terutama penduduk Gaza, dari rumah-rumah mereka demi kepentingan Israel.

    “Memperingatkan perusahaan dan entitas yang menyesatkan rakyat kami, menghasut mereka untuk dideportasi atau dipindahkan, atau terlibat dalam perdagangan manusia, bahwa mereka akan menanggung konsekuensi hukum atas tindakan ilegal mereka dan akan dituntut dan dimintai pertanggungjawaban,” tegas Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya.

    “Kementerian mengimbau rakyat kami, terutama mereka yang berada di Jalur Gaza, untuk berhati-hati dan tidak menjadi korban perdagangan manusia, perdagangan darah, atau agen pengungsian paksa,” imbuh pernyataan itu.

    Otoritas Palestina, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya atau koordinasi dengan otoritas Afsel.

    Pendiri organisasi bantuan Afsel, Gift of the Givers, Imtiaz Suleiman, mengatakan bahwa kesaksian para penumpang menyebut Israel membantu mereka meninggalkan Jalur Gaza tanpa membubuhkan stempel di paspor mereka, sehingga mereka terdampar di negara ketiga.

    COGAT yang mengkoordinasikan aktivitas Israel di wilayah Palestina mengklaim bahwa negara ketiga telah setuju untuk menerima warga Palestina. Namun, Presiden Afsel Cyril Ramaphosa, seperti dikutip France24 dan AFP, mengatakan bahwa warga Gaza itu tampak “seperti diusir keluar”.

    “Mereka adalah orang-orang dari Gaza yang entah bagaimana secara misterius dinaikkan ke pesawat yang melewati Nairobi dan tiba di sini,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Desak Partai Republik Dukung Rilis Dokumen Epstein

    Trump Desak Partai Republik Dukung Rilis Dokumen Epstein

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat, atau yang kerap disebut Kongres, harus memberikan suara untuk merilis semua dokumen terkait mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.

    Ini merupakan contoh langka Trump menarik kembali pernyataannya karena adanya penolakan dari dalam Partai Republik sendiri.

    “Partai Republik di Kongres harus memberikan suara untuk merilis berkas Epstein, karena kita tidak punya apa pun untuk disembunyikan,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya pada Minggu malam (16/11).

    “Sudah waktunya untuk melupakan rekayasa Demokrat yang dilakukan oleh kaum radikal kiri untuk mengalihkan perhatian dari kesuksesan besar Partai Republik,” tulisnya.

    Kongres akan memberikan suara terkait berkas Epstein

    Kongres dijadwalkan memberikan suara minggu ini mengenai apakah akan memublikasikan berkas yang berkaitan dengan penyelidikan federal atas perdagangan seks yang melibatkan Epstein, yang meninggal karena bunuh diri di penjara pada 2019 saat menunggu persidangan atas dakwaan tersebut.

    Finansier yang tercemar itu sebelumnya telah dihukum karena meminta layanan prostitusi dari seorang gadis di bawah umur.

    Para kritikus Trump menuduh bahwa ia mencoba menyembunyikan detail tentang dugaan pelanggarannya sendiri, sesuatu yang dibantah oleh presiden, dengan menentang pemungutan suara tersebut.

    Jika disahkan baik oleh Kongres maupun Senat, RUU tersebut akan memaksa Departemen Kehakiman untuk merilis semua dokumen dan komunikasi terkait Epstein.

    Nama siapa di dokumen Epstein yang belum terpublikasi?

    Pekan lalu, Komite Pengawasan Kongres AS merilis ribuan email dan dokumen lain milik properti Epstein.

    Itu merupakan salah satu dari banyak kumpulan berkas yang telah dipublikasikan tahun ini dalam kasus yang telah menjadi masalah politik bagi pemerintahan Trump.

    Dokumen-dokumen terbaru ini memunculkan seruan baru untuk meningkatkan transparansi terkait kasus tersebut.

    Dalam email pada 2019, Epstein menulis kepada seorang jurnalis bahwa Trump “tahu tentang para gadis tersebut.” Gedung Putih menuduh Demokrat membocorkan email-email itu secara selektif untuk mencoreng presiden.

    Trump tidak pernah dituduh melakukan kesalahan terkait Epstein, dan kemunculan nama seseorang dalam berkas penyelidikan tidak mengandung makna demikian.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga Video Tudingan Baru soal Trump Terlibat Kasus Epstein Ditangkis Gedung Putih

    (ita/ita)

  • Analisis DNA Ungkap Fakta Kesehatan Hitler

    Analisis DNA Ungkap Fakta Kesehatan Hitler

    Jakarta

    80 tahun setelah kematian Adolf Hitler, sebuah dokumenter baru dari stasiun televisi publik Inggris Channel 4 mengklaim mengungkap fakta medis tentang diktator tersebut. “Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator” juga berusaha menjelaskan perilakunya lewat analisis genetik. Namun, dari sudut pandang ilmiah, klaim ini sangat diragukan.

    Sindrom Kallmann, kelainan langka sang diktator

    Berdasarkan hasil analisis DNA, Hitler menderita sindrom Kallmann, kelainan genetik langka yang menyebabkan produksi hormon seks rendah. Dampaknya pubertas terhambat atau tertunda, kadar testosteron rendah, indra penciuman lemah (anosmia), testis tidak turun ke kantung zakar, dan kemungkinan memiliki ukuran penis sangat kecil atau kelainan genital lainnya.

    Tentara Inggris sudah mengejek kondisi fisik Hitler sejak 1939 lewat lagu satir “Hitler Has Only Got One Ball.” Temuan DNA ini sejalan dengan catatan medis Hitler di Penjara Landsberg, tempat ia dipenjara pada 1924 setelah percobaan kudeta pemerintahan yang gagal. Saat itu, dokter penjara mendiagnosis “kriptorkidisme sisi kanan,” artinya testis kanan Hitler tidak turun.

    Dokter pribadi Hitler, Theodor Morell, juga diketahui secara rutin memberikan suntikan testosteron sejak 1944. Hal ini turut mendukung teori sindrom Kallmann.

    Risiko gangguan mental dalam DNA Hitler

    Dokumenter yang akan tayang akhir bulan November ini juga menyebut DNA Hitler menunjukkan kemungkinan tinggi ADHD, perilaku autistik, skizofrenia, dan kecenderungan antisosial.

    Ada beberapa sumber yang bisa diverifikasi dan pengamatan saksi sezaman yang menunjukkan “ketidakstabilan mental” Hitler. Dalam buku rilisan tahun 2013 berjudul “A First-Rate Madness: Uncovering the Links Between Leadership and Mental Illness”, psikiater keturunan Iran-Amerika Nassir Ghaemi yang juga profesor psikiatri di Tufts University School of Medicine dan pengajar psikiatri di Harvard Medical School, meneliti ketidakstabilan mental pada pemimpin sejarah, mulai dari Abraham Lincoln hingga musuh Hitler asal Inggris, Winston Churchill. Hitler menjadi satu-satunya contoh negatif.

    Ghaemi menilai temuan DNA ini “ilmiah” dan meyakini bahwa Hitler menderita manik depresi. “Sifat manik meningkatkan kreativitas dan ketahanan, sementara gejala depresi meningkatkan empati dan realisme. Semua itu adalah kekuatan bagi seorang pemimpin. Keterampilan kepemimpinan ini bisa digunakan dalam orientasi politik apa pun, baik otokratis seperti Hitler maupun demokratis seperti Churchill,” kata Ghaemi, yang tidak terlibat dalam pembuatan dokumenter tersebut, kepada DW.

    Ghaemi menambahkan bahwa kemungkinan Hitler menderita sindrom Kallmann bisa menjelaskan mengapa ia tampak tidak memiliki libido tinggi, berbeda dengan kebanyakan orang dengan sifat manik, meskipun ia menunjukkan banyak ciri manik lainnya seperti bicara banyak, energi fisik tinggi, kebutuhan tidur rendah, dan harga diri yang tinggi. Namun, semua hal ini hanya bersifat indikasi, bukan bukti.

    Interpretasi hubungan antara genetik dan perilaku yang dipertanyakan

    Meskipun penilaian dan temuan medis baru ini membantu memahami psikologi Hitler, mengaitkan perilaku seseorang hanya dari analisis genetik dan tes skor risiko poligenik tidak tepat secara ilmiah.

    Tingkat keparahan gangguan mental tergantung pada gabungan rumit antara genetika, lingkungan, sejarah hidup, dan pengalaman individu. Tes genetik yang membutuhkan penilaian menyeluruh berdasarkan gejala, lingkungan, dan diskusi dengan orang yang bersangkutan tidak bisa digunakan untuk mendiagnosis penyakit mental.

    “Melompat dari studi biologi ke studi perilaku adalah langkah besar,” kata psikolog Inggris Simon Baron-Cohen dalam dokumenter itu.

    Para ahli genetika dan psikolog yang terlibat dalam pembuatan dokumenter mengakui bahwa menarik kesimpulan tentang perilaku seseorang hanya dari kemungkinan kondisi genetiknya tidak realistis, tetapi mereka tetap berspekulasi mengenai diagnosis atau pola perilaku.

    Spekulasi ini kini menimbulkan masalah bagi ahli genetika dan arkeolog Inggris-Kanada, Turi King, yang memimpin Milner Centre for Evolution di University of Bath dan dikenal lewat analisis DNA jenazah Richard III yang ditemukan terkubur di sebuah parkiran di Leicester.

    King, yang direkrut oleh produksi dokumenter Hitler itu, ingin menerbitkan temuan DNA ini di jurnal medis untuk telaah sejawat, tapi perusahaan produksi tidak mau menunggu proses akademik panjang, dan King akhirnya setuju. Karena keputusan itu, reputasi akademiknya kini dipertaruhkan.

    Analisis genetik ini menepis setidaknya satu rumor yang sudah ada bertahun-tahun lamanya, yaitu dugaan bahwa Hitler memiliki darah Yahudi. Pada 2022, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, sempat mengklaim Hitler memiliki kakek Yahudi. Namun, analisis DNA kini menunjukkan bukti genetik yang jelas bahwa Hitler berasal dari Austria-Jerman.

    Dari darah di sofa bunker

    Menurut dokumenter, material DNA yang diperiksa berasal dari sofa bernoda darah yang diduga menjadi tempat Hitler menembak dirinya di bunkernya di Berlin, 30 April 1945.

    Saat itu, Kolonel Roswell P. Rosengren, petugas pers Angkatan Darat AS, mengambil sepotong kain sofa sebagai suvenir dari “bunker Fhrer” tempat Hitler diduga bunuh diri. Kini, kain tersebut disimpan di Gettysburg Museum of History, Pennsylvania. Kisah ini masuk akal karena ada beberapa foto yang menunjukkan Hitler duduk di sofa itu, serta tentara Rusia dan Amerika yang memotong kain dari sofa tersebut.

    Yang lebih bermasalah adalah penentuan asal-usul DNA tersebut. Film ini mengklaim keaslian sampel DNA diverifikasi dengan membandingkannya dengan sampel dari kerabat Hitler. Namun, siapa kerabat itu dan apakah mereka memberikan izin untuk analisis, masih belum jelas.

    Risiko stigmatisasi

    Para peneliti sadar bahwa menghubungkan autisme dan ADHD dengan Hitler itu bermasalah. Psikolog Simon Baron-Cohen menjelaskan bahwa menafsirkan hasil analisis genetik seperti ini berisiko menimbulkan stigma, karena bisa membuat orang berpikir bahwa semua orang dengan gangguan mental sama seperti seorang pembunuh massal, padahal jelas itu tidak benar.

    Mengaitkan Hitler dengan gangguan mental berisiko membuat orang menganggap tindakannya yang kejam bisa dimaklumi karena faktor genetik. Ghaemi menjelaskan: “Ini menjadi perhatian konstan di kalangan akademisi dan aktivis Jerman tertentu. Keberadaan atau ketiadaan gangguan mental tidak menentukan apakah seseorang bertanggung jawab secara moral atau hukum atas kejahatan atau tindakan jahat.”

    Mitos ras unggul Arya

    Ironisnya, menurut hukum Nazi yang dibuatnya, Hitler seharusnya dianggap “cacat genetik” dan “tidak layak hidup” sehingga seharusnya menjadi korban dari program euthanasia yang digagasnya sendiri.

    Menurut apa yang disebut Nazi sebagai “doktrin rasial”, nasib manusia ditentukan oleh garis keturunan. “Kemampuan mengambil keputusan yang baik atau buruk adalah sifat karakter yang ditentukan oleh darah,” tulis Hitler dalam bukunya Mein Kampf.

    Menurut doktrin Hitler, orang dengan keturunan “murni” dianggap mampu mengambil keputusan yang “benar” dan menjaga persatuan bangsa. Sebaliknya, percampuran keturunan dianggap menyebabkan keputusan yang “salah” dan merusak peradaban. Hitler menerapkan pandangan ini di wilayah jajahannya selama 12 tahun pemerintahannya.

    Dokumenter Channel 4 berjudul Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator akan tayang mulai 25 November 2025.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Pratama Indra

    Editor: Hani Anggraini

    Lihat juga Video: Israel Klaim Temukan Buku Autobiografi Hitler di Sarang Hamas

    (ita/ita)