Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Partai AfD Dituduh Kerap Hina Anggota Parlemen Perempuan Jerman

    Partai AfD Dituduh Kerap Hina Anggota Parlemen Perempuan Jerman

    Jakarta –

    Ketika Menteri Kesehatan Nina Warken duduk di bangku pemerintah di Bundestag, dia berafiliasi sangat dekat dengan kelompok parlemen partai oposisi terbesar, Alternative for Germany (AfD) yang berhaluan kanan ekstrem.

    “Saya mendengar banyak hal yang tidak tercatat dalam catatan resmi. Ada komentar-komentar merendahkan dan menghina terhadap perempuan,” kata Warken dari Partai CDU, yang berhaluan kanan tengah kepada kelompok media RedaktionsNetzwerk Deutschland.

    Warken, yang juga memimpin organisasi perempuan di partainya, telah memicu perdebatan tentang bagaimana perlakuan terhadap politisi perempuan berubah sejak AfD masuk ke Bundestag pada 2017. Sebagian faksi partai itu telah diklasifikasikan sebagai kelompok ekstrem kanan.

    Dalam wawancara itu dia mengatakan bahwa politisi perempuan dari berbagai partai mendapat “hinaan yang mengejutkan,” tidak hanya terkait pandangan politik tetapi juga penampilan dan pakaian mereka. Baginya, hal itu adalah “komentar yang sangat buruk.”

    “Itu tidak dapat diterima. Itu merendahkan martabat parlemen,” kata Warken. Dia menyerukan agar perilaku seperti itu dikecam bersama. “Tidak ada anggota parlemen yang boleh diintimidasi.”

    Juru bicara kebijakan kesehatan Partai AfD, Martin Sichert, menuduh Warken mengalihkan perhatian dari persoalan nyata dalam sistem kesehatan dengan menuduh AfD bersikap misogini.

    “Menteri mestinya menangani masalah nyata di negara ini daripada secara terbuka mencemarkan nama baik partai oposisi terbesar,” kata Sichert kepada DW melalui surat elektronik.

    Pelanggaran di Bundestag meningkat

    Peningkatan yang signifikan dalam jumlah teguran dan peringatan di parlemen dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa suasana di Bundestag telah berubah secara drastis. Pada tahun 2017, sebelum AfD masuk ke Bundestag, petugas administrasi hanya mencatat 2 peringatan. Kemudian, antara tahun 2017 dan 2021, jumlahnya mencapai 47, dan dari 2021 hingga 2025, angka tersebut mencapai 135. AfD bertanggung jawab atas 85 di antaranya.

    Carmen Wegge dari Partai SPD, yang menjadi anggota parlemen sejak 2021, mengatakan dia rutin memeriksa catatan pidatonya. Dia sering menemukan keterangan yang hanya berbunyi “teriakan dari AfD,” tuturnya kepada DW. Teriakan dan gangguan dari kubu AfD, menurutnya, begitu banyak sehingga pencatat sidang kesulitan mengikuti. Strategi Wegge adalah mengabaikannya.

    Presiden Bundestag Julia Klöckner dari Partai CDU kini memperketat aturan dan meningkatkan jumlah teguran serta peringatan ketertiban. Pemerintah koalisi CDU/CSU dan SPD juga merespons meningkatnya gangguan dan hinaan, terutama dari bangku AfD, dengan menaikkan denda.

    Denda bagi anggota parlemen yang melakukan pelanggaran serius naik dari 1.000 (sekitar Rp16 juta) euro menjadi 2.000 euro (sekitar Rp33 juta). Pelanggaran berulang kini dikenai 4.000 (sekitar Rp66 juta) euro, naik dari 2.000 euro. Jika ada anggota parlemen yang mendapat tiga panggilan ketertiban dalam satu sesi, mereka akan dikeluarkan dari ruang sidang.

    Wegge tidak yakin langkah ini akan membuat AfD menjadi lebih moderat. Menurutnya, justru sebaliknya. “Upaya intimidasi ini, tentu saja, merupakan bagian dari strategi AfD. Ucapan kasar tersebut merupakan cerminan dari pola pikir partai ini,” kata Wegge.

    Claudia Roth dari Partai Hijau, yang pernah menjabat wakil presiden Bundestag pada 2013 hingga 2021, juga merasakan perubahan suasana sejak AfD hadir di parlemen. Dia termasuk politisi perempuan yang paling sering menjadi sasaran serangan verbal AfD.

    “Setiap kali saya berbicara, selalu saja ada teriakan yang mencoba menenggelamkan suara saya,” kata Roth kepada DW.

    “Mereka berpikir bahwa dengan menyerang saya, mereka akan mendapatkan banyak dukungan dari pengikut mereka secara daring, karena mereka merayakan hal-hal seperti itu di sana, ketika kebencian terus berlanjut. Hal itu sangat mengganggu bagi rekan-rekan perempuan muda yang baru pertama kali berada di Bundestag dan menyampaikan pidato pertama mereka.”

    Roth menolak untuk merasa terintimidasi. Ketika dia sempat mempertimbangkan untuk tidak menggunakan istilah “kebijakan pembangunan feminis” dalam pidato di Bundestag, karena hal itu akan memicu reaksi kuat dari AfD, dia memutuskan untuk tidak menyerah. Pada akhirnya, dia berbicara tentang “kebutuhan akan kebijakan pembangunan feminis” dan menahan serangan verbal.

    “Mereka berusaha menggoyahkan kami. Mereka berusaha membungkam kami. Mereka ingin membuat kami mundur, bahkan dalam perdebatan di parlemen Jerman. Dan itu sangat berbahaya,” ujar Roth.

    Menurut Roth, AfD ingin “menyerang perempuan dan minoritas, menggambarkan mereka sebagai musuh dan mendiskreditkan mereka, dan dengan itu menyerang dan melemahkan institusi demokratis Bundestag. Dan jika kita membiarkan itu terjadi, kita telah kehilangan segalanya.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman.

    Diadaptasi oleh: Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Muhammad Hanafi

    Tonton juga video “Heboh Wanita Tanpa Busana Ludahi dan Hina Al-Quran, Polisi Selidiki”

    (ita/ita)

  • Taiwan Klaim China Kerahkan Kapal Perang dalam Operasi Militer

    Taiwan Klaim China Kerahkan Kapal Perang dalam Operasi Militer

    Taipei –

    Otoritas Taiwan mengklaim bahwa China telah mengerahkan kapal-kapal perangnya dalam “operasi militer” yang membentang ratusan kilometer dari Laut Kuning hingga Laut China Selatan. Taipei menyebut operasi semacam itu oleh Beijing menimbulkan “ancaman” bagi kawasan tersebut.

    China, yang selalu mengklaim Taiwan sebagai bagian wilayah kedaulatannya, tidak membenarkan maupun membantah manuver tersebut.

    Juru bicara kantor kepresidenan Taiwan, Karen Kuo, seperti dilansir AFP, Jumat (5/12/2925), mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan Taiwan dan badan-badan keamanan lainnya memantau aktivitas militer China dan memiliki “pemahaman penuh mengenai situasi tersebut”.

    Kuo tidak menyebutkan berapa banyak kapal China yang dikerahkan dalam operasi militer tersebut. Namun, seorang sumber keamanan mengatakan kepada AFP bahwa jumlahnya “signifikan”.

    Operasi militer China tersebut, ujar Kuo, tidak terbatas pada Selat Taiwan, tetapi meluas dari Laut Kuning bagian selatan hingga ke Laut China Timur di dekat Kepulauan Diayou yang menjadi sengketa dengan Jepang, dan bahkan sampai ke Laut China Selatan, serta ke perairan Pasifik Barat.

    “Ini memang menimbulkan ancaman dan berdampak bagi Indo-Pasifik dan seluruh kawasan,” ucap Kuo dalam pernyataannya.

    Taiwan, sebut Kuo, mendesak China untuk “menahan diri”. “Kami juga meyakini dapat menangani masalah ini dengan baik,” imbuhnya.

    Baik Angkatan Bersenjata China maupun media pemerintah setempat belum mengumumkan soal aktivitas militer terbaru di kawasan yang dilaporkan oleh Taiwan.

    Kementerian Luar Negeri Beijing tidak memberikan jawaban langsung ketika ditanya apakah militer mengerahkan sejumlah besar kapal angkatan laut di perairan-perairan tersebut.

    “Saya ingin menekankan bahwa China secara konsisten telah menjalankan kebijakan defensif,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers terbaru.

    “Angkatan Laut dan Penjaga Pantai China beroperasi secara ketat di perairan yang relevan, sesuai dengan hukum domestik China dan hukum internasional,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Lin mendesak “pihak-pihak terkait” untuk tidak “bereaksi berlebihan atau … terlibat dalam propaganda yang tidak berdasar”.

    Tonton juga video “China Tebar Ancaman ke Jepang Buntut Pasang Rudal Dekat Taiwan”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Akan Pasok 3 Kapal Selam Nuklir ke Australia

    AS Akan Pasok 3 Kapal Selam Nuklir ke Australia

    Washington DC –

    Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa pihaknya telah menyetujui pakta keamanan tripartit AUKUS dengan Inggris dan Australia. Berdasarkan pakta keamanan itu, Canberra akan mengakuisisi setidaknya tiga kapal selam nuklir kelas Virginia buatan Washington dalam waktu 15 tahun.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan awal tahun ini bahwa pihaknya sedang meninjau kesepakatan tahun 2021 untuk kapal selam tempur bertenaga nuklir yang ditandatangani di bawah pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden.

    Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, seperti dilansir AFP, Jumat (5/12/2025), mengumumkan pada Kamis (4/12) bahwa pihaknya telah menyelesaikan peninjauan yang prosesnya berlangsung selama lima bulan, yang hasilnya menyetujui perjanjian AUKUS.

    Parnell juga mengatakan bahwa hasil peninjauan itu menetapkan jika perjanjian AUKUS tersebut “sejalan dengan agenda America First Presiden Trump”.

    “Sesuai dengan arahan Presiden Trump bahwa AUKUS harus bergerak ‘dengan kecepatan penuh’, dengan peninjauan tersebut mengidentifikasi peluang untuk menempatkan AUKUS pada posisi sekuat mungkin,” sebutnya.

    Anggota Kongres AS, Joe Courtney, dari Partai Demokrat yang merupakan anggota subkomite kekuatan laut, mengatakan secara terpisah bahwa penyelesaian peninjauan itu memastikan “kerangka kerja pakta tersebut selaras dengan kepentingan keamanan nasional negara kita”.

    Courtney yang pendukung vokal AUKUS ini mewakili distrik di Connecticut yang menjadi lokasi fasilitas manufaktur kapal selam utama di AS.

    Pakta AUKUS bertujuan untuk mempersenjatai Australia dengan armada kapal selam mutakhir dari AS dan akan menyediakan kerja sama dalam mengembangkan berbagai teknologi peperangan.

    Kapal selam tersebut, yang penjualannya akan dimulai pada tahun 2032 mendatang, merupakan inti dari strategi Australia untuk meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh di kawasan Pasifik, terutama terhadap China.

    Kesepakatan ini dapat memakan biaya hingga US$ 235 miliar (Rp 3.915 triliun) selama 30 tahun ke depan bagi Canberra, dan juga akan mencakup teknologi untuk membangun kapal selam sendiri di masa mendatang.

    Menteri Pertahanan Australia, Pat Conroy, dalam tanggapannya pada Jumat (5/12) mengatakan bahwa dirinya senang hasil peninjauan AS telah mengonfirmasi AUKUS “berjalan dengan kecepatan penuh”.

    “Kami akan terlibat secara konstruktif dengan temuan dan rekomendasinya tentang cara meningkatkan AUKUS lebih lanjut,” ucapnya.

    Pakta AUKUS ini sempat membuat Australia berselisih besar dengan Prancis pada tahun 2021, ketika Canberra membatalkan kesepakatan bernilai miliaran dolar untuk membeli armada kapal selam bertenaga diesel dari Paris dan memilih AUKUS sebagai gantinya.

    Tonton juga video “Penjaga Pantai AS Ungkap Hasil Investigasi Tragedi Kapal Selam Titan”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Israel Bunuh Ratusan Buaya, Khawatir Dipakai Serangan Teror

    Israel Bunuh Ratusan Buaya, Khawatir Dipakai Serangan Teror

    Tepi Barat –

    Otoritas Israel dilaporkan membunuh ratusan buaya di sebuah peternakan di Lembah Yordan, yang terletak dekat permukiman Yahudi di Tepi Barat. Israel menyebut alasan pemusnahan itu demi mencegah reptil tersebut digunakan dalam potensi serangan sabotase di wilayah Tepi Barat.

    Hal itu, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (5/12/2025), dilaporkan oleh media lokal Israel, Ynet News, dalam artikelnya pada Kamis (4/12) waktu setempat, yang mengutip laporan Administrasi Sipil dan Otoritas Alam dan Taman Israel.

    Menurut laporan tersebut, “para pelaku jahat” kemungkinan telah menerobos perimeter peternakan buaya Petza’el yang memiliki pengamanan buruk, dan melepaskan hewan-hewan tersebut ke masyarakat sekitarnya.

    Para pejabat setempat, yang tidak disebut identitasnya, mengatakan kepada Ynet News bahwa iklim keamanan yang lebih luas menimbulkan kekhawatiran jika reptil-reptil tersebut mungkin sengaja dilepaskan sebagai bagian dari sebuah serangan.

    Pemusnahan massal terhadap ratusan buaya di peternakan Petza’el di Lembah Yordan itu terjadi pada Agustus lalu.

    Namun, menurut laporan Ynet News, badan-badan Israel menegaskan tidak akan membuka penyelidikan atas pemusnahan massal itu, dengan alasan bahwa pemusnahan buaya itu dilakukan secara sah menurut hukum dan di bawah izin berburu yang valid.

    Mereka menambahkan bahwa kondisi yang memburuk di peternakan buaya tersebut juga menimbulkan risiko langsung terhadap keselamatan publik, dengan menyebutkan insiden buaya nyaris lepas yang berulang dalam beberapa tahun terakhir dan meningkatnya insiden orang asing masuk properti itu secara ilegal.

    Kelompok-kelompok pembela hak hewan, termasuk Let the Animals Live dan Animals Now, mengatakan kepada media lokal Israel bahwa pihaknya mengutuk operasi pemusnahan massal tersebut.

    Mereka juga menuntut transparansi yang lebih besar, dengan mengatakan otoritas Israel mengandalkan informasi yang ditahan-tahan sebagai respons atas kebebasan informasi yang diajukan empat bulan lalu mengenai hal ini.

    Dalam pernyataannya, kelompok pembela hak hewan mempertanyakan apakah pemusnahan seluruh populasi buaya sungguh diperlukan, mengingat banyak buaya yang dilaporkan dalam kondisi sehat.

    Otoritas Israel menggambarkan keputusan itu sebagai tindakan ekstrem yang hanya dilakukan sekali saja untuk mencegah ancaman keamanan dan penderitaan hewan lebih lanjut.

    Tonton juga Video: Viral Kereta di Belgia Dicoreti Grafiti ‘Israel Negara Teroris’

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Iran Gelar Latihan Perang, Beri Peringatan ke Kapal-kapal AS

    Iran Gelar Latihan Perang, Beri Peringatan ke Kapal-kapal AS

    Teheran –

    Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menggelar latihan perang yang melibatkan angkatan lautnya di perairan Teluk. Latihan perang ini dimaksudkan sebagai peringatan untuk kapal-kapal perang Amerika Serikat (AS) yang ada di kawasan tersebut.

    Latihan perang IRGC ini digelar lebih dari lima bulan setelah perang selama 12 hari antara Iran dan Israel, yang turut menyeret AS, berlangsung.

    Televisi pemerintah Iran, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (5/12/2025), melaporkan bahwa latihan perang tersebut menunjukkan “pengorbanan dan semangat perlawanan” dari Angkatan Laut IRGC “untuk menghadapi ancaman apa pun” terhadap Iran setelah perang sengit ada Juni lalu.

    Dalam perang itu, rentetan serangan Israel, yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk sejumlah komandan senior IRGC, telah mendorong Iran untuk membalas dengan serangan pesawat tak berawak dan rudal yang menewaskan puluhan orang di Israel.

    Laporan televisi pemerintah Iran menyebut bahwa unit-unit angkatan laut dalam latihan perang itu “mengeluarkan peringatan kepada kapal-kapal Amerika yang berada di kawasan tersebut, menyampaikan pesan tegas mereka”.

    Namun, isi “pesan” tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Sejauh ini belum ada komentar dari pasukan militer AS di kawasan Teluk.

    Media pemerintah Iran lainnya menambahkan bahwa IRGC mengerahkan sistem pertahanan udara dalam kondisi perang elektronik yang “mampu mendeteksi target udara dan maritim menggunakan kecerdasan buatan”.

    Kawasan Teluk, dan Selat Hormuz yang strategis di titik pertemuannya yang mengarah ke Laut Oman, menyalurkan sekitar 20 persen ekspor minyak dunia setiap tahun.

    Wakil Panglima IRGC Ali Fadavi, pada Rabu (3/12), menegaskan bahwa “tidak ada negara yang dapat meremehkan peran Selat Hormuz”. Fadavi juga berjanji akan melindungi jalur perairan strategis tersebut.

    Keamanan Teluk, sebut Fadavi seperti dikutip kantor berita IRNA, merupakan “garis merah”. Dia menyebut musuh-musuh Iran, seperti AS dan Israel, sebagai “pendorong utama ketidakamanan global”.

    IRGC telah berulang kali menyita kapal tanker berbendera asing yang berlayar di kawasan Teluk, atas apa yang disebut otoritas Iran sebagai penyelundupan bahan bakar.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tembakkan Senapan Angin Dekat Sinagoge, Profesor Harvard Ditangkap

    Tembakkan Senapan Angin Dekat Sinagoge, Profesor Harvard Ditangkap

    Massachussetts –

    Otoritas imigrasi Amerika Serikat (AS) menangkap seorang profesor tamu yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Harvard. Dia mengaku bersalah telah melepaskan tembakan dengan senapan angin di luar sebuah sinagoge di Massachusetts sehari sebelum hari raya Yahudi, Yom Kippur.

    Carlos Portugal Gouvea, yang seorang warga negara Brasil, seperti dilansir Reuters, Jumat (5/12/2025), ditangkap oleh Otoritas Imigrasi dan Bea Cukai AS pada Rabu (3/12) waktu setempat, setelah visa non-imigran sementaranya dicabut oleh Departemen Luar Negeri AS.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump menyebut kasus yang menjerat Gouvea sebagai “insiden penembakan anti-Semitisme” — penggambaran yang bertentangan dengan bagaimana otoritas lokal di Massachusetts menggambarkan insiden tersebut.

    Gouvea merupakan seorang associate professor pada Fakultas Hukum Universitas Sao Paulo, yang juga mengajar sebagai dosen tamu di Universitas Harvard selama semester musim gugur.

    Kepolisian di Brookline, Massachussetts, menangkap Gouvea pada 1 Oktober lalu setelah menanggapi laporan tentang seseorang yang membawa senjata api di dekat Temple Beth Zion pada malam menjelang Yom Kippur.

    Dalam keterangannya kepada kepolisian setempat, Gouvea mengatakan dirinya menggunakan senapan angin untuk berburu tikus di dekat lokasi kejadian.

    Bulan lalu, dia setuju untuk mengaku bersalah atas dakwaan menembakkan senapan angin secara ilegal dan menjalani masa percobaan praperadilan selama enam bulan. Beberapa dakwaan lainnya yang dihadapinya, seperti mengganggu ketertiban umum, perilaku tidak tertib, dan merusak properti, telah dibatalkan sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan.

    Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, dalam pernyataan pada Kamis (4/12) waktu setempat, menyebut Gouvea telah setuju untuk meninggalkan AS menyusul kasus yang menjeratnya tersebut.

    Sejauh ini, belum ada pernyataan langsung dari Gouvea terkait penangkapannya. Sementara pihak Harvard, yang berbasis di Cambridge, Massachusetts, menolak berkomentar.

    Terlepas dari klaim pemerintahan Trump, pihak Temple Beth Zion sebelumnya telah memberitahu para anggota komunitasnya bahwa insiden tersebut tampaknya tidak dipicu oleh antisemitisme. Pandangan yang sama juga diyakini oleh Departemen Kepolisian Brookline, yang menyelidiki insiden tersebut.

    Temple Beth Zion mengatakan bahwa pihak kepolisian memberitahu mereka jika Gouvea “tidak menyadari bahwa dia tinggal di sebelah, dan menembakkan senapan BB-nya di sebelah, sebuah sinagoge atau bahwa itu adalah hari raya keagamaan”.

    Penangkapan Gouvea ini terjadi ketika pemerintahan Trump mendesak Harvard untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri serangkaian tuduhan yang dilontarkan terhadap universitas tertua di AS tersebut, termasuk bahwa Harvard tidak berbuat cukup banyak untuk memerangi antisemitisme dan melindungi mahasiswa Yahudi di kampusnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Netanyahu Pilih Jenderal Tanpa Latar Belakang Intelijen Jadi Bos Mossad

    Netanyahu Pilih Jenderal Tanpa Latar Belakang Intelijen Jadi Bos Mossad

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memilih sekretaris militernya, seorang jenderal tanpa latar belakang intelijen, sebagai kepala badan intelijen luar negeri, Mossad yang baru.

    Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (4/12) waktu setempat, kantor Netanyahu mengumumkan keputusan untuk menunjuk Mayor Jenderal Roman Gofman sebagai kepala badan intelijen tersebut. Disebutkan bahwa ia akan menggantikan kepala Mossad saat ini, David Barnea, yang masa jabatan lima tahunnya berakhir pada Juni 2026 mendatang.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (5/12/2025), Gofman lahir di Belarusia pada tahun 1976 dan pindah ke Israel pada usia 14 tahun. Ia bergabung dengan korps lapis baja militer pada tahun 1995 dan meniti karier panjang di militer.

    Pada awal perang Gaza usai serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel, Gofman adalah seorang komandan pusat pelatihan infanteri nasional.

    Ia terluka parah pada 7 Oktober dalam bentrokan dengan kelompok Hamas di Sderot, sebuah kota di Israel selatan dekat perbatasan Gaza.

    Gofman kemudian bergabung dengan kabinet Netanyahu pada April 2024.

    Gofman tidak berasal dari badan yang akan dipimpinnya, namun pengangkatannya tidak menimbulkan kontroversi politik.

    “Gofman adalah seorang perwira yang sangat berjasa,” demikian pernyataan dari kantor Netanyahu, seraya menambahkan bahwa penunjukannya di masa perang sebagai sekretaris militer perdana menteri “membuktikan kemampuan profesionalnya yang luar biasa.”

    Uri Misgav, seorang kolumnis untuk surat kabar sayap kiri terkemuka Israel, Haaretz, adalah salah satu dari sedikit suara yang mengkritik pengangkatan tersebut. Dia menyebut Gofman “tidak layak untuk memimpin Mossad” karena kurangnya pengalamannya di bidang intelijen.

    Dianggap sebagai salah satu badan intelijen terbaik di dunia, Mossad disebut tidak mengalami kegagalan intelijen akibat serangan 7 Oktober karena wilayah-wilayah Palestina sejak lama berada di luar jangkauan operasinya.

    Namun, para kepala badan Shin Bet dan Aman (intelijen militer) mengundurkan diri setelah mengakui tanggung jawab mereka atas kegagalan tersebut.

    Mossad tampil menonjol di mata warga Israel dalam perang multi-front yang telah berlangsung sejak 7 Oktober.

    simak juga Video Netanyahu Tolak Negara Palestina: Saya Menolak Upaya Ini!

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • AS Kaji Perluas Larangan Perjalanan untuk 30 Negara

    AS Kaji Perluas Larangan Perjalanan untuk 30 Negara

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan untuk memperluas jumlah negara yang tercakup dalam daftar larangan perjalanan. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, menyebut lebih dari 30 negara bisa masuk ke daftar larangan perjalanan ke AS.

    “Saya tidak akan menyebutkan jumlahnya secara spesifik, tetapi jumlahnya lebih dari 30 (negara), dan Presiden (Donald Trump) terus mengevaluasi negara-negara yang ada,” kata Noem dalam wawancara dengan Fox News, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (5/12/2025).

    Dalam wawancara pada Kamis (4/12) itu, Noem mempertanyakan mengapa AS harus mengizinkan masuk orang-orang dari negara tanpa “pemerintahan yang stabil”, yang tidak dapat “menopang dirinya sendiri” atau membantu memeriksa individu-individu yang ingin masuk ke wilayah AS.

    Noem, dalam pernyataan sebelumnya pada Senin (1/12), mengatakan bahwa dirinya merekomendasikan “larangan perjalanan sepenuhnya untuk setiap negara terkutuk yang telah membanjiri negara kita dengan pembunuh, lintah darat, dan pecandu hak”.

    Belum diketahui secara jelas negara mana saja yang akan terdampak larangan perjalanan yang diusulkan Noem tersebut, atau kapan larangan perjalanan itu akan mulai diberlakukan. Kementerian Dalam Negeri AS (DHS) mengatakan kepada media terkemuka Inggris, BBC, bahwa mereka akan segera mengumumkan daftarnya.

    Perdebatan mengenai larangan perjalanan semakin intensif setelah Trump pada 28 November lalu mengancam akan menghentikan migrasi secara permanen dari “negara-negara dunia ketiga”.

    Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan kepada Fox News pada Senin (1/12) malam bahwa Trump telah mengumumkan larangan perjalanan beberapa bulan lalu untuk negara-negara “dunia ketiga dan negara gagal”.

    Dikatakan juga oleh Leavitt bahwa rekomendasi Noem akan “memperluas” larangan perjalanan tersebut hingga mencakup lebih banyak negara.

    Pemerintahan Trump, pada Selasa (2/12), mengumumkan penghentian sementara semua permohonan imigrasi, termasuk green card dan pemrosesan kewarganegaraan AS, yang diajukan oleh para imigran dari 19 negara non-Eropa, untuk alasan keamanan nasional dan keselamatan publik.

    Daftar negara yang terdampak kebijakan itu mencakup Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yaman, Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela.

    Kebijakan baru ini menangguhkan permohonan yang tertunda, dan mewajibkan semua imigran dari negara yang ada dalam daftar itu untuk “menjalani proses peninjauan ulang yang menyeluruh, termasuk wawancara potensial dan, jika perlu, wawancara ulang, untuk menilai secara menyeluruh semua ancaman terhadap keamanan nasional dan keselamatan publik”.

    Memorandum resmi yang menguraikan kebijakan baru itu mengutip penembakan terhadap sejumlah anggota Garda Nasional AS di Washington DC pekan lalu, di mana seorang pria Afghanistan telah ditangkap sebagai tersangka. Satu personel Garda Nasional tewas, sedangkan satu lainnya luka parah.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Jepang-Korsel Waspadai Diplomasi Transaksional Trump

    Jepang-Korsel Waspadai Diplomasi Transaksional Trump

    Jakarta –

    Jepang dan Korea Selatan (Korsel) mencermati langkah terbaru pemerintahan Donald Trump terkait Ukraina dan Cina. Keduanya melihat sinyal bahwa Amerika Serikat (AS) semakin menerapkan diplomasi yang bersifat transaksional secara keseluruhan, sesuatu yang pada akhirnya dikhawatirkan dapat menggoyahkan struktur aliansi lama di Asia Timur Laut.

    Proposal “28 poin rencana perdamaian” yang diajukan pemerintahan Trump untuk Ukraina awalnya dianggap sebagai penyesuaian dari tuntutan yang diusulkan oleh Rusia. Meski versi yang lebih lunak kemudian dirilis dan pembicaraan terus berjalan, AS berkali-kali memberi isyarat bahwa mereka siap mengambil jarak dari Ukraina.

    Terkait Cina, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bahwa Trump berencana bertemu dengan Presiden Xi Jinping sebanyak empat kali pada 2026, termasuk kunjungan kenegaraan ke Beijing pada April dan kunjungan balasan ke AS pada akhir tahun. Menurut Bessent, pertemuan ini ditujukan untuk membawa “stabilitas besar” dalam hubungan bilateral, saat Trump berusaha memperbaiki hubungan dengan Xi Jinping pascapeluncuran perang dagang yang sengit.

    Secara resmi, Jepang dan Korea Selatan belum memberi komentar. Namun, banyak pengamat di Seoul dan Tokyo menafsirkan kebijakan luar negeri Washington sebagai dukungan Trump terhadap seorang diktator yang berusaha menaklukkan negara tetangga yang lebih kecil di Eropa. Persepsi ini menambah kekhawatiran bahwa hal serupa dapat terjadi di kawasan Pasifik, dengan Taiwan sebagai titik rawan yang paling jelas.

    Mempertanyakan reliabilitas AS

    “Pengkhianatan Trump terhadap Ukraina menjadi bayang-bayang besar bagi Asia dan para sekutu Paman Sam di kawasan tersebut, yang kini mulai mempertanyakan seberapa dapat diandalkannya aliansi mereka dengan AS,” kata Jeff Kingston, Direktur Studi Asia di Temple University Tokyo.

    “Jepang dan Korea Selatan melihat Trump mendekati para pemimpin otoriter di Rusia, Cina, dan Korea Utara, sementara mereka justru diabaikan dalam isu perdagangan. Mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika muncul krisis terkait Taiwan,” ujarnya kepada DW.

    Kingston menambahkan bahwa Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi kemungkinan merasa “kecewa” karena Trump tidak langsung menyatakan dukungan ketika dia terlibat ketegangan dengan Cina.

    Cina bereaksi keras, menuntut Jepang tidak ikut campur dalam “urusan dalam negeri” Beijing dan kemudian mengambil sejumlah langkah, termasuk meminta warganya tidak bepergian ke Jepang, menunda perilisan film Jepang, serta membatalkan berbagai acara dan pertukaran budaya.

    Takaichi menolak untuk menarik kembali pernyataannya, tapi dia tampaknya tidak mendapatkan jaminan kuat setelah Presiden AS diberitakan mengatakan kepadanya melalui sambungan telepon pada 24 November bahwa Takaichi sebaiknya tidak “memprovokasi” Cina.

    Hal yang dikhawatirkan Jepang dan Korea Selatan dari Trump dan Cina

    “Setelah keberhasilan kunjungan Trump ke Tokyo dan komitmen Takaichi untuk berinvestasi di AS, saya pikir dia berharap mendapat sesuatu yang lebih,” kata Jeff Kingston. “Dia pasti ingin Trump menegaskan kembali bahwa Jepang adalah ‘pondasi perdamaian’ di kawasan ini dan menyoroti kekuatan aliansi tersebut.”

    “Memberitahunya untuk tidak ‘memprovokasi’ Cina bukanlah pernyataan tegas yang dia harapkan,” tambahnya.

    “Kekhawatiran di Jepang saat ini adalah prospek Amerika Serikat dan Cina dalam membentuk ‘G-2’ yang akan mengabaikan Jepang dan menunjukkan penurunan pengaruh Tokyo,” katanya. “Dan Korea Selatan akan memiliki kekhawatiran yang sama.”

    Pada saat yang sama, Jepang telah memenuhi keinginan Trump untuk menginvestasikan 550 miliar dolar AS (Rp8,8 kuadriliun) di industri Amerika. Korea Selatan kemudian setuju memberikan investasi tunai 350 miliar dolar AS (Rp5,6 kuadriliun), serta tambahan 150 miliar dolar AS (Rp2,4 kuadriliun) untuk kerja sama pembangunan kapal.

    “Tentu itu tidak adil dan tentu saja banyak yang tidak senang, tetapi kami juga sadar bahwa Korea Selatan sangat bergantung pada AS,” kata Lim Eun-jung, profesor studi internasional di Kongju National University.

    Presiden Korea Selatan saat ini, Lee Jae-myung, berasal dari partai kiri yang secara ideologis bukan pasangan alamiah bagi pemerintahan AS, kata Lim. Namun, dia juga seorang “pragmatis” dalam urusan aliansi negara.

    Kekhawatiran pengurangan pasukan AS di Korea Selatan

    Korea Selatan semakin waspada terhadap meningkatnya agresi Cina di kawasan tersebut, termasuk masuknya kapal-kapal Beijing ke perairan sengketa di Laut Kuning. Polanya mengingatkan akan perebutan atol dan wilayah perairan di Laut Cina Selatan oleh Beijing satu dekade lalu.

    Lim mengatakan Korea Selatan tidak tahu sejauh mana AS memperhatikan sengketa ini atau apakah pemerintahan AS saat ini akan memberikan bantuan jika pelanggaran wilayah Cina semakin intensif dan meluas.

    “Kami juga khawatir terhadap kemungkinan skenario penarikan, yakni pengurangan pasukan AS di Korea Selatan sebagai bagian dari pendekatan transaksional Trump dalam hubungan internasional,” ujarnya.

    Dalam masa jabatannya yang kedua, Trump belum mengancam akan menarik pasukan AS jika Korsel tidak membayar lebih untuk biaya pangkalan. Namun, tekanan terkait biaya kehadiran militer ini pernah menjadi alat tawar yang digunakan Trump pada masa jabatan pertamanya dan dapat kembali muncul sewaktu-waktu.

    Jepang memiliki kekhawatiran serupa. Takaichi mungkin berhasil meredakan sebagian tekanan itu dengan mengumumkan bahwa anggaran tahun 2026 akan menaikkan belanja pertahanan menjadi 2 persen dari PDB Jepang. Angka itu mungkin masih belum memenuhi tuntutan Trump, tapi Jepang akan berargumen bahwa peningkatan tersebut merupakan langkah ke arah yang benar.

    Meski begitu, belum jelas apakah langkah tersebut cukup.

    Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Trump ditanya apakah Cina merupakan “teman” bagi AS, merujuk pada ketegangan terbaru antara Cina dan Jepang.

    “Banyak sekutu kami juga bukan teman kami,” kata Trump. “Cina telah memanfaatkan kami dengan sangat besar…para sekutu kami bahkan lebih banyak memanfaatkan kami dalam perdagangan dibandingkan Cina.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalan bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Muhammad Hanafi

    (ita/ita)

  • Ups, Irak Keliru Masukkan Hizbullah-Houthi ke Daftar Pembekuan Aset

    Ups, Irak Keliru Masukkan Hizbullah-Houthi ke Daftar Pembekuan Aset

    Baghdad –

    Pemerintah Irak akan menghapus nama kelompok Hizbullah dan Houthi dari daftar pembekuan aset teroris yang dirilisnya. Otoritas Irak menyebut kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran itu, telah secara keliru dimasukkan ke dalam daftar yang dipublikasikan sebelumnya, yang memicu kebingungan dan kritikan.

    Buletin resmi Kementerian Kehakiman Irak, bulan lalu, mempublikasikan daftar kelompok dan entitas yang dananya akan diblokir, dengan mencantumkan nama Hizbullah yang bermarkas di Lebanon dan Houthi yang bermarkas di Yaman.

    Langkah itu sebenarnya akan disambut baik oleh Amerika Serikat (AS), dan di sisi lain, akan meningkatkan tekanan terhadap Iran.

    Namun, sebuah surat dari pelaksana tugas (Plt) Wakil Gubernur Bank Sentral Irak, seperti dilansir Reuters, Jumat (5/12/2025), meminta Komite Pembekuan Dana Teroris untuk menghapus klausul yang memuat nama kedua kelompok tersebut.

    Perintah penghapusan itu diungkapkan oleh dua sumber Bank Sentral yang dikutip Reuters dalam laporannya.

    Perdana Menteri (PM) Irak Mohammed Shia al-Sudani mengatakan bahwa pemerintahannya telah menyetujui pembekuan hanya aset-aset entitas dan individu yang terkait kelompok radikal Islamic State (ISIS) dan Al-Qaeda, sebagai tanggapan atas permintaan dari Malaysia.

    Dia juga mengumumkan bahwa dirinya telah memerintahkan penyelidikan segera atas kesalahan tersebut “untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab”.

    Al-Sudani menambahkan bahwa posisi politik dan kemanusiaan Irak terkait “agresi terhadap rakyat kami di Lebanon atau di Palestina” bersifat “prinsip dan tidak boleh dilebih-lebihkan”.

    Kritikan atas kekeliruan itu datang dari seorang anggota parlemen Irak yang mewakili blok yang berafiliasi dengan Kataeb Hizbullah, Hussain Mouanes, yang menyebutnya sebagai tindakan “tidak bertanggung jawab”.

    Dia menuduh pemerintah sebagai “otoritas bawahan yang tidak memiliki martabat untuk mewakili rakyatnya atau membela kedaulatan Irak”.

    Komite Irak, dalam penjelasannya. menyebut daftar yang dipublikasikan tanggal 17 November itu dimaksudkan hanya untuk mencakup individu dan entitas yang terkait dengan ISIS dan Al-Qaeda, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373.

    Beberapa kelompok yang tidak terkait ikut dimasukkan, menurut Komite Irak, karena daftar itu dirilis sebelum revisi akhir selesai dilakukan. Komite Irak mengatakan bahwa versi yang telah diperbaiki akan muncul dalam buletin resmi negara.

    Belum ada tanggapan dari Hizbullah maupun Houthi terhadap kekeliruan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)