Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • ‘Pesan’ Iran ke Kapal-kapal AS di Balik Latihan Perang

    ‘Pesan’ Iran ke Kapal-kapal AS di Balik Latihan Perang

    Jakarta –

    Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menggelar latihan perang yang melibatkan angkatan laut di perairan Teluk. Latihan perang ini memberi ‘pesan’ peringatan untuk kapal-kapal perang Amerika Serikat (AS) yang berada di kawasan tersebut.

    Dirangkum detikcom, Jumat, (5/12/2025), latihan perang yang digelar secara besar besaran tersebut memberi peringatan bagi kapal perang AS yang berada di kawasan tersebut. Latihan perang IRGC ini digelar lebih dari lima bulan setelah perang selama 12 hari antara Iran dan Israel, yang turut menyeret AS, berlangsung.

    Televisi pemerintah Iran, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (5/12/2025), melaporkan bahwa latihan perang tersebut menunjukkan “pengorbanan dan semangat perlawanan” dari Angkatan Laut IRGC “untuk menghadapi ancaman apa pun” terhadap Iran setelah perang sengit pada Juni lalu.

    Dalam perang itu, rentetan serangan Israel, yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk sejumlah komandan senior IRGC, telah mendorong Iran untuk membalas dengan serangan pesawat tak berawak dan rudal yang menewaskan puluhan orang di Israel.

    Laporan televisi pemerintah Iran menyebut bahwa unit-unit angkatan laut dalam latihan perang itu “mengeluarkan peringatan kepada kapal-kapal Amerika yang berada di kawasan tersebut, menyampaikan pesan tegas mereka”.

    Namun, isi “pesan” tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Sejauh ini belum ada komentar dari pasukan militer AS di kawasan Teluk.

    Kawasan Teluk, dan Selat Hormuz yang strategis di titik pertemuannya yang mengarah ke Laut Oman, menyalurkan sekitar 20 persen ekspor minyak dunia setiap tahun.

    Wakil Panglima IRGC Ali Fadavi, pada Rabu (3/12), menegaskan bahwa “tidak ada negara yang dapat meremehkan peran Selat Hormuz”. Fadavi juga berjanji akan melindungi jalur perairan strategis tersebut.

    Keamanan Teluk, sebut Fadavi seperti dikutip kantor berita IRNA, merupakan “garis merah”. Dia menyebut musuh-musuh Iran, seperti AS dan Israel, sebagai “pendorong utama ketidakamanan global”.

    IRGC telah berulang kali menyita kapal tanker berbendera asing yang berlayar di kawasan Teluk, atas apa yang disebut otoritas Iran sebagai penyelundupan bahan bakar.

    Tonton juga video “Alasan Iran Masih Ogah Kerja Sama dengan AS”

    (yld/yld)

  • Serangan Drone Ukraina Picu Kebakaran di Pelabuhan Rusia

    Serangan Drone Ukraina Picu Kebakaran di Pelabuhan Rusia

    Moskow –

    Serangan drone Ukraina kembali menghantam sebuah pelabuhan di wilayah Rusia pada Jumat (5/12) waktu setempat. Akibat serangan drone tersebut, kebakaran terjadi di kompleks pelabuhan di tepi Laut Azov.

    Pusat darurat lokal dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Jumat (5/12/2025), menyebut kebakaran terjadi di kompleks pelabuhan Temryuk, yang terletak di tepi Laut Azov, Rusia. Disebutkan bahwa kebakaran itu disebabkan oleh serangan drone Ukraina.

    “Terjadi kebakaran… Layanan khusus dan darurat sedang bekerja di lokasi,” kata pusat tanggap darurat setempat dalam pernyataan via Telegram.

    Pelabuhan Temryuk diketahui menangani liquefied petroleum gas (LPG), produk-produk minyak dan petrokimia, serta biji-bijian dan komoditas pangan curah lainnya.

    Tidak diketahui secara jelas apakah ada korban jiwa atau korban luka akibat kebakaran tersebut. Belum diketahui seberapa besar kerusakan yang terjadi di kompleks pelabuhan tersebut.

    Dua sumber sektor industri mengatakan kepada Reuters bahwa kebakaran terjadi di terminal transshipment LPG Maktren-Nafta, yang memuat LPG dari produsen-produsen Rusia dan Kazakhstan untuk ekspor.

    Dalam 10 bulan pertama tahun 2025, menurut para pedagang, terminal tersebut telah menangani sekitar 220.000 ton LPG.

    Kementerian Pertahanan Rusia, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa sistem pertahanan udaranya telah mencegat dan menghancurkan 41 drone Ukraina dalam semalam. Salah satu drone itu ditembak jatuh di atas wilayah Krasnodar, yang menjadi lokasi pelabuhan Temryuk berada.

    Belum ada pernyataan resmi Ukraina soal serangan tersebut. Namun beberapa waktu terakhir, Kyiv menargetkan infrastruktur energi Moskow dalam rentetan serangannya, untuk membalas serangan-serangan Rusia.

    Tonton juga video “Progres Perdamaian di Ukraina Masih Gitu-gitu Aja”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Arab Saudi Vs UEA: Rivalitas yang Kian Memanas

    Arab Saudi Vs UEA: Rivalitas yang Kian Memanas

    Jakarta –

    Hubungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) kembali diuji. Penyebabnya adalah perbedaan dukungan terhadap faksi-faksi yang bertempur di kawasan.

    Dalam kunjungan terbarunya ke Washington, putera mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) disebut meminta Presiden AS Donald Trump menekan Abu Dhabi, karena diduga ikut menyuplai senjata bagi milisi Rapid Support Forces (RSF) di Sudan.

    Ketika perang saudara meletup pada April 2023, Arab Saudi berada di kubu Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), yang berperang melawan RSF. Kini, Riyadh beralih menjadi mediator antara kedua pihak yang bertikai.

    Konflik Sudan telah berkembang menjadi bencana kemanusiaan dan krisis pengungsian terbesar di dunia. Kendati marak dugaan kejahatan perang, UEA dituding masih terus memasok senjata kepada RSF, tuduhan yang dibantah Abu Dhabi.

    Namun, alih-alih mengecam manuver Saudi melalui Trump, Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) memilih diam di ruang publik, sekaligus menegaskan kembali bahwa UEA tidak terlibat dalam perang itu.

    “Yang terjadi adalah evolusi alami hubungan dua kekuatan regional yang semakin percaya diri,” ujar Kristian Alexander, peneliti senior Rabdan Security and Defense Institute di Abu Dhabi, kepada DW. Kedua negara, menurut dia, tengah menjalankan agenda transformasi nasional yang ambisius dan semakin otonom dalam kebijakan luar negeri.

    “Perbedaan-perbedaan seperti ini sesekali muncul di permukaan,” kata Alexander.

    Akar sejarah Saudi – UEA

    “MBZ mendukung MBS dalam perjalanannya menuju posisi putra mahkota dan pemimpin de facto pada 2018,” ujar Bianco. Namun hubungan yang terlalu dekat juga membuat perbedaan kecil tampak membesar.

    Sejak 2018, Bianco mencatat sejumlah momen ketika ketegangan di antara kedua tokoh memuncak. “Tapi setiap kali hampir meledak, kedua pihak berusaha menahan diri agar tidak berubah menjadi krisis penuh,” katanya.

    Yaman, minyak, dan politik yang tak sejalan

    Riak pertama muncul pada kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi oleh agen Saudi pada tahun 2018. Ketika MBS mendapat kecaman global setelah skandal di Istanbul, dia berharap UEA akan pasang badan. Namun Abu Dhabi justru bergeming, tak ingin terseret badai reputasi.

    Di Yaman, koalisi pimpinan Saudi sejak 2015 juga tidak berjalan mulus. UEA, kata Bianco, tidak sepenuhnya mengikuti haluan Riyadh dan menjalankan agenda sendiri. Abu Dhabi, misalnya, mendukung Southern Transitional Council yang ingin memisahkan diri dari wilayah utara yang dikuasai Houthi. Riyadh, sebaliknya, menginginkan Yaman tetap bersatu dan belakangan tidak menutup pintu bagi dominasi Houthi.

    Perbedaan lain muncul pada 2021 ketika UEA menolak imbauan Saudi untuk mengurangi produksi minyak OPEC demi stabilitas pasar. Abu Dhabi malah meningkatkan kapasitasnya sendiri. Alexander menyebut perselisihan itu cepat diselesaikan lewat dialog. Kedua negara kembali sinkron dalam kebijakan pemangkasan produksi yang lebih besar setelahnya.

    Persaingan dua strategi nasional

    Baik Riyadh maupun Abu Dhabi kini menjalankan rencana jangka panjang untuk mengurangi kebergantungan pada minyak. Kedua negara berambisi menjadi pusat teknologi serta AI. Saudi dengan Vision 2030 dan UEA dengan UAE 2031. Diduga, persaingan ekonomi antara Riyadh dan Dubai sebagai pusat keuangan dunia, akan semakin ketat.

    Namun menurut Michael Stephens dari Royal United Services Institute, persaingan bisnis tidak lantas akan melahirkan konfrontasi. “Kawasan terlalu tidak stabil untuk risiko seperti itu,” katanya.

    Bianco sependapat. Dari sudut geopolitik, Saudi dan UEA justru perlu bersatu menghadapi aktor lain, termasuk Iran dan juga Israel. UEA menormalisasi hubungan dengan Israel pada 2020, sementara Riyadh menghentikan pembicaraan setelah serangan Hamas 7 Oktober 2023 dan perang Gaza yang berkepanjangan.

    UEA tidak ingin keluar dari kesepakatan Abraham Accords dan berharap keadaan kembali normal. Sementara Saudi menolak melanjutkan negosiasi tanpa jalan menuju solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Sejauh ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap menolak pembentukan negara Palestina merdeka.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Trump Ancam Pecat Ketua The Fed di Forum Investasi Arab Saudi”

    (ita/ita)

  • Partai AfD Dituduh Kerap Hina Anggota Parlemen Perempuan Jerman

    Partai AfD Dituduh Kerap Hina Anggota Parlemen Perempuan Jerman

    Jakarta –

    Ketika Menteri Kesehatan Nina Warken duduk di bangku pemerintah di Bundestag, dia berafiliasi sangat dekat dengan kelompok parlemen partai oposisi terbesar, Alternative for Germany (AfD) yang berhaluan kanan ekstrem.

    “Saya mendengar banyak hal yang tidak tercatat dalam catatan resmi. Ada komentar-komentar merendahkan dan menghina terhadap perempuan,” kata Warken dari Partai CDU, yang berhaluan kanan tengah kepada kelompok media RedaktionsNetzwerk Deutschland.

    Warken, yang juga memimpin organisasi perempuan di partainya, telah memicu perdebatan tentang bagaimana perlakuan terhadap politisi perempuan berubah sejak AfD masuk ke Bundestag pada 2017. Sebagian faksi partai itu telah diklasifikasikan sebagai kelompok ekstrem kanan.

    Dalam wawancara itu dia mengatakan bahwa politisi perempuan dari berbagai partai mendapat “hinaan yang mengejutkan,” tidak hanya terkait pandangan politik tetapi juga penampilan dan pakaian mereka. Baginya, hal itu adalah “komentar yang sangat buruk.”

    “Itu tidak dapat diterima. Itu merendahkan martabat parlemen,” kata Warken. Dia menyerukan agar perilaku seperti itu dikecam bersama. “Tidak ada anggota parlemen yang boleh diintimidasi.”

    Juru bicara kebijakan kesehatan Partai AfD, Martin Sichert, menuduh Warken mengalihkan perhatian dari persoalan nyata dalam sistem kesehatan dengan menuduh AfD bersikap misogini.

    “Menteri mestinya menangani masalah nyata di negara ini daripada secara terbuka mencemarkan nama baik partai oposisi terbesar,” kata Sichert kepada DW melalui surat elektronik.

    Pelanggaran di Bundestag meningkat

    Peningkatan yang signifikan dalam jumlah teguran dan peringatan di parlemen dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa suasana di Bundestag telah berubah secara drastis. Pada tahun 2017, sebelum AfD masuk ke Bundestag, petugas administrasi hanya mencatat 2 peringatan. Kemudian, antara tahun 2017 dan 2021, jumlahnya mencapai 47, dan dari 2021 hingga 2025, angka tersebut mencapai 135. AfD bertanggung jawab atas 85 di antaranya.

    Carmen Wegge dari Partai SPD, yang menjadi anggota parlemen sejak 2021, mengatakan dia rutin memeriksa catatan pidatonya. Dia sering menemukan keterangan yang hanya berbunyi “teriakan dari AfD,” tuturnya kepada DW. Teriakan dan gangguan dari kubu AfD, menurutnya, begitu banyak sehingga pencatat sidang kesulitan mengikuti. Strategi Wegge adalah mengabaikannya.

    Presiden Bundestag Julia Klöckner dari Partai CDU kini memperketat aturan dan meningkatkan jumlah teguran serta peringatan ketertiban. Pemerintah koalisi CDU/CSU dan SPD juga merespons meningkatnya gangguan dan hinaan, terutama dari bangku AfD, dengan menaikkan denda.

    Denda bagi anggota parlemen yang melakukan pelanggaran serius naik dari 1.000 (sekitar Rp16 juta) euro menjadi 2.000 euro (sekitar Rp33 juta). Pelanggaran berulang kini dikenai 4.000 (sekitar Rp66 juta) euro, naik dari 2.000 euro. Jika ada anggota parlemen yang mendapat tiga panggilan ketertiban dalam satu sesi, mereka akan dikeluarkan dari ruang sidang.

    Wegge tidak yakin langkah ini akan membuat AfD menjadi lebih moderat. Menurutnya, justru sebaliknya. “Upaya intimidasi ini, tentu saja, merupakan bagian dari strategi AfD. Ucapan kasar tersebut merupakan cerminan dari pola pikir partai ini,” kata Wegge.

    Claudia Roth dari Partai Hijau, yang pernah menjabat wakil presiden Bundestag pada 2013 hingga 2021, juga merasakan perubahan suasana sejak AfD hadir di parlemen. Dia termasuk politisi perempuan yang paling sering menjadi sasaran serangan verbal AfD.

    “Setiap kali saya berbicara, selalu saja ada teriakan yang mencoba menenggelamkan suara saya,” kata Roth kepada DW.

    “Mereka berpikir bahwa dengan menyerang saya, mereka akan mendapatkan banyak dukungan dari pengikut mereka secara daring, karena mereka merayakan hal-hal seperti itu di sana, ketika kebencian terus berlanjut. Hal itu sangat mengganggu bagi rekan-rekan perempuan muda yang baru pertama kali berada di Bundestag dan menyampaikan pidato pertama mereka.”

    Roth menolak untuk merasa terintimidasi. Ketika dia sempat mempertimbangkan untuk tidak menggunakan istilah “kebijakan pembangunan feminis” dalam pidato di Bundestag, karena hal itu akan memicu reaksi kuat dari AfD, dia memutuskan untuk tidak menyerah. Pada akhirnya, dia berbicara tentang “kebutuhan akan kebijakan pembangunan feminis” dan menahan serangan verbal.

    “Mereka berusaha menggoyahkan kami. Mereka berusaha membungkam kami. Mereka ingin membuat kami mundur, bahkan dalam perdebatan di parlemen Jerman. Dan itu sangat berbahaya,” ujar Roth.

    Menurut Roth, AfD ingin “menyerang perempuan dan minoritas, menggambarkan mereka sebagai musuh dan mendiskreditkan mereka, dan dengan itu menyerang dan melemahkan institusi demokratis Bundestag. Dan jika kita membiarkan itu terjadi, kita telah kehilangan segalanya.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman.

    Diadaptasi oleh: Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Muhammad Hanafi

    Tonton juga video “Heboh Wanita Tanpa Busana Ludahi dan Hina Al-Quran, Polisi Selidiki”

    (ita/ita)

  • Taiwan Klaim China Kerahkan Kapal Perang dalam Operasi Militer

    Taiwan Klaim China Kerahkan Kapal Perang dalam Operasi Militer

    Taipei –

    Otoritas Taiwan mengklaim bahwa China telah mengerahkan kapal-kapal perangnya dalam “operasi militer” yang membentang ratusan kilometer dari Laut Kuning hingga Laut China Selatan. Taipei menyebut operasi semacam itu oleh Beijing menimbulkan “ancaman” bagi kawasan tersebut.

    China, yang selalu mengklaim Taiwan sebagai bagian wilayah kedaulatannya, tidak membenarkan maupun membantah manuver tersebut.

    Juru bicara kantor kepresidenan Taiwan, Karen Kuo, seperti dilansir AFP, Jumat (5/12/2925), mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan Taiwan dan badan-badan keamanan lainnya memantau aktivitas militer China dan memiliki “pemahaman penuh mengenai situasi tersebut”.

    Kuo tidak menyebutkan berapa banyak kapal China yang dikerahkan dalam operasi militer tersebut. Namun, seorang sumber keamanan mengatakan kepada AFP bahwa jumlahnya “signifikan”.

    Operasi militer China tersebut, ujar Kuo, tidak terbatas pada Selat Taiwan, tetapi meluas dari Laut Kuning bagian selatan hingga ke Laut China Timur di dekat Kepulauan Diayou yang menjadi sengketa dengan Jepang, dan bahkan sampai ke Laut China Selatan, serta ke perairan Pasifik Barat.

    “Ini memang menimbulkan ancaman dan berdampak bagi Indo-Pasifik dan seluruh kawasan,” ucap Kuo dalam pernyataannya.

    Taiwan, sebut Kuo, mendesak China untuk “menahan diri”. “Kami juga meyakini dapat menangani masalah ini dengan baik,” imbuhnya.

    Baik Angkatan Bersenjata China maupun media pemerintah setempat belum mengumumkan soal aktivitas militer terbaru di kawasan yang dilaporkan oleh Taiwan.

    Kementerian Luar Negeri Beijing tidak memberikan jawaban langsung ketika ditanya apakah militer mengerahkan sejumlah besar kapal angkatan laut di perairan-perairan tersebut.

    “Saya ingin menekankan bahwa China secara konsisten telah menjalankan kebijakan defensif,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers terbaru.

    “Angkatan Laut dan Penjaga Pantai China beroperasi secara ketat di perairan yang relevan, sesuai dengan hukum domestik China dan hukum internasional,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Lin mendesak “pihak-pihak terkait” untuk tidak “bereaksi berlebihan atau … terlibat dalam propaganda yang tidak berdasar”.

    Tonton juga video “China Tebar Ancaman ke Jepang Buntut Pasang Rudal Dekat Taiwan”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Akan Pasok 3 Kapal Selam Nuklir ke Australia

    AS Akan Pasok 3 Kapal Selam Nuklir ke Australia

    Washington DC –

    Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa pihaknya telah menyetujui pakta keamanan tripartit AUKUS dengan Inggris dan Australia. Berdasarkan pakta keamanan itu, Canberra akan mengakuisisi setidaknya tiga kapal selam nuklir kelas Virginia buatan Washington dalam waktu 15 tahun.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan awal tahun ini bahwa pihaknya sedang meninjau kesepakatan tahun 2021 untuk kapal selam tempur bertenaga nuklir yang ditandatangani di bawah pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden.

    Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, seperti dilansir AFP, Jumat (5/12/2025), mengumumkan pada Kamis (4/12) bahwa pihaknya telah menyelesaikan peninjauan yang prosesnya berlangsung selama lima bulan, yang hasilnya menyetujui perjanjian AUKUS.

    Parnell juga mengatakan bahwa hasil peninjauan itu menetapkan jika perjanjian AUKUS tersebut “sejalan dengan agenda America First Presiden Trump”.

    “Sesuai dengan arahan Presiden Trump bahwa AUKUS harus bergerak ‘dengan kecepatan penuh’, dengan peninjauan tersebut mengidentifikasi peluang untuk menempatkan AUKUS pada posisi sekuat mungkin,” sebutnya.

    Anggota Kongres AS, Joe Courtney, dari Partai Demokrat yang merupakan anggota subkomite kekuatan laut, mengatakan secara terpisah bahwa penyelesaian peninjauan itu memastikan “kerangka kerja pakta tersebut selaras dengan kepentingan keamanan nasional negara kita”.

    Courtney yang pendukung vokal AUKUS ini mewakili distrik di Connecticut yang menjadi lokasi fasilitas manufaktur kapal selam utama di AS.

    Pakta AUKUS bertujuan untuk mempersenjatai Australia dengan armada kapal selam mutakhir dari AS dan akan menyediakan kerja sama dalam mengembangkan berbagai teknologi peperangan.

    Kapal selam tersebut, yang penjualannya akan dimulai pada tahun 2032 mendatang, merupakan inti dari strategi Australia untuk meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh di kawasan Pasifik, terutama terhadap China.

    Kesepakatan ini dapat memakan biaya hingga US$ 235 miliar (Rp 3.915 triliun) selama 30 tahun ke depan bagi Canberra, dan juga akan mencakup teknologi untuk membangun kapal selam sendiri di masa mendatang.

    Menteri Pertahanan Australia, Pat Conroy, dalam tanggapannya pada Jumat (5/12) mengatakan bahwa dirinya senang hasil peninjauan AS telah mengonfirmasi AUKUS “berjalan dengan kecepatan penuh”.

    “Kami akan terlibat secara konstruktif dengan temuan dan rekomendasinya tentang cara meningkatkan AUKUS lebih lanjut,” ucapnya.

    Pakta AUKUS ini sempat membuat Australia berselisih besar dengan Prancis pada tahun 2021, ketika Canberra membatalkan kesepakatan bernilai miliaran dolar untuk membeli armada kapal selam bertenaga diesel dari Paris dan memilih AUKUS sebagai gantinya.

    Tonton juga video “Penjaga Pantai AS Ungkap Hasil Investigasi Tragedi Kapal Selam Titan”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Israel Bunuh Ratusan Buaya, Khawatir Dipakai Serangan Teror

    Israel Bunuh Ratusan Buaya, Khawatir Dipakai Serangan Teror

    Tepi Barat –

    Otoritas Israel dilaporkan membunuh ratusan buaya di sebuah peternakan di Lembah Yordan, yang terletak dekat permukiman Yahudi di Tepi Barat. Israel menyebut alasan pemusnahan itu demi mencegah reptil tersebut digunakan dalam potensi serangan sabotase di wilayah Tepi Barat.

    Hal itu, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (5/12/2025), dilaporkan oleh media lokal Israel, Ynet News, dalam artikelnya pada Kamis (4/12) waktu setempat, yang mengutip laporan Administrasi Sipil dan Otoritas Alam dan Taman Israel.

    Menurut laporan tersebut, “para pelaku jahat” kemungkinan telah menerobos perimeter peternakan buaya Petza’el yang memiliki pengamanan buruk, dan melepaskan hewan-hewan tersebut ke masyarakat sekitarnya.

    Para pejabat setempat, yang tidak disebut identitasnya, mengatakan kepada Ynet News bahwa iklim keamanan yang lebih luas menimbulkan kekhawatiran jika reptil-reptil tersebut mungkin sengaja dilepaskan sebagai bagian dari sebuah serangan.

    Pemusnahan massal terhadap ratusan buaya di peternakan Petza’el di Lembah Yordan itu terjadi pada Agustus lalu.

    Namun, menurut laporan Ynet News, badan-badan Israel menegaskan tidak akan membuka penyelidikan atas pemusnahan massal itu, dengan alasan bahwa pemusnahan buaya itu dilakukan secara sah menurut hukum dan di bawah izin berburu yang valid.

    Mereka menambahkan bahwa kondisi yang memburuk di peternakan buaya tersebut juga menimbulkan risiko langsung terhadap keselamatan publik, dengan menyebutkan insiden buaya nyaris lepas yang berulang dalam beberapa tahun terakhir dan meningkatnya insiden orang asing masuk properti itu secara ilegal.

    Kelompok-kelompok pembela hak hewan, termasuk Let the Animals Live dan Animals Now, mengatakan kepada media lokal Israel bahwa pihaknya mengutuk operasi pemusnahan massal tersebut.

    Mereka juga menuntut transparansi yang lebih besar, dengan mengatakan otoritas Israel mengandalkan informasi yang ditahan-tahan sebagai respons atas kebebasan informasi yang diajukan empat bulan lalu mengenai hal ini.

    Dalam pernyataannya, kelompok pembela hak hewan mempertanyakan apakah pemusnahan seluruh populasi buaya sungguh diperlukan, mengingat banyak buaya yang dilaporkan dalam kondisi sehat.

    Otoritas Israel menggambarkan keputusan itu sebagai tindakan ekstrem yang hanya dilakukan sekali saja untuk mencegah ancaman keamanan dan penderitaan hewan lebih lanjut.

    Tonton juga Video: Viral Kereta di Belgia Dicoreti Grafiti ‘Israel Negara Teroris’

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • ‘Pesan’ Iran ke Kapal-kapal AS di Balik Latihan Perang

    Iran Gelar Latihan Perang, Beri Peringatan ke Kapal-kapal AS

    Teheran –

    Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menggelar latihan perang yang melibatkan angkatan lautnya di perairan Teluk. Latihan perang ini dimaksudkan sebagai peringatan untuk kapal-kapal perang Amerika Serikat (AS) yang ada di kawasan tersebut.

    Latihan perang IRGC ini digelar lebih dari lima bulan setelah perang selama 12 hari antara Iran dan Israel, yang turut menyeret AS, berlangsung.

    Televisi pemerintah Iran, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (5/12/2025), melaporkan bahwa latihan perang tersebut menunjukkan “pengorbanan dan semangat perlawanan” dari Angkatan Laut IRGC “untuk menghadapi ancaman apa pun” terhadap Iran setelah perang sengit ada Juni lalu.

    Dalam perang itu, rentetan serangan Israel, yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk sejumlah komandan senior IRGC, telah mendorong Iran untuk membalas dengan serangan pesawat tak berawak dan rudal yang menewaskan puluhan orang di Israel.

    Laporan televisi pemerintah Iran menyebut bahwa unit-unit angkatan laut dalam latihan perang itu “mengeluarkan peringatan kepada kapal-kapal Amerika yang berada di kawasan tersebut, menyampaikan pesan tegas mereka”.

    Namun, isi “pesan” tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Sejauh ini belum ada komentar dari pasukan militer AS di kawasan Teluk.

    Media pemerintah Iran lainnya menambahkan bahwa IRGC mengerahkan sistem pertahanan udara dalam kondisi perang elektronik yang “mampu mendeteksi target udara dan maritim menggunakan kecerdasan buatan”.

    Kawasan Teluk, dan Selat Hormuz yang strategis di titik pertemuannya yang mengarah ke Laut Oman, menyalurkan sekitar 20 persen ekspor minyak dunia setiap tahun.

    Wakil Panglima IRGC Ali Fadavi, pada Rabu (3/12), menegaskan bahwa “tidak ada negara yang dapat meremehkan peran Selat Hormuz”. Fadavi juga berjanji akan melindungi jalur perairan strategis tersebut.

    Keamanan Teluk, sebut Fadavi seperti dikutip kantor berita IRNA, merupakan “garis merah”. Dia menyebut musuh-musuh Iran, seperti AS dan Israel, sebagai “pendorong utama ketidakamanan global”.

    IRGC telah berulang kali menyita kapal tanker berbendera asing yang berlayar di kawasan Teluk, atas apa yang disebut otoritas Iran sebagai penyelundupan bahan bakar.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tembakkan Senapan Angin Dekat Sinagoge, Profesor Harvard Ditangkap

    Tembakkan Senapan Angin Dekat Sinagoge, Profesor Harvard Ditangkap

    Massachussetts –

    Otoritas imigrasi Amerika Serikat (AS) menangkap seorang profesor tamu yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Harvard. Dia mengaku bersalah telah melepaskan tembakan dengan senapan angin di luar sebuah sinagoge di Massachusetts sehari sebelum hari raya Yahudi, Yom Kippur.

    Carlos Portugal Gouvea, yang seorang warga negara Brasil, seperti dilansir Reuters, Jumat (5/12/2025), ditangkap oleh Otoritas Imigrasi dan Bea Cukai AS pada Rabu (3/12) waktu setempat, setelah visa non-imigran sementaranya dicabut oleh Departemen Luar Negeri AS.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump menyebut kasus yang menjerat Gouvea sebagai “insiden penembakan anti-Semitisme” — penggambaran yang bertentangan dengan bagaimana otoritas lokal di Massachusetts menggambarkan insiden tersebut.

    Gouvea merupakan seorang associate professor pada Fakultas Hukum Universitas Sao Paulo, yang juga mengajar sebagai dosen tamu di Universitas Harvard selama semester musim gugur.

    Kepolisian di Brookline, Massachussetts, menangkap Gouvea pada 1 Oktober lalu setelah menanggapi laporan tentang seseorang yang membawa senjata api di dekat Temple Beth Zion pada malam menjelang Yom Kippur.

    Dalam keterangannya kepada kepolisian setempat, Gouvea mengatakan dirinya menggunakan senapan angin untuk berburu tikus di dekat lokasi kejadian.

    Bulan lalu, dia setuju untuk mengaku bersalah atas dakwaan menembakkan senapan angin secara ilegal dan menjalani masa percobaan praperadilan selama enam bulan. Beberapa dakwaan lainnya yang dihadapinya, seperti mengganggu ketertiban umum, perilaku tidak tertib, dan merusak properti, telah dibatalkan sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan.

    Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, dalam pernyataan pada Kamis (4/12) waktu setempat, menyebut Gouvea telah setuju untuk meninggalkan AS menyusul kasus yang menjeratnya tersebut.

    Sejauh ini, belum ada pernyataan langsung dari Gouvea terkait penangkapannya. Sementara pihak Harvard, yang berbasis di Cambridge, Massachusetts, menolak berkomentar.

    Terlepas dari klaim pemerintahan Trump, pihak Temple Beth Zion sebelumnya telah memberitahu para anggota komunitasnya bahwa insiden tersebut tampaknya tidak dipicu oleh antisemitisme. Pandangan yang sama juga diyakini oleh Departemen Kepolisian Brookline, yang menyelidiki insiden tersebut.

    Temple Beth Zion mengatakan bahwa pihak kepolisian memberitahu mereka jika Gouvea “tidak menyadari bahwa dia tinggal di sebelah, dan menembakkan senapan BB-nya di sebelah, sebuah sinagoge atau bahwa itu adalah hari raya keagamaan”.

    Penangkapan Gouvea ini terjadi ketika pemerintahan Trump mendesak Harvard untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri serangkaian tuduhan yang dilontarkan terhadap universitas tertua di AS tersebut, termasuk bahwa Harvard tidak berbuat cukup banyak untuk memerangi antisemitisme dan melindungi mahasiswa Yahudi di kampusnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Netanyahu Pilih Jenderal Tanpa Latar Belakang Intelijen Jadi Bos Mossad

    Netanyahu Pilih Jenderal Tanpa Latar Belakang Intelijen Jadi Bos Mossad

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memilih sekretaris militernya, seorang jenderal tanpa latar belakang intelijen, sebagai kepala badan intelijen luar negeri, Mossad yang baru.

    Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (4/12) waktu setempat, kantor Netanyahu mengumumkan keputusan untuk menunjuk Mayor Jenderal Roman Gofman sebagai kepala badan intelijen tersebut. Disebutkan bahwa ia akan menggantikan kepala Mossad saat ini, David Barnea, yang masa jabatan lima tahunnya berakhir pada Juni 2026 mendatang.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (5/12/2025), Gofman lahir di Belarusia pada tahun 1976 dan pindah ke Israel pada usia 14 tahun. Ia bergabung dengan korps lapis baja militer pada tahun 1995 dan meniti karier panjang di militer.

    Pada awal perang Gaza usai serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel, Gofman adalah seorang komandan pusat pelatihan infanteri nasional.

    Ia terluka parah pada 7 Oktober dalam bentrokan dengan kelompok Hamas di Sderot, sebuah kota di Israel selatan dekat perbatasan Gaza.

    Gofman kemudian bergabung dengan kabinet Netanyahu pada April 2024.

    Gofman tidak berasal dari badan yang akan dipimpinnya, namun pengangkatannya tidak menimbulkan kontroversi politik.

    “Gofman adalah seorang perwira yang sangat berjasa,” demikian pernyataan dari kantor Netanyahu, seraya menambahkan bahwa penunjukannya di masa perang sebagai sekretaris militer perdana menteri “membuktikan kemampuan profesionalnya yang luar biasa.”

    Uri Misgav, seorang kolumnis untuk surat kabar sayap kiri terkemuka Israel, Haaretz, adalah salah satu dari sedikit suara yang mengkritik pengangkatan tersebut. Dia menyebut Gofman “tidak layak untuk memimpin Mossad” karena kurangnya pengalamannya di bidang intelijen.

    Dianggap sebagai salah satu badan intelijen terbaik di dunia, Mossad disebut tidak mengalami kegagalan intelijen akibat serangan 7 Oktober karena wilayah-wilayah Palestina sejak lama berada di luar jangkauan operasinya.

    Namun, para kepala badan Shin Bet dan Aman (intelijen militer) mengundurkan diri setelah mengakui tanggung jawab mereka atas kegagalan tersebut.

    Mossad tampil menonjol di mata warga Israel dalam perang multi-front yang telah berlangsung sejak 7 Oktober.

    simak juga Video Netanyahu Tolak Negara Palestina: Saya Menolak Upaya Ini!

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)