Category: Detik.com Internasional

  • Donald Trump Menjadi ‘Person of the Year’ Majalah Time

    Donald Trump Menjadi ‘Person of the Year’ Majalah Time

    Anda sedang membaca rangkuman berita utama yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Dunia Hari Ini, edisi Jumat, 13 Desember 2024 kita awali dengan berita dari Amerika Serikat.

    Trump jadi ‘Person of the Year’ versi majalah Time

    Donald Trump dinobatkan sebagai ‘Person of the Year’ tahun ini versi majalah Time.

    Sam Jacobs, pemimpin redaksi Time, mengatakan: “selama 97 tahun, para editor TIME memilih ‘Person of the Year’, terlepas dengan kesan yang baik atau buruk, namun paling banyak berperan dalam membentuk dunia dan menjadi berita utama selama 12 bulan terakhir.”

    “Selama bertahun-tahun, pilihan ini sulit ditentukan. Tapi untuk tahun 2024, tidak sulit,” katanya.

    “Ini adalah kehormatan yang luar biasa,” ujar Trump di Wall Street,New York kemarin.

    Trump, yang akan menjadi presiden Amerika ke-47, pernah mendapat gelar yang sama dari majalan Time di tahun 2016, saat pertama kali terpilih menjadi presiden.

    Serangan Israel kembali tewaskan warga

    Jumlah warga yang tewas akibat serangan Israel, kemarin, sudah menewaskan sedikitnya 60 orang Palestina, serta melukai lebih dari 50 orang, saat mereka berlindung di kantor pos di Gaza.

    Serangan ini menghantam fasilitas pos di kamp Nuseirat, tempat keluarga pengungsi mencari perlindungan.

    Militer Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Sebelumnya, dua serangan Israel di Gaza selatan menewaskan 13 warga Palestina yang menurut petugas medis Gaza dan kelompok Hamas merupakan bagian dari pasukan yang melindungi truk bantuan kemanusiaan.

    Majelis Korea memberikan suara pemakzulan

    Majelis Nasional Korea Selatan memberikan suara untuk memakzulkan kepala polisi nasional dan menteri kehakiman karena deklarasi darurat militer yang singkat.

    Pemungutan suara dilakukan setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengecam lawan-lawan politiknya sebagai “pasukan anti-negara”.

    Ia juga membela deklarasi darurat militer yang tadinya mau diberlakukan sebagai langkah legal untuk melindungi demokrasi di negaranya.

    “Saya akan berjuang sampai akhir,” kata Presiden Yoon menjelang akhir pidato panjang yang disiarkan di televisi.

    Presiden Yoon sedang diselidiki dengan tuduhan pemberontakan atas deklarasi darurat militer yang gagal dan memicu krisis politik di Korea Selatan terbesar dalam beberapa dekade.

    Biden cetak rekor pengampunan terbanyak Amerika

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden meringankan hukuman kepada sekitar 1.500 warga Amerika dengan menjadikan mereka tahanan di rumah masing-masing selama pandemi COVID-19.

    Ia juga memberikan pengampunan pada 39 warga Amerika yang dihukum karena kejahatan tanpa kekerasan.

    Karena ini, Biden memegang rekor sebagai presiden yang memberikan pengampunan terbesar dalam satu hari dalam sejarah.

    Ia mengalahkan pemberian pengampunan dalam sehari, yakni sebanyak 330, yang dilakukan Presiden Barack Obama sebelum meninggalkan jabatannya pada tahun 2017.

    Rekor baru juara dunia catur termuda

    Remaja India Gukesh Dommaraju menjadi juara dunia catur termuda setelah mengalahkan juara bertahan Ding Liren dari China dalam pertandingan terakhir kejuaraan catur dunia di Singapura.

    Gukesh, 18 tahun, memperoleh 7,5 poin dan mengalahkan lawannya dari China yang mendapat 6,5 poin.

    Gukesh secara resmi mengalahkan pencapaian Garry Kasparov dari Rusia yang memenangkan gelar juara catur termuda pada usia 22 tahun.

    “Saya memimpikan momen ini selama 10 tahun terakhir. Saya senang bisa mewujudkan mimpi [dan menjadikannya] kenyataan,” ujar Gukesh, yang sudah jadi ‘grandmaster’ sejak usia 12 tahun.

  • Lagi, AS Umumkan Bantuan Militer Rp 8 T untuk Ukraina

    Lagi, AS Umumkan Bantuan Militer Rp 8 T untuk Ukraina

    Washington DC

    Amerika Serikat (AS) mengumumkan paket bantuan militer terbaru senilai US$ 500 juta (Rp 8 triliun) untuk Ukraina. Bantuan terbaru ini diumumkan saat pemerintahan Washington di bawah Presiden Joe Biden berupaya meningkatkan dukungan untuk Kyiv sebelum Presiden terpilih AS Donald Trump menjabat.

    “Amerika Serikat memberikan paket senjata dan peralatan signifikan lainnya yang sangat dibutuhkan kepada mitra Ukraina, saat mereka mempertahankan diri dari serangan Rusia yang sedang berlangsung,” ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Jumat (13/12/2024).

    Bantuan militer terbaru untuk Ukraina itu akan diambilkan dari pasokan militer AS.

    Kemenangan Trump dalam pilpres November lalu telah menimbulkan keraguan untuk masa depan bantuan AS bagi Ukraina. Saat ini, ada peluang terbatas muncul bagi bantuan senilai miliaran dolar AS yang sudah disahkan untuk bisa dicairkan sebelum Trump dilantik bulan depan.

    Partai Republik mengatakan pemerintahan Trump yang akan datang “kemungkinan” akan mengurangi bantuan untuk Ukraina, yang telah didukung secara kuat oleh Washington sejak Rusia menginvasi negara itu tiga tahun lalu.

    Paket bantuan militer terbaru untuk Ukraina yang diumumkan Blinken pada Kamis (12/12) ini mencakup amunisi bagi peluncur roket HIMARS, amunisi artileri, drone, kendaraan lapis baja dan peralatan untuk melindungi dari serangan kimia, biologi, radiologi dan nuklir, serta peralatan militer lainnya.

    Paket bantuan ini berbeda dengan paket bantuan keamanan lainnya senilai US$ 988 juta dan paket terpisah senilai US$ 725 juta, yang terlebih dulu diumumkan oleh AS pada awal bulan ini.

  • Jelang Lengser, Biden Beri Grasi-Pangkas Hukuman Ribuan Napi

    Jelang Lengser, Biden Beri Grasi-Pangkas Hukuman Ribuan Napi

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, mengumumkan pengampunan dan pengurangan masa hukuman untuk lebih dari 1.000 narapidana di negaranya. Langkah ini dilakukan sepekan setelah Biden memberikan grasi tanpa syarat kepada putranya, Hunter Biden.

    Dalam pengumumannya pada Kamis (12/12) waktu setempat, seperti dilansir Reuters, Jumat (13/12/2024), Biden memberikan pengampunan atau grasi kepada 39 orang yang telah dihukum untuk kejahatan tanpa kekerasan dan mengurangi masa hukuman nyaris 1.500 narapidana yang menjalani hukuman bui jangka panjang.

    Para pejabat AS, pekan lalu, mengatakan bahwa Gedung Putih mendengarkan tuntutan agar Biden memberikan pengampunan atau mengurangi hukuman ribuan orang yang dihukum secara tidak adil oleh sistem peradilan AS.

    Biden mengatakan orang-orang yang mendapatkan grasi akan menerima hukuman yang lebih ringan jika diadili berdasarkan undang-undang, kebijakan, dan praktik hukum yang berlaku saat ini.

    Sejumlah sumber mengatakan kepada Reuters pekan lalu bahwa pengampunan sedang dibahas untuk orang-orang yang dihukum karena pelanggaran narkoba tanpa melibatkan tindak kekerasan, dan orang-orang yang diidentifikasi oleh kelompok hak sipil sebagai orang yang dipenjara secara tidak adil.

    “Sebagai presiden, saya memiliki hak istimewa untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah menunjukkan penyesalan dan rehabilitasi, memulihkan kesempatan bagi warga Amerika untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada komunitas mereka, dan mengambil langkah untuk menghapus disparitas hukuman bagi para pelaku kejahatan tanpa kekerasan, khususnya mereka yang dihukum karena pelanggaran narkoba,” ucap Biden.

    Dia menambahkan bahwa dirinya akan mengambil lebih banyak langkah dalam beberapa pekan ke depan dan pemerintahannya akan terus meninjau permohonan-permohonan grasi.

  • Mengapa Israel Serang Suriah Setelah Assad Tumbang?

    Mengapa Israel Serang Suriah Setelah Assad Tumbang?

    Jakarta

    Israel telah melancarkan serangan udara terhadap pangkalan militer Suriah dan mengerahkan pasukan ke zona penyangga demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan, memperluas jumlah wilayah Suriah yang berada di bawah kendali Israel.

    Israel mengatakan pihaknya mengambil langkah-langkah ini untuk menjamin keamanan warga negaranya, tetapi sejumlah pihak mengatakan Israel sedang mengambil kesempatan untuk melemahkan musuh lama.

    Serangan apa yang telah dilakukan Israel?

    BBC

    Pengawas Hak Asasi Manusia Suriah (SOHR) yang berbasis di Inggris mengatakan telah mendokumentasikan lebih dari 310 serangan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) sejak jatuhnya rezim Assad pada hari Minggu (08/12).

    Serangan tersebut dilaporkan menargetkan fasilitas militer tentara Suriah yang terletak di Aleppo di utara Suriah hingga Damaskus di selatan.

    Target serangan Israel termasuk gudang senjata, depot amunisi, bandara, pangkalan angkatan laut, dan pusat penelitian.

    Rami Abdul Rahman, pendiri SOHR, mengatakan serangan tersebut telah menghancurkan “semua kemampuan tentara Suriah”.

    Apa kekhawatiran Israel tentang senjata kimia?

    AFPDugaan serangan kimia di Douma, dekat Damaskus, oleh pasukan pro-Assad pada 2018.

    Israel khawatir mengenai siapa yang mungkin mendapatkan senjata kimia yang diduga milik Bashar al-Assad.

    Tidak diketahui di mana atau berapa banyak senjata kimia yang dimiliki Suriah, tetapi diyakini mantan Presiden Bashar al-Assad menyimpannya.

    Pada hari Senin (09/12), pengawas kimia PBB memperingatkan pihak berwenang di Suriah untuk memastikan bahwa semua yang mereka miliki aman.

    Ake Sellstrom, mantan kepala inspektur senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Suriah yang kini menjadi profesor madya histologi di Universitas Umea di Swedia, mengatakan bahwa Israel telah menargetkan kemampuan senjata kimia Suriah dengan serangan udaranya.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    “Yang dilakukan Israel adalah merampas aset,” katanya kepada BBC.

    “Aset ini bisa berupa orang, fasilitas, atau peralatan.

    Pasukan yang setia kepada Bashar al-Assad diketahui telah menggunakan gas sarin dalam serangan di pinggir ibu kota Damaskus, Ghouta, pada 2013, yang diperkirakan telah menewaskan lebih dari seribu orang.

    Mereka juga dituduh menggunakan senjata kimia seperti gas sarin dan gas klorin dalam serangan lain beberapa tahun kemudian.

    Baca juga:

    Dr Sellstrom mengatakan pasukan pemberontak mungkin juga memiliki persediaan senjata kimia, karena mereka diketahui telah menggunakannya sebelumnya terhadap musuh-musuh mereka di Suriah.

    “Assad memiliki senjata-senjata ini untuk menunjukkan kekuatannya dalam konflik dengan Israel, tetapi tidak akan pernah menggunakannya secara langsung. Sekarang Anda memiliki pemerintahan yang sama sekali berbeda.

    “Israel akan membereskan apa pun yang mereka miliki dalam hal senjata kimia.”

    Apa yang dilakukan Israel di Dataran Tinggi Golan?

    BBC

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan pasukannya berhasil merebut kendali zona penyangga demiliterisasi di Dataran Tinggi Golanmemperluas jumlah wilayah Suriah yang didudukinya di wilayah ini.

    Netanyahu mengatakan ini adalah “posisi pertahanan sementara sampai ditemukan pengaturan yang sesuai.”

    “Israel mengatakan bahwa mereka ingin mencegah serangan seperti serangan Hamas pada 7 Oktober terjadi dari pihak Suriah,” kata Profesor Gilbert Achcar dari Universitas SOAS London.

    “Tetapi ini adalah kesempatan untuk bergerak maju dan menghentikan pasukan lain bergerak mendekati perbatasan zona pendudukan.”

    Getty ImagesAsap mengepul menyusul serangan udara di Damaskus pada Selasa (10/12) pagi

    Perebutan zona penyangga demiliterisasi oleh Israel dikecam habis-habisan oleh negara-negara Arab.

    Kementerian Luar Negeri Mesir menggambarkan tindakan Israel sebagai “pendudukan wilayah Suriah dan pelanggaran terhadap Perjanjian Pelepasan 1974”.

    Sementara sejumlah laporan yang beredar di Suriah mengeklaim bahwa Israel telah melampaui zona penyangga, bahkan berada dalam jarak 25 km dari Damaskus.

    Kendati begitu, sumber militer Israel membantah klaim ini.

    Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengakui untuk pertama kalinya bahwa pasukannya beroperasi di luar zona penyangga demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan, tetapi juru bicara IDF Nadav Shoshani mengatakan serangan Israel tidak berlanjut lebih jauh.

    Baca juga:Apa itu Dataran Tinggi Golan dan siapa yang mendudukinya?

    Dataran Tinggi Golan adalah dataran tinggi berbatu di barat daya Suriah, yang telah diduduki oleh Israel selama lebih dari setengah abad.

    Dalam perang Timur Tengah pada 1967, Suriah membombardir Israel dari ketinggian, tetapi Israel dengan cepat memukul mundur pasukan Suriah dan mengambil alih sekitar 1.200 kilometer persegi wilayah tersebut, yang kemudian berada di bawah kendali militer.

    Suriah mencoba merebut kembali Dataran Tinggi Golan selama perang Timur Tengah (Yom Kippur) tahun 1973, namun upaya itu gagal.

    Kedua negara akhirnya menandatangani gencatan senjata pada 1974, dan pasukan pengamat PBB telah ditempatkan di garis gencatan senjata sejak 1974.

    Akan tetapi, Israel mencaplok wilayah itu pada 1981, dalam suatu tindakan yang tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional.

    Getty ImagesMiliter Israel memperkuat pasukan darat saat mobilitas militer berlanjut di Dataran Tinggi Golan, Israel pada 9 Desember 2024.

    Suriah mengatakan tidak akan membuat kesepakatan damai dengan Israel kecuali negara itu menarik diri dari seluruh Dataran Tinggi Golan.

    Sebagian besar penduduk Arab Suriah di Dataran Tinggi Golan telah meninggalkan daerah itu selama perang pada 1967.

    Saat ini terdapat lebih dari 30 permukiman Israel di wilayah Golan, yang merupakan rumah bagi sekitar 20.000 orang. Israel mulai membangunnya segera setelah berakhirnya konflik tahun 1967.

    Permukiman itu dianggap ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.

    Para pemukim tinggal bersama sekitar 20.000 warga Suriahsebagian besar dari mereka berasal dari sekte Druze, yang memutuskan bertahan di sana ketika Golan direbut Israel.

    Apakah kekhawatiran Israel beralasan?

    EPAPasukan Israel dikerahkan di dekat pagar keamanan dekat desa Druze Majdal Shams, di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, pada 8 Desember 2024.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pendudukan IDF di zona penyangga di Dataran Tinggi Golan bersifat sementara, namun penarikan pasukan dari wilayah itu akan tergantung pada sikap pemerintahan Suriah berikutnya.

    “Jika kami dapat membangun hubungan bertetangga dan hubungan damai dengan kekuatan baru yang muncul di Suriah, itulah keinginan kami,” katanya.

    “Namun jika tidak, kami akan melakukan apa pun untuk mempertahankan Negara Israel dan perbatasan Israel.”

    “Yang ada dalam pikiran Israel adalah kemungkinan adanya serangan ke Golan oleh pasukan di Suriah dan untuk memastikan tidak ada kemungkinan itu, Israel telah maju lebih jauh,” kata Dr HA Hellyer dari Royal United Services Institute, lembaga pemikir yang berpusat di London.

    “Namun, Israel sebelumnya menduduki wilayah di Dataran Tinggi Golan sebagai tindakan keamanan dan kemudian membentenginya. Israel mungkin akan melakukannya lagi.”

    Getty ImagesSeorang tentara Israel di atas tank di pagar perbatasan di sepanjang zona penyangga dengan Suriah terlihat dari Dataran Tinggi Golan, pada Rabu, 11 Desember 2024.

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan serangan udara terhadap pangkalan militer Suriah dilakukan semata-mata untuk membela warganya.

    “Itulah sebabnya kami menyerang sistem persenjataan strategis seperti, misalnya, senjata kimia yang tersisa atau rudal dan roket jarak jauh agar tidak jatuh ke tangan para ekstremis,” katanya.

    Namun, kata Prof Achcar: “Senjata kimia tidak tersebar luas di Suriah. Senjata itu hanya ada di dua atau tiga tempat. Namun dengan lebih dari 300 serangan udara, Anda mencoba membuat negara itu jauh lebih lemah.”

    Israel menganggap Bashar al-Assad sebagai “setan yang mereka kenal”, katanya, tetapi tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya.

    “Mereka memperkirakan Suriah akan terpecah antara faksi-faksi yang bertikai, seperti Libya, dan takut akan munculnya faksi yang memusuhi Israel.

    “Mereka ingin mencegah faksi seperti itu menggunakan senjata tentara Suriah untuk melawannya.”

    (ita/ita)

  • Majelis Umum PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza, Hamas Bilang Gini

    Majelis Umum PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza, Hamas Bilang Gini

    Gaza City

    Kelompok Hamas menyambut baik resolusi terbaru Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata tanpa syarat dan permanen di Jalur Gaza. Resolusi tersebut sebelumnya ditolak mentah-mentah oleh Israel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS).

    Dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (13/12/2024), Hamas menyatakan mereka “menyambut baik diadopsinya resolusi Majelis Umum PBB (pada Rabu), yang didukung oleh 158 negara, yang menuntut gencatan senjata di Gaza, memungkinkan warga di Jalur (Gaza) untuk memiliki akses segera ke layanan penting dan bantuan kemanusiaan”.

    Resolusi terbaru Majelis Umum PBB itu disetujui pada Rabu (11/12) waktu setempat dengan 158 suara dukungan. Sebanyak sembilan suara lainnya menolak dan 13 suara memilih untuk abstain.

    Resolusi tersebut menuntut “gencatan senjata segera, tanpa syarat dan permanen” di Jalur Gaza, juga menyerukan “pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat”. Kata-kata dalam resolusi itu mirip dengan draft resolusi Dewan Keamanan PBB yang diveto AS bulan lalu.

    “Selama agresi ini, kami telah secara konsisten menyatakan kesediaan kami untuk menanggapi setiap keputusan atau inisiatif yang mengarah pada gencatan senjata,” sebut Hamas dalam pernyataannya.

    Hamas menyalahkan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan AS atas pertempuran yang terus-menerus terjadi di Jalur Gaza.

  • Seruan Gencatan Senjata Tanpa Syarat di Gaza dari Seratusan Negara

    Seruan Gencatan Senjata Tanpa Syarat di Gaza dari Seratusan Negara

    Sidang Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi untuk Palestina dan lembaga PBB yang membantu pengungsi Palestina, UNRWA. Republik Indonesia (RI) termasuk salah satu dari ratusan negara yang mendukung pengesahan resolusi gencatan senjata di Gaza dan dukungan untuk UNRWA.

    Ada dua resolusi yang dibahas dan diloloskan. Pertama, Majelis Umum PBB meloloskan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat dan permanen di Gaza. Resolusi ini meraup 158 suara negara mendukung dari 193 anggota majelis, 9 suara menolak, dan 13 abstain.

    Kedua, Majelis Umum PBB meloloskan resolusi dukungan terhadap UNRWA dan menyesalkan undang-undang yang disahkan Israel berisi pelarangan operasi UNRWA. Untuk resolusi ini, ada 159 suara negara mendukung, 9 suara menolak, dan 11 suara abstain. Indonesia hingga Zimbabwe termasuk yang mendukung. Israel, AS, Belanda, hingga Mikronesia termasuk yang menolak.

    “Indonesia menyambut baik pengesahan resolusi Majelis Umum PBB mengenai “Situasi di Gaza” yang menuntut gencatan senjata segera, yang diusung oleh Indonesia dalam Emergency Special Session (ESS)-10 pada 11 Desember 2024,” tulis Kemlu RI.

    “Indonesia juga menyambut baik pengesahan resolusi Majelis Umum PBB mengenai ‘Dukungan atas mandat UNRWA’ yang mengutuk pengesahan UU Knesset Israel yang akan melarang operasi UNRWA di Yerusalem Timur,” lanjut Kemlu RI.

    Gencatan senjata permanen sangat dibutuhkan Jalur Gaza Palestina. Beroperasinya UNRWA juga akan membantu mengurangi penderitaan warga Palestina.

    “Indonesia mendorong komunitas internasional untuk terus mendesak Israel agar segera mengimplementasikan kedua resolusi tersebut untuk memastikan gencatan senjata permanen, berlanjutnya bantuan kemanusiaan, dan membuka jalan bagi terwujudnya Solusi Dua Negara,” tulis Kemlu RI.

    Lihat Video: PBB Mengaku Hampir Habis Kesabaran soal Perundingan Gencatan Senjata Gaza

    (whn/taa)

  • Penuturan Warga Suriah di RI: Saya Merayakan Kejatuhan Assad

    Penuturan Warga Suriah di RI: Saya Merayakan Kejatuhan Assad

    Jakarta

    Sebagian warga Suriah yang tinggal di berbagai negara merayakan kejatuhan rezim Presiden Bashar al-Assad. Apa makna peristiwa ini bagi masa depan mereka?

    Seperti banyak warga Suriah, Youssef, yang sekarang tinggal di Malang, Jawa Timur, merayakan kabar penggulingan rezim Bashar al-Assad. Namun, dia mengaku tidak berkeinginan untuk kembali ke negaranya.

    Laki-laki berusia 25 tahun yang meminta agar nama depannya tidak dipublikasikan itu datang ke Indonesia pada tahun 2021. Dia pergi dari negaranya untuk menjadi pelajar di bidang farmasi.

    “Saya sudah mau lulus,” ujar Youssef kepada wartawan Amahl Azwar yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa (10/12).

    Youssef berasal dari Kota Al Qardahahtempat kelahiran Bashar al-Assad dan ayahnya, Hafez al-Assad, yang meninggal dunia tahun 2000.

    Umur Youssef baru menginjak 11 tahun ketika perang saudara Suriah pecah pada 2011. Kala itu banyak orang terpaksa pindah atau mengungsi dari Suriah.

    “Setengah hidup saya dihabiskan dalam konflik,” ujarnya.

    Pasukan pemerintah Suriah berlindung di balik tembok saat bentrokan dengan kelompok militan di Aleppo, 3 November 2012. Pada periode Maret 2011 hingga November 2012, lebih dari 36.000 orang tewas sejak pemberontakan kelompok militan terhadap pemerintahan Assad (AFP)

    Bashar al-Assad baru saja digulingkan kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan faksi-faksi pemberontak sekutu mereka.

    Dengan begitu, berakhir sudah rezim keluarga Assad yang dikenal tangan besi selama lebih dari lima dekade.

    Sama seperti banyak orang Suriah di penjuru dunia, termasuk jutaan di antara mereka yang mengungsi, Youssef bersuka cita atas kejatuhan rezim Assad.

    Walaupun begitu, Youssef menyebut masih banyak hal sumber duka dari Suriah yang membuatnya enggan untuk kembali ke negaranya.

    Youssef justru berharap suatu saat dapat memindahkan dua anggota keluarganya yang masih berada di Suriah ke Indonesia.

    “Saya merayakan kejatuhan al-Assad. 50 tahun terakhir tidak bisa dikatakan sebagai kehidupan [yang layak],” ujar Youssef.

    “Tapi ke mana kita pergi dari sini?”

    Youssef menyamakan kondisi Suriah sekarang seperti ketika masyarakat Afghanistan merayakan hengkangnya tentara AS pada Agustus 2021.

    Kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena setelahnya rezim Taliban menguasai negara itu.

    “Saya tidak tahu apakah ini akan terjadi atau tidak, tapi saya tahu kelompok Muslim radikal tidak pernah suka dengan kelompok-kelompok minoritas,” ujar Youssef.

    “Kami punya sekte minoritas [di Suriah]. Jadi, ya, saya tidak yakin situasinya akan membaik.”

    Youssef mengklaim dirinya memperoleh foto-foto dan video penjarahan yang terjadi di negaranya setelah penggulingan Assad.

    Koresponden BBC yang melaporkan dari Suriah, Lina Sinjab, menjadi saksi mata aksi penjarahan, termasuk yang terjadi di kediaman Bashar al-Assad.

    Pengungsi Suriah yang tinggal di Turki kembali ke tanah airnya pada 10 Desember 2024 melalui Gerbang Perbatasan Cilvegz di Hatay, Turki (Getty Images)

    Dibandingkan dengan pengungsi dari negara-negara seperti Afghanistan dan Myanmar yang mencapai ratusan hingga ribuan orang, jumlah pengungsi dari Suriah di Indonesia berjumlah puluhan orang.

    Merujuk data Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), terdapat 60 warga Suriah yang telah mendapat status pengungsi di Indonesia.

    Angka ini tidak termasuk warga Suriah yang berada di Indonesia, tapi masih tergolong sebagai pencari suaka.

    Adapun menurut catatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ada 713 warga negara Suriah yang punya izin tinggal aktif di Indonesia per Desember 2024. Mereka memegang izin tinggal sebagai diplomat, pekerja, dan pelajar.

    Seorang perempuan bersenjata mengacungkan tanda V yang berarti kemenangan saat warga Kurdi Suriah merayakan jatuhnya ibu kota Damaskus ke tangan pemberontak di Qamishli pada 8 Desember 2024 (Getty Images)

    Apa pendapat orang-orang Suriah di negara-negara lainnya

    Di Ankara, Turki, ratusan warga Suriah bersiul, menari, bernyanyi, dan meneriakkan yel-yel dalam perayaan di Altnda. Sejak dini hari, mereka merayakan kabar penggulingan rezim Bashar al-Assad.

    “Bahagia sekali rasanya baru pertama kalinya dalam hidup saya bisa sesenang ini,” ujar Asif, laki-laki berumur sekitar 20 tahun yang berasal dari kota Hama, Suriah.

    Asif mengibarkan bendera Turki dan bendera oposisi Suriah dengan kedua tangannya.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    “Sejak tadi malam, kami belum tidur. Rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata,” ujarnya.

    “Tidak ada lagi yang akan tinggal di sini. Semuanya ingin pulang karena perang di negara kami sudah berakhir. Kami sungguh-sungguh berterima kasih kepada Turki.”

    Ayham, teman Asif yang berasal dari Aleppo, mengungkapkan perasaan yang sama.

    “Kami tidak bisa pulang akibat kekejaman Assad. Semuanya kabur dari tangan tirani Assad. Orang-orang mesti hengkang karena kami tidak mau dipaksa menghabisi warga kami sendiri. Sekarang, kami bisa kembali karena semua ini sudah berakhir,” tuturnya.

    Para pejuang pemberontak Suriah merayakan kemenangan di Homs pada 8 Desember 2024 (Getty Images)

    Seorang pria muda lainnya yang sudah tinggal di Turki selama 14 tahun bertekad untuk segera kembali ke Suriah.

    “Tidak ada lagi yang tersisa bagi kami [di Turki]. Saatnya kembali ke Suriah. Jika perlu, kami akan kembali membangun bahkan dari nol sekalipun. Pada hari saya berencana untuk menikah, Suriah merdeka. Saya tidak akan pernah melupakan tanggal ini.”

    Selebrasi dan keriaan serupa terlihat di kota-kota Turki lainnya yang memiliki populasi orang Suriah dalam jumlah besar, termasuk Istanbul.

    Di Sisli, orang-orang berkerumun di depan gedung konsulat Suriah. Mereka menurunkan bendera rezim Assad.

    Turki sudah menjadi rumah bagi sedikitnya tiga juta pengungsi Suriah sejak perang sipil di negara itu pecah pada tahun 2011.

    Rasa bingung dan kekhawatiran

    Di tengah semua keriaan dan perasaan penuh harap, ada juga orang Suriah yang tidak terlalu ingin cepat-cepat kembali ke negaranya.

    Di sebuah kereta Berlin yang hening, Rasha dengan suara pelan merekam suaranya di telepon genggam. Dia berhati-hati agar tidak mengganggu penumpang lain.

    Sampai baru-baru ini, Rasha sudah pasrah bahwa dirinya tidak akan lagi bisa melihat rumah keluarganya di Damaskus.

    Selama lebih dari satu dekade terakhir, konflik Suriah yang berkelanjutan memaksa jutaan orang Suriah termasuk Rasha untuk menerima kenyataan bahwa sebagian dari masa lalu mereka akan musnah. Namun, kabar penggulingan Assad mengubah segalanya.

    Bagi banyak pengungsi Suriah, berita itu memicu berbagai emosi yang saling kontradiksi: tidak percaya, bahagia, penuh harapan, bingung, dan takut.

    Warga Suriah yang tinggal di Essen, Jerman, merayakan runtuhnya rezim Assad pada Minggu, 8 Desember 2024 (Getty Images)

    Kebahagiaan yang dirasakan Rasha berbenturan dengan realita. Dia mengaku awalnya ingin segera “mengepak koper dan pulang”.

    Akan tetapi, Rasha kemudian memikirkan apakah keputusan itu benar-benar dapat dilakukan secara tergesa-gesa.

    “Saya tahu bahwa tidak ada lagi perasaan waswas tatkala melewati perbatasan dan ketakutan akan ditangkap atau bahkan hilang,” jelas Rasha.

    “Tapi sekarang ada rasa takut yang baru: kemungkinan serangan balasan, ketegangan di antara sekte, dan balas dendam.”

    Rasha merupakan penganut agama minoritas di Suriah. Dia benar-benar memikirkan potensi risiko dengan waspada sekalipun belum ada laporan kekerasan yang menargetkan kelompok tertentu.

    Baca juga:

    “Saat ini kita masih merasakan momen-momen bahagia yang dini,” ujar Rasha perlahan.

    “Kita harus berpikir rasional.”

    Situasi Rasha semakin rumit karena statusnya sebagai pengungsi di Jerman. Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengintegrasikan diri ke komunitas barunya, Rasha berada di jalur yang tepat untuk menerima kewarganegaraan Jerman dalam satu tahun ke depan.

    Jika Rasha mendapatkan ini, dia akan bisa lebih bebas untuk pindah ke mana pun dia mau.

    “Kami ingin kembali ke Suriah tanpa kehilangan semua pencapaian di sini,” terangnya.

    Warga Suriah merayakan jatuhnya rezim Assad di Istanbul (Azra Tosuner/BBC)

    Rasha merujuk ke keterampilan bahasa, pendidikan, dan stabilitas yang telah dibangunnya.

    “Jika kembali sekarang dan kehilangan status legal, saya barangkali akan kehilangan segalanya.”

    Rasha juga mengkhawatirkan nasib rumah keluarganya di Damaskus.

    “Sebelum kemarin, saya tidak menyangka bisa melihat rumah kami lagi,” akunya. “Harapan itu kini ada. Tapi bagaimana kalau sudah ada yang merebut rumah kami?”

    Sama seperti Youssef di Indonesia, Rasha juga mengkhawatirkan kelompok radikal di negaranya.

    “Saya senang rezim itu sudah runtuh,” ujarnya, “tetapi saya kini mengkhawatirkan adanya bentrokan serta kemunculan ekstremisme dan fanatisme.”

    Rasha hanyalah satu dari setidaknya 14 juta orang Suriah yang harus meninggalkan negara mereka sejak konflik pecah pada tahun 2011.

    Menurut UNHCR, krisis pengungsi di Suriah adalah pemindahan paksa terbesar pada masa kini.

    Lebih dari 5,5 juta pengungsi Suriah menetap di negara-negara tetangga termasuk Turki, Lebanon, Yordania, Irak, dan Mesir.

    Jerman merupakan negara non-tetangga Suriah dengan populasi pengungsi Suriah terbesar, sekitar 850.000 orang.

    Bagi banyak pengungsi, tinggal di luar negeri merupakan suatu tantangan tersendiri.

    Selama bertahun-tahun, mereka mesti menghadapi rintangan hukum, menanggung kesulitan ekonomi, dan menghadapi serangan xenofobia.

    Pulang ke Suriah ‘bukan perkara sepele’

    Ayah Majzoub, Wakil Direktur Regional untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Amnesty International, menekankan bahwa tidak akan mudah bagi orang-orang Suriah untuk kembali ke negaranya.

    “Banyak orang Suriah yang menimbang-nimbang untuk pulang telah kehilangan rumah, pekerjaan, dan orang-orang tercinta,” kata perempuan itu.

    “Perekonomian di Suriah sudah hancur akibat konflik dan sanksi asing selama bertahun-tahun.”

    “Organisasi-organisasi kemanusiaan harus segera memastikan bahwa pemulangan dilakukan secara sukarela, aman, dan bermartabat.”

    “Para pengungsi yang kembali membutuhkan akses ke tempat penampungan, makanan, air, sanitasi, dan perawatan kesehatan,” ujarnya.

    Seorang pengungsi Suriah di Ankara, Turki (Getty Images)

    Majzoub juga menekankan pentingnya untuk menghindari repatriasi secara paksa.

    “Pemerintah-pemerintah tuan rumah tidak boleh memaksa siapa pun untuk pulang,” ujarnya.

    “Kepulangan orang Suriah harus dilakukan sepenuhnya sukarela. Kami akan terus mengawasi risiko-risiko yang dihadapi para pengungsi yang kembali tanpa memandang agama, etnis, atau sikap politik mereka.”

    Mahmoud Bouaydani, pengungsi Suriah di Turki, mengaku berita dari Damaskus membawa kembali banyak memori.

    “Rasanya seperti menonton rekaman sepuluh tahun terakhir setiap peluru mortir, setiap serangan kimia, setiap serangan udara,” kenangnya.

    Baca juga:

    Pada tahun 2018, Mahmoud melarikan diri dari Douma setelah bertahun-tahun merasa terkepung. Dia sekarang menjadi mahasiswa teknik komputer di Universitas Kocaeli dekat Istanbul.

    Meski optimis, Mahmoud menyadari betapa besarnya tantangan menanti jika dirinya kembali.

    “Hal pertama yang ada di benak saya adalah harta benda keluarga. Kami tidak tahu bagaimana nasibnya. Barangkali sudah dijual tanpa sepengetahuan kami.”

    Mahmoud juga ingin tetap fokus untuk menyelesaikan pendidikannya.

    “Saya ingin mengunjungi Suriah terlebih dahulu,” katanya.

    “Saya butuh kejelasan tentang keamanan, pemerintahan, dan aturan hukum. Saya tidak bisa melepaskan status perlindungan sementara saya. Saya juga tidak bisa mengambil risiko kehilangan pendidikan atau stabilitas di sini.”

    Warga Suriah di Turki merayakan berakhirnya kekuasaan Assad di Suriah setelah pemberontak menguasai Damaskus pada malam hari, di Masjid Fatih, di Istanbul, pada 8 Desember 2024 (Getty Images)

    Di Zarqa, Yordania, perempuan Suriah bernama Um Qasim mengenang tahun-tahunnya sebagai pengungsi.

    “Kami sudah menghabiskan 12 tahun di Yordania,” katanya.

    “Walau kami disambut bak keluarga, pengasingan tetaplah pengasingan.”

    Dia menggambarkan momen-momen kegembiraan yang diwarnai dengan kepedihan. Baik ketika merayakan sesuatu seperti ulang tahun, maupun ketika ada yang meninggal.

    Ketiadaan sanak saudara untuk berbagi sangat terasa baginya.

    Um Qasim bermimpi untuk kembali ke Suriah yang damai. Akan tetapi, dia mengaku realistis dengan kondisi ekonomi yang mengerikan di negara tersebut.

    “Keluarga saya di sana masih menderita. Tidak ada listrik yang konsisten, tidak ada air, dan harga-harga yang tidak terjangkau. Bagaimana orang bisa hidup?”

    Perasaannya yang campur aduk mencerminkan perasaan banyak orang di diaspora.

    “Kami senang rezim telah jatuh, tetapi akan pilu rasanya meninggalkan Yordania apalagi setelah membangun keluarga kedua di sini.”

    Warga Suriah di Lebanon berbondong-bondong ke Perbatasan Masnaa yang terletak di antara Lebanon dan Suriah untuk pulang ke rumah setelah runtuhnya rezim Assad, pada 8 Desember 2024 (Getty Images)

    Di perbatasan Masnaa, Lebanon, ratusan warga Suriah telah berkumpul dalam beberapa hari terakhir. Mereka menunggu untuk bisa menyeberang pulang ke Suriah.

    Lebanon adalah negara dengan jumlah pengungsi per kapita tertinggi di dunia dan saat ini memiliki 768.353 pengungsi Suriah yang terdaftar di UNHCR meskipun diyakini masih banyak yang belum terdaftar.

    Juru bicara UNHCR di Lebanon, Dalal Harb, mengatakan bahwa lembaga itu mengamati beberapa pemulangan, termasuk melalui penyeberangan tidak resmi di daerah-daerah seperti Wadi Khaled, sebuah wilayah di perbatasan timur laut Lebanon.

    “UNHCR menegaskan kembali bahwa semua pengungsi memiliki hak fundamental untuk kembali ke negara asal mereka pada waktu yang mereka pilih, dan semua pemulangan harus dilakukan secara sukarela, bermartabat, dan aman.”

    Harb menambahkan bahwa UNHCR siap untuk mendukung para pengungsi yang kembali jika kondisinya memungkinkan.

    Kerumunan orang Suriah di Tripoli, Lebanon (EPA-EFE/REX/Shutterstock)

    Di sisi lain, dia menggarisbawahi bahwa selama masa-masa yang tidak menentu sekarang ini, para pengungsi Suriah harus diberi keleluasaan untuk menilai kondisi Suriah dengan mata kepala mereka sendiri.

    “Situasi di internal Suriah masih terus berkembang. Banyak warga Suriah yang mencoba menilai dalam beberapa minggu terakhir, seberapa amankah situasi di sana dan apakah ini waktu yang tepat bagi mereka untuk kembali atau tidak,” imbuhnya.

    Bagi banyak warga Suriah, ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya sangat membebani pikiran mereka.

    Kenangan akan perang, kehilangan, dan pengungsian tetap membayangi mereka. Sekarang pun mereka masih berusaha membayangkan bagaimana rasanya pulang ke negaranya.

    Untuk saat ini, mereka hanya bisa melihat dan menunggu.

    Bagi Youssef di Malang, Jawa Timur, yang memperoleh beasiswa pendidikan di sini, yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan keluarganya.

    “Saya ingin bisa menghasilkan banyak uang supaya keluarga saya tidak menderita. Setidaknya mereka bisa kembali dapat akses air bersih.”

    Laporan tambahan oleh Sanaa Alkhoury dan Fundanur ztrk.

    Baca juga:

    Tonton juga video: Dampak Jatuhnya Rezim Assad ke Ekonomi, Pasar di Suriah Hidup Lagi

    (nvc/nvc)

  • Majelis Umum PBB Setujui Resolusi Gencatan Senjata Tanpa Syarat di Gaza

    Majelis Umum PBB Setujui Resolusi Gencatan Senjata Tanpa Syarat di Gaza

    New York

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan sebuah resolusi yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza yang telah hancur. Resolusi ini dirilis pada Rabu (11/12).

    Perang yang sedang berlangsung di kawasan tersebut telah berlangsung lebih dari satu tahun dan sejauh ini telah menewaskan lebih dari 44.000 orang, menurut para pejabat setempat.

    Resolusi mendesak ‘gencatan senjata segera, tanpa syarat dan permanen’

    158 anggota memberikan suara mendukung resolusi tersebut, sembilan memberikan suara menentang, dan 13 abstain.

    Teks tersebut mendesak “gencatan senjata yang segera, tanpa syarat dan permanen,” serta “pembebasan semua sandera dengan segera dan tanpa syarat” – kata-kata yang mirip dengan teks yang diveto oleh Washington di Dewan Keamanan bulan lalu.

    Majelis Umum juga menyetujui resolusi lain yang memberikan dukungan bagi badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), yang telah ditentang keras oleh Israel sejak dimulainya perang.

    Resolusi tersebut mengecam undang-undang baru yang akan melarang operasi badan PBB tersebut di Israel mulai akhir Januari 2025. Resolusi tersebut menuntut Israel untuk menghormati mandat UNRWA dan “memungkinkan operasinya berjalan tanpa halangan atau pembatasan.”

    Resolusi tersebut disahkan dengan 159 suara setuju. Amerika Serikat, Israel, dan tujuh negara lainnya memberikan suara menentang, sementara 11 negara lainnya abstain.

    Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menggambarkan Gaza sebagai “luka yang terbuka dan menyakitkan bagi keluarga manusia.”

    “Gaza sudah tidak ada lagi. Sudah hancur,” kata utusan PBB dari Slovenia, Samuel Zbogar.

    “Sejarah adalah kritik paling keras terhadap kelambanan,” lanjutnya.

    Wakil duta besar Aljazair untuk PBB, Nacim Gaouaoui, mengatakan: “Harga dari kebungkaman dan kegagalan dalam menghadapi tragedi Palestina adalah harga yang sangat mahal, dan akan lebih mahal lagi esok hari.”

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Resolusi gencatan senjata dianggap sebagai isyarat simbolis, karena ditolak oleh Amerika Serikat dan Israel. Selain itu, resolusi Majelis Umum juga tidak mengikat secara hukum.

    Namun, bobot politis dari resolusi tersebut berasal dari cerminan opini global mengenai perang yang telah berlangsung selama 14 bulan tersebut. Israel melancarkan perang setelah kelompok militan yang dipimpin Hamas melancarkan serangan teror di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, di mana 1.200 orang terbunuh dan sekitar 250 orang disandera.

    AS bersikeras untuk melakukan gencatan senjata dengan syarat pembebasan semua sandera di Gaza, dan mengatakan jika tidak, Hamas tidak memiliki insentif untuk membebaskan mereka yang masih ditahan.

    Wakil Duta Besar AS Robert Wood mengatakan, akan “memalukan dan salah” untuk mengadopsi resolusi itu.

    “Resolusi yang ada di hadapan majelis hari ini tidak masuk akal,” kata utusan Israel untuk PBB Danny Danon menjelang pemungutan suara.

    “Pemungutan suara hari ini bukanlah pemungutan suara untuk belas kasihan. Ini adalah pemungutan suara untuk keterlibatan,” tambahnya.

    mel/rs/as (Reuters, AP, AFP)

    Tonton juga video: Perwakilan Palestina di PBB Kecam Pembersihan Etnis di Gaza: Pengungsi Dibakar!

    (nvc/nvc)

  • Australia Ikut Mendukung Gencatan Senjata di Gaza

    Australia Ikut Mendukung Gencatan Senjata di Gaza

    Untuk memudahkan Anda mengikuti perkembangan Dunia Hari Ini, kami sudah merangkum berita dari sejumlah negara.

    Edisi Kamis, 12 Desember 2024, kita awali dari Australia.

    Australia mendukung resolusi gencatan senjata di Gaza

    Australia mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen” di Gaza.

    Australia juga mendukung upaya membela pekerja badan bantuan dan kemanusiaan UNRWA dan mengecam Israel karena menghalangi penyaluran bantuan di Gaza.

    Lebih dari 150 negara, termasuk Kanada, Selandia Baru, dan Inggris, mendukung resolusi tersebut. Sementara Amerika Serikat dan Israel merupakan negara yang menentang resolusi tersebut.

    Meskipun menyerukan “pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat,” resolusi ini tidak mengharuskan Hamas untuk meletakkan senjata atau mengutuk tindakannya.

    Perubahan sikap ini menyusul ucapan PM Anthony Albanese yang mengatakan Australia akan membuat kesal Israel, yang diucapkannya dalam sebuah acara tertutup awal pekan ini.

    Puluhan tewas akibat serangan udara Israel

    Sementara itu di Palestina, serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 33 warga di Jalur Gaza kemarin, sebagian besar dari mereka berada di Beit Lahiya.

    Kantor berita Palestina WAFA mengatakan sedikitnya 30 orang tinggal di sebuah gedung bertingkat sebelum dihantam serangan Israel.

    Militer Israel mengatakan sedang memeriksa laporan soal serangan tersebut.

    Arab Saudi jadi tuan rumah Piala Dunia 2034

    FIFA menetapkan Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia Pria 2034, meski negara ini kerap mendapat kritik soal hak asasi manusia.

    Sebanyak 211 negara dalam pertemuan Kongres Luar Biasa FIFA mendukung pemilihan Arab Saudi sebagai penyelenggara Piala Dunia.

    Menurut aturan FIFA, ajang ini harus diselenggarakan di berbagai benua setiap empat tahun.

    Karena Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di Amerika Utara, khususnya di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Piala Dunia 2034 harus diselenggarakan di kawasan Asia atau Oseania.

    Buku catatan terdakwa pembunuh CEO asuransi Amerika

    Luigi Mangione, terdakwa pembunuh CEO United Health Care Amerika dilaporkan membawa buku catatan yang menguraikan rencana pembunuhannya.

    Luigi, yang berusia 26 tahun, masih ditahan di Pennsylvania karena pengacaranya terus berusaha agar ia bisa diekstradisi dan diadili di New York.

    Pengacaranya mengatakan Luigi akan mengaku tidak bersalah terhadap segala tuduhan pembunuhan Brian Thompson.

    Otoritas hukum mengatakan kepada CNN dan New York Times kalau buku tersebut berisi:

    “Apa yang saya lakukan? Saya membunuh CEO di konvensi tahunan akuntan yang sudah bagaikan parasit. Rencananya terarah, tepat, dan tidak membahayakan orang yang tidak bersalah.”

    Menteri pengungsi Afghanistan tewas

    Pejabat Taliban mengatakan menteri pengungsi Afghanistan dan enam orang lainnya tewas akibat bom bunuh diri di Kabul.

    Ledakan yang terjadi di dalam gedung kementerian ibu kota Afghanistan, kemarin, menewaskan Khalil Haqqani.

    Ia adalah sosok paling terkenal yang tewas akibat ledakan bom di Afghanistan sejak Taliban kembali berkuasa tiga tahun lalu.

    Tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan bom bunuh diri tersebut, namun juru bicara Taliban menyalahkan kelompok militan ISIS.

  • Presiden Korsel Lontarkan Tuduhan Spionase, China Protes

    Presiden Korsel Lontarkan Tuduhan Spionase, China Protes

    Ditegaskan oleh Mao dalam pernyataannya bahwa Beijing “dengan tegas menentang pihak Korea Selatan mengaitkan masalah internal dengan faktor-faktor terkait China”.

    Yoon, dalam pidato terbarunya pada Kamis (12/12) waktu setempat, menuduh partai oposisi utama menghalangi upayanya mengamandemen undang-undang (UU) anti-spionase Korsel.

    Dia menyebut legislasi yang berlaku di Korsel saat ini “tidak memberikan hukuman bagi warga negara asing yang melakukan spionase”, dan kemudian membahas soal dua kasus dugaan spionase oleh warga negara China.

    Disebutkan Yoon bahwa salah satu kasus melibatkan tiga warga negara asing yang tertangkap sedang menerbangkan drone dan merekam kapal induk Amerika Serikat (AS) yang berlabuh di Busan, yang kemudian diketahui perangkatnya juga berisi foto-foto instalasi militer.

    Dalam kasus lainnya, sebut Yoon, seorang pria berusia 40-an tahun melakukan perjalanan dari China ke Seoul dan “langsung menuju” ke kantor Badan Intelijen Nasional Korsel untuk merekam markasnya dengan drone.

    Yoon tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kedua kasus tersebut, dan menghabiskan sebagian besar pidatonya untuk menuduh oposisi telah menyebabkan “krisis nasional”.

    Korsel dan China merupakan mitra perdagangan utama, namun tidak sejalan secara politik. Partai Komunis yang berkuasa di China merupakan pendukung utama ekonomi dan politik Korea Utara (Korut), yang secara teknis masih berperang dengan Seoul.

    Lihat juga video: Nasib Presiden Korsel, Umumkan Darurat Militer Berujung Jadi Tersangka

    (nvc/idh)