Category: Detik.com Internasional

  • Kapal Selam Rusia Bikin Khawatir Presiden Filipina

    Kapal Selam Rusia Bikin Khawatir Presiden Filipina

    Manila

    Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengecam kehadiran kapal selam tempur Rusia di lepas pantai negaranya, tepatnya di perairan Laut China Selatan yang menjadi sengketa banyak negara, sebagai hal yang “sangat mengkhawatirkan”.

    Militer Filipina dalam laporannya, seperti dilansir AFP dan Reuters, Senin (2/12/2024), menyebut kapal selam jenis UFA 490 terdeteksi di perairan berjarak 148 kilometer sebelah barat Cape Calavite, atau lepas pantai Provinsi Occidental Mindoro, Filipina bagian barat, pada Kamis (28/11) pekan lalu.

    “Itu sangat memprihatinkan. Setiap penyusupan ke Laut Filipina Barat, dari ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kami, dan garis dasar kami sangat mengkhawatirkan,” ucap Marcos Jr saat berbicara kepada wartawan pada Senin (2/12) waktu setempat.

    Dia merujuk pada bagian Laut China Selatan yang ada di dalam zona maritim Filipina.

    Kapal militer jenis frigate milik Filipina, Jose Rizal, menjalin kontak radio dengan kapal selam kelas Kilo milik Rusia tersebut, yang telah mengonfirmasi identitasnya sebagai UFA 490 dan tujuan pelayarannya.

    Namun militer Filipina tetap mengerahkan sebuah pesawat militer dan sebuah kapal perang ke lokasi terdeteksinya kapal selam Rusia tersebut.

    Para awak kapal selam itu, menurut laporan Angkatan Laut Filipina, mengatakan mereka menunggu cuaca membaik sebelum melanjutkan perjalanan ke Vladivostok, Rusia. Pasukan Angkatan Laut Filipina kemudian mengawal kapal selam itu untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan maritim.

  • Pembelot Korut di Korsel Ingin Berperang Melawan Rusia, Kenapa?

    Pembelot Korut di Korsel Ingin Berperang Melawan Rusia, Kenapa?

    Jakarta

    Sekelompok pembelot Korea Utara yang kini tinggal di Korea Selatan kini tengah mengambil ancang-ancang untuk melakukan misi yang berani dan belum pernah terjadi sebelumnya: pergi ke garis depan perang Ukraina-Rusia dan mengajak tentara Korea Utara yang ditugaskan di sana untuk membelot.

    Para pembelot Korea Utara berpendapat pengetahuan yang mereka miliki mengenai pola pikir dan struktur militer negara itu membuat mereka sangat siap untuk membujuk para tentara yang mereka yakini telah terdoktrin menganggap kematian mereka sebagai suatu yang “mulia”agar membelot.

    Laporan bahwa Korea Utara mengerahkan sekitar 10.000 pasukan ke Rusia untuk bertempur melawan Ukraina telah memicu kekhawatiran di kalangan pembelot di Korea Selatan.

    Banyak dari mereka memandang ini sebagai langkah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk mengamankan dana bagi negaranya dan memodernisasi teknologi militernya.

    Adapun Badan Intelijen Nasional Korea Selatan memperkirakan bahwa tiap prajurit yang dikerahkan memperoleh upah US$2.000 (sekitar Rp31 juta) tiap bulan yang dianggap sebagai keuntungan besar bagi Pyongyang.

    Kendati tentara Korea Utara pernah dikerahkan dalam Perang Vietnam pada 1970-an, keterlibatan mereka di Perang Ukraina menandai kali pertama langkah serupa dilakukan dalam peperangan modern.

    Korea Utara dan Selatan secara teknis berperang sejak berakhirnya Perang Koreayang berlangsung sejak 1950-1953yang masing-masing didukung oleh China dan AS, dan terjebak dalam hubungan yang tegang hingga kini.

    EPA-EFE/REX/Shutterstock

    Panggilan untuk ‘beraksi’

    Dua kelompok masyarakat yang dipimpin oleh pembelot Korea Utara, North Korean Christian Soldiers Association dan North Korean Defector Senior Army telah mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam “perilaku tidak manusiawi” pemerintah Korea Utara dan mendesak para pembelot diizinkan bepergian ke Ukraina.

    “Kami mengutuk keras perilaku tidak manusiawi rezim Kim Jong Un yang mengirim putra-putra rakyat sebagai umpan meriam untuk mengamankan dana bagi kekuasaannya dan memodernisasi peralatan perangnya,” kata mereka.

    Aksi protes di Seoul terhadap pengerahan pasukan Korea Utara ke Rusia, pada 15 November 2024. (EPA)

    Sim Ju-il, mantan perwira dan pemimpin Asosiasi Tentara Kristen Korea Utara, meyakini ada urgensi yang mendesak terhadap misi tersebut.

    “[Tentara Korea Utara yang dikirim] mungkin bertempur di bawah ilusi yang ditanamkan oleh pendidikan mereka di Korea Utara, dengan keyakinan bahwa ‘Kematian saya adalah kematian yang mulia’. Kami harus membuat mereka sadar bahwa itu tidak benar’,” kata Sim Ju-il.

    “Jika saya maju ke garis depan, saya mungkin akan berhadapan dengan senjata dan peluru bersama tentara Korea Utara. Namun, fokus saya adalah mendidik mereka tentang realitas perang,” imbuhnya.

    Baca juga:Strategi

    Para pembelot mengusulkan berbagai metode untuk mencapai pasukan Korea Utara yang dikerahkan di Perang Ukraina, menggunakan perang psikologis melalui selebaran yang dijatuhkan menggunakan pesawat tanpa awak, siaran megafon, dan kampanye media sosial.

    “Kami akan menggunakan pesawat tanpa awak untuk menyebarkan selebaran materi propaganda dan platform media sosial seperti YouTube. Jika kami dapat mendekati garis depan, kami akan menggunakan megafon untuk melakukan perang psikologis,” ujar Ahn Chan-il, Direktur World Institute for North Korea Studies dan pemimpin North Korean Defector Senior Army.

    Ahn, yang pernah bertugas di batalion pertahanan sipil di Korea Utara, mengaku sangat khawatir dengan keterlibatan pasukan khusus Korea Utara, termasuk Korps Badai yang terkenal, sebuah unit yang dilatih untuk melakukan infiltrasi, sabotase infrastruktur, dan pembunuhan dalam Perang Ukraina.

    Media pemerintah Korea Utara membagikan foto ini pada 11 September lalu, yang menunjukkan latihan pasukan khusus selama inspeksi oleh Kim Jong Un. (Reuters)

    “Jika dua atau tiga divisi tentara Korea Utara dikirim ke Rusia, kami pasti akan memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Itulah alasan pernyataan tersebut,” ujarnya.

    Laporan menunjukkan bahwa beberapa pembelot baru-baru ini mendirikan organisasi yang bertujuan mendorong pembelotan tentara Korut yang ditugaskan ke Ukraina.

    Taktik mereka termasuk mengirimkan selebaran dan rekaman audio yang berisi panduan untuk melarikan diri dari garis depan kepada pasukan Ukraina.

    Tantangan

    Akan tetapi, kendala praktis dan diplomatik mempersulit rencana ini.

    Kementerian Luar Negeri Korea Selatan telah memberlakukan larangan perjalanan ke Ukraina, dengan hukuman satu tahun penjara dan denda hingga US$7.000 (sekitar Rp111,2 juta) terhadap mereka yang melanggar aturan tersebut.

    Ada juga kekhawatiran bahwa pengiriman pembelot ke Ukraina dapat memprovokasi Pyongyang dan Moskow, sehingga mengganggu stabilitas keamanan regional.

    “Baik untuk menyatakan: ‘Kami akan maju dan bertempur’, tetapi sebenarnya pengiriman pasukan merupakan masalah yang rumit dalam hubungan luar negeri,” kata Lee Min-bok, Kepala Kelompok Balon Korea Utara, kelompok pembelot Korea Utara lainnya.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Sementara yang lain mempertanyakan kelayakan membujuk tentara Korea Utara untuk membelot.

    Lee Woong-gil, mantan anggota pasukan elite Korea Utara Korps Badai, memperingatkan bahwa upaya tersebut dapat menjadi bumerang. “Jika Anda mencoba membujuk mereka untuk membelot, mereka akan menembak kepala Anda,” katanya.

    Lee juga mencatat bahwa beberapa pembelot, yang telah tinggal di Korea Selatan selama bertahun-tahun, tidak memiliki pengetahuan terkini tentang dinamika internal militer Korea Utara.

    Sim, dari Asosiasi Prajurit Kristen Korea Utara, menyadari tantangan dalam mematahkan kedisiplinan dan kesetiaan yang sudah tertanam dalam diri pasukan Korea Utara.

    “Kim Jong Un ingin orang-orang berkata: ‘Tentara Korea Utara tidak main-main’ saat pasukannya pergi [ke medan perang] dan bertempur dengan baik.

    “Apakah pengiriman pasukan Korea Utara direncanakan satu atau dua hari sebelumnya? Mereka pasti sudah merencanakannya dengan Rusia dan berlatih sesuai rencana,” katanya.

    “[Pasukan Korea Utara] adalah orang-orang yang bertekad dan siap bertempur dengan gagah berani dan mati demi pemimpin dan partai. Mereka tak hanya mengumpulkan orang-orang yang tidak punya uang atau makanan lalu mengirim mereka.”

    Bagi Doo Jin-ho, peneliti dari Korea Institute for Defense Analyses, siaran langsung lewat pengeras suara sangatlah berisiko.

    “Saat mereka menyalakan siaran melalui pengeras suara anti-Korea Utara, siaran itu akan diserang oleh pesawat tanpa awak,” ujarnya.

    Mantan anggota Korps Badai, Lee Woong-gil, menyarankan metode komunikasi yang tidak terlalu langsung. Dia meyakini pesan video atau rekaman audio bisa lebih efektif daripada kontak langsung.

    “Akan jauh lebih membantu jika mengirim video pendek pembelot Korea Utara yang datang ke Korea Selatan dan hidup bahagia seperti ini.”

    Karena tentara Korea Utara mungkin kesulitan mengakses materi tersebut, Lee mengusulkan untuk mengirim pemutar MP3 atau telepon seluler lama yang berisi berkas-berkas tersebut.

    Baca juga:Ketangguhan

    Meski ada risiko dan skeptisisme ini, para pembelot tetap teguh pada misi mereka.

    “Kami [para pembelot] adalah orang-orang yang melakukan apa yang kami yakini benar. Betapa berartinya jika kami dapat menghabiskan hari-hari terakhir hidup kami untuk berkontribusi dengan cara ini,” kata Sim.

    Sementara rencana para pembelot masih dibahas, pemerintah Ukraina telah mengambil tindakan.

    Mereka merilis video propaganda yang menargetkan tentara Korea Utara di platform seperti YouTube dan Telegram.

    Pemerintah Ukraina merilis video di YouTube dan Telegram yang mendorong pasukan Korea Utara untuk menyerah. (Chung Sung-Jun/Getty Images)

    Kementerian luar negeri dan unifikasi Korea Selatan menyatakan mereka “tidak memiliki posisi” mengenai niat pembelot Korea Utara untuk melakukan perjalanan ke Ukraina.

    Heorhii Tykhyi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, mengatakan kepada BBC bahwa pembelot Korea Utara “disambut” dan didorong untuk bergabung dengan “legiun internasional kami”.

    “Kami akan senang jika mereka ada di Ukraina dan bekerja sama dengan mereka. Pengetahuan mereka tentang pasukan Korea Utara, bahasanya, dan pemahaman mereka tentang jati diri mereka bisa sangat berharga bagi kami,” katanya.

    Ia juga menyatakan, “Keterlibatan pasukan Korea Utara oleh [Presiden Rusia Vladimir] Putin dalam perang agresifnya melawan Ukraina menimbulkan ancaman global serius yang menuntut respons global.”

    (ita/ita)

  • Gencatan Senjata, Israel Malah Serang Hizbullah di Lebanon

    Gencatan Senjata, Israel Malah Serang Hizbullah di Lebanon

    Beirut

    Militer Israel kembali menyerang sejumlah target Hizbullah di wilayah Lebanon bagian selatan dalam waktu 24 jam terakhir. Serangan ini dilancarkan saat gencatan senjata yang rapuh telah diberlakukan selama beberapa hari di wilayah Lebanon.

    Dalam pernyataan terbaru, seperti dilansir AFP, Senin (2/12/2024), militer Israel menyebut pasukannya bertindak untuk “menghilangkan ancaman-ancaman” yang melanggar “ketentuan perjanjian gencatan senjata”.

    Di antara insiden-insiden yang terjadi, militer Israel mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi “beberapa teroris bersenjata yang di dekat sebuah gereja di Lebanon bagian selatan yang secara aktif oleh” Hizbullah pada Sabtu (30/11) waktu setempat.

    “Tentara-tentara kami menembaki para teroris dan melenyapkan mereka,” sebut militer Israel dalam pernyataannya.

    Ditambahkan militer Israel, dalam pernyataannya, bahwa dalam pemeriksaan selanjutnya di area tersebut, pasukannya “menemukan terowongan yang berisi persenjataan”.

    Kantor berita resmi Lebanon, National News Agency (NNA), melaporkan secara terpisah bahwa “pelanggaran terus-menerus terhadap gencatan senjata” terus terjadi di wilayah Lebanon bagian selatan oleh pasukan militer Israel pada Minggu (1/12) waktu setempat.

    Dilaporkan NNA bahwa rentetan insiden, termasuk “pesawat-pesawat tempur musuh yang melancarkan serangan” terhadap desa perbatasan Yarun pada Minggu (1/12) pagi waktu setempat.

    Lihat juga Video ‘Duh! Jet Tempur Israel Serang Lebanon Meski Tengah Gencatan Senjata’:

  • Pemberontak Kuasai Aleppo, Rusia Pecat Jenderal Pimpin Operasi di Suriah

    Pemberontak Kuasai Aleppo, Rusia Pecat Jenderal Pimpin Operasi di Suriah

    Saluran Telegram Rybar dalam laporannya menyebut bahwa konflik Suriah telah sejak lama menjadi tempat para jenderal Rusia yang “gagal” saat ditugaskan memimpin pasukan dalam perang di Ukraina.

    “Pendekatannya perlu diubah. Kotak pasir Suriah telah sejak lama menjadi tempat untuk ‘mencuci’ reputasi para jenderal yang gagal, yang ternyata tidak kompeten di zona operasi militer khusus,” sebut saluran Telegram Rybar, menggunakan istilah Rusia untuk menyebut invasi militer ke Ukraina.

    Rybar berspekulasi bahwa Rusia mungkin akan beralih ke Sergei Surovikin, seorang jenderal ternama Rusia yang mendapat julukan “Jenderal Armageddon” karena kekejamannya di Suriah dan sempat memimpin upaya perang Ukraina.

    Surovikin diturunkan jabatannya tahun lalu, ketika beberapa laporan yang belum terkonfirmasi menyebut dirinya diselidiki atas dugaan keterlibatan dalam pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner Group.

    Kemajuan pergerakan kelompok pemberontak di Suriah baru-baru ini merupakan momen pertama kalinya sejak Maret 2020, ketika Rusia dan Turki, yang mendukung pemberontak, menyetujui gencatan senjata yang memicu penghentian pertempuran militer di Suriah bagian barat laut.

    Pada Minggu (1/12) waktu setempat, militer Suriah mengklaim pasukannya berhasil merebut kembali beberapa kota yang dikuasai pemberontak dalam beberapa hari terakhir. Para pemberontak itu mencakup koalisi kelompok-kelompok bersenjata yang beraliran sekuler, bersama kelompok Hayat Tahrir al-Sham — yang dinilai menjadi kekuatan militer paling tangguh dari oposisi pemerintah Suriah.

    Aleppo dikuasai pasukan pemerintah Suriah sejak kemenangan mereka tahun 2016 lalu, ketika pasukan militer Suriah yang didukung Rusia mengepung dan menghancurkan wilayah timur yang dikuasai pemberontak.

    (nvc/ita)

  • Biden Ampuni Putranya dari Kasus Kriminal, Partai Republik Meradang

    Biden Ampuni Putranya dari Kasus Kriminal, Partai Republik Meradang

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) yang akan segera meninggalkan jabatannya, Joe Biden, memberikan pengampunan kepada putranya, Hunter Biden, yang divonis bersalah atas dakwaan federal terkait senjata api dan pajak. Pengampunan ini diberikan meskipun Biden sebelumnya berjanji tidak akan mengambil langkah tersebut.

    Pengampunan ini diambil hanya beberapa minggu sebelum Hunter dijadwalkan menerima hukuman atas vonis senjata api dan pengakuan bersalahnya atas tuduhan pajak, yang akan menyelamatkannnya dari kemungkinan hukuman penjara akibat vonis tersebut.

    Dalam pernyataan melalui email kepada kantor berita Associated Press, Hunter Biden menyatakan rasa syukur atas pengampunan ini dan berjanji akan mendedikasikan hidupnya untuk membantu mereka yang masih menderita.

    “Saya telah mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan saya selama masa tergelap dalam hidup saya akibat kecanduan, kesalahan yang dieksploitasi untuk mempermalukan saya dan keluarga saya demi keuntungan politik,” katanya.

    Apa kata Joe Biden?

    Biden menyebut vonis terhadap putranya sebagai “ketidakadilan.”

    “Tidak ada orang berpikiran jernih ketika melihat fakta dalam kasus Hunter dapat mencapai kesimpulan lain selain bahwa Hunter disasar hanya karena ia adalah putra saya, dan itu salah,” ujar presiden dalam sebuah pernyataan.

    Hunter pertama kali mengungkapkan bahwa ia sedang diselidiki secara federal pada Desember 2020, hanya sebulan setelah Biden terpilih sebagai presiden.

    “Saya harap rakyat Amerika memahami mengapa seorang ayah dan presiden mengambil keputusan ini,” tambahnya, sembari menyebut bahwa keputusan tersebut dibuat akhir pekan ini saat keluarga presiden merayakan liburan Thanksgiving di Nantucket, Massachusetts.

    “Ada upaya untuk menghancurkan Hunter, yang telah lima setengah tahun hidup dalam kesadaran penuh meskipun menghadapi serangan tanpa henti dan penuntutan selektif. Dalam percobaan menghancurkan Hunter, mereka mencoba menghancurkan saya, dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa ini akan berhenti di sini. Cukup sudah.”

    Bertentangan dengan janji sebelumnya

    Penggunaan kekuasaan luar biasa seorang presiden oleh Biden ini dilakukan saat ia bersiap meninggalkan Gedung Putih, menjelang pelantikan Donald Trump yang dijadwalkan pada 20 Januari.

    Langkah ini bertentangan dengan sejumlah janji Biden sebelumnya untuk tidak menggunakan kekuasaan tersebut demi kepentingan keluarganya.

    Pada Juni, Biden secara tegas menolak kemungkinan memberikan pengampunan atau grasi kepada Hunter dalam wawancara dengan ABC News.

    Juru Bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, juga menegaskan kembali janji itu pada 8 November.

    “Kami telah menjawab pertanyaan itu berkali-kali. Jawaban kami tetap sama, yaitu tidak,” ujarnya.

    Republikan marah atas pengampunan ini

    Partai Republik mengecam keputusan Biden, dengan banyak anggota Kongres menyampaikan kemarahan mereka di media sosial.

    “Joe Biden adalah pembohong dan munafik, sampai akhir,” ujar Anggota Kongres Marjorie Taylore Greene di media sosial X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

    Anggota Kongres Andy Biggs mengatakan bahwa Biden akan “dicatat sebagai salah satu presiden paling korup dalam sejarah Amerika.”

    “Hunter Biden adalah seorang kriminal, tetapi ayahnya yang korup tidak akan membiarkan keadilan ditegakkan di bawah pemerintahan yang mengikuti aturan hukum,” katanya di X.

    Ketua Komite Pengawas DPR, James Comer, mengatakan bahwa “sangat disayangkan bahwa, alih-alih mengungkap kebenaran tentang kesalahan mereka selama puluhan tahun, Presiden Biden dan keluarganya terus melakukan segala cara untuk menghindari pertanggungjawaban.”

    Kritik bahkan datang dari sebagian anggota Partai Demokrat sendiri, seperti Gubernur Colorado Jared Polis.

    “Sebagai seorang ayah, saya tentu memahami keinginan Presiden Joe Biden untuk membantu putranya dengan mengampuni dia, tetapi saya kecewa karena dia menempatkan keluarganya di atas kepentingan negara,” ujar Polis.

    Gubernur itu memperingatkan bahwa pengampunan ini adalah “preseden buruk yang dapat disalahgunakan oleh presiden berikutnya dan sayangnya akan mencoreng reputasinya.”

    rs/gtp (AP, Reuters)

    Lihat video: Dulu Bilang Tidak, Biden Kini Beri Grasi untuk Putranya Hunter

    (ita/ita)

  • Serangan Israel Tewaskan 4 Orang di Tepi Barat

    Serangan Israel Tewaskan 4 Orang di Tepi Barat

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa pasukan Israel menewaskan empat orang di Tepi Barat yang diduduki. Di hari yang sama pada hari Minggu (1/12) waktu setempat, Israel mengumumkan serangan yang menewaskan empat “teroris.”

    Kementerian Kesehatan Palestina memperbarui jumlah korban tewas dari sebelumnya dua orang, dengan mengatakan empat orang tewas “akibat agresi pendudukan di desa Siir, distrik Jenin,” mengacu pada Israel.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (2/12/2024), militer Israel mengatakan dalam pernyataan bersama dengan badan keamanan internal Shin Bet bahwa “sel teroris yang bertanggung jawab atas beberapa serangan penembakan di daerah Gilboa telah dibasmi” dalam sebuah serangan.

    Dikatakan empat “teroris” tewas dalam serangan itu. “Segera setelah serangan itu, tentara (Israel) melakukan serangan terarah di daerah itu dan menemukan tiga senjata di tubuh para teroris,” kata militer Israel. Kelompok Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan sebelumnya pada hari Minggu, bahwa pasukan Israel telah “mencegah tim kami mencapai lokasi bombardir” di dekat Siir.

    “Pagi harinya, pesawat-pesawat datang dan mulai mengebom daerah ini,” kata Fares Irshaid, seorang warga desa tersebut. “Tak lama setelah itu, tentara menyerbu seluruh daerah tersebut. Mereka mendeklarasikannya sebagai zona militer tertutup.”

    “Ada sekelompok pemuda, termasuk keponakan saya dan putra tetangga kami, dan kami tidak tahu nasib mereka,” katanya kepada AFP.

    Bulan lalu, tentara Israel melancarkan beberapa serangan di Jenin, menewaskan sembilan orang, sebagian besar dari mereka adalah militan Palestina.

  • Panas! Kapal Perang AS Tembak Jatuh Rudal-Drone Houthi di Teluk Aden

    Panas! Kapal Perang AS Tembak Jatuh Rudal-Drone Houthi di Teluk Aden

    Washington DC

    Amerika Serikat (AS) mengerahkan kapal-kapal penghancur militernya untuk merespons rentetan serangan kelompok Houthi yang melanda area perairan Teluk Aden. Houthi yang bermarkas di Yaman ini sebelumnya menyerang kapal-kapal niaga, juga kapal militer AS, yang berlayar di perairan strategis tersebut.

    Komando Pusat AS atau CENTCOM dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (2/12/2024), menyebut dua kapal perang AS, yakni USS Stockdale dan USS O’Kane telah “berhasil mengalahkan sejumlah senjata yang diluncurkan Houthi saat transit di Teluk Aden, pada 30 November hingga 1 Desember”.

    Dilaporkan oleh CENTCOM, menurut laporan Associated Press, bahwa dua kapal perangnya telah menembak jatuh tujuh rudal dan drone yang diluncurkan Houthi ke arah kapal-kapal perang AS dan tiga kapal niaga berbendera AS yang berlayar melintasi Teluk Aden.

    CENTCOM menjelaskan bahwa kapal-kapal penghancur militer itu dikerahkan untuk mengawal tiga kapal niaga yang dimiliki, dioperasikan dan berbendera AS.

    Dalam pernyataannya, CENTCOM menyatakan tidak ada kapal atau personel yang mengalami luka-luka dalam serangan Houthi tersebut.

    “Kapal-kapal penghancur itu berhasil menyerang dan menggagalkan tiga rudal balistik antikapal (ASBM), tiga sistem udara tak berawak untuk serangan satu arah (OWA UAS), dan satu rudal jelajah antikapal (ASCM), yang memastikan keselamatan kapal dan para personel mereka, serta kapal sipil dan awaknya,” sebut CENTCOM dalam pernyataannya.

    “Tindakan-tindakan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan pasukan CENTCOM untuk melindungi para personel AS, mitra regional dan pelayaran internasional, dari serangan Houthi yang didukung Iran,” imbuh pernyataan CENTCOM tersebut.

    Lihat juga video: Militer Houthi Targetkan Serangan ke Kapal Israel di Teluk Aden

  • Eks Menhan Israel Bilang Negaranya Lakukan Pembersihan Etnis di Gaza

    Eks Menhan Israel Bilang Negaranya Lakukan Pembersihan Etnis di Gaza

    Tel Aviv

    Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Moshe Yaalon, menyatakan militer negaranya sendiri telah melakukan kejahatan perang dan praktik “pembersihan etnis” di wilayah Jalur Gaza. Tuduhan ini menuai reaksi keras di kalangan pemerintahan dan politisi Israel.

    Yaalon, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (2/12/2024), mengatakan kepada media lokal Israel bahwa kelompok garis keras dalam kabinet sayap kanan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu berupaya mengusir warga Palestina di Jalur Gaza bagian utara dan ingin membangun kembali permukiman Yahudi di sana.

    “Saya terpaksa memperingatkan tentang apa yang terjadi di sana dan apa yang disembunyikan dari kami. Pada akhirnya, kejahatan perang sedang dilakukan,” ucap Yaalon saat berbicara kepada televisi lokal Israel, Kan, pada Minggu (1/12) waktu setempat.

    Yaalon yang kini berusia 74 tahun merupakan mantan Kepala Staf Militer Israel yang berhaluan keras. Dia menjabat sebagai panglima militer Israel antara tahun 2002 hingga tahun 2005 lalu, tepat sebelum penarikan sepihak pasukan Tel Aviv dari Jalur Gaza.

    Yaalon kemudian menjabat sebagai Menhan Israel periode tahun 2013-2016 dan sempat menjabat Wakil PM Israel, sebelum mengundurkan diri pada tahun 2016 karena perbedaan pendapat dengan Netanyahu yang saat itu menjabat PM. Sejak mengundurkan diri, Yaalon menjadi pengkritik keras untuk Netanyahu.

    “Ruas jalanan yang kita lalui adalah penaklukan, aneksasi, dan pembersihan etnis,” ucap Yaalon dalam wawancara dengan televisi swasta Democrat TV pada Sabtu (30/11) waktu setempat.

    Ketika ditanya lebih lanjut soal “pembersihan etnis” yang disebutnya, Yaalon menambahkan: “Apa yang terjadi di sana? Tidak ada lagi Beit Lahiya, tidak ada lagi Beit Hanoun, militer melakukan intervensi di Jabalia dan kenyataannya, tanah tersebut dibersihkan dari orang-orang Arab.”

    Lihat juga Video ‘Serangan Israel di Tepi Barat Tewaskan 4 Orang’:

  • Berubah Sikap, Biden Beri Grasi untuk Putranya di Akhir Masa Jabatan

    Berubah Sikap, Biden Beri Grasi untuk Putranya di Akhir Masa Jabatan

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menandatangani surat pengampunan untuk putranya, Hunter Biden, yang terjerat kasus hukum. Langkah itu diambil menjelang akhir masa jabatannya, setelah Biden berulang kali menegaskan tidak akan memberikan pengampunan hukum terhadap putranya sendiri.

    Hunter, seperti dilansir Reuters, Senin (2/12/2024), telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membuat pernyataan palsu saat pemeriksaan latar belakang kepemilikan senjata api, dan atas dakwaan memiliki senjata api secara ilegal, serta telah mengaku bersalah atas tuduhan pajak federal.

    “Hari ini, saya menandatangani surat pengampunan untuk putra saya, Hunter. Sejak saya menjabat, saya telah mengatakan bahwa saya tidak akan ikut campur dalam pengambilan keputusan Departemen kehakiman, dan saya menepati janji saya meskipun saya telah melihat putra saya diadili secara selektif, dan secara tidak adil,” ucap Biden dalam pernyataannya yang dirilis Gedung Putih pada Minggu (1/12) waktu setempat.

    Gedung Putih telah berulang kali mengatakan bahwa Biden tidak akan mengampuni atau meringankan hukuman putranya, yang juga dikenal sebagai pencandu narkoba yang sedang dalam masa pemulihan dan kini menjadi target Partai Republik, termasuk Presiden terpilih AS Donald Trump.

    “Tidak ada orang berakal sehat yang melihat fakta kasus-kasus Hunter, yang dapat mencapai kesimpulan lainnya selain Hunter ditargetkan karena dia adalah putra saya,” sebutnya.

    Hunter menghadapi sidang putusan untuk dakwaan penyataan palsu dan dakwaan kepemilikan senjata api ilegal pekan ini.

    Pada September lalu, dia mengaku bersalah atas tuduhan federal karena gagal membayar pajak sebesar US$ 1,4 juta padahal dia menghabiskan banyak uang untuk narkoba, pekerja seks dan barang-barang mewah. Untuk kasus tersebut, Hunter akan menghadapi sidang putusan pada 16 Desember mendatang.

    Hunter menyebut dirinya sudah bebas dari narkoba selama lebih dari lima tahun.

    “Dalam pergolakan kecanduan, saya menyia-nyiakan banyak peluang dan keuntungan… Saya tidak akan pernah menganggap remeh grasi yang telah diberikan kepada saya hari ini dan akan mengabdikan kehidupan yang telah saya bangun kembali untuk membantu mereka yang masih sakit dan menderita,” imbuhnya.

    Saksikan juga Sosok: Nila Sari, Bina Kebun Cinta di Gereja

  • Menteri Israel Larang Masjid Kumandangkan Azan

    Menteri Israel Larang Masjid Kumandangkan Azan

    Tel Aviv

    Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir, melarang masjid-masjid di Israel mengumandangkan azan. Dia mengatakan polisi harus mengatasi masalah kebisingan.

    Dilansir Al-Jazeera dan The Times of Israel, Senin (2/12/2024), Itamar Ben-Gvir, lewat akun X-nya, mengatakan polisi perlu ‘menangani dan menegakkan masalah kebisingan di masjid’.

    Channel 12 Israel sebelumnya juga melaporkan Ben-Gvir telah mengirimkan instruksi kepada polisi tentang penegakan larangan tersebut, termasuk dengan menyita pengeras suara dan memberikan denda. Menurut Pew Research Center, sekitar 14 persen penduduk Israel beragama Islam.

    Anggota parlemen dan aktivis sayap kanan di Israel telah mempelopori upaya untuk meredam pengeras suara di masjid selama bertahun-tahun. Penduduk Yahudi di Yerusalem Timur dan daerah lain di Israel mengeluhkan apa yang mereka sebut sebagai kebisingan berlebihan dengan mengatakan hal tersebut membangunkan mereka di tengah malam.

    “Aturan tersebut memberikan opsi untuk menyita sistem audio (di masjid). Ini adalah alat yang efektif untuk pencegahan. Saat kita menggunakan alat ini, alat ini akan bergema di seluruh sektor (Muslim). Pada akhirnya, kita perlu mendapatkan hasil di lapangan,” tulis Ben Gvir kepada komandan polisi dalam sebuah surat yang diterbitkan pada Sabtu malam.

    Dia juga mengaku akan mengajukan rancangan undang-undang yang pada akhirnya akan menaikkan denda bagi masjid yang dianggap membuat kebisingan. Wali kota di kota-kota Arab mengatakan kepada Channel 12 bahwa mereka melihat langkah ini sebagai ‘provokasi baru dari Ben Gvir’ terhadap komunitas Arab dan Muslim yang dapat menyebabkan kekacauan dan kerusuhan.

    Organisasi Abraham Initiatives, yang mengupayakan kesetaraan dan kerja sama antara orang Yahudi dan Arab di Israel, mengatakan ini adalah tanda lain dari upaya Ben Gvir untuk mempolitisasi polisi.

    Lihat juga Video ‘Serangan Israel di Tepi Barat Tewaskan 4 Orang’:

    Saksikan juga Sosok: Nila Sari, Bina Kebun Cinta di Gereja

    (haf/idn)