Category: Detik.com Internasional

  • ‘Search Engine’ di Australia Akan Mengaburkan Gambar Porno

    ‘Search Engine’ di Australia Akan Mengaburkan Gambar Porno

    Anda sedang membaca rangkuman sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Edisi Jumat, 5 Desember 2025, dibuka dengan berita dari Australia.

    Konten porno hasil pencarian wajib dikaburkan

    Mesin pencari di Australia akan diwajibkan untuk mengaburkan hasil gambar pornografi untuk melindungi anak-anak yang sedang mencari informasi tentang perilaku menyakiti diri sendiri ke layanan kesehatan mental, tetapi tak sengaja terpapar hasil pencarian mereka dengan konten porno.

    Tahap pertama aturan ini akan mulai berlaku pada 27 Desember, dan berlaku untuk mesin pencari seperti Google dan Bing, serta toko aplikasi, layanan media sosial, layanan pornografi daring, dan layanan generatif AI.

    Sekitar satu dari tiga remaja Australia pertama kali terpapar pornografi sebelum usia 13 tahun dari konten yang ditemukan “secara tidak sengaja”, menurut penelitian yang dilakukan oleh eSafety pada tahun 2022.

    Sebuah survei terhadap lebih dari 1.000 warga Australia berusia 16 hingga 18 tahun menemukan penemuan daring ini “sering terjadi, tidak disengaja, tidak dapat dihindari, dan tidak diinginkan,” yang digambarkan oleh beberapa remaja sebagai sesuatu yang “mengganggu” dan “secara blak-blakan.”

    Pemimpin milisi Gaza anti-Hamas yang berafiliasi dengan Israel terbunuh

    Pemimpin milisi Gaza, Yasser Abu Shabab, yang kelompok anti-Hamasnya didukung oleh Israel, tewas akibat serangan di Gaza selatan.

    Beberapa media Israel, termasuk Radio Angkatan Darat, telah melaporkan kematian tersebut.

    Mereka mengatakan ia dibawa ke rumah sakit di Israel selatan untuk perawatan, sebelum meninggal karena luka-lukanya.

    Seorang juru bicara Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan ia telah melihat laporan tersebut, tetapi tidak bersedia berkomentar atau mengonfirmasi pembunuhan tersebut.

    Yasser bermarkas di wilayah Gaza yang dikuasai pasukan Israel, dekat Rafah, dan laporan menunjukkan bahwa ia tewas dalam “bentrokan internal.”

    Dua grup perempuan di Inggris larang transpuan bergabung

    Perempuan transgender tidak akan lagi diizinkan bergabung dengan dua kelompok terkemuka di Inggris untuk perempuan dan gadis remaja.

    Women’s Institute dan Girldcidentifiering mengumumkan perubahan tersebut dalam beberapa hari, dengan mempertimbangkan kesulitan keputusan masing-masing.

    April lalu, Mahkamah Agung memutuskan seorang perempuan adalah seseorang yang lahir secara biologis sebagai perempuan, sehingga mengecualikan transgender dari definisi hukum.

    Putusan ini terkait dengan apakah seorang perempuan trans dengan sertifikat pengakuan gender (GRC), sebuah dokumen formal yang memberikan pengakuan hukum atas jenis kelamin baru seseorang, dilindungi dari diskriminasi sebagai perempuan berdasarkan Undang-Undang Kesetaraan Inggris.

    Kedua kelompok tersebut menyatakan keputusan terbaru mereka dibuat berdasarkan nasihat hukum.

    Laporan Pentagon tentang penggunaan Signal pejabat AS

    Laporan itu menyatakan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dapat membahayakan pasukan Amerika saat ia menggunakan aplikasi Signal untuk membahas serangan militer di Yaman.

    Temuan dalam laporan setebal 84 halaman, yang dibuat oleh Kantor Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan, telah bocor dan dilaporkan secara luas sebelum dirilis secara resmi pada hari Kamis (04/12), waktu setempat.

    Inspektur jenderal menemukan penggunaan aplikasi pesan komersial dan perangkat pribadi Hegseth tidak sesuai dengan kebijakan departemen.

    Namun, laporan tersebut juga menyatakan bahwa “masalah yang timbul dari penggunaan Signal dan aplikasi pesan komersial lainnya merupakan masalah yang dihadapi [Departemen Pertahanan] secara luas.”

    Laporan tersebut menggambarkan informasi yang dikirim melalui aplikasi Signal sebagai “sensitif” dan “nonpublik”.

    Lihat juga Video Notifikasi Instagram Buat Remaja Australia Jelang Pembatasan Medsos

  • AS Akan Jual Ribuan Bom Senilai Rp 44 T ke Kanada

    AS Akan Jual Ribuan Bom Senilai Rp 44 T ke Kanada

    Washington DC

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyetujui penjualan bom senilai US$ 2,68 miliar (setara Rp 44,6 triliun) kepada Kanada. Kesepakatan ini dicapai saat Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney, sedang meningkatkan anggaran pertahanan secara drastis di tengah ketidakpastian hubungan dengan Washington.

    Departemen Luar Negeri AS, seperti dilansir AFP, Jumat (5/12/2025), mengumumkan persetujuan Washington untuk kesepakatan penjualan bom kepada Ottawa itu pada Kamis (4/12) waktu setempat.

    Disebutkan oleh Departemen Luar Negeri AS bahwa senjata serangan udara itu akan mencakup 3.414 unit bom BLU-111, masing-masing berbobot 226 kilogram, yang mampu menghantam formasi pasukan militer, dan mencakup 3.108 unit bom GBU-39 yang dirancang untuk menghantam target dengan akurat.

    Paket senjata untuk Kanada itu juga mencakup lebih dari 5.000 kit JDAM untuk mengubah bom tak berpemandu menjadi amunisi berpemandu.

    “Penjualan ini akan meningkatkan kemampuan pertahanan Kanada yang kredibel untuk mencegah agresi di kawasan, memastikan interoperabilitas dengan pasukan AS, dan memperkuat kemampuan Kanada untuk berkontribusi pada pertahanan benua bersama,” demikian pernyataan Departemen Luar Negeri dalam pemberitahuan soal penjualan senjata itu kepada Kongres AS.

    PM Carney mengatakan pada Agustus lalu bahwa Kanada pada tahun ini akan memenuhi target NATO untuk membelanjakan dua persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk pertahanan, beberapa tahun lebih cepat dari jadwal.

    Dia menyoroti meningkatnya ketidakpastian tentang peran AS, negara tetangga Kanada dan penjamin keamanan jangka panjang di bawah NATO, serta prospek agresi Rusia di kawasan Arktik.

    Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mempertanyakan kebijaksanaan NATO, menuduh sekutu-sekutu NATO terlalu bergantung pada AS sementara tidak memikul beban mereka sendiri.

    Trump sering meremehkan Kanada, terutama sebelum PM Carney menggantikan Justin Trudeau sebagai PM, dengan mengatakan bahwa Kanada seharusnya menjadi negara bagian ke-51 AS.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Sekolah Jerman Gagal Lindungi Anak dari Kejahatan Seksual?

    Sekolah Jerman Gagal Lindungi Anak dari Kejahatan Seksual?

    Jakarta

    Setidaknya satu anak di setiap kelas di Jerman artinya satu dari 25 hingga 30 anak pernah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru, staf sekolah lain selain pengajar, atau teman sekelas. Insiden-insiden itu kerap berdampak serius pada kehidupan dan karier mereka di masa mendatang. Demikian hasil studi yang dilakukan Komisi Independen untuk Penyelidikan Kekerasan Seksual pada Anak-anak. Kajian itu menunjukkan bahwa siswa yang mengalami kekerasan seksual di sekolah seringkali gagal mendapatkan perlindungan dari sistem sekolah itu sendiri.

    “Sering kali ada saksi yang lebih mementingkan solidaritas rekan kerja daripada perlindungan anak-anak, mengabaikan atau bahkan menutupi kekerasan demi menjaga reputasi sekolah,” jelas anggota komisi dalam konferensi pers, Rabu (04/12). “Kami menemukan bahwa korban mencari strategi sendiri untuk menghindari kekerasan, seperti bolos sekolah atau tinggal kelas.” Mengulang kelas bisa berarti mereka tidak lagi harus berada di kelas dengan guru yang menyalahgunakan mereka.

    Para penulis studi mengevaluasi 133 laporan dan kesaksian dari korban yang mengalami kekerasan seksual di sekolah di Jerman, termasuk bekas wilayah Jerman Timur, antara tahun 1949 hingga 2010. Hampir 80% korban adalah perempuan. Mayoritas besar pelaku adalah laki-laki, baik dalam kasus kekerasan oleh teman sebaya maupun oleh guru.

    Hampir 70% korban yang kasusnya dievaluasi dalam studi ini menduga bahwa orang lain di sekolah mengetahui adanya kekerasan seksual. “Tapi semua korban yang kami wawancarai mengatakan bahwa sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan bantuan dan dukungan yang kompeten,” kata Julia Gebrande, ketua komisi independen, kepada DW.

    Sekolah lebih mementingkan reputasi daripada keadilan

    Studi ini menyoroti satu kasus contoh dari tahun 1990-an: Seorang guru menerima keluhan dari siswi kelas enam tentang guru olahraga yang terus masuk ke ruang ganti mereka. Ketika ia memutuskan untuk menyelidiki, ia menyaksikan rekannya masuk ke ruang ganti siswi tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu.

    Saat ia melaporkan hal ini ke administrasi sekolah, ia diberitahu bahwa ia pasti salah, bahwa rekannya “tidak akan melakukan hal seperti itu,” dan bahwa ia “hanya terlalu sensitif soal masalah ini.” Ia juga dituduh telah “merusak reputasi sekolah.”

    Pelakunya tidak pernah diselidiki, dan guru yang melapor bahkan diminta untuk meminta maaf secara pribadi kepada pelaku.”Ini biasanya taktik pelaku kekerasan: Menampilkan diri sebagai sangat peduli dan siap membantu. Mereka membuat diri mereka tak tergantikan. Anda bahkan tidak akan menyangka bahwa rekan sekerja yang begitu menyenangkan bisa melakukan kekerasan,” tambah Gebrande.

    Di Sekolah Odenwaldschule ada ratusan kasus kekerasan

    Sebagai respons terhadap skandal ini, pemerintah Jerman pertama-tama membentuk Komisaris Federal Independen untuk Melawan Kekerasan Seksual pada Anak pada 2010. Komisi Independen untuk Penyelidikan Kekerasan Seksual pada Anak kemudian dibentuk pada tahun 2016.

    Studi yang dilakukan oleh Institut Pemuda Jerman, salah satu lembaga penelitian ilmu sosial terbesar di Eropa, pada kurun waktu 2023–2024 menemukan bahwa satu dari dua remaja dari 1.600 responden pernah mengalami kekerasan seksual dalam setahun terakhir.Namun, belum ada data empiris komprehensif tentang kekerasan seksual di sekolah, dan penyelidikan hanya dilakukan di dua sekolah negeri di Jerman.

    “Masih belum ada struktur yang memadai untuk menangani masalah ini di sekolah atau di otoritas pengawas sekolah,” kata Gebrande. “Itulah sebabnya kami ingin hal ini menjadi elemen kunci dalam pelatihan guru.”

    “Saya merasa diabaikan, rentan, dan tak berdaya”

    Masalah besar lainnya yang disoroti studi baru ini adalah banyak korban tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan apa yang dialami dan seringkali tidak menyadari bahwa yang mereka alami adalah kekerasan seksual.

    Dalam satu kasus dari tahun 1970-an, seorang perempuan bernama Julia menceritakan kepada komisi tentang hubungan seksual yang dijalin dengan guru seninya yang berusia 32 tahun selama beberapa tahun, saat ia berusia 13 tahun. Ketika jauh di kemudian hari ia membaca artikel surat kabar tentang kasus serupa, “saya baru menyadari bahwa apa yang terjadi pada saya adalah kekerasan seksual.”

    Dalam kasus lain dari tahun 1990-an, Lea, seorang perempuan trans yang saat itu masih hidup sebagai laki-laki, mengalami pelecehan verbal, fisik, dan seksual berulang kali oleh sekelompok anak laki-laki di kelas 10. Ia memberanikan diri bercerita pada guru yang dipercaya. Namun ia merasa malu dan tidak tahu bagaimana mendeskripsikan pelecehan yang dialami. Alih-alih mendapat dukungan, guru tersebut mengatakan bahwa masalah itu harus diselesaikan sendiri oleh anak-anak sendiri dan kata guru itu kepadanya waktu itu, situasi justru akan memburuk jika orang dewasa ikut campur.

    Ia diberi tahu bahwa sejumlah “perkelahian dan konflik” adalah hal normal pada usia itu—terutama di antara anak laki-laki. “Saya merasa terlantar, rentan, dan tak berdaya,” tutur Lea kepada komisi. Tidak ada konsekuensi bagi pelaku: “Perilaku mereka bahkan diperkuat oleh fakta bahwa tidak ada yang menghalangi mereka melakukan kekerasan.”

    Undang-Undang baru untuk melawan kekerasan seksual pada anak

    Undang-undang baru untuk menangani kekerasan seksual pada anak mulai berlaku pada Juli tahun ini. Berdasarkan undang-undang ini, akan dibentuk dewan penasihat dari para penyintas, serta dilakukan studi tahunan mengenai prevalensi kekerasan seksual pada anak usia 14–15 tahun mulai tahun 2026.

    Selain perubahan kelembagaan yang direncanakan, Gebrande berharap studi baru ini mendorong masyarakat untuk menyoroti kekerasan seksual pada anak di komunitas masing-masing, menengok kembali sejarah sekolah mereka sendiri, dan mendengarkan suara korban. “Menurut pengalaman kami, penyelidikan biasanya hanya dilakukan ketika korban memberi tekanan kepada institusi melalui media,” pungkasnya.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Pemimpin Kelompok Anti-Hamas Tewas dalam Bentrokan di Gaza

    Pemimpin Kelompok Anti-Hamas Tewas dalam Bentrokan di Gaza

    Gaza City

    Pemimpin milisi bersenjata Palestina, Yasser Abu Shabab, yang dikenal menentang kelompok Hamas, dilaporkan tewas di Jalur Gaza pada Kamis (4/12) waktu setempat. Semasa hidup, sosok Abu Shabab disebut-sebut bekerja sama dengan militer Israel dalam melawan Hamas.

    Kematiannya dinilai menjadi pukulan telak bagi upaya Israel untuk mendukung klan-klan Gaza dalam melawan kelompok Hamas.

    Kelompok Pasukan Populer Gaza, yang dipimpin Abu Shabab, seperti dilansir Reuters dan kantor berita Anadolu Agency, Jumat (5/12/2025), menyebut pemimpin mereka tewas saat memediasi perselisihan keluarga yang diwarnai bentrokan berdarah.

    Abu Shabab yang merupakan pemimpin suku Bedouin yang berbasis di Rafah, yang kini dikuasai Israel, selama ini memimpin kelompok anti-Hamas paling terkemuka dari beberapa kelompok kecil yang muncul di Jalur Gaza selama perang berkecamuk lebih dari dua tahun terakhir.

    Kematiannya dinilai akan menjadi dorongan bagi Hamas, yang telah melabelinya sebagai kolaborator Israel dan memerintahkan para petempurnya untuk membunuh atau menangkapnya.

    Dalam pernyataannya, kelompok Pasukan Populer Gaza menyebut Abu Shabab meninggal dunia akibat luka tembak ketika menengahi pertengkaran keluarga di Gaza. Mereka menepis laporan yang menyebut Hamas berada di balik pembunuhannya, sebagai laporan “menyesatkan”.

    Laporan kematian Abu Shabab sebenarnya pertama kali dilaporkan oleh media-media lokal Israel, termasuk televisi KAN, yang mengutip sejumlah sumber keamanan setempat. Menurut laporan KAN, Abu Shabab tewas dalam bentrokan antarsuku di Jalur Gaza.

    Televisi lokal Israel lainnya, i24, melaporkan bahwa Abu Shabab meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya saat menjalani perawatan medis di Pusat Medis Soroka, Israel bagian selatan.

    Amit Segal, seorang analis politik Israel untuk Channel 12, menyebut kematian Abu Shabab sebagai “perkembangan buruk bagi Israel” karena “Hamas memandangnya sebagai ancaman strategis terhadap kekuasaannya”.

    Pemerintah Israel sejauh ini menolak untuk berkomentar. Hamas juga belum memberikan tanggapannya.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, pada Juni lalu, mengakui bahwa Israel telah mempersenjatai klan anti-Hamas, meskipun Israel hanya mengumumkan sedikit rincian lainnya mengenai kebijakan tersebut sejak saat itu.

    Namun kelompok Abu Shabab menyangkal adanya dukungan dari Israel.

    Hamas sebelumnya menuduh kelompok Abu Shabab telah menjarah truk bantuan PBB selama perang Gaza berkecamuk. Tuduhan itu telah dibantah Abu Shabab yang mengklaim kelompoknya justru melindungi dan mengawal truk bantuan kemanusiaan.

    Kelompok Pasukan Populer Gaza, dalam pernyataannya, bersumpah akan melanjutkan jejak Abu Shabab dan “memerangi terorisme” di Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Gempar ‘Dokumen Damaskus’ Ungkap Kekejaman Rezim Assad

    Gempar ‘Dokumen Damaskus’ Ungkap Kekejaman Rezim Assad

    Jakarta

    Setelah kejatuhan diktatur Suriah Bashar al-Assad, muncul bukti baru berupa foto-foto yang menunjukkan kekejian tak manusiawi. Kumpulan data dengan lebih dari 70.000 foto itu diserahkan kepada Norddeutscher Rundfunk (NDR).

    Dokumen tersebut berasal dari seorang kolonel Suriah yang bekerja di Departemen Pengamanan Barang Bukti, Kepolisian Militer Damaskus. Saat pergolakan terjadi setahun yang lalu, dia berhasil membawa dan menyembunyikan hard disk berisi data dari brankas kantornya saat itu.

    Kumpulan data terbesar yang pernah dievaluasi

    Dokumen-dokumen tersebut diteliti bersama dengan jurnalis investigasi dari Westdeutscher Rundfunk (WDR), Süddeutsche Zeitung (SZ), Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ), dan banyak mitra media internasional lainnya. “Damascus Dossier” adalah kumpulan data terbesar yang pernah dievaluasi jurnalis. Beberapa media yang terlibat dalam penelitian ini adalah surat kabar “Le Monde”, “Washington Post”, “El Pais”, “Toronto Star”, dan banyak lainnya.

    Seperti dilaporkan oleh NDR, dokumen ini mendokumentasikan pelanggaran berat hak asasi manusia di penjara-penjara Suriah di bawah pemerintahan Assad. Gambar-gambar tersebut menunjukkan nasib 10.212 tahanan Suriah yang tewas, sebagian besar pria, tetapi juga wanita, anak di bawah umur, dan setidaknya satu bayi.

    Selain foto-foto tahanan yang tewas, dokumen rahasia, daftar anggota militer, dan surat kematian tahanan juga ada dalam kumpulan dokumen tersebut.

    Tanda kekurangan gizi dan kekerasan

    Dalam laporannya NDR menyebut data tersebut mengungkapkan bagaimana warga sipil Suriah dimata-matai, dipenjara, dan disiksa hingga kehilangan nyawa sebelum Assad digulingkan pada Desember 2024. Sebagian besar mayat dalam foto-foto tersebut menunjukkan tanda kurang gizi, banyak di antaranya korban kurus kering. Selain itu, terdapat juga bukti kekerasan parah yang dialami para korban. Para ahli yang diwawancarai NDR menginterpretasikan hal tersebut sebagai akibat dari penyiksaan sistematis.

    Penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit militer punya peran signifikan melakukan penindasan di Suriah. Dokter dari Rumah Sakit Militer Harasta di Damaskus menandatangani surat kematian tahanan dan hanya mencatatkan kejadian terminal seperti “henti jantung” tanpa penyebab kematian yang sebenarnya.

    Penyelidikan dilakukan Kejaksaan Agung Jerman

    Foto-foto dari Suriah ini penting bagi penyidik Jerman. Sejalan dengan prinsip hukum internasional, penjahat perang dapat dituntut di Jerman atas kejahatan yang dilakukan di Suriah.

    Data tersebut dapat diakses Jaksa Agung Federal, yang akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Jaksa Agung Federal saat ini melakukan puluhan penyelidikan dan telah memeriksa lebih dari 2000 saksi untuk penyelidikan struktur organisasi kriminal.

    “Foto-foto yang kami miliki tentang Suriah melengkapi kesaksian individu-individu,” kata Jaksa Agung Federal Jens Rommel kepada tim investigasi gabungan NDR, WDR, dan SZ. “Foto-foto tersebut memperlihatkan dengan jelas apa yang telah dialami oleh individu-individu tersebut, apa yang mereka alami kini dapat diobjektifkan,” ujar Rommel.

    Bashar al-Assad memerintah Suriah selama hampir seperempat abad. Pada 8 Desember 2024, Assad digulingkan pejuang milisi Islamis HTS dan sekutunya. Assad yang kini berada di bawah suaka Moskow, dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat serta kejahatan perang termasuk melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap oposisinya dan juga penggunaan gas beracun dalam perang saudara.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizki Nugraha


    (ita/ita)

  • Militer AS Tembak Lagi Kapal Diduga Penyelundup Narkoba, 4 Orang Tewas

    Militer AS Tembak Lagi Kapal Diduga Penyelundup Narkoba, 4 Orang Tewas

    Jakarta

    Militer Amerika Serikat (AS) kembali menyerang sebuah kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di Samuda Pasifik Timur. Empat orang tewas dalam peristiwa ini.

    “Serangan tersebut menargetkan kapal di perairan internasional yang dioperasikan oleh organisasi teroris yang telah ditetapkan,” kata Komando Militer AS sebagaimana dilansir AFP, Jumat (5/12/2025).

    Militer AS mengatakan penyerangan itu dilakukan setelah mereka mengonfirmasi barang bawaan kapal itu. Dia memastikan kapal itu mengedarkan narkoba.

    “Intelijen mengonfirmasi bahwa kapal tersebut membawa narkotika ilegal dan transit di sepanjang rute perdagangan narkoba yang diketahui di Pasifik Timur,” katanya.

    Awak kapal berjumlah empat orang. Keempatnya dinyatakan meninggal di lokasi.

    (zap/idn)

  • Satgas Baru AS di Timur Tengah Bakal Produksi Ratusan Ribu Drone Murah

    Satgas Baru AS di Timur Tengah Bakal Produksi Ratusan Ribu Drone Murah

    Jakarta

    Militer Amerika Serikat (AS) meluncurkan task force atau satuan tugas baru (satgas). Satgas itu akan dikerahkan ke Timur Tengah.

    Dilansir Al-Arabiya, Kamis (4/11/2025) pengerahan ini diumumkan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) pada hari Rabu (3/12) waktu setempat. Satuan tugas baru bernama Task Force Scorpion Strike (TFSS).

    Satgas ini dibentuk menyusul selang sehari setelah Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth meluncurkan rencana “drone dominance” senilai US$ 1 miliar dalam dua tahun. AS ingin memproduksi ratusan ribu drone murah untuk memperkuat keunggulan militernya dan menghadapi ancaman drone yang makin masif di medan perang modern.

    Langkah ini juga dilakukan setelah ratusan serangan di bawah pemerintahan mantan presiden AS Joe Biden oleh milisi dan kelompok yang didukung Iran, yang menargetkan pasukan AS di Irak, Suriah, dan wilayah lain di Timur Tengah.

    Serangan-serangan tersebut, yang setidaknya satu di antaranya menewaskan prajurit AS, menyoroti perlunya solusi drone defensif dan ofensif yang lebih cepat dan lebih adaptif.

    Langkah ini juga dilakukan setelah ratusan serangan di bawah pemerintahan mantan presiden AS Joe Biden oleh milisi dan kelompok yang didukung Iran, yang menargetkan pasukan AS di Irak, Suriah, dan wilayah lain di Timur Tengah.

    Serangan-serangan tersebut, yang setidaknya satu di antaranya menewaskan prajurit AS, menyoroti perlunya solusi drone defensif dan ofensif yang lebih cepat dan lebih adaptif.

    CENTCOM mengatakan TFSS dirancang untuk segera melengkapi pasukan AS dengan sistem drone canggih yang dirancang untuk melawan ancaman terkini dan yang muncul di medan perang.

    “Memperlengkapi prajurit terampil kita dengan kemampuan drone mutakhir lebih cepat menunjukkan inovasi dan kekuatan militer AS, yang akan mencegah pelaku kejahatan,” ujar Komandan CENTCOM, Laksamana Brad Cooper, dalam sebuah pernyataan.

    Bagian dari peluncuran ini, AS telah mengerahkan sistem serangan tempur nirawak berbiaya rendah, yang dikenal sebagai drone LUCAS. Platform ini menawarkan operasi otonom jarak jauh dan dapat diluncurkan melalui berbagai metode, termasuk ketapel, lepas landas dengan bantuan roket, dan sistem darat atau kendaraan bergerak.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Putin Sambangi PM Narendra Modi, Berunding Pertahanan dengan India

    Putin Sambangi PM Narendra Modi, Berunding Pertahanan dengan India

    Jakarta

    Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan PM India Narendra Modi di New Delhi, India. Keduanya berunding soal pertahanan hingga perdagangan.

    Dilansir AFP, Jumat (5/12/2025), keduanya bertemu di tengah tekanan berat yang diberikan Amerika Serikat kepada mereka. Tak menghiraukan tekanan tersebut, PM Narendra Mdi bahkan menyambut langsung Putin di bandara.

    Ia juga menyambut Putin dengan karpet merah dan pelukan. Selanjutnya keduanya, berkendara bersama dalam mobil yang sama.

    Putin, dalam kunjungan pertamanya ke India sejak perang Ukraina, didampingi oleh Menteri Pertahanannya, Andrei Belousov, dengan kemungkinan kesepakatan jet tempur dan sistem pertahanan udara yang diperkirakan akan dibahas.

    Dalam sebuah wawancara dengan India Today, Putin mengaku senang bisa berkunjung ke India. “Sangat senang bertemu dengan sahabat saya Modi,” imbuhnya.

    “Jangkauan kerja sama kami dengan India sangat luas,” lanjut dia dalam pernyataan yang diterjemahkan oleh penyiar tersebut.

    “Menantikan interaksi kita nanti malam dan besok,” ujar Modi dalam sebuah unggahan di X.

    Ia akan menjamu Putin dalam jamuan makan malam pribadi pada Kamis malam, dilanjutkan dengan pertemuan puncak pada Jumat.

    “Persahabatan India-Rusia telah teruji oleh waktu dan telah sangat bermanfaat bagi rakyat kami,” tambah Modi, sambil mengunggah foto mereka dari dalam mobil.

    Hubungan perdagangan diperkirakan akan menjadi sorotan utama karena India berada di tengah situasi diplomatik yang sulit — bergantung pada impor minyak strategis Rusia sambil berusaha untuk tidak memprovokasi Presiden AS Donald Trump selama negosiasi tarif yang sedang berlangsung.

    (maa/maa)

  • Tuntutan 15 Tahun Bui bagi Eks Ibu Negara Korsel

    Tuntutan 15 Tahun Bui bagi Eks Ibu Negara Korsel

    Jakarta

    Mantan Ibu Negara Korea Selatan (Korsel) Kim Keon Hee dituntut hukuman penjara. Kim Keon Hee dituntut 15 tahun penjara.

    Dirangkum detikcom, Kamis (4/12/2025), jaksa Korsel meyakini Kim Keon Hee bersalah. Jaksa menyebut Kim Keon Hee terlibat dugaan penipuan saham dan korupsi.

    Kim, istri mantan presiden Yoon Suk Yeol, ditangkap pada bulan Agustus lalu dan sedang diselidiki atas dugaan skema manipulasi saham, dan karena menerima hadiah dari organisasi keagamaan, Gereja Unifikasi, yang secara luas dianggap sebagai aliran sesat.

    Perempuan itu juga dituduh ikut campur dalam pemilihan parlemen.

    Kejaksaan Korsel mengatakan bahwa perempuan berusia 53 tahun itu telah “berdiri di atas hukum” dan berkolusi dengan Gereja Unifikasi untuk “(merusak) pemisahan agama dan negara yang diamanatkan oleh konstitusi”.

    “Ini menghancurkan keadilan pemilu dan sistem demokrasi perwakilan yang menjadi fondasi pemerintahan nasional,” kata kejaksaan, dilansir kantor berita AFP.

    Kejaksaan meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda dua miliar won (sekitar Rp 22,7 miliar).

    Dalam kesaksian terbarunya, Kim mengatakan tuduhan itu “sangat tidak adil”.

    “Namun, ketika saya mempertimbangkan peran dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya, tampak jelas bahwa saya telah membuat banyak kesalahan,” kata Kim.

    Meskipun ada “ruang untuk membantah” tuduhan tersebut, “Saya dengan tulus meminta maaf atas ketidaksopanan yang telah saya timbulkan kepada publik,” tambahnya.

    Persidangan Kim pada Rabu (3/12) tersebut berlangsung setahun setelah suaminya, Yoon, mengumumkan darurat militer, dalam upaya yang gagal untuk menangguhkan pemerintahan sipil. Pengumuman darurat militer yang singkat itu telah menjerumuskan Korea Selatan ke dalam kekacauan politik.

    Yoon ditangkap awal tahun ini atas tuduhan pemberontakan, yang dibantahnya. Ini menandai pertama kalinya seorang mantan presiden dan ibu negara Korea Selatan ditahan.

    Pengadilan dijadwalkan untuk menjatuhkan hukuman kepada Kim pada 28 Januari tahun depan.

    Tonton juga video “Penampilan Eks Ibu Negara Korsel di Sidang Korupsi Perdana”

    Halaman 2 dari 3

    (whn/maa)

  • Xi Jinping Umumkan China Akan Beri Bantuan Rp 1 T untuk Palestina

    Xi Jinping Umumkan China Akan Beri Bantuan Rp 1 T untuk Palestina

    Jakarta

    Presiden China Xi Jinping mengumumkan bahwa pemerintahnya akan memberikan bantuan sebesar US$100 juta (sekitar Rp 1,6 triliun) kepada Palestina untuk membantu meringankan krisis kemanusiaan di Gaza dan mendukung upaya pembangunan kembali.

    Hal tersebut disampaikan Xi saat berbicara dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah pertemuan mereka di Beijing, ibu kota China pada Kamis (4/12), dilansir kantor berita AFP, Kamis (4/12/2025).

    Xi pun menyerukan pembangunan kepercayaan politik yang lebih besar dengan Prancis, dengan menunjukkan dukungan satu sama lain sekaligus menunjukkan “kemandirian” masing-masing pihak.

    “Apa pun perubahan lingkungan eksternal, kedua belah pihak sebagai kekuatan besar harus selalu menunjukkan kemandirian dan visi strategis, menunjukkan saling pengertian dan saling mendukung dalam hal-hal inti dan isu-isu penting yang krusial,” ujarnya.

    “China dan Prancis harus menunjukkan rasa tanggung jawab mereka, mengibarkan panji multilateralisme … dan berdiri teguh di sisi sejarah yang benar,” imbuh pemimpin China tersebut.

    Macron bertemu dengan Xi pada Kamis pagi waktu setempat sebagai bagian dari kunjungan kenegaraan selama tiga hari yang berfokus pada perdagangan dan diplomasi.

    Pemimpin Prancis tersebut berupaya melibatkan Beijing dalam menekan Rusia untuk melakukan gencatan senjata dengan Ukraina, setelah serangkaian diplomasi baru-baru ini terkait rencana perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat.

    “Kita menghadapi risiko disintegrasi tatanan internasional yang telah membawa perdamaian bagi dunia selama beberapa dekade, dan dalam konteks ini, dialog antara China dan Prancis menjadi lebih penting dari sebelumnya,” ujar Macron, Kamis (4/12).

    “Saya berharap China akan bergabung dalam seruan kami, upaya kami untuk mencapai, sesegera mungkin, setidaknya gencatan senjata dalam bentuk moratorium serangan yang menargetkan infrastruktur penting,” katanya.

    Tonton juga video “Xi Jinping Beri Lampu Hijau Konser K-Pop di China”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)