Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Macron Bilang Netanyahu Salah Jika Tolak Gencatan Senjata di Lebanon

    Macron Bilang Netanyahu Salah Jika Tolak Gencatan Senjata di Lebanon

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa akan menjadi “kesalahan” bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menolak gencatan senjata di Lebanon. Macron menyebut Netanyahu harus mengambil “tanggung jawab” atas eskalasi regional.

    “Usulan yang diajukan adalah usulan yang solid,” kata Macron pada konferensi pers di Montreal, Kanada bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dilansir kantor berita AFP, Jumat (27/9/2024).

    Macron menekankan bahwa rencana yang didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa itu telah disiapkan bersama Netanyahu sendiri.

    Para pejabat tinggi Israel sebelumnya telah menolak usulan gencatan senjata dengan kelompok Hizbullah. Washington juga menegaskan bahwa rencana gencatan senjata telah “dikoordinasikan” dengan Israel.

    Namun, Netanyahu mengatakan pemerintahnya bahkan tidak menanggapi usulan tersebut dan malah memerintahkan militer untuk “terus bertempur dengan kekuatan penuh” melawan Hizbullah.

    “Saya pikir akan menjadi kesalahan bagi perdana menteri (Israel) untuk menolaknya karena dia harus bertanggung jawab atas eskalasi regional yang jauh melampaui apa yang dapat dikendalikan siapa pun, dan tentu saja korban sipil baru di Lebanon,” kata Macron.

    “Kita benar-benar harus segera mencapai gencatan senjata,” imbuh Trudeau, sambil menunjuk pada foto-foto menyedihkan dari Lebanon.

    Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu lainnya, serta beberapa negara Arab, telah meluncurkan seruan bersama untuk penghentian pertempuran selama 21 hari di Lebanon. Seruan ini disampaikan serangan udara Israel menewaskan ratusan orang dan membuat lebih dari 100.000 orang mengungsi di Lebanon minggu ini.

    Seruan untuk gencatan senjata selama tiga minggu tersebut muncul beberapa jam setelah kepala angkatan darat Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi pada hari Rabu lalu, mendesak para prajurit untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan darat terhadap Hizbullah.

    Presiden Prancis mengatakan bahwa reaksi awal Israel terhadap usulan tersebut tidak “pasti”. Macron pun mengemukakan kemungkinan untuk mengadakan sidang Dewan Keamanan mengenai masalah tersebut guna “meningkatkan tekanan.”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Arab Saudi Umumkan Koalisi Global untuk Dirikan Negara Palestina

    Arab Saudi Umumkan Koalisi Global untuk Dirikan Negara Palestina

    Riyadh –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, mengumumkan peluncuran inisiatif baru untuk mendirikan negara Palestina. Inisiatif itu juga akan menggalang dukungan untuk penerapan solusi dua negara, setelah upaya internasional selama beberapa dekade berujung kegagalan.

    Aliansi global untuk implementasi solusi dua negara itu, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (27/9/2024), diumumkan dalam pidato Pangeran Faisal saat pertemuan yang melibatkan Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Norwegia pada Kamis (26/8) waktu setempat.

    Pangeran Faisal mengatakan bahwa pertemuan perdana untuk aliansi global itu akan digelar di Riyadh, ibu kota Saudi. Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menambahkan bahwa pertemuan lanjutan pertama juga akan digelar di Riyadh dan Brussels.

    Dalam pidatonya, Pangeran Faisal menyebut inisiatif tersebut merupakan upaya bersama negara-negara Arab dan Eropa.

    “Kita akan melakukan segala upaya untuk mencapai rencana yang bisa diandalkan dan tidak dapat diubah untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan komprehensif,” cetusnya.

    Ditegaskan kembali oleh Pangeran Faisal soal perlunya bergerak secara kolektif untuk mengambil keputusan, yang akan membawa hasil nyata menuju gencatan senjata segera dan menerapkan solusi dua negara.

    “Yang terutama adalah negara Palestina yang merdeka,” sebutnya.

    Israel membombardir Jalur Gaza dan memicu kehancuran besar-besaran sejak perang berkecamuk pada Oktober tahun lalu, setelah Hamas melancarkan serangan mengejutkan terhadap Israel bagian selatan hingga menewaskan sekitar 1.200 orang dan membuat lebih dari 250 orang lainnya disandera.

    Lebih dari 41.000 orang dilaporkan tewas di Jalur Gaza akibat rentetan serangan Israel sejauh ini.

    Pangeran Faisal, dalam pidatonya, mengatakan bahwa perang yang sedang berlangsung telah memicu bencana kemanusiaan yang menghancurkan, termasuk juga kejahatan Israel di Tepi Barat, Masjid Al-Aqsa dan tempat-tempat suci umat Muslim dan Kristen lainnya.

    Ditekankan oleh Pangeran Faisal bahwa hak untuk membela diri, yang selalu diklaim oleh Israel dalam serangannya, tidak membenarkan pembunuhan puluhan ribu warga sipil, pemindahan paksa, penggunaan kelaparan sebagai alat perang, penghasutan, dehumanisasi dan penyiksaan sistematis, termasuk kekerasan seksual dan kejahatan lainnya oleh militer Israel.

    Saudi telah berulang kali menegaskan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa adanya pembentukan negara Palestina, yang didasarkan pada perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

    Namun, Tel Aviv tidak menunjukkan minat untuk melakukan hal tersebut. Mayoritas anggota parlemen Israel, Knesset, menolak solusi dua negara, sedangkan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu secara konsisten menolak komitmen tersebut.

    Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), pekan lalu, mengatakan bahwa Riyadh tidak akan mengakui Israel tanpa adanya negara Palestina. MBS juga mengutuk keras “kejahatan pendudukan Israel” terhadap rakyat Palestina.

    “Kerajaan tidak akan menghentikan upayanya yang tidak kenal lelah menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan kami menegaskan bahwa Kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa hal tersebut,” tegas MBS di depan Dewan Syura.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Israel Bertekad Hentikan Pengiriman Senjata Iran ke Hizbullah

    Israel Bertekad Hentikan Pengiriman Senjata Iran ke Hizbullah

    Tel Aviv –

    Angkatan Udara Israel menegaskan akan menghentikan pengiriman senjata apa pun dari Iran kepada kelompok Hizbullah, yang bermarkas di Lebanon. Angkatan Udara Tel Aviv juga mengatakan pihaknya bersiap membantu pasukan dalam operasi darat melawan Hizbullah.

    “Di Lebanon, kami akan mencegah segala kemungkinan pengiriman senjata di Lebanon dari Iran,” tegas Komandan Angkatan Udara Israel, Mayor Jenderal Tomer Bar, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (27/9/2024).

    “Kepercayaan diri Nasrallah … bergantung pada pasokan yang datang dari Iran,” sebutnya, merujuk pada pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah.

    “Kami sedang bersiap bahu-membahu dengan Komando Utara untuk melakukan manuver darat. Telah bersiap, jika diaktifkan. Ini adalah keputusan yang harus dibuat di atas kita,” ujar Bar saat berbicara kepada jajaran tentara Israel, dalam video yang dirilis militer Israel.

    Israel telah bersumpah untuk mengamankan wilayah utaranya dan memulangkan ribuan warganya yang terpaksa mengungsi sejak Hizbullah marak melancarkan serangan lintas perbatasan sejak tahun lalu, sebagai solidaritas terhadap militan Palestina yang bertempur melawan militer Israel di Jalur Gaza.

    Sebuah pesawat tempur Israel menyerang pinggiran ibu kota Beirut, yang menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai 15 orang lainnya, termasuk seorang wanita yang kini dalam kondisi kritis.

    Dengan tambahan kematian itu, maka sedikitnya 28 orang tewas dalam rentetan serangan Israel di Lebanon sepanjang Kamis (26/9). Sementara total korban tewas akibat gempuran Israel di Lebanon sejak Senin (23/9) waktu setempat telah mencapai lebih dari 600 orang.

    Kelompok Hizbullah mengakui salah satu komandan unit angkatan udara mereka, Mohammad Surur, tewas dalam serangan Israel tersebut.

    Serangan udara terus dilancarkan, dengan di sisi perbatasan Israel dan Lebanon, pasukan Tel Aviv menggelar latihan simulasi invasi darat. Hal ini dinilai sebagai tahap potensial berikutnya dalam konflik yang terus berkecamuk antara Israel dan Hizbullah.

    Israel Tolak Seruan Gencatan Senjata dengan Hizbullah

    Israel telah menolak seruan global untuk melakukan gencatan senjata dengan Hizbullah. Tel Aviv bahkan menentang sekutu terdekatnya, Amerika Serikat (AS), dengan terus melanjutkan serangan udara yang telah menewaskan ratusan orang di Lebanon.

    Saat tiba di New York sebelum berpidato di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengatakan kepada wartawan bahwa militer Israel akan terus menyerang Hizbullah dengan “kekuatan penuh”.

    “Kami tidak akan berhenti hingga kami mencapai semua tujuan kami, yang pertama dan terutama, memulangkan para penduduk wilayah utara ke rumah-rumah mereka dengan selamat,” tegas Netanyahu.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz, dalam pernyataan terpisah via media sosial X juga menegaskan hal serupa. “Tidak akan ada gencatan senjata di wilayah utara,” tulisnya.

    Penolakan itu disampaikan setelah AS dan Prancis mengusulkan gencatan senjata selama 21 hari antara Israel dan Hizbullah, yang diungkap pada Rabu (25/9) waktu setempat.

    Terlepas dari sikap Tel Aviv, baik Washington maupun Paris berusaha menjaga prospek gencatan senjata tetap hidup dan menyebut negosiasi terus berlanjut, termasuk di sela-sela pertemuan PBB di New York.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pertama Kali Rudal Hizbullah Capai Tel Aviv, Tapi Ditembak Jatuh

    Pertama Kali Rudal Hizbullah Capai Tel Aviv, Tapi Ditembak Jatuh

    Tel Aviv –

    Militer Israel mengakui pada Rabu (25/9) bahwa sebuah rudal yang ditembakkan oleh kelompok Hizbullah untuk “pertama kalinya” mencapai wilayah Tel Aviv, sebelum akhirnya ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara negara tersebut.

    “Ini pertama kalinya sebuah rudal Hizbullah mencapai wilayah Tel Aviv,” ucap seorang juru bicara militer Israel, seperti dilansir AFP, Rabu (25/9/2024).

    “Rudal itu dicegat oleh IDF (Angkatan Bersenjata Israel),” sebutnya.

    Dalam penjelasan terpisah, seorang juru bicara militer Israel lainnya, Letnan Kolonel Nadav Shoshani, menyebut ditembakkannya rudal jenis darat-ke-darat hingga mencapai Tel Aviv itu merupakan “eskalasi” dari pihak Hizbullah.

    “Hizbullah jelas-jelas berupaya memicu eskalasi situasi… ini hanya sebagian saja,” ujar Shoshani dalam pernyataannya.

    “Mereka… berusaha meneror lebih banyak orang,” cetusnya, merujuk pada kelompok Hizbullah yang bermarkas di Lebanon.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, mengatakan pasukannya telah melancarkan serangan balasan terhadap posisi peluncur yang menembakkan rudal tersebut, tepatnya di area Nafakhiyeh, Lebanon bagian selatan.

    Pesawat-pesawat tempur Israel, sebut militer Tel Aviv, juga melancarkan serangkaian serangan pada malam hari terhadap target-target Hizbullah di Lebanon.

    “Sebagai bagian dari serangan tersebut, IAF (Angkatan Udara Israel-red) menyerang teroris yang beroperasi di dalam infrastruktur teroris, fasilitas penyimpanan senjata, peluncur dan target tambahan teroris Hizbullah,” demikian pernyataan militer Israel.

    Sebelumnya, Hizbullah mengklaim mereka telah menembakkan rudal balistik yang menargetkan markas besar badan mata-mata Israel, Mossad, di dekat Tel Aviv. Hizbullah menyebut Mossad bertanggung jawab atas rentetan ledakan pager dan walkie-talkie yang mengguncang Lebanon pekan lalu.

    Ini adalah pertama kalinya Hizbullah mengklaim serangan rudal balistik sejak dimulainya pertempurannya yang berlangsung hampir setahun dengan Israel. Pertempuran ini dimulai setelah kelompok Hamas melakukan serangan ke Israel pada tanggal 7 Oktober lalu.

    Dikatakan pula bahwa serangan itu dilakukan untuk mendukung rakyat Gaza dan “membela Lebanon dan rakyatnya”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kritik Pemerintah, Pria Arab Saudi Divonis 30 Tahun Penjara

    Kritik Pemerintah, Pria Arab Saudi Divonis 30 Tahun Penjara

    Jakarta –

    Pengadilan Arab Saudi menjatuhkan hukuman penjara 30 tahun kepada seorang guru pensiunan karena mengkritik pemerintah di media sosial. Vonis ini dijatuhkan kurang dari dua bulan setelah hukuman mati pria itu dibatalkan.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (25/9/2024), hukuman mati terhadap Mohammed al-Ghamdi menyoroti apa yang digambarkan para kritikus sebagai peningkatan penindasan di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto kerajaan Teluk tersebut.

    Pangeran Mohammed membahas kasus tersebut dalam sebuah wawancara dengan Fox News yang ditayangkan pada bulan September 2023 lalu. Saat itu, Putra Mahkota Saudi itu mengatakan bahwa pemerintah “malu” atas hal itu dan menyatakan harapan bahwa putusan mati itu dapat diubah.

    Hukuman mati Ghamdi dibatalkan pada banding pada bulan Agustus lalu.

    Namun pengadilan banding menjatuhkan hukuman penjara 30 tahun kepadanya atas dakwaan yang sama, kata saudaranya, Saeed al-Ghamdi, seorang ulama Islam yang tinggal di Inggris, kepada AFP.

    Sebelumnya, Mohammed al-Ghamdi telah dijatuhi hukuman mati pada bulan Juli 2023 oleh Pengadilan Pidana Khusus, yang dibentuk pada tahun 2008 untuk menangani kasus-kasus terkait terorisme.

    Mantan guru tersebut, yang berusia 50-an tahun, ditangkap pada Juni 2022.

    Kasus terhadapnya sebagian besar bermula dari unggahan yang mengkritik pemerintah dan menyatakan dukungannya terhadap para tahanan seperti ulama-ulama yang dipenjara Salman al-Awda dan Awad al-Qarni, kata saudaranya, Saeed al-Ghamdi, sebelumnya.

    Akunnya di platform media sosial X hanya memiliki sembilan pengikut, kata Gulf Centre for Human Rights ketika masalah hukumnya terungkap tahun lalu.

    Dakwaan yang dihadapinya termasuk konspirasi terhadap kepemimpinan Saudi, melemahkan lembaga negara, dan mendukung ideologi teroris. Demikian diungkapkan sumber-sumber yang diberi pengarahan tentang rincian tersebut.

    “Perubahan keputusan dalam putusan ini membuktikan keadaan dramatis sistem peradilan kerajaan yang dipolitisasi,” tulis Saeed al-Ghamdi di X.

    “Saudara saya tidak bersalah untuk ditangkap dan diadili dengan cara ini,” tambahnya.

    Di bawah Pangeran Mohammed, Arab Saudi telah menjalankan agenda reformasi ambisius yang dikenal sebagai Visi 2030, yang dimaksudkan untuk mengubah kerajaan yang sebelumnya tertutup, menjadi tujuan wisata dan bisnis global.

    Namun, otoritas Saudi terus mendapat kecaman atas catatan hak asasi negara tersebut dan pembatasan kebebasan berbicara khususnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Timur Tengah Membara, Warga AS Protes Dukungan untuk Israel

    Timur Tengah Membara, Warga AS Protes Dukungan untuk Israel

    Washington DC –

    Para demonstran menggelar aksi protes di beberapa kota di wilayah Amerika Serikat (AS) untuk menentang dukungan militer Amerika kepada Israel. Unjuk rasa ini digelar ketika risiko konflik besar-besaran semakin meningkat di Timur Tengah usai Tel Aviv menggempur Lebanon.

    Para aktivis antiperang dalam aksi tersebut bahkan menuntut embargo senjata terhadap Israel, yang merupakan sekutu dekat AS.

    Puluhan demonstran berkumpul di Herald Square di New York City pada Selasa (24/9) malam waktu setempat, dengan membawa spanduk bertuliskan “Jangan ganggu Lebanon sekarang” dan “Tidak ada perang AS-Israel di Lebanon”.

    Unjuk rasa tersebut digelar oleh kelompok koalisi ANSWER, yang merupakan singkatan dari “Act Now to Stop War and End Racism”. Demikian seperti dilansir Reuters, Rabu (25/9/2024).

    Dalam aksinya, para demonstran meneriakkan slogan-slogan berbunyi “Jangan ganggu Timur Tengah”, “Bebaskan Palestina”, dan “Biden, Harris, Trump dan Bibi: tidak ada yang diterima di kota kami” — merujuk pada Presiden AS Joe Biden, Wakil Presiden Kamala Harris, mantan Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Unjuk rasa yang lebih kecil dengan slogan dan spanduk serupa digelar di dekat Gedung Putih di Washington DC pada Selasa (24/9) malam, bahkan saat hujan mengguyur kota tersebut.

    “Serangan Israel di Lebanon dan pengepungan serta genosida yang sedang berlangsung di Gaza dimungkinkan oleh banyaknya bom, rudal dan pesawat tempur yang dipasok oleh pemerintah AS,” sebut kelompok ANSWER dalam sebuah pernyataan.

    Disebutkan juga oleh kelompok ANSWER bahwa unjuk rasa serupa juga digelar di beberapa kota lainnya seperti San Francisco, Seattle, San Antonio dan Phoenix.

    Israel mengatakan tindakannya merupakan aksi membela diri terhadap kelompok-kelompok militan seperti Hamas dan Hizbullah yang dianggap bermusuhan. AS tetap mempertahankan dukungan terhadap Tel Aviv, sekutunya, selama perang berkecamuk meskipun ada kritikan dari dalam negeri dan luar negeri.

    Pada Mei lalu, Biden mengatakan dukungan AS untuk Israel “sangat teguh”, namun dia juga menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza. “Apa yang terjadi di Gaza bukanlah genosida. Kami menolaknya,” ucap Biden saat berbicara dalam acara Jewish American Heritage Month di Gedung Putih pada saat itu.

    Unjuk rasa marak di berbagai wilayah AS selama berbulan-bulan saat perang berkecamuk di Jalur Gaza. Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza, yang dikuasai Hamas, menyebut sedikitnya 41.467 orang tewas. Perang itu memicu kehancuran, menyebabkan krisis kelaparan dan membuat 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi.

    Perang itu dipicu oleh serangan mematikan Hamas terhadap Israel bagian selatan pada Oktober tahun lalu, yang menurut otoritas Tel Aviv, menewaskan sekitar 1.200 orang dan membuat lebih dari 250 orang lainnya disandera.

    Pada Senin (23/9) waktu setempat, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap wilayah selatan dan timur Lebanon, yang diklaim menargetkan posisi dan persenjataan Hizbullah.

    Sehari setelahnya, atau pada Selasa (24/9), Tel Aviv mengatakan pasukan militernya melancarkan serangan baru secara “ekstensif”, termasuk serangan di pinggiran selatan Beirut yang dilaporkan berhasil menewaskan komandan pasukan roket Hizbullah.

    Lebih dari 560 orang tewas, termasuk 50 anak-anak dan 94 perempuan, akibat rentetan serangan di negara tersebut sejak awal pekan ini. Sekitar 1.800 orang lainnya mengalami luka-luka akibat rentetan serangan tersebut.

    Situasi di Lebanon ini menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya perang regional yang bisa mengacaukan stabilitas Timur Tengah. Para pemimpin berbagai negara anggota PBB menggelar pertemuan pekan ini di AS dengan agenda utama membahas situasi di Timur Tengah.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Disahkan Raja Thailand, Pernikahan Sesama Jenis Legal 2025

    Disahkan Raja Thailand, Pernikahan Sesama Jenis Legal 2025

    Jakarta –

    Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, resmi mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Thailand pada April dan Juni lalu. Dengan begitu, Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara dan negara ketiga di Asia yang mengakui pernikahan sesama jenis, setelah Taiwan dan Nepal.

    Pengesahan dari kerajaan ini diterbitkan pada Selasa (24/9), dan akan mulai berlaku dalam 120 hari, yaitu pada 22 Januari 2025. Ini berarti pasangan LGBTQ+ akan dapat mendaftarkan pernikahan mereka secara legal pada Januari mendatang.

    Undang-undang tersebut memberikan hak-hak hukum, keuangan, dan medis secara penuh bagi pasangan pernikahan dari jenis kelamin apa pun.

    “Selamat untuk cinta semua orang,” tulis Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dengan tagar #LoveWins di media sosial X.

    Selama dua dekade, aktivis Thailand perjuangkan pernikahan sesama jenis

    Thailand merupakan salah satu tujuan wisata paling populer di Asia yang dikenal dengan budaya dan toleransi LGBT. Selama dua dekade, para aktivis di Thailand mengupayakan pengesahan peraturan pernikahan sesama jenis ini. Masyarakat Thailand sebagian besar memegang nilai-nilai konservatif, dan anggota komunitas LGBTQ+ mengatakan bahwa mereka menghadapi diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari.

    Pemerintah dan lembaga-lembaga negara juga secara historis merupakan konservatif, dan para pendukung kesetaraan gender mengalami kesulitan untuk mendorong anggota parlemen dan pegawai negeri untuk menerima perubahan.

    Wakil Gubernur Bangkok, Sanon Wangsrangboon, mengatakan bahwa para pejabat kota akan siap untuk mendaftarkan pernikahan sesama jenis segera setelah undang-undang tersebut diberlakukan.

    Pemerintah yang dipimpin oleh Partai Pheu Thai menjadikan pernikahan sesama jenis sebagai salah satu tujuan utamanya.

    Bagaimana dengan negara-negara lain di Asia Tenggara?

    Pada 2023, Pew Research Center merilis data survei tentang respons terhadap pernikahan sesama jenis di beberapa negara di Asia, khususnya Asia Tenggara. Menurut survei tersebut, pandangan terhadap pernikahan sesama jenis paling disukai di Jepang, di mana sekitar 68% mengatakan bahwa mereka cenderung mendukung untuk mengizinkan pernikahan sesama jenis secara legal.

    Di Singapura, tidak ada mayoritas yang jelas mendukung (45%) atau menentang (51%) pernikahan sesama jenis. Pernikahan sesama jenis tidak sah di Singapura, dan parlemennya mengamandemen konstitusi pada 2022 untuk mencegah gugatan hukum terhadap definisi pernikahan.

    Di Taiwan, jumlah yang kurang lebih sama mengatakan bahwa mereka mendukung (45%) dan menentang (43%) pernikahan sesama jenis. Taiwan merupakan salah satu negara di Asia yang paling awal melegalkan pernikahan sesama jenis.

    Di Thailand, enam dari sepuluh orang dewasa di sana mendukung agar LGBTQ dapat menikah secara legal. Sekitar sepertiga warga Thailand menentangnya.

    Lalu di Korea Selatan, sekitar 56% mengatakan bahwa mereka menentang pernikahan sesama jenis yang sah, sementara 41% lainnya mendukung.

    Mayoritas warga Indonesia menentang pernikahan sesama jenis

    Di Indonesia, 92% mengatakan bahwa mereka menentang, termasuk 88% yang sangat menentangnya. Mayoritas di Malaysia (82%) dan Sri Lanka (69%) juga menentang.

    Di Indonesia dan Malaysia, dua negara dengan mayoritas Muslim yang disurvei oleh Pew Research Center, umat Islam memberikan dukungan terendah terhadap pernikahan sesama jenis dibandingkan dengan kelompok agama lain yang disurvei. Hanya 4% Muslim Indonesia dan 8% Muslim Malaysia yang mendukungnya.

    Aktivis bagi kelompok LGBT di Indonesia sekaligus pendiri Gaya Nusantara pun berpendapat, mayoritas warga Indonesia masih menolak pernikahan sesama jenis, di antaranya karena agama, adat, dan kebudayaan.

    “Indonesia masih lama, tapi perjuangan ke arah sana pasti ada. Mungkin Indonesia akan jadi negara terakhir di Asia Tenggara (yang akan melegalkan pernikahan sesama jenis),” kata Dede kepada DW Indonesia.

    Ia menambahkan “sebagai aktivis, saya pasti menyambut dengan baik (keputusan Kerajaan Thailand). Suatu kemajuan untuk Asia Tenggara. Akhirnya satu lagi negara di Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis.”

    Dede tak memungkiri banyak kelompok LGBTQ di Indonesia yang dibenci bahkan dimusuhi karena dianggap melakukan hal yang tidak sesuai dengan agama, adat, dan kebudayaan.

    “Isu ini masih dipulangkan/disangkutkan pada adat dan kebudayaan, padahal sebetulnya di beberapa suku dan etnis di Nusantara seperti Suku Toraja, pernah ada pernikahan sesama jenis tapi sudah dilupakan orang,” tambahnya.

    “Kalau orang berprinsip semua orang sama hak asasinya, maka kalau orang heteroseksual bisa menikah, yang LGBTQ harusnya bisa menikah juga,” tutupnya.

    (Reuters, AP)

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

  • Erdogan Kecam PBB karena Tak Ambil Tindakan Soal Gaza

    Erdogan Kecam PBB karena Tak Ambil Tindakan Soal Gaza

    New York –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena tak mengambil tindakan mengenai Gaza. Erdogan menuduh Israel mengubah wilayah Palestina menjadi “kuburan anak-anak dan perempuan terbesar di dunia”.

    Kecaman itu, seperti dilansir AFP, Rabu (25/9/2024), disampaikan Erdogan saat berpidato di hadapan Majelis Umum PBB yang menggelar pertemuan puncak di New York, Amerika Serikat (AS), pada (24/9) waktu setempat.

    Erdogan dalam pidatonya juga memberikan dukungan untuk Lebanon, yang saat ini sedang digempur secara besar-besaran oleh militer Israel yang mengklaim menargetkan posisi dan persenjataan kelompok Hizbullah.

    Dia mengecam pemerintahan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang dituduhnya menyeret kawasan Timur Tengah lebih dalam “ke dalam perang”.

    “Tidak hanya anak-anak tetapi juga sistem PBB sedang sekarat di Gaza,” kata Erdogan saat berpidato di hadapan Majelis Umum PBB.

    “Sebenarnya, nilai-nilai yang diklaim Barat untuk dipertahankan kini sedang sekarat … Saya bertanya secara terbuka: Hei organisasi hak asasi manusia, bukankah mereka yang berada di Gaza dan Tepi Barat adalah manusia?” ucapnya.

    Dalam pidatonya, Erdogan juga mengkritik Dewan Keamanan PBB yang disebutnya gagal memerintahkan penghentian pertempuran. Dia berulang kali mengatakan bahwa “dunia lebih besar dari lima” — yang merujuk pada lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto.

    “Dewan Keamanan PBB, tunggu apa lagi untuk mencegah genosida di Gaza dan mengatakan ‘hentikan’ kekejaman ini, kebiadaban ini?” tanya Erdogan.

    Sebagai seorang pengkritik vokal terhadap serangan Israel di Jalur Gaza, Erdogan mendesak komunitas internasional untuk menghentikan “Netanyahu dan jaringan pembunuhannya”. Dia bahkan menyamakan Netanyahu dengan pemimpin Nazi Adolf Hitler.

    “Sama seperti Hitler dihentikan oleh aliansi kemanusiaan 70 tahun lalu, Netanyahu dan jaringan pembunuhannya harus dihentikan oleh ‘aliansi kemanusiaan’,” cetusnya.

    Mengenai gelombang serangan terbaru yang dilancarkan Israel terhadap Lebanon, Erdogan mengatakan: “Apa lagi yang Anda tunggu untuk menghentikan jaringan pembantaian yang juga membahayakan nyawa warga negaranya sendiri serta rakyat Palestina dan menyeret seluruh kawasan ke dalam perang demi prospek politiknya?”

    Terakhir, Erdogan menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza, di mana rentetan serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 41.467 orang.

    “Gencatan senjata segera dan permanen harus dicapai, pertukaran sandera-tahanan harus dilakukan, dan bantuan kemanusiaan harus dikirimkan ke Haza tanpa hambatan dan tanpa gangguan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Memanas! Hizbullah Tembakkan Rudal Balistik ke Markas Besar Mossad

    Memanas! Hizbullah Tembakkan Rudal Balistik ke Markas Besar Mossad

    Jakarta –

    Kelompok Hizbullah mengatakan bahwa mereka telah menembakkan rudal balistik yang menargetkan markas besar badan mata-mata Israel, Mossad di dekat Tel Aviv. Hizbullah menyebut serangan baru-baru ini terhadap kelompok yang berbasis di Lebanon tersebut, telah direncanakan di markas Mossad itu.

    Ini adalah pertama kalinya Hizbullah mengklaim serangan rudal balistik sejak dimulainya pertempurannya yang berlangsung hampir setahun dengan Israel. Pertempuran ini dimulai setelah kelompok Hamas melakukan serangan ke Israel pada tanggal 7 Oktober lalu.

    Sebelumnya, militer Israel mengatakan bahwa mereka telah mencegat sebuah rudal yang ditembakkan dari Lebanon setelah sirene berbunyi di Tel Aviv.

    “Perlawanan Islam meluncurkan rudal balistik ‘Qader 1’ pada pukul 6:30 pagi (0330 GMT) pada hari Rabu, 25-9-2024, yang menargetkan markas besar Mossad di pinggiran Tel Aviv,” kata Hizbullah dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Rabu (25/9/2024).

    “Markas besar ini bertanggung jawab atas pembunuhan para pemimpin dan ledakan pager dan perangkat nirkabel,” tambahnya, mengacu pada serangan minggu lalu yang menewaskan banyak orang di Lebanon termasuk seorang komandan tinggi.

    Dikatakan pula bahwa serangan itu dilakukan untuk mendukung rakyat Gaza dan “membela Lebanon dan rakyatnya”.

    Hizbullah dan Israel telah terlibat dalam pertempuran lintas batas hampir setiap hari sejak kelompok Hamas melancarkan serangan besar-besaran, yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada 7 Oktober.

    Serangan Hamas itu memicu perang di Gaza, yang telah menarik Hizbullah dan kelompok-kelompok lain yang didukung Iran dari seluruh Timur Tengah.

    Fokus kekuatan Israel telah bergeser tajam dari Gaza ke Lebanon dalam beberapa hari terakhir.

    Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan bahwa serangan Israel menewaskan sedikitnya 558 orang pada hari Senin lalu. Ini merupakan hari kekerasan paling mematikan di negara itu sejak perang saudara 1975-1990.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Intelijen AS Ingatkan Trump Soal Ancaman Iran untuk Bunuh Dirinya

    Intelijen AS Ingatkan Trump Soal Ancaman Iran untuk Bunuh Dirinya

    Washington DC –

    Intelijen Amerika Serikat (AS) memperingatkan mantan Presiden Donald Trump soal ancaman “nyata dan spesifik” dari Iran untuk membunuh dirinya. Teheran sebelumnya telah membantah tuduhan dari Washington ini.

    Peringatan dari intelijen AS itu, seperti dilansir AFP, Rabu (25/9/2024), diungkapkan oleh tim kampanye pilpres Trump yang kini menjadi capres Partai Republik, yang akan melawan capres Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, dalam pemilu AS yang dijadwalkan pada November mendatang.

    “Presiden Trump telah diberi pengarahan hari ini oleh Kantor Direktur Intelijen Nasional mengenai ancaman nyata dan spesifik dari Iran untuk membunuhnya dalam upaya untuk mengganggu stabilitas dan menebar kekacauan di Amerika Serikat,” ungkap direktur komunikasi tim kampanye Trump, Steven Cheung, dalam pernyataan pada Selasa (24/9) waktu setempat.

    “Para pejabat intelijen telah mengidentifikasi bahwa serangan yang berkelanjutan dan terkoordinasi ini telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dan aparat penegak hukum di semua lembaga berupaya untuk memastikan Presiden Trump terlindungi dan pemilu bebas dari intervensi,” sebutnya.

    Tim kampanye Trump tidak menguraikan lebih lanjut soal peringatan intelijen itu, yang muncul ketika tekanan internasional semakin meningkat terhadap Iran untuk mengurangi ketegangan yang meninggi di Lebanon, saat militer Israel terus melancarkan pengeboman terhadap target Hizbullah yang didukung Teheran.

    Awal musim panas ini, Iran telah membantah tuduhan bahwa mereka berusaha membunuh Trump, tak lama setelah seorang pria bersenjata melepaskan tembakan ke arah mantan Presiden AS itu saat dia berkampanye di Pennsylvania. Sedikitnya satu orang tewas, dan Trump sendiri mengalami luka-luka di telinganya.

    Beberapa hari usai percobaan pembunuhan itu, media-media lokal AS melaporkan bahwa otoritas setempat telah menerima informasi intelijen mengenai dugaan rencana Iran membunuh Trump, yang mendorong peningkatan perlindungan terhadapnya.

    Pada saat itu, Teheran membantah tuduhan itu sebagai “tuduhan jahat”.

    “Jika mereka benar-benar ‘membunuh Presiden Trump’, yang selalu menjadi kemungkinan, saya berharap Amerika melenyapkan Iran, menghapusnya dari muka Bumi — Jika hal itu tidak terjadi, para pemimpin Amerika akan dianggap sebagai pengecut yang ‘tidak punya keberanian’!” tulis Trump via media sosial Truth Social pada saat itu.

    Tidak diketahui secara jelas apakah ancaman yang diungkapkan tim kampanye Trump itu merupakan ancaman baru atau ancaman yang telah dilaporkan sebelumnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)