Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Kebakaran di Landasan Bandara Brasil, 169 Orang Dievakuasi dari Pesawat

    Kebakaran di Landasan Bandara Brasil, 169 Orang Dievakuasi dari Pesawat

    Sao Paulo –

    Sebuah kebakaran terjadi di landasan pacu Bandara Internasional Sao Paulo, Brasil, hingga memaksa evakuasi 169 orang dari sebuah pesawat maskapai Latam Airlines. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.

    Para penumpang pesawat itu, seperti dilansir AFP, Sabtu (6/12/2025), dievakuasi melalui garbarata dan seluncuran evakuasi setelah kobaran api menyelimuti peralatan eksternal yang ada di landasan pacu bandara terbesar di Brasil tersebut.

    Insiden itu terjadi sebelum keberangkatan sebuah penerbangan domestik Latam Airlines ke Porto Alegre di Brasil bagian selatan pada Kamis (4/12) malam.

    Pihak maskapai Latam Airlines mengatakan situasi bisa dikendalikan dengan cepat, setelah asap dari kebakaran itu mengaktifkan penerapan protokol keselamatan.

    “Tidak ada korban luka dan situasinya terkendali dengan segera,” demikian pernyataan Latam Airlines.

    Sejumlah video yang beredar di media sosial menunjukkan kobaran api di bagian bawah pesawat dan kepulan asap tebal. Beberapa foto lainnya menunjukkan para penumpang keluar dari pesawat menggunakan seluncuran darurat menuju ke landasan.

    Menurut Latam Airlines, sebanyak 159 penumpang telah tiba di Porto Alegre dengan pesawat alternatif pada Jumat (5/12) pagi waktu setempat. Sementara 10 penumpang lainnya dialihkan ke penerbangan lainnya atau menggunakan transportasi darat.

    Imbas dari kebakaran tersebut, menurut operator bandara itu, GRU Airport, proses pengisian bahan bakar untuk pesawat-pesawat lainnya dihentikan selama 10 menit. GRU Airport menyatakan siap bekerja sama dalam penyelidikan atas insiden tersebut.

    Penyebab kebakaran itu belum diketahui secara jelas.

    Penjelasan maskapai Latam Airlines menyebutkan bahwa kebakaran itu bermula pada peralatan milik subkontraktor yang bertanggung jawab memuat kargo ke pesawat Airbus A320.

    Tonton juga video “Kebakaran di Pasar Anyar Bogor, 20 Kios Hangus”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Kenapa Trump Cawe-cawe Melulu Urusan Negara Lain?

    Kenapa Trump Cawe-cawe Melulu Urusan Negara Lain?

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengecam kebijakan migrasi Eropa, mendukung kandidat-kandidat presiden sayap kanan, dan mengutuk upaya perlindungan iklim global. Kelanjutan dari perang budaya nasional, dia bawa ke panggung internasional.

    Dalam pemilihan presiden di Honduras, terlihat pertarungan yang sangat ketat. Pada satu titik dalam penghitungan, hanya sekitar 500 suara yang memisahkan dua kandidat terkuat: Salvador Nasralla dari kubu sentris dan Nasry Asfura dari kubu konservatif kanan.

    Bagi Trump, hal itu sudah cukup menjadi alasan untuk kembali membela Asfura secara terang-terangan. Ia menuduh otoritas pemilu menguntungkan lawan Asfura.

    “Kelihatannya Honduras sedang mencoba memanipulasi hasil pemilihan presiden,” tulis Donald Trump di platform daringnya, Truth Social.

    Jika hal itu terjadi, ia mengancam akan memberikan konsekuensi serius. “Jika mereka melakukannya, mereka akan menanggung akibatnya dengan pahit!”

    Memang, sudah beredar rumor selama berhari-hari tentang kecurangan pemilu — dari kedua belah pihak. Di Honduras, hal semacam ini bukan hal baru: Pemilu tahun 2013 dan 2017 pun dibayangi tuduhan penipuan serius. Selain itu, Honduras adalah negara kecil yang secara geopolitik relatif tidak signifikan. Mengapa reaksi Presiden AS kali ini begitu keras?

    Berpikir dalam “lingkup kepentingan”

    Donald Trump tampaknya menyukai gagasan tentang zona pengaruh politik, ujar Cathryn Clver-Ashbrook, pakar transatlantik dari Yayasan Bertelsmann-Stiftung: “Ia memahami perannya di Gedung Putih hampir secara imperial, dan ia senang ketika dunia bergerak sesuai kepentingannya — khususnya di belahan bumi Barat. Dan perlu ditekankan bahwa itu adalah kepentingannya pribadi, bukan kepentingan klasik kebijakan luar negeri Amerika.”

    Ia juga merujuk pada pertukaran mata uang senilai 20 miliar dolar AS dengan Argentina yang diprakarsai Trump untuk membantu Presiden Javier Milei keluar dari krisis likuiditas. “Ini menunjukkan munculnya kebijakan baru yang sudah lama tidak dilakukan AS terhadap negara-negara tetangganya di Amerika Latin dan Selatan.”

    Campur tangan juga di Eropa

    Dan tidak hanya di sana. Di Polandia, Trump secara terbuka mendukung Karol Nawrocki, seorang nasional-konservatif yang skeptis terhadap Uni Eropa. Di Hungaria ia mendukung Viktor Orbn.

    Di Jerman, hubungan antara pemerintah AS dan partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) belakangan semakin intens. Beberapa hari lalu, AS bahkan menginstruksikan para diplomatnya di Eropa untuk mendorong kebijakan migrasi yang lebih ketat.

    Organisasi-organisasi yang dekat dengan gerakan “Make America Great Again”- MAGA, seperti Heritage Foundation, melakukan lobi melawan kebijakan iklim Uni Eropa. Ini adalah organisasi yang menerbitkan “Project 2025”, sebuah dokumen yang dipandang sebagai skenario perombakan negara Amerika Serikat.

    Pada tahun pertama masa jabatan keduanya, Presiden AS telah mengubah kebijakan luar negerinya secara drastis; lebih radikal dibanding banyak pendahulunya. Ia meninggalkan prinsip tak tertulis untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara sekutu.

    Tujuan: Membawa perang budaya Amerika ke luar negeri

    Menurut sebuah studi dari European Council on Foreign Relations (ECFR), bagi Presiden AS, kebijakan dalam negeri dan luar negeri pada dasarnya adalah satu hal yang sama. Ia memahami kebijakan luar negerinya sebagai perpanjangan internasional dari perang budaya yang sedang berlangsung di dalam negeri.

    “Kaum kiri dan Demokrat adalah musuh di dalam; terutama orang Eropa dianggap sebagai kelanjutan mereka di luar negeri,” tulis penulis studi tersebut, Celia Belin.

    Trump memandang Uni Eropa (UE) sebagai “parasit” yang memanfaatkan Amerika, sama seperti ia menuduh kubu Demokrat di AS melemahkan negara.

    Clver-Ashbrook menjelaskan bahwa “pengideologian kebijakan luar negeri Amerika dapat ditemukan di seluruh dokumen inti Project 2025”. Menurut dokumen tersebut, kebijakan luar negeri AS harus jauh lebih didasarkan pada nilai-nilai konservatif yang ketat.

    Hal ini sejalan dengan pernyataan Steve Bannon — mantan penasihat kampanye Trump dan tokoh penting gerakan MAGA — yang baru-baru ini menyebut Rusia sebagai “bangsa Kristen yang saleh” dan “sekutu tradisional” AS.

    Dengan itu, menurutnya, pemerintahan Trump benar-benar meninggalkan fondasi utama kebijakan luar negeri Amerika dan melakukan “pergeseran ideologis besar” yang didorong oleh “ambisi geopolitik yang sangat strategis.”

    Penghinaan terbuka terhadap Eropa

    Menurut Clver-Ashbrook, orang Eropa tidak hanya kerap dibuat tersinggung dalam perundingan mengenai Ukraina. Ketidaksukaan sebagian anggota pemerintahan AS terhadap kaum Eropa yang berhaluan liberal kiri sudah berkali-kali terlihat. Ia mencontohkan sebuah percakapan yang bocor melalui majalah AS The Atlantic mengenai serangan AS di Yaman.

    Dalam chat tersebut, Wakil Presiden AS JD Vance dikabarkan mengatakan bahwa orang Eropa akan terlalu banyak diuntungkan dari serangan itu, dan Menteri Perang Pete Hegseth membalas: “Saya sepenuhnya berbagi kebencian Anda terhadap sifat Eropa yang selalu menumpang. Itu menyedihkan.”

    Perang ideologi melalui kebijakan luar negeri

    Menurut Pawel Zerka dari ECFR, Eropa kini berada di tengah sebuah panggung perang budaya yang diimpor Amerika. Pemerintah AS sedang melancarkan pertarungan ideologis terbuka mengenai isu migrasi, iklim, wokeisme, dan kebebasan berpendapat.

    Pada saat yang bersamaan, Trump mendukung kelompok “Kanan Baru” di mana pun ia bisa, dan menormalkan posisi-posisi radikal mereka. Strategi yang didorong ideologi MAGA ini juga mencakup campur tangan aktif dalam pemilu untuk mendukung kandidat-kandidat konservatif, serta membangun semacam “MAGA International” melalui jaringan sayap kanan, serta mempromosikan media dan konferensi kanan seperti CPAC.

    Bisakah Eropa melawan?

    Menurut Zerka, Eropa sebaiknya tidak membiarkan pemerintahan Trump mengendalikan arah kebijakannya. Alih-alih terus melihat diri sebagai pihak yang bergantung pada AS, Eropa perlu bersama-sama menegaskan kepentingannya secara berdaulat — bahkan jika itu berarti menghadapi tekanan Washington.

    Mayoritas negara UE masih dipimpin oleh pemerintahan yang pro-Eropa. Potensi itu harus dimanfaatkan untuk tampil lebih bersatu, bukan terpecah oleh kepentingan nasional atau partai politik.

    Clver-Ashbrook melihat ancaman tambahan bagi Eropa: “Organisasi dengan kekuatan finansial besar — termasuk yang berada di belakang Heritage Foundation dan Project 2025 — kini bersiap mempengaruhi Eropa, termasuk melalui sumbangan kepada partai-partai politik.”

    Seperti yang juga diperingatkan oleh lembaga pengawas Lobbycontrol, aturan pendanaan partai di Jerman dan banyak negara Eropa dinilai terlalu lemah dan dapat menjadi “pintu masuk untuk campur tangan asing, termasuk dari dana negara atau dana yang dikendalikan pemerintah AS.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jernman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Trump Ketiduran Pas Menterinya Lagi Pada Ngomong”

    (nvc/nvc)

  • Tentang Bos Mata-mata Israel Tanpa Riwayat Intelijen

    Tentang Bos Mata-mata Israel Tanpa Riwayat Intelijen

    Jakarta –

    Pucuk pimpinan Mossad segera berganti. Namun, tidak ada jejak karir intelijen pada sosok calon bos lembaga intelijen masyhur milik Israel itu.

    Mossad saat ini dipimpin oleh David Barnea sejak tahun 2019. Masa jabatan lima tahunnya di Mossad akan berakhir pada Juni 2026 mendatang. Sesuai aturan jabatan direktur di Mossad dibatasi selama lima tahun.

    Netanyahu Pilih Sekretaris Militernya

    Teka-teki pengganti David Barnea sebagai pemimpin Mossad akhirnya terjawab. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memilih sekretaris pribadinya sebagai calon bos terbaru Mossad.

    Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (4/12) waktu setempat, kantor Netanyahu mengumumkan keputusan untuk menunjuk Mayor Jenderal Roman Gofman sebagai kepala badan intelijen tersebut. Dilansir kantor berita AFP, Jumat (5/12/2025), Gofman lahir di Belarusia pada tahun 1976 dan pindah ke Israel pada usia 14 tahun. Ia bergabung dengan korps lapis baja militer pada tahun 1995 dan meniti karier panjang di militer.

    Pada awal perang Gaza usai serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel, Gofman adalah seorang komandan pusat pelatihan infanteri nasional.

    Ia terluka parah pada 7 Oktober dalam bentrokan dengan kelompok Hamas di Sderot, sebuah kota di Israel selatan dekat perbatasan Gaza.

    Gofman kemudian bergabung dengan kabinet Netanyahu pada April 2024.

    Tak Ada Riwayat Intelijen di Karir Calon Bos Mossad

    Gofman tidak berasal dari badan yang akan dipimpinnya, namun pengangkatannya tidak menimbulkan kontroversi politik.

    Kantor Perdana Menteri Israel memuji sumbangsih Gofman dalam dunia militer. Israel mengaku Gofman memiliki andil penting dalam langkah militer Israel di Gaza.

    “Gofman adalah seorang perwira yang sangat berjasa,” demikian pernyataan dari kantor Netanyahu, seraya menambahkan bahwa penunjukannya di masa perang sebagai sekretaris militer perdana menteri “membuktikan kemampuan profesionalnya yang luar biasa.”

    Uri Misgav, seorang kolumnis untuk surat kabar sayap kiri terkemuka Israel, Haaretz, adalah salah satu dari sedikit suara yang mengkritik pengangkatan tersebut. Dia menyebut Gofman “tidak layak untuk memimpin Mossad” karena kurangnya pengalamannya di bidang intelijen.

    Dianggap sebagai salah satu badan intelijen terbaik di dunia, Mossad disebut tidak mengalami kegagalan intelijen akibat serangan 7 Oktober karena wilayah-wilayah Palestina sejak lama berada di luar jangkauan operasinya.

    Namun, para kepala badan Shin Bet dan Aman (intelijen militer) mengundurkan diri setelah mengakui tanggung jawab mereka atas kegagalan tersebut.

    Mossad tampil menonjol di mata warga Israel dalam perang multi-front yang telah berlangsung sejak 7 Oktober.

    Tonton juga video “Kamp Pengungsian di Gaza Terbakar Buntut Serangan Israel, 5 Tewas”

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/ygs)

  • Bertambah, Korban Tewas Akibat Banjir di Sri Lanka Jadi 607 Orang

    Bertambah, Korban Tewas Akibat Banjir di Sri Lanka Jadi 607 Orang

    Jakarta –

    Otoritas Sri Lanka mengumumkan korban tewas akibat banjir dan tanah longsor, yang disebabkan oleh Siklon Ditwah, kini tercatat sebanyak 607 orang. Sementara 214 orang masih dilaporkan hilang.

    Dilansir AFP, Jumat (5/12/2025), tercatat lebih dari dua juta orang terdampak Siklon Ditwah, yang bergerak menjauh dari negara itu pada hari Sabtu lalu dan meninggalkan jejak kehancuran di pulau berpenduduk 22 juta jiwa tersebut.

    Sebelumnya, korban tewas akibat banjir dan tanah longsor di Sri Lanka tercatat sebanyak 465 orang. Kolombo mengatakan mereka membutuhkan sekitar USD 7 miliar untuk membangun kembali rumah-rumah, pusat industri, dan jalanan yang rusak.

    Harapan kini telah pupus bagi 366 orang lainnya yang belum ditemukan setelah hujan lebat, yang dipicu Siklon Ditwah, mengguyur berbagai wilayah Sri Lanka hingga memicu tanah longsor dan banjir pekan lalu. Demikian seperti dilansir AFP, Rabu (3/12).

    Banjir yang merendam ibu kota Kolombo mulai surut pada Rabu (3/12) waktu setempat, setelah banjir besar selama akhir pekan.

    (azh/isa)

  • ‘Pesan’ Iran ke Kapal-kapal AS di Balik Latihan Perang

    ‘Pesan’ Iran ke Kapal-kapal AS di Balik Latihan Perang

    Jakarta –

    Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menggelar latihan perang yang melibatkan angkatan laut di perairan Teluk. Latihan perang ini memberi ‘pesan’ peringatan untuk kapal-kapal perang Amerika Serikat (AS) yang berada di kawasan tersebut.

    Dirangkum detikcom, Jumat, (5/12/2025), latihan perang yang digelar secara besar besaran tersebut memberi peringatan bagi kapal perang AS yang berada di kawasan tersebut. Latihan perang IRGC ini digelar lebih dari lima bulan setelah perang selama 12 hari antara Iran dan Israel, yang turut menyeret AS, berlangsung.

    Televisi pemerintah Iran, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (5/12/2025), melaporkan bahwa latihan perang tersebut menunjukkan “pengorbanan dan semangat perlawanan” dari Angkatan Laut IRGC “untuk menghadapi ancaman apa pun” terhadap Iran setelah perang sengit pada Juni lalu.

    Dalam perang itu, rentetan serangan Israel, yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk sejumlah komandan senior IRGC, telah mendorong Iran untuk membalas dengan serangan pesawat tak berawak dan rudal yang menewaskan puluhan orang di Israel.

    Laporan televisi pemerintah Iran menyebut bahwa unit-unit angkatan laut dalam latihan perang itu “mengeluarkan peringatan kepada kapal-kapal Amerika yang berada di kawasan tersebut, menyampaikan pesan tegas mereka”.

    Namun, isi “pesan” tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Sejauh ini belum ada komentar dari pasukan militer AS di kawasan Teluk.

    Kawasan Teluk, dan Selat Hormuz yang strategis di titik pertemuannya yang mengarah ke Laut Oman, menyalurkan sekitar 20 persen ekspor minyak dunia setiap tahun.

    Wakil Panglima IRGC Ali Fadavi, pada Rabu (3/12), menegaskan bahwa “tidak ada negara yang dapat meremehkan peran Selat Hormuz”. Fadavi juga berjanji akan melindungi jalur perairan strategis tersebut.

    Keamanan Teluk, sebut Fadavi seperti dikutip kantor berita IRNA, merupakan “garis merah”. Dia menyebut musuh-musuh Iran, seperti AS dan Israel, sebagai “pendorong utama ketidakamanan global”.

    IRGC telah berulang kali menyita kapal tanker berbendera asing yang berlayar di kawasan Teluk, atas apa yang disebut otoritas Iran sebagai penyelundupan bahan bakar.

    Tonton juga video “Alasan Iran Masih Ogah Kerja Sama dengan AS”

    (yld/yld)

  • Serangan Drone Ukraina Picu Kebakaran di Pelabuhan Rusia

    Serangan Drone Ukraina Picu Kebakaran di Pelabuhan Rusia

    Moskow –

    Serangan drone Ukraina kembali menghantam sebuah pelabuhan di wilayah Rusia pada Jumat (5/12) waktu setempat. Akibat serangan drone tersebut, kebakaran terjadi di kompleks pelabuhan di tepi Laut Azov.

    Pusat darurat lokal dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Jumat (5/12/2025), menyebut kebakaran terjadi di kompleks pelabuhan Temryuk, yang terletak di tepi Laut Azov, Rusia. Disebutkan bahwa kebakaran itu disebabkan oleh serangan drone Ukraina.

    “Terjadi kebakaran… Layanan khusus dan darurat sedang bekerja di lokasi,” kata pusat tanggap darurat setempat dalam pernyataan via Telegram.

    Pelabuhan Temryuk diketahui menangani liquefied petroleum gas (LPG), produk-produk minyak dan petrokimia, serta biji-bijian dan komoditas pangan curah lainnya.

    Tidak diketahui secara jelas apakah ada korban jiwa atau korban luka akibat kebakaran tersebut. Belum diketahui seberapa besar kerusakan yang terjadi di kompleks pelabuhan tersebut.

    Dua sumber sektor industri mengatakan kepada Reuters bahwa kebakaran terjadi di terminal transshipment LPG Maktren-Nafta, yang memuat LPG dari produsen-produsen Rusia dan Kazakhstan untuk ekspor.

    Dalam 10 bulan pertama tahun 2025, menurut para pedagang, terminal tersebut telah menangani sekitar 220.000 ton LPG.

    Kementerian Pertahanan Rusia, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa sistem pertahanan udaranya telah mencegat dan menghancurkan 41 drone Ukraina dalam semalam. Salah satu drone itu ditembak jatuh di atas wilayah Krasnodar, yang menjadi lokasi pelabuhan Temryuk berada.

    Belum ada pernyataan resmi Ukraina soal serangan tersebut. Namun beberapa waktu terakhir, Kyiv menargetkan infrastruktur energi Moskow dalam rentetan serangannya, untuk membalas serangan-serangan Rusia.

    Tonton juga video “Progres Perdamaian di Ukraina Masih Gitu-gitu Aja”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Arab Saudi Vs UEA: Rivalitas yang Kian Memanas

    Arab Saudi Vs UEA: Rivalitas yang Kian Memanas

    Jakarta –

    Hubungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) kembali diuji. Penyebabnya adalah perbedaan dukungan terhadap faksi-faksi yang bertempur di kawasan.

    Dalam kunjungan terbarunya ke Washington, putera mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) disebut meminta Presiden AS Donald Trump menekan Abu Dhabi, karena diduga ikut menyuplai senjata bagi milisi Rapid Support Forces (RSF) di Sudan.

    Ketika perang saudara meletup pada April 2023, Arab Saudi berada di kubu Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), yang berperang melawan RSF. Kini, Riyadh beralih menjadi mediator antara kedua pihak yang bertikai.

    Konflik Sudan telah berkembang menjadi bencana kemanusiaan dan krisis pengungsian terbesar di dunia. Kendati marak dugaan kejahatan perang, UEA dituding masih terus memasok senjata kepada RSF, tuduhan yang dibantah Abu Dhabi.

    Namun, alih-alih mengecam manuver Saudi melalui Trump, Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) memilih diam di ruang publik, sekaligus menegaskan kembali bahwa UEA tidak terlibat dalam perang itu.

    “Yang terjadi adalah evolusi alami hubungan dua kekuatan regional yang semakin percaya diri,” ujar Kristian Alexander, peneliti senior Rabdan Security and Defense Institute di Abu Dhabi, kepada DW. Kedua negara, menurut dia, tengah menjalankan agenda transformasi nasional yang ambisius dan semakin otonom dalam kebijakan luar negeri.

    “Perbedaan-perbedaan seperti ini sesekali muncul di permukaan,” kata Alexander.

    Akar sejarah Saudi – UEA

    “MBZ mendukung MBS dalam perjalanannya menuju posisi putra mahkota dan pemimpin de facto pada 2018,” ujar Bianco. Namun hubungan yang terlalu dekat juga membuat perbedaan kecil tampak membesar.

    Sejak 2018, Bianco mencatat sejumlah momen ketika ketegangan di antara kedua tokoh memuncak. “Tapi setiap kali hampir meledak, kedua pihak berusaha menahan diri agar tidak berubah menjadi krisis penuh,” katanya.

    Yaman, minyak, dan politik yang tak sejalan

    Riak pertama muncul pada kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi oleh agen Saudi pada tahun 2018. Ketika MBS mendapat kecaman global setelah skandal di Istanbul, dia berharap UEA akan pasang badan. Namun Abu Dhabi justru bergeming, tak ingin terseret badai reputasi.

    Di Yaman, koalisi pimpinan Saudi sejak 2015 juga tidak berjalan mulus. UEA, kata Bianco, tidak sepenuhnya mengikuti haluan Riyadh dan menjalankan agenda sendiri. Abu Dhabi, misalnya, mendukung Southern Transitional Council yang ingin memisahkan diri dari wilayah utara yang dikuasai Houthi. Riyadh, sebaliknya, menginginkan Yaman tetap bersatu dan belakangan tidak menutup pintu bagi dominasi Houthi.

    Perbedaan lain muncul pada 2021 ketika UEA menolak imbauan Saudi untuk mengurangi produksi minyak OPEC demi stabilitas pasar. Abu Dhabi malah meningkatkan kapasitasnya sendiri. Alexander menyebut perselisihan itu cepat diselesaikan lewat dialog. Kedua negara kembali sinkron dalam kebijakan pemangkasan produksi yang lebih besar setelahnya.

    Persaingan dua strategi nasional

    Baik Riyadh maupun Abu Dhabi kini menjalankan rencana jangka panjang untuk mengurangi kebergantungan pada minyak. Kedua negara berambisi menjadi pusat teknologi serta AI. Saudi dengan Vision 2030 dan UEA dengan UAE 2031. Diduga, persaingan ekonomi antara Riyadh dan Dubai sebagai pusat keuangan dunia, akan semakin ketat.

    Namun menurut Michael Stephens dari Royal United Services Institute, persaingan bisnis tidak lantas akan melahirkan konfrontasi. “Kawasan terlalu tidak stabil untuk risiko seperti itu,” katanya.

    Bianco sependapat. Dari sudut geopolitik, Saudi dan UEA justru perlu bersatu menghadapi aktor lain, termasuk Iran dan juga Israel. UEA menormalisasi hubungan dengan Israel pada 2020, sementara Riyadh menghentikan pembicaraan setelah serangan Hamas 7 Oktober 2023 dan perang Gaza yang berkepanjangan.

    UEA tidak ingin keluar dari kesepakatan Abraham Accords dan berharap keadaan kembali normal. Sementara Saudi menolak melanjutkan negosiasi tanpa jalan menuju solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Sejauh ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap menolak pembentukan negara Palestina merdeka.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Trump Ancam Pecat Ketua The Fed di Forum Investasi Arab Saudi”

    (ita/ita)

  • Partai AfD Dituduh Kerap Hina Anggota Parlemen Perempuan Jerman

    Partai AfD Dituduh Kerap Hina Anggota Parlemen Perempuan Jerman

    Jakarta –

    Ketika Menteri Kesehatan Nina Warken duduk di bangku pemerintah di Bundestag, dia berafiliasi sangat dekat dengan kelompok parlemen partai oposisi terbesar, Alternative for Germany (AfD) yang berhaluan kanan ekstrem.

    “Saya mendengar banyak hal yang tidak tercatat dalam catatan resmi. Ada komentar-komentar merendahkan dan menghina terhadap perempuan,” kata Warken dari Partai CDU, yang berhaluan kanan tengah kepada kelompok media RedaktionsNetzwerk Deutschland.

    Warken, yang juga memimpin organisasi perempuan di partainya, telah memicu perdebatan tentang bagaimana perlakuan terhadap politisi perempuan berubah sejak AfD masuk ke Bundestag pada 2017. Sebagian faksi partai itu telah diklasifikasikan sebagai kelompok ekstrem kanan.

    Dalam wawancara itu dia mengatakan bahwa politisi perempuan dari berbagai partai mendapat “hinaan yang mengejutkan,” tidak hanya terkait pandangan politik tetapi juga penampilan dan pakaian mereka. Baginya, hal itu adalah “komentar yang sangat buruk.”

    “Itu tidak dapat diterima. Itu merendahkan martabat parlemen,” kata Warken. Dia menyerukan agar perilaku seperti itu dikecam bersama. “Tidak ada anggota parlemen yang boleh diintimidasi.”

    Juru bicara kebijakan kesehatan Partai AfD, Martin Sichert, menuduh Warken mengalihkan perhatian dari persoalan nyata dalam sistem kesehatan dengan menuduh AfD bersikap misogini.

    “Menteri mestinya menangani masalah nyata di negara ini daripada secara terbuka mencemarkan nama baik partai oposisi terbesar,” kata Sichert kepada DW melalui surat elektronik.

    Pelanggaran di Bundestag meningkat

    Peningkatan yang signifikan dalam jumlah teguran dan peringatan di parlemen dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa suasana di Bundestag telah berubah secara drastis. Pada tahun 2017, sebelum AfD masuk ke Bundestag, petugas administrasi hanya mencatat 2 peringatan. Kemudian, antara tahun 2017 dan 2021, jumlahnya mencapai 47, dan dari 2021 hingga 2025, angka tersebut mencapai 135. AfD bertanggung jawab atas 85 di antaranya.

    Carmen Wegge dari Partai SPD, yang menjadi anggota parlemen sejak 2021, mengatakan dia rutin memeriksa catatan pidatonya. Dia sering menemukan keterangan yang hanya berbunyi “teriakan dari AfD,” tuturnya kepada DW. Teriakan dan gangguan dari kubu AfD, menurutnya, begitu banyak sehingga pencatat sidang kesulitan mengikuti. Strategi Wegge adalah mengabaikannya.

    Presiden Bundestag Julia Klöckner dari Partai CDU kini memperketat aturan dan meningkatkan jumlah teguran serta peringatan ketertiban. Pemerintah koalisi CDU/CSU dan SPD juga merespons meningkatnya gangguan dan hinaan, terutama dari bangku AfD, dengan menaikkan denda.

    Denda bagi anggota parlemen yang melakukan pelanggaran serius naik dari 1.000 (sekitar Rp16 juta) euro menjadi 2.000 euro (sekitar Rp33 juta). Pelanggaran berulang kini dikenai 4.000 (sekitar Rp66 juta) euro, naik dari 2.000 euro. Jika ada anggota parlemen yang mendapat tiga panggilan ketertiban dalam satu sesi, mereka akan dikeluarkan dari ruang sidang.

    Wegge tidak yakin langkah ini akan membuat AfD menjadi lebih moderat. Menurutnya, justru sebaliknya. “Upaya intimidasi ini, tentu saja, merupakan bagian dari strategi AfD. Ucapan kasar tersebut merupakan cerminan dari pola pikir partai ini,” kata Wegge.

    Claudia Roth dari Partai Hijau, yang pernah menjabat wakil presiden Bundestag pada 2013 hingga 2021, juga merasakan perubahan suasana sejak AfD hadir di parlemen. Dia termasuk politisi perempuan yang paling sering menjadi sasaran serangan verbal AfD.

    “Setiap kali saya berbicara, selalu saja ada teriakan yang mencoba menenggelamkan suara saya,” kata Roth kepada DW.

    “Mereka berpikir bahwa dengan menyerang saya, mereka akan mendapatkan banyak dukungan dari pengikut mereka secara daring, karena mereka merayakan hal-hal seperti itu di sana, ketika kebencian terus berlanjut. Hal itu sangat mengganggu bagi rekan-rekan perempuan muda yang baru pertama kali berada di Bundestag dan menyampaikan pidato pertama mereka.”

    Roth menolak untuk merasa terintimidasi. Ketika dia sempat mempertimbangkan untuk tidak menggunakan istilah “kebijakan pembangunan feminis” dalam pidato di Bundestag, karena hal itu akan memicu reaksi kuat dari AfD, dia memutuskan untuk tidak menyerah. Pada akhirnya, dia berbicara tentang “kebutuhan akan kebijakan pembangunan feminis” dan menahan serangan verbal.

    “Mereka berusaha menggoyahkan kami. Mereka berusaha membungkam kami. Mereka ingin membuat kami mundur, bahkan dalam perdebatan di parlemen Jerman. Dan itu sangat berbahaya,” ujar Roth.

    Menurut Roth, AfD ingin “menyerang perempuan dan minoritas, menggambarkan mereka sebagai musuh dan mendiskreditkan mereka, dan dengan itu menyerang dan melemahkan institusi demokratis Bundestag. Dan jika kita membiarkan itu terjadi, kita telah kehilangan segalanya.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman.

    Diadaptasi oleh: Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Muhammad Hanafi

    Tonton juga video “Heboh Wanita Tanpa Busana Ludahi dan Hina Al-Quran, Polisi Selidiki”

    (ita/ita)

  • Taiwan Klaim China Kerahkan Kapal Perang dalam Operasi Militer

    Taiwan Klaim China Kerahkan Kapal Perang dalam Operasi Militer

    Taipei –

    Otoritas Taiwan mengklaim bahwa China telah mengerahkan kapal-kapal perangnya dalam “operasi militer” yang membentang ratusan kilometer dari Laut Kuning hingga Laut China Selatan. Taipei menyebut operasi semacam itu oleh Beijing menimbulkan “ancaman” bagi kawasan tersebut.

    China, yang selalu mengklaim Taiwan sebagai bagian wilayah kedaulatannya, tidak membenarkan maupun membantah manuver tersebut.

    Juru bicara kantor kepresidenan Taiwan, Karen Kuo, seperti dilansir AFP, Jumat (5/12/2925), mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan Taiwan dan badan-badan keamanan lainnya memantau aktivitas militer China dan memiliki “pemahaman penuh mengenai situasi tersebut”.

    Kuo tidak menyebutkan berapa banyak kapal China yang dikerahkan dalam operasi militer tersebut. Namun, seorang sumber keamanan mengatakan kepada AFP bahwa jumlahnya “signifikan”.

    Operasi militer China tersebut, ujar Kuo, tidak terbatas pada Selat Taiwan, tetapi meluas dari Laut Kuning bagian selatan hingga ke Laut China Timur di dekat Kepulauan Diayou yang menjadi sengketa dengan Jepang, dan bahkan sampai ke Laut China Selatan, serta ke perairan Pasifik Barat.

    “Ini memang menimbulkan ancaman dan berdampak bagi Indo-Pasifik dan seluruh kawasan,” ucap Kuo dalam pernyataannya.

    Taiwan, sebut Kuo, mendesak China untuk “menahan diri”. “Kami juga meyakini dapat menangani masalah ini dengan baik,” imbuhnya.

    Baik Angkatan Bersenjata China maupun media pemerintah setempat belum mengumumkan soal aktivitas militer terbaru di kawasan yang dilaporkan oleh Taiwan.

    Kementerian Luar Negeri Beijing tidak memberikan jawaban langsung ketika ditanya apakah militer mengerahkan sejumlah besar kapal angkatan laut di perairan-perairan tersebut.

    “Saya ingin menekankan bahwa China secara konsisten telah menjalankan kebijakan defensif,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers terbaru.

    “Angkatan Laut dan Penjaga Pantai China beroperasi secara ketat di perairan yang relevan, sesuai dengan hukum domestik China dan hukum internasional,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Lin mendesak “pihak-pihak terkait” untuk tidak “bereaksi berlebihan atau … terlibat dalam propaganda yang tidak berdasar”.

    Tonton juga video “China Tebar Ancaman ke Jepang Buntut Pasang Rudal Dekat Taiwan”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Akan Pasok 3 Kapal Selam Nuklir ke Australia

    AS Akan Pasok 3 Kapal Selam Nuklir ke Australia

    Washington DC –

    Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa pihaknya telah menyetujui pakta keamanan tripartit AUKUS dengan Inggris dan Australia. Berdasarkan pakta keamanan itu, Canberra akan mengakuisisi setidaknya tiga kapal selam nuklir kelas Virginia buatan Washington dalam waktu 15 tahun.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan awal tahun ini bahwa pihaknya sedang meninjau kesepakatan tahun 2021 untuk kapal selam tempur bertenaga nuklir yang ditandatangani di bawah pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden.

    Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, seperti dilansir AFP, Jumat (5/12/2025), mengumumkan pada Kamis (4/12) bahwa pihaknya telah menyelesaikan peninjauan yang prosesnya berlangsung selama lima bulan, yang hasilnya menyetujui perjanjian AUKUS.

    Parnell juga mengatakan bahwa hasil peninjauan itu menetapkan jika perjanjian AUKUS tersebut “sejalan dengan agenda America First Presiden Trump”.

    “Sesuai dengan arahan Presiden Trump bahwa AUKUS harus bergerak ‘dengan kecepatan penuh’, dengan peninjauan tersebut mengidentifikasi peluang untuk menempatkan AUKUS pada posisi sekuat mungkin,” sebutnya.

    Anggota Kongres AS, Joe Courtney, dari Partai Demokrat yang merupakan anggota subkomite kekuatan laut, mengatakan secara terpisah bahwa penyelesaian peninjauan itu memastikan “kerangka kerja pakta tersebut selaras dengan kepentingan keamanan nasional negara kita”.

    Courtney yang pendukung vokal AUKUS ini mewakili distrik di Connecticut yang menjadi lokasi fasilitas manufaktur kapal selam utama di AS.

    Pakta AUKUS bertujuan untuk mempersenjatai Australia dengan armada kapal selam mutakhir dari AS dan akan menyediakan kerja sama dalam mengembangkan berbagai teknologi peperangan.

    Kapal selam tersebut, yang penjualannya akan dimulai pada tahun 2032 mendatang, merupakan inti dari strategi Australia untuk meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh di kawasan Pasifik, terutama terhadap China.

    Kesepakatan ini dapat memakan biaya hingga US$ 235 miliar (Rp 3.915 triliun) selama 30 tahun ke depan bagi Canberra, dan juga akan mencakup teknologi untuk membangun kapal selam sendiri di masa mendatang.

    Menteri Pertahanan Australia, Pat Conroy, dalam tanggapannya pada Jumat (5/12) mengatakan bahwa dirinya senang hasil peninjauan AS telah mengonfirmasi AUKUS “berjalan dengan kecepatan penuh”.

    “Kami akan terlibat secara konstruktif dengan temuan dan rekomendasinya tentang cara meningkatkan AUKUS lebih lanjut,” ucapnya.

    Pakta AUKUS ini sempat membuat Australia berselisih besar dengan Prancis pada tahun 2021, ketika Canberra membatalkan kesepakatan bernilai miliaran dolar untuk membeli armada kapal selam bertenaga diesel dari Paris dan memilih AUKUS sebagai gantinya.

    Tonton juga video “Penjaga Pantai AS Ungkap Hasil Investigasi Tragedi Kapal Selam Titan”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)