Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Menhan Korsel Resmi Mundur Usai Dituding Jadi Dalang Darurat Militer

    Menhan Korsel Resmi Mundur Usai Dituding Jadi Dalang Darurat Militer

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan (Korsel) Kim Yong Hyun resmi mengundurkan diri. Pengunduran diri Kim juga telah diterima Presiden Yoon Suk Yeol.

    Dilansir Yonhap News Agency, Kamis (5/12/2024), Kim mundur setelah Presiden Yoon tiba-tiba mengumumkan darurat militer pada Rabu (5/12) kemudian mencabut keputusannya kembali setelah beberapa jam kemudian usai ada penolakan dari Majelis Nasional. Kim disebut orang yang mengusulkan deklarasi darurat kepada Yoon.

    Presiden Yoon saat ini telah mencalonkan Choi Byung Huk untuk menggantikan Kim. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Yoon.

    Choi adalah pensiunan jenderal bintang empat. Saat ini jabatannya adalah Duta Besar Korea Selatan untuk Arab Saudi.

    Sebelumnya, Kim Yong-hyun menyampaikan permintaan maaf usai Presiden Yoon Suk Yeol sempat menetapkan status darurat militer di Korsel secara mendadak. Kim juga menyatakan siap untuk mundur dari jabatannya.

    “Saya telah menawarkan keinginan saya untuk mengundurkan diri kepada Presiden dan bertanggung jawab atas semua kekacauan yang disebabkan oleh darurat militer,” kata Kim dalam keterangannya dilansir Yonhap News Agency, Rabu (4/12).

    Menhan Kim dituding sebagai orang yang mendorong Yoon dalam mengumumkan status darurat militer. Namun, status itu tidak berlangsung lama usai parlemen Korsel mengadakan rapat mendadak hingga membatalkan darurat militer di Korsel pada Rabu (4/12) dini hari.

    “Darurat militer telah dicabut, dan masyarakat memulihkan kehidupan sehari-hari mereka, namun situasi politik dan keamanan dalam negeri tidak mudah,” katanya.

    “Kementerian Pertahanan menanggapi situasi ini dengan sangat tegas dan akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa operasi pertahanan dilakukan tanpa kemunduran sambil secara stabil menangani masalah-masalah yang ada,” tambah Kim.

    Permintaan maaf Kim datang kurang dari satu jam setelah oposisi utama, Partai Demokrat (DP), mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon. Presiden Yoon kini dalam bayang-bayang pemakzulan dari jabatannya.

    Tonton juga Video: Presiden Korsel akan Cabut Status Darurat Militer, Pasukan Telah Ditarik

    (zap/ygs)

  • Polisi New York Rilis Foto Pria Diduga Penembak Bos Asuransi Kesehatan AS

    Polisi New York Rilis Foto Pria Diduga Penembak Bos Asuransi Kesehatan AS

    Jakarta –

    CEO unit asuransi UnitedHealthcare, Brian Thompson, tewas usai ditembak sosok misterius di luar sebuah hotel kawasan Manhattan, New York. New York Police Departement (NYPD) mengeluarkan foto pria yang diduga sebagai pelaku penembakan Thompson.

    Brian Thompson ditembak pada Rabu (4/12) sekitar pukul 06.45 waktu setempat. Polisi mengatakan pelaku terlihat menunggu di dekat lokasi sebelum mendekati korban dari belakang.

    “Penembak tampak berbaring menunggu selama beberapa menit sebelum mendekati Thompson dari belakang dan melepaskan tembakan,” kata Komisaris Polisi Kota New York Jessica Tisch dilansir Associated Press, Kamis (5/12/2024).

    Dari rekaman CCTV di sekitar lokasi yang telah didapat kepolisian New York, diketahui pelaku muncul dari arah belakang mobil yang terparkir. Pelaku secara tiba-tiba lalu menodongkan pistol ke punggung Thompson dan mengeluarkan tembakan beberapa kali dari jarak dekat.

    “Dari menonton videonya, nampaknya dia mahir menggunakan senjata api karena dia mampu mengatasi malfungsi dengan cukup cepat,” kata Kepala Detektif NYPD Joseph Kenny.

    Ciri-ciri pria diduga pelaku itu pun terlihat dalam foto yang ditampilkan. Pelaku terlihat mengenakan jaket, masker, dan ransel besar.

    Pelaku penembakan bos asuransi kesehatan UnitedHealthcare (Dok. NYPD via Associated Press)

    “Penembak, yang mengenakan jaket, masker, dan ransel besar, melarikan diri melalui Midtown dengan berjalan kaki sebelum mengayuh sepeda listrik ke Central Park beberapa blok jauhnya,” kata polisi.

    Penembakan Brian Thompson

    CEO unit asuransi UnitedHealthcare, Brian Thompson, tewas ditembak pada Rabu (4/12) pagi di luar sebuah hotel di pusat kota Manhattan, New York. Dia tewas tepat sebelum konferensi investor perusahaan yang dijadwalkan.

    Dilansir Reuters dan CNN, Rabu (4/12), Departemen Kepolisian New York mengonfirmasi seorang pria berusia 50 tahun ditembak di depan Hilton di Sixth Avenue sekitar pukul 06.40 pagi waktu setempat dan dinyatakan meninggal setelah dibawa ke rumah sakit terdekat.

    UnitedHealthcare adalah perusahaan asuransi kesehatan terbesar di AS. Perusahaan ini menyediakan manfaat bagi puluhan juta warga AS, yang membayar lebih banyak untuk perawatan kesehatan daripada di negara lain mana pun.

    Thompson diangkat menjadi CEO UnitedHealthcare pada bulan April 2021 setelah bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 2004 di beberapa departemen.

    (ygs/zap)

  • Menhan Korsel Resmi Mundur Usai Dituding Jadi Dalang Darurat Militer

    Negara-negara Waswas Usai Geger Korsel Sempat Darurat Militer

    Seoul –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol membuat kehebohan gara-gara mengumumkan darurat militer secara mendadak. Negara-negara lain pun waswas akibat tindakan Yoon.

    Dilansir BBC, Yonhap, dan AFP, Rabu (4/12/2024), Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam waktu setempat. Pengumuman mendadak itu menjadi darurat militer di Korsel untuk pertama kalinya dalam hampir 50 tahun.

    Keputusan Yoon diumumkan melalui siaran televisi pada pukul 23.00 waktu setempat. Dia mengklaim terdapat ‘kekuatan anti-negara’ dan ancaman dari Korea Utara. Namun belakangan, terungkap keputusan itu tidak didorong oleh ancaman eksternal tetapi oleh situasi politik internal.

    Dalam pidatonya, Yoon memaparkan upaya oposisi untuk melemahkan pemerintahannya. Dia juga mengatakan dirinya mengumumkan darurat militer untuk ‘menghancurkan kekuatan anti-negara yang telah menimbulkan kekacauan’.

    Dekrit darurat militer yang diumumkan Yoon untuk sementara menempatkan militer sebagai penanggung jawab pemerintahan. Dalam waktu singkat, sejumlah serdadu dan polisi dikerahkan ke gedung parlemen. Sejumlah helikopter bahkan terlihat mendarat di atap gedung tersebut.

    Media lokal juga menampilkan tayangan pasukan bertopeng dan bersenjata memasuki gedung parlemen. Sementara, staf gedung mencoba menahan mereka dengan alat pemadam kebakaran.

    Sekitar pukul 23.00 waktu setempat (21.00 WIB), militer Korsel mengeluarkan aturan larangan protes dan aktivitas oleh parlemen serta kelompok politik, sekaligus menempatkan media di bawah kendali pemerintah. Namun, politikus Korsel segera menyebut dekrit darurat militer yang dikeluarkan Yoon ilegal dan inkonstitusional.

    Keputusan Yoon itu juga memicu ribuan orang berkumpul di depan parlemen sebagai bentuk protes. Anggota parlemen dari kubu oposisi langsung bergegas ke Gedung Parlemen dan menggelar pemungutan suara darurat demi mencabut darurat militer. Beberapa jam kemudian Yoon mencabut perintah darurat militer.

    Langkah Yoon itu memicu kekhawatiran dari beberapa negara. Berikut sejumlah negara yang merespons darurat militer Korsel itu:

    China Minta Warganya Hati-hati

    Kedutaan Besar China di Seoul memperingatkan warganya untuk bersikap ‘hati-hati’ usai darurat militer diumumkan di Korsel. Kedutaan Besar China meminta warganya bersikap tenang dan mematuhi aturan.

    “Menyarankan warga negara Tiongkok di Korea Selatan untuk tetap tenang, memantau perkembangan situasi politik Korea Selatan, meningkatkan kewaspadaan terhadap keselamatan, membatasi perjalanan yang tidak perlu, dan bersikap hati-hati saat mengungkapkan pendapat politik,” demikian pernyataan Kedubes China di Seoul.

    Inggris Pantau Saksama Situasi Korsel

    Pemerintah Inggris mengatakan akan mengikuti dengan saksama situasi di Korsel. Inggris meminta warganya memantau status perjalanan ke Korsel.

    “Kami memantau dengan saksama perkembangan di Korea Selatan. Kami menyarankan semua warga negara Inggris untuk memantau saran perjalanan Inggris untuk mendapatkan informasi terkini dan mengikuti saran dari otoritas setempat,” kata wakil juru bicara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer kepada wartawan.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • 331 Anggota Parlemen Ajukan Mosi Tidak Percaya, PM Prancis Terancam Lengser

    331 Anggota Parlemen Ajukan Mosi Tidak Percaya, PM Prancis Terancam Lengser

    Jakarta –

    Nasib pemerintahan Perdana Menteri Prancis Michel Barnier kini di ujung tanduk. Mayoritas anggota parlemen Prancis telah mengajukan mosi tidak percaya pada pemerintahannya.

    Dilansir Al-Jazeera, Kamis (5/12/2024), sidang pemungutan mosi tidak percaya digelar di Majelis Nasional Prancis pada Rabu (4/12). Sebanyak 331 legislator dari total 577 anggota parlemen Prancis telah memilih mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Barnier.

    Pemungutan suara tersebut diserukan oleh partai oposisi sayap kiri dan kanan setelah Barnier menggunakan kekuasaan khusus untuk mendorong langkah-langkah anggaran tanpa pemungutan suara di parlemen.

    Pemerintahan Barnier adalah pemerintahan pertama di Prancis yang digulingkan melalui mosi tidak percaya dalam lebih dari 60 tahun. Dia diperkirakan segera mengajukan pengunduran dirinya dan pemerintahannya kepada Presiden Emmanuel Macron.

    Ketua DPR Yael Braun-Pivet mengonfirmasi bahwa Barnier sekarang harus “mengajukan pengunduran dirinya” kepada Macron dan menyatakan sesi tersebut ditutup.

    Setelah pemungutan suara, pemimpin sayap kanan Prancis Marine Le Pen mengatakan tekanan kini meningkat terhadap Presiden Macron meskipun dia tidak menyerukan pengunduran dirinya, dan menambahkan bahwa hanya Macron yang memiliki keputusan terakhir mengenai masalah ini.

    Dilansir CNN, mosi tidak percaya kepada Michel Barnier diajukan oleh kelompok sayap kiri Prancis dan mendapatkan dukungan dari kelompok kanan. Langkah itu diambil usai Barnier pada Senin (2/12) memaksakan rancangan undang-undang pembiayaan jaminan sosial tanpa melalui pemungutan suara anggota parlemen.

    Saat membela kasusnya dalam debat di Majelis Nasional pada hari Rabu (4/12), Barnier mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia “tidak takut,” namun memperingatkan bahwa memecatnya akan membuat “segalanya menjadi lebih sulit.”

    Sehari sebelum pemungutan suara, Barnier menuduh kelompok sayap kanan melakukan pemerasan politik. Dia mengatakan bahwa mereka telah menyetujui konsesinya mengenai kenaikan pajak listrik dan bantuan medis untuk orang-orang yang tidak memiliki dokumen sebelum menuntut lebih banyak.

    , pemimpin National Rally sayap kanan, mengatakan dalam debat bahwa ketaatan keras Barnier pada dogma dan doktrin mencegahnya membuat konsesi sekecil apa pun, yang akan menghindari hasil ini. Dia menyalahkan Macron atas jatuhnya pemerintahan Barnier.

    “Dialah yang paling bertanggung jawab atas situasi saat ini,” katanya setelah pemungutan suara. Macron “akan memikul tanggung jawabnya, dia akan melakukan apa pun yang ditentukan oleh alasan dan hati nuraninya,” katanya dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Prancis TF1.

    (ygs/ygs)

  • CEO Asuransi Kesehatan Terbesar AS Tewas Ditembak di New York

    CEO Asuransi Kesehatan Terbesar AS Tewas Ditembak di New York

    Jakarta –

    CEO unit asuransi UnitedHealthcare, Brian Thompson, tewas ditembak pada Rabu pagi di luar sebuah hotel di pusat kota Manhattan, New York. Dia tewas tepat sebelum konferensi investor perusahaan yang dijadwalkan.

    Dilansir Reuters dan CNN, Rabu (4/12/2024), Departemen Kepolisian New York mengonfirmasi seorang pria berusia 50 tahun ditembak di depan Hilton di Sixth Avenue sekitar pukul 06.40 pagi waktu setempat dan dinyatakan meninggal setelah dibawa ke rumah sakit terdekat.

    Polisi belum merilis identitas korban, tetapi beberapa publikasi melaporkan bahwa korban adalah Thompson, yang telah bekerja di perusahaan yang berpusat di Minnesota tersebut selama 20 tahun. Polisi masih mencari tersangka bertopeng, yang melarikan diri sambil mengenakan jaket berwarna krem dan ransel abu-abu.

    New York Times melaporkan serangan itu tampaknya ditargetkan. Penyidik disebut meyakini pria bersenjata itu telah menunggu di daerah tersebut selama beberapa waktu sebelum kedatangan Thompson menjelang pertemuan investor.

    UnitedHealthcare adalah perusahaan asuransi kesehatan terbesar di AS. Perusahaan ini menyediakan manfaat bagi puluhan juta warga AS, yang membayar lebih banyak untuk perawatan kesehatan daripada di negara lain mana pun.

    Kepala Eksekutif UnitedHealth Group Andrew Witty naik ke panggung di Hilton sekitar satu jam setelah acara dimulai untuk mengumumkan pembatalan.

    “Kami sedang menghadapi situasi medis yang sangat serius dengan salah satu anggota tim kami, dan sebagai hasilnya, saya khawatir kami harus menutup acara hari ini,” katanya.

    “Polisi datang dalam hitungan detik. Ini New York. Tidak seperti biasanya di sini pada pukul 7 pagi, tetapi cukup menakutkan,” kata Christian Diaz, yang mengatakan ia mendengar suara tembakan dari University Club Hotel tempat ia bekerja.

    Gubernur Tim Walz dari Minnesota, tempat kantor pusat perusahaan itu, mengatakan negara bagian mengirimkan doa kepada keluarga Thompson dan tim United Healthcare.

    “Ini adalah berita yang mengerikan dan kehilangan yang sangat besar bagi komunitas bisnis dan perawatan kesehatan di Minnesota,” katanya.

    Thompson diangkat menjadi CEO UnitedHealthcare pada bulan April 2021 setelah bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 2004 di beberapa departemen.

    (haf/ygs)

  • Korban Tewas Akibat Perang Israel Vs Hizbullah di Lebanon Capai 4.047 Orang

    Korban Tewas Akibat Perang Israel Vs Hizbullah di Lebanon Capai 4.047 Orang

    Beirut –

    Korban tewas akibat perang antara Israel dengan Hizbullah di Lebanon terus bertambah. Terkini, ada 4.047 orang dilaporkan tewas di Lebanon.

    Dilansir AFP, Rabu (4/12/2024), seminggu setelah gencatan senjata, Menteri Kesehatan Lebanon Firass Abiad mengatakan pihaknya mencatat ada 4.047 orang tewas dan 16.638 orang terluka.

    Abiad mengatakan 316 anak-anak dan 790 perempuan termasuk di antara korban tewas. Sebagian besar kematian terjadi setelah tanggal 15 September 2024.

    “Kami yakin jumlah sebenarnya mungkin lebih tinggi,” ujarnya seraya menyebut ada kemungkinan kematian yang tidak tercatat.

    Sebuah sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan kepada AFP bahwa ratusan pejuang kelompok tersebut telah terbunuh, tanpa memberikan angka pastinya. Di pihak Israel, pihak berwenang melaporkan sedikitnya 82 tentara dan 47 warga sipil tewas.

    Israel meningkatkan serangannya di Lebanon selatan pada akhir September. Hizbullah ikut melancarkan serangan ke Israel demi mendukung sekutunya, Hamas.

    Gencatan senjata mulai berlaku minggu lalu. Namun kedua belah pihak saling menuduh melakukan pelanggaran berulang kali.

    “Tujuh rumah sakit masih ditutup. Ada 238 serangan terhadap organisasi tanggap darurat, dengan 206 orang tewas,” katanya seraya menambahkan bahwa 256 kendaraan darurat termasuk truk pemadam kebakaran dan ambulans juga menjadi ‘target’

    (isa/haf)

  • Menhan Korsel Resmi Mundur Usai Dituding Jadi Dalang Darurat Militer

    Menhan Korsel Minta Maaf dan Siap Mundur Usai Geger Darurat Militer

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan Kim Yong-hyun menyampaikan permintaan maaf usai Presiden Yoon Suk Yeol sempat menetapkan status darurat militer di Korsel secara mendadak. Kim juga menyatakan siap untuk mundur dari jabatannya.

    “Saya telah menawarkan keinginan saya untuk mengundurkan diri kepada Presiden dan bertanggung jawab atas semua kekacauan yang disebabkan oleh darurat militer,” kata Kim dalam keterangannya dilansir Yonhap News Agency, Rabu (4/12/2024).

    Pengumuman darurat militer disampaikan Presiden Yoon pada Selasa (3/12) malam waktu setempat. Keputusan mendadak dan sepihak ini membuat geger publik Korsel dan menuai penolakan keras dari parlemen.

    Menhan Kim dituding sebagai orang yang mendorong Yoon dalam mengumumkan status darurat militer. Namun, status itu tidak berlangsung lama usai parlemen Korsel mengadakan rapat mendadak hingga membatalkan darurat militer di Korsel pada Rabu (4/12) dini hari.

    Usai status tersebut dicabut, Menhan Kim mengatakan masyarakat bisa beraktivitas secara normal. Dia mengakui situasi politik di Korsel saat ini dalam keadaan tidak menentu.

    “Darurat militer telah dicabut, dan masyarakat memulihkan kehidupan sehari-hari mereka, namun situasi politik dan keamanan dalam negeri tidak mudah,” katanya.

    “Kementerian Pertahanan menanggapi situasi ini dengan sangat tegas dan akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa operasi pertahanan dilakukan tanpa kemunduran sambil secara stabil menangani masalah-masalah yang ada,” tambah Kim.

    (ygs/haf)

  • 35 Orang Tewas Akibat Banjir Besar di Thailand dan Malaysia

    35 Orang Tewas Akibat Banjir Besar di Thailand dan Malaysia

    Bangkok –

    Banjir besar melanda Thailand selatan dan Malaysia. Sebanyak 29 orang tewas akibat banjir di Thailand, sementara 6 orang meninggal di Malaysia.

    Dilansir AFP, Rabu (4/12/2024), hujan lebat diperkirakan akan terjadi selama beberapa hari lagi di Thailand, dengan lebih dari 155.000 rumah tangga terkena dampaknya, menurut departemen hubungan masyarakat pemerintah Thailand.

    Lima provinsi di bagian selatan Thailand terkena dampaknya, yakni Pattani, Narathiwat, Songkhla, Nakhon Si Thammarat dan Phatthalung. Banjir ini memaksa lebih dari 33.000 orang meninggalkan rumah mereka, kata juru bicara Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand dalam sebuah pernyataan.

    Jumlah korban tewas kini mencapai 29 orang, naik dari 25 orang yang dilaporkan pada hari Selasa (3/12). Juru bicara Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand mengatakan tim kesehatan mental telah dikerahkan untuk memberikan dukungan dan perawatan bagi mereka yang terkena dampak.

    Seorang wanita dari distrik Tak Bai, provinsi Narathiwat, mengatakan kepada stasiun televisi pemerintah Thai PBS bahwa dia belum kembali ke rumah sejak tiga hari yang lalu. Ia memilih tinggal di tempat penampungan sementara di kuil setempat setelah rumahnya terendam banjir.

    Departemen Meteorologi Thailand memperingatkan tekanan rendah yang bergerak dari Laut Cina Selatan melintasi Malaysia dan Laut Andaman diperkirakan akan membawa hujan lebat dan banjir lebih lanjut ke Thailand selatan. Departemen Sumber Daya Mineral Thailand juga memperingatkan potensi longsor dan banjir bandang hingga 5 Desember.

    Sementara itu, dilansir dari AP, dilaporkan ada 6 orang yang tewas akibat banjir di Malaysia. Banjir di Malaysia juga merendam sebagian besar sawah, menyebabkan kerugian jutaan dolar bagi para petani.

    Warga desa Tumpat lainnya, Asmah Ibrahim, putus asa memikirkan bagaimana cara membangun kembali rumahnya yang hancur.

    “Untuk makan, minum, saya punya uang tunai, tapi untuk memperbaikinya?” kata Ibrahim.

    “Di mana saya bisa mendapatkan 40.000 ringgit ($9.000)?” lanjutnya.

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan kepada Parlemen pada hari Selasa (3/12) bahwa diperlukan biaya sekitar 1 miliar ringgit ($224 juta) untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dia mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan kompensasi bagi warga yang kehilangan aset.

    Anwar mengatakan pemerintah bersiap menghadapi gelombang monsun lagi yang diperkirakan akan terjadi pada hari Minggu (8/12).

    (isa/haf)

  • Buntut Panjang Situasi di Korsel Meski Darurat Militer Sudah Dicabut

    Buntut Panjang Situasi di Korsel Meski Darurat Militer Sudah Dicabut

    Buntut panjang sampai pemakzulan

    Buntut status darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon menjadi panjang. Awalnya, kepala staf dan sekretaris senior Presiden Yoon Suk Yeol mengajukan pengunduran diri usai dekrit darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon dicabut.

    Seperti dilansir CNN, Rabu (4/12/2024), kepala staf kepresidenan Korea Selatan dan lebih dari 10 sekretaris senior presiden telah mengajukan pengunduran diri mereka, menurut kantor kepresidenan.

    “Para pembantu senior Yoon menawarkan untuk mengundurkan diri secara massal karena deklarasi darurat militer,” kata Yonhap, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Kantor kepresidenan tidak segera menanggapi permintaan komentar AFP.

    Menyusul kemudian, menggelindinglah wacana pemakzulan berubah jadi rencana pemakzulan terhadap Presiden Yoon. Kaum oposisi paling semangat mengupayakan aksi politik tersebut.

    South Koreans hold signs reading “Arrest Yoon Suk Yeol” during a rally in Seoul, South Korea, Wednesday, Dec. 4, 2024. (AP Photo/Lee Jin-man) Foto: AP/Lee Jin-man

    Partai Demokrat Korsel selaku oposisi utama mulai mengancam pemakzulan terhadap Presiden Yoon. Presiden Yoon dinilai telah memalkukan aksi pemberontakan dan pengkhianatan, dan makar terhadap konstitusi lewat penetapan darurat militer.

    “Kami tidak akan berdiam diri dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan Konstitusi dan menginjak-injak demokrasi,” demikian pernyataan Partai Demokrat Korsel pada Rabu (4/12) waktu setempat, dilansir AFP dan CNN.

    “Jika Presiden Yoon tidak segera mengundurkan diri, Partai Demokrat akan segera memulai proses pemakzulan sesuai dengan keinginan rakyat,” tegas Partai Demokrat Korsel dalam pernyataannya.

    Rabu (4/12/2024) pukul 14.40 waktu setempat, rancangan undang-undang (RUU) pemakzulan terhadap Presiden Yoon diajukan oleh Partai Demokrat Korsel dan enam partai oposisi lain.

    People gather to demand South Korean President Yoon Suk Yeol step down in front of the National Assembly in Seoul, South Korea, Wednesday, Dec. 4, 2024. (Kim Do-hoon/Yonhap via AP) Foto: (Kim Do-hoon/Yonhap via AP)

    Parlemen Korsel harus menggelar pemungutan suara dalam waktu 72 jam setelah mosi pemakzulan diajukan. RUU itu diperkirakan akan diajukan ke sidang pleno Majelis Nasional Korsel pada Kamis (5/12) besok, dengan pemungutan suara atau voting bisa digelar paling cepat pada Jumat (6/12) atau Sabtu (7/12) mendatang.

    Dibutuhkan dukungan sedikitnya dua pertiga anggota parlemen Korsel, sekitar 200 anggota dari total 300 anggota parlemen, untuk bisa memakzulkan presiden.

    Partai Demokrat dan partai-partai oposisi kecil lainnya secara total menguasai 192 kursi dalam parlemen. Ini berarti dibutuhkan setidaknya delapan anggota parlemen dari partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang menaungi Yoon untuk mendukung mosi pemakzulan tersebut.

    Diketahui bahwa ketika parlemen Korsel memvoting secara bulat untuk menolak penetapan darurat militer Yoon pada Selasa (3/12) malam, terdapat 18 anggota parlemen dari PPP yang bergabung dengan oposisi untuk turut menentang darurat militer tersebut.

    Jika RUU itu diloloskan parlemen, maka selanjutnya menjadi tugas Mahkamah Konstitusi Korsel untuk menggelar sidang dan memutuskan apakah pemakzulan terhadap Yoon bisa dibenarkan. Terdapat enam hakim konstitusi yang nantinya akan menjatuhkan putusan akhir untuk pemakzulan Yoon.

    (dnu/dnu)

  • Ribuan Warga Korsel Unjuk Rasa Tuntut Presiden Yoon Mundur

    Ribuan Warga Korsel Unjuk Rasa Tuntut Presiden Yoon Mundur

    Seoul –

    Ribuan warga berunjuk rasa di depan Kantor Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol di Seoul, Korea Selatan (Korsel). Mereka menuntut Yoon mengundurkan diri buntut pemberlakukan darurat militer.

    Dilansir AFP, Rabu (4/12/2024), dari video siaran langsung menunjukkan ribuan pengunjuk rasa berbaris menuju kantor Yoon di Seoul. Sebelumnya, massa menggelar unjuk rasa di Gwanghwamun Square.

    Partai-partai oposisi Korea Selatan – yang anggota parlemennya menentang keras dan bertikai dengan pasukan keamanan untuk menolak darurat militer – mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon. Mereka belum memutuskan kapan akan melakukan pemungutan suara, tetapi kemungkinan akan dilakukan paling cepat pada hari Jumat (6/12).

    Pihak oposisi memegang mayoritas besar kursi di parlemen dengan beranggotakan 300 orang. Mereka hanya membutuhkan sedikit penolakan dari partai pendukung Presiden Yoon untuk dapat 2/3 mayoritas suara untuk meloloskan mosi tersebut.

    Serikat buruh terbesar di Korsel menyerukan “pemogokan umum tanpa batas waktu” sampai Yoon mengundurkan diri. Bahkan pemimpin partai yang berkuasa, menggambarkan upaya Yoon terkait darurat militer sebagai tindakan yang “tragis” dan menyerukan agar mereka yang terlibat bertanggung jawab.

    Pada Selasa (3/12) malam, Yoon secara tiba-tiba mengumumkan darurat militer. Dalam pidatonya, dia menuduh kubu oposisi pemerintah bersimpati dengan Korea Utara (Korut) dan melakukan aktivitas “anti-negara”. Namun tuduhan itu disampaikan Yoon tanpa memberikan bukti yang kuat dan konkret.

    Belakangan terungkap bahwa darurat militer yang ditetapkan Yoon itu tidak didorong oleh ancaman eksternal, tetapi oleh situasi politik internal.

    Lihat juga video: Oposisi Desak Presiden Korsel Mundur, Ancam Pemakzulan

    (isa/haf)