Category: Detik.com Internasional

  • Putin Setujui Dekrit Penggunaan Senjata Nuklir, China Serukan Ini!

    Putin Setujui Dekrit Penggunaan Senjata Nuklir, China Serukan Ini!

    Beijing

    Otoritas China turut mengomentari langkah terbaru Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyetujui perubahan doktrin nuklir negaranya, saat ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengizinkan Ukraina menyerang Moskow dengan rudal jarak jauh pasokan negara-negara Barat.

    Kementerian Luar Negeri China, seperti dilansir AFP, Rabu (20/11/2024), menyerukan semua pihak untuk “tenang” dan “menahan diri” usai Putin, pada Selasa (19/11) waktu setempat, menandatangani dekrit yang menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir Rusia.

    “Dalam situasi saat ini, semua pihak harus tetap tenang dan menahan diri, bekerja sama melalui dialog dan konsultasi untuk meredakan ketegangan dan mengurangi risiko strategis,” cetus juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, saat ditanya soal langkah terbaru Putin tersebut.

    “Sikap China yang mendorong semua pihak untuk meredakan ketegangan dan berkomitmen terhadap resolusi politik bagi krisis Ukraina tetap tidak berubah,” tegasnya.

    “China akan terus memainkan peran konstruktif dalam hal ini,” cetus Lin dalam pernyataannya.

    Rusia memberikan reaksi keras terhadap keputusan Biden, yang segera mengakhiri masa jabatannya, untuk mengubah kebijakan AS mengenai Ukraina dan mengizinkan Kyiv menggunakan rudal jarak jauh pasokan AS untuk menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia.

    Putin, pada Selasa (19/11), menandatangani dekrit yang memungkinkan Moskow menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara non-nuklir, seperti Ukraina, jika negara itu melancarkan serangan konvensional dengan didukung oleh negara lainnya yang memiliki kekuatan nuklir.

    Saksikan juga video: Putin Umumkan Rusia akan Gelar Latihan Penggunaan Senjata Nuklir

  • AS Tutup Sementara Kedubes di Ukraina, Ada Apa?

    AS Tutup Sementara Kedubes di Ukraina, Ada Apa?

    Kyiv

    Amerika Serikat (AS) mengumumkan penutupan sementara kedutaan besarnya di Kyiv, Ukraina. Langkah ini diambil setelah pihak Kedutaan Besar AS menerima informasi soal potensi serangan udara besar-besaran di ibu kota Ukraina itu pada Rabu (20/11) waktu setempat.

    “Karena sangat berhati-hati, kedutaan besar (di Kyiv) akan ditutup, dan para pegawai kedutaan diinstruksikan untuk berlindung di tempat,” demikian pernyataan Departemen Urusan Konsuler Luar Negeri AS , seperti dilansir Reuters, Rabu (20/11/2024).

    “Kedutaan Besar AS merekomendasikan warga negara AS untuk bersiap berlindung segera jika peringatan serangan udara diumumkan,” imbuh pernyataan itu, yang dipublikasikan pada situs resmi Kedutaan Besar AS di Kyiv.

    Peringatan soal potensi serangan udara besar-besaran itu muncul sehari setelah Ukraina menggunakan rudal jarak jauh ATACMS pasokan AS untuk menyerang wilayah Rusia. Serangan itu memanfaatkan izin yang baru saja diberikan oleh pemerintah Presiden Joe Biden kepada Kyiv.

    Moskow telah memperingatkan negara-negara Barat selama beberapa bulan terakhir, jika Washington mengizinkan Kyiv menembakkan rudal pasokan AS, Inggris dan Prancis jauh ke dalam wilayah Rusia, maka itu akan dianggap sebagai keterlibatan langsung negara-negara anggota NATO dalam perang di Ukraina.

    Presiden Vladimir Putin mengatakan pada Oktober lalu bahwa Rusia akan merespons serangan Ukraina yang dilancarkan menggunakan senjata buatan AS jauh ke dalam wilayah negaranya.

  • DK PBB Akan Voting Resolusi Gencatan Senjata Gaza, Sikap AS Tak Jelas

    DK PBB Akan Voting Resolusi Gencatan Senjata Gaza, Sikap AS Tak Jelas

    Draf resolusi yang akan divoting pada Rabu (20/11) waktu setempat itu juga menyerukan “masuknya bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar secara aman dan tanpa hambatan”, termasuk di Jalur Gaza bagian utara yang terkepung, dan mengecam segala upaya untuk membuat warga Palestina kelaparan.

    Delegasi Palestina di PBB berpendapat bahwa isi draf resolusi terbaru itu tidaklah cukup.

    “Nasib Gaza akan menghantui dunia selama beberapa generasi mendatang,” ucap Duta Besar Palestina, Riyad Mansour, memberi peringatan.

    Dia menyebut satu-satunya tindakan yang harus dilakukan Dewan Keamanan PBB adalah menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat berdasarkan pasal 7 Piagam PBB. Pasal itu memungkinkan Dewan Keamanan PBB mengambil langkah-langkah guna menegakkan resolusinya, seperti pemberlakuan sanksi.

    Namun isi draf resolusi terbaru itu sama sekali tidak menyebut opsi tersebut.

    Sejak awal perang berkecamuk di Jalur Gaza, Dewan Keamanan PBB gagal untuk satu suara dalam menyerukan gencatan senjata. AS yang merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, berulang kali menggunakan hak vetonya yang menggagalkan disepakatinya sejumlah resolusi.

    Namun, beberapa diplomat menyatakan harapan mereka bahwa setelah kemenangan Donald Trump dalam pilpres AS pada 5 November lalu, Presiden Joe Biden mungkin akan lebih fleksibel dalam beberapa minggu terakhir dia menjabat.

    Pada saat itu, AS tidak menggunakan hak vetonya, yang menjadi terobosan baru dari dukungan tradisional Washington terhadap Israel dalam isu sensitif mengenai permukiman Yahudi di wilayah Palestina.

    (nvc/ita)

  • Rusia Ubah Doktrin Nuklir, Ukraina: Gertakan untuk Takut-takuti Barat!

    Rusia Ubah Doktrin Nuklir, Ukraina: Gertakan untuk Takut-takuti Barat!

    Washington DC

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina, Andriy Sybiga, menganggap langkah Rusia yang memperbarui doktrin nuklirnya sebagai “gertakan”. Sybiga mengingatkan sekutu-sekutu Barat untuk tetap “berpikiran jernih dan tidak menyerah pada rasa takut” dalam menghadapi langkah terbaru Moskow tersebut.

    Sybiga, seperti dilansir AFP, Rabu (20/11/2024), menyampaikan pernyataan itu saat berbicara dalam sidang Kongres Amerika Serikat (AS) di Gedung Capitol, Washington DC, pada Selasa (19/11) waktu setempat. Gedung Putih sebelumnya menyebut langkah Rusia itu sebagai “retorika tidak bertanggung jawab”.

    “Saat ini, kami melihat upaya baru Kremlin dalam menggunakan gertakan nuklir untuk menakut-nakuti Barat,” ucap Sybiga dalam pernyataannya.

    “Retorika publik nuklir mereka yang diperbarui soal penggunaan senjata nuklir tidak lebih dari sekedar pemerasan,” sebutnya.

    “Mereka telah menggunakannya berkali-kali sebelumnya ketika keputusan kuat diambil. Kita harus tetap berkepala dingin, berpikiran jernih dan tidak menyerah pada rasa takut,” cetus Sybiga dalam pernyataannya.

    Presiden Vladimir Putin memberikan persetujuan dengan menandatangani dekrit, pada Selasa (19/11) waktu setempat, yang memperluas cakupan soal kapan dan dalam situasi apa Rusia bisa menggunakan senjata nuklir. Langkah ini dipandang sebagai pesan yang jelas untuk Ukraina dan negara-negara Barat, terutama AS.

    Doktrin nuklir terbaru itu menguraikan bahwa Rusia kini bisa mempertimbangkan untuk menggunakan senjata nuklirnya terhadap negara non-nuklir, termasuk Ukraina, jika negara itu didukung oleh kekuatan nuklir.

  • Qatar Bicara Soal Kantor Politik Hamas di Doha Belum Tutup Permanen

    Qatar Bicara Soal Kantor Politik Hamas di Doha Belum Tutup Permanen

    Doha

    Otoritas Qatar mengungkapkan bahwa para pemimpin Hamas saat ini sedang tidak berada di Doha, ibu kota Qatar. Namun, ditegaskan bahwa kantor biro politik Hamas yang ada di Doha belum ditutup secara permanen.

    Awal bulan ini, seorang pejabat Amerika Serikat (AS) yang enggan disebut namanya, yang dikutip Reuters, mengatakan bahwa Washington telah meminta Qatar untuk mengusir Hamas dari negaranya, dan Doha telah menyampaikan pesan itu kepada Hamas.

    Otoritas Qatar sebelumnya membantah laporan yang menyebut pihaknya telah meminta Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, untuk segera meninggalkan negara tersebut.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, dalam pernyataan terbaru seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (20/11/2024), mengatakan bahwa kantor biro politik Hamas didirikan untuk memfasilitasi upaya mediasi dalam mengakhiri perang di Jalur Gaza.

    “Tentunya, jika tidak ada proses mediasi, maka kantor itu sendiri tidak memiliki fungsi apa pun selain menjadi bagian dari proses tersebut,” jelas Al-Ansari.

    Namun, dia juga mengungkapkan bahwa para pemimpin Hamas saat ini sedang tidak berada di Doha.

    “Para pemimpin Hamas yang berada dalam tim perundingan sekarang tidak berada di Doha. Seperti yang Anda ketahui, mereka berpindah antar ibu kota yang berbeda-beda,” ucap Al-Ansari dalam pernyataannya.

  • Putin Ubah Aturan Serangan Nuklir Rusia, AS Tak Terkejut

    Putin Ubah Aturan Serangan Nuklir Rusia, AS Tak Terkejut

    Washington DC

    Amerika Serikat (AS) mengaku tidak terkejut dengan pengumuman terbaru Rusia soal perubahan doktrin nuklir yang telah disetujui oleh Presiden Vladimir Putin. Washington menyebut Moskow sudah memberikan isyarat soal niatnya mengamendemen doktrin penggunaan senjata nuklirnya beberapa waktu terakhir.

    Pernyataan itu, seperti dilansir AFP, Rabu (20/11/2024), disampaikan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional pada Gedung Putih saat menanggapi pengumuman Kremlin soal Putin memberikan persetujuan untuk doktrin nuklir Rusia yang diperbarui atau diamandemen.

    Doktrin nuklir terbaru itu menyatakan Rusia kini bisa mempertimbangkan untuk menggunakan senjata nuklirnya, jika dihantam serangan rudal konvensional yang didukung oleh negara yang juga memiliki kekuatan nuklir.

    “Kami tidak terkejut dengan pengumuman Rusia soal mereka akan memperbarui doktrin nuklirnya,” ucap juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS dalam pernyataannya.

    Disebutkan juru bicara itu bahwa Moskow sebenarnya telah “memberikan isyarat soal niatnya” untuk melakukan hal tersebut selama beberapa pekan terakhir.

    Dalam tanggapan lebih lanjut, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS mengecam langkah Rusia itu sebagai “retorika yang tidak bertanggung jawab”. “Ini lebih merupakan retorika tidak bertanggung jawab yang sama dari Rusia, yang telah kita saksikan selama dua tahun terakhir,” sebutnya.

    Namun demikian, menurut juru bicara itu, Washington saat ini tidak melihat adanya kebutuhan untuk mengubah postur kekuatan nuklir mereka sendiri.

  • AS Tiba-tiba Tarik Kapal Induknya dari Timur Tengah, Kenapa?

    AS Tiba-tiba Tarik Kapal Induknya dari Timur Tengah, Kenapa?

    Washington DC

    Amerika Serikat (AS) mengumumkan penarikan satu-satunya kapal induk mereka, yang beberapa waktu terakhir disiagakan di perairan Timur Tengah. Namun, Washington menekankan bahwa militernya masih memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi berbagai ancaman dan segala kemungkinan di kawasan itu.

    Penarikan kapal induk AS yang bernama USS Abraham Lincoln itu, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (20/11/2024), diumumkan oleh Pentagon atau Departemen Pertahanan AS pada Selasa (19/11) waktu setempat.

    Pentagon menyatakan bahwa USS Abraham Lincoln telah meninggalkan area tanggung jawab Komando Pusat AS atau CENTCOM pada akhir pekan dan memasuki area Armada ke-7 di kawasan Indo-Pasifik.

    Awal bulan ini, AS mengumumkan pengerahan kapal penghancur rudal balistik tambahan, skuadron jet tempur dan pesawat tanker, serta beberapa pesawat pengebom jarak jauh B-52, ke kawasan tersebut sebagai persiapan dimulainya keberangkatan USS Abraham Lincoln.

    USS Abraham Lincoln tiba di Timur Tengah pada Agustus lalu, setelah Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin memerintahkan kapal induk itu untuk mempercepat transitnya guna menggantikan kapal induk AS lainnya, USS Theodore Roosevelt dan kelompok tempurnya, dalam mempertahankan kehadiran di kawasan.

    Langkah itu dilakukan saat AS meningkatkan pengerahan aset dan pasukan ke kawasan itu, menyusul ancaman dari Iran dan proksinya untuk membalas Israel yang menewaskan pemimpin Hamas dan Hizbullah dalam serangan di Teheran dan Beirut.

    Iran akhirnya menyerang Israel dengan ratusan rudal balistik dan drone pada 13 April dan 1 Oktober lalu, yang dibalas oleh Tel Aviv dengan serangan udara terhadap Teheran. Rentetan aksi saling serang itu tampaknya belum akan berakhir, dengan Iran telah mengancam akan kembali membalas serangan Israel.

  • Netanyahu Tawarkan Imbalan Rp 79 M untuk Pembebasan Sandera di Gaza

    Netanyahu Tawarkan Imbalan Rp 79 M untuk Pembebasan Sandera di Gaza

    Gaza City

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu kembali mengunjungi Jalur Gaza pada Selasa (19/11) waktu setempat, dan menegaskan Hamas tidak akan berkuasa kembali atas daerah kantong Palestina itu setelah perang berakhir. Netanyahu juga menawarkan imbalan untuk pemulangan sandera yang tersisa.

    Netanyahu, dalam pernyataannya seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (20/11/2024), mengklaim Israel telah berhasil menghancurkan kemampuan militer kelompok Hamas. Militer Tel Aviv dan Hamas terlibat pertempuran selama lebih dari setahun terakhir di Jalur Gaza.

    Dalam pernyataannya, Netanyahu juga menyatakan Tel Aviv belum menyerah dalam upaya menemukan dan memulangkan 101 sandera yang tersisa, yang diyakini masih berada di wilayah Jalur Gaza. Dia bahkan menawarkan imbalan sebesar US$ 5 juta (Rp 79,2 miliar) untuk pemulangan setiap sandera.

    “Siapa pun yang berani menyakiti para sandera kami, akan mendapati darah di kepala mereka. Kami akan memburu Anda dan menangkap Anda,” cetusnya.

    “Siapa pun yang memulangkan sandera, akan mendapatkan jalan yang aman, dia dan keluarganya, untuk keluar. Pilihlah, pilihan ada pada tangan Anda, tetapi hasilnya tetap sama. Kami akan mendapatkan semuanya kembali,” tegas Netanyahu dalam pernyataannya.

    Pernyataan Netanyahu itu disampaikan via rekaman video yang menunjukkan momen kunjungan terbaru PM Israel itu ke Jalur Gaza bersama Menteri Pertahanan dan panglima militer Israel, di mana dia juga mendapatkan pengarahan mengenai kegiatan operasional.

  • Mary Jane Bebas, Presiden Filipina Ungkap Negosiasi Bertahun-tahun dengan RI

    Mary Jane Bebas, Presiden Filipina Ungkap Negosiasi Bertahun-tahun dengan RI

    Dilansir GMA Network edisi 8 April 2015, Mary Jane merupakan putri bungsu lima bersaudara dari keluarga tak mampu. Dia menikah muda pada usia 17 tahun dan memiliki dua anak. Namun, Mary Jane bercerai dengan suaminya. Untuk membiayai kehidupan dan kedua anaknya, Mary Jane akhirnya sempat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 2009.

    Majikan Mary Jane saat itu mencoba memperkosanya hingga akhirnya dia keluar dan kembali ke Filipina. Seorang teman yang dikenal keluarga Mary Jane kemudian menawarkan pekerjaan sebagai ART di Malaysia. Sesampai di Malaysia, Mary Jane baru diberi tahu kalau lowongan itu sudah tidak tersedia dan diberi tahu ada lowongan ART di Indonesia. Mary Jane pun diminta terbang ke Indonesia.

    Dia dititipi koper dengan upah USD 500. Sesampai di Bandara Adisucipto, Yogyakarta, pada 2010, Mary Jane ditangkap dengan barang bukti heroin seberat 2,6 kilogram yang ada di kopernya.

    Setelah menjalani proses persidangan, Mary Jane dijatuhi hukuman mati. Grasi Mary Jane bersama 11 nama terpidana mati lain juga telah ditolak Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden (Keppres) tertanggal 30 Desember 2014.

    Tim pengacara Mary Jane bahkan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kedua 27 April 2015. Saat itu, tinggal menghitung hari eksekusi mati yang ternyata jatuh pada 29 April 2015. PK Mary Jane pun ditolak.

    Mary Jane juga sudah dipindahkan dari LP Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta ke LP Nusakambangan pada 24 April 2015 sekitar pukul 01.40 WIB untuk menjalani persiapan eksekusi mati. Namun, kisah hidupnya berubah di detik-detik terakhir.

    Eksekusi mati Mary Jane yang harusnya dilakukan 29 April 2015 mendadak dibatalkan. Mary Jane tak masuk daftar terpidana yang dibawa ke lokasi eksekusi di Lapangan Limus Buntu sekitar pukul 00.00 WIB. Dia keluar selnya dan dikembalikan ke LP Wirogunan. Kini, Mary Jane bakal pulang ke Filipina.

    (ita/ita)

  • Pertama Kali, Ukraina Tembakkan Rudal Jarak Jauh AS ke Rusia!

    Pertama Kali, Ukraina Tembakkan Rudal Jarak Jauh AS ke Rusia!

    Kyiv

    Untuk pertama kalinya, militer Ukraina menembakkan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok oleh Amerika Serikat (AS) ke wilayah Rusia. Serangan menggunakan rudal jarak jauh buatan Washington ini bertepatan dengan 1.000 hari perang berkecamuk di Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022 lalu.

    Serangan udara dengan rudal jarak jauh ATACMS ini, seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (20/11/2024), dilancarkan setelah pemerintahan Presiden Joe Biden mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jenis tersebut dalam serangan lebih jauh ke wilayah Rusia.

    Ukraina mengatakan pasukannya menyerang gudang senjata Rusia di area berjarak sekitar 110 kilometer di dalam wilayah Rusia. Disebutkan oleh Kyiv bahwa serangan itu menyebabkan ledakan susulan. Militer Ukraina tidak secara terbuka menyebut jenis senjata yang digunakan dalam serangan itu.

    Namun seorang pejabat senior Ukraina dan seorang pejabat AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa serangan terhadap wilayah Bryansk di Rusia pada Selasa (19/11) waktu setempat itu “dilancarkan dengan rudal ATACMS” — yang merujuk pada Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat yang dipasok AS.

    Militer Rusia, dalam pernyataan terpisah, melaporkan pasukannya menembak jatuh lima rudal, dari total enam rudal, yang ditembakkan ke fasilitas militer di wilayah Bryansk. Puing-puing dari salah satu fasilitas itu sempat memicu kebakaran, yang berhasil dipadamkan dengan cepat dan tidak memicu korban atau kerusakan.

    Biden memberikan persetujuan kepada Ukraina untuk menggunakan rudal ATACMS yang dipasok AS, dan memiliki jangkauan hingga 300 kilometer, untuk serangan semacam itu di wilayah Rusia.