Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Misteri Vulkanik di Balik Munculnya Wabah Hitam

    Misteri Vulkanik di Balik Munculnya Wabah Hitam

    Jakarta –

    Bencana iklim yang memaksa perubahan jalur perdagangan kemungkinan bertanggung jawab atas masuknya wabah ke Eropa dan menyebabkan Wabah Hitam pada abad ke-14, menurut para peneliti.

    Dipublikasikan dalam jurnal Communications Earth & Environment, studi baru ini menggabungkan catatan sejarah dengan penelitian inti es di Kutub dan cincin pohon Eropa.

    Para peneliti Martin Bauch dari Leibniz Institute di Jerman, dan Ulf Bntgen di Cambridge University, Inggris, menyimpulkan bahwa letusan gunung berapi yang tidak teridentifikasi sekitar tahun 1345 memompa abu dan sulfur ke atmosfer Bumi, menyebabkan pendinginan iklim dan gagal panen di seluruh wilayah Mediterania.

    Hal ini memaksa kota pelabuhan besar membuka perdagangan dengan Kekhanan Golden Horde, yang menguasai Asia Tengah pada waktu itu. Dengan demikian, hal ini memberikan jalur aman bagi Yersinia pestis, bakteri penyebab Wabah Hitam, masuk ke Eropa.

    Kota-kota Italia telah mengembangkan strategi keamanan pangan yang sukses. Namun, strategi ini tidak mampu menghadapi wabah.

    “Dengan kombinasi beberapa kebetulan pada satu waktu, Anda mendapatkan efek samping yang tidak terduga. Dari perspektif abad ke-14, Anda tidak bisa menghitung dan memperkirakan hal ini, sistem yang sama yang berhasil menyelamatkan Anda dari kelaparan, akan menyebabkan kematian massal jika Wabah Hitam mencapai kota Anda,” kata Bauch, yang merupakan sejarawan lingkungan.

    Asal-usul Wabah Hitam

    Wabah disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Wabah Hitam adalah nama yang diberikan untuk gelombang besar wabah di Eropa dari 1347 hingga 1351.

    Jika paru-paru terinfeksi, wabah bubonik menjadi wabah pneumonik, jenis yang menyebar lebih cepat dan selalu fatal.

    Untungnya, pengembangan antibiotik yang membunuh bakteri sebagian besar telah menjadikan wabah masalah masa lalu. Namun, penyakit ini masih ada di beberapa bagian dunia, terutama di Madagaskar, Republik Demokratik Kongo, dan Peru. Kasus terus terjadi di Amerika Serikat bagian barat, sebagian Brasil dan Bolivia, serta Asia Selatan dan Tengah.

    Dan di Asia Tengah lah Wabah Hitam kemungkinan berasal. Pada 2022, kelompok peneliti lain dari Jerman dan Inggris berhasil menentukan asal-usul “strain sumber” Yersinia pestis.

    Mereka menghubungkan bukti penyakit yang melanda Eropa dengan wabah di Pegunungan Tian Shan, yang berbatasan dengan Kirgizstan modern, pada tahun 1338.

    Kemungkinan melalui perdagangan dan pergerakan manusia, tikus dan serangga pembawa penyakit dibawa jauh ke Eropa dan Eurasia barat, membawa wabah bersama mereka.

    Jejak lingkungan, implikasi sejarah, jalur wabah

    Bagaimana wabah masuk ke Eropa telah banyak diperdebatkan oleh para peneliti. Dalam studi terbaru ini, Bauch dan Bntgen menggunakan gabungan data ilmiah dan catatan sejarah untuk menjelaskan setidaknya satu jalur potensial masuknya penyakit ke benua tersebut.

    Mereka menjelaskan bahwa cincin pohon dari delapan wilayah di Eropa, serta kandungan sulfur dari letusan gunung berapi yang tercatat di inti es Kutub, menunjukkan bahwa letusan gunung berapi tropis besar pada 1345 mungkin menyebabkan pendinginan iklim. Hal ini berdampak pada gagal panen di Mediterania dan memicu kelaparan di Eropa selatan.

    Catatan menunjukkan bahwa kota pelabuhan utama Italia, seperti Venesia dan Genoa, melakukan perdagangan dengan Mongol Golden Horde menjelang akhir kelaparan ini, untuk mengimpor gandum melalui jalur perdagangan Laut Hitam.

    Pasokan gandum ke wilayah tersebut membantu mencegah kelaparan bagi penduduk setempat, tetapi kemungkinan juga memperkenalkan wabah yang terus menyebar ke kota-kota Italia lainnya ketika kota-kota lain memperoleh pasokan gandum dengan cara yang sama.

    Menggunakan referensi lingkungan seperti cincin pohon dan inti es memungkinkan ilmuwan dan sejarawan bekerja sama untuk memahami bagaimana perubahan lingkungan dapat memengaruhi peristiwa sosial dan kesehatan masyarakat.

    Studi tentang perubahan halus pada cincin pohon dan “proxy alami” lainnya membantu apa yang dikenal sebagai rekonstruksi paleoklimatik, pemahaman tentang iklim kuno.

    “Hanya cincin pohon yang memiliki kualitas yang benar-benar memungkinkan kita untuk menyatukan berbagai hal,” kata Bauch.

    Setelah data ilmiah digabungkan dengan catatan sejarah, peneliti seperti Bauch dan Bntgen dapat mulai menjelaskan faktor-faktor yang mungkin mendorong peristiwa besar, termasuk Wabah Hitam.

    Maria Spyrou, seorang paleopatolog di Universitas Tbingen, yang memimpin kelompok yang mengidentifikasi asal-usul wabah pada 2022, mengatakan bahwa studi baru Bauch-Bntgen menambahkan satu potongan lagi pada teka-teki bagaimana wabah menembus dan menginfeksi Eropa abad pertengahan.

    “[Studi Bauch-Bntgen] memberikan dukungan lebih lanjut untuk munculnya pandemi pada pertengahan abad ke-14, dan sejalan dengan data genetik yang menunjukkan bahwa nenek moyang strain Wabah Hitam di Eropa ada di wilayah Volga serta di wilayah Tian Shan,” kata Spyrou kepada DW melalui email.

    Namun, Spyrou juga mencatat bahwa meskipun jalur dari Laut Hitam ke Eropa kini tampaknya telah diambil, masih belum jelas bagaimana penyakit itu menyebar di seluruh Asia Tengah sendiri.

    Bauch setuju dengan penilaian itu. Ia mengatakan bahwa studi mereka hanya memberikan salah satu dari beberapa kemungkinan penjelasan tentang bagaimana wabah masuk dan menyebar di Eropa abad ke-14.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Yuniman Farid

    Tnton juga video “4 Potensi Wabah Penyakit Pasca-Bencana Banjir dan Tanah Longsor”

    (ita/ita)

  • Uni Eropa Sepakati Aturan Migrasi Baru, Berlaku 2026

    Uni Eropa Sepakati Aturan Migrasi Baru, Berlaku 2026

    Jakarta –

    Uni Eropa pada Senin (8/12) menyetujui perubahan besar terhadap sistem migrasinya, setelah bertahun-tahun menjadi perdebatan politik.

    Para menteri dalam negeri sepakat menerapkan aturan baru terkait deportasi, proses suaka, dan pembagian beban finansial antarnegara anggota.

    Poin utama reformasi migrasi UE:

    Deportasi lebih cepat dan penahanan migran diperketatPenetapan daftar “negara ketiga yang aman” dan “negara asal yang aman”Pembentukan dana kontribusi bersama sebesar €430 juta (sekitar Rp 8,35 triliun)Rencana tambahan relokasi 21.000 orang migranTiga opsi pembagian beban: relokasi, pendanaan, atau langkah alternatifSiprus, Yunani, Italia, dan Spanyol masuk daftar negara yang menerima tekanan migrasi terbesar

    Para menteri mengatakan perubahan ini memungkinkan penolakan permohonan suaka dengan lebih cepat bagi mereka yang tidak memenuhi syarat.

    Menteri Imigrasi Denmark, Rasmus Stoklund, menegaskan, “Kami akan bisa menolak mereka yang tidak punya alasan untuk mencari suaka di Eropa dan memulangkan mereka lebih cepat. Akses ke Eropa tidak boleh dikendalikan oleh penyelundup manusia.”

    Komisioner Migrasi UE, Magnus Brunner, menambahkan bahwa reformasi ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

    “Kita perlu meyakinkan masyarakat bahwa kita kembali mengendalikan apa yang terjadi,” ujarnya.

    Ia menyerukan anggota parlemen untuk menolak langkah tersebut, memperingatkan bahwa kebijakan baru itu “akan menimbulkan dampak serius bagi para migran dan komunitas yang menerima mereka.”

    Anggota parlemen Partai Hijau Prancis, Melissa Camara, juga menilai reformasi ini sebagai “pengingkaran terhadap nilai-nilai dasar dan hak asasi manusia.”

    Reformasi suaka picu gesekan politik baru

    Reformasi ini merupakan bagian dari Pakta Migrasi dan Suaka dari UE yang baru, yang mencakup perluasan mekanisme deportasi serta pembentukan “pusat pemulangan” bagi pencari suaka yang ditolak. Pusat tersebut bisa berada di dalam atau di luar wilayah Uni Eropa. Austria dan Denmark diperkirakan akan mencari negara mitra di luar UE untuk menampung pusat-pusat ini.

    Namun, tidak semua negara anggota sepakat. Sejumlah pemerintah tetap menolak menerima pencari suaka atau memberikan dukungan dana. Seusai pertemuan pada Senin (8/12), Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt menegaskan bahwa Jerman tidak akan menerima tambahan pencari suaka maupun memberikan kontribusi finansial.

    Reformasi ini dirancang untuk menjembatani perpecahan politik yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun sejak krisis migrasi 2015, ketika lebih dari satu juta orang datang ke Eropa untuk melarikan diri dari konflik di Suriah dan Irak.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    Tonton juga video “Platform X Kena Denda Fantastis Uni Eropa, Apa Alasannya?”

    (ita/ita)

  • Zelensky Ngotot Tak Akan Serahkan Wilayah Ukraina ke Rusia

    Zelensky Ngotot Tak Akan Serahkan Wilayah Ukraina ke Rusia

    Kyiv –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan negaranya tidak memiliki hak hukum maupun hak moral untuk menyerahkan wilayah kepada Rusia, dalam kesepakatan apa pun yang bertujuan mengakhiri invasi Moskow terhadap Kyiv yang berlangsung hampir empat tahun terakhir.

    “Apakah kami membayangkan akan menyerahkan wilayah? Kami tidak memiliki hak hukum untuk melakukannya, berdasarkan hukum Ukraina, konstitusi kami, dan hukum internasional. Dan kami juga tidak memiliki hak moral apa pun,” tegas Zelensky dalam konferensi pers terbaru, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025).

    Zelensky mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS), yang menjadi penengah antara Ukraina dan Rusia, sedang berusaha menemukan kompromi untuk masalah ini.

    “Rusia bersikeras agar kami menyerahkan wilayah, tetapi kami tidak ingin menyerahkan apa pun. Kami sedang memperjuangkannya, seperti yang Anda ketahui,” ucapnya.

    “Ada masalah-masalah sulit terkait wilayah dan sejauh ini, belum ada kompromi,” ujar Zelensky.

    Sebelumnya, seorang pejabat senior, yang enggan disebut namanya namun memahami perundingan yang sedang berlangsung, mengatakan kepada AFP bahwa masalah wilayah Ukraina merupakan yang “paling problematik” dalam negosiasi.

    Masalah jaminan keamanan untuk Kyiv juga menjadi salah satu poin penting dalam perundingan tersebut.

    “Kuncinya adalah mengetahui apa yang akan siap dilakukan oleh mitra-mitra kami jika terjadi agresi baru oleh Rusia. Saat ini, kami belum menerima jawaban apa pun untuk pertanyaan ini,” kata Zelensky dalam konferensi pers online pada Senin (8/12) waktu setempat.

    Setelah menghadiri pertemuan di London, ibu kota Inggris, Zelensky terbang ke Brussels, Belgia, untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin NATO dan Komisi Eropa.

    “Kemudian, pada malam hari, sekitar pukul 01.00 waktu setempat atau tengah malam, saya akan pergi ke Italia,” ujarnya dalam konferensi pers.

    Zelensky mengatakan bahwa para pejabat Ukraina dan Eropa “akan membahas 20 poin ini” yang diterima dari pihak AS. Dia menambahkan bahwa proposal balasan akan sudah siap pada Selasa (9/12) malam untuk dikirimkan ke Washington.

    Tonton juga video “Progres Perdamaian di Ukraina Masih Gitu-gitu Aja”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • China Eksekusi Mati Eks Pejabat Senior karena Suap Rp 2,6 T

    China Eksekusi Mati Eks Pejabat Senior karena Suap Rp 2,6 T

    Beijing –

    Otoritas China telah mengeksekusi mati seorang mantan pejabat eksekutif perusahaan manajemen aset milik negara yang terjerat tuduhan korupsi. Sang mantan pejabat senior itu dijatuhi hukuman mati karena menerima suap sebesar US$ 156 juta, atau setara Rp 2,6 triliun.

    Bai Tianhui, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), merupakan mantan manajer umum China Huarong International Holdings (CHIH) –anak perusahaan China Huarong Asset Management, yang berfokus pada manajemen utang macet sebagai salah satu dana manajemen aset terbesar di negara tersebut.

    Laporan televisi pemerintah CCTV menyebut Bai telah dinyatakan bersalah menerima dana lebih dari US$ 156 juta, atau setara Rp 2,6 triliun, sambil menawarkan perlakuan istimewa dan menguntungkan dalam akuisisi dan pendanaan proyek-proyek antara tahun 2014 hingga tahun 2018 lalu.

    Huarong telah menjadi target utama untuk pemberantasan korupsi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di bawah Presiden Xi Jinping.

    Mantan pemimpin Huarong, Lai Xiaomin, telah dieksekusi mati pada Januari 2021, setelah dia dinyatakan terbukti bersalah menerima suap sebesar US$ 253 juta, atau setara Rp 4,2 triliun.

    Beberapa pejabat eksekutif Huarong lainnya juga terjerat dalam investigasi antikorupsi.

    Hukuman mati untuk kasus korupsi di China seringkali dijatuhkan dengan penangguhan hukuman selama dua tahun, dan kemudian diperingan menjadi hukuman penjara seumur hidup.

    Namun, hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Bai tidak ditangguhkan. Dia divonis mati oleh pengadilan kota Tianjin, China bagian utara, pada Mei 2024.

    Bai mengajukan banding atas putusan pengadilan tersebut, tetapi putusan awal diperkuat oleh pengadilan lebih tinggi pada Februari lalu.

    Mahkamah Agung China, pengadilan tertinggi di negara tersebut, mengonfirmasi keputusan tersebut setelah melakukan peninjauan, dan menyatakan bahwa kejahatan Bai “sangat serius”.

    “(Bai) Menerima suap dalam jumlah yang sangat besar, ruang lingkup kejahatannya sangat serius, dampak sosialnya sangat mengerikan, dan kepentingan negara serta rakyat mengalami kerugian yang sangat signifikan,” sebut Mahkamah Agung China dalam pernyataannya, seperti dikutip CCTV.

    CCTV melaporkan bahwa Bai telah dieksekusi mati di Tianjin ada Selasa (9/12) pagi waktu setempat, setelah bertemu dengan kerabat dekatnya. Tidak disebutkan lebih lanjut soal dengan metode apa Bai dieksekusi mati.

    China mengklasifikasikan statistik hukuman mati sebagai rahasia negara. Meskipun Amnesty International dan kelompok hak asasi manusia lainnya meyakini ribuan orang dieksekusi mati di negara itu setiap tahun.

    Bai menjadi pejabat tinggi terbaru yang menghadapi hukuman berat dalam penindakan keras yang telah berlangsung lama terhadap praktik korupsi di industri keuangan China.

    Lihat juga Video: Putri Eksekusi Mati Debt Collector Sukabumi, 48 Adegan Diperagakan

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Eks Menteri Perekonomian Kuba Dibui Seumur Hidup karena Spionase

    Eks Menteri Perekonomian Kuba Dibui Seumur Hidup karena Spionase

    Havana –

    Pengadilan tinggi Kuba menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap mantan Menteri Perekonomian negara tersebut, Alejandro Gil Fernandez. Hukuman itu dijatuhkan setelah Gil Fernandez dinyatakan terbukti bersalah atas dakwaan spionase.

    Kasus yang menjerat Gil Fernandez ini tercatat sebagai kasus paling terkemuka terhadap seorang mantan pejabat tinggi di Kuba dalam beberapa tahun terakhir.

    Hukuman penjara seumur hidup itu, seperti dilansir Associated Press, Selasa (9/12/2025), dijatuhkan Mahkamah Rakyat Tertinggi Kuba terhadap Gil Fernandez dalam persidangan pada Senin (8/12) waktu setempat.

    Tidak hanya itu, Mahkamah Rakyat Tertinggi Kuba juga menjatuhkan hukuman kedua terhadap Gil Fernandez, yakni hukuman 20 tahun penjara, setelah dia dinyatakan terbukti bersalah dalam persidangan terpisah atas tindak kejahatan lainnya, termasuk penyuapan, pemalsuan dokumen, dan mengemplang pajak.

    Gil Fernandez menjabat sebagai Menteri Perekonomian Kuba pada tahun 2018 hingga tahun 2024. Sosoknya dianggap sebagai salah satu sekutu terdekat Presiden Miguel Diaz-Canel, hingga Gil Fernandez dicopot dari jabatannya.

    Pada tahun 2019 lalu, dia sempat ditunjuk menempati jabatan Wakil Perdana Menteri (PM) Kuba.

    Beberapa pekan setelah Gil Fernandez dicopot dari jabatannya, sang pemimpin Kuba mengatakan bahwa mantan sekutu dekatnya itu telah melakukan “kesalahan serius” dan menegaskan bahwa korupsi tidak akan ditoleransi. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai “kesalahan” tersebut.

    Mahkamah Rakyat Tertinggi Kuba juga tidak memberikan informasi detail apa pun tentang apa yang sebenarnya telah dilakukan Gil Fernandez dan untuk siapa atau untuk negara mana, dia melakukan spionase.

    Hanya disebutkan oleh Mahkamah Rakyat Tertinggi Kuba bahwa Gil Fernandez telah “menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya” untuk keuntungan pribadi dan “menerima uang dari perusahaan-perusahaan asing dan menyuap sejumlah pejabat lainnya”.

    Sejauh ini belum ada tanggapan langsung sang mantan menteri atau pun pengacaranya terkait kasus ini.

    Kasus yang menjerat Gil Fernandez merupakan kasus yang paling disorot di antara para pejabat Kuba yang telah kehilangan jabatannya sejak tahun 2009 silam, ketika Wakil Presiden Carlos Lage dan Menteri Luar Negeri Felipe Perez Roque dipecat.

    Kasus mereka melibatkan kebocoran informasi sensitif, meskipun keduanya tidak dijatuhi hukuman apa pun pada saat itu.

    Gil Fernandez menjadi wajah publik saat reformasi moneter dan keuangan besar-besaran terjadi di Kuba tahun 2021 lalu, yang mencakup upaya untuk menyatuhkan sistem mata uang negara tersebut. Namun Kuba, yang terdampak krisis ekonomi dan kekurangan beberapa produk, mengalami spiral inflasi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dubes Rusia untuk Korut Wafat, Kim Jong Un Ucap Belasungkawa ke Putin

    Dubes Rusia untuk Korut Wafat, Kim Jong Un Ucap Belasungkawa ke Putin

    Pyongyang –

    Duta Besar Rusia untuk Korea Utara (Korut), Alexander Matsegora, yang menghabiskan puluhan tahun bertugas di negara terisolasi itu, meninggal dunia pada akhir pekan. Pemimpin Korut Kim Jong Un menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas kepergian Matsegora.

    Korut telah menjadi salah satu sekutu terdekat Rusia selama invasi dilancarkan oleh Moskow ke Ukraina, dengan Pyongyang mengirimkan pasukan dan persenjataan untuk membantu bertempur melawan pasukan Kyiv.

    Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), mengatakan Matsegora meninggal dunia dalam usia 70 tahun pada 6 Desember. Moskow menyebut Matsegora telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk meningkatkan hubungan antara Kremlin dan Pyongyang.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Matsegora sebagai “pria brilian dan berbakat” yang “mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengabdi tanpa pamrih kepada tanah airnya”.

    Matsegora menjadi Dubes Rusia untuk Korut sejak tahun 2014, setelah sebelumnya menjabat sebagai penasihat di Kedutaan Besar dan menjabat wakil kepala untuk Departemen Asia pada Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Selama Matsegora menjabat, hubungan kedua negara menghangat ke level yang belum pernah ada sebelumnya sejak era Uni Soviet. Tahun lalu, Putin mengunjungi Pyongyang untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir.

    Kim Jong Un, menurut kantor berita Korean Central News Agency (KCNA), menyampaikan belasungkawa kepada Putin atas “kematian mendadak” sang Dubes Rusia.

    Kim Jong Un menyebutnya sebagai “peristiwa memilukan dan kehilangan yang besar”, terutama karena terjadi ketika hubungan bilateral kedua negara memasuki “fase bersejarah yang krusial”.

    Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son Hui, dalam pernyataan terpisah memuji Matsegora sebagai “kawan yang berharga” dan “diplomat veteran dengan bakat serba bisa dan sahabat dekat rakyat DPRK” — merujuk pada nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea.

    Selama periode Soviet, Matsegora menangani hubungan dagang antara Uni Soviet dan Korut. Otoritas Moskow belum mengumumkan siapa yang akan menggantikan Matsegora.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Malaysia Airlines Harus Bayar Rp 54 M ke Korban MH370

    Malaysia Airlines Harus Bayar Rp 54 M ke Korban MH370

    Beijing –

    Pengadilan Beijing di China memerintahkan maskapai Malaysia Airlines untuk membayar kompensasi total sebesar 23,2 juta Yuan, atau setara Rp 54,6 miliar, kepada keluarga para penumpang yang hilang dalam tragedi MH370 yang terjadi lebih dari satu dekade lalu.

    Putusan pengadilan Beijing itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (9/12/2025), secara jelas memerintahkan maskapai Malaysia Airlines untuk membayarkan kompensasi sebesar lebih dari 2,9 juta Yuan, atau setara Rp 6,8 miliar, per kasus gugatan.

    Putusan itu berlaku untuk delapan kasus, yang melibatkan delapan penumpang MH370 asal China, yang gugatannya ditangani oleh pengadilan Beijing.

    Dengan demikian, total kompensasi yang harus dibayarkan oleh Malaysia Airlines mencapai total 23,2 juta Yuan, atau setara Rp 54,6 miliar.

    Pengadilan Rakyat Distrik Chaoyang mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 47 gugatan hukum lainnya telah ditarik, setelah keluarga-keluarga penumpang mendapatkan penyelesaian kasus mereka di luar pengadilan dengan Malaysia Airlines dan cabang internasionalnya, Malaysia Airlines International.

    Sebanyak 23 gugatan hukum lainnya masih dalam proses persidangan.

    Pengadilan Beijing mengatakan bahwa kompensasi yang diputuskan pada Jumat (5/12) waktu setempat itu bertujuan untuk menutupi biaya pemakaman, tekanan emosional, dan kerugian-kerugian lainnya.

    Maskapai Malaysia Airlines belum memberikan tanggapan atas putusan tersebut.

    Pesawat jenis Boeing 777 yang dioperasikan Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 secara misterius menghilang dari radar pada 8 Maret 2014, saat mengudara dari Kuala Lumpur ke Beijing, Terdapat total 239 orang di dalam pesawat tersebut, dengan lebih dari 150 orang merupakan warga negara China.

    Para penumpang lainnya merupakan warga negara Malaysia, Indonesia, dan Australia, serta warga negara India, Amerika Serikat (AS), Belanda, dan Prancis.

    Meskipun pencarian besar-besaran dalam sejarah penerbangan telah dilakukan, pesawat tersebut belum juga ditemukan hingga saat ini.

    Kementerian Transportasi Malaysia mengatakan pada awal bulan ini bahwa pencarian MH370 akan dilanjutkan kembali pada 30 Desember mendatang. Pencarian ulang ini akan berlangsung selama 55 hari dan dilakukan di area-area target yang “dinilai memiliki probabilitas tertinggi” untuk menjadi lokasi pesawat tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Bentrok Lagi dengan Thailand, Kamboja Membalas Setelah Bersabar 24 Jam

    Bentrok Lagi dengan Thailand, Kamboja Membalas Setelah Bersabar 24 Jam

    Jakarta –

    Mantan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Sen, buka suara terkait meletusnya kembali bentrokan perbatasan dengan Thailand. Dia mengatakan bahwa negaranya telah membalas dalam bentrokan perbatasan setelah sempat bersabar selama 24 jam lebih.

    “Setelah bersabar selama lebih dari 24 jam untuk menghormati gencatan senjata dan memberikan waktu untuk mengevakuasi warga ke tempat yang aman, kemarin malam kami membalas dengan lebih banyak (respons) tadi malam dan pagi ini,” kata Hun Sen, yang kini menjabat Presiden Senat Kamboja tersebut dalam sebuah unggahan Facebook, dilansir kantor berita AFP, Selasa (9/12/2025).

    “Pasukan kita harus menyerang di semua titik yang telah menyerang musuh,” katanya, sambil menyiapkan kekuatan untuk “menerapkan strategi untuk menghancurkan pasukan musuh”.

    “Sekarang kita berjuang untuk mempertahankan diri lagi,” tambah Hun Sen.

    Sebelumnya, pertempuran selama lima hari beberapa waktu lalu antara kedua negara Asia Tenggara tersebut telah mengalahkan 43 orang. Baku tembak itu juga membuat sekitar 300.000 orang mengungsi di kedua sisi perbatasan sebelum gencatan senjata diperkenalkan.

    Pertempuran yang kembali terjadi minggu ini telah menewaskan enam warga sipil Kamboja dan seorang tentara Thailand, serta melukai lebih dari 20 lainnya.

    Sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, menegaskan pada hari Senin (8/12) bahwa pasukan Kamboja tidak membalas serangan Thailand.

    (ita/ita)

  • Memanas, Serangan Thailand Tewaskan 6 Warga Kamboja

    Memanas, Serangan Thailand Tewaskan 6 Warga Kamboja

    Phnom Penh –

    Otoritas Kamboja melaporkan dua warga sipil tewas akibat serangan terbaru Thailand di perbatasan yang menjadi sengketa. Dengan tambahan itu, maka total korban tewas akibat serangan militer Thailand saat ini bertambah menjadi sedikitnya enam orang.

    Kementerian Pertahanan Kamboja dalam pernyataan terbaru via Facebook, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), menyebut pasukan militer Thailand menembaki posisi-posisi pasukannya sesaat setelah Senin (8/12) tengah malam hingga Selasa (9/12) dini hari waktu setempat.

    Tembakan pasukan Thailand itu disebut mengarah ke provinsi perbatasan Banteay Meanchey dan menewaskan korban sipil.

    “Mengakibatkan tewasnya dua warga sipil yang sedang bepergian di ruas Jalan Nasional 56 akibat penembakan,” sebut Kementerian Pertahanan Kamboja dalam pernyataannya.

    Menteri Penerangan Kamboja, Neth Pheaktra, mengatakan kepada AFP bahwa setidaknya empat warga sipil tewas akibat serangan pasukan Thailand pada Senin (8/12) waktu setempat di Provinsi Preah Vihear dan Oddar Meanchey, yang berbatasan dengan Thailand.

    Sekitar 10 warga sipil lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.

    Sementara itu, militer Thailand dalam pernyataannya melaporkan sedikitnya satu tentaranya tewas dan 18 orang lainnya mengalami luka-luka sejak pertempuran terbaru dimulai pada Minggu (7/12) waktu setempat.

    Kedua negara saling menyalahkan dan saling melempar tuduhan sebagai pemicu pertempuran terbaru. Militer Thailand mengumumkan pada Senin (8/12) bahwa pasukannya telah melancarkan serangan udara dan menggunakan tank dalam balasan terhadap serangan pasukan Kamboja.

    Selama lebih dari satu abad, Thailand dan Kamboja telah memperebutkan kedaulatan di titik-titik tak berbatas di sepanjang perbatasan darat kedua negara yang mencakup sepanjang 817 kilometer. Perbatasan ini pertama kali dipetakan pada tahun 1907 silam oleh Prancis ketika memerintah Kamboja sebagai koloni.

    Pada Juli lalu, sengketa perbatasan itu meletus menjadi konflik yang berlangsung selama lima hari, yang melibatkan serangan roket dan tembakan artileri berat oleh militer Thailand dan Kamboja. Sedikitnya 48 orang tewas dan diperkirakan 300.000 orang mengungsi pada saat itu.

    Pertempuran itu diakhiri dengan gencatan senjata yang dimediasi Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Namun menyusul ledakan ranjau yang melukai salah satu tentaranya bulan lalu, Thailand menangguhkan implementasi gencatan senjata dengan Kamboja.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Setahun Setelah Assad, Bagaimana Situasi Suriah Kini?

    Setahun Setelah Assad, Bagaimana Situasi Suriah Kini?

    Jakarta –

    Tanggal 8 Desember 2025 menandakan genap setahun sejak rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad tumbang. Selama lebih dari 50 tahun dinasti Alawi itu berkuasa, dimulai oleh Hafez al-Assad sejak 1971 dan dilanjutkan putranya, Bashar, pada tahun 2000. Kekuasaan lalim dinasti Assad berakhir perlahan, dimulai dari gerakan Musim Semi Arab pada 2011 yang kemudian berkembang menjadi perang saudara brutal hampir 14 tahun.

    Kejatuhan Assad terjadi pada 8 Desember 2024 melalui serangan kilat kelompok milisi oposisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang nyaris tanpa perlawanan berarti. Assad dikabarkan melarikan diri ke Moskow melalui pangkalan militer Rusia.

    Pada Januari berikutnya, pemimpin HTS Ahmad al-Sharaa, yang sempat menghuni daftar teror Amerika Serikat, ditunjuk sebagai presiden sementara Suriah. Setahun berlalu, berbagai perubahan terjadi, tetapi tantangan besar masih membayangi seisi negeri.

    Aman tapi genting

    Saat ini, tidak ada lagi serangan udara militer Rusia atau pengeboman terhadap fasilitas kesehatan, yang dulu menjadi simbol kekejaman pasukan pemerintah. Namun, laporan Dewan Keamanan PBB pada November menyebut Suriah masih menghadapi “lanskap keamanan yang terfragmentasi”.

    Ibu kota Damaskus dikabarkan relatif tenang, dan tingkat kekerasan dilaporkan menurun tajam, bahkan mencapai titik terendah pada pertengahan November. Meski demikian, bentrokan masih terjadi antara pasukan pemerintah yang baru dan kelompok lain di berbagai wilayah, termasuk kelompok Kurdi dan Druze. Sisa-sisa pendukung Assad juga masih beroperasi secara sembunyi-sembunyi, sementara kelompok ekstremis Negara Islam (ISIS) memanfaatkan celah keamanan untuk memperluas jejaringnya.

    Badan Suaka Uni Eropa mencatat, otoritas baru Suriah belum sepenuhnya menguasai seluruh wilayah negeri. Insiden pelanggaran hukum, kriminalitas, dan aksi balas dendam masih sering dilaporkan.

    Jalan panjang menuju keadilan

    Kekerasan yang masih terjadi sebagian dipicu aksi balas dendam terhadap mereka yang dituduh berkolaborasi dengan rezim lama. Karena itu, keadilan transisi dinilai krusial, demi membongkar semua kejahatan dari era Assad, tulis wadah pemikir Syria Justice and Accountability Centre (SJAC) di Washington, September silam.

    Namun, SJAC menilai progres masih timpang. Ketika komisi pencari orang hilang relatif aktif, proses penyelidikan kejahatan rezim dinilai “berjalan lambat karena minim dukungan pemerintah pusat.”

    Kelompok hak asasi juga mengkritik fokus penyelidikan yang dinilai hanya menyasar kejahatan era Assad, tanpa menelaah dugaan pelanggaran oleh kelompok lain, termasuk HTS.

    Demokrasi di usia prematur

    Suriah menggelar pemilu parlemen yang relatif lebih bebas awal tahun ini, meskipun belum dilakukan secara langsung dan masih melalui mekanisme majelis pemilih. Al-Sharaa akan tetap menjabat presiden sementara hingga konstitusi baru disahkan.

    Penyusunan konstitusi tengah berlangsung disertai dialog nasional. Namun, perbedaan pandangan antara pemerintah sementara dan berbagai kelompok masyarakat masih tajam. Sejumlah pengamat juga mengkhawatirkan kuatnya konsolidasi kekuasaan di tangan al-Sharaa, dan betapa sang penguasa berlaku kian lalim.

    Analis menilai masih terlalu dini membicarakan demokrasi di negeri yang masih dipenuhi konflik tersevzt. Meski demikian, kemunculan institusi-institusi baru dipandang sebagai langkah awal bagi Suriah untuk kembali ke arena politik elektoral, dengan risiko masa depan yang masih terbuka antara demokratisasi atau kembalinya otoritarianisme.

    Diplomasi: Terbuka tapi rentan

    Perubahan paling mencolok terlihat dalam diplomasi luar negeri. Kantor-kantor perwakilan di seluruh dunia kembali dibuka, dan pejabat tinggi kembali aktif melakukan kunjungan internasional. Al-Sharaa, yang sebelumnya masuk daftar sanksi dan pernah diburu dengan hadiah jutaan dolar, kini bahkan berpidato di depan Majelis Umum PBB dan menjadi pemimpin Suriah pertama yang mengunjungi Gedung Putih sejak 1946.

    Suriah juga menjalin komunikasi dengan seluruh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, termasuk Rusia dan Cina. Namun, operasi militer Israel di wilayah Suriah masih menjadi sumber ketegangan utama, yang menurut PBB mengancam transisi politik dan keamanan rapuh negara tersebut.

    Kepulangan menuju reruntuhan

    Sekitar 2,9 juta warga Suriah tercatat telah kembali, baik dari pengungsian di dalam negeri maupun luar negeri. Akan tetapi, kebanyakan pengungsi akan pulang ke kampung halaman yang telah hancur. Hampir semua pemukiman penduduk mengalami kerusakan infrastruktur, dengan sekolah dan rumah sakit yang tak berfungsi, atau maraknya sengketa kepemilikan lahan.

    Lebih dari separuh jaringan air dan sebagian besar jaringan listrik nasional rusak atau tidak beroperasi. Biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai 250–400 miliar dolar AS. Meski ada tanda-tanda pemulihan, seperti renovasi ratusan sekolah dan penambahan aliran listrik di beberapa wilayah, dampaknya belum merata.

    Secara ekonomi, sekitar seperempat warga Suriah masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sekitar 1 persen pada 2025, ditopang pencabutan sanksi era Assad dan investasi dari negara-negara Teluk. Namun, dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari warga dinilai masih belum terasa.

    Setahun setelah kejatuhan Assad, Suriah memang memasuki babak baru. Namun, jalan menuju stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan masih panjang dan penuh ketidakpastian.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid


    (ita/ita)