Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Ketahuan Jadi Mata-mata Mossad Berujung Vonis Mati bagi Warga Iran

    Ketahuan Jadi Mata-mata Mossad Berujung Vonis Mati bagi Warga Iran

    Jakarta –

    Otoritas Iran telah melakukan eksekusi mati kepada seorang warganya. Pria Iran itu dihukum mati atas tuduhan menjadi mata-mata dinas intelijen Israel, Mossad.

    Laporan outlet media Mizan, yang dikelola oleh otoritas kehakiman Iran, seperti dilansir Reuters, Rabu (7/1/2026), menyebutkan nama terdakwa dalam kasus spionase itu sebagai Ali Ardestani.

    Eksekusi mati terhadap Ardestani dilakukan setelah dia dijatuhi hukuman mati untuk tindak kejahatan spionase, dan vonis mati tersebut disetujui oleh Mahkamah Agung Iran.

    “Hukuman mati terhadap Ali Ardestani atas kejahatan spionase untuk mendukung dinas intelijen Mossad, dengan memberikan informasi sensitif negara ini, telah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung dan melalui prosedur hukum,” sebut Mizan dalam laporannya.

    Iran, yang terlibat dalam perang bayangan selama beberapa dekade dengan Israel, telah mengeksekusi mati banyak orang yang dituduh memiliki hubungan atau bekerja sama dengan dinas intelijen Israel dan memfasilitasi operasinya di negara Syiah tersebut.

    Jumlah Warga Iran Dikeskusi Mati karena Jadi Mata-mata Meningkat

    Sepanjang tahun lalu, pelaksanaan eksekusi mati terhadap warga Iran yang dihukum karena menjadi mata-mata untuk Israel telah meningkat secara signifikan.

    Peningkatan terjadi menyusul konfrontasi langsung antara Teheran dan Tel Aviv, yang saling bermusuhan, pada Juni tahun lalu, ketika pasukan militer Israel menyerang sejumlah fasilitas nuklir dan militer Iran. Amerika Serikat (AS), sekutu dekat Israel, juga bergabung untuk mengebom situs-situs nuklir Teheran.

    Buntut dari perang mematikan tersebut, Iran berjanji untuk mempercepat proses persidangan bagi orang-orang yang ditangkap karena dicurigai berkolaborasi dengan Israel.

    Beberapa waktu terakhir, otoritas Iran mengumumkan beberapa penangkapan dan eksekusi mati terhadap setidaknya 10 orang yang dihukum karena dituduh bekerja sama dengan Mossad.

    Iran telah sejak lama menuduh Tel Aviv melakukan operasi sabotase terhadap fasilitas nuklirnya dan membunuh para ilmuwan nuklir mereka.

    Pada Oktober 2025 lalu, Teheran memperketat undang-undang dan hukuman bagi orang-orang yang dituduh menjadi mata-mata Israel dan Amerika Serikat (AS). Para pelanggar saat ini akan “dihukum dengan penyitaan semua aset … dan dikenakan hukuman mati”.

    Undang-undang sebelumnya tidak menargetkan negara tertentu, dan kejahatan spionase tidak selalu dijatuhi hukuman mati.

    Lihat juga Video: Houthi Klaim Tangkap Jaringan Mata-mata AS dan Israel

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/ygs)

  • Arab Saudi Vs UEA, ‘Perang Dingin’ di Timur Tengah?

    Arab Saudi Vs UEA, ‘Perang Dingin’ di Timur Tengah?

    Jakarta –

    Selama ini, kedua negara saling bersaing dalam diam. Namun pekan lalu, rivalitas dua kutub di Timur Tengah — Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) — meledak ke permukaan, dan kali ini disertai kekerasan.

    Pada 30 Desember, Arab Saudi membombardir kota pelabuhan Mukalla di Yaman. Targetnya adalah pengiriman senjata dan perlalatan tempur untuk kelompok separatis. Kiriman itu berasal dari UEA dan ditujukan bagi Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC), kelompok yang ingin mendirikan negara sendiri di Yaman selatan.

    Pemerintah UEA membantah. Menurut Abu Dhabi, senjata tersebut diperuntukkan bagi pasukan keamanan mereka sendiri di kawasan itu, bukan untuk STC. Tapi Riyadh tak percaya. Saudi mengklaim telah memperingatkan UEA agar tak mengirim senjata dan menyebut langkah Emirat itu “sangat berbahaya”.

    Provinsi Hadramaut, yang direbut oleh STC awal Desember lalu, dipisah perbatasan darat sepanjang 700km denganArab Saudi. Wilayah itu berada di jalur strategis. “Bahwa Hadramout dikuasai kelompok yang tidak sejalan dengan Saudi jelas tidak bisa diterima Riyadh,” kata peneliti Saudi Hesham Alghannam dari Carnegie Middle East Center kepada media Yaman, Aden Al Ghad.

    Serangan Saudi di Mukalla merupakan konfrontasi langsung pertama antara kedua negara. Tak lama setelahnya, UEA menyatakan akan menarik seluruh sisa pasukan Emirat dari Yaman. Sementara STC bersedia menyerahkan wilayah selatan, meski bersikukuh menguasai Hadramaut.

    Perbedaan dua haluan

    Para pengamat meyakini akar persoalan Saudi–UEA tak akan hilang. Masalah dasarnya terletak pada dua pendekatan kebijakan luar negeri yang sangat berbeda.

    “Perkembangan di kawasan dalam beberapa bulan terakhir benar-benar memperlihatkan perbedaan visi soal tatanan regional,” kata Kristian Coates Ulrichsen, peneliti Timur Tengah di Baker Institute, Rice University, kepada DW.

    “Arab Saudi sedang tidak punya selera untuk melakukan petualangan militer. Berbeda dengan Abu Dhabi yang dipersepsikan lebih berani mengambil risiko dan mendukung kelompok bersenjata non-negara,” ujar Coates Ulrichsen.

    Sebagai kekuatan regional, Arab Saudi kini lebih fokus menjaga stabilitas, meningkatkan kerja sama ekonomi kawasan, menggiatkan pembangunan domestik, serta memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga formal seperti PBB. Pandangan ini disampaikan H.A. Hellyer, peneliti senior di Royal United Services Institute (RUSI), London, dalam unggahan media sosial yang luas dibaca.

    ‘Poros separatis’ UEA

    Sebaliknya, UEA cenderung menganut model kebijakan luar negeri yang lebih Machiavellian—sering disebut pendekatan “hancurkan untuk membangun” — yang tak selalu sejalan dengan konsensus Arab.

    Andreas Krieg, dosen senior di King’s College London, Inggris, menyebut strategi UEA sebagai pembangunan “poros separatis”. Artinya, Emirat mendukung aktor bersenjata non-negara di Libya, Sudan, Somalia, dan Yaman untuk memperluas pengaruh tanpa harus berurusan dengan pemerintah resmi. Tuduhan ini secara rutin dibantah UEA.

    “Poros separatis UEA itu lincah dan terhubung dalam jaringan,” kata Krieg. “Lebih tangguh dibanding pendekatan Saudi yang berpusat pada negara, karena tak bergantung pada satu ibu kota, satu jalur, atau satu perjanjian formal.”

    Menurutnya, uang, logistik, penerbangan, pelabuhan, media, lobi, dan pengadaan bertemu dalam satu ruang Emirat.

    Masih banyak aktivitas yang terjadi “di bawah permukaan”, lanjut Krieg — mulai dari broker, pedagang, perantara pelayaran dan penerbangan, kendaraan korporasi, hingga sirkuit uang dan komoditas.

    Lewat jaringan berlapis ini, UEA memperoleh akses dan pengaruh atas jalur pelayaran, pelabuhan strategis, dan pusat energi.

    “Ini menciptakan tatanan regional alternatif, di mana Abu Dhabi menetapkan syarat lewat simpul dan koridor, bukan lewat perjanjian,” kata Krieg. “Pendekatan ini meminggirkan aktor-aktor besar tradisional dengan memutar pengaruh di sekitar mereka.”

    Konsekuensinya, Arab Saudi dan UEA kerap berada di kubu berseberangan.

    Embrio perang dingin

    Di Sudan, misalnya, Arab Saudi berperan sebagai mediator dan mendukung pemerintah yang diakui internasional. UEA justru dituduh mendukung Pasukan Dukungan Cepat (RSF), kelompok paramiliter yang berkonflik dengan pemerintah.

    Ketika Israel mengakui Somaliland sebagai negara terpisah dari Somalia, mayoritas negara Arab—termasuk Arab Saudi—mengecam langkah itu. UEA memilih diam. Abu Dhabi memiliki hubungan erat dengan Somaliland dan Israel.

    UEA dilaporkan melatih pasukan keamanan Somaliland dan memperoleh izin membangun pangkalan militer di Berbera, di Teluk Aden.

    UEA juga telah menormalisasi hubungan dengan Israel. Arab Saudi menegaskan tak akan mengikuti langkah itu sebelum isu negara Palestina diselesaikan.

    Selain itu, UEA dituduh mendorong faksi-faksi separatis di Suriah, khususnya di kalangan minoritas Druze, yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan baru Suriah—pemerintahan yang justru didukung Saudi.

    Perbedaan-perbedaan ini makin sulit dikelola secara diplomatik. Para pengamat menyebutnya sebagai embrio “Perang Dingin” antara dua negara paling berpengaruh di Timur Tengah.

    Apa selanjutnya?

    Setelah insiden Mukalla, warga sipil di kedua negara saling serang di media sosial. Seorang analis Saudi menuduh UEA “mengoyak relasi antarnegara dan masyarakat”. Yang lain menyamakan UEA dengan adik kecil pembangkang. Dari kubu Emirat, ada yang menyindir Saudi sebagai kakak besar yang merasa paling unggul.

    Namun sejauh ini, para pengamat tak melihat konflik akan melampaui perang kata-kata.

    “Saya kira Saudi bergerak tegas di Yaman untuk mengamankan kepentingannya. Ini mungkin pertama kalinya UEA menghadapi dampak serius atas dukungannya pada kelompok non-negara,” kata Coates Ulrichsen.

    Namun tak ada keinginan untuk perpecahan permanen. Yang paling mungkin terjadi adalah “Saudi dan Emirat akan semakin mengokohkan jalur kebijakan mereka masing-masing.”

    Meski UEA menarik pasukan khususnya dari Yaman, mereka tak akan benar-benar mundur, kata Krieg. “Peristiwa ini akan membuat mereka memperketat proses, mengurangi visibilitas, dan mengelola dampak. Tapi logika dasarnya tetap utuh.”

    Itu sudah menjadi pola, ujar Krieg. “Saat menghadapi perlawanan, UEA biasanya mengganti bungkus, bukan meninggalkan inti permainannya.”

    Siapa menang dalam ‘Perang Dingin’?

    Menurut Krieg, UEA telah meraih banyak keuntungan dari pendekatan ini. “Namun variabel penentunya adalah biaya reputasi dan politik.”

    Di Sudan, misalnya, RSF — kelompok yang didukung UEA — dituduh melakukan pembantaian dan berbagai pelanggaran HAM. Dukungan Abu Dhabi menuai kecaman internasional.

    Sudan menjadi ujian besar bagi strategi “poros separatis” UEA.

    “Harga untuk mempertahankan ekosistem berbasis RSF makin mahal. Ruang penyangkalan menyempit. Dampak balik datang dari berbagai arah, termasuk dari dalam Teluk,” kata Krieg. “Dalam jangka panjang, pihak yang mampu mengubah pengaruh menjadi legitimasi dan stabilitas berkelanjutan—itulah yang benar-benar menang.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: UEA Dituding Menjadi Dalang Serangan Drone di Port Sudan

    (ita/ita)

  • Penangkapan Maduro, Alarm dari Caracas Menggema ke Teheran

    Penangkapan Maduro, Alarm dari Caracas Menggema ke Teheran

    Jakarta –

    Sirene bahaya berdering di Teheran setelah Amerika Serikat secara mengejutkan melancarkan operasi militer di Venezuela. Nicols Maduro — penguasa yang tetap bercokol lewat pemilu sarat manipulasi pada 2024 — ditangkap bersama istrinya dan diterbangkan ke AS. Senin (5/1) kemarin, pengadilan atas tuduhan narkoterorisme resmi dimulai di New York.

    Bagi Iran, penangkapan paksa Maduro bukan sekadar kabar dari Amerika Latin. Maduro adalah sekutu dekat, sekaligus seteru bagi Barat yang tidak mengakui legitimasinya sebagai presiden. Kini, sekutu itu jatuh — dengan cara yang jarang disaksikan dalam sejarah.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump, lewat operasi ini, memperagakan tekad betapa Washington siap menggulingkan rezim yang dimusuhinya, meski harus menginjak Piagam PBB dan hukum internasional. Sebuah peringatan keras bagi negara-negara otoriter lain — termasuk Iran.

    Dari sudut pandang Teheran, Trump telah melampaui batas. “Presiden sebuah negara dan istrinya diculik,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Senin, 5 Januari 2026. “Ini tindakan ilegal. Tak ada yang bisa dibanggakan.”

    Disatukan oleh musuh yang sama

    Iran dan Venezuela terpaut terlalu jauh bila dibaca dengan kacamata geopolitik konvensional. Venezuela berada di Karibia, dengan mayoritas Katolik. Sementara Iran di Teluk Persia, berlandaskan Islam Syiah. Perdagangan antara kedua negara juga minim. Bahkan penerbangan langsung pun tak ada.

    Yang menyatukan keduanya adalah sikap permusuhan terhadap Amerika Serikat.

    Analis menilai, embargo Barat dan seni bertahan hidup dalam tatanan dunia yang didominasi Washington mempererat kedua negara. Dalam tiga dekade terakhir, simpati politik dan retorika anti-Amerika menjelma menjadi jejaring kerja sama minyak, keuangan, industri, hingga keamanan.

    Ketakutan di tengah tekanan

    Kejatuhan Maduro datang di saat paling sensitif bagi Iran. Protes besar meletus dalam dua pekan terakhir akibat lonjakan harga dan kepanikan terhadap hiperinflasi yang bisa meluapkan tabungan warga. Tuntutan ekonomi akhirnya menjelma politik. Tekanan pada elite Teheran mengeras, seiring bertambahnya korban yang berjatuhan di jalanan.

    Usai Venezuela, Trump tak bermanis kata. Dari Air Force One, dia memperingatkan Iran agar tak tidak melakukan tidak kekerasan terhadap demonstran. “Kami mengawasi dengan sangat ketat,” katanya. Apa langkah berikutnya, tetap samar.

    Padahal, presedennya sudah ada. Pada bulan Juni 2025, di tengah perang Israel–Iran, jet tempur AS ikut membombardir fasilitas nuklir Iran. Serangan AS-Israel bukan cuma diniatkan merusak infrastruktur nuklir, tapi juga menjadi pesan politik.

    Omid Nouripour, Wakil Ketua Bundestag kelahiran Teheran, menyebut reaksi di Iran terbelah. “Banyak yang menginginkan pergantian rezim,” katanya. “Tapi intervensi di Venezuela menunjukkan Trump tak punya rencana untuk hari setelahnya. Itu berbahaya.”

    Pesan yang tak terbantahkan

    Menurut Damon Golriz, analis geopolitik di Den Haag, pesan Washington telah diterima jelas di Teheran, bahwa elite Iran juga bisa menjadi target militer. Dia melihat perubahan pada sikap Trump—yang pada pertengahan 2025 masih mencegah Israel melaksanakan rencana membunuh Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

    Retorika balasan pun mengeras. Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, memperingatkan AS kini harus fokus “menjaga tentaranya”. Hingga 45 ribu serdadu Amerika tersebar di Timur Tengah. Juni lalu, Iran membalas serangan nuklir dengan menghantam pangkalan AS di Qatar—tanpa korban, setelah peringatan terlebih dahulu.

    Efek psikologis

    Penangkapan Maduro, kata Golriz, ikut mengguncang kalkulasi internal Iran — termasuk soal suksesi Khamenei. Berbeda dengan Venezuela, Iran tak punya oposisi kuat dalam struktur kekuasaan yang sangat terpusat.

    Bagi Reza Talebi, jurnalis Iran di pengasingan Turki, dampak terbesar justru psikologis. “Jika AS bisa menggulingkan rezim di belahan barat, mengapa tidak di tempat lain?” katanya.

    Ancaman eksternal ini, ironisnya, bisa menjadi alasan sempurna bagi pemerintah Iran untuk menekan protes lebih keras. Harapan pada “penyelamat dari luar” justru berisiko melemahkan gerakan sipil dari dalam. “Mengira tekanan Trump bertujuan membela rakyat Iran adalah hal naif,” ujar Talebi.

    Caracas telah jatuh. Di Teheran, jam berdetak lebih kencang.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video Trump: Banyak Warga Kuba Tewas Saat Lindungi Nicolas Maduro

    (ita/ita)

  • Janji Anwar Ibrahim untuk Upaya Antikorupsi Malaysia

    Janji Anwar Ibrahim untuk Upaya Antikorupsi Malaysia

    Jakarta –

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memulai tahun 2026 dengan serangkaian janji reformasi besar, termasuk komitmen memperketat pemberantasan korupsi. Janji itu disampaikan beberapa hari setelah mantan perdana menteri Najib Razak dijatuhi hukuman penjara tambahan dalam kasus korupsi terkait skandal 1MDB.

    Dalam pidato Tahun Baru, Anwar menyatakan pemerintah akan mengajukan sejumlah rancangan undang-undang ke parlemen. Di antaranya adalah pemisahan kewenangan jaksa agung dan penuntut umum, sebuah gagasan lama yang diharapkan dapat memperkuat independensi peradilan. Pemerintah juga berencana membentuk lembaga ombudsman serta mengesahkan undang-undang keterbukaan informasi publik.

    Anwar juga menghidupkan kembali janji kampanye lama untuk membatasi masa jabatan perdana menteri maksimal dua periode atau 10 tahun.

    Dorongan reformasi ini muncul saat kepercayaan publik terhadap pemerintahan persatuan yang dipimpin Anwar Ibrahim mulai diuji. Koalisi yang terbentuk pascapemilu tanpa pemenang jelas pada tahun 2022 itu, dihadapkan pada pertanyaan besar tentang sejauh mana ia mampu mendorong perubahan tanpa memicu perlawanan dari elite politik yang selama ini mengendalikan kekuasaan.

    UMNO peninggalan Najib masih berada di jantung kekuasaan

    Anwar Ibrahim, yang sejak dekade 1990-an dikenal sebagai tokoh oposisi, akhirnya menjabat sebagai perdana menteri sekitar tiga tahun lalu dengan memimpin kabinet pemerintahan persatuan. Saat itu, para rival politik tradisionalnya masih terguncang oleh skandal 1MDB, kasus penyelewengan miliaran dolar dari dana kekayaan negara Malaysia yang menyeret hingga lingkar kekuasaan tertinggi.

    Pada tahun 2018, kemarahan publik atas skandal 1MDB memicu kekalahan elektoral bersejarah bagi koalisi Barisan Nasional pimpinan Najib Razak serta partai United Malays National Organisation atau UMNO, yang telah berkuasa sejak Malaysia merdeka pada tahun 1957.

    Meski demikian, Anwar baru bisa merebut kekuasaan setelah bertahun-tahun perebutan kekuasaan politik dengan membentuk aliansi luas yang melibatkan para mantan lawan-lawannya, termasuk UMNO pimpinan Najib Razak.

    Bisakah Anwar berhadapan dengan sekutu politiknya?

    Namun, kelompok masyarakat sipil dan anggota parlemen oposisi memperingatkan adanya celah hukum dan lemahnya mekanisme pengawasan independen. Sejumlah kritikus menilai upaya pemberantasan korupsi masih kerap dipengaruhi kepentingan politik, terutama di parlemen, mengingat para sekutu Anwar juga memiliki persoalan hukum masing-masing.

    “Memang terjadi peningkatan jumlah kasus dan penyelidikan korupsi, tetapi sering kali hal itu dianggap sebagai implementasi selektif dalam konteks politik yang terpolarisasi,” kata Bridget Welsh, peneliti kehormatan di University of Nottingham Asia Research Institute Malaysia, kepada DW.

    Tuduhan nepotisme terhadap PM Anwar Ibrahim

    Upaya pemberantasan korupsi mendapat pukulan serius pada tahun 2023, ketika puluhan dakwaan korupsi terhadap Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dibatalkan. Keputusan tersebut meruntuhkan semangat para pendukung agenda antikorupsi.

    Zahid juga menjabat sebagai presiden United Malays National Organisation, partai yang sebelumnya dipimpin Najib Razak. Dukungan Zahid dinilai krusial untuk menjaga kelangsungan pemerintahan Anwar Ibrahim, sehingga memicu tudingan bahwa Anwar tidak memiliki ruang politik untuk membiarkan penyelidikan hukum menyentuh terlalu jauh mitra-mitra utamanya.

    Partai Keadilan Rakyat yang dipimpin Anwar juga tidak luput dari kontroversi. Anwar menghadapi tuduhan nepotisme setelah putrinya, Nurul Izzah Anwar, naik ke posisi senior di internal partai. Langkah tersebut memicu pengunduran diri dua menteri kabinet sebagai bentuk protes pada Mei tahun lalu.

    Pada Desember, mantan sekretaris politik senior Anwar, Shamsul Iskandar Mohd Akin, didakwa menerima suap untuk membantu pengurusan izin pertambangan di wilayah Kalimantan Utara Malaysia. Shamsul membantah tuduhan tersebut.

    Babak baru setelah vonis Najib

    Pemerintahan Anwar Ibrahim dinilai memiliki komitmen nyata untuk memberantas korupsi, tapi berbagai inisiatif tersebut kerap tertutupi oleh perkara hukum yang saling bertabrakan dan melibatkan pejabat terpilih. Penilaian ini disampaikan oleh Norhaslinda Jamaiudin, Kepala Departemen Ilmu Politik dan Studi Madani di International Islamic University Malaysia.

    Dalam beberapa bulan terakhir, posisi politik Anwar juga semakin rapuh. Koalisi Pakatan Harapan hanya berhasil memenangkan satu kursi dari seluruh daerah pemilihan yang diikuti di negara bagian Sabah pada akhir November, hasil yang dipandang sebagai kemunduran besar bagi kubu Anwar. Selain itu, polemik seputar nasib Najib Razak telah mengguncang soliditas koalisi pemerintah. Pada bulan lalu, Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh bahkan menyerukan agar partainya keluar dari koalisi dan berperan sebagai oposisi yang “bermartabat”.

    Meski demikian, akhir tahun 2025 membawa perkembangan yang dipandang pendukung reformasi antikorupsi sebagai peluang bagi Anwar untuk menepati janjinya. Pada 26 Desember, pengadilan menyatakan Najib bersalah atas tindak pidana pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam perkara 1MDB terbesar yang pernah dihadapinya, dengan nilai dana sekitar 700 juta dolar AS.

    Najib sebelumnya telah menjalani hukuman penjara atas vonis terkait skandal 1MDB. Namun, hukuman awalnya dipotong setengah melalui proses pengampunan kerajaan, sehingga ia sempat diperkirakan dapat bebas pada tahun 2028. Setelah itu, Najib mengajukan permohonan agar sisa hukumannya dijalani dalam bentuk tahanan rumah.

    Permohonan tersebut ditolak pengadilan Malaysia pada akhir Desember, menutup celah yang oleh banyak kritikus dipandang sebagai potensi jalan keluar bagi mantan perdana menteri itu. Dalam persidangan terbaru, majelis hakim menjatuhkan tambahan hukuman 15 tahun penjara serta denda dalam jumlah besar.

    Mencegah skandal 1MDB terulang

    Bagi banyak warga Malaysia, vonis terbaru Najib Razak menjadi pengingat bahwa sistem hukum masih mampu memberikan hasil, sekaligus sinyal bahwa era skandal 1MDB mungkin mulai mendekati akhir. Para aktivis menilai momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk membangun mekanisme pencegahan agar skandal serupa tidak terulang, bukan sekadar menghukum pelaku masa lalu.

    Sejumlah indikasi pengawasan tingkat tinggi juga mulai terlihat di luar kasus 1MDB. Pada akhir Desember, lembaga antikorupsi Malaysia menggeledah sejumlah perusahaan yang diduga terlibat praktik suap terkait proyek pengadaan militer. Sebelumnya, perwira tertinggi Angkatan Darat Malaysia juga telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya untuk kepentingan penyelidikan.

    Pada 5 Januari, Malaysian Anti-Corruption Commission mengumumkan telah membuka penyelidikan terhadap 26 perusahaan yang diduga terlibat dalam proses pengadaan proyek militer.

    “Bagi pemerintahan persatuan, ini merupakan peluang untuk mengambil langkah tegas melawan korupsi,” kata Jamaiudin.

    “Menurut saya, reformasi yang menyeluruh dan luas sangat diperlukan agar pemerintah saat ini dapat memulihkan kepercayaan publik yang telah lama terkikis,” ujarnya.

    Namun, para analis mengingatkan adanya risiko bahwa tanpa program yang jelas, agenda reformasi hanya akan berubah menjadi drama ruang sidang, tanpa dibarengi aturan baru yang mampu memastikan akuntabilitas seluruh pejabat negara.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    Lihat juga Video RI-Malaysia Sepakat Permudah Perdagangan Lintas Batas

    (ita/ita)

  • Kami Tak Dikendalikan Agen Asing

    Kami Tak Dikendalikan Agen Asing

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim bahwa otoritas sementara di Venezuela akan menyerahkan antara 30 hingga 50 juta barel minyak yang dikenai sanksi kepada AS.

    “Otoritas sementara di Venezuela akan menyerahkan antara 30 hingga 50 juta barel minyak berkualitas tinggi kepada Amerika Serikat,” kata Trump.

    “Minyak ini akan dijual dengan harga pasar, dan uangnya akan dikendalikan oleh saya, sebagai Presiden Amerika Serikat, untuk memastikan penggunaannya demi kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat,” tulis Trump melalui unggahan di media sosial.

    Trump tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana rencana tersebut akan dijalankan. Trump menyebut AS berencana mengambil alih industri minyak Venezuela dan melibatkan perusahaan minyak AS untuk menghidupkannya kembali. Namun, para ahli menilai upaya tersebut membutuhkan investasi besar untuk memulihkan infrastruktur energi Venezuela yang terpuruk.

    Venezuela resmi tetapkan pekan berkabung nasional

    Pemimpin sementara Venezuela, Delcy Rodrguez, mengumumkan pekan berkabung nasional untuk mengenang para prajurit militer yang tewas dalam serangan Amerika Serikat saat operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicols Maduro dan istrinya.

    “Saya memutuskan menetapkan tujuh hari masa berkabung untuk menghormati dan memuliakan para pemuda, perempuan, dan laki-laki yang telah mengorbankan nyawa mereka demi membela Venezuela dan Presiden Nicols Maduro,” kata Rodrguez dalam pidato yang disiarkan televisi nasional.

    Militer Venezuela menyatakan sedikitnya 24 perwira tewas dalam serangan tersebut. Sementara itu, pemerintah Kuba mengatakan 32 tentara Kuba juga menjadi korban dalam operasi yang sama.

    Rodrguez: Venezuela tidak dikendalikan kekuatan asing

    “Pemerintah Venezuela yang menjalankan negara ini, dan tidak ada pihak lain. Tidak ada agen asing yang mengendalikan Venezuela,” kata Rodrguez. Ia menambahkan, “Secara pribadi, kepada mereka yang mengancam saya, nasib saya tidak ditentukan oleh mereka, melainkan oleh Tuhan.”

    Pernyataan itu muncul setelah Trump mengatakan kepada NBC News pada Minggu (04/01) bahwa Amerika Serikat kini “mengendalikan” Venezuela, menyusul operasi militer AS yang menculik pemimpin Venezuela Nicols Maduro dan istrinya dalam sebuah penggerebekan pada Sabtu (03/01).

    Trump juga memperingatkan Rodrguez bahwa nasibnya bisa “lebih buruk” dari Maduro jika tidak bekerja sama. Dalam konferensi pers setelah penangkapan Maduro, Trump menyatakan AS akan “menjalankan” pemerintahan Venezuela dengan dukungan pejabat tinggi AS.

    Namun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio kemudian melunakkan pernyataan tersebut. Rubio mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat dalam pemerintahan Venezuela sehari-hari, melainkan menekan pemerintah baru negara itu melalui pengendalian ekspor minyak.

    PBB: Serangan AS ke Venezuela rusak prinsip dasar hukum internasional

    Melansir Reuters, kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyatakan intervensi Amerika Serikat di Venezuela merupakan pelanggaran hukum internasional dan membuat dunia menjadi semakin tidak aman. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa (06/01), menyusul operasi militer AS yang menggulingkan pemimpin Venezuela Nicols Maduro, yang kini menghadapi 4 dakwaan pidana di AS, termasuk soal tuduhan narkoterorisme.

    “Itu jelas merupakan operasi yang merusak prinsip mendasar hukum internasional, yakni bahwa negara tidak boleh mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara lain,” ujar Kantor HAM PBB.

    “Komunitas internasional perlu bersatu dan menyampaikan sikap dengan satu suara untuk menegaskan prinsip tersebut,” kata juru bicara utama Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani, kepada para wartawan.

    Ia menegaskan, intervensi militer tersebut justru merusak tatanan keamanan internasional dan membuat setiap negara menjadi kurang aman. “Ini mengirimkan sinyal bahwa pihak yang kuat dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan,” tambahnya.

    Menurutnya, nasib masa depan Venezuela harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Instabilitas dan intervensi militer berlebihan hanya akan membuat masa depan hak asasi manusia berada dalam situasi yang memburuk.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    (ita/ita)

  • Mahathir Mohamad Patah Tulang Pinggul, Tapi Tak Akan Dioperasi

    Mahathir Mohamad Patah Tulang Pinggul, Tapi Tak Akan Dioperasi

    Kuala Lumpur –

    Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, yang berusia 100 tahun mengalami patah tulang pinggul, setelah insiden jatuh di rumah karena usianya. Namun, Mahathir tidak akan menjalani operasi, yang dinilai “bukan opsi yang baik”.

    Mahathir mengalami sejumlah masalah kesehatan dalam beberapa tahun terakhir, dan sebelumnya dirawat di rumah sakit karena kelelahan setelah perayaan piknik untuk ulang tahunnya yang ke-100 pada Juli tahun lalu.

    Pada Selasa (6/1) kemarin, menurut ajudannya Sufi Yusoff, Mahathir dibawa dalam keadaan sadar dengan ambulans ke Institut Jantung Nasional di Kuala Lumpur, setelah jatuh di rumahnya.

    Dituturkan Sufi, seperti dilansir AFP, Rabu (7/1/2026), bahwa dokter memastikan adanya patah tulang di pinggul bagian kanan dan mantan PM itu diperkirakan akan tetap berada di rumah sakit “selama beberapa minggu ke depan untuk perawatan dan observasi”.

    Anak laki-laki Mahathir, Mukhriz, mengatakan pada Rabu (7/1) bahwa ayahnya terjatuh di dalam rumah setelah melakukan jalan ringan dilakukan setiap hari.

    “Terutama mengingat usianya yang kini telah mencapai 100 tahun… oleh karena itu, operasi bukanlah opsi yang baik,” tutur Mukhriz dalam sebuah video yang diunggah ke grup chat WhatsApp partai politiknya.

    “Oleh karena itu, kami telah disarankan oleh spesialis rumah sakit agar beliau menjalani proses rehabilitasi standar, yang akan memakan waktu,” ucapnya.

    “Tujuannya, tentu saja, adalah agar beliau kembali ke kondisi kesehatannya yang biasa dan dapat terus menjalankan tugasnya seperti yang telah beliau lakukan selama ini,” sebut Mukhriz dalam pernyataannya.

    Mukhriz juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang menyampaikan ucapan-ucapan baik dan doa, serta meminta agar privasi tetap dijaga.

    “Saya memohon kepada semua orang untuk memberikan Tun Mahathir ruang untuk beristirahat dan pulih sepenuhnya,” katanya.

    Putri Mahathir, dalam pernyataan yang dikutip kantor berita Bernama, mengatakan bahwa cedera ayahnya “serius tetapi tidak berbahaya”.

    “Ayah baik-baik saja, tetapi patah tulang pinggul selalu menyakitkan terlepas dari usia Anda. Pada usia 100 tahun, jatuh atau patah tulang apa pun akan terasa buruk… jadi butuh waktu untuk sembuh,” tuturnya.

    Lihat juga Video Mahathir Mohamad: Sekarang Saya Sudah Pulih

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Eks Gubernur Jepang Dituduh Pelecehan Seks, Kirim 1.000 Pesan Tak Senonoh

    Eks Gubernur Jepang Dituduh Pelecehan Seks, Kirim 1.000 Pesan Tak Senonoh

    Tokyo –

    Seorang mantan gubernur di Jepang dituduh melakukan pelecehan seksual. Dia diduga mengirimkan lebih dari 1.000 pesan teks yang tak senonoh kepada staf-stafnya saat dia masih menjabat.

    Tatsuji Sugimoto, yang berusia 63 tahun, seperti dilansir AFP, Rabu (7/1/2026), mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Prefektur Fukui bulan lalu, setelah rentetan tuduhan pelecehan seksual menjerat dirinya.

    Tuduhan-tuduhan yang muncul dari sistem whistleblower di Jepang, itu menyebut pelecehan seksual terjadi berulang kali.

    Menurut laporan investigasi kasus tersebut, yang dilihat AFP, dalam email dengan sekitar 6.000 pejabat dan wawancara tatap muka dengan 14 pejabat di antaranya, didapati bahwa “jumlah pesan teks yang menguatkan pelecehan seksual mencapai lebih dari 1.000 pesan teks”.

    Pesan-pesan teks itu, menurut laporan tersebut, mencakup pesan yang berbunyi “Saya tidak akan mengatakan apa pun tentang hubungan fisik” dan “Apakah Anda menyukai hal-hal seksual?”.

    Terdapat juga beberapa kasus dugaan kontak fisik seperti menyentuh paha atau bokong, menurut laporan investigasi tersebut.

    Kepada pengacaranya, Sugimoto telah membantah tuduhan tersebut.

    “Tampaknya Sugimoto terlibat dalam apa yang disebut meraba, dan tidak dapat dikesampingkan bahwa perilakunya dapat merupakan tindak pidana perbuatan tidak senonoh tanpa persetujuan,” demikian menurut laporan tersebut.

    Bahkan setelah meminta maaf kepada para korban, Sugimoto dalam beberapa kasus kembali mengirim pesan, yang menurut laporan itu, “juga dapat merupakan tindakan ilegal” yang melanggar undang-undang anti-penguntitan.

    “Bahkan dengan mempertimbangkan ungkapan penyesalan dan permintaan maaf Sugimoto kepada para korban… dan dia telah mengundurkan diri dari jabatan gubernur, kita tetap harus menyimpulkan bahwa Sugimoto memikul tanggung jawab yang besar,” kata laporan tersebut.

    Lihat juga Video: KKI Cabut STR Dokter Pelaku Pelecehan Seks di RSHS Bandung

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ketahuan Jadi Mata-mata Mossad Berujung Vonis Mati bagi Warga Iran

    Diancam AS, Iran Ingatkan Tak Akan Tinggal Diam!

    Jakarta –

    Panglima militer Iran memperingatkan bahwa Iran tidak akan tinggal diam dan membiarkan dirinya diancam oleh kekuatan luar. Hal ini disampaikan pada hari Rabu (7/1/2026), setelah Amerika Serikat dan Israel mendukung aksi-aksi protes anti-pemerintah yang tengah terjadi di Iran.

    “Republik Islam Iran menganggap peningkatan retorika permusuhan terhadap bangsa Iran sebagai ancaman dan tidak akan mentolerir kelanjutannya tanpa memberikan respons,” kata Jenderal Amir Hatami, menurut kantor berita Iran, Fars, dilansir AFP, Rabu (7/1/2026).

    Dalam beberapa hari terakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengancam akan campur tangan di Iran jika para demonstran terbunuh. Sementara Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah menyatakan dukungan untuk aksi-aksi protes tersebut.

    Dilaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat kekerasan yang menyertai gelombang protes di Iran pada Selasa (6/1) waktu setempat meningkat menjadi sedikitnya 35 orang. Data tersebut disampaikan oleh jejaring pegiat HAM Human Rights Activists News Agency (HRANA) di Amerika Serikat. Lembaga yang didirikan pelarian Iran itu juga melaporkan lebih dari 1.200 orang telah ditahan sejak demonstrasi berlangsung lebih dari sepekan.

    Menurut HRANA, dilansir media DW, korban tewas terdiri dari 29 pengunjuk rasa, empat anak-anak, serta dua anggota pasukan keamanan Iran. Aksi protes telah menjangkau lebih dari 250 kota, desa atau lokasi lain di 27 dari 31 provinsi di Iran. Informasi tersebut dihimpun dari jaringan aktivis di dalam negeri, yang dinilai akurat dalam melaporkan kerusuhan sebelumnya.

    Aparat keamanan dikabarkan menggunakan tindak kekerasan terutama terhadap demonstran di daerah pedesaan. Akibatnya, aksi protes kembali melanda kota-kota besar seperti Teheran, ibu kota Iran dan Mashhad.

    Sementara itu, kantor berita Iran Fars, yang dekat dengan Garda Revolusi, melaporkan sekitar 250 polisi dan 45 anggota pasukan sukarelawan Basij mengalami luka-luka selama aksi demonstrasi.

    Lihat juga Video Iran Naik Pitam, Kutuk Tindakan AS yang Tangkap Maduro

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • 7 Tentara AS Luka-luka dalam Operasi Militer di Venezuela

    7 Tentara AS Luka-luka dalam Operasi Militer di Venezuela

    Washington DC –

    Sedikitnya tujuh tentara Amerika Serikat (AS) mengalami luka-luka selama operasi militer di Venezuela, pada akhir pekan lalu untuk menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

    Informasi tersebut, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (7/1/2026), diungkapkan oleh laporan sejumlah media AS, termasuk Fox News, yang mengutip seorang pejabat pemerintahan AS, yang enggan disebut namanya.

    Disebutkan oleh sumber pejabat AS tersebut bahwa lima personel militer AS di antaranya telah kembali bertugas, sedangkan dua tentara lainnya masih dalam masa pemulihan.

    “Mereka menerima perawatan medis yang sangat baik dan sedang dalam proses pemulihan,” kata pejabat pemerintahan AS tersebut.

    “Fakta bahwa misi yang sangat kompleks dan melelahkan ini berhasil dilaksanakan dengan sedikit cedera merupakan bukti keahlian para prajurit gabungan kita,” sebutnya.

    Laporan Associated Press, yang juga mengutip seorang pejabat AS, menyebutkan bahwa luka-luka yang dialami tentara-tentara AS itu termasuk luka tembak dan luka akibat terkena serpihan peluru.

    Serangan militer AS itu diawali dengan gelombang serangan udara besar-besaran pada Sabtu (3/1) dini hari terhadap target-target di wilayah Venezuela bagian utara, termasuk sistem pertahanan udara dan infrastruktur komunikasi.

    Pada saat bersamaan, pasukan operasi khusus AS — Menteri Pertahanan (Menhan) Pete Hegseth mengungkap jumlahnya hampir mencapai 200 personel — menyebut ibu kota Caracas, dengan menggunakan helikopter-helikopter tempur, untuk menangkap Maduro dan istrinya di tempat persembunyian mereka.

    Maduro dan istrinya kemudian dibawa ke New York dan ditahan di penjara di kota terpadat AS tersebut. Keduanya diadili secara perdana di pengadilan Manhattan pada Senin (5/1) waktu setempat atas serentetan dakwaan pidana federal, termasuk tuduhan konspirasi narkoterorisme.

    Baik Maduro maupun istrinya sama-sama mengaku tidak bersalah atas dakwaan-dakwaan yang dijeratkan jaksa federal AS.

    Pemerintahan Trump menggambarkan operasi militer AS itu sebagai bagian dari penegakan Doktrin Monroe, dan penindakan terhadap dugaan perdagangan narkoba serta tindak korupsi, sekaligus secara eksplisit mengaitkannya dengan pengamanan pengaruh AS atas cadangan minyak Venezuela yang sangat besar.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • 6 Negara NATO Kompak Serukan Kedaulatan Greenland Dihormati

    6 Negara NATO Kompak Serukan Kedaulatan Greenland Dihormati

    Kopenhagen –

    Enam negara anggota Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) bergabung dengan Denmark dalam menyerukan agar kedaulatan Greenland dihormati. Seruan itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menegaskan keinginannya menguasai Greenland.

    Dalam pernyataan bersama, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (7/1/2026), enam negara anggota NATO, seperti Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris, bersama Denmark menyerukan penghormatan terhadap “kedaulatan, integritas teritorial, dan keutuhan perbatasan” Greenland.

    Greenland yang terletak di kawasan Arktik, merupakan wilayah otonomi Kerajaan Denmark.

    “Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland, yang berhak memutuskan hal-hal yang menyangkut soal Denmark dan Greenland,” kata pemimpin Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris dalam pernyataan bersama tersebut.

    Pernyataan bersama itu menguraikan bahwa keamanan Arktik tetap menjadi “prioritas utama bagi Eropa”.

    Ketujuh negara anggota NATO itu juga menegaskan kembali dalam pernyataannya bahwa banyak sekutu Eropa yang telah meningkatkan kehadiran, aktivitas, dan investasi mereka untuk menjaga keamanan wilayah tersebut.

    “Oleh karena itu, keamanan Arktik harus dicapai secara kolektif, bersama-sama dengan sekutu-sekutu NATO, termasuk Amerika Serikat, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB, yang mencakup kedaulatan, integritas teritorial, dan perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat. Ini adalah prinsip-prinsip universal, dan kami tidak akan berhenti membela prinsip-prinsip tersebut,” tegas para pemimpin negara-negara NATO tersebut.

    Ditekankan juga dalam pernyataan bersama itu bahwa AS merupakan “mitra penting dalam upaya ini, sebagai sekutu NATO dan melalui perjanjian pertahanan antara Kerajaan Denmark dan Amerika Serikat tahun 1951”.

    Dalam pernyataan terpisah, para Menteri Luar Negeri (Menlu) Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia mengatakan bahwa sebagai negara-negara Nordik, negara-negara Arktik, dan sekutu NATO, mereka secara kolektif berkomitmen untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan kerja sama di kawasan tersebut.

    “Kami semuanya telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pencegahan dan pertahanan di kawasan ini, termasuk melalui kemampuan, aktivitas, kehadiran, dan peningkatan kesadaran situasional yang baru,” kata para Menlu negara-negara Nordik tersebut.

    Trump telah berulang kali menyatakan keinginan untuk mengambil alih Greenland, wilayah otonomi di dalam Denmark. Dia bahkan tidak mengesampingkan kemungkinan melakukan hal tersebut dengan kekuatan militer.

    Pada Minggu (4/1), atau sehari setelah operasi militer AS di Venezuela yang bertujuan menangkap Presiden Nicolas Maduro, Trump memperbarui seruannya untuk mengambil alih Greenland, yang disebutnya demi kepentingan keamanan AS.

    Perdana Menteri (PM) Denmark, Mette Frederiksen, mendesak Trump untuk “menghentikan ancaman tersebut”. Beberapa negara Eropa, serta Uni Eropa, menyatakan dukungan kuat untuk Denmark dan Greenland, dengan menolak anggapan bahwa masa depan Greenland dapat ditentukan oleh kekuatan luar.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)