Category: Detik.com Internasional

  • Kami Tak Akan Minta Gencatan Senjata

    Kami Tak Akan Minta Gencatan Senjata

    Jakarta

    Hizbullah mengakui meluncurkan serangan roket ke Israel. Hizbullah mengatakan pihaknya menembakkan roket sebanyak empat kali.

    Dilansir Al Jazeera, Kamis (31/10/2024). Serangan roket itu juga menyerang pemukiman Liman dan Gasher Haziv dan Kota Kiryat Shmona, wilayah yang diduduki Israel. Serangan itu terjadi ketika pemimpin baru Hizbullah Naim Qassem bersumpah akan terus memerangi Israel sampai mereka ditawarkan persyaratan gencatan senjata.

    “Jika Israel memutuskan untuk menghentikan agresi, kami mengatakan bahwa kami menerimanya, namun sesuai dengan kondisi yang kami anggap sesuai,” kata Qassem dalam pidatonya.

    Namun, Naim menegaskan pihaknya tidak akan meminta gencatan senjata.

    “Kami tidak akan meminta gencatan senjata,” katanya.

    Sebelumnya, Hizbullah meluncurkan serangan roket ke Israel yang menyasar kamp pelatihan militer yang berlokasi di tenggara Tel Aviv.

    Dilansir AFP, Kamis (31/30/2024), Kelompok yang didukung Iran tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menargetkan sebuah kamp “untuk melatih unit-unit khusus di tenggara Tel Aviv dengan roket-roket canggih”.

    “Keluarlah dari tanah kami untuk mengurangi kerugian Anda. Jika Anda tetap tinggal, Anda akan membayar lebih dari yang pernah Anda bayarkan dalam hidup Anda,” kata Qassem dalam pidato yang direkam sebelumnya.

    (zap/taa)

  • Kami Tak Akan Minta Gencatan Senjata

    Sesumbar Israel Sebut Pemimpin Baru Hizbullah Tak Akan Lama

    Sesumbar Israel Qassem Tak Lama Pimpin Hizbullah

    Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, sesumbar bahwa Qassem ‘tidak akan lama’. Dia menganggap Qassem hanya sementara.

    “Itu pengangkatan sementara. Tidak akan lama,” tulis Gallant dalam sebuah postingan di media sosial X di samping foto Qassem, yang baru saja diumumkan oleh kelompok Hizbullah sebagai pemimpin mereka.

    Dilansir AFP, dalam postingan berbahasa Ibrani, Gallant juga menulis bahwa ‘hitungan mundur telah dimulai’.

    Gallant, yang mengunjungi komando utara militer Israel pada Selasa (29/10), mengatakan dia memperkirakan persenjataan roket Hizbullah sebagian besar telah hancur oleh serangan Israel. Dia mengklaim kekuatan roket Hizbullah tersisa 20 persen.

    “Saya memperkirakan kapasitas sisa proyektil dan roket (Hizbullah) berada di angka 20 persen, dan tidak lagi terorganisir sedemikian rupa sehingga dapat melepaskan tembakan,” katanya.

    Pada hari Selasa, sekitar 60 proyektil ditembakkan oleh Hizbullah ke Israel hingga pukul 15.00 waktu setempat. Dalam beberapa minggu terakhir, Hizbullah telah menembakkan antara 180 dan 200 roket selama beberapa hari.

    Militer Israel juga telah melakukan serangan udara yang intens terhadap berbagai gedung di Lebanon. Mereka mengklaim gedung yang diserang merupakan fasilitas produksi dan penyimpanan senjata Hizbullah.

    “Hal-hal ini menciptakan realitas yang berbeda di Lebanon dan juga di kawasan itu,” katanya.

    Para analis regional sebelumnya memperkirakan Hizbullah memiliki 150.000 roket sebelum mulai memerangi Israel di perbatasan utaranya pada Oktober tahun lalu. Serangan Hizbullah itu menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel.

    Mereka memiliki sejumlah rudal antipesawat, antitank, dan antikapal serta rudal balistik, yang mampu secara akurat mengenai target jauh di dalam wilayah Israel.

    (haf/haf)

  • Pemerintah Vs Eks Presiden Bikin Bolivia Memanas

    Pemerintah Vs Eks Presiden Bikin Bolivia Memanas

    Jakarta

    Situasi di Bolivia semakin memanas. Nyaris 30 orang terluka dalam bentrok antara polisi Bolivia dan pendukung mantan presiden Bolivia Evo Morales.

    Bentrokan itu terjadi pada Selasa (29/10) di kota Mairana, salah satu dari banyak tempat di mana para pengunjuk rasa telah memblokir jalan-jalan sejak 14 Oktober sebagai bentuk solidaritas dengan Morales, dengan harapan dapat mencegah penangkapannya.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (30/10), Menteri Kesehatan Bolivia Maria Rene Castro mengatakan, sebanyak 29 orang terluka, semuanya kecuali dua dari mereka adalah polisi.

    Kepala polisi wilayah Santa Cruz, yang meliputi Mairana, mengatakan kepada wartawan, bahwa polisi diserang oleh beberapa pengunjuk rasa.

    Morales, yang memerintah Bolivia dari tahun 2006 hingga 2019, sedang diselidiki atas tuduhan pemerkosaan, perdagangan manusia, dan penyelundupan atas dugaan hubungannya dengan seorang gadis berusia 15 tahun pada tahun 2015.

    Dia mengklaim tuduhan itu dibuat-buat untuk mencegahnya kembali berkuasa. Basis pendukungnya yang sebagian besar adalah penduduk asli, mengatakan bahwa Morales adalah korban persekusi hukum oleh Presiden Luis Arce, mantan sekutu yang telah menjadi rival politik.

    Baca halaman selanjutnya>>

  • Korut Tembak Rudal Balistik ke Laut Timur!

    Korut Tembak Rudal Balistik ke Laut Timur!

    Jakarta

    Korea Utara menembakkan rudal balistik tak dikenal ke perairan timur laut semenanjung Korea pada hari Kamis waktu setempat. Tembakan diluncurkan setelah pertemuan pimpinan pertahanan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) di Pentagon.

    Dilansir dari Yonhap, Kamis (31/10/2024), Militer Korsel tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai tembakan rudal Korut. Saat ini, analisis sedang dilakukan.

    Peluncuran itu terjadi beberapa jam setelah kepala pertahanan Korea Selatan dan Amerika Serikat mengutuk pengerahan pasukan Korea Utara ke Rusia di Pentagon.

    Korut terakhir kali menembakkan beberapa rudal balistik jarak pendek pada tanggal 18 September.

    Dilansir AFP, Kamis (31/10/2024), Pimpinan pertahanan AS dan Korea Selatan Korsel menyerukan agar Korut menarik pasukannya dari Rusia. AS menyebut sekitar 10.000 telah dikerahkan untuk melawan pasukan Ukraina.

    AS dan Korsel meyakini pengiriman pasukan Pyongyang ke medan tempur melawan pasukan Kyiv akan menimbulkan eskalasi signifikan sehingga memicu kekhawatiran internasional yang meluas.

    “Saya menyerukan kepada mereka untuk menarik pasukan mereka dari Rusia,” kata Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin di Pentagon. Hadir pula Menteri Pertahanan Korsel Kim Yong-hyun, di sampingnya.

    Sementara itu, Kim mengatakan dia yakin pengerahan pasukan Korea Utara “dapat mengakibatkan meningkatnya ancaman keamanan di semenanjung Korea.”

    (taa/taa)

  • Roket Hizbullah Hantam Pangkalan Militer Israel

    Roket Hizbullah Hantam Pangkalan Militer Israel

    Jakarta

    Hizbullah Lebanon meluncurkan serangan roket ke Israel. Serangan tersebut menyasar kamp pelatihan militer yang berlokasi di tenggara Tel Aviv.

    Dilansir AFP, Kamis (31/30/2024), Kelompok yang didukung Iran tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menargetkan sebuah kamp “untuk melatih unit-unit khusus di tenggara Tel Aviv dengan roket-roket canggih”.

    Pemimpin baru Hizbullah, Naim Qassem, sebelumnya pada hari Rabu waktu setempat memperingatkan Israel mereka akan membayar harga yang mahal jika pasukannya tetap berada di Lebanon. Ia juga menekankan bahwa kelompoknya siap untuk konflik yang berkepanjangan.

    “Keluarlah dari tanah kami untuk mengurangi kerugian Anda. Jika Anda tetap tinggal, Anda akan membayar lebih dari yang pernah Anda bayarkan dalam hidup Anda,” kata Qassem dalam pidato yang direkam sebelumnya.

    Pernyataan itu menegaskan bahwa Hizbullah dapat terus bertempur “selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan”.

    (taa/taa)

  • AS hingga Korsel Serukan Korut Tarik Pasukan dari Rusia

    AS hingga Korsel Serukan Korut Tarik Pasukan dari Rusia

    Jakarta

    Korea Utara (Korut) mengirimkan 10 ribuan pasukan Pyongyang ke medan tempur membantu Rusia melawan pasukan Ukraina. Merespons hal ini, Pimpinan pertahanan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) menyerukan agar Korut menarik pasukannya dari Rusia.

    Dilansir AFP, Kamis (31/10/2024), Rusia dan Korut telah memperdalam aliansi politik dan militer selama perang bergulir. Namun, mengirim pasukan Pyongyang ke medan tempur melawan pasukan Kyiv akan menimbulkan eskalasi signifikan sehingga memicu kekhawatiran internasional yang meluas.

    “Saya menyerukan kepada mereka untuk menarik pasukan mereka dari Rusia,” kata Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin di Pentagon. Hadir pula Menteri Pertahanan Korsel Kim Yong-hyun, di sampingnya.

    Austin mengatakan Amerika Serikat akan terus bekerja dengan sekutu dan mitra untuk mencegah Rusia menggunakan pasukan tersebut dalam pertempuran.

    Sementara itu, Kim mengatakan dia yakin pengerahan pasukan Korea Utara “dapat mengakibatkan meningkatnya ancaman keamanan di semenanjung Korea.”

    Hal tersebut lantaran “kemungkinan besar” Pyongyang akan meminta transfer teknologi dari Rusia untuk membantu program persenjataannya “termasuk senjata nuklir taktis, rudal balistik antarbenua, dan satelit pengintaian–sebagai imbalan atas pengerahan pasukannya,” katanya.

    Namun dia tidak mengumumkan perubahan pada kebijakan lama Seoul yang melarangnya menjual senjata ke zona konflik aktif termasuk Ukraina. Seperti diketahui, AS dan Ukraina sebelumnya meminta Korsel mempertimbangkan kebijakan tersebut.

    Pentagon mengatakan pada hari sebelumnya bahwa “sejumlah kecil” pasukan Korea Utara telah dikerahkan di wilayah Kursk Rusia, tempat pasukan Ukraina telah melakukan serangan darat sejak Agustus.

    Gedung Putih mengatakan bahwa pasukan Pyongyang akan menjadi “target militer yang sah” jika mereka berperang melawan Ukraina.

    Jika pasukan Korea Utara “bertempur bersama tentara Rusia dalam konflik ini dan menyerang tentara Ukraina, tentara Ukraina berhak untuk membela diri,” kata Austin.

    Mereka akan menjadi “pihak yang berperang bersama, dan Anda punya banyak alasan untuk percaya bahwa… mereka akan terbunuh dan terluka akibat pertempuran,” tambahnya.

    Pyongyang membantah telah mengirim pasukan ke Rusia, tetapi wakil menteri luar negerinya mengatakan bahwa jika pengerahan semacam itu terjadi, itu akan sejalan dengan norma-norma global.

    Korea Utara dan Rusia sama-sama dikenai sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pyongyang dijatuhkan sanksi atas program senjata nuklirnya, sementara Moskow atas perang Ukraina.

    Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son Hui berada di Moskow pada hari Rabu untuk mengadakan pembicaraan “strategis” dengan mitranya dari Rusia Sergei Lavrov, sementara Wang Yi selaku diplomat tertinggi untuk Tiongkok, sekutu diplomatik utama Pyongyang, tengah membahas krisis Ukraina dengan wakil menteri luar negeri Rusia di Beijing.

    (taa/taa)

  • Jepang Hadapi Ketidakpastian Politik Setelah Pemilu

    Jepang Hadapi Ketidakpastian Politik Setelah Pemilu

    Jakarta

    Setelah hasil pemilu Jepang menjadi jelas, Perdana Menteri (PM) Shigeru Ishiba mengatakan para pemilih telah memberikan “penilaian yang berat” kepada partainya. LDP kehilangan 65 kursi dan hanya memperoleh 191 kursi, jauh di bawah 233 kursi yang dibutuhkan untuk memperoleh mayoritas mutlak di parlemen. Mitra koalisinya, Komeito, kehilangan delapan dan hanya memperoleh 24 kursi.

    “Jelas bahwa para pemilih sangat frustrasi dan marah atas skandal politisi LDP yang mengumpulkan dana gelap dalam jumlah besar,” kata Hiromi Murakami, profesor ilmu politik di Temple University, Tokyo.

    Partai oposisi utama CDP menambah 50 kursi sehingga kini menguasai 148 kuri. Tapi LDP tetap menjadi fraksi terbesar di parlemen, sekalipun tanpa mayoritas mutlak. Kemerosotan LDP memang sudah diduga, karena banyak politisinya yang terlibat skandal.

    Puluhan politisi dan akuntan LDP terlibat dalam skandal yang mencuat tahun lalu dan melibatkan sekitar 600 juta yen (sekitar USD3,93 juta) dalam bentuk pendanaan politik yang tidak terdokumentasi, suap, dan pendapatan yang tidak dilaporkan. Masalah itu kemudian memaksa mantan Perdana Menteri Fumio Kishida mengundurkan diri.

    “Saya pikir itu merupakan faktor yang signifikan. LDP gagal memahami kedalaman perasaan orang-orang tentang masalah tersebut,” kata Hiromi Murakami.

    Dari 46 politisi yang terkait dengan skandal dana gelap itu, 28 orang kehilangan kursi mereka dalam pemilihan hari Minggu. Ishiba sekarang berjanji untuk melaksanakan “reformasi mendasar” di partainya dan untuk menangani korupsi.

    Oposisi bangkit

    Yoshihiko Noda, pemimpin CDP, punya ambisi besar. Dia mengatakan akan terus menekan LDP sampai menjadi partai minoritas. Dia juga menuntut agar setiap politisi yang terlibat dalam skandal tersebut untuk hadir di hadapan komite etik parlemen Jepang, Diet.

    Salah satu partai kecil ini adalah partai sayap kanan Sanseito, yang menentang vaksinasi COVID dan sekarang menuntut peningkatan tajam dalam anggaran pertahanan, larangan pernikahan sesama jenis, dan reformasi pendidikan untuk mempromosikan nilai-nilai tradisional Jepang.

    Partai-partai sayap kanan bermunculan

    Partai kecil lain adalah Partai Konservatif Jepang, yang baru dibentuk pada September 2023 dan sekarang berhasil merebut 3 kursi.

    Yoichi Shimada, pensiunan akademisi, memenangkan salah satu kursi dalam pemilu untuk Partai Konservatif. Dia mengatakan telah mengalihkan kesetiaan politiknya dari LDP karena partai itu telah menjadi terlalu “lemah”.

    “Setelah kematian tragis [mantan Perdana Menteri] Shinzo Abe, kesan saya adalah bahwa LDP telah menjadi lebih liberal,” katanya kepada DW.

    Yoichi Shimada mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan LDP dalam hampir segala hal, mulai dari mendorong pengembangan sumber energi hijau hingga cara sejarah diajarkan di sekolah-sekolah Jepang.

    “Salah satu alasan saya memutuskan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan ini adalah karena saya ingin membawa perubahan dalam suasana politik di Jepang dari sisi konservatif,” katanya.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Jadi Penengah, AS Upayakan Gencatan Senjata 60 Hari di Lebanon

    Jadi Penengah, AS Upayakan Gencatan Senjata 60 Hari di Lebanon

    Beirut

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) berusaha menengahi Israel dengan kelompok Hizbullah yang bermarkas di Lebanon ketika pertempuran antara kedua pihak terus berlanjut. Sebagai mediator, Washington sedang mengupayakan proposal untuk mengakhiri pertempuran, yang dimulai dengan gencatan senjata selama 60 hari di Lebanon.

    Upaya AS itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (30/10/2024), diungkapkan oleh dua sumber yang memahami upaya perundingan yang sedang berlangsung. Kedua sumber itu terdiri atas seseorang yang mendapat penjelasan soal perundingan itu dan seorang diplomat senior yang bertugas di Lebanon.

    Dituturkan kedua sumber itu kepada Reuters bahwa periode dua bulan itu, selama gencatan senjata berlangsung nantinya, akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan implementasi penuh Resolusi 1701 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) — yang diadopsi tahun 2006 untuk menjaga wilayah Lebanon bagian selatan bebas dari senjata yang bukan milik Angkatan Bersenjata Lebanon.

    Kedutaan Besar AS di Lebanon belum menanggapi laporan tersebut.

    Resolusi 1701 itu telah menjadi landasan perundingan untuk mengakhiri pertempuran antara Israel dan Hizbullah, yang meletus sejak tahun lalu bersamaan dengan perang yang berkecamuk di Jalur Gaza. Pertempuran di wilayah Lebanon bagian selatan itu meningkat secara dramatis selama lima pekan terakhir.

    Utusan kepresidenan AS, Amos Hochstein, yang sedang mengerjakan proposal terbaru itu, mengatakan kepada wartawan di Beirut pada awal bulan ini bahwa diperlukan mekanisme pelaksanaan yang lebih baik, karena baik Israel maupun Lebanon belum sepenuhnya menerapkan resolusi itu.

  • Subsidi Mobil Perusahaan di Jerman Hambat Adopsi EV

    Subsidi Mobil Perusahaan di Jerman Hambat Adopsi EV

    Jakarta

    Menelusuri distrik Bad Godesberg di Bonn, Jerman, akan terlihat banyak vila megah peninggalan awal abad ke-20. Jalanan juga dipenuhi dengan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, dengan daunnya yang berguguran di atas mobil-mobil yang terparkir di bawahnya. Dicat dengan warna hitam pekat, mobil-mobil ini adalah kendaraan berukuran besar dari produsen mobil ternama seperti Porsche, Mercedes, Audi, dan BMW.

    Bad Godesberg di Bonn, Jerman, adalah lingkungan tempat tinggal dari banyak karyawan yang berpenghasilan tinggi yang bekerja di perusahaan besar, seperti Deutsche Telekom dan Deutsche Post, di mana mereka mendapatkan fasilitas berupa mobil perusahaan, bermerek ternama seperti Porsche, Mercedes, Audi, dan BMW.

    Namun tidak lama lagi, kendaraan berbahan bakar bensin atau diesel akan mulai berkurang di distrik ini.

    Sejak tahun lalu, perusahaan Deutsche Telekom, yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara itu telah mengizinkan karyawannya untuk hanya mendaftarkan kendaraan listrik bertenaga baterai (BEV) sebagai mobil perusahaan yang baru.

    Mobil listrik untuk perusahaan di Jerman masih sedikit

    Mulai 2025, pembuat perangkat lunak Jerman, SAP, hanya akan mengizinkan mobil listrik dan hibrida sebagai mobil perusahaannya. Selain itu, perusahaan kimia BASF, juga hanya memiliki sekitar 320 BEV dari total hampir 1.600 mobil perusahaan.

    “Kami telah menetapkan batas Karbondioksiada (CO2) untuk semua pesanan mobil perusahaan,” kata BASF kepada DW dalam sebuah pernyataan. Itu berarti kendaraan dengan bahan bakar masih menjadi bagian dari armada perusahaan yang masih dapat dipesan.

    Sementara model mobil hibrida banyak dikritik oleh para karyawan, karena sebagian besar perusahaan hanya memberikan kompensasi untuk tagihan bahan bakar konvensional, tetapi tidak untuk biaya listrik pengisian daya.

    Sementara SAP telah mengatasi masalah itu dengan mengizinkan kartu pengisian untuk bahan bakarnya untuk digunakan baik mengisi bahan bakar maupun pengisian daya.

    Dampak iklim negatif yang bertahan lama

    Dua dari tiga mobil baru yang terdaftar di Jerman dibeli oleh badan usaha. Hampir setengahnya adalah mobil perusahaan yang dapat digunakan oleh karyawan untuk keperluan bisnis dan pribadi.

    Mobil-mobil tersebut biasanya hanya digunakan selama beberapa tahun dan kemudian dijual kembali ke pasar mobil bekas, di mana kendaraan itu akan terus memberikan dampak pada emisi keseluruhan selama bertahun-tahun.

    Menurut organisasi nirlaba Eropa yang mengadvokasi kendaraan berkelanjutan, Transport & Environment (T&E), mobil perusahaan menyumbang tiga perempat dari emisi yang dihasilkan oleh seluruh mobil baru.

    Selain itu. banyak perusahaan Jerman kini juga semakin memilih mobil berukuran besar, kata organisasi T&E, di mana satu dari tiga mobil baru yang terdaftar saat ini adalah model SUV, atau setidaknya kendaraan berukuran medium.

    Jerman masih mensubsidi mobil perusahaan yang menghasilkan polusi

    Meskipun pemerintah Jerman bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi hingga nol pada 2045, tetapi sejauh ini bidang bisnis belum banyak membuat kemajuan ke arah itu. Pada paruh pertama 2024, hanya ada sekitar 12% mobil perusahaan baru yang terdaftar di Jerman yang sepenuhnya bertenaga listrik .

    Menurut studi terbaru dari Environmental Resource Management (ERM) yang ditugaskan oleh T&E, pemerintah Jerman setiap tahunnya mensubsidi mobil berbahan bakar fosil yang dibeli perusahaan sebesar €13,7 miliar (sekitar Rp233,3 triliun).

    Studi ERM juga menunjukkan bahwa, diantara enam negara yang menjadi pasar mobil terbesar Eropa, Jerman menjadi negara kedua teratas dalam hal pemberian subsidi tersebut, di mana Italia menjadi urutan pertama yang memberikan subsidi swebesar €16 miliar (sekitar Rp272,4 triliun).

    Sementara, total dari enam negara teratas pemberi subsidi mobil berbahan bakar fosil, yang berbahaya bagi lingkungan itu, menghabiskan sekitar €42 miliar (sekitar Rp715 triliun) per tahun.

    Pada akhir tahun lalu, pemerintah Jerman juga telah menghentikan subsidi mobil listrik bagi masyarakat umum, di mana Menteri Transportasi Jerman Volker Wissing berpendapat, “menciptakan pasar secara permanen dengan subsidi bukanlah solusi.”

    Wissing juga mengatakan, pasar mobil listrik harus bisa bertahan secara mandiri. Pada saat bersamaan, ia justru menolak untuk menghentikan subsidi pada mobil perusahaan, baik mobil listrik maupun konvensional.

    Industri otomotif Jerman desak dukungan negara

    Lambatnya transisi armada perusahaan di Jerman ke kendaraan listrik telah membebani penjualan mobil listrik dari produsen-produsennya karena rendahnya permintaan, kata Susanne Goetz, seorang ahli dari T&E.

    “Merek-merek seperti Volkswagen (VW) dan BMW menghasilkan 70% penjualan mereka di Eropa tahun lalu di pasar mobil perusahaan, jadi potensinya sangat besar,” katanya kepada DW.

    Industri otomotif Jerman sendiri sangat mendukung transisi ke energi listrik. “Mobil perusahaan adalah dorongan besar bagi penyebaran kendaraan listrik yang ramah untuk lingkungan dan jalanan di Jerman,” kata Hildegard Mller, presiden Asosiasi Industri Otomotif Jerman (VDA).

    Namun, pandangan ini tampaknya belum sepenuhnya diadopsi oleh para pelaku bisnis, termasuk BMW. Menanggapi pertanyaan DW mengenai mobil perusahaannya, perusahaan itu mengatakan: “Saat ini kami tidak merasa perlu untuk mengintervensi pilihan kendaraan bagi para eksekutif kami.” Tidak mengherankan jika kurang dari sepertiga mobil perusahaan BMW sepenuhnya bertenaga listrik.

    Subsidi mobil perusahaan ini juga utamanya menguntungkan 10% populasi terkaya, kata World Wildlife Fund (WWF). Sebuah studi bersama dengan organisasi lingkungan hidup, peneliti menemukan bahwa mobil perusahaan digunakan oleh karyawan yang pendapatan tahunannya melebihi €80.000 (sekitar Rp1,4 miliar).

    Baru-baru ini, pemerintah Jerman mengeluarkan “Inisiatif Pertumbuhan”, di mana perusahaan ditawarkan penghapusan pajak yang lebih cepat jika berinvestasi pada BEV dan kendaraan bebas emisi lainnya.

    Kepala Departemen Iklim dan Energi WWF Jerman, Viviane Raddatz, menyarankan agar pemerintah mengenakan pajak pada kendaraan, berdasarkan emisi CO2 yang dihasilkan, di mana semakin kecil emisi, semakin kecil pula pajaknya.

    Langkah-langkah lain, seperti mempromosikan sepeda perusahaan atau tiket transportasi umum, juga dapat membantu mengurangi emisi, kata Raddatz kepada DW. Selain itu, pemberian subsidi untuk kendaraan listrik juga mampu mengatasi masalah keterbatasan lahan parkir di kota-kota besar di Jerman, tambahnya.

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Jerman

    (ita/ita)

  • Apa Itu UNRWA dan Mengapa Israel Melarangnya Beroperasi?

    Apa Itu UNRWA dan Mengapa Israel Melarangnya Beroperasi?

    Jakarta

    Israel didesak mempertimbangkan kembali keputusannya yang melarang Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di negara tersebut.

    Selama ini, UNRWA dianggap sebagai penopang hidup di Gaza di tengah krisis kemanusiaan yang kian mengerikan.

    Banyak negara, termasuk sekutu-sekutu utama Israel seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman telah menyatakan keprihatinan mendalam atas pelarangan tersebut.

    Keputusan Israel tersebut dinilai akan sangat berdampak terhadap kapasitas UNRWA yang selama ini sudah sangat terbatas untuk menyediakan layanan pokok bagi warga Gaza. Aturan ini juga akan membatasi kegiatan UNRWA di Tepi Barat.

    Rancangan Undang-Undang (RUU) soal larangan tersebut akan mulai berlaku dalam waktu tiga bulan.

    “Ini adalah kampanye terbaru yang mendiskreditkan UNRWA,” kata Komisaris Jenderal UNRWA, Phillipe Lazzarini.

    “Rancangan Undang-Undang ini hanya akan memperburuk penderitaan warga Palestina,” sambungnya.

    Apa itu UNRWA?

    Lembaga ini mengoperasikan sekolah, pelayanan sosial, pusat kesehatan hingga mendistribusikan bantuan makanan kepada pengungsi Palestina di Gaza dan wilayah lainnya.

    Kapan UNRWA didirikan?

    UNRWA didirikan pada 1949 untuk membantu para pengungsi Palestina dari perang tahun 1948 yang berujung pada didirikannya negara Israel.

    Sebanyak 750.000 orang Palestina terusir dari tanah mereka dalam peristiwa yang mereka sebut sebagai ‘Nakhba’ atau malapetaka.

    Lembaga ini mengatakan bahwa mereka telah berkontribusi terhadap “kesejahteraan dan pembangunan manusia dari empat generasi pengungsi Palestina”.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC BBC

    Siapa yang dilayani oleh UNRWA?

    Saat ini, sekitar 5,9 juta pengungsi Palestina memenuhi syarat untuk mendapat layanan UNRWA.

    Dari jumlah itu, ada lebih dari 1,5 juta orang yang tinggal di 58 kamp pengungsi yang terdaftar di UNRWA.

    Kamp-kamp tersebut tersebar di Yordania, Lebanon, Suriah, Jalur Gaza, hingga West Bank termasuk Yerusalem Timur.

    Lebih dari 871.000 pengungsi yang terdaftar tinggal di Tepi Barat, sekitar seperempat di antaranya di 19 kamp pengungsi.

    Kantor Pusat UNRWA berada di Amman dan Gaza. Lembaga ini juga memiliki kantor-kantor perwakilan di wilayah operasionalnya yakni Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur) dan Gaza.

    Baca juga:

    Apa yang dilakukan UNRWA di Gaza?

    Ada sekitar 1,4 juta pengungsi di Gaza dan delapan kamp pengungsian yang terdaftar di UNRWA.

    Sejak 7 Oktober 2023, sebagian besar dari warga Gaza yang berjumlah 2,3 juta orang telah melarikan diri ke wilayah selatan. Setidaknya satu juga orang Palestina kini tinggal di kamp UNRWA.

    Lembaga ini memiliki 13.000 staf dan menjadi Badan PBB terbesar di Gaza.

    UNRWA menjalankan fasilitas-fasilitas keseatan, pendidikan, termasuk pusat pelatihan guru dan hampir 300 sekolah dasar. Lembaga ini juga memproduksi buku-buku pelajaran untuk mendidik anak-anak muda Palestina.

    Getty ImagesSebuah sekolah yang dijalankan oleh UNRWA berubah menjadi kamp pengungsian di Gaza

    Apa yang telah terjadi sejak konflik Israel-Gaza?

    Lebih dari 42.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas sejak Israel melancarkan serangan udara dan menginvasi Gaza sebagai respons atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    UNRWA mengatakan setidaknya 231 stafnya di Gaza juga telah terbunuh.

    Menurut PBB, sekitar 1,9 juta orang Gaza (90% dari populasi) menjadi pengungsi di dalam wilayah itu. Banyak dari mereka telah berulang kali mengungsi, sampai 10 kali bahkan lebih.

    Sejak Israel memulai serangan militer baru di Gaza utara pada Oktober, kelompok-kelompok kemanusiaan mengatakan hampir tidak ada bantuan yang masuk ke wilayah tersebut.

    Data Israel sendiri menunjukkan bahwa pengiriman bantuan ke Gaza telah anjlok dibandingkan pada September.

    Sebelum serangan 7 Oktober, sebanyak 500 truk bantuan masuk ke Gaza setiap harinya. Namun dalam 10 hari pertama Oktober tahun ini, hanya 30 truk yang diizinkan masuk per hari, jumlah terendah yang tercatat sejak konflik.

    Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang didukung PBB mengatakan sekitar 1,84 juta orang mengalami tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi.

    Sebanyak 664.000 orang di antaranya mengalami kelaparan tingkat “darurat” dan hampir 133.000 menghadapi kelaparan tingkat “bencana” di Gaza.

    Bagaimana operasional UNRWA dibiayai?

    Sebagian besar operasional UNRWA dibiayai dari bantuan sukarela dan dana dari negara-negara donor.

    Donor terbesar lembaga ini adalah AS yang menyumbang US$422 juta (Rp6,6 triliun) pada tahun 2023. Jerman adalah donor terbesar kedua, menyumbang US$212,8 juta (Rp3,3 triliun).

    Kedua negara ini berkontirbusi pada sebagian besar pendanaan UNRWA yang jumlahnya mencapai US$1,46 miliar.

    Getty ImagesSekolah yang dikelola UNRWA rusak berat setelah terkena serangan Israel di Gaza

    Mengapa Israel melarang UNRWA?

    Israel menuduh UNRWA berkolusi dengan Hamas di Gaza.

    Selama beberapa dekade terakhir, Israel telah menentang lembaga ini. Namun ketegangan di antara keduanya mencapai puncaknya setelah peristiwa 7 Oktober, di mana Hamas menyerang Israel dan menewaskan 1.200 orang serta menyandera lebih dari 250 orang.

    Israel kemudian mengklaim bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan tersebut.

    PBB kemudian melakukan investigasi dan memberhentikan sembilan staf pada Agustus.

    Lembaga itu mengatakan bahwa mereka telah memeriksa referensi dan latar belakang semua stafnya secara rinci, bahkan berbagi daftar staf dengan Israel.

    Masalah itu sempat membuat negara-negara donor menangguhkan pendanaan terhadap UNRWA. Sebagian besar telah melanjutkan kembali donasinya, kecuali AS sebagai donor terbesar UNRWA.

    AS menyatakan tidak akan meneruskan bantuannya sampai UNRWA membuat “kemajuan yang nyata”.

    Apa respons PBB?

    Sekretaris Jenderal PBB Antnio Guterres telah memperingatkan bahwa pelarangan tersebut akan menimbulkan “konsekuensi yang sangat buruk” jika diberlakukan.

    Menurutnya, itu akan “merugikan upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina serta perdamaian dan keamanan di wilayah itu secara keseluruhan”.

    Direktur UNRWA William Deere mengaku tak yakin lembaganya punya rencana cadangan setelah Israel memutuskan melarang operasional mereka.

    “Kami adalah tulang punggung bantuan kemanusiaan [di Gaza],” katanya kepada BBC.

    Baca juga:

    Lihat Video ‘Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza Capai 43 Ribu’:

    (ita/ita)