Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • China Janjikan 1 Juta Lapangan Kerja dan Dana Rp 700 T untuk Afrika

    China Janjikan 1 Juta Lapangan Kerja dan Dana Rp 700 T untuk Afrika

    Beijing –

    Presiden China Xi Jinping menjanjikan pendanaan sebesar Rp 700 triliun untuk Afrika sebagai dukungan 30 proyek infrastruktur di seluruh daratan Afrika yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Selain itu, Xi Jinping juga berjanji akan membuka satu juta lapangan pekerjaan.

    Hal itu disampaikan Xi Jinping pada hari Kamis (05/09) dalam pertemuan puncak kerja sama China-Afrika.

    Xi Jinping berjanji nilai perekonomian China yang mencapai $19 triliun akan meningkatkan akses ke pasarnya untuk perdagangan Afrika. Hal itu disampaikan Xi Jinping di depan lebih dari 50 delegasi Afrika.

    Forum Kerja Sama China-Afrika yang diselenggarakan di Beijing ini menetapkan agenda tiga tahun kerja sama antara negara ekonomi terbesar kedua dan benua dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

    Dalam upacara pembukaannya, Xi Jinping mengatakan kalau China siap untuk meluncurkan 30 proyek energi bersih di Afrika. Selain itu, pihaknya juga siap untuk mendukung rencana energi nuklir di Afrika demi membantu mengatasi defisit listrik yang sejak lama menghambat perluasan industrialisasi di Afrika.

    Selain itu, kata Xi Jinping, China juga berjanji siap untuk menjalankan 30 proyek konektivitas infrastruktur di Afrika dan menempatkan jaringan China-Afrika yang menyediakan jaringan darat, laut, dan pembangunan yang terkoordinasi.

    “Kami siap untuk membantu pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Benua Afrika, dan memperdalam kerja sama logistik dan keuangan demi kepentingan pembangunan lintas kawasan di Afrika,” ujar Xi Jinping.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    mh/ha (Reuters)

    (nvc/nvc)

  • Polisi Jerman Tembak Mati Pria Bersenjata di Dekat Konsulat Israel

    Polisi Jerman Tembak Mati Pria Bersenjata di Dekat Konsulat Israel

    Munich –

    Seorang pria bersenjata melepas tembakan ke arah polisi Jerman yang berjaga di dekat Konsulat Israel dan museum sejarah Nazi di Munich. Baku tembak pun terjadi yang berujung pria bersenjata itu ditembak mati di lokasi kejadian oleh polisi Jerman.

    Menteri Dalam Negeri negara bagian Bavaria, Joachim Herrmann, seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (5/9/2024), melaporkan bahwa pelaku menggunakan senapan dalam aksinya.

    “Polisi merespons dengan kekuatan bersenjata terhadap pelaku, yang membawa senapan dan melepaskan sejumlah tembakan,” tutur Hermann dalam pernyataannya.

    “Atas campur tangan polisi, pelaku berhasil dihentikan dan kemungkinan tewas di lokasi kejadian,” imbuhnya.

    Identitas pelaku tidak diungkap ke publik oleh otoritas setempat. “Pelakunya seorang laki-laki dan kami mengetahui dia beraksi di sini dengan senjata laras panjang,” ucap juru bicara Kepolisian Munich dalam pernyataan terpisah.

    Motif di balik aksi penembakan itu belum diketahui secara jelas.

    Namun Hermann mengatakan “jelas bahwa lokasi kejadian” di dekat pusat dokumentasi dan misi diplomatik Israel “dapat memberikan petunjuk lebih lanjut” tentang motif pria bersenjata tersebut.

    Dalam pernyataannya, Hermann menyebut bahwa insiden itu terjadi pada Kamis (5/9) yang merupakan “peringatan 52 tahun serangan mengerikan terhadap tim Israel selama Olimpiade” tahun 1972 silam yang dilakukan oleh kelompok militan Palestina.

    Serangan yang terjadi lima dekade lalu itu menewaskan 11 atlet Israel yang menjadi delegasi tim nasional dalam Olimpiade Munich.

    Kepolisian Munich dalam pernyataannya menyebut “tidak ada indikasi tersangka lainnnya” dan tidak ada korban luka dalam insiden ini.

    Kementerian Luar Negeri Israel, dalam pernyataan terpisah, mengatakan konsulatnya di Munich ditutup pada Kamis (5/9) untuk memperingati pembantaian saat Olimpiade Munich tahun 1972 silam dan tidak ada satu pun staf yang mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.

    Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser menggambarkan insiden itu sebagai insiden serius, namun menolak berspekulasi mengenai situasinya dan latar belakangnya. “Perlindungan fasilitas Israel memiliki prioritas utama,” tegasnya.

    Museum dan lembaga penelitian yang fokus pada sejarah rezim Nazi Jerman tahun 1933-1945, terletak di dekat Konsulat Israel yang ada di area Maxvorstadt, Munich. Kepolisian mengatakan sebelumnya bahwa operasi besar sedang dilakukan sebagai respons atas sebuah insiden dan meminta masyarakat untuk menghindari area tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Indonesia Kehilangan Ekonom Senior Faisal Basri

    Indonesia Kehilangan Ekonom Senior Faisal Basri

    Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah informasi pilihan ABC Indonesia dari berbagai negara dalam 24 terakhir.

    Edisi hari ini, Kamis, 5 September 2024, akan kita awali dari tanah air.

    Ekonom Faisal Basri meninggal dunia

    Faisal Basri, ekonom senior dan akademisi diberitakan tutup usia, dini hari tadi pada pukul 03.50 WIB.

    Keponakan dari wakil presiden Indonesia Adam Malik pernah menjadi dosen di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia dan Ketua Dewan Penasihat Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA), pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), serta Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (2000-2006), Rektor, Sekolah Bisnis Perbanas (1999-2003).

    Faisal juga salah satu pendiri Partai Amanat Nasional, sebelum keluar dari partai pada bulan Januari 2001, kemudian menjadi calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen bersama Biem Benyamin pada Pilkada DKI Jakarta 2012.

    Tulisan dan analisisnya, termasuk kritik-kritiknya dikenal tajam, termasuk saat menjawab sanggahan Presiden Joko Widodo soal hilirisasi nikel.

    “Rumah Indonesia, Rumah Kita” adalah judul tulisan terakhirnya pada 18 Agustus 2024, di mana ia menulis: “Kini saatnya kita kembali menata Rumah Indonesia, memperkuat fondasi, mereparasi pilar-pilar dan menambal kebocoran untuk mewujudkan Indonesia baru, mewariskan kejayaan bagi generasi mendatang”.

    Siswa remaja didakwa membunuh

    Seorang remaja berusia 14 tahun didakwa melakukan pembunuhan, setelah empat orang tewas dan sedikitnya sembilan orang terluka, dalam penembakan di sekolah di negara bagian Georgia, Amerika Serikat.

    Pihak berwenang setempat sudah mengkonfirmasi jika dua dari empat korban tewas adalah siswa, sementara dua lainnya adalah guru.

    Para siswa berlarian mencari tempat berlindung di stadion sepak bola sekolah saat petugas datang dan para orangtua bergegas mencari tahu nasib anak-anak mereka.

    Pihak berwenang mengatakan seorang siswa dari sekolah tersebut sudah ditahan sebagai tersangka, setelah menyerahkan dan diketahui bernama Colt Gray, menurut Biro Investigasi Georgia (GBI)

    AS menuduh media Rusia berupaya mempengaruhi pilpres

    Amerika Serikat mendakwa dua karyawan perusahaan media milik pemerintah Rusia karena berupaya mempengaruhi pemilihan presiden negaranya tahun ini.

    Tuduhan pencucian uang terhadap dua karyawan jaringan media pemerintah Rusia RT diajukan oleh Departemen Kehakiman AS, kemarin.

    Pejabat departemen mengatakan kedua karyawan tersebut membayar $10 juta kepada sebuah perusahaan Tennessee, yang tidak disebutkan namanya, untuk memproduksi video daring untuk memperkuat perpecahan politik di AS.

    Pejabat AS mengatakan upaya ini juga dilakukan untuk melemahkan dukungan publik untuk bantuan Amerika kepada Ukraina, namun Rusia berulang kali mengatakan tidak ikut campur dalam pemilihan presiden AS.

    Hewan berkantong yang terancam punah ini kembali lagi

    Middle Island di Kepulauan Recherche, Australia Barat, adalah rumah bagi populasi hewan bernama potoroo Gilbert yang mungil.

    Dengan populasi global hanya 12 ekor, hewan marsupial atau berkantong awalnya sudah dianggap punah. Namun eksistensinya ditemukan kembali di Teluk Two People, dekat Albany, pada tahun 1994.

    Sebanyak 10 potoroo dipindahkan ke Middle Island untuk melestarikan populasinya pada tahun 2018 dan baru-baru ini para peneliti menemukan sesuatu yang positif pada perangkap kamera mereka: dua ekor potoroo baru.

    “Ada banyak alasan untuk optimis tentang masa depan mereka,” kata ahli ekologi Departemen Keanekaragaman Hayati, Konservasi, dan Daya Tarik (DBCA) Sarah Comer.

  • Bukan Trump, Putin Akui Dukung Kamala Harris dalam Pilpres AS

    Bukan Trump, Putin Akui Dukung Kamala Harris dalam Pilpres AS

    Moskow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui dirinya mendukung Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris dalam pemilihan presiden (pilpres) November mendatang. Pengakuan ini disampaikan Putin yang dikenal sebagai simpatisan mantan Presiden Donald Trump.

    Pemimpin Kremlin ini pernah mengatakan pada awal tahun ini, sebelum Presiden AS Joe Biden mundur dari pencalonan presiden, bahwa dirinya lebih memilih Biden dibandingkan Trump karena Biden merupakan politisi “lama” yang lebih mudah diprediksi.

    Ketika menghadiri Forum Ekonomi Timur Rusia di Vladivostok, seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (5/9/2024), Putin ditanya soal bagaimana pandangannya terhadap pemilu AS tahun ini. Dia awalnya menjawab bahwa pemilu akan menjadi pilihan rakyat Amerika.

    Namun kemudian Putin menyinggung soal sikap Biden yang merekomendasikan Harris kepada pendukungnya, setelah Presiden AS itu mundur dari pencapresan.

    “Pertama, Biden merekomendasikan kepada semua pendukungnya untuk mendukung Harris,” ucap Putin dalam forum tersebut.

    “Di sini, kami juga akan melakukan hal itu juga, kami akan mendukungnya (Harris-red)” cetus Putin sembari tersenyum masam.

    “Dia tertawa dengan sangat ekspresif dan sangat menular sehingga menunjukkan bahwa itu berarti semuanya baik-baik saja dengannya,” imbuh Putin, dalam komentar yang dinilai dia mengindikasikan Harris akan menahan diri untuk menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap Rusia.

    Pernyataan soal dukungan untuk Harris itu juga dinilai sebagai komentar ironis dari sang pemimpin Rusia. Diketahui bahwa Putin kerap berkomentar soal isu politik dan sosial di AS dengan sarkasme.

    Pernyataan Putin itu disampaikan sehari setelah Departemen Kehakiman AS mendakwa dua pejabat eksekutif media Rusia, RT, dan menjatuhkan rentetan sanksi terhadap para petinggi media itu atas dugaan skema ilegal untuk mencampuri pemilu November mendatang dengan propaganda pro-Kremlin.

    Badan-badan intelijen AS meyakini Rusia menginginkan Trump menang dalam pilpres, karena mantan Presiden AS itu kurang berkomitmen mendukung Ukraina dalam perang melawan Moskow.

    Namun Putin dalam pernyataan terbarunya menyebut Trump, sebagai Presiden AS, telah menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap Rusia dibandingkan Presiden AS lainnya yang pernah memimpin Gedung Putih sebelum dia.

    “Trump telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia paling banyak yang pernah dijatuhkan oleh presiden mana pun sebelumnya, dan jika Harris melakukannya dengan baik, mungkin dia akan menahan diri dari tindakan tersebut,” cetusnya.

    Tahun lalu, Putin menyebut sistem politik AS “membusuk” dan bahwa Washington tidak seharusnya menguliahi negara-negara lainnya soal demokrasi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Kim Jong Un Eksekusi Mati 30 Pejabat Korut gegara Gagal Mitigasi Banjir

    Kim Jong Un Eksekusi Mati 30 Pejabat Korut gegara Gagal Mitigasi Banjir

    Pyongyang –

    Korea Utara mengeksekusi 30 pejabat pemerintah setelah banjir besar terjadi pada akhir Juli lalu dan menewaskan ribuan orang di wilayah utara negara itu. Para pejabat yang ditembak mati itu dituduh gagal melakukan mitigasi hingga menyebabkan ribuan orang tewas akibat banjir.

    Laporan TV Chosun, sebagaimana dilansir The Straits Times dan Independent, Kamis (5/9/2024), para pejabat yang dieksekusi itu berasal dari pemerintah daerah yang dilanda banjir. Mereka ditembak pada Agustus 2024, lapor TV Chosun, yang mengutip seorang pejabat pemerintah Korea Selatan yang tidak disebutkan namanya.

    Banjir dahsyat itu diperkirakan telah menewaskan ribuan orang di daerah yang paling parah dilanda banjir di provinsi Chagang. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan sedang memantau situasi dengan saksama setelah mendapatkan informasi intelijen terkait perkembangan tersebut, kata seorang juru bicara badan mata-mata itu melalui telepon, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Kementerian Unifikasi Korea Selatan yang menangani hubungan dengan Korea Utara menolak berkomentar. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, mengatakan pada pertemuan darurat partai akhir Juli bahwa dia akan menghukum dengan tegas mereka yang ‘sangat mengabaikan’ tugas mereka dan bertanggung jawab atas jatuhnya korban.

    Banjir dahsyat melanda provinsi Chagang pada bulan Juli dan juga menyebabkan lebih dari 15.000 orang mengungsi. Menurut laporan berita Korea Utara, banjir tersebut menyebabkan kerusakan luas di kota Sinuiju di barat laut dan Uiju di dekatnya, dengan lebih dari 4.100 rumah, 7.410 hektare lahan pertanian, dan banyak jalan, bangunan, dan jalur kereta api yang terkena dampak.

    Aparat propaganda Korea Utara menyebarkan foto-foto Kim Jong Un mengawasi upaya penyelamatan setelah bencana, tetapi tidak melaporkan adanya kematian. Sekitar 5.000 orang berhasil diselamatkan, kata Korea Central News Agency (KCNA).

    Setelah banjir melanda, Kim menyatakan Korea Utara tidak akan menerima bantuan internasional apa pun. Dia meminta para pejabat untuk merelokasi ribuan penduduk yang mengungsi ke ibu kota Korut, Pyongyang.

    Lihat juga Video: Kala Kim Jong Un Uji Coba Peluncur Roket Ganda Terbaru

    (haf/nvc)

  • Memanas! Korut Lagi-lagi Kirim Ratusan Balon Sampah ke Korsel

    Memanas! Korut Lagi-lagi Kirim Ratusan Balon Sampah ke Korsel

    Seoul –

    Korea Utara (Korut) kembali mengirimkan ratusan balon yang membawa sampah ke wilayah Korea Selatan (Korsel). Ini menjadi yang terbaru dari serangkaian insiden yang terjadi lintas perbatasan kedua negara yang terus bersitegang ini.

    Laporan Kepala Staf Gabungan Korsel (JCS), seperti dilansir AFP, Kamis (5/9/2024), menyebut Pyongyang meluncurkan sekitar 420 balon sampah pada Rabu (4/9) malam, yang diikuti dengan peluncuran balon-balon sampah lainnya pada Kamis (5/9) pagi waktu setempat.

    Sekitar 20 balon sampah di antaranya, menurut JCS, telah mendarat di wilayah Korsel, terutama di area Provinsi Gyeonggi Utara dan ibu kota Seoul.

    Militer Korsel menyatakan bahwa kantong yang terpasang pada balon-balon udara dari Korut itu “sebagian besar berisi sampah kertas dan plastik”, dan menurut analisis militer, sampah itu tidak menimbulkan risiko keselamatan bagi masyarakat.

    Ini merupakan babak ke-13 pengiriman balon sampah dari Korut ke wilayah Korsel sejak akhir Mei lalu.

    Peluncuran terbaru ini terjadi ketika hubungan antara kedua Korea berada pada titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, di mana Pyongyang baru-baru ini mengumumkan penempatan 250 peluncur rudal balistik ke area perbatasan selatannya.

    Korut tercatat telah mengirimkan lebih dari 3.800 balon sampah ke wilayah Korsel sejak Mei lalu, dengan alasan bahwa balon-balon itu merupakan pembalasan atas balon propaganda yang dikirimkan para aktivis Seoul melintasi perbatasan.

    Sebagai respons, otoritas Korsel menangguhkan perjanjian militer yang mengurangi ketegangan dengan Korut, dan memulai kembali sejumlah siaran propaganda dari pengeras suara di sepanjang perbatasan.

    Pada Rabu (4/9), para pejabat Seoul menggelar pembicaraan tingkat tinggi dengan para pejabat Amerika Serikat (AS) soal langkah menangkal ancaman Korut.

    “Korea Utara tidak berhenti mengembangkan kemampuan nuklir dan rudalnya, dan baru-baru ini terus melakukan provokasi dengan mengganggu sistem GPS atau meluncurkan balon sampah,” ucap Wakil Menteri Luar Negeri Korsel, Kim Hong Kyun, kepada wartawan.

    “Dalam situasi ini, kedua negara tidak bisa mengesampingkan kemungkinan Korea Utara melakukan provokasi besar sebelum dan sesudah pemilihan presiden AS,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Putin Kini Bilang Siap Berunding dengan Ukraina, Berubah Sikap?

    Putin Kini Bilang Siap Berunding dengan Ukraina, Berubah Sikap?

    Moskow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin kini mengatakan dirinya siap untuk melakukan perundingan dengan Ukraina. Namun Putin menyebut perundingan itu harus didasarkan pada kesepakatan yang dibatalkan antara perunding Moskow dan Kyiv yang sempat dicapai di Istanbul, Turki, tahun 2022 lalu.

    “Apakah kami siap untuk berunding dengan mereka? Kami tidak pernah menolak untuk melakukan hal tersebut, namun bukan berdasarkan tuntutan sesaat, namun berdasarkan dokumen yang telah disepakati dan sebenarnya sudah diparaf di Istanbul,” ucap Putin seperti dilansir AFP, Kamis (5/9/2024).

    Pernyataan terbaru Putin itu disampaikan dalam sebuah forum yang digelar di Vladivostok pada Kamis (5/9) waktu setempat.

    Putin membuka kembali kemungkinan dialog antara Rusia dan Ukraina setelah beberapa waktu lalu, Moskow menegaskan bahwa penyerbuan militer yang dilakukan pasukan Kyiv terhadap wilayah Kursk sejak Agustus lalu telah membuat perundingan menjadi mustahil.

    Penyerbuan besar-besaran yang dilancarkan pasukan Ukraina terhadap Kursk itu melibatkan ribuan tentara yang melintasi perbatasan Rusia dan merebut beberapa desa di area perbatasan. Putin sempat mengatakan tidak lama setelah itu bahwa tidak akan ada pembicaraan mengenai perundingan.

    Namun saat menjawab pertanyaan dalam Forum Ekonomi Timur Rusia di Vladivostok, Putin dengan jelas mengatakan bahwa Rusia siap melakukan pembicaraan dengan Ukraina.

    Dia menambahkan bahwa pembicaraan itu harus didasarkan pada kesepakatan yang dibatalkan antara para perunding Rusia dan Ukraina yang dicapai di Istanbul tahun 2022 lalu, yang syarat dan ketentuan di dalamnya tidak pernah diungkap ke publik.

    “Kami berhasil mencapai kesepakatan, itulah intinya. Tanda tangan kepala delegasi Ukraina yang membubuhkan paraf pada dokumen ini membuktikan hal tersebut, yang pihak Ukraina secara umum merasa puas dengan kesepakatan yang dicapai,” kata Putin dalam forum tersebut.

    “Kesepakatan ini tidak diberlakukan hanya karena mereka diberi perintah untuk tidak melakukan hal tersebut, karena para elite Amerika Serikat, Eropa — beberapa negara Eropa — ingin memberikan kekalahan strategis terhadap Rusia,” sebutnya.

    Belum ada tanggapan Ukraina atas pernyataan terbaru Putin ini. Pertengahan Agustus lalu, otoritas Kyiv menawarkan untuk menghentikan penyerbuannya ke KUrsk jika Moskow menyetujui “perdamaian yang adil”.

    “Semakin cepat Rusia setuju untuk memulihkan perdamaian yang adil… semakin cepat penyerbuan pasukan pertahanan Ukraina ke Rusia akan dihentikan,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Georgiy Tykhy, dalam pernyataan pada saat itu.

    Kremlin sebenarnya telah berulang kali mengklaim Rusia dan Ukraina berada di ambang kesepakatan pada musim semi tahun 2022 lalu, tak lama setelah Moskow melancarkan invasi terhadap Kyiv.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Hamas Tuduh Netanyahu Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza

    Hamas Tuduh Netanyahu Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza

    Gaza City –

    Kelompok Hamas menuduh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berusaha “menggagalkan” kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza. Tuduhan ini disampaikan Hamas setelah Netanyahu menyebut kelompok yang menguasai Jalur Gaza itu “menolak semuanya” dalam perundingan.

    Aksi saling tuding ini terjadi ketika Netanyahu menghadapi tekanan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata yang juga mengatur soal pembebasan sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza, setelah pemerintah Tel Aviv mengumumkan kematian enam sandera yang jenazahnya ditemukan di terowongan bawah tanah.

    Demikian seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (5/9/2024).

    Netanyahu menegaskan bahwa Israel harus mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphi di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir untuk mencegah penyelundupan senjata ke Hamas.

    Namun Hamas menuntut penarikan sepenuhnya pasukan Israel dari seluruh wilayah Jalur Gaza, terutama area Koridor Philadelphi. Dalam pernyataan terbaru pada Kamis (5/9), Hamas menilai sikap Netanyahu yang bersikeras mengenai zona perbatasan itu “bertujuan untuk menggagalkan tercapainya kesepakatan”.

    Kelompok militan yang berperang melawan Israel selama 11 bulan terakhir ini, menegaskan proposal baru untuk gencatan senjata Gaza tidak diperlukan, karena beberapa bulan lalu mereka telah menyetujui proposal yang diuraikan ke publik oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Juli lalu.

    “Kami tidak memerlukan proposal baru,” tegas kelompok Hamas dalam pernyataan via Telegram.

    “Kami memperingatkan agar tidak terjatuh ke dalam perangkap Netanyahu dan tipu muslihatnya, yang menggunakan negosiasi untuk memperpanjang agresi terhadap rakyat kami,” cetus Hamas.

    Dalam konferensi pers pada Rabu (4/9) waktu setempat, Netanyahu menyebut Hamas telah menolak semua elemen proposal gencatan senjata di Jalur Gaza, yang akan memfasilitasi pembebasan para sandera.

    “Hamas telah menolak semuanya… Saya berharap ada perubahan karena saya ingin para sandera itu dibebaskan,” ucap Netanyahu.

    “Kami berusaha mencari beberapa ruang untuk memulai perundingan,” tuturnya.

    “Mereka (Hamas-red) menolak untuk melakukan itu… Mereka mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan,” imbuh Netanyahu dalam konferensi pers.

    Menanggapi sikap Hamas dan Israel tersebut, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan kepada wartawan bahwa Washington berpendapat “ada cara untuk mengatasi” kebuntuan tersebut. AS diperkirakan akan mengajukan proposal baru untuk memecah kebuntuan yang terjadi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Media Rusia Dituduh Campuri Pemilu AS dengan Dipantau Putin

    Media Rusia Dituduh Campuri Pemilu AS dengan Dipantau Putin

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) menuduh media Rusia, RT, melakukan campur tangan terhadap pemilu yang akan digelar November mendatang. Otoritas kehakiman AS telah mendakwa dua pegawai media RT dan menjatuhkan sanksi kepada petinggi media itu, termasuk sang pemimpin redaksi.

    Gedung Putih menambahkan bahwa Presiden Vladimir Putin mengetahui dan memantau aktivitas media RT yang bertujuan mempengaruhi pemilu AS, terutama pemilihan presiden (pilpres) di mana Wakil Presiden Kamala Harris akan berhadapan dengan mantan Presiden Donald Trump.

    Jaksa Agung AS Merrick Garland, seperti dilansir AFP, Kamis (5/9/2024), juga mengumumkan penyitaan 32 domain internet yang merupakan bagian dari dugaan kampanye “untuk mengamankan hasil yang diinginkan oleh Rusia”, yang menurut para pejabat AS adalah kemenangan Trump dalam pilpres.

    Domain internet yang disita itu, menurut Garland, digunakan oleh pemerintah Rusia “untuk melakukan kampanye rahasia guna mengganggu dan mempengaruhi hasil pemilu di negara kita”.

    “Kami tidak mentoleransi upaya-upaya rezim otoriter untuk mengeksploitasi sistem pemerintahan kami yang demokratis,” tegas Garland dalam rapat Satuan Tugas Ancaman Pemilu pada Departemen Kehakiman AS.

    “Kami akan terus-menerus secara agresif menangkal dan menggagalkan upaya-upaya Rusia dan Iran — serta China atau aktor asing lainnya yang jahat — untuk mengintervensi pemilu kami,” ucapnya.

    RT merupakan outlet berita Rusia yang didanai oleh pemerintah Moskow. Sedikitnya 10 individu dan dua entitas terkait RT telah dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan AS terkait dugaan mencampuri pemilu, termasuk pemimpin redaksi RT Margarita Simonyan dan wakilnya Elizaveta Brodskaia.

    Gedung Putih meyakini Putin mengetahui aktivitas media Rusia itu dalam mencampuri pemilu AS. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Menurut Departemen Keuangan AS, Simonyan merupakan “tokoh sentral dalam upaya pengaruh jahat pemerintah Rusia”. Sedangkan Brodskaia disebut “melapor kepada Presiden Rusia (Vladimir) Putin dan para pejabat pemerintah lainnya”.

    Garland, dalam pernyataannya, mengungkapkan bahwa dua pegawai media RT yang berbasis di Rusia telah didakwa atas dugaan pencucian uang dan melanggar Undang-undang Pendaftaran Agen Asing. Kedua pegawai media RT itu diidentifikasi sebagai Kostiantyn Kalashnikov (31) dan Elena Afanasyeva (27).

    Lebih lanjut, Garland menjelaskan bahwa keduanya dituduh menyalurkan dana sebesar US$ 10 juta kepada sebuah perusahaan yang berkantor di Tennessee, AS, yang menggunakan influencer media sosial “untuk membuat dan mendistribusikan konten kepada penonton AS dengan pesan tersembunyi dari pemerintah Rusia”.

    Perusahaan AS yang dimaksud tidak disebut namanya, namun diketahui mempublikasikan video-video berbahasa Inggris di berbagai platform media sosial, termasuk TikTok, Instagram, X dan YouTube.

    “Perusahaan itu tidak pernah mengungkapkan kepada para influencer — atau jutaan follower mereka — soal hubungannya dengan RT dan pemerintah Rusia,” sebut Garland.

    RT memberikan reaksi keras atas tuduhan AS itu, dengan menyebutnya sebagai “tuduhan klise yang basi”.

    “Tiga hal dalam hidup yang tidak bisa dihindari: kematian, pajak dan ‘campur tangan RT dalam pemilu Amerika’,” tulis RT dalam pernyataannya. RT sebelumnya dikenal sebagai Russia Today.

    Gedung Putih Meyakini Putin Mengetahui Aktivitas RT Campuri Pemilu AS

    Gedung Putih, dalam pernyataan pada Rabu (4/9) waktu setempat, menyatakan keyakinan bahwa Putin mengetahui tindakan media RT dalam mempengaruhi pilpres AS yang akan digelar November mendatang.

    “Kami meyakini Putin mengetahui tindakan-tindakan ini,” sebut juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, dalam pernyataannya.

    “Dia mengetahui aktivitas-aktivitas RT,” ucapnya.

    Kirby menyebut tindakan RT mencampuri pemilu AS itu melibatkan aktivitas “secara diam-diam menyebarkan propaganda pemerintah Rusia dengan tujuan mengurangi dukungan internasional terhadap Ukraina, memperkuat kebijakan dan kepentingan pro-Rusia dan mempengaruhi pemilih dalam pemilu AS dan pemilu asing lainnya”.

    Sementara itu, Garland menambahkan bahwa kampanye yang dilakukan media Rusia dalam mempengaruhi pemilu AS itu melibatkan anggota “lingkaran dalam” Putin dan mengemban tujuan Kremlin, yang menurut dokumen perencanaan internal, “adalah mengamankan hasil pemilu yang diinginkan Rusia”.

    Para pejabat AS telah berulang kali memperingatkan adanya upaya kekuatan asing untuk mencampuri pemilu November mendatang. Washington menuduh Moskow berusaha mempengaruhi pemilu AS sejak pemilu tahun 2016 antara Trump yang mewakili Partai Republik dan Hillary Clinton dari Partai Demokrat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Netanyahu Sebut Hamas Tolak Perundingan Gencatan Senjata Gaza

    Netanyahu Sebut Hamas Tolak Perundingan Gencatan Senjata Gaza

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyebut kelompok Hamas telah menolak semua elemen proposal gencatan senjata di Jalur Gaza, yang akan memfasilitasi pembebasan para sandera. Netanyahu menuduh Hamas enggan memulai perundingan baru membahas gencatan senjata tersebut.

    “Hamas telah menolak semuanya… Saya berharap ada perubahan karena saya ingin para sandera itu dibebaskan,” ucap Netanyahu dalam konferensi pers pada Rabu (4/9), yang memicu keraguan untuk potensi kesepakatan gencatan senjata, seperti dilansir Kamis (5/9/2024).

    Pernyataan Netanyahu disampaikan sehari setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan sudah “saatnya melakukan finalisasi kesepakatan itu”.

    “Kami berusaha mencari beberapa ruang untuk memulai perundingan,” tuturnya.

    “Mereka (Hamas-red) menolak untuk melakukan itu… Mereka mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan,” imbuh Netanyahu.

    Netanyahu mendapat tekanan tambahan dari dalam negeri dan luar negeri untuk mencapai kesepakatan yang mengatur pembebasan para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza, setelah otoritas Israel mengumumkan kematian enam sandera yang jenazahnya ditemukan di terowongan bawah tanah.

    Pada Senin (2/9) waktu setempat, Netanyahu menegaskan pasukan Tel Aviv akan mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphi yang ada di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir. Dia juga bersumpah “tidak akan menyerah pada tekanan” atas masalah tersebut.

    Hamas, yang serangannya terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu memicu perang di Jalur Gaza, menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari daerah kantong Palestina tersebut sebagai bagian dari perundingan gencatan senjata yang terhenti, yang dimediasi oleh Qatar, Mesir dan AS.

    Namun Netanyahu, dalam konferensi pers pada Rabu (4/9) waktu setempat, menegaskan posisinya soal Koridor Philadelphi, dengan mengatakan bahwa penyerahan kendali atas koridor itu akan memungkinkan Hamas menyelundupkan senjata dan sandera serta “para teroris” keluar dari Jalur Gaza.

    “Anda perlu sesuatu untuk menekan mereka, mencegah mereka, menekan mereka agar melepaskan sandera yang tersisa. Jadi jika Anda ingin membebaskan para sandera, Anda harus mengendalikan Koridor Philadelphi,” tegasnya.

    Ditambahkan juga oleh Netanyahu bahwa perdebatan soal Koridor Philadelphi bukanlah satu-satunya hal yang mencuat.

    Dia menyebut masih banyak hal yang belum terjawab, termasuk pertanyaan soal berapa banyak tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebagai imbalan pembebasan sandera, apakah Israel bisa memveto pembebasan tahanan tertentu dan ke mana tahanan yang dibebaskan itu harus dibawa.

    “Semuanya belum terselesaikan,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)