Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Kapan, Siapa Kandidatnya dan Bagaimana Sistemnya?

    Kapan, Siapa Kandidatnya dan Bagaimana Sistemnya?

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) akan segera menggelar pemilihan umum (Pemilu). Pemilu ini adalah untuk menentukan siapa yang akan menjadi Presiden AS berikutnya. Pemilihan Presiden (Pilpres AS) ini diselenggarakan setiap empat tahun sekali.

    Berikut ini serba-serbi tentang Pemilu Amerika Serikat 2024:

    Kapan Pemilu di Amerika Serikat 2024?

    Tanggal pemungutan suara untuk Pemilu Amerika Serikat 2024 adalah pada Selasa, 5 November 2024 waktu setempat. Jutaan warga Amerika Serikat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara pada tanggal tersebut untuk memilih Presiden mereka berikutnya.

    Nantinya pemenang dalam Pemilu AS 2024 akan menjabat sebagai Presiden AS selama empat tahun di Gedung Putih, mulai Januari 2025. Mengutip dari Al Jazeera, di AS, warga negara harus memenuhi beberapa kriteria kelayakan yang sangat mendasar untuk dapat memilih, yaitu: Warga negara Amerika Serikat, penduduk negara bagian tempat mereka terdaftar untuk memberikan suara, dan sudah berusia 18 tahun atau lebih.

    Siapa Saja Kandidat yang Berpartisipasi?

    Mengutip dari BBC, pada awalnya ada 15 bakal calon Presiden AS, yakni 9 orang dari Partai Republik, 4 orang dari Partai Demokrat, dan 2 orang lainnya dari kubu independen. Namun dari 15 orang tersebut, pada akhirnya hanya tersisa 2 orang kandidat Presiden AS, yaitu Kamala Harris dan Donald Trump.

    Nama Kamala Harris sendiri muncul setelah Presiden Joe Biden mengumumkan pengunduran dirinya dalam persaingan pemilihan Presiden AS. Biden kemudian mendukung Harris untuk menggantikannya sebagai kandidat dari Partai Demokrat. Sementara di Partai Republik, mantan Presiden AS Donald Trump mengungguli pesaing terakhirnya, mantan Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley.

    Kamala Harris dan Donald Trump (Foto: BBC World)Bagaimana Mekanisme Pemilu Amerika?

    Cara memberikan suara dalam Pemilu AS yaitu warga negara AS akan mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih calon Presiden AS dan calon anggota Electoral College (lembaga pemilihan umum AS). Pada akhirnya, jumlah suara anggota Electoral College ini yang menentukan siapa pemenang untuk menjadi Presiden AS.

    Jumlah perwakilan anggota Electoral College untuk setiap negara bagian disesuaikan dengan total populasi di daerah tersebut. Secara keseluruhan, total anggota Electoral College adalah 538 orang. Seorang kandidat presiden harus mendapatkan suara terbanyak, yakni 270 suara atau lebih, untuk memenangkan pemilihan.

    Perlu diketahui, seperti dikutip dari Al Jazeera, bahwa Presiden AS tidak dipilih oleh suara populer nasional, atau jumlah total suara yang diterima setiap kandidat. Melainkan oleh suara terbanyak dari anggota lembaga pemilih atau Electoral College, yakni orang-orang yang akhirnya memberikan suara untuk presiden.

    Jadi untuk memenangkan Pilpres AS, seorang kandidat presiden harus memenangkan dukungan dari mayoritas pemilih. Para pemilih akhirnya memberikan suara mereka pada bulan Desember 2024, sekitar sebulan setelah pemilihan. Suara mereka kemudian disertifikasi oleh Kongres pada awal Januari 2025, ketika Presiden AS dikonfirmasi dan secara resmi menjabat.

    (wia/imk)

  • 200 Tentara Disandera, Eks Presiden Bolivia Kesal Pemerintah Tampik Dialog

    200 Tentara Disandera, Eks Presiden Bolivia Kesal Pemerintah Tampik Dialog

    La Paz –

    Suasana di Bolivia makin panas. Mantan Presiden Evo Morales menuduh pemerintah mengabaikan tawaran dialog terkait unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan para pendukungnya. Aksi protes sejak bulan lalu itu melibatkan pemblokiran jalanan dan penyanderaan sekitar 200 tentara Bolivia.

    Tuduhan itu, seperti dilansir AFP, Senin (4/11/2024), dilontarkan Morales pada Minggu (3/11) atau hari kedua dia melakukan aksi mogok makan, yang nekat dilakukannya demi menuntut pemerintah Bolivia bernegosiasi dengan dirinya.

    “Saya meminta dialog segera… dan tanggapan pemerintah adalah menangkap… kawan-kawan dan membawa mereka ke La Paz,” ucap Morales dalam wawancara singkat dengan AFP.

    Aksi protes yang digelar pendukung Morales sejak bulan lalu bertujuan mencegah penangkapan sang mantan presiden itu atas tuduhan pemerkosaan seorang remaja di bawah umur hingga hamil. Kubu Morales menyebut tuduhan itu direkayasa untuk menggagalkan kembalinya sang mantan presiden ke dunia politik.

    Data Kementerian Pembangunan Produktif menunjukkan bahwa setelah blokade jalanan selama 21 hari, kerugian diperkirakan mencapai US$ 2,1 miliar di berbagai sektor.

    Pada Jumat (1/11) lalu, menurut Kementerian Luar Negeri Bolivia, para pendukung Morales menyandera lebih dari 200 personel militer di Provinsi Chapare.

    Kementerian Pertahanan, dalam tanggapannya, “mengutuk keras pengambilalihan unit militer dengan senjata dan kekerasan”. Namun tidak disebutkan lebih lanjut soal nasib para tentara yang disandera tersebut.

  • Pendidikan-Pengalaman Kerja Migran, Termasuk Asal RI, Belum Tentu Diakui Australia

    Pendidikan-Pengalaman Kerja Migran, Termasuk Asal RI, Belum Tentu Diakui Australia

    Aliansi bernama Activate Australia Skills (AAS) merilis sebuah laporan yang menemukan kalau 44 persen migran pekerja terampil di Australia malah bekerja dengan upah rendah, atau melakukan pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan tertentu.

    Padahal dua pertiga dari mereka datang ke Australia lewat program pekerja terampil yang digagas oleh pemerintah Australia.

    Aliansi yang terdiri dari 50 kelompok bisnis dan serikat pekerja tersebut menemukan pengakuan keterampilan dii Australia seringkali dilakukan dengan lambat atau secara sembarangan oleh sejumlah badan industri.

    Akibatnya setengah juta migran terampil yang masuk ke Australia malah tidak mendapat pekerjaan di bidangnya, padahal pekerjaan mereka sangat dibutuhkan saat ini.

    Tak terkecuali migran terampil asal Indonesia.

    Indah Melindasari, salah satu agen imigrasi asal Indonesia yang berbasis di negara bagian Australia Barat mengatakan banyak kliennya, yang juga warga negara Indonesia, mengalami tantangan dalam pengakuan kualifikasi keterampilan dan kesulitan memasuki dunia kerja di Australia.

    “Banyak yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di Indonesia, namun ketika tiba di Australia kualifikasi mereka sering tidak diakui oleh institusi atau badan terkait di Australia,” kata Indah.

    Kepala eksekutif Settlement Services Australia, Violet Roumeliotis AM, menggagas sebuah kampanye agar pemerintah Australia mengambil alih proses pengakuan keterampilan.

    “Ada insinyur dan dokter yang mengemudikan kendaraan [sejenis Uber] atau bekerja menumpuk barang-barang,” katanya.

    “Ada perawat yang sudah bekerja selama bertahun-tahun di negara lain, tapi di Australia mereka bekerja sebagai pembersih, mereka bekerja di ritel atau perhotelan,” jelasnya.

    Kampanye baru ini didukung oleh para pengusaha seperti Allianz dan MercyCare, kelompok bisnis seperti Masterbuilders, Australian Council of Social Service, dan Australian Council of Trade Unions.

    Fisioterapi yang menjadi penyapu lantai

    Untuk bisa menemui fisioterapi, warga di Australia bisa menunggu berbulan-bulan. Alasannya karena Australia kekurangan tenaga fisioterapis.

    Tapi saat ada fisioterapi dengan pengalaman 10 tahun seperti Antonio Michell yang berasal dari Chile, ia malah bekerja sebagai pengemudi transportasi umum dan menyapu lantai.

    Setelah pindah ke Sydney pada tahun 2018, lulus dari beberapa ujian, serta mengeluarkan sekitar A$10.000 untuk biaya ujian dan biaya perjalanan, pria berusia 38 tahun tersebut masih menunggu Australia untuk mengakui kualifikasi keterampilannya.

    Padahal Australia saat ini sedang kekurangan tenaga fisioterapi, menurut lembaga Skills Priority List.

    “Saya sudah menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang di kawasan regional yang menunggu berbulan-bulan agar bisa bertemu dengan fisioterapi,” katanya kepada ABC.

    “Di saat yang sama, saya bekerja menyapu lantai di lokasi konstruksi bangunan.”

    “Perasaan tidak dianggap dari sudut pandang profesional cukup mengecewakan.”

    Biaya yang mahal dan waktu yang lama

    Antonio sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menabung hingga mencapai AU$7.585, yang ia butuhkan agar keahliannya diakui oleh lembaga Australian Physiotherapi Council.

    Bahkan untuk melakukannya, ia harus terbang ke Melbourne sebanyak tiga kali untuk mengikuti sejumlah penilaian dan ujian praktik.

    Meski ia sudah berpengalaman merawat 50.000 pasien di Chili, ia tetap dianggap sebagai pemula di Australia dengan kualifikasi seperti halnya lulusan baru dari perguruan tinggi.

    “Saya akan mulai di posisi tingkat pemula,” katanya.

    “Mungkin sudah terlambat bagi saya, setelah delapan tahun tidak bekerja sebagai dokter,” ujarnya.

    Keluhan sistem penyetaraan keterampilan yang mahal dan memakan waktu juga dituturkan Indah.

    Ia menyebut beberapa profesi seperti insinyur, akuntan, dan tenaga kesehatan, membutuhkan waktu yang relatif tak sebentar dalam menjalani assessment kualifikasi keterampilan dari badan yang diakui pemerintah Australia, seperti Engineers Australia atau Australian Nursing and Midwivery Accreditation Council (ANMAC).

    “Bisa memakan waktu berbulan-bulan, dengan biaya yang cukup besar, tapi tidak menjamin pengakuan kualifikasi,” kata Indah.

    Tata kelola nasional untuk pengakuan keterampilan

    Lembaga Australian Physiotherapy Council mempercepat beberapa negara yang menurut mereka memiliki standar pendidikan yang sama dengan Australia, seperti Inggris, Kanada, dan Afrika Selatan.

    Violet dari Settlement Services Australia, mengatakan aliansi Activate Australia Skills (AAS) ingin agar ada sistem tata kelola nasional untuk pengakuan keterampilan luar negeri.

    Seperti portal daring yang menjelaskan secara rinci pelatihan apa yang dibutuhkan, dan ombudsman yang mengawasi regulasi.

    Aliansi tersebut juga menginginkan sistem pinjaman untuk pendidikan, yang mirip dengan skema HECS untuk mahasiswa lokal di Australia, sehingga dapat membantu para migran membayar persyaratan pelatihan dan pendaftaran yang “sangat mahal”.

    “Kami memiliki pekerja yang sangat terampil di sini yang siap bekerja,” katanya.

    “Kami hanya perlu mengaktifkan kelompok tersebut dan mencocokkannya dengan kekurangan keterampilan, karena hal itu akan meningkatkan produktivitas.”

    Dalam bidang kesehatan, empat dari lima pekerjaan mengalami kekurangan dan hampir 200 klinik dokter umum tutup di Australia pada tahun lalu, kata laporan AAS.

    Semua jenis pekerjaan di bidang konstruksi mengalami kekurangan tenaga secara nasional, namun 18.400 migran di Australia dengan kualifikasi arsitektur dan bangunan kurang dimanfaatkan.

    Menteri Keterampilan Australia Andrew Giles mengatakan pemerintah sudah menyediakan AU$1,8 juta dalam anggaran terakhir untuk “menyederhanakan” proses penilaian keterampilan bagi pekerja konstruksi.

    Tapi fokus pemerintah Australia malah kebalikannya, yakni memberikan keterampilan kepada warga Australia untuk mengisi kekurangan.

    “Pemerintah PM Albanese ingin melihat lebih banyak warga Australia mengisi peran penting tersebut, itulah sebabnya kami bekerja sama dengan negara bagian dan teritori untuk meningkatkan sektor VET kami melalui National Skills Agreement dan untuk menghilangkan hambatan finansial untuk belajar melalui program Fee Free TAFE Program,” katanya.

    Diproduksi oleh ABC Indonesia dari laporan ABC News dengan laporan tambahan oleh Billy Adison.

  • Elon Musk Sebarkan Kebohongan soal Pemilu AS

    Elon Musk Sebarkan Kebohongan soal Pemilu AS

    Jakarta –

    Keterlibatan orang terkaya di dunia, Elon Musk, dalam politik Amerika Serikat (AS), menunjukkan bahwa seorang miliarder yang memiliki kendali atas media sosial dapat mempengaruhi opini publik yang kemudian berpotensi mempengaruhi pemilihan umum.

    “Sejak Elon Musk mengambil alih X, platform ini telah berubah menjadi neraka kebencian dan disinformasi – yang sebagian besar berasal dari Mr. Musk sendiri,” kata Imran Ahmed, Kepala Pusat Penanggulangan Kebencian Digital (CCDH), kepada DW.

    Tidak seperti kebanyakan miliarder teknologi dan donatur politik lainnya, keterlibatan politik Musk sangat terlihat dan semakin meningkat menjelang pemilihan Presiden AS pada 5 November 2024. Laporan CCDH baru-baru ini menemukan bahwa klaim Musk yang salah atau menyesatkan tentang pemilu AS telah ditonton sebanyak 1,2 miliar kali antara Januari dan Juli 2024 di platform media sosial X (sebelumnya Twitter), yang ia miliki.

    Peran Musk sebagai sumber misinformasi dan disinformasi tidak hanya terbatas pada unggahannya sendiri. Dia sering me-retweet atau terlibat dengan klaim dan teori konspirasi yang salah dan menyesatkan, yang kemudian membuat unggahan-unggahan tersebut memiliki jangkauan yang sangat luas.

    Berikut adalah tiga contoh bagaimana Musk menyebarkan klaim palsu menjelang pemilu AS.

    1: Narasi palsu tentang hak pilih para migran

    Klaim: Pada bulan Juli, Ketua DPR AS dari Partai Republik Mike Johnson mengatakan bahwa Partai Demokrat “ingin mengubah orang asing ilegal menjadi pemilih.” Musk me-retweet klaim ini, menambahkan bahwa “tujuannya selama ini adalah untuk mengimpor sebanyak mungkin pemilih ilegal,” menyiratkan bahwa para imigran dibawa masuk ke AS untuk mendukung Partai Demokrat. Unggahan tersebut telah dilihat lebih dari 45 juta kali.

    Cek fakta DW: Salah.

    “Non-warga negara, termasuk penduduk tetap yang sah, tidak dapat memberikan suara dalam pemilu federal, negara bagian, dan sebagian besar pemilu lokal,” menurut pernyataan di USA.gov, situs web resmi pemerintah AS.

    Hukum federal secara tegas melarang warga negara asing untuk memberikan suara dalam pemilihan Presiden AS.

    Musk juga menyatakan bahwa hanya dibutuhkan “kurang dari lima menit dan tanpa dokumentasi” dengan bantuan sebuah aplikasi untuk disetujui sebagai imigran ilegal dan diterbangkan ke AS dengan biaya dari para pembayar pajak Amerika. Musk mengunggah ulang sebuah video yang menuding bahwa dengan menggunakan aplikasi CBP One, orang asing dalam jumlah yang tidak terbatas dapat masuk ke AS. Aplikasi ini dikembangkan oleh badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS dan digunakan untuk menjadwalkan janji temu untuk pemrosesan suaka. Namun, hanya dengan mendaftar di aplikasi ini tidak menjamin Anda bisa masuk ke AS.

    Meski begitu, unggahan Musk telah dilihat hampir 20 juta kali dan dibagikan puluhan ribu kali.

    2: Mengunggah gambar palsu Kamala Harris

    Klaim: Pada awal September, Musk mengunggah sebuah gambar yang menunjukkan calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengenakan pakaian komunis berwarna merah dengan palu dan arit di topinya, dengan keterangan: “Kamala bersumpah untuk menjadi diktator komunis pada hari pertama. Bisakah Anda percaya dia memakai pakaian itu!?” Unggahan ini dengan cepat menjadi viral, mencapai lebih dari 80 juta tampilan.

    Cek fakta DW: Palsu.

    Ini bukan foto asli Harris. Foto tersebut dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI), seperti yang terlihat dari ketajaman gambar Harris dengan latar belakang yang kabur dan warna-warna yang sangat cerah. Alat pendeteksi gambar AI yang canggih seperti truemedia.org menemukan “bukti substansial manipulasi.”

    Sander van der Linden, seorang profesor di University of Cambridge di Inggris dan penulis “Foolproof: Mengapa Misinformasi Menginfeksi Pikiran Kita dan Bagaimana Membangun Kekebalan” mengatakan kepada DW bahwa informasi yang salah mengikis kualitas wacana demokratis, menurunkan kepercayaan pada proses dan hasil pemilu, dan bagi sebagian orang bahkan dapat mengubah cara mereka memilih.

    Dengan kekayaan bersih lebih dari $263 miliar atau setara Rp4,1 kuadriliun per November (menurut Forbes), Musk adalah orang terkaya di dunia, dan menjadikannya influencer yang unik. Dia punya lebih dari 200 juta pengikut di media sosial. Sebagai perbandingan, Taylor Swift memiliki lebih dari 500 juta pengikut.

    Sejak mengakuisisi Twitter dua tahun lalu dan mengubah namanya menjadi X, Musk telah melakukan berbagai hal seperti mengembalikan akun mantan Presiden Donald Trump, yang sempat ditangguhkan akibat unggahan kontroversial Trump setelah pemilihan presiden terakhir di tahun 2020, yang akhirnya ia kalah. Trump memiliki lebih dari 92 juta pengikut di X, dan kurang dari 8 juta pengikut di platform media sosialnya sendiri, Truth Social.

    3: Mempertanyakan proses pemilihan umum

    Musk telah memperkuat klaim bahwa ada sesuatu yang salah dengan daftar pemilih di negara bagian Michigan. Klaim awal – bahwa Michigan memiliki lebih banyak pemilih daripada penduduk yang memenuhi syarat untuk memilih – telah dibantah oleh Pusat Fakta Pemilu Michigan.

    Klaim: Musk menggandakan klaimnya pada pertengahan Oktober dan menuduh Sekretaris Negara Bagian Michigan Jocelyn Benson tidak jujur, dengan menulis, “Anda hanya berencana untuk menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat SETELAH pemilihan. Itu berarti ada lebih banyak orang yang terdaftar untuk memilih daripada jumlah pemilih yang memenuhi syarat.”

    Cek fakta DW: Menyesatkan.

    Berdasarkan hukum negara bagian dan federal di AS, pemilih hanya akan dihapus dari daftar pemilih setelah mereka menerima pemberitahuan bahwa pendaftaran mereka dapat dibatalkan dan dua siklus pemilu federal berikutnya telah berlalu tanpa ada tanggapan atau aktivitas pemungutan suara.

    “Michigan telah melakukan lebih banyak hal dalam lima tahun terakhir untuk meningkatkan akurasi daftar pemilih kami dibandingkan dengan dua dekade sebelumnya,” kata negara bagian tersebut di situs web informasi pemilihannya.

    “Sejak 2019, petugas pemilu telah membatalkan lebih dari 800.000 pendaftaran pemilih dan mengidentifikasi lebih dari 600.000 yang dijadwalkan untuk dibatalkan pada tahun 2025 dan 2027 setelah periode dua siklus pemilu federal yang diwajibkan secara hukum telah berlalu.”

    Apa yang memotivasi Musk?

    Musk dan Trump memiliki hubungan yang kompleks. Selama kampanye Trump tahun 2016, Musk secara terbuka mempertanyakan kelayakan Trump untuk menjabat. Trump kemudian menunjuk Musk sebagai dewan penasihatnya, peran yang akhirnya ditinggalkan Musk karena tak ada kesepakatan kebijakan.

    Van der Linden, dari University of Cambridge, berpendapat bahwa Musk yakin kemenangan Trump akan menjadi kepentingan terbaik bagi bisnisnya. Hal ini mungkin termasuk “kemungkinan lebih banyak kontrak dari NASA untuk SpaceX, lebih banyak kontrak federal untuk Starlink, dan kebebasan untuk menjalankan X sesuka hatinya tanpa pengawasan pemerintah terhadap perusahaan media sosial,” katanya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Geger Bentrokan di Kuil Hindu, PM Kanada Mengutuk Keras!

    Geger Bentrokan di Kuil Hindu, PM Kanada Mengutuk Keras!

    Ottawa –

    Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau mengutuk keras aksi bentrokan yang terjadi di sebuah kuil Hindu di dekat area Toronto pada Minggu (3/11) waktu setempat. Politisi setempat menyalahkan bentrokan itu pada para aktivis separatis Sikh yang ada di Kanada.

    Kepolisian di kota Brampton yang berjarak 50 kilometer sebelah barat laut Toronto, seperti dilansir AFP, Senin (4/11/2024), mengatakan para personelnya telah dikerahkan secara besar-besaran di luar Kuil Hindu Sabha Mandir untuk menjaga ketenangan selama unjuk rasa terjadi di sana.

    “Tindak kekerasan di Kuil Hindu Sabha Mandir di Brampton hari ini tidak dapat diterima. Setiap warga Kanada berhak menjalankan keyakinan mereka dengan bebas dan aman,” tulis Trudeau dalam pernyataan via media sosial X.

    Video yang beredar di medis sosial menunjukkan beberapa individu yang membawa bendera kuning Khalistan terlibat bentrok dengan kelompok saingannya, termasuk orang-orang yang membawa bendera India. Menurut video-video yang beredar, sempat terjadi baku hantam di lokasi.

    Namun juru bicara Kepolisian Daerah Peel mengatakan kepada AFP bahwa tidak ada penangkapan yang dilakukan terkait bentrokan tersebut. Pihak kepolisian juga menolak untuk menyalahkan pihak-pihak tertentu terkait bentrokan sarat kekerasan yang terjadi.

    Seorang anggota parlemen federal dan anggota Partai Liberal yang dipimpin Trudeau, Chandra Arya, menyalahkan insiden itu pada “Khalistani”, sebuah referensi untuk para pendukung gerakan separatis pinggiran untuk tanah air Sikh yang mengklaim kemerdekaan di negara bagian Punjab, India.

    Insiden ini terjadi saat hubungan antara Kanada dan India memburuk setelah Ottawa menuduh pemerintah New Delhi mendalangi pembunuhan Hardeep Singh Nijjar, seorang warga negara naturalisasi Kanada berusia 45 tahun di Vancouver tahun 2023 lalu. Nijjar juga merupakan aktivis Khalistani terkemuka.

  • Parah! Raja Spanyol Dilempari Telur-Lumpur Saat Kunjungi Korban Banjir

    Parah! Raja Spanyol Dilempari Telur-Lumpur Saat Kunjungi Korban Banjir

    Valencia –

    Raja Spanyol Felipe dan Ratu Letizia mendapatkan sambutan tidak baik saat mengunjungi wilayah Valencia yang terdampak parah banjir dahsyat, yang menewaskan lebih dari 200 orang. Dalam kunjungan itu, Raja Felipe dan Ratu Letizia dicemooh dan dilempari telur dan lumpur oleh warga yang marah.

    Seperti dilansir CNN, Senin (4/11/2024), Raja Felipe menghadapi teriakan “pembunuh” ketika dia mengunjungi area Paiporta, yang terdampak paling parah, di luar kota Valencia. Dia melakukan kunjungan itu dengan Perdana Menteri (PM) Pedro Sanchez dan Gubernur setempat Carlos Mazon.

    Kunjungan tersebut dilakukan saat penduduk setempat menuduh pemerintah lemah dalam merespons bencana tersebut.

    Para penduduk setempat mulai melontarkan caci-maki kepada Raja Felipe, Sanchez dan Mazon setelah mereka melakukan sesi foto-foto di lokasi. Kerumunan orang yang berkumpul di lokasi pun melonjak drastis saat para pengawal keamanan menggunakan payung untuk melindungi Raja Spanyol itu dari lemparan telur.

    Laporan Associated Press menyebut Raja Felipe juga dilempari lumpur oleh warga yang marah. Beberapa warga bahkan dilaporkan mengacungkan sekop dan tongkat dengan gestur mengancam ke udara.

    Para polisi dan pengawal keamanan berupaya keras melindungi Raja Felipe dan Ratu Letizia dalam insiden tersebut.

    Saat dikonfrontasi oleh salah satu warga, Raja Felipe tetap tenang dan menurunkan payungnya untuk mendengarkan keluh kesahnya. Situasi ini terjadi saat polisi-polisi yang mengawal sang Raja Spanyol berjuang keras mengendalikan massa yang berkumpul di lokasi.

    Lihat Video ‘Saksi Bisu Dahsyatnya Banjir Bandang Hantam Valencia Spanyol’:

    Saksikan juga Sosok: Oey Tjin Eng, Penjaga Budaya Cina Benteng

  • Iran Isyaratkan Respons Lebih Lunak Jika Israel Setuju Gencatan Senjata

    Iran Isyaratkan Respons Lebih Lunak Jika Israel Setuju Gencatan Senjata

    Teheran –

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan potensi gencatan senjata antara sekutu-sekutunya dan Israel “bisa mempengaruhi intensitas” respons Teheran terhadap serangan Israel baru-baru ini terhadap target-target militer Iran.

    “Jika mereka (Israel-red) mempertimbangkan kembali perilaku mereka, menerima gencatan senjata dan berhenti membantai orang-orang yang tertindas dan tidak bersalah di wilayah tersebut, hal ini dapat mempengaruhi intensitas dan jenis respons kami,” ucap Pezeshkian seperti dilansir AFP, Senin (4/11/2024).

    Dalam pernyataan seperti dikutip kantor berita IRNA, Pezeshkian menambahkan bahwa Iran “tidak akan membiarkan agresi apa pun terhadap kedaulatan dan keamanannya tidak ditanggap”.

    Pada 26 Oktober lalu, jet-jet tempur Israel melancarkan serangan udara terhadap target-target militer Iran. Tel Aviv menyebut serangan itu sebagai pembalasan atas serangan rudal Teheran pada 1 Oktober lalu.

    Sejak melancarkan serangan pada akhir bulan lalu, Israel telah memperingatkan Iran agar tidak membalas. Namun Teheran telah bersumpah untuk membalas serangan Tel Aviv tersebut.

    Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam pernyataan pada Sabtu (2/11), menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan “respons yang menghancurkan” terhadap Israel, serta sekutunya Amerika Serikat (AS), setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu.

    Khamenei merupakan sosok yang memegang keputusan akhir dalam semua urusan negara di Iran.

  • Bagaimana Nasib Gaza-Ukraina di Tangan Kamala Atau Trump?

    Bagaimana Nasib Gaza-Ukraina di Tangan Kamala Atau Trump?

    Jakarta –

    Ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden berkunjung secara mendadak ke Kyiv pada Februari 2023, sirene udara terdengar meraung-raung.

    Kedatangan Biden bertujuan untuk menunjukkan solidaritas untuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    “Saya merasakan sesuatu lebih kuat dari sebelumnya,” kata Biden.

    “Amerika adalah mercusuar bagi dunia.”

    Dunia kini menantikan siapa yang akan mengambil alih tampuk kepemimpinan di mercusuar itu. Rakyat AS akan menentukan pilihan mereka dalam pemilihan presiden yang digelar pekan depan.

    Akankah Kamala Harris meneruskan jejak Joe Biden? Harris pernah berkata bahwa di “masa-masa yang tidak menentu ini, AS tidak bisa mundur” dari perannya di kancah global.

    Atau akankah Donald Trump yang punya prinsip “Amerikanisme, bukan globalisme” yang akan memimpin?

    Kekuatan-kekuatan regional berjalan dengan caranya sendiri, rezim otokratis membentuk aliansi mereka sendiri.

    Lalu konflik di Gaza dan perang di Ukraina telah membuat peran Washington dipertanyakan.

    Bagaimanapun, AS adalah pemain penting karena kekuatan ekonomi dan militernya, serta perannya dalam banyak aliansi.

    Saya berbincang dengan sejumlah pengamat mengenai bagaimana Pemilu AS akan berdampak terhadap situasi global.

    Kekuatan militer

    “Saya tidak bisa menutup-nutupi peringatan ini,” kata mantan Wakil Sekretaris Jenderal NATO, Rose Gottemoeller.

    “Donald Trump adalah mimpi buruk bagi Eropa, dengan ancamannya untuk menarik diri dari NATO yang terus bergaung.”

    Nilai belanja pertahanan AS setara dua pertiga dari total anggaran militer 31 negara anggota NATO lainnya.

    Kalau dibandingkan dengan negara-negara di luar NATO, AS menghabiskan lebih banyak uang untuk militernya ketimbang 10 negara termasuk China dan Rusia.

    Trump dengan bangganya mengatakan bahwa dia bersikap keras untuk memaksa negara-negara NATO lainnya memenuhi target belanja mereka, setara 2% dari PDB mereka.

    Hanya 23 negara anggota NATO yang mencapai target itu pada 2024. Namun, pernyataan Trump yang tidak menentu masih terasa janggal.

    Gottemoeller yakin “NATO akan berada di tangan Washington yang baik” kalau Harris menang. Akan tetapi, dia juga memberi peringatan.

    “Dia akan siap untuk terus bekerja dengan NATO dan Uni Eropa demi meraih kemenangan di Ukraina, tapi dia tidak akan mundur untuk memberi tekanan [pengeluaran] terhadap Eropa”.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Meski demikian, pemerintahan Harris akan diimbangi dengan Senat atau DPR yang bisa saja dikuasai Partai Republik.

    Partai Republik akan cenderung untuk tidak mendukung perang di negara asing dibandingkan Partai Demokrat.

    Jadi ada semacam kekhawatiran bahwa siapa pun yang terpilih menjadi presiden, tekanan terhadap Ukraina akan meningkat untuk menemukan cara mengakhiri peran. Itu karena parlemen AS akan enggan menyetujui paket bantuan besar.

    Namun apa pun yang terjadi, Gottemoeller menyatakan tak yakin bahwa NATO akan bubar.

    “Eropa perlu melangkah maju untuk memimpin,” tuturnya.

    Pembawa perdamaian?

    Presiden AS berikutnya harus bekerja di tengah risiko terbesar terjadinya konfrontasi kekuatan-kekuatan besar global sejak era Perang Dingin.

    “AS tetap menjadi aktor internasional yang paling berpengaruh soal perdamaian dan keamanan”, kata Presiden dan CEO International Crisis Group, Comfort Ero.

    “Tapi kekuatan AS untuk membantu menyelesaikan konflik berkurang,” tambahnya.

    Perang semakin sulit diakhiri.

    “Konflik yang menimbulkan banyak korban jiwa menjadi semakin sulit diatasi, dengan persaingan kekuatan besar yang semakin cepat dan kekuatan menengah yang meningkat,” tutur Ero.

    Perang seperti di Ukraina melibatkan banyak kekuatan, sedangkan konflik seperti di Sudan mengadu aktor-aktor regional yang bersaing demi kepentingan masing-masing.

    Beberapa pihak lebih memilih berinvestasi dalam perang ketimbang perdamaian.

    Baca juga:

    Warga Palestina duduk di samping api unggun di reruntuhan rumah mereka yang hancur di Khan Younis (BBC)

    Selain itu, Ero berpendapat bahwa standar moral AS juga dipertanyakan.

    “Aktor-aktor global menyadari bahwa AS menerapkan satu standar moral atas tindakan Rusia di Ukraina, tapi juga menerapkan standar berbeda atas tindakan Israel di Gaza,” kata dia.

    “Perang di Sudan sangat mengerikan, tapi dianggap sebagai prioritas kedua,” sambung Ero.

    Kemenangan Harris “merepresentasikan keberlanjutan pemerintahan AS saat ini.”

    Sedangkan jika Trump yang menang, maka dia “mungkin akan memberi Israel keleluasaan yang lebih besar di Gaza dan di tempat lain”.

    Trump juga “mengisyaratkan bahwa dia bisa mencoba agar Ukraina dan Rusia dapat mencapai kesepakatan tanpa mengorbankan Kyiv”.

    Mengenai konflik di Timur Tengah, Harris telah berulang kali mengulangi dukungan tegas Biden soal “hak Israel untuk membela diri.”

    Namun, dia juga menekankan bahwa “pembunuhan warga Palestina yang tidak bersalah harus dihentikan.”

    Sementara itu, Trump juga menyatakan bahwa sudah waktunya untuk “kembali berdamai dan berhenti membunuh orang.”

    Namun di sisi lain, dia juga dilaporkan telah berkata kepada pemimpin Israel Benjamin Netanyahu untuk “melakukan apa yang harus Anda lakukan.”

    Trump menganggap dirinya sebagai pembawa perdamaian.

    “Saya akan mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, segera,” janjinya dalam sebuah wawancara dengan TV Al Arabiya milik Arab Saudi pada Minggu malam.

    Dia berjanji akan memperluas Perjanjian Abraham 2020.

    Perjanjian bilateral ini menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab, tapi juga dianggap telah mengesampingkan Palestina dan pada akhirnya berkontribusi pada krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini.

    Kamala Harris telah berjanji akan menjadi sekutu Ukraina (BBC)

    Mengenai Ukraina, Trump tidak pernah menyembunyikan kekagumannya terhadap sosok kuat seperti Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Dia telah menegaskan bahwa dia ingin mengakhiri perang di Ukraina, dan dengan itu mengakhiri dukungan militer dan keuangan AS yang besar.

    “Saya akan keluar. Kita harus keluar,” tegasnya dalam kampanye baru-baru ini.

    Sebaliknya, Harris mengatakan, “Saya bangga mendukung Ukraina. Saya akan terus mendukung Ukraina. Saya akan berusaha untuk memastikan Ukraina memenangkan perang ini.”

    Namun, Ero khawatir situasi global akan menjadi lebih buruk siapa pun yang terpilih.

    Bisnis dengan Beijing

    Ketika Trump mengusulkan tarif 60% untuk semua barang impor China, pakar terkemuka China Rana Mitter menyebutnya sebagai “guncangan terbesar bagi perekonomian global dalam beberapa pekan terakhir”.

    Membebankan biaya tinggi pada China dan mitra dagang lainnya telah menjadi salah satu ancaman Trump yang paling konsisten dalam upayanya mengutamakan kepentingan AS.

    Namun, Trump juga memuji hubungan pribadinya yang dia anggap kuat dengan Presiden Xi Jinping.

    Dia mengatakan kepada dewan redaksi Wall Street Journal bahwa dia tidak perlu menggunakan kekuatan militer jika Beijing bergerak untuk memblokade Taiwan karena dia yakin Jinping “menghormati saya dan dia tahu saya gila.”

    Trump dan Harris sama-sama cenderung bersikap agresif.

    Baca juga:

    Keduanya menganggap China punya tekad mengalahkan AS sebagai kekuatan yang paling berpengaruh di dunia.

    Tetapi menurut sejarawan asal Inggris, Mitter, ada sejumlah hal yang membedakan mereka.

    Hubungan AS-China di bawah Harris “kemungkinan akan berkembang secara linier dari posisi saat ini.”

    Kalau Trump yang menang, skenarionya akan lebih cair. Misalnya terkait Taiwan, Mitter menilai ada keraguan Trump soal apakah dia akan membela pulau yang jaraknya jauh dari AS.

    Sementara itu, para pemimpin China disebut meyakini bawa Harris dan Trump sama-sama akan bersikap keras.

    Sebagian kecil yang menyukai stabilitas lebih memilih Harris karena merasa lebih baik menghadapi “musuh yang sudah dikenali”.

    Sebagian kecil lainnya menganggap Trump sebagai pengusaha dengan segala ketidakpastian. Itu bisa jadi berarti akan terjadi tawar-menawar besar dengan China betapapun kecil kemungkinannya itu.

    Krisis iklim

    “Pemilu AS juga sangat penting bagi seluruh dunia karena krisis iklim dan alam yang mendesak,” kata Mary Robinson, mantan Presiden Irlandia sekaligus Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

    “Setiap fraksi derajat penting untuk mencegah dampak terburuk perubahan iklim dan mencegah badai dahsyat seperti Milton menjadi hal yang biasa terjadi di masa depan,” sambungnya.

    Namun, saat Badai Milton dan Helene menerjang, Trump justru mencemooh rencana dan kebijakan lingkungan menghadapi darurat iklim.

    Dia menyebutnya sebagai “salah satu penipuan terbesar sepanjang masa”.

    Peringatan suhu panas ekstrem di Death Valley, California (BBC)

    Banyak yang memperkirakan dia akan menarik diri dari perjanjian iklim Paris 2015 untuk memerangi perubahan iklim. Itu pernah dia lakukan pada masa jabatan pertamanya.

    Meski demikian, Robinson yakin Trump tidak akan bisa menghentikan komitmen yang menguat.

    “Dia tidak bisa menghentikan transisi energi AS dan mencabut subsidi hijau senilai miliaran dolar. Dia juga tidak bisa menghentikan gerakan iklim non-federal yang tak kenal lelah.”

    Dia juga mendesak Harris, yang masih belum menegaskan sikapnya untuk maju “menunjukkan kepemimpinan, memanfaatkan momentum beberapa tahun terakhir, dan memacu penghasil emisi utama lainnya untuk mempercepat langkah.”

    Kepemimpinan kemanusiaan

    “Hasil pemilu AS punya makna yang sangat penting karena pengaruh AS yang tidak tertandingi, bukan cuma lewat kekuatan militer dan ekonominya.”

    “Tapi juga potensinya untuk memimpin dengan otoritas moral di panggung global,” kata Martin Griffiths, seorang mediator konflik yang belakangan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat.

    Menurutnya, ada harapan yang lebih besar kalau Harris menang.

    Sementara terpilihnya Trump akan ditandai oleh “isolasionisme dan unilateralisme, tidak akan banyak membantu selain memperdalam ketidakstabilan global.”

    Namun, dia juga mengkritik pemerintahan Biden-Harris atas “keraguannya” menghadapi situasi yang memburuk di Timur Tengah.

    Para petinggi lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan telah berulang kali mengutuk serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober terhadap warga sipil Israel.

    Namun, mereka juga berulang kali meminta AS untuk berbuat lebih banyak untuk mengakhiri penderitaan mendalam warga sipil di Gaza dan juga di Lebanon.

    Sebuah papan reklame di Teheran menunjukkan presiden Iran dan pemimpin Garda Revolusi berada di seberang Biden dan Netanyahu (BBC)

    Biden dan pejabat-pejabat di pemerintahannya terus menyerukan agar lebih banyak bantuan mengalir ke Gaza. Ada kalanya itu memang berdampak.

    Akan tetapi, kritikus menilai bantuan dan tekanan semacam itu tidak pernah cukup.

    Beberapa bantuan militer penting dapat dipotong hingga setelah pemilihan umum AS.

    AS adalah donor tunggal terbesar PBB. Pada tahun 2022, AS memberikan bantuan sebesar US$18,1 miliar (sekitar Rp285,1 triliun).

    Namun pada masa jabatan pertama Trump, dia menghentikan pendanaan untuk beberapa badan PBB dan menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Donor lainnya pun bergegas mengisi kekosongan yang ditinggalkan AS, dan ini persis dengan apa yang diharapkan Trump.

    Walau demikian, Griffths tetap percaya bahwa Amerika adalah kekuatan yang sangat diperlukan.

    “Di masa konflik dan ketidakpastian global, dunia mendambakan AS untuk bangkit menghadapi tantangan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berprinsip.”

    “Kami menuntut lebih. Kami layak mendapatkan lebih. Dan kami berani berharap lebih,” tuturnya.

    Baca juga:

    (ita/ita)

  • Seberapa Parah Ekonomi Israel Terluka Akibat Serangan ke Gaza-Lebanon?

    Seberapa Parah Ekonomi Israel Terluka Akibat Serangan ke Gaza-Lebanon?

    Jakarta –

    Selama setahun terakhir, Israel telah mengerahkan ribuan serdadu ke Gaza dan Lebanon selatan, melancarkan ribuan serangan udara terhadap musuh-musuhnya, dan menghabiskan jutaan dolar dalam sistem pertahanan udara guna mencegat rudal dan pesawat nirawak ke wilayahnya.

    Pemerintah Israel memperkirakan bahwa perangnya melawan Hamas dan Hizbullah dapat menghabiskan biaya lebih dari US$60 miliar (Rp944 triliun).

    Aksi Israel tersebut telah berdampak serius pada ekonomi Israel.

    Seberapa banyak uang yang dihabiskan Israel?

    Getty ImagesMenteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan Israel telah menghabiskan lebih dari US$60 miliar (Rp944 triliun).

    Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan kepada Knesset alias parlemen Israel pada September 2024: “Kita berada dalam perang terpanjang dan termahal dalam sejarah Israel.”

    Dia menambahkan bahwa biaya aksi militer kemungkinan mencapai antara 200 miliar hingga 250 miliar shekel (antara Rp850 triliun hingga Rp1.070 triliun).

    Pengeboman Israel terhadap Lebanon dan serangan militer Israel ke wilayah selatan Lebanonditambah rudal yang diluncurkan untuk melawan serangan udara dari Iranakan terus meningkatkan biaya perang.

    Menurutnya, Israel harus menanggung 350 miliar shekel (Rp1.464 triliun) jika aksi tersebut terus berlanjut hingga 2025.

    Angka itu setara dengan sekitar seperenam dari pendapatan nasional tahunan Israelatau dikenal sebagai produk domestik bruto (PDB)yaitu 1,99 triliun shekel (Rp8.346 triliun).

    Bagaimana Israel mendanai aksi militernya?

    Getty ImagesObligasi pemerintah Israel semakin banyak dijual di Bursa Efek Tel Aviv dan bursa-bursa saham di seluruh dunia.

    Demi mendanai aksi militernya, Bank Israel telah meningkatkan penjualan obligasi pemerintah alias mengambil utang. Bank tersebut mencapai rekor ketika menjual obligasi senilai Rp95 triliun dalam satu kali penerbitan pada Maret 2024.

    Obligasi-obligasi tersebut dijual kepada masyarakat di Israel serta diaspora, yaitu orang Yahudi di luar Israel.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Data Bank Israel menunjukkan bahwa khalayak dunia semakin enggan membeli obligasi pemerintah Israel. Bank tersebut mengatakan hanya 8,4% surat utang yang disimpan di luar negeri. Jumlah itu lebih kecil jika dibandingkan dengan 14,4% pada September 2023sebelum pertikaian Israel dengan Hamas dimulai.

    “Hasilnya adalah suku bunga obligasi pemerintah telah naik, guna menarik pembeli asing,” kata Profesor Manuel Trajlenberg, seorang ekonom di Universitas Tel Aviv.

    “Ada peningkatan 1,5% dalam biaya pinjaman yang akan dibayar kembali oleh pemerintah,” tambahnya.

    Selain itu, tiga lembaga pemeringkat kredit internasional utama Moodys, Fitch, dan Standard and Poors telah menurunkan peringkat utang pemerintah Israel sejak awal Agustus 2024.

    Baca juga:

    Lembaga-lembaga tersebut tidak memangkas peringkat Israel karena mereka khawatir pemerintah Israel tidak akan mampu membayar kembali obligasi tersebut, kata Dr. Tomer Fadlon dari Institut Studi Keamanan Nasional yang berpusat di Tel Aviv.

    Keuangan publik Israel dalam kondisi yang sehat, ujarnya.

    Menurutnya: “Semua lembaga pemeringkat kredit mengatakan dalam laporan mereka bahwa mereka khawatir tentang kurangnya kepastian strategi fiskal [pajak dan pengeluaran] dari pemerintah untuk mengelola pengeluaran hingga tahun 2025.”

    Mantan Gubernur Bank Israel, Karnit Flug, mengatakan pemerintah kemungkinan bakal menaikkan pajak untuk mengurangi defisit pemerintah. (Getty Images)

    Profesor Karnit Flug, ekonom di Institut Demokrasi Israel dan mantan gubernur Bank Israel, mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan pemotongan anggaran sebesar 37 miliar shekel (Rp117 triliun) serta kenaikan pajak untuk mencoba menurunkan defisit anggaran pemerintah.

    “Namun”, katanya, “beberapa langkah yang direncanakan diperkirakan akan menghadapi perlawanan dari serikat buruh, dan dari beberapa anggota koalisi pemerintah.”

    Baca juga:

    Beberapa ekonom mendesak pemerintah untuk menerbitkan APBN tahun 2025 sekarang, dengan serangkaian langkah pasti penghematan untuk mengimbangi melonjaknya pengeluaran militer.

    “Tidak ada rencana prioritas pemotongan anggaran yang serius untuk mendanai perang,” kata Prof Esteban Klor dari Universitas Ibrani Yerusalem. “Tidak ada strategi ekonomi agar perang berjalan beriringan dengan strategi militer.”

    Apa dampak aksi militer terhadap ekonomi Israel?

    Ekonomi Israel tumbuh pesat hingga Oktober 2023, tetapi mengalami penurunan tajam setelah aksi militer. Sepanjang tahun itu, PDB per kapita menyusut 0,1%, menurut Bank Dunia.

    Bank Israel memperkirakan bahwa sepanjang 2024, ekonomi hanya akan tumbuh 0,5%. Ini adalah perkiraan yang lebih buruk daripada perkiraan yang dibuat Bank Israel pada bulan Juli, ketika memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2024 akan mencapai 1,5%.

    Baca juga:

    Selama setahun terakhir, banyak perusahaan di Israel kekurangan staf, yang telah membatasi ruang gerak bisnis mereka.

    Penyebabnya adalah Pasukan Pertahanan Israel memanggil lebih dari 360.000 tentara cadangan pada awal pertikaian dengan Hamas.

    Baru-baru ini IDF telah melepas banyak tentara cadangan, tetapi memanggil 15.000 tentara cadangan lainnya untuk operasi darat di Lebanon.

    Sektor konstruksi Israel terpukul karena pekerja bangunan asal Palestina dilarang memasuki negara tersebut. (Getty Images)

    Pemerintah Israel juga melarang sekitar 220.000 warga Palestina dari Gaza dan Tepi Barat masuk ke Israel untuk bekerja atas alasan keamanan.

    Kebijakan ini berdampak pada sektor konstruksi, yang dulunya mempekerjakan sekitar 80.000 warga Palestina. Puluhan ribu pekerja pengganti kini direkrut dari negara-negara seperti India, Sri Lanka, dan Uzbekistan.

    Prof Flug mengatakan bahwa setelah ekonomi Israel melambat akibat perang, ada “kemungkinan pemulihan yang kuat” setelah perang berakhir sebagian karena sektor teknologi tinggi Israel, yang kini menyumbang seperlima dari ekonomi negara itu.

    Namun, ia mengatakan: “fakta bahwa perang ini berlangsung jauh lebih lama daripada perang-perang sebelumnya, dan berdampak pada sebagian besar penduduk, mungkin membuat pemulihan menjadi lebih lemah dan lebih lama.”

    Lihat Video ‘Netanyahu Ancam Pukul Mundur Hizbullah dari Perbatasan Lebanon’:

    (ita/ita)

  • Wakil Panglima Garda Revolusi Iran Pastikan Balas Serangan Israel!

    Wakil Panglima Garda Revolusi Iran Pastikan Balas Serangan Israel!

    Teheran –

    Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran, Ali Fadavi, menegaskan negaranya “pasti” akan melancarkan serangan baru terhadap Israel. Penegasan ini disampaikan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan melakukan pembalasan yang keras.

    “Detailnya tidak bisa dibicarakan, tapi pasti akan dilaksanakan,” tegas Fadavi yang menjabat Wakil Panglima Garda Revolusi Iran dalam pernyataannya, seperti dikutip kantor berita ISNA dan dilansir Al Arabiya, Senin (4/11/2024).

    Kantor berita ISNA menyebut kemungkinan serangan balasan Iran diperkirakan akan diberi nama “Operasi Janji Jujur 3”, yang sejalan dengan serangan rudal sebelumnya terhadap Israel pada April dan Oktober lalu.

    Khamenei, dalam pernyataan pada Sabtu (2/11), menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan “respons yang menghancurkan” terhadap Israel, serta sekutunya Amerika Serikat (AS), setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober.

    Dalam serangan udara pada 26 Oktober lalu, jet-jet tempur Israel melancarkan serangan mematikan terhadap target-target militer Iran. Disebutkan oleh Tel Aviv bahwa serangannya itu membalas serangan rudal Teheran pada 1 Oktober lalu, yang melibatkan 200 rudal meskipun sebagian besar ditembak jatuh.

    Iran pada saat itu menyebut serangan rudalnya sebagai pembalasan atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah, juga kematian seorang komandan senior Garda Revolusi Iran.