Category: Detik.com Internasional

  • Bus Tabrak Demonstran Anti-Wajib Militer Israel, 1 Orang Tewas-3 Luka

    Bus Tabrak Demonstran Anti-Wajib Militer Israel, 1 Orang Tewas-3 Luka

    Yerusalem

    Sedikitnya satu orang tewas di wilayah Yerusalem, setelah sebuah bus menabrak kerumunan demonstran yang memprotes undang-undang yang mewajibkan wajib militer bagi kalangan Yahudi ultra-Ortodoks ke dalam Angkatan Bersenjata Israel. Tiga orang lainnya mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.

    Keterangan sejumlah petugas penyelamat dari layanan darurat Magen David Adom, seperti dilansir AFP, Rabu (7/1/2025), menyebutkan bahwa sebuah bus menabrak tiga pejalan kaki, kemudian melaju dan menabrak seorang remaja berusia 18 tahun yang terjebak di bawah kendaraan tersebut.

    “Paramedis menyatakan dia meninggal di lokasi kejadian,” kata Magen David Adom dalam pernyataannya.

    Insiden mematikan itu terjadi pada Selasa (6/1), ketika ribuan warga Yahudi dari kalangan ultra-Ortodoks turun ke jalan untuk memprotes undang-undang yang mewajibkan mereka bergabung dengan militer Israel, karena militer Tel Aviv kekurangan personel setelah dua tahun terlibat perang di berbagai front.

    Unjuk rasa besar-besaran untuk menentang undang-undang tersebut telah digelar secara rutin dalam beberapa bulan terakhir.

    Menurut keterangan Kepolisian Israel, unjuk rasa pada Selasa (6/1) menjadi ricuh setelah “sekelompok kecil perusuh mulai mengganggu ketertiban umum secara brutal, termasuk dengan memblokir jalur lalu lintas, merusak sejumlah bus, membakar tempat sampah, melemparkan benda dan telor ke para polisi dan Kepolisian Perbatasan, meneriakkan caci maki, dan menyerang para jurnalis yang bekerja di lokasi kejadian”.

    Disebutkan oleh pihak kepolisian bahwa bus tersebut “diblokir oleh para perusuh yang… mengalangi rutenya”.

    Sopir bus tersebut, yang identitasnya tidak diungkap ke publik, telah ditangkap. Ketika diinterogasi, sopir bus itu mengaku “diserang oleh para perusuh, setelah itu insiden yang sangat disayangkan tersebut terjadi”.

    Sejumlah sumber Kepolisian Israel, yang dikutip media lokal, menepis kekhawatiran bahwa insiden itu merupakan serangan teror.

    Undang-undang wajib militer yang diprotes oleh kalangan Yahudi ultra-Ortodoks itu memicu perpecahan dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

    Kubu oposisi dan beberapa mitra koalisi menekan Netanyahu untuk meningkatkan jumlah perekrutan militer, namun para pemimpin partai Yahudi ultra-Ortodoks — yang secara tradisional merupakan sekutu Netanyahu — menentang wajib militer bagi mahasiswa agama, yang menjadi konstituen terbesar mereka.

    Berdasarkan peraturan yang ditetapkan saat pembentukan Israel tahun 1948, para pemuda yang mendedikasikan diri untuk mempelajari teks-teks Yahudi diberikan pengecualian de-facto dari wajib militer.

    Namun belakangan pengecualian itu menuai sorotan dari publik Israel, terutama ketika puluhan ribu tentara wajib militer dan pasukan cadangan dimobilisasi di beberapa front, meskipun gencatan senjata yang rapuh mengakhiri pertempuran di Jalur Gaza.

    Meskipun kalangan ultra-Ortodoks hanya mencakup 14 persen dari populasi Yahudi di Israel, mempertahankan dukungan partai-partai tersebut menjadi kunci kelangsungan koalisi pemerintahan Netanyahu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ancaman Islamofobia di Australia Meningkat Usai Serangan Teror di Bondi

    Ancaman Islamofobia di Australia Meningkat Usai Serangan Teror di Bondi

    Baca beritanya dalam bahasa Inggris

    Sejumlah umat Muslim di New South Wales rela menginap di sebuah masjid, untuk mencegah serangan vandalisme, di tengah meningkatnya insiden Islamofobia setelah serangan teror anti-Semit di Bondi.

    Masjid Minto, yang berjarak sekitar satu jam dari kota Sydney, mengatakan mereka mengambil langkah-langkah tambahan untuk keamanan di tengah meningkatnya ancaman terhadap umat Muslim

    Seorang anggota komite dari masjid tersebut, yang tidak ingin disebutkan identitasnya, mengatakan kepada ABC Indonesia jika menginap di masjid jadi salah satu cara untuk mengamankan masjid.

    “Banyak anggota jemaah kami yang takut, mereka kepikiran, ‘apa yang bakal terjadi selanjutnya?’” katanya kepada Erwin Renaldi dari ABC Indonesia.

    ABC Indonesia juga sudah melihat sejumlah email dan laporan yang mendokumentasikan serangan Islamofobia yang meningkat, termasuk vandalisme serta ancaman terhadap masjid dan organisasi Islam sejak 14 Desember.

    Lembaga Australian National Imams Council, atau dewan imam di Australia, mengatakan mereka mencatat ada peningkatan hingga 200 persen terhadap ancaman dan kebencian anti-Muslim sejak serangan pada 14 Desember di Bondi.

    Setidaknya sembilan masjid dan organisasi Islam yang sudah melaporkan ancaman hingga perlu melibatkan kepolosian.

    Jumlah ini belum termasuk serangan dan ancaman yang dialami terhadap individu, khususnya perempuan yang memakai hijab,

    “Mereka melaporkan peningkatan ancaman, termasuk komentar di media sosial, hingga mereka menjadi lebih takut akan keselamatan pribadi, serta cemas kalau kondisinya akan memburuk dalam beberapa hari dan pekan mendatang.”

    Premier, atau kepala pemerintahan di New South Wales, Chris Minns, menggambarkan peningkatan serangan terhadap umat Muslim sebagai hal yang “mengerikan”.

    “Saya hanya ingin menekankan kalau rasisme tidak akan ditoleransi,” ujarnya.

    “Ini bukan main hakim sendiri. Ini bukan balas dendam. Ini rasisme yang penuh kebencian di komunitas kita.”

    “Kami dalam keadaan siaga tinggi dan polisi benar-benar waspada terhadap setiap contoh kebencian dan kebencian di masyarakat kita”.

    Dalam sebuah pernyataan kepada ABC Indonesia, Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, mengatakan “semua kebencian tidak bisa dibenarkan.”

    “Warga Australia yang baik tidak boleh menyalahkan tindakan orang lain hanya karena latar belakang atau keyakinan mereka,” katanya.

    Ancaman di luar Sydney

    Masjid tertua di pusat kota Melbourne yang dikelola oleh komunitas Muslim asal Albania mendapat ancaman untuk pertama kalinya, setelah menerima email yang penuh kebencian, menurut salah satu komite masjid.

    ABC Indonesia melihat email tersebut, yang menyebut Islam sebagai “sekte kematian” dan menuntut komunitas tersebut “keluar dari masyarakat Yahudi-Kristen”.

    Selima Ymer, Albanian Australian Islamic Society Women’s Committee, mengatakan ia percaya email Islamofobia tersebut sebagai reaksi terhadap serangan teror anti-Semit di Bondi, karena email diterima beberapa hari setelah serangan.

    Lima belas orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan teror di Bondi pada tanggal 14 Desember saat umat Yahudi di Sydney sedang merayakan festival Chanukah by the Sea.

    “Mengkhawatirkan, karena kita jadi bertanya-tanya apalagi yang bisa terjadi pada kita,” kata Selima, yang mengatakan email tersebut sudah dilaporkan ke kepolisian Melbourne.

    “Sekarang kita mendapat email, tapi bisa jadi sesuatu yang lebih serius di hari berikutnya.”

    Selima mengatakan banyak umat Muslim di Melbourne khawatir meningkatnya Islamofobia bisa menyebabkan tindak kekerasan yang mematikan, seperti aksi teroris penembakan di Christchurch, Selandia Baru.

    Pada tahun 2019, seorang pria menargetkan umat Muslim dengan menyerang masjid di Christchurch, yang menewaskan 51 orang dan melukai 40 lainnya.

    “Kita selalu takut akan insiden serangan ke masjid seperti Christchurch,” katanya.

    Salah satu pelaku penembakan di Bondi, Naveed Akram, didakwa dengan 59 pelanggaran hukum, termasuk 15 tuduhan pembunuhan, 40 tuduhan melukai dengan niat membunuh, dan satu tuduhan melakukan tindakan terorisme.

    Polisi mengatakan ada indikasi awal kalau serangan di Bondi terinspirasi oleh ISIS, yang terdaftar sebagai organisasi teroris di Australia.

    Organisasi-organisasi Muslim dan masjid-masjid di Australia sudah secara terbuka mengutuk serangan anti-Semit di Bondi, dan menyampaikan rasa solidaritas dan kebersamaan mereka dengan komunitas Yahudi.

    Dewan imam di Australia mengeluarkan pernyataan publik yang menyatakan “tindakan dan ideologi Islamic State sepenuhnya bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh umat Muslim di seluruh dunia”.

    Mereka mengatakan Islamic State seharusnya hanya disebut sebagai ISIS atau Daesh.

    “Organisasi ini tidak pantas dikaitkan dengan Islam dalam nama atau deskripsi apa pun,” ujar ANIC dalam pernyataan.

    Sejumlah organisasi Muslim di Australia juga mengatakan kepada ABC jika mereka khawatir tentang “pembalasan” dan menghadapi “hukuman kolektif”, karena agama mereka dikaitkan dengan para pelaku penembakan.

    Ancaman Islamofobia tetap terjadi, terlepas dari tindakan heroik yang ditunjukkan oleh Ahmed Al Ahmed, seorang imigran Suriah berusia 43 tahun, juga seorang Muslim, yang tanpa senjata menerjang salah satu penembak saat serangan Bondi terjadi.

    Seorang juru bicara Kepolisian Victoria mengatakan kepada ABC jika mereka akan menyelidiki email kebencian yang ditujukan ke Masjid Albania di Carlton dan akan menanggapi semua laporan tentang perilaku rasis dan penuh kebencian “dengan sangat serius”.

    “Penting bagi orang-orang untuk mengingat ketika mereka mengatakan sesuatu di online, mereka sebenarnya mengatakannya di ‘dunia nyata’ dan bisa mendapat konsekuensi serius dan signifikan,” kata mereka.

    “Ini termasuk potensi untuk didakwa dengan tindak pidana.”

    Grafiti dan Kepala Babi

    Laporan Islamophobia Register Australia, sebuah organisasi nirlaba independen, mengatakan laporan serangan Islamofobia meningkat dari rata-rata satu atau dua per hari menjadi sekitar 18 laporan setiap harinya, sejak 14 Desember.

    Serangan tersebut mulai dari grafiti dari simbol Nazi dan hinaan seperti “f*** Allah” dan “tidak ada Muslim = damai” di sebuah masjid di Brisbane, hingga vandalisme di sebuah sekolah Muslim di Melbourne.

    Pihak kepolisian mengatakan masih melakukan penyelidikan setelah beberapa kepala babi ditemukan di pemakaman Muslim di New South Wales, sehari setelah serangan Bondi.

    Sejumlah komentar serta pesan kebencian di media sosial yang diterima berbagai organisasi dan masjid Islam juga sedang dalam penyelidikan kepolisian.

    Presiden Islamic Council of Victoria (ICV), Mohamed Mohideen, mengatakan pihaknya sudah menerima puluhan panggilan telepon yang mengancam sejak serangan Bondi.

    Mereka juga harus menutup fitur komentar di saluran media sosial ICV setelah menerima banyak komentar dan email kebencian yang “meningkat pesat”.

    “Semuanya adalah ujaran kebencian,” kata Dr. Mohideen.

    “Kebencian dapat terwujud secara daring, tetapi kebencian juga dapat berubah dan terwujud dalam serangan fisik.

    “Tidak seorang pun boleh merasa tidak aman, dan semua komunitas harus bisa menjalankan keyakinan mereka.”

    Dr. Mohideen mengatakan istilah-istilah seperti “Islam radikal” dan “terorisme Islam” sudah “memicu ketakutan” pada sebagian orang.

    “Orang-orang jadi yakin kalau Muslim adalah musuh, Muslim adalah penyebab semua masalah ini,” katanya.

    ANIC mengatakan “kemarahan selektif” semakin memperdalam perpecahan dan mengikis kepercayaan.

    “Keamanan dan kekuatan Australia bergantung pada penolakan terhadap semua bentuk rasisme secara konsisten dan memastikan keadilan, martabat, dan keamanan bagi setiap warga Australia,” kata dewan tersebut.

    Pakar kontra-terorisme dari Deakin University di Melbourne, Greg Barton, mengatakan para pemimpin komunitas Muslim menghadapi tantangan di berbagai bidang.

    Ia mengatakan mereka harus “menyeimbangkan” antara tidak membiarkan peristiwa seperti serangan Bondi menjadi pemicu Islamofobia, tetapi juga mengecam mereka yang telah bertindak salah atas nama Islam. Islam.

    Tapi, Profesor Barton mengatakan tidak ada komunitas di Australia yang kebal terhadap radikalisasi dan ekstremisme, karena ini menjadi “masalah global” dan tindakan individu tidak mewakili suatu komunitas.

    Ia mencontohkan gerakan supremasi kulit putih tidak mewakili masyarakat kulit putih pada umumnya, katanya.

    Hidup dalam ketakutan

    Selima mengatakan perempuan Muslim di Melbourne yang mengenakan hijab akan menjadi “sasaran empuk”, karenanya ia mengaku menjadi lebih berhati-hati setiap kali ia keluar rumah.

    Ia mengatakan peningkatan kehadiran polisi untuk menjaga masjid saja tidaklah cukup.

    Menurut Selima perlu ada program pendidikan tentang apa Islam sebenarnya kepada masyarakat secara umum untuk mengatasi Islamofobia, mirip dengan yang program pendidikan anti-Semitisme yang diumumkan setelah serangan serangan Bondi.

    Lembaga yang diberi nama Antisemitism Education Taskforce yang dibentuk selama 12 bulan merupakan bagian dari respons pemerintah federal terhadap lembaga Special Envoy’s Plan to Combat Antisemitism.

    Satuan tugas ini bertujuan untuk “mempertimbangkan tindakan untuk membantu sistem pendidikan Australia mencegah, mengatasi, dan menanggapi anti-Semitisme dengan tepat”.

    Pada bulan September, Special Envoy to Combat Islamophobia atau utusan untuk mengatasi Islamofobia di Australia, Aftab Malik, menerbitkan laporan kerangka kerja untuk menanggapi Islamofobia dengan 54 rekomendasi, termasuk pendidikan tentang anti-rasisme.

    Pemerintah Australia sudah mengindikasikan jika mereka akan mempertimbangkan rekomendasi tersebut.

    Selima mengatakan dengan memahami Muslim dengan lebih baik, masyarakat akan menyadari kalau Muslim sebenarnya hanyalah warga Australia biasa.

  • Iran Eksekusi Mati Warganya yang Jadi Mata-mata Israel

    Iran Eksekusi Mati Warganya yang Jadi Mata-mata Israel

    Teheran

    Otoritas Iran mengeksekusi mati seorang pria yang dituduh menjadi mata-mata Israel di negara tersebut. Pria Iran itu dituduh melakukan praktik spionase untuk dinas intelijen Israel, Mossad.

    Laporan outlet media Mizan, yang dikelola oleh otoritas kehakiman Iran, seperti dilansir Reuters, Rabu (7/1/2026), menyebutkan nama terdakwa dalam kasus spionase itu sebagai Ali Ardestani.

    Eksekusi mati terhadap Ardestani dilakukan setelah dia dijatuhi hukuman mati untuk tindak kejahatan spionase, dan vonis mati tersebut disetujui oleh Mahkamah Agung Iran.

    “Hukuman mati terhadap Ali Ardestani atas kejahatan spionase untuk mendukung dinas intelijen Mossad, dengan memberikan informasi sensitif negara ini, telah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung dan melalui prosedur hukum,” sebut Mizan dalam laporannya.

    Iran, yang terlibat dalam perang bayangan selama beberapa dekade dengan Israel, telah mengeksekusi mati banyak orang yang dituduh memiliki hubungan atau bekerja sama dengan dinas intelijen Israel dan memfasilitasi operasinya di negara Syiah tersebut.

    Sepanjang tahun lalu, pelaksanaan eksekusi mati terhadap warga Iran yang dihukum karena menjadi mata-mata untuk Israel telah meningkat secara signifikan.

    Peningkatan terjadi menyusul konfrontasi langsung antara Teheran dan Tel Aviv, yang saling bermusuhan, pada Juni tahun lalu, ketika pasukan militer Israel menyerang sejumlah fasilitas nuklir dan militer Iran. Amerika Serikat (AS), sekutu dekat Israel, juga bergabung untuk mengebom situs-situs nuklir Teheran.

    Buntut dari perang mematikan tersebut, Iran berjanji untuk mempercepat proses persidangan bagi orang-orang yang ditangkap karena dicurigai berkolaborasi dengan Israel.

    Beberapa waktu terakhir, otoritas Iran mengumumkan beberapa penangkapan dan eksekusi mati terhadap setidaknya 10 orang yang dihukum karena dituduh bekerja sama dengan Mossad.

    Iran yang tidak mengakui Israel, telah sejak lama menuduh Tel Aviv melakukan operasi sabotase terhadap fasilitas nuklirnya dan membunuh para ilmuwan nuklir mereka.

    Pada Oktober lalu, Teheran memperketat undang-undang dan hukuman bagi orang-orang yang dituduh menjadi mata-mata Israel dan Amerika Serikat (AS), yang sekarang akan “dihukum dengan penyitaan semua aset … dan dikenakan hukuman mati”.

    Undang-undang sebelumnya tidak menargetkan negara tertentu, dan kejahatan spionase tidak selalu dijatuhi hukuman mati.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Koalisi Arab Saudi Kembali Gempur Yaman, Targetnya Separatis

    Koalisi Arab Saudi Kembali Gempur Yaman, Targetnya Separatis

    Sanaa

    Koalisi militer pimpinan Arab Saudi kembali menggempur wilayah Yaman. Riyadh mengatakan bahwa serangan itu merupakan “serangan pendahuluan terbatas” untuk menghentikan kelompok separatis yang didukung Uni Emirat Arab (UEA), semakin memperluas konflik di negara tersebut.

    Kelompok separatis merebut sejumlah besar wilayah Yaman bulan lalu, termasuk sebagian besar Provinsi Hadramawt yang berbatasan dengan Saudi, dan mengusir pasukan pemerintah Yaman yang didukung oleh Riyadh.

    Namun pekan lalu, rentetan serangan udara yang dilancarkan koalisi pimpinan Saudi dan serangan balasan di darat berhasil memukul mundur pasukan separatis di wilayah tersebut.

    Koalisi pimpinan Saudi, seperti dilansir AFP, Rabu (7/1/2026), mengatakan bahwa pasukannya telah melancarkan serangkaian serangan baru dalam upaya mencegah pemimpin separatis Yaman, Aidaros Alzubidi, semakin “meningkatkan konflik” dan memperluasnya ke wilayah Aldhale.

    Dalam pernyataannya, koalisi pimpinan Saudi menegaskan bahwa pihaknya “bekerja sama dengan pemerintah Yaman dan otoritas lokal… untuk mendukung upaya keamanan dan menjaga ketertiban”.

    Alzubidi dijadwalkan melakukan perjalanan ke Riyadh, ibu kota Saudi, pada Selasa (6/1) waktu setempat, untuk melakukan pembicaraan yang bertujuan untuk meredakan bentrokan.

    Namun, penerbangannya mengalami penundaan dan dia tidak berada di dalam pesawat ketika berangkat.

    Menurut koalisi pimpinan Saudi, Alzubidi telah “melarikan diri ke lokasi yang tidak diketahui, meninggalkan para anggota dan pemimpin (kelompok separatis) tanpa informasi apa pun tentang keberadaannya”.

    Saudi dan Emirat, keduanya bertetangga dan sama-sama produsen minyak yang kaya, telah sejak lama mendukung faksi-faksi yang bersaing dalam pemerintahan Yaman yang terpecah belah, yang berbasis di sebelah selatan negara tersebut.

    Keduanya sempat bergabung dalam koalisi militer pimpinan Saudi dalam melawan kelompok pemberontak Houthi di Yaman, yang menggulingkan pemerintahan di Sana pada tahun 2014 dan merebut sebagian besar wilayah utara negara tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Negara Mana yang Mungkin Jadi Sasaran Trump Setelah Venezuela?

    Negara Mana yang Mungkin Jadi Sasaran Trump Setelah Venezuela?

    Jakarta

    Masa jabatan kedua Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dibentuk oleh ambisi kebijakan luar negerinya.

    Ia telah menindaklanjuti ancamannya terhadap Venezuela dengan menangkap presiden dan istrinya di kediamannya yang dijaga ketat di Caracas dalam sebuah serangan dramatis.

    Saat menjelaskan operasi tersebut, Trump kembali menggunakan Doktrin Monroe tahun 1823 dan janji supremasi AS di belahan bumi barat dan menyebutnya kembali sebagai “Doktrin Donroe”.

    Berikut beberapa peringatan yang telah ia sampaikan terhadap negara-negara lain di Washington dalam beberapa hari terakhir.

    Greenland

    AS sudah memiliki pangkalan militer di Greenland, Pangkalan Luar Angkasa Pituffik, tetapi Trump menginginkan seluruh kawasan itu tersebut.

    “Kita membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional,” katanya kepada wartawan, seraya mengklaim bahwa wilayah tersebut “dipenuhi kapal-kapal Rusia dan China di mana-mana.”

    Pulau Arktik yang luas ini, bagian dari Kerajaan Denmark, terletak sekitar 3.200 kilometer di timur laut AS.

    Greenland juga menempati lokasi strategis utama di Atlantik Utara, memberikan akses ke lingkaran Arktik yang semakin penting.

    Seiring mencairnya es kutub dalam beberapa tahun mendatang, rute pelayaran baru diperkirakan akan terbuka.

    Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, menanggapi Trump dengan menggambarkan gagasan kendali AS atas pulau itu sebagai “fantasi”.

    “Tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi fantasi aneksasi. Kami terbuka untuk dialog. Kami terbuka untuk diskusi. Tetapi ini harus terjadi melalui saluran yang tepat dan dengan menghormati hukum internasional,” katanya.

    Upaya AS untuk merebut Greenland akan menimbulkan konflik dengan anggota NATO lainnya, yang kemungkinan besar akan membahayakan aliansi tersebut.

    Kolombia

    Hanya beberapa jam setelah operasi di Venezuela, Trump memperingatkan Presiden Kolombia Gustavo Petro untuk “hati-hati”.

    Kolombia, tetangga Venezuela di sebelah barat, memiliki cadangan minyak yang besar dan merupakan produsen utama emas, perak, zamrud, platinum, dan batu bara.

    Negara ini dituduh sebagai pusat utama perdagangan narkoba di kawasan tersebut, terutama kokain.

    Sejak AS mulai menyerang kapal-kapal di Karibia dan Pasifik timur pada bulan September, dengan mengatakan, tanpa bukti, bahwa mereka membawa narkoba, Trump telah terlibat dalam perselisihan yang semakin memanas dengan presiden beraliran sayap kiri negara tersebut.

    AS menjatuhkan sanksi kepada Petro pada bulan Oktober, dengan mengatakan bahwa ia membiarkan kartel “berkembang”.

    Berbicara di atas pesawat Air Force One pada hari Minggu, Trump mengatakan Kolombia “dijalankan oleh orang sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat”.

    “Dia tidak akan melakukannya untuk waktu yang lama,” katanya. Ketika ditanya apakah AS akan melakukan operasi yang menargetkan Kolombia, Trump menjawab, “Kedengarannya bagus bagi saya.”

    Secara historis, Kolombia telah menjadi sekutu dekat dalam perang Washington melawan narkoba, menerima ratusan juta dolar setiap tahunnya dalam bentuk bantuan militer untuk melawan kartel.

    Iran

    Iran saat ini menghadapi protes antipemerintah massal, dan Trump memperingatkan semalam bahwa pihak berwenang di sana akan “dihantam sangat keras” jika lebih banyak demonstran tewas.

    “Kami mengawasinya dengan sangat cermat. Jika mereka mulai membunuh orang seperti yang telah mereka lakukan di masa lalu, saya pikir mereka akan dihantam sangat keras oleh Amerika Serikat,” katanya kepada wartawan di Air Force One.

    Iran secara teoritis berada di luar cakupan yang didefinisikan dalam “Doktrin Donroe”, tetapi Trump tetap saja sebelumnya mengancam rezim Iran dengan tindakan lebih lanjut, setelah menyerang fasilitas nuklirnya tahun lalu.

    Serangan-serangan itu terjadi setelah Israel melancarkan operasi skala besar yang bertujuan untuk melumpuhkan kemampuan Iran dalam mengembangkan senjata nuklir, yang berujung pada konflik Israel-Iran selama 12 hari.

    Dalam pertemuan di Mar-a-Lago antara Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan lalu, Iran disebut-sebut menjadi agenda utama. Media AS melaporkan bahwa Netanyahu mengangkat potensi serangan baru terhadap Iran pada tahun 2026.

    Meksiko

    Kebangkitan Trump ke tampuk kekuasaan pada tahun 2016 ditandai dengan seruannya untuk “Membangun Tembok” di sepanjang perbatasan selatan dengan Meksiko.

    Pada hari pertamanya kembali menjabat pada tahun 2025, ia menandatangani perintah eksekutif untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika”.

    Ia sering mengklaim bahwa otoritas Meksiko tidak melakukan cukup banyak untuk menghentikan aliran narkoba atau imigran ilegal ke AS.

    Berbicara pada hari Minggu, ia mengatakan bahwa narkoba “mengalir deras” melalui Meksiko dan “kita harus melakukan sesuatu”, menambahkan bahwa kartel di sana “sangat kuat.”

    Trump mengatakan dia telah menawarkan untuk mengirim pasukan AS ke Meksiko untuk memerangi kartel, tetapi Presiden Claudia Sheinbaum secara terbuka menolak tindakan militer AS apa pun di wilayah Meksiko.

    Kuba

    Negara kepulauan ini, yang terletak hanya 45 kilometer di selatan Florida, telah berada di bawah sanksi AS sejak awal tahun 1960-an.

    Negara ini memiliki hubungan dekat dengan Venezuela di bawah kepemimpinan Nicols Maduro, yang dilaporkan memasok sekitar 30% minyak Kuba sebagai imbalan atas dokter dan tenaga medis yang melakukan perjalanan ke arah sebaliknya.

    Dengan kepergian Maduro, Havana bisa terekspos jika pasokan minyak runtuh.

    Trump menyatakan pada hari Minggu bahwa intervensi militer AS di sana tidak diperlukan, karena Kuba “siap untuk jatuh.”

    “Saya rasa kita tidak perlu tindakan apa pun,” katanya. “Sepertinya negara itu akan jatuh.”

    “Saya tidak tahu apakah mereka akan bertahan, tetapi Kuba sekarang tidak memiliki pendapatan,” tambahnya. “Mereka mendapatkan semua pendapatan mereka dari Venezuela, dari minyak Venezuela.”

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio – yang merupakan putra imigran Kuba – telah lama menyerukan perubahan rezim di Kuba, dan mengatakan kepada wartawan pada hari Sabtu: “Jika saya tinggal di Havana, dan saya berada di pemerintahan, saya akan khawatir – setidaknya sedikit”.

    “Ketika presiden berbicara, Anda harus menganggapnya serius,” katanya.

    (ita/ita)

  • Jet Tempur F-16 Taiwan Jatuh ke Laut, Pilot Hilang

    Jet Tempur F-16 Taiwan Jatuh ke Laut, Pilot Hilang

    Taipei

    Sebuah jet tempur F-16 milik Taiwan jatuh di lepas pantai timur pulau tersebut saat melakukan misi latihan rutin pada Selasa (6/1) malam waktu setempat. Pilot jet tempur itu dinyatakan hilang setelah diyakini melontarkan diri sebelum pesawat jatuh ke laut.

    Angkatan Udara Taiwan, seperti dilaporkan kantor berita Taiwan, Central News Agency, dan dilansir AFP, Rabu (7/1/2026), telah meluncurkan operasi pencarian dan penyelamatan untuk pilot jet tempur tersebut, yang diidentifikasi sebagai Kapten Hsin.

    Pilot jet tempur itu diyakini telah melontarkan diri keluar dari jet tempur di area Distrik Hualien.

    Jet tempur F-16, dengan single-seat tersebut, lepas landas pada pukul 18,17 waktu setempat dari Pangkalan Udara Hualien di wilayah Taiwan bagian timur.

    “Pada pukul 19.29 waktu setempat, pilot diduga telah melontarkan diri sekitar 10 mil laut di sebelah timur Kota Fengbin di Distrik Hualien,” tutur Angkatan Udara Taiwan dalam pernyataannya.

    “Angkatan Udara segera mendirikan pusat tanggap darurat dan meluncurkan operasi pencarian,” imbuh pernyataan tersebut.

    Presiden Taiwan William Lai Ching-te telah menginstruksikan semua lembaga terkait untuk mengerahkan segala upaya dalam menemukan pilot dan menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut.

    Sementara Perdana Menteri (PM) Cho Jung-tai meminta bantuan Otoritas Penjaga Pantai Taiwan dan kapal-kapal penangkap ikan di sekitarnya untuk membantu upaya pencarian pilot yang hilang.

    Taipei diketahui telah memesan 66 unit jet tempur F-16V buatan Amerika Serikat (AS) — jet tempur multi-role generasi keempat — yang merupakan versi yang ditingkatkan secara signifikan dari jet tempur F-16 A/B Taiwan yang sudah usang.

    Taiwan menyelesaikan upgrade untuk 141 unit jet tempur F-16 yang lebih tua ke versi standar V pada akhir tahun 2023. Jet-jet tempur itu dijadwalkan akan dikirim pada tahun 2026, tetapi Menteri Pertahanan Taiwan Wellington Koo baru-baru ini mengatakan bahwa hal itu akan “menantang”.

    Militer Taiwan berada di bawah tekanan dari China, yang mengklaim pulau yang memiliki pemerintahan demokratis itu sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dan telah mengancam akan menggunakan kekerasan untuk merebutnya.

    Lihat juga Video Detik-detik Jet Tempur Polandia Jatuh Saat Latihan, Pilot Tewas

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Soal Venezuela dan Greenland, Jerman ‘Melempem’ Hadapi AS?

    Soal Venezuela dan Greenland, Jerman ‘Melempem’ Hadapi AS?

    Jakarta

    Juru bicara pemerintah Jerman merespons pertanyaan wartawan dengan hati-hati pada hari Senin (05/01). Selama hampir 40 menit, juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman Kathrin Deschauer dan juru bicara pemerintah Sebastian Hille menjawab pertanyaan tentang Venezuela di Konferensi Pers Federal di Berlin.

    Mengapa Kanselir Friedrich Merz dan Menteri Luar Negeri Johann Wadephul dari Uni Demokrat Kristen (CDU) konservatif tidak menyebut tindakan militer AS pada hari Sabtu (03/01) sebagai pelanggaran hukum internasional, wartawan ingin tahu, seperti yang diyakini banyak ahli. Pada hari Sabtu tersebut, tentara AS menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer di ibu kota Venezuela dan membawanya ke AS untuk menghadapi tuduhan narkoterorisme.

    Hille membacakan pernyataan yang mengkritik keras pemimpin yang ditangkap, “Maduro telah membawa negaranya ke perairan berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.” Pernyataan itu juga mengatakan bahwa masa jabatan Maduro sebagai presiden adalah hasil dari pemilu yang dimanipulasi, yang merupakan salah satu alasan mengapa Jerman tidak pernah secara resmi mengakui pemerintahan Maduro.

    Juru bicara pemerintah Jerman itu pun kemudian menyatakan, “Kanselir menekankan bahwa semua pihak, termasuk AS, harus menghormati hukum internasional. Ini berlaku secara eksplisit untuk kedaulatan negara dan integritas wilayah.” Kata-kata ini dipilih dengan hati-hati untuk menghindari secara eksplisit menuduh AS melanggar hukum internasional.

    Bagaimana Jerman merespons penangkapan Maduro oleh AS?

    Akhir pekan lalu, Jerman juga terlibat dalam upaya merumuskan respons dan penilaian Eropa terhadap keputusan pemerintah AS untuk menangkap Maduro. Hasilnya adalah sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Minggu (04/01) dan ditandatangani oleh 26 negara UE, tidak termasuk Hongaria.

    Dalam pernyataan itu, kepala urusan luar negeri UE Kaja Kallas menyerukan kepatuhan terhadap hukum internasional. Kehendak rakyat Venezuela tetap menjadi satu-satunya cara bagi Venezuela untuk memulihkan demokrasi, tambahnya.

    UE telah berulang kali menyatakan bahwa Maduro tidak memiliki legitimasi sebagai presiden yang dipilih secara demokratis.

    Ia menambahkan bahwa prinsip hukum internasional harus diterapkan dalam hubungan antarnegara, “Tidak boleh ada ketidakstabilan politik di Venezuela saat ini. Penting untuk memastikan transisi yang tertib menuju pemerintahan yang disahkan melalui pemilu.”

    Sementara, pada Senin (05/01) pagi, Menteri Luar Negeri Wadephul sekali lagi membela kanselir Merz. Di radio publik Deutschlandfunk, ia mengatakan bahwa “Maduro memimpin rezim yang tidak adil, 8 juta orang telah meninggalkan negara itu. Ada tahanan politik.”

    Ia menambahkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menggambarkan situasi hak asasi manusia di Venezuela sebagai sangat kritis dan bahwa proses hukum sedang berlangsung terhadap Venezuela di Pengadilan Kriminal Internasional. Wadephul mengatakan Maduro bukan presiden yang sah secara legitimasi dan bahwa kepentingan geopolitik AS juga memainkan peran dalam serangan tersebut.

    Delcy Rodriguez ambil alih sebagai Presiden Interim Venezuela

    Pernyataan ini dikritik karena dianggap terlalu lemah oleh beberapa politisi oposisi Jerman, yang menggambarkan aksi militer yang akhirnya membawa Maduro ke New York sebagai pelanggaran hukum internasional yang jelas.

    Katharina Dröge, pemimpin parlemen Partai Hijau, mengatakan “Intervensi AS adalah pelanggaran hukum internasional. Apa yang menghentikan kanselir untuk menyatakannya dengan jelas?”

    Ia menambahkan: “Dalam situasi ini, tetap low profile adalah strategi yang bisa menjadi bencana, Tuan Merz.”

    Wakil Kanselir dan Menteri Keuangan Lars Klingbeil, yang juga menjadi ketua bersama Partai Sosial Demokrat (SPD) yang condong tengah-kiri, menyebut peristiwa di Venezuela “sangat mengkhawatirkan,” menambahkan bahwa “Maduro memimpin rezim otoriter yang bertahan dalam kekuasaan melalui kekerasan dan penindasan.”

    “Namun, ini tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan hukum internasional,” katanya.

    Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) yang sayap kanan menggambarkan aksi AS di Venezuela sebagai bagian dari “penyelarasan ulang politik global.”

    Eropa membutuhkan AS dalam konflik Ukraina

    Mengapa Merz dan Wadephul tidak mengatakan ini dengan begitu jelas saat ini menjadi bahan spekulasi di kalangan politik Berlin. Merz akan bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pemimpin UE lainnya di KTT Paris. Perwakilan dari Ukraina dan AS juga akan hadir. Seperti yang sering terjadi sebelumnya, fokus akan pada prospek perdamaian di Ukraina, di mana jaminan keamanan Amerika Serikat akan sangat penting.

    Apakah itu sebabnya Jerman tidak ingin ada “bentrokan” dengan Trump soal Venezuela?

    Armin Laschet (CDU), Ketua Komite Urusan Luar Negeri Bundestag, menyatakan bahwa “kebijakan luar negeri itu rumit. Anda harus mempertimbangkan realitas dunia.”

    Ia menambahkan bahwa jika orang Eropa menuntut Trump terkait insiden tersebut, hasilnya kemungkinan besar akan kehilangan pengaruh dalam kebijakan Ukraina.

    Dengan kata lain, pemerintah Jerman tampaknya percaya bahwa saat ini bukan waktunya untuk memanas-manasi hubungan dengan AS soal Venezuela, tetapi fokus pada mencapai hasil terbaik di Ukraina.

    Ambisi AS kuasai Grinlandia jadi ancaman di tubuh NATO

    Sementara itu, ketegangan lain muncul di lingkup NATO dan Arktik setelah Presiden AS Donald Trump kembali menyerukan agar Grinlandia, yang merupakan wilayah otonom Denmark, berada di bawah kendali Washington.

    Menyusul pernyataan itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, memperingatkan bahwa pengambilalihan Grinlandia oleh AS dapat berarti akhir dari aliansi militer NATO.

    “Segala sesuatunya akan berhenti” jika terjadi serangan AS terhadap negara NATO lain. Para pemimpin Eropa mendukung Frederiksen tetapi menekankan bahwa AS tetap “mitra penting”.

    Pada hari Selasa (06/01), Frederiksen merilis pernyataan bersama dengan pemimpin Jerman, Prancis, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris, menegaskan bahwa sekutu Eropa meningkatkan upaya “untuk menjaga keamanan Arktik dan mencegah ancaman.”

    “Situasinya bukan seperti bahwa Amerika Serikat bisa menaklukkan Grinlandia. Itu tidak benar. Oleh karena itu, kita tidak boleh panik. Kita harus memulihkan kerja sama baik yang pernah kita miliki,” kata Nielsen saat berbicara di ibu kota Grinlandia, Nuuk.

    Dalam unggahan media sosial pada hari Senin, ia meminta Trump menghentikan “fantasi” tentang aneksasi Grinlandia.

    “Cukup sekarang. Jangan ada tekanan lagi. Jangan ada sindiran lagi. Tidak ada fantasi aneksasi lagi. Kita terbuka untuk dialog,” katanya.

    “Namun, ini harus terjadi melalui saluran yang tepat dan dengan menghormati hukum internasional.”

    Dukungan sekutu dan kepentingan AS di Arktik

    Dalam pernyataan bersama dengan Frederiksen, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Italia Meloni, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan dukungan mereka untuk Denmark dan Grinlandia.

    “Keamanan Arktik tetap menjadi prioritas utama bagi Eropa dan sangat penting bagi keamanan internasional dan transatlantik,” bunyi pernyataan bersama tersebut.

    “Kami dan banyak sekutu lainnya telah meningkatkan kehadiran, aktivitas, dan investasi kami untuk menjaga Arktik tetap aman dan mencegah ancaman,” tambahnya.

    Meski ketujuh pemimpin menekankan bahwa Washington “adalah mitra penting dalam upaya ini.”

    Kenapa Trump berambisi rebut Grinlandia?

    Pada hari Minggu, Trump menegaskan kembali pandangannya bahwa Grinlandia harus berada di bawah kendali AS, sehari setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap dalam serangan AS dan dibawa ke New York untuk diadili.

    “Kami membutuhkan Grinlandia,” kata Trump kepada wartawan, menekankan bahwa hal ini diperlukan untuk “keamanan nasional” Washington dan mengklaim bahwa pulau itu dikelilingi “oleh kapal-kapal Cina dan Rusia.”

    Trump sebelumnya pernah menawarkan untuk membeli wilayah ini, sambil tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih.

    Grinlandia memiliki cadangan minyak, mineral penting, dan sumber daya lain yang besar. Wilayah ini juga bisa menjadi semakin penting secara ekonomi dalam beberapa dekade mendatang karena pembukaan jalur pelayaran Arktik baru akibat mencairnya es kutub.

    Grinlandia sudah menjadi basis militer AS, dan Kopenhagen menyatakan kesiapan untuk memungkinkan penempatan pasukan tambahan AS.

    Pada hari Senin, penasihat senior Trump, Stephen Miller, menggambarkan Grinlandia sebagai “koloni Denmark,” dan menambahkan, “Tidak ada yang akan berperang secara militer melawan Amerika Serikat mengenai masa depan Grinlandia.”

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Tezar Aditya

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Menlu AS Ungkap Trump Lebih Memilih untuk Membeli Greenland

    Menlu AS Ungkap Trump Lebih Memilih untuk Membeli Greenland

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang membahas berbagai opsi termasuk tindakan militer untuk merebut Greenland. Namun, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio mengungkapkan, bahwa Trump lebih memilih untuk membeli wilayah otonom Denmark yang kaya mineral tersebut.

    Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa “menguasai Greenland adalah prioritas keamanan nasional” bagi Trump untuk mencegah musuh-musuh AS seperti Rusia dan China.

    “Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja, penggunaan militer AS selalu menjadi pilihan yang tersedia bagi panglima tertinggi,” katanya dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Rabu (7/1/2026).

    Wall Street Journal melaporkan bahwa Rubio mengatakan kepada para anggota parlemen bahwa opsi pilihan Trump adalah membeli Greenland dari Denmark. Rubio menambahkan bahwa ancaman tersebut tidak menandakan invasi yang akan segera terjadi.

    Denmark telah memperingatkan bahwa setiap langkah untuk merebut Greenland dengan paksa akan berarti bahwa “semuanya akan berakhir” termasuk NATO dan 80 tahun hubungan keamanan transatlantik yang erat.

    Setiap tindakan militer AS terhadap Greenland secara efektif akan meruntuhkan NATO, karena Pasal Lima aliansi tersebut menjanjikan bahwa negara-negara anggota akan membela siapa pun dari anggota mereka yang diserang.

    Greenland dan Denmark sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah meminta untuk bertemu Rubio dengan segera karena ketegangan meningkat terkait masalah ini.

    “Sejauh ini belum memungkinkan,” tulis Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt di media sosial, menambahkan bahwa mereka telah berupaya untuk mengadakan pertemuan sepanjang tahun 2025.

    Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengatakan pertemuan dengan Rubio seharusnya “menjelaskan beberapa kesalahpahaman.”

    Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen sebelumnya menegaskan, bahwa pulau itu tidak untuk dijual, dan hanya 57.000 penduduknya yang berhak menentukan masa depannya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Gempa M 6,4 Guncang Filipina, Tak Ada Peringatan Tsunami

    Gempa M 6,4 Guncang Filipina, Tak Ada Peringatan Tsunami

    Manila

    Gempa bumi dengan Magnitudo (M) 6,4 mengguncang lepas pantai Filipina bagian selatan pada Rabu (7/1) waktu setempat. Tidak ada peringatan tsunami yang dirilis akibat gempa tersebut.

    Belum diketahui juga apakah ada kerusakan atau korban jiwa akibat gempa kuat ini.

    Data Survei Geologi Amerika Serikat (AS) atau USGS, seperti dilansir AFP, Rabu (7/1/2026), menyebut gempa bumi tersebut berpusat ke kedalaman 58,5 kilometer, di perairan yang berjarak sekitar 27 kilometer di sebelah timur kota Santiago, yang ada di pulau Mindanao.

    Salah satu petugas penyelamat di Provinsi Davao Oriental, Nash Paragas, menuturkan kepada AFP bahwa sejauh ini, tidak ada laporan soal korban jiwa atau kerusakan akibat gempa tersebut.

    “Ada guncangan. Saya melihat sejumlah mobil bergerak, tetapi saya pikir itu hanya sebentar, sekitar lima detik,” katanya.

    Wilayah Mindanao bagian timur diguncang dua gempa kuat berkekuatan Magnitudo 7,4 dan Magnitudo 6,7 pada Oktober lalu. Sedikitnya delapan orang tewas akibat gempa tersebut.

    Beberapa hari sebelum dua gempa itu mengguncang, Filipina juga diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 6,9 yang menewaskan sedikitnya 76 orang di Provinsi Cebu, Filipina bagian tengah.

    Guncangan kuat gempa bumi tersebut menghancurkan atau merusak sekitar 72.000 rumah di area tersebut.

    Gempa bumi hampir terjadi setiap hari di wilayah Filipina, yang terletak di “Cincin Api” Pasifik — sebuah busur aktivitas seismik intens yang membentang dari Jepang melalui Asia Tenggara dan melintasi cekungan Pasifik.

    Lihat juga Video: Kepanikan Warga Filipina Akibat Gempa M 7,6

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • 56 Tentara Venezuela-Kuba Tewas dalam Operasi AS Tangkap Maduro

    56 Tentara Venezuela-Kuba Tewas dalam Operasi AS Tangkap Maduro

    Caracas

    Sedikitnya 56 tentara Venezuela dan Kuba tewas dalam operasi militer Amerika Serikat (AS) untuk menangkap Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu (3/1) waktu setempat.

    Dalam konfirmasi pertama untuk korban militer, seperti dilansir Associated Press dan AFP, Rabu (7/1/2026), militer Venezuela mengatakan sedikitnya 24 personel militernya tewas dalam operasi militer AS pada 3 Januari lalu, yang diwarnai pengeboman terhadap sejumlah lokasi militer Caracas.

    Terdapat lima personel militer Venezuela berpangkat Laksamana yang tewas akibat serangan AS tersebut.

    Selain merenggut nyawa tentara Venezuela, operasi militer AS itu juga menewaskan sedikitnya 32 personel Angkatan Bersenjata dan Kepolisian Kuba yang bertugas di ibu kota Caracas juga tewas.

    Pemerintah Havana telah terlebih dahulu mengumumkan 32 nyawa warganya yang hilang di Venezuela, yang memicu penetapan masa berkabung selama dua hari di pulau Karibia tersebut.

    Para personel militer dan kepolisian Kuba yang tewas ini dilaporkan berusia antara 26 tahun hingga 67 tahun, dengan dua personel di antaranya berpangkat Kolonel dan satu personel lainnya berpangkat Letnan Kolonel.

    Menurut Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, sebagian besar warga Kuba yang tewas di Caracas itu diyakini sebagai anggota pengawal keamanan Maduro. Lopez menyebut sebagian besar pengawal keamanan Maduro dibantai “dengan kejam” oleh pasukan AS yang membombardir Caracas.

    Selama 12 tahun kekuasaannya, Maduro — sama seperti pendahulunya Hugo Chavez — memilih untuk menggunakan tentara-tentara KUba yang terlatih untuk melindungi dirinya.

    Sementara itu, menurut laporan Associated Press, ada lebih banyak warga sipil di Venezuela yang tewas dalam serangan militer AS tersebut. Namun belum diketahui secara jelas berapa jumlahnya. Otoritas Caracas sejauh ini belum merilis data korban sipil secara resmi ke publik.

    Serangan militer AS itu dimulai dengan gelombang pengeboman terhadap target-target militer Venezuela, dan berpuncak pada kedatangan pasukan khusus Washington menggunakan sejumlah helikopter tempur untuk menangkap Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dari sebuah kompleks yang menjadi persembunyiannya.

    Maduro dan istrinya kemudian dibawa ke New York dan ditahan di penjara di kota terpadat di AS tersebut. Keduanya baru saja diadili di pengadilan Manhattan pada Senin (5/1) waktu setempat atas serentetan dakwaan pidana federal, termasuk tuduhan konspirasi narkoterorisme.

    Baik Maduro maupun istrinya sama-sama mengaku tidak bersalah atas dakwaan-dakwaan yang dijeratkan jaksa federal AS.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)