Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Diaspora RI Tanggapi Australia Larang Medsos untuk Anak

    Diaspora RI Tanggapi Australia Larang Medsos untuk Anak

    Larangan media sosial di Australia untuk anak di bawah usia 16 tahun resmi dimulai hari Kamis ini (10/12), menandai upaya pertama di dunia untuk melindungi anak-anak dari kecanduan ponsel dan bahaya daring.

    Mulai sekarang, sekelompok platform media sosial akan menghadapi denda hingga A$50 juta, sekitar Rp554 miliar, jika mereka tidak mengambil “langkah-langkah yang diperlukan” untuk mencegah anak-anak dan remaja di bawah usia 16 tahun memiliki akun media sosial.

    Tapi Pemerintah Australia mengakui larangan tersebut tidak akan sempurna.

    Selain itu, remaja di bawah 16 tahun masih dapat melihat konten media sosial yang tersedia untuk umum yang tidak memerlukan “login”.

    Dengan kata lain, pembatasan konten di media sosial tidak akan sempurna.

    Namun, pemerintah Australia bersikeras larangan ini tetap patut dicoba untuk melindungi anak-anak dari “doomscrolling” yang tak ada habisnya dan bahaya lainnya seperti perundungan siber dan “grooming”.

    Tanggapan yang beragam dari diaspora Indonesia

    Kebijakan baru ini disambut beragam oleh sejumlah orangtua diaspora Indonesia di Australia.

    Dian Fikriani di Melbourne adalah ibu dari seorang anak yang berusia sembilan tahun bernama Gesit Mardika.

    Dian mengetahui bahwa yang dimaksud dengan pelarangan bermedsos bagi remaja ini sebenarnya hanya larangan untuk memiliki akun di sejumlah platform dan bukan larangan mengakses sepenuhnya.

    Menurut Dian, selama ini memang anaknya tidak memiliki akun media sosial dan masih mengakses konten melalui akunnya.

    “Memang masih ada celahnya, tetapi kebijakan ini cukup membantu orangtua,” kata Dian.

    Ia mengatakan larangan remaja bermedsos bisa membantu mencegah perundungan atau “bullying” di dunia maya yang kerap dialami mereka yang memiliki akun medsos.

    “Anak-anak ini rentan terkena bullying dari teman-temannya sendiri [di medsos] daripada dari orang yang tidak mereka kenal.”

    Vironica Hadi memiliki seorang putri berusia 15 tahun, yang sudah memiliki akun media sosial dengan sepengetahuan dan sepengawasannya.

    Vironica menilai kebijakan melarang memiliki akun tapi masih bisa mengakses platform media sosial tanpa perlu “login” adalah kebijakan yang “tanggung.”

    “Menurutku kalau mau di-ban ya sekalian saja, jangan bisa akses tapi enggak bisa posting, bikin story, atau comment,” kata dia.

    “Dan untuk mereka yang sudah punya akun medsos dengan sepengetahuan dan pengawasan orangtuanya, kasihan juga melihat tiba-tiba mereka enggak bisa lagi bikin apa-apa,” tambahnya yang selama ini mencoba untuk mengecek aktivitas putrinya di media sosial secara berkala.

    Menyadari kesulitan teknis untuk menutup seluruh akses media sosial seluruhnya untuk remaja, Vironica mengusulkan agar platform memberi limit akses harian untuk setiap akun yang dimiliki remaja.

    “Misalnya dalam sehari mereka cuma bisa mengakses akun medsosnya dua jam, saya pikir itu sudah maksimal’ setelah itu ter-logout, mungkin itu lebih masuk akal,” katanya.

    Sigit Lestanto, ayah dari dua orang anak berusia 12 dan 10 tahun, selama ini sudah memberlakukan limit harian sebagai upaya membatasi akses anak-anaknya ke media sosial.

    “Dua jam, itu maksimal ya,” kata Sigit.

    Ia menceritakan anak-anaknya biasa mengakses Instagram, Roblox, dan YouTube Kids.

    Menanggapi kebijakan Australia yang terbaru, Sigit memilih berada “di tengah-tengah”, karena menurut dia selalu ada sisi positif dan negatif dari teknologi, termasuk media sosial.

    “Media atau teknologi itu kayak senjata, tergantung siapa yang pakai … saya masih melihat bahwa ada sisi positif dari teknologi.”

    Untuk itu, Sigit mengatakan peran orangtua masih signifikan dalam akses anak-anak ke teknologi internet.

    Zaneta Subrata, yang memiliki seorang putra berusia 11 tahun mendukung kebijakan pemerintah yang melarang remaja dan anak-anak sampai 16 tahun memiliki akun media sosial.

    “Masalah mental health, bullying, dan lain-lain yang marak ini memang related kok menurut saya dengan akses media sosial ini.”

    “Ketika mereka punya personal account, mereka bisa mulai chat sama orang-orang, dan di sanalah semuanya berawal … bisa menjadi korban bully atau mereka yang mem-bully orang lain.”

    Meski begitu, Zaneta menilai kebijakan ini tidak begitu efektif karena anak-anak masih bisa mengakses “feed” konten dari platform-platform tersebut.

    “Pengawasan yang paling efektif ya masih pengawasan dari orangtuanya sendirilah ya, menurut saya.”

    Di sisi lain, Zaneta mengatakan mungkin ada sisi baik dari aturan ini yang bisa diadaptasi oleh Indonesia.

    “Karena menurut saya medsos di Indonesia out of control banget, media sosial kayak sesuatu yang penting banget di Indonesia, jumlah followers dan like menjadi ukuran status dan eksistensi, jadi mungkin [kebijakan] ini bisa dicontoh, setidaknya ada sesuatu yang diatur.”

    Tanggapan di Australia dan dunia

    Dalam pidatonya hari Kamis ini, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mendorong anak-anak untuk “memanfaatkan liburan sekolah yang akan datang sebaik-baiknya, daripada menghabiskannya dengan menggulir ponsel.”

    “Mulailah menekuni cabang olahraga baru, pelajari alat musik baru, atau baca buku yang sudah lama tersimpan di rak bukumu,” ujarnya.

    “Yang terpenting, habiskan waktu berkualitas bersama teman dan keluarga, secara tatap muka langsung.”

    Pemerintah Australia juga menegaskan daftar aplikasi dan situs media sosial yang dibatasi masih akan bertambah dalam beberapa waktu ke depan.

    Meskipun larangan media sosial untuk remaja di bawah 16 tahun ini populer di kalangan banyak orang tua di Australia, beberapa anak di kota-kota kecil dan pedalaman mengatakan larangan ini hanya akan memperburuk isolasi sosial, terutama bagi remaja LGBTQIA+, yang telah menemukan penerimaan dan dukungan di komunitas daring.

    Dua remaja di Australia, misalnya, pernah memperjuangkan larangan tersebut hingga ke Pengadilan Tinggi.

    Langkah kedua remaja berusia 15 tahun ini didukung oleh Digital Freedom Project, yang mengklaim undang-undang tersebut membatasi hak tersirat atas kebebasan berkomunikasi politik.

    Kelompok tersebut awalnya mengumumkan pada bulan November bahwa mereka mencoba untuk menunda undang-undang tersebut.

    Namun, pengadilan akan menyidangkan kasus khusus tahun depan.

    Sementara anak-anak muda lainnya menyambut baik larangan tersebut, mengatakan mereka kesal dengan cara perusahaan teknologi membuat mereka kecanduan dengan menggunakan data mereka untuk mengembangkan algoritma yang adiktif.

    Larangan media sosial di Australia menandai pertama kalinya suatu negara mencoba melawan raksasa teknologi besar, yang juga mendapat banyak perhatian negara-negara lain.

    Uni Eropa kini sedang mempertimbangkan larangan serupa, serta usulan untuk “jam malam”, aplikasi verifikasi usia, dan pembatasan fitur-fitur yang membuat ketagihan, seperti “scrolling” konten medsos tanpa henti dan notifikasi yang berlebihan.

    Malaysia akan bergabung dengan daftar negara yang membatasi akses ke media sosial bagi remaja di bawah 16 tahun, dengan aturan yang akan berlaku mulai 1 Januari mendatang.

    Tonton juga video “Pelarangan Medsos Buat Anak Australia Bakal Berjalan Mulus Nggak Ya?”

  • Momen Tegang Parasut Penerjun Payung Tersangkut di Ekor Pesawat

    Momen Tegang Parasut Penerjun Payung Tersangkut di Ekor Pesawat

    Canberra –

    Momen menegangkan terjadi di Australia ketika seorang penerjun payung tergantung ribuan meter di udara setelah parasutnya tersangkut pada bagian ekor pesawat. Beruntung, sang penerjun payung itu berhasil selamat dalam insiden tersebut.

    Insiden itu, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025), terjadi selama aksi akrobatik di wilayah selatan Cairns, Queensland, pada September lalu, namun baru terungkap ke publik baru-baru ini setelah penyelidikan dilakukan oleh otoritas pengawasan keselamatan transportasi Australia.

    Momen menegangkan itu terekam kamera yang dirilis oleh Biro Keselamatan Transportasi Australia pada Kamis (11/12) waktu setempat.

    Dalam rekaman video yang dirilis, terlihat bahwa rencana formasi 16 penerjun payung yang dilakukan di ketinggian 15.000 kaki, atau 4.600 meter, berubah menjadi kekacauan dalam hitungan detik setelah peserta pertama mencapai pintu keluar pesawat. Momen ini difilmkan oleh operator kamera penerjun payung.

    Video itu menunjukkan parasut cadangan yang terpasang pada peserta pertama diaktifkan setelah pegangannya tersangkut pada bagian wing flap pesawat. Sang penerjun payung itu terlempar ke belakang, dengan kakinya membentur badan pesawat, saat parasut cadangan berwarna oranye melilit ekor pesawat.

    Sang penerjun itu juga secara tidak sengaja menjatuhkan sang operator kamera, yang sedang duduk di sisi pesawat dan bersiap melompat.

    Laporan Biro Keselamatan Transportasi Australia tidak mencantumkan nama, usia, atau jenis kelamin para penerjun payung yang terlibat insiden ini.

    Penerjun itu, seperti terlihat dalam video, sempat meletakkan tangannya selama beberapa detik pada helm yang dikenakannya, pertanda bahwa dia terkejut.

    Saat tergantung di ketinggian ribuan meter, sebut Biro Keselamatan Transportasi Australia dalam laporannya, sang penerjun payung itu memotong tali parasut cadangan dengan pisau kait dan membebaskan dirinya.

    Penerjun payung itu kemudian membuka parasut utamanya dan berhasil mendarat dengan selamat di tanah.

    “Membawa pisau kait — meskipun bukan persyaratan regulasi — dapat menyelamatkan nyawa jika parasut cadangan terbuka sebelum waktunya,” kata kepala komisioner Biro Keselamatan Transportasi Australia, Angus Mitchell.

    Imbas insiden tersebut, menurut laporan Biro Keselamatan Transportasi Australia, bagian ekor pesawat mengalami “kerusakan cukup parah” dan sang pilot yang memiliki kendali terbatas atas pesawat, memberikan panggilan darurat mayday, tetapi berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat.

    Tonton juga video “Detik-detik Parasut Prajurit TNI Tak Mengembang, Terjun dari 1.600 Kaki”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Israel Tahan Nyaris 100 Warga Palestina dalam Penggerebekan di Tepi Barat

    Israel Tahan Nyaris 100 Warga Palestina dalam Penggerebekan di Tepi Barat

    Tepi Barat –

    Militer Israel menahan nyaris 100 warga Palestina dalam operasi penggerebekan di beberapa wilayah sekaligus di Tepi Barat bagian utara pada Rabu (10/12) waktu setempat. Ini menjadi salah satu operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Tepi Barat.

    Sejumlah saksi mata, seperti dilansir Anadolu Agency, Kamis (11/12/2025), menuturkan bahwa pasukan Israel menggerebek area Nablus, Salfit, dan beberapa kota di area Jenin, Tulkarem, dan Qalqilya, serta Jericho dan dua kota di Yerusalem Timur yang diduduki.

    Pasukan Israel, menurut seorang koresponden Anadolu di Tepi Barat, menangkap sedikitnya 50 warga Palestina di Nablus, 15 orang di Salfit, 13 orang di Jericho, dan 20 orang lainnya di Yerusalem Timur. Beberapa orang di antaranya dibebaskan setelah diinterogasi di lapangan.

    Di antara mereka yang ditahan di Jenin terdapat Nasser Al-Din Al-Shaer yang merupakan mantan Wakil Perdana Menteri (PM) Otoritas Nasional Palestina dan pernah menjabat Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2006-2007 silam.

    Al-Shaer dibebaskan setelah ditahan selama beberapa jam dalam interogasi di lapangan.

    Militer Israel telah meningkatkan serangannya di Tepi Barat sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023 lalu.

    Sedikitnya 1.092 warga Palestina tewas dan nyaris 11.000 orang lainnya mengalami luka-luka dalam serangkaian serangan yang didalangi tentara dan pemukim Israel di Tepi Barat sejak Oktober 2023.

    Lebih dari 21.000 orang juga ditangkap pada periode yang sama di wilayah tersebut.

    Dalam sebuah putusan penting yang dikeluarkan pada Juli tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina merupakan tindakan ilegal dan menyerukan evakuasi semua permukiman Yahudi di Tepi Barat juga Yerusalem Timur.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Thailand Laporkan 9 Tentaranya Tewas Akibat Serangan Kamboja

    Thailand Laporkan 9 Tentaranya Tewas Akibat Serangan Kamboja

    Bangkok –

    Otoritas Thailand melaporkan sembilan tentaranya tewas dalam konflik perbatasan yang kembali memanas dengan Kamboja pekan ini. Lebih dari 120 orang lainnya mengalami luka-luka akibat pertempuran terbaru di perbatasan yang menjadi sengketa kedua negara.

    “Secara total, hingga saat ini, sembilan personel militer telah tewas,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Surasant Kongsiri, dalam konferensi pers terbaru, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025).

    “Operasi masih berlangsung di sepanjang perbatasan dari Ubon Ratchathani hingga Provinsi Trat,” ucapnya menambahkan.

    Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan sedikitnya 10 warga sipil tewas dan 60 orang lainnya luka-luka akibat serangan pasukan militer Thailand di perbatasan.

    Dengan demikian, berdasarkan data otoritas Thailand dan Kamboja, total 19 orang tewas di kedua negara akibat pertempuran yang kembali pecah sejak pekan lalu. Kedua negara bersengketa mengenai demarkasi era kolonial di perbatasan sepanjang 800 kilometer, di mana keduanya mengklaim sejumlah kuil bersejarah.

    Bangkok dan Phnom Penh saling menyalahkan atas kembali berkobarnya konflik, yang telah meluas ke sebanyak lima provinsi di wilayah Thailand dan Kamboja.

    Lebih dari setengah juta orang, sebagian besar di Thailand, terpaksa mengungsi dari area-area perbatasan di dekat lokasi pertempuran yang melibatkan jet tempur, tank, dan drone militer.

    Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan lebih dari 101.000 orang telah dievakuasi dari perbatasan, sedangkan otoritas Thailand melaporkan lebih dari 400.000 warga sipil mengungsi dan berlindung di tempat-tempat lainnya.

    Pertempuran kembali berkecamuk di sepanjang perbatasan kedua negara pada Kamis (11/12) waktu setempat, dengan rentetan ledakan terdengar di dekat kuil-kuil berusia berabad-abad.

    Laporan Kementerian Pertahanan Kamboja menyebut pasukan Thailand memulai serangan pada Kamis (11/12) pagi terhadap Provinsi Oddar Meanchey, dengan “melepas tembakan ke area Kuil Khnar”.

    Di sisi lain perbatasan, militer Thailand mengumumkan jam malam mulai pukul 19.00 malam hingga pukul 05.00 pagi waktu setempat di beberapa bagian wilayah Sa Kaeo mulai Rabu (10/12) malam waktu setempat.

    Militer Thailand, pada Rabu (10/12), melaporkan bahwa pasukan militer Kamboja menembakkan sejumlah roket yang mendarat di sekitar Rumah Sakit Phanom Dong Rak di Provinsi Surin, sebelah utara Sa Kaeo.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Balas Rusia-China, Pesawat Pengebom AS dan Jet Tempur Jepang Pamer Kekuatan

    Balas Rusia-China, Pesawat Pengebom AS dan Jet Tempur Jepang Pamer Kekuatan

    Tokyo –

    Sejumlah pesawat pengebom Amerika Serikat (AS), dengan kemampuan nuklir, mengudara di atas Laut Jepang bersama beberapa jet tempur Jepang. Aktivitas gabungan ini dimaksudkan sebagai aksi pamer kekuatan menyusul patroli bersama yang dilakukan militer Rusia dan China pekan ini.

    Kementerian Pertahanan Jepang dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Kamis (11/12/2025), mengatakan bahwa dua pesawat pengebom strategis B-52 milik AS bersama tiga jet tempur siluman F-35 dan tiga jet superioritas udara F-15 milik Jepang terbang bersama di atas Laut Jepang pada Rabu (10/12).

    Ini merupakan pertama kalinya AS menegaskan kehadiran militernya sejak China memulai latihan militer di kawasan tersebut pekan lalu.

    “(Jepang dan AS) Menegaskan kembali tekad kuat mereka untuk mencegah upaya sepihak apa pun untuk mengubah status quo dengan kekerasan dan mengonfirmasi kesiapan baik Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) dan pasukan AS,” sebut Kementerian Pertahanan Jepang dalam pernyataannya pada Kamis (11/12) waktu setempat.

    Latihan militer China itu melibatkan patroli gabungan sejumlah pesawat pengebom Beijing dan Moskow yang mengudara di atas Laut China Timur dan Pasifik Barat, yang terletak di dekat Jepang dan Korea Selatan (Korsel), pada Selasa (9/12) waktu setempat.

    China juga menggelar latihan kapal induk yang mendorong Jepang untuk mengerahkan sejumlah jet tempurnya, yang menurut Tokyo menjadi target pancaran radar jet tempur Beijing.

    Interaksi tersebut menuai kritikan Washington, yang menyebut insiden semacam itu “tidak kondusif bagi perdamaian dan stabilitas regional. AS juga menegaskan kembali bahwa aliansinya dengan Jepang “tidak tergoyahkan”.

    Baik Jepang maupun Korsel sama-sama menampung pasukan militer AS, dengan Tokyo menjadi tempat konsentrasi kekuatan militer Amerika terbesar di luar negeri, mencakup kelompok tempur kapal induk dan pasukan ekspedisi Marinir AS.

    China membantah tuduhan Jepang, dengan balik menuduh jet-jet tempur Tokyo yang terbang di dekat kapal induknya telah membahayakan operasi udara mereka.

    Militer Korsel, dalam insiden terpisah, juga mengerahkan sejumlah jet tempurnya ketika mendeteksi beberapa pesawat militer China dan Rusia memasuki zona identifikasi pertahanan udara mereka pada Selasa (9/12) waktu setempat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Mantan Presiden Bolivia Luis Arce Ditangkap terkait Dugaan Korupsi Rp 850 M

    Mantan Presiden Bolivia Luis Arce Ditangkap terkait Dugaan Korupsi Rp 850 M

    La Paz –

    Mantan Presiden Bolivia, Luis Arce, ditangkap di ibu kota La Paz pada Rabu (10/12) waktu setempat terkait penyelidikan dugaan korupsi. Tindak korupsi itu diduga dilakukan Arce di masa lalu, ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Perekonomian.

    Arce yang kini berusia 62 tahun, tidak mencalonkan diri kembali dalam pemilu pada Agustus yang mengakhiri dua dekade pemerintahan sayap kiri di Bolivia. Masa kepresidenan Arce, tahun 2020 hingga 8 November 2025, diwarnai kelangkaan bahan bakar dan mata uang asing yang kritis hingga memicu banyak unjuk rasa.

    Penyelidikan korupsi terhadap Arce, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025), dimulai ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Perekonomian di bawah mantan Presiden Evo Morales, yang menjabat dari tahun 2006 hingga tahun 2019.

    Arce dituduh mengizinkan transfer dari kas negara ke rekening pribadi sejumlah pemimpin politik di Bolivia.

    Seorang mantan koleganya, Maria Nela Prada, mengatakan bahwa Arce sendirian ketika ditangkap di ibu kota La Paz dan dibawa ke kantor polisi dengan minibus berkaca gelap. Dia menyebut penangkapan itu mengejutkan dan Arce “tidak menerima pemberitahuan apa pun”.

    Dalam konferensi pers, Menteri Dalam Negeri Marco Antonio Oviedo memuji penangkapan Arce, yang disebutnya sebagai “orang utama yang bertanggung jawab” atas kerugian ekonomi sebesar US$ 51 juta, atau setara Rp 850,2 miliar.

    Salah satu terduga penerima uang negara itu adalah mantan anggota parlemen sayap kiri, Lidia Patty, yang telah ditangkap pekan lalu terkait kasus yang sama, di mana dia diduga menerima hampir US$ 100.000 (Rp 1,6 miliar) untuk proyek budidaya tomat.

    Sejumlah sumber di kantor kejaksaan Bolivia mengatakan kepada AFP bahwa Arce harus menjawab tuduhan kelalaian dalam melaksanakan tugas dan “pelanggaran ekonomi” yang menjerat dirinya.

    Wakil Presiden Bolivia, Edmand Lara, dalam pernyataan terpisah pada Rabu (10/12) menegaskan bahwa “setiap orang yang mencuri dari negara ini akan mengembalikan setiap sen terakhir”.

    Berdasarkan hukum Bolivia, para anggota eksekutif yang mengakhiri masa jabatannya tidak diperbolehkan untuk meninggalkan negara tersebut selama 90 hari setelah pergantian pemerintahan.

    Presiden baru Bolivia, Rodrigo Paz, yang beraliran konservatif dan pro-bisnis mengatakan pada pekan pertama dia menjabat, bahwa pihaknya telah mengungkap “sarang korupsi yang luas biasa” terkait dugaan salah urus oleh pemerintahan sayap kiri sebelumnya, yang dipimpin Arce.

    Saat audit dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan publik, jaksa penuntut Bolivia pada pekan ini menangkap enam mantan pejabat eksekutif perusahaan minyak negara YPFB atas tuduhan korupsi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Junta Myanmar Gempur Rumah Sakit di Rakhine, 31 Orang Tewas

    Junta Myanmar Gempur Rumah Sakit di Rakhine, 31 Orang Tewas

    Naypyitaw –

    Serangan udara junta militer Myanmar menghantam sebuah rumah sakit di wilayah Rakhine. Nahas, lebih dari 30 orang tewas akibat serangan mematikan tersebut.

    Serangan itu terjadi saat junta Myanmar semakin gencar melancarkan serangan menjelang pemilu yang dimulai bulan ini.

    Laporan pemantau konflik menyebut junta meningkatkan serangan udara dari tahun ke tahun sejak dimulainya perang sipil Myanmar, setelah militer merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021 yang mengakhiri pemerintahan sipil demokratis di negara tersebut.

    Junta Myanmar telah menetapkan pemilu dimulai 28 Desember mendatang, dengan menggembar-gemborkan pemungutan suara sebagai jalan keluar dari pertempuran. Namun, kelompok pemberontak bertekad untuk menghalangi pemungutan suara di wilayah yang mereka kuasai.

    Junta militer Myanmar, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025), melancarkan serangan udara terbaru dengan mengebom rumah sakit umum Mrauk-U di negara bagian Rakhine sebelah barat, yang berbatasan dengan Bangladesh, pada Rabu (10/12) malam.

    “Situasinya sangat mengerikan,” kata seorang pekerja bantuan di lokasi serangan, Wai Hun Aung.

    “Untuk saat ini, kami dapat memastikan ada 31 korban tewas dan kami memperkirakan akan ada lebih banyak korban tewas,” sebutnya.

    “Selain itu, ada 68 orang mengalami luka-luka dan jumlah akan terus bertambah,” imbuh Wai dalam keterangannya.

    Setidaknya 20 jenazah yang terbungkus kain tergeletak di atas tanah di luar rumah sakit setempat semalam.

    Sejauh ini, belum ada tanggapan langsung dari junta Myanmar atas laporan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Venezuela Kecam AS Sita Kapal Tanker: Pencurian Terang-terangan!

    Venezuela Kecam AS Sita Kapal Tanker: Pencurian Terang-terangan!

    Caracas –

    Venezuela mengomentari pengumuman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal penyitaan kapal tanker minyak di lepas pantainya. Otoritas Caracas menuduh Washington telah melakukan “pencurian secara terang-terangan” dan “pembajakan internasional”.

    Trump, dalam pengumuman pada Rabu (10/12), mengatakan AS baru saja menyita sebuah kapal tanker minyak berukuran sangat besar di lepas pantai Venezuela. Dia menyebut kapal tanker itu sebagai “yang terbesar yang pernah disita”, namun tidak menyebut nama maupun asal negara dari kapal itu.

    Kementerian Luar Negeri Venezuela, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025), memberikan reaksi keras terhadap penyitaan kapal tanker yang terjadi di dekat wilayahnya tersebut.

    “Venezuela mengecam keras dan mengutuk apa yang merupakan pencurian terang-terangan dan tindakan pembajakan internasional, yang diumumkan secara terbuka oleh Presiden Amerika Serikat,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Venezuela.

    Trump mengumumkan penyitaan kapal tanker itu saat berbicara di awal pertemuan meja bundar dengan para pemimpin bisnis di Gedung Putih. Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal penyitaan tersebut.

    Jaksa Agung AS Pam Bondi, dalam pernyataan terpisah seperti dilansir Reuters, mengatakan bahwa AS telah mengetahui jika kapal tanker itu digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi dari Venezuela dan Iran.

    “Selama bertahun-tahun, kapal tanker minyak tersebut telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat karena keterlibatannya dalam jaringan pengiriman minyak ilegal yang mendukung organisasi-organisasi teroris asing,” ucap Bondi dalam pernyataan via media sosial X.

    Pengumuman soal penyitaan kapal tanker itu disampaikan saat pemerintahan Trump semakin meningkatkan tekanan pada Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dengan mengerahkan armada kapal perang dan kapal induk terbesar di dunia atas dalih memerangi perdagangan narkoba.

    AS juga melancarkan serangan-serangan mematikan terhadap lebih dari 20 kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di kawasan tersebut. Total sedikitnya 87 orang tewas akibat rentetan serangan Washington sejak September lalu.

    Penyitaan kapal tanker ini dinilai menandakan upaya baru dan semakin intensif oleh AS dalam mengejar minyak Venezuela, sumber pendapatan utama negara itu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Menteri Korsel Mundur Usai Dituduh Terima Dana Ilegal Gereja Unifikasi

    Menteri Korsel Mundur Usai Dituduh Terima Dana Ilegal Gereja Unifikasi

    Seoul –

    Seorang menteri Korea Selatan (Korsel) mengumumkan pengunduran dirinya pada Kamis (11/12) waktu setempat, setelah dia dituduh menerima dana ilegal dari Gereja Unifikasi, yang terseret skandal suap mantan Ibu Negara Kim Keon Hee.

    Gereja Unifikasi merupakan gerakan mirip sekte yang terkait praktik memperdagangkan pengaruh, terutama dalam politik, yang meluas di Korsel. Gereja yang dikenal dengan pernikahan massalnya ini, sedang diselidiki atas tuduhan sumbangan ilegal kepada Kim.

    Suami Kim, mantan Presiden Yoon Suk Yeol yang beraliran konservatif, digulingkan pada April lalu dan sekarang mendekam di penjara terkait pemberlakuan darurat militer singkat yang menjerumuskan Korsel ke dalam kekacauan politik pada Desember tahun lalu.

    Korsel kini dipimpin Presiden Lee Jae Myung yang memenangkan pemilu dini pada Juni lalu.

    Namun, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025), laporan media lokal Korsel baru-baru ini mengungkapkan bahwa para anggota parlemen dari partai penguasa sayap kiri yang menaungi Presiden Lee dan dari kubu oposisi konservatif mungkin telah menerima dana ilegal dari Gereja Unifikasi.

    Menteri Kelautan Korsel, Chun Jae Soo, dituduh telah menerima uang tunai sebesar 30 juta Won, atau setara Rp 340 juta, serta dua jam tangan mewah dari gereja tersebut antara tahun 2018 hingga tahun 2020 ketika dia masih menjadi anggota parlemen.

    Tuduhan itu dilontarkan oleh mantan kepala kantor pusat Gereja Unifikasi, Yun Young Ho, saat diinterogasi oleh para penyidik Korsel tahun lalu.

    Menyusul tuduhan yang menjerat dirinya, Chun mengumumkan akan mundur dari jabatannya.

    “Sebagai seorang pejabat publik, mengundurkan diri dari jabatan menteri dan memberikan tanggapan secara langsung adalah perilaku yang tepat,” kata Chun saat berbicara kepada wartawan pada Kamis (11/12) waktu setempat.

    Dia membantah telah melakukan pelanggaran hukum, tetapi mengatakan akan mengundurkan diri untuk memungkinkan pekerjaan pemerintah berlanjut “tanpa hambatan”.

    Pengunduran diri Chun diumumkan sehari setelah Presiden Lee memerintahkan penyelidikan atas dugaan hubungan ilegal antara “kelompok keagamaan” dan para politisi — yang secara luas dianggap merujuk pada Gereja Unifikasi.

    “Sama seperti individu-individu yang menghadapi sanksi atas tindak kejahatan, perusahaan dan yayasan juga harus dibubarkan jika mereka melakukan tindakan yang melanggar konstitusi dan hukum, serta menuai kecaman publik,” kata Presiden Lee.

    Gereja Unifikasi, yang didirikan tahun 1954 silam oleh mendiang Moon Sun Myung, mengklaim memiliki sekitar tiga juta pengikut, termasuk 300.000 pengikut di Korsel dan 600.000 pengikut lainnya di Jepang.

    Gereja ini meraih popularitas global pada tahun 1970-an dan 1980-an silam, dengan selama beberapa dekade mengumpulkan kerajaan bisnis yang mencakup konstruksi, makanan, pendidikan, dan media.

    Tahun ini, pemerintah Jepang mengambil tindakan hukum untuk membubarkan cabang lokal Gereja Unifikasi, setelah pelaku penembakan yang menewaskan mantan Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe mengakui aksinya didasari oleh dendam terhadap gereja tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Trump Bilang AS Sita Kapal Tanker Sangat Besar di Dekat Venezuela

    Trump Bilang AS Sita Kapal Tanker Sangat Besar di Dekat Venezuela

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan negaranya telah menyita sebuah kapal tanker minyak berukuran sangat besar di lepas pantai Venezuela. Penyitaan kapal tanker itu semakin memperparah ketegangan antara Washington dan Caracas, juga diperkirakan akan memicu kenaikan harga minyak.

    “Kami baru saja menyita sebuah kapal tanker di lepas pantai Venezuela, sebuah kapal tanker besar, sangat besar — yang terbesar yang pernah disita, sebenarnya,” kata Trump saat berbicara di awal pertemuan meja bundar dengan para pemimpin bisnis di Gedung Putih, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025).

    “Dan hal-hal lainnya sedang terjadi, jadi Anda akan melihatnya nanti dan Anda akan membicarakannya nanti dengan beberapa orang lainnya,” imbuhnya dalam pertemuan yang digelar pada Rabu (10/12) waktu setempat.

    Trump tidak menjelaskan lebih lanjut soal penyitaan kapal tanker di dekat Venezuela tersebut.

    Jaksa Agung AS Pam Bondi, dalam pernyataan terpisah seperti dilansir Reuters, mengatakan bahwa AS telah mengetahui jika kapal tanker itu digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi dari Venezuela dan Iran.

    “Selama bertahun-tahun, kapal tanker minyak tersebut telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat karena keterlibatannya dalam jaringan pengiriman minyak ilegal yang mendukung organisasi-organisasi teroris asing,” ucap Bondi dalam pernyataan via media sosial X.

    Dia juga mengonfirmasi bahwa penyitaan itu terjadi di lepas pantai Venezuela.

    Pengumuman ini disampaikan saat pemerintahan Trump semakin meningkatkan tekanan pada Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dengan mengerahkan armada kapal perang dan kapal induk terbesar di dunia atas dalih memerangi perdagangan narkoba.

    AS juga melancarkan serangan-serangan mematikan terhadap lebih dari 20 kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di kawasan tersebut. Total sedikitnya 87 orang tewas akibat rentetan serangan Washington sejak September lalu.

    Penyitaan kapal tanker ini dinilai menandakan upaya baru dan semakin intensif oleh AS dalam mengejar minyak Venezuela, sumber pendapatan utama negara itu.

    Tiga pejabat AS, yang enggan disebut namanya, seperti dikutip Reuters, mengatakan bahwa operasi penyitaan itu dipimpin oleh Penjaga Pantai AS. Mereka tidak menyebutkan nama kapal tanker yang disita, bendera negara mana yang dikibarkan kapal itu, atau lokasi pasti penyitaan tersebut.

    Namun, kelompok manajemen risiko maritim Inggris, Vanguard, melaporkan bahwa kapal tanker Skipper diyakini telah disita di lepas pantai Venezuela pada Rabu (10/12) pagi waktu setempat. AS telah menjatuhkan sanksi terhadap kapal itu karena, menurut Washington, terlibat dalam perdagangan minyak Iran ketika kapal itu masih bernama Adisa.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/yld)