Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Pilu Ayah-Anak Palestina Tewas Ditembak di Kamp Pengungsi Jenin

    Pilu Ayah-Anak Palestina Tewas Ditembak di Kamp Pengungsi Jenin

    Tepi Barat –

    Seorang pria Palestina dan anaknya tewas ditembak di area kamp pengungsi Jenin di wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel. Otoritas keamanan Palestina menuduh militan setempat sebagai dalang penembakan tersebut.

    Kota Jenin dan kamp pengungsi Palestina yang ada di area tersebut sering menjadi lokasi bentrokan mematikan antara kelompok militan setempat dengan pasukan keamanan Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah. Bentrokan itu dipicu oleh penangkapan yang dilakukan akhir tahun lalu.

    Juru bicara pasukan keamanan Palestina di Tepi Barat, Anwar Rajab, seperti dilansir AFP, Sabtu (4/1/2025), mengatakan bahwa seorang pria Palestina bernama Mahmud al-Hajj tewas bersama anak laki-lakinya yang bernama Qassem “dalam sebuah insiden” di area kamp pengungsi Jenin pada Jumat (3/1) waktu setempat.

    Sementara anak perempuan al-Hajj mengalami luka-luka dalam insiden yang sama.

    “Area di mana insiden itu terjadi berada di luar wilayah operasional di mana pasukan keamanan aktif di dalam kamp tersebut,” ucap Rajab dalam pernyataannya.

    Lebih lanjut, Rajab menuduh “orang-orang yang melanggar hukum” telah mendalangi pembunuhan ayah dan anak di Jenin tersebut.

    Direktur rumah sakit pemerintah di Jenin, Wisam Bakr, mengonfirmasi kepada AFP bahwa jenazah al-Hajj dibawa ke fasilitasnya, bersama dengan anak perempuannya yang luka-luka. Sedangkan jenazah anak laki-laki al-Hajj diangkut ke rumah sakit lainnya di area Jenin.

  • Gangguan Komputer Picu Antrean Panjang di Bandara-bandara Jerman

    Gangguan Komputer Picu Antrean Panjang di Bandara-bandara Jerman

    Berlin –

    Bandara-bandara di wilayah Jerman mengalami gangguan signifikan karena adanya masalah sistem komputer. Gangguan yang diwarnai pemadaman IT secara nasional itu berdampak pada sistem kepolisian di pengawasan perbatasan Jerman.

    Akibatnya, antrean imigrasi yang lebih panjang dialami oleh para penumpang dari luar zona perjalanan Schengen Uni Eropa pada Jumat (3/1) waktu setempat.

    “Saat ini terjadi gangguan IT secara nasional,” ucap juru bicara Kepolisian Federal Jerman dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan Anadolu Agency, Sabtu (4/1/2025).

    Otoritas bandara Berlin mengonfirmasi waktu tunggu yang lebih lama untuk pemeriksaan imigrasi bagi para penumpang non-zona Schengen.

    Gangguan komputer itu memaksa para petugas penjaga perbatasan Jerman untuk memproses secara manual para penumpang yang datang dari luar zona bebas paspor Schengen. Pemeriksaan di perbatasan biasanya ditangani oleh sistem otomatis.

    Penyebab gangguan komputer itu belum diketahui secara jelas.

    Namun pemadaman IT secara nasional itu memicu antrean panjang di pos pemeriksaan perbatasan di sejumlah bandara di Jerman, termasuk Bandara Frankfurt yang merupakan bandara tersibuk di negara tersebut.

  • AS Setujui Penjualan Torpedo Rp 1,2 Triliun ke Arab Saudi

    AS Setujui Penjualan Torpedo Rp 1,2 Triliun ke Arab Saudi

    Washington DC –

    Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah menyetujui kemungkinan penjualan puluhan unit torpedo buatannya kepada Arab Saudi. Nilai penjualan senjata militer buatan Washington ini mencapai US$ 78,5 juta (Rp 1,2 triliun).

    Pentagon atau Departemen Pentagon, seperti dilansir Al Arabiya, Sabtu (4/1/2025), menyebut persenjataan yang akan dijual kepada Riyadh ini merupakan jenis Torpedo Ringan MK 54 MOD 0. Disebutkan bahwa ada 20 unit torpedo jenis tersebut yang akan dijual kepada Saudi.

    “Penjualan yang diajukan ini akan meningkatkan kemampuan Arab Saudi untuk mencegah ancaman saat ini dan ancaman masa depan dengan meningkatkan kemampuan perang anti-kapal selam,” sebut Pentagon dalam pernyataannya.

    Menteri Pertahanan (Menhan) AS Lloyd Austin telah berulang kali menegaskan kembali komitmen Washington terhadap pertahanan Riyadh kepada Menhan Saudi Pangeran Khalid bin Salman dan berterima kasih atas upaya Saudi dalam mendorong ketenangan di kawasan Timur Tengah.

    Para jenderal militer terkemuka AS dan Saudi telah membahas kekhawatiran keamanan dan stabilitas di Timur Tengah dalam percakapan telepon bulan lalu.

    Pentagon dalam pernyataannya mengatakan Pemimpin Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal CQ Brown, dan Kepala Staf Umum Saudi, Jenderal Fayyad Al-Ruwaili, berbicara tentang pentingnya meredakan ketegangan secara damai di kawasan tersebut.

    “Kedua jenderal itu berbicara tentang cara-cara untuk meningkatkan kekuatan hubungan bilateral antara militer AS dan Arab Saudi, termasuk peningkatan kapasitas, pelatihan dan latihan militer,” tutur juru bicara Kepala Staf Gabungan AS, Jereal Dorsey, membahas isi percakapan telepon pada Desember lalu.

    Lihat juga video: Rekaman Penyelamatan Bangkai Kapal Selam Titan Dirilis

    (nvc/idh)

  • Mengapa Begitu Sulit Menangkap Presiden Korsel yang Dimakzulkan?

    Mengapa Begitu Sulit Menangkap Presiden Korsel yang Dimakzulkan?

    Seoul –

    Lebih dari 100 petugas polisi dipersenjatai dengan surat perintah penangkapan, namun pihak berwenang Korea Selatan gagal menangkap Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan setelah kebuntuan selama enam jam di luar rumahnya.

    Selama itulah konfrontasi dengan tim keamanan Yoon berlangsung saat mereka membentuk barikade manusia dan menggunakan kendaraan untuk menghalangi tim yang melakukan penangkapan, menurut media lokal.

    Ini hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam politik Korea Selatan.

    Perintah darurat militer yang dikeluarkan Yoon yang mengejutkan namun berumur pendek diikuti dengan pemungutan suara pemakzulan terhadapnya.

    Investigasi kriminal yang ditujukan terhadap Yoon disambut dengan penolakannya untuk hadir dalam pemeriksaan dan, awal pekan ini, surat perintah penangkapan terhadap Yoon dikeluarkan.

    Pemimpin sayap kanan ini masih memiliki basis dukungan yang kuat. Ribuan pendukungnya berada di luar rumahnya pada Jumat (03/01) pagi untuk menentang penangkapannya.

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Yoon kini menjadi pemimpin yang dimakzulkan oleh parlemen, diskors dari jabatannya dan sedang menunggu putusan Mahkamah Konstitusi yang akan memecatnya dari jabatan presiden secara resmi.

    Lalu mengapa begitu sulit bagi polisi untuk menangkapnya?

    Orang-orang yang menjaga presiden

    Meskipun wewenang Yoon sebagai presiden telah dicopot setelah parlemen memutuskan untuk memakzulkannya dia masih berhak mendapatkan pengamanan.

    Orang-orang tersebut memainkan peran kunci dalam menghalangi penangkapan pada Jumat (03/01).

    Badan Keamanan Kepresidenan (PSS) bisa saja bertindak karena kesetiaan kepada Yoon atau karena “pemahaman yang salah mengenai peran hukum dan konstitusional mereka”, kata Mason Richey, seorang profesor di Hankuk University of Foreign Studies di Seoul.

    Petugas polisi mengeluarkan pendukung Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol dari luar kediaman resminya di Seoul (Getty Images)

    Mengingat Yoon telah diberhentikan sementara, PSS semestinya mengikuti arahan dari penjabat Presiden Choi Sang-mok.

    “Mereka kemungkinan tidak diinstruksikan oleh penjabat Presiden Choi untuk mundur, atau mereka menolak perintahnya,” kata Richey.

    Beberapa pakar meyakini bahwa petugas keamanan menunjukkan “kesetiaan tanpa syarat” kepada Yoon, bukan kepada siapa yang menjabat sebagai presiden.

    Faktanya, ketua PSS Park Jong-joon ditunjuk oleh Yoon pada September lalu.

    Baca juga:

    “Mungkin saja Yoon telah menyemai organisasi tersebut dengan loyalis garis keras sebagai persiapan menghadapi kemungkinan ini,” kata pengacara yang berbasis di AS dan pakar Korea Christopher Jumin Lee.

    Dan pendahulu Park adalah mantan menteri pertahanan Kim Yong-hyun, yang dituduh menasihati Yoon untuk memberlakukan darurat militer.

    Dia saat ini ditahan untuk diinterogasi sebagai bagian dari penyelidikan kriminal terhadap Yoon.

    Para pengkritik Presiden Yoon berhadapan dengan polisi setelah pihak berwenang batal menangkap sang presiden (Reuters)

    Risiko eskalasi

    Solusi “paling sederhana”, kata Lee, adalah penjabat presiden Choi memerintahkan PSS mundur untuk sementara waktu.

    “Jika dia tidak mau melakukannya, itu mungkin menjadi alasan bagi pemakzulannya oleh Majelis Nasional,” tambahnya.

    Choi, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan, mengambil alih kepemimpinan negara tersebut setelah parlemen memutuskan memakzulkan pengganti pertama Yoon, Perdana Menteri Han Duck-soo.

    Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk-yeol (Getty Images)

    Kebuntuan politik ini juga mencerminkan polarisasi dalam politik Korea Selatan antara pihak yang mendukung Yoon, dan keputusannya untuk memberlakukan darurat militer, serta pihak yang menentangnya.

    Dan perbedaannya tidak berhenti sampai disitu saja.

    Mayoritas warga Korea Selatan setuju bahwa pengumuman darurat militer yang dilakukan Yoon pada 3 Desember silam adalah salah dan dia harus bertanggung jawab, kata Duyeon Kim, seorang peneliti senior di Center for a New American Security.

    Baca juga:

    Kendati begitu, menurut Kim, mereka tidak sepakat mengenai pertanggungjawaban atas aksi itu.

    “Para aktor yang terlibat tidak sepakat mengenai proses, prosedur, dan dasar hukum mereka, sehingga menambah ketidakpastian politik saat ini,” jelasnya.

    Ketidakpastian tersebut juga menciptakan ketegangan seperti yang terjadi pada Jumat di dalam dan di luar kediaman presiden Yoon, tempat para pendukungnya berkemah selama berhari-hari, yang berujung pada bentrokan dengan polisi.

    Beberapa pendukung Yoon menggunakan slogan yang digunakan Presiden Trump: Stop The Steal (Getty Images)

    Penegakan hukum bisa kembali dilakukan dengan lebih banyak pengerahan pasukan dan menggunakan kekerasan, tetapi hal itu akan “sangat berbahaya,” kata Mason.

    PSS juga mempunyai persenjataan lengkap, sehingga petugas yang menangkap akan berusaha menghindari eskalasi.

    “Apa yang terjadi jika polisi datang dengan surat perintah tambahan yang menyerukan penangkapan personel PSS, [PSS] juga menentang surat perintah tersebut dan kemudian mengacungkan senjata?” kata Lee.

    Polisi kini mengatakan mereka sedang menyelidiki direktur PSS dan wakilnya karena menghalangi mereka sehingga mungkin ada lebih banyak tuduhan dan surat perintah penangkapan yang akan datang.

    Tantangan bagi badan antikorupsi Korsel

    Dampak dari perintah darurat militer yang dikeluarkan Yoon juga menjadi tantangan bagi badan antikorupsi Korsel (CIO) yang menyelidikinya.

    Badan yang baru beroperasi selama empat tahun ini dibentuk sebagai respons atas kemarahan publik terhadap mantan presiden Park Geun-hye.

    Park dimakzulkan, dicopot dari jabatannya dan kemudian dipenjara karena skandal korupsi.

    Meskipun presiden Korea Selatan pernah dipenjara sebelumnya, Yoon adalah orang pertama yang ditahan sebelum ia mengundurkan diri.

    Park Geun-hye dimakzulkan, dicopot dari jabatannya dan kemudian dipenjara karena skandal korupsi (Getty Images)

    Penyelidik memiliki waktu hingga 6 Januari untuk menangkap Yoon sebelum surat perintah penangkapannya berakhir.

    Mereka mungkin akan mencoba menangkap Yoon lagi pada akhir pekan, meskipun akhir pekan ini bisa menimbulkan tantangan yang lebih besar jika jumlah pendukungnya bertambah.

    CIO juga dapat mengajukan surat perintah baru dan mencoba menahannya lagi.

    Mengingat seberapa jauh Korea Selatan kini telah terjerumus dalam krisis politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketidakpastian kemungkinan akan terus berlanjut.

    Laporan tambahan oleh Ewe Koh

    Lihat juga video: Drama Upaya Penangkapan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol

    (nvc/nvc)

  • Penyidik dan Jaksa Dihadang, Presiden Korsel Batal Digelandang

    Penyidik dan Jaksa Dihadang, Presiden Korsel Batal Digelandang

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, batal ditangkap atas penerapan darurat militer yang amat singkat. Dia menghadang para penyidik hingga pihak jaksa negara tersebut.

    Sebagai informasi, kediaman Presiden Korsel, dilansir Yonhap News Agency, Jumat (3/1/2025), sempat didatangi oleh penyidik. Mereka memasuki kediaman Presiden Yook untuk menahan Yoon atas kegagalannya memberlakukan darurat militer bulan lalu.

    Namun demikian, kedatangan penyidik mendapatkan berbagai rintangan. Mereka bahkan diblokir oleh pasukannya di dekat kediaman.

    Tak cuma itu, para pendukung garis kerasnya juga berada di depan kediaman Yook di ibu kota Seoul itu. Upaya penyidik hingga kejaksaan pun tidak membuahkan hasil.

    Tak hanya itu, pihak kejaksaan juga mengalami kendala serupa. Pada akhirnya, penyidik hingga jaksa pun batal menangkap Presiden Yoon.

    Penyidik Korsel Datangi Kediaman Presiden Yoon

    Foto: (Yonhap/via REUTERS)

    Penyidik Korea Selatan tiba di luar kediaman Presiden Yoon Suk Yeol pada Jumat dini hari waktu setempat. Penyidik datang untuk melakukan penangkapan buntut deklarasi darurat militer.

    Dilansir AFP, Jumat (3/1/2025), mobil-mobil yang membawa penyelidik melaju di luar kediamannya di pusat kota Seoul, yang diiringi oleh banyak polisi.

    Dari pantauan AFP, puluhan bus polisi dan ratusan polisi berseragam berjejer di jalan di luar kompleks di pusat kota Seoul.

    “Pelaksanaan surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” kata Kantor Investigasi Korupsi, yang sedang menyelidiki pernyataan darurat militer Yoon, dengan para penyelidik dan polisi terlihat memasuki kediaman presiden.

    Anggota tim keamanan Yoon sebelumnya juga sempat memblokir upaya penggerebekan polisi di kediaman presidennya.

    Penyidik dan Jaksa Dihadang

    Foto: (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Penyidik dan Jaksa Korea Selatan sendiri menghadapi tantangan selama upaya penangkapan tersebut. harus melewati barikade keamanan yang super ketat untuk masuk ke rumah Yoon.

    “Eksekusi surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” ujar Kantor Investigasi Korupsi (CIO) dilansir AFP, Jumat (3/1/2025).

    Penyidik CIO termasuk jaksa senior Lee Dae-hwan dibiarkan melewati barikade keamanan yang ketat untuk memasuki kediaman Yoon guna melaksanakan penangkapan. Namun, mereka dihadang oleh militer.

    “Mereka dihadang oleh unit militer di dalam setelah masuk,” ujar kantor berita Yonhap dalam laporan AFP.

    Terbaru, dilihat di Kantor berita Yonhap, Tim Keamanan Kepresidenan menolak penggeledahan yang dilakukan penyidik di kediaman Yoon. Namun, belum ada laporan rinci mengenai itu.

    Presiden Korsel Ambil Langkah Hukum

    Foto: Reuters

    Pihak Presiden Korsel Yoon tidak tinggal diam merespons kedatangan penyidik hingga pihak kejaksaan. Salah satu perwakilan hukum Yoon, Yun Gap-geun, mengatakan pelaksanaan surat perintah penangkapan itu ilegal. Sebab, kata dia, saat ini pihak Yoon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi Korsel.

    “Pelaksanaan surat perintah yang ilegal dan tidak sah tidak sah,” kata Yun Gap-geun kepada Yonhap.

    “Karena prosedur keberatan terhadap surat perintah tersebut sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan pengadilan, (kami) akan mengambil tindakan hukum atas situasi yang tidak sah dari pelaksanaan surat perintah ilegal tersebut,” katanya.

    Tim pembela Yoon telah mengajukan perintah untuk menangguhkan surat perintah tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan surat perintah tersebut ke Pengadilan Distrik Barat Seoul.

    Oposisi Minta Pasukan Keamanan Presiden Korsel Mundur

    Foto: (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Sementara itu, Partai oposisi Korea Selatan yang menguasai mayoritas parlemen meminta presidential security service (PSS) atau pasukan pengamanan Presiden Yoon Suk Yeol untuk bekerja sama dalam penangkapan. Mereka menegaskan bahwa aksi penghadangan penangkapan bisa diproses hukum.

    “Siapa pun yang menghalangi pelaksanaan surat perintah penangkapan akan dihukum atas tuduhan menghalangi tugas resmi khusus dan terlibat dalam pemberontakan,” kata perwakilan Partai Demokrat Park Chan-dae, seperti dilansir BBC, Jumat (3/1/2025).

    Sementara itu, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat Yoon telah meminta penyidik untuk menahan diri. Menurutnya penangkapan itu upaya yang tidak masuk akal.

    “Upaya tidak masuk akal untuk menangkap presiden yang sedang menjabat,” katanya.

    Presiden Korsel Batal Ditangkap

    Foto: (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Penyidik Korea Selatan (Korsel) membatalkan upaya penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol. Pembatalan ini disampaikan langsung Kantor Investigasi Korupsi atau Corruption Investigation Office (CIO).

    “Mengenai pelaksanaan surat perintah penangkapan hari ini, diputuskan bahwa eksekusi secara efektif tidak mungkin untuk dilakukan karena kebuntuan yang sedang berlangsung,” ujar CIO dilansir AFP, Jumat (3/1/2025).

    “Kekhawatiran terhadap keselamatan personel di lokasi menyebabkan keputusan untuk menghentikan eksekusi,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 6

    (maa/maa)

  • Gempa M 5,5 Guncang Ethiopia, Gunung Api Meletus

    Gempa M 5,5 Guncang Ethiopia, Gunung Api Meletus

    Jakarta –

    Gempa berkekuatan Magnitudo (M) 5,5 SR mengguncang Ethiopia utara pada hari Jumat. Gunung api juga dilaporkan meletus.

    Dilansir AFP, Sabtu (4/1/2025), Pusat Seismologi Eropa-Mediterania atau European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) melaporkan gempa terjadi pada kedalaman 10 kilometer (6 mil) itu menghantam 55 kilometer (34 mil) di barat laut kota Asbe Teferi.

    Sejauh ini belum ada laporan korban luka yang dilaporkan.

    Sebuah gunung berapi di dekatnya juga meletus. Setelah berbulan-bulan terjadi aktivitas seismik yang intens, menurut media lokal.

    Aden Bela selaku pejabat setempat, mengatakan kepada penyiar Ethiopia EBC bahwa letusan gunung berapi itu terjadi pada pukul 5:30 pagi pada hari Jumat (1430 GMT) di dekat Segento di wilayah timur laut Afar.

    Kawah gunung api kini telah berhenti mengeluarkan asap, namun lava masih mengalir keluar. warga sekitar telah dievakuasi bersamaan dengan hewan ternak.

    Survei Geologi AS sejak akhir September telah mencatat lebih dari 67 gempa bumi di daerah itu, khususnya di wilayah Fantale, bagian dari Lembah Rift Besar, menurut Addis Standard.

    “Rumah-rumah runtuh dari hari ke hari,” kata seorang penduduk setempat kepada surat kabar itu.

    (taa/taa)

  • Militan Kirim Roket Usai Serangan Israel Tewaskan 16 Orang di Gaza

    Militan Kirim Roket Usai Serangan Israel Tewaskan 16 Orang di Gaza

    Jakarta –

    Militer Israel melaporkan tiga roket yang menargetkan wilayahnya pada hari Jumat dari Jalur Gaza. Roket ditembakkan usai serangan Israel di Jalur Gaza menewaskan 16 orang.

    Dilansir AFP, Sabtu (4/1/2025), Roket tersebut merupakan serangan terbaru oleh militan di wilayah Palestina yang hancur. Atas serangan tersebut, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz memperingatkan tentang serangan balasan yang lebih intens jika mereka terus menggempur wilayahnya.

    Setelah lebih dari 14 bulan perang antara Israel dan militan Hamas Palestina di Gaza, peluncuran semacam itu menjadi langka. Peluncuran tersebut telah meningkat sejak akhir Desember, saat Israel melanjutkan serangan darat dan udara besar selama tiga bulan di wilayah utara.

    Militer mengatakan salah satu roket hari Jumat waktu setempat “jatuh berdekatan dengan komunitas Nir Am”, di Israel di ujung timur laut Gaza, sementara yang kedua mendarat di daerah tak berpenghuni.

    Sebelumnya pada hari itu, dikatakan roket lain yang ditembakkan dari Gaza telah memicu sirene di dekat Beeri, di seberang Gaza tengah.

    Tidak ada korban luka yang dilaporkan.

    Di Gaza, petugas tanggap darurat melaporkan temuan 16 jenazah warga Palestina akibat gempuran Israel. Beberapa korban di antaranya anak-anak.

    “Hari Jumat adalah hari yang berat bagi penduduk Gaza, khususnya di Kota Gaza, karena pemboman Israel yang terus-menerus,” katanya kepada AFP.

    Beberapa korban tewas terjadi dalam serangan dan penembakan di Gaza utara dan tengah, dan dua di antaranya di selatan, kata Bassal.

    Tiga anak tewas dalam penembakan Israel di lingkungan Zietun, Kota Gaza, sementara serangan udara menewaskan dua orang di wilayah selatan Rafah, kata Pertahanan Sipil.

    (taa/taa)

  • Pemasok Narkoba ke Liam Payne Ditangkap!

    Pemasok Narkoba ke Liam Payne Ditangkap!

    Jakarta –

    Polisi Argentina menangkap Braian Paiz (24), salah satu dari dua pria yang dituduh memasok narkoba kepada penyanyi Inggris Liam Payne sebelum ia jatuh hingga tewas dari lantai tiga kamar hotelnya di Buenos Aires. Paiz dituding memasok obat-obatan terlarang kepada Payne dua hari sebelum kematiannya.

    Dilansir AFP, Sabtu (4/1/2025), Paiz dituduh memasok kokain kepada Payne. Ia merupakan satu dari lima terdakwa yang didakwa terkait dengan kematian mantan bintang pop One Direction berusia 31 tahun itu pada bulan Oktober lalu.

    Tiga dari lima orang tersebut didakwa dengan pembunuhan dan dua lainnya dengan memasok narkoba ilegal, kata jaksa penuntut.

    Jaksa penuntut mengatakan bahwa Payne telah mengonsumsi kokain, alkohol, dan obat antidepresan yang diresepkan sebelum jatuh hingga tewas dari balkon kamarnya di Hotel Casa Sur.

    Pada bulan November, Paiz membantah dalam sebuah wawancara televisi telah memberikan obat-obatan terlarang kepada Payne, meskipun ia mengakui sempat bertemu dengan bintang pop itu dan menghabiskan waktu bersamanya di hotel.

    Seperti diketahui, kematiannya Payne memicu duka dari seluruh dunia dari keluarga, penggemar, hingga mantan rekan satu band. Ribuan orang berkumpul di kota-kota di seluruh dunia untuk menyampaikan belasungkawa.

    (taa/taa)

  • Gabung Zona Schengen, Rumania-Bulgaria Bongkar Pos Perbatasan ke Uni Eropa

    Gabung Zona Schengen, Rumania-Bulgaria Bongkar Pos Perbatasan ke Uni Eropa

    Jakarta –

    Dua negara anggota Uni Eropa (UE), Rumania dan Bulgaria, menghapuskan kontrol perbatasan darat terhadap seluruh negara anggota blok tersebut setelah resmi bergabung dengan zona Schengen mulai 1 Januari 2025. Semua negara UE, kecuali Siprus dan Irlandia, sekarang berada di zona Schengen.

    Zona Schengen memperbolehkan penduduknya melakukan perjalanan antarnegara tanpa pemeriksaan paspor.

    Meskipun zona Schengen terus berkembang sejak didirikan, beberapa negara, termasuk Jerman, telah menerapkan kembali pemeriksaan pada perbatasan mereka dalam beberapa tahun terakhir.

    Awal bulan lalu, Belanda juga memberlakukan kontrol perbatasan bagi wisatawan yang masuk dari Jerman dan Belgia.

    Rumania dan Bulgaria rayakan zona Schengen

    Perdana Menteri Bulgaria Dimitar Glavchev memuji perluasan zona Schengen sebagai “peristiwa bersejarah” ketika berbicara dari kota Kulata di perbatasan Bulgaria dengan Yunani.

    Pada Malam Tahun Baru, Menteri Dalam Negeri Rumania Catalin Predoiu dan Menteri Dalam Negeri Bulgaria Atanas Ilkov memimpin upacara di perbatasan Giurgiu-Russe yang memasang penghalang.

    Upacara serupa diadakan di persimpangan Nadlac-Csanadpalota antara Rumania dan Hungaria.

    Rumania dan Bulgaria anggota UE sejak 2007

    Salah satu penentang keras masuknya Rumania dan Bulgaria ke zona Schengen adalah Austria, yang mulai menggunakan hak vetonya pada tahun 2022. Austria akhirnya mencabut hak vetonya pada bulan Desember lalu.

    Zona pergerakan bebas Schengen sekarang mencakup semua negara UE kecuali Siprus dan Irlandia. Selain anggota Uni Eropa, zona Schengen juga mencakup Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein.

    hp/as (dpa, Reuters)

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (haf/haf)

  • MK Korsel Gelar Sidang Perdana Pemakzulan Presiden Yoon 14 Januari

    MK Korsel Gelar Sidang Perdana Pemakzulan Presiden Yoon 14 Januari

    Jakarta –

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (Korsel) akan menggelar sidang pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol yang kini berstatus nonaktif terkait penetapan darurat militer. Sidang lisan digelar 14 Januari setelah seluruh proses persiapan selesai.

    Dilansir kantor berita Yonhap, Jumat (3/1/2025), Hakim Lee Mi-son mengumumkan sidang akan digelar pukul 14.00 pada 14 Januari 2025. Setelah itu, perwakilan hukum Yoon dan Majelis Nasional bertemu untuk sidang persiapan kedua.

    Sidang akan digelar bertepatan satu bulan setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk memakzulkan Yoon pada 14 Desember 2024 atas penerapan darurat militer yang amat singkat. Pengadilan juga memutuskan untuk menggelar sidang argumen berikutnya pada tanggal 16 Januari jika Yoon gagal hadir pada sesi pertama.

    Yoon harus hadir saat sidang argumen pertama. Pengadilan tetap bisa melanjutkan persidangan jika Yoon tidak hadir.

    Yoon sebelumnya membantah tuduhan bahwa dia memicu pemberontakan dengan mengumumkan darurat militer. Saat ini, dia menghadapi penangkapan setelah pengadilan mengeluarkan surat perintah penahanannya.

    MK Korsel memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah akan menguatkan atau menolak pemakzulan tersebut sejak menerima kasus tersebut pada 14 Desember 2024. Jika pemakzulan dikabulkan, Yoon akan dicopot dari jabatannya.

    (whn/haf)