Category: Detik.com Internasional

  • Viral KTP China untuk Warga Taiwan, Taktik Menuju Unifikasi?

    Viral KTP China untuk Warga Taiwan, Taktik Menuju Unifikasi?

    Jakarta

    Sebuah video dokumenter memicu kontroversi di Taiwan setelah seorang pengusaha Cina terlihat mendorong warga Taiwan mengajukan kartu identitas (atau Kartu Tanda Penduduk) Cina. Ia tampaknya tidak sadar bahwa pernyataannya akan menjadi pembicaraan publik.

    Lin Jincheng, kepala inkubator startup untuk pemuda Taiwan di Provinsi Fujian, Cina, mengatakan dalam video itu bahwa mereka yang menerima kartu identitas Cina masih bisa mempertahankan kewarganegaraan dan paspor Taiwan. Namun, hal ini melanggar hukum Taiwan.

    Video tersebut menyebutkan bahwa insentifnya adalah kemudahan akses ke pasar Cina bagi warga Taiwan. Lin menjelaskan, warga Taiwan dengan kartu identitas Cina dapat mendaftarkan perusahaan di Cina, memulai bisnis e-commerce atau lokapasar lintas negara, membeli properti, dan mengajukan pinjaman bank.

    Yun Wang, seorang profesor di Universitas Nasional Chengchi Taiwan yang fokus pada hubungan Taiwan-Cina, mengatakan kepada DW bahwa meskipun “Taiwan sangat menolak unifikasi dengan Cina, banyak warga yang tertarik mendapatkan keuntungan dari pasar Cina.”

    “Partai Komunis sangat memahami situasi ini dan memanfaatkannya dengan baik,” tambah Wang.

    Bagaimana respons otoritas Taiwan?

    Dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, otoritas Taiwan melaporkan bahwa ada kurang dari 10 orang yang dicurigai memiliki kartu identitas Cina. Jika terbukti, registrasi rumah tangga atau “household registration” mereka di Taiwan akan dicabut.

    Pemerintah Cina sendiri belum memberikan tanggapan langsung atas tuduhan ini.

    Sebagai contoh, Lin menyebut di Xiamen, sebuah kota pelabuhan di tenggara Cina, lebih dari 4.000 warga Taiwan telah mengajukan kartu identitas itu, dengan waktu tunggu hingga tiga bulan. Namun, klaim ini belum bisa diverifikasi secara independen.

    Mengapa hal ini jadi masalah bagi Taiwan?

    Video viral ini dianggap sebagai bagian kecil dari strategi “front persatuan” Cina, yang bertujuan memengaruhi kaum muda Taiwan secara politik dan mendorong mereka untuk lebih terintegrasi dengan Cina.

    Ada juga kasus lain di mana beberapa YouTuber dan influencer Taiwan diketahui menerima pengarahan dari Departemen Kerja Front Persatuan Cina untuk menyebarkan propaganda pemerintah.

    Selain itu, laporan dari Biro Keamanan Nasional Taiwan baru-baru ini menunjukkan bahwa Cina menargetkan kelompok-kelompok seperti organisasi kuil, gangster, dan veteran pensiunan di Taiwan untuk membangun jaringan mata-mata.

    Dari berbagai strategi Cina, menawarkan kartu identitas ini termasuk taktik yang cukup baru, kata Wang.

    “Dulu, ketika orang Taiwan ke Cina, mereka diperlakukan seperti orang asing. Sekarang, mereka bisa dianggap warga negara,” jelasnya.

    Namun, Wang juga mengatakan bahwa Cina mungkin khawatir Taiwan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirim mata-mata ke Cina guna mengumpulkan intelijen.

    “Meskipun mereka memberikan perlakuan sebagai warga negara [untuk Taiwan], saya yakin mereka tetap waspada terhadap warga Taiwan,” tambahnya.

    Apakah Cina ‘membeli’ kolaborator?

    Chih-wei Yu, seorang profesor di Universitas Kepolisian Nasional Taiwan, mengatakan bahwa Cina sedang mencoba “membeli mitra atau kolaborator lokal” di Taiwan.

    “Mereka tidak selalu meminta orang-orang ini melakukan sesuatu setiap saat, tetapi berharap ketika dibutuhkan, mereka akan mengikuti perintah Cina,” ujarnya.

    Otoritas Taiwan baru-baru ini mengimbau warganya untuk tidak terjebak dalam perangkap ini. Cina disebut-sebut secara perlahan menarik warga Taiwan dengan tujuan “membingungkan rasa identitas dan kedaulatan nasional mereka,” sesuai pernyataan resmi yang diterjemahkan dari bahasa Mandarin.

    Sementara itu, Cina tetap diam mengenai isu ini. Namun, sebagian besar perdebatan di media sosial Cina menyebut berita ini sebagai tanda bahwa Cina semakin mendekati “unifikasi” dengan Taiwan, sebuah pulau yang memerintah sendiri tetapi diklaim sebagai bagian dari wilayah Cina.

    Meski begitu, Wang yakin bahwa pemberian kartu identitas Cina kepada warga Taiwan tidak akan banyak membantu tujuan “unifikasi” atau melemahkan identitas nasional Taiwan.

    Menurutnya, tujuan utama Cina adalah menciptakan “gesekan dan perpecahan dalam masyarakat Taiwan melalui tindakan sejumlah kecil orang” yang memiliki kartu identitas Cina.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Warga Rayakan Gencatan Senjata di Gaza, Tapi Tantangan Besar Menanti

    Warga Rayakan Gencatan Senjata di Gaza, Tapi Tantangan Besar Menanti

    Jakarta

    Warga Palestina di Gaza merayakan kabar tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas dengan sorak-sorai dan pelukan.

    Randa Sameeh, seorang pengungsi Gaza, menyatakan kegembiraannya. “Kami kehilangan begitu banyak, ini seperti mimpi buruk yang akan segera berakhir,” ujarnya.

    Kabar kesepakatan itu diharapkan akan mengakhiri perang selama lebih dari 15 bulan yang telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina dan 1.200 warga Israel. Meski Israel memperingatkan masih ada beberapa poin yang belum terselesaikan, gencatan senjata dijadwalkan dimulai pada hari Minggu (19/01) pukul 12:15 waktu setempat.

    Kesepakatan gencatan senjata ini dimediasi oleh Amerika Serikat (AS), Qatar, dan Mesir, dengan negosiasi panjang dan alot yang berlangsung di Doha. Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengonfirmasi bahwa kesepakatan itu mencakup gencatan senjata dan pembebasan 33 sandera. Ia juga menyerukan ketenangan menjelang pemberlakuan gencatan senjata tersebut.

    Presiden Israel, Isaac Herzog, mendukung kesepakatan ini sebagai langkah moral dan kemanusiaan yang penting untuk membawa kembali para sandera. Sementara itu, Hamas menyebut kesepakatan ini sebagai hasil dari “keteguhan rakyat Palestina dan perlawanan di Gaza.”

    Peran AS dan ucapan terima kasih Netanyahu

    Presiden Joe Biden mengumumkan, “gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera telah dicapai,” yang merupakan hasil dari “diplomasi gigih dan menyakitkan” Amerika Serikat. Biden juga menekankan, upaya diplomatik AS sejak Mei tahun lalu, telah memainkan peran penting dalam membentuk kerangka kesepakatan ini.

    “Diplomasi saya tidak pernah berhenti untuk menyelesaikan hal ini,” kata Biden seraya menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai “salah satu negosiasi tersulit” dalam kariernya.

    Netanyahu memuji Trump atas komitmennya bahwa “AS akan bekerja sama dengan Israel agar Gaza tidak pernah menjadi tempat perlindungan terorisme lagi.” Netanyahu juga menyampaikan terima kasih kepada Biden atas bantuannya dalam memajukan kesepakatan pembebasan sandera.

    Pakar soroti tantangan besar dalam proses gencatan senjata

    “Bagian paling menantang dari kesepakatan gencatan senjata Gaza adalah pelaksanaan tahap kedua,” kata analis kontra-terorisme Hans-Jakob Schindler. Tantangan ini mencakup pembebasan sisa sandera, penarikan tentara Israel dari sebagian besar Gaza, dan menentukan pihak yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. “Jika tidak ada pihak yang mengambil alih, kemungkinan besar Hamas akan kembali berkuasa. Selain itu, pembangunan kembali Gaza dan menciptakan gencatan senjata berkelanjutan menjadi tantangan besar,” ujar Schindler.

    Di sisi lain, Menteri Keuangan Israel yang berasal dari kubu sayap kanan, Bezalel Smotrich, menentang kesepakatan ini, dan menyebutnya “berbahaya” bagi keamanan Israel. Ia menilai kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata dapat merugikan negara. Kesepakatan ini masih harus mendapatkan persetujuan kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan pemungutan suara diperkirakan berlangsung pada Kamis (16/01).

    Militer Israel telah menamai misinya untuk memulangkan sandera sebagai “Wings of Freedom,” namun Netanyahu belum memberikan pengumuman resmi hingga detail akhir disepakati.

    Bagaimana respons global?

    Pemimpin Mesir Abdel Fattah el-Sissi menegaskan pentingnya percepatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, menyebut gencatan senjata sebagai hasil dari “upaya berat selama lebih dari setahun oleh Mesir, Qatar, dan AS.” Ia juga menyatakan, koordinasi pembukaan kembali perbatasan Rafah untuk penyaluran bantuan sedang berlangsung.

    ICRC menyatakan siap membantu pelaksanaan kesepakatan. Presiden ICRC, Mirjana Spoljaric, mengatakan: “Kami siap memfasilitasi operasi pembebasan sebagaimana disepakati para pihak yang berunding, agar sandera dan tahanan bisa kembali ke rumah.” Ia juga menegaskan perlunya komitmen politik untuk “mengutamakan kemanusiaan dan menghormati aturan perang.”

    Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan: “Gencatan senjata ini harus menghilangkan hambatan besar keamanan dan politik untuk memungkinkan peningkatan bantuan kemanusiaan yang sangat mendesak.” UNICEF menambahkan bahwa kesepakatan ini “sangat terlambat,” mengingat dampak perang yang telah menewaskan lebih dari 14.500 anak di Gaza.

    Para pemimpin Eropa menyambut baik kesepakatan ini. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebutnya sebagai “harapan bagi seluruh kawasan.” Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta kesepakatan dilaksanakan “secara konsekuen,” sementara PM Inggris Keir Starmer menyatakan: “Setelah bulan-bulan pertumpahan darah yang menghancurkan, ini adalah berita yang sudah lama dinantikan oleh rakyat Israel dan Palestina.”

    rs/gtp/as (AFP, Reuters, AP, dpa)

    (ita/ita)

  • Iran Puji Gencatan Senjata di Gaza: Kekalahan Bagi Israel!

    Iran Puji Gencatan Senjata di Gaza: Kekalahan Bagi Israel!

    Jakarta

    Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada hari Kamis (16/1) memuji “perlawanan” rakyat Palestina setelah kesepakatan gencatan senjata di Gaza antara Israel dan kelompok Hamas diumumkan.

    “Hari ini, dunia menyadari bahwa kesabaran rakyat Gaza dan kegigihan perlawanan Palestina memaksa rezim Zionis mundur,” demikian sebuah postingan di akun Khamenei di media sosial X, seraya menambahkan bahwa Israel “dikalahkan”.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (16/1/2025), Garda Revolusi Iran juga menyambut kesepakatan gencatan senjata di Gaza tersebut. Garda menyebut kesepakatan tersebut sebagai “kemenangan” bagi Palestina dan “kekalahan” bagi Israel.

    “Akhir perang dan pemberlakuan gencatan senjata… adalah kemenangan yang jelas dan kemenangan besar bagi Palestina dan kekalahan yang lebih besar bagi rezim Zionis yang mengerikan,” kata Korps Garda Revolusi Islam dalam sebuah pernyataan.

    Juru bicara parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf juga menyambut baik kesepakatan yang “membuat rezim Zionis gagal dalam mencapai tujuan strategisnya.”

    Ia menyerukan “tindakan untuk menghukum rezim kriminal dan menyembuhkan luka bangsa Palestina.”

    Sebelumnya Pada hari Rabu (15/1), Qatar dan Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas.

  • Iran Puji Gencatan Senjata di Gaza: Kekalahan Bagi Israel!

    Kabinet Israel Akan Setujui Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta

    Kabinet Israel dijadwalkan akan bertemu pada Kamis (16/1) untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas dan pembebasan sandera di Gaza. Ini dilakukan sehari setelah mediator mengumumkan kesepakatan gencatan senjata yang diharapkan akan mengarah pada akhir permanen perang Gaza.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (16/1/2025), gencatan senjata akan mulai berlaku pada hari Minggu (19/1) dan melibatkan pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina. Setelah itu persyaratan kesepakatan perdamaian yang lebih luas akan diselesaikan, kata pemerintah Qatar selaku mediator gencatan senjata.

    Ini akan mengakhiri negosiasi yang sia-sia selama berbulan-bulan untuk mengakhiri perang paling mematikan dalam sejarah Gaza tersebut. Gencatan senjata ini diharapkan akan menghentikan permusuhan Hamas dan Israel, hanya beberapa hari sebelum pelantikan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara dengan Presiden AS Joe Biden dan Trump pada hari Rabu (15/1). Kantor Netanyahu mengatakan bahwa dalam pembicaraan tersebut, Netanyahu berterima kasih atas bantuan mereka untuk mengamankan kesepakatan gencatan senjata itu.

    Presiden Israel Isaac Herzog, yang memegang peran seremonial, mengatakan kesepakatan itu adalah “langkah yang tepat” untuk membawa kembali para sandera yang ditawan selama serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Para demonstran di Tel Aviv, Israel yang menyerukan pembebasan para sandera bersukacita saat berita tentang kesepakatan itu menyebar. Ribuan orang di seluruh Gaza juga merayakan kesepakatan tersebut.

    Kelompok Hamas mengatakan gencatan senjata tersebut adalah “hasil dari keteguhan legendaris rakyat Palestina yang hebat dan perlawanan gagah berani kami di Jalur Gaza”.

    (ita/ita)

  • Gempar Bintang Bollywood Saif Ali Khan Ditikam Berulang Kali di Rumahnya

    Gempar Bintang Bollywood Saif Ali Khan Ditikam Berulang Kali di Rumahnya

    Jakarta

    Bintang Bollywood India, Saif Ali Khan menjalani operasi pada hari Kamis (16/1), setelah ia berulang kali ditikam dalam sebuah perampokan di rumahnya di kota Mumbai.

    Khan, 54, yang telah muncul dalam lebih dari 70 film dan serial televisi, menikah dengan bintang top Kareena Kapoor.

    “Ada percobaan perampokan di kediaman Tuan Saif Ali Khan,” kata tim humas Khan, seraya mendesak “para penggemar untuk bersabar”.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (16/1/2025), Kapoor mengatakan kepada media lokal bahwa “Saif mengalami cedera di lengannya dan kini dirawat di rumah sakit”.

    “Anggota keluarga lainnya baik-baik saja,” tambahnya.

    Khan adalah putra dari mantan kapten kriket India Mansur Ali Khan Pataudi, dan aktris Bollywood Sharmila Tagore.

    Kredit aktingnya termasuk film hit tahun 2001 Dil Chahta Hai, dan serial kriminal Netflix populer, Sacred Games.

    Kantor berita Press Trust of India menyiarkan gambar polisi yang melakukan pemeriksaan forensik di kediaman Khan di Mumbai.

    (ita/ita)

  • Iran Puji Gencatan Senjata di Gaza: Kekalahan Bagi Israel!

    Usai Gencatan Senjata, 7 Orang Tewas dalam Serangan Israel di Gaza

    Jakarta

    Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan bahwa sedikitnya tujuh orang tewas dalam serangan Israel terbaru di wilayah Palestina tersebut. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam sebelum kabinet Israel bersiap untuk memberikan suara pada kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    “Kru kami mengeluarkan 5 orang yang tewas dan lebih dari 10 orang yang terluka dari bawah reruntuhan rumah… yang dibom oleh tentara Israel di daerah Al-Rimal di sebelah barat Kota Gaza,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Kamis (16/1/2025).

    Ditambahkannya, mereka telah menemukan jenazah dua orang lainnya yang tewas dalam sebuah serangan di “persimpangan Al-Sha’biya di pusat Kota Gaza”.

    Serangan itu terjadi sehari setelah Qatar dan Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas. Kesepakatan gencatan senjata ini diharapkan akan membuka jalan bagi berakhirnya perang di Gaza secara permanen.

    Gencatan senjata tersebut akan dimulai pada hari Minggu (19/1) mendatang, bersamaan dengan pertukaran sandera dan tahanan. Pada tahap awal gencatan senjata, seperti disepakati Israel dan Hamas, baru 33 orang sandera yang akan dibebaskan.

  • Apa Kebijakan Pertama Presiden Donald Trump?

    Apa Kebijakan Pertama Presiden Donald Trump?

    Jakarta

    Bagi Donald Trump, 100 hari pertama masa jabatannya sebagai presiden Amerika Serikat menawarkan peluang untuk menggariskan haluan domestik dan internasional. Dia diyakini terutama ingin memuaskan pemilih konservatif di dalam negeri, sembari memproyeksikan kekuatan AS di luar negeri.

    Kuasa lewat perintah eksekutif

    Instrumen yang menawarkan aksi cepat adalah perintah eksekutif yang berlaku tanpa perlu persetujuan Kongres. Di Amerika Serikat, perintah eksekutif atau peraturan presiden lazim dikeluarkan dalam isu keamanan nasional, kebijakan luar negeri atau sekedar regulasi.

    Setumpuk dokumen perpres diyakini sudah akan siap untuk ditandatangani sesaat setelah pelantikan Trump pada 20 Januari,

    Dalam wawancara TV di “Meet the Press” pada 8 Desember lalu, Trump membenarkan bahwa dirinya akan menandatangani “banyak” perintah eksekutif pada hari pertama. Perpres tersebut menyangkut bidang ekonomi, energi, dan keimigrasian di perbatasan dengan Meksiko.

    Perintah eksekutif bukan konstitusi, melainkan berupa instruksi kepada jajaran pemerintah, kata Dan Mallinson, seorang profesor kebijakan publik dan administrasi di Penn State Harrisburg di Pennsylvania.

    Namun begitu, kekuasaan Trump tetap “bersifat luas, termasuk janjinya untuk menutup perbatasan,” katanya kepada DW, “namun perintah lainnya hanya mengawali proses pembuatan peraturan federal yang lambat, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.”

    Deportasi massal

    Sejak awal, Trump telah terpaku pada perbatasan Meksiko dan arus migran dari selatan. Pada masa jabatan pertamanya, dia bersikeras membangun tembok perbatasan menuju Meksiko, dan memenjara migran di dalam kamp-kamp penampungan sarat pelanggaran HAM.

    Bagi mereka yang sudah berada di Amerika Serikat secara ilegal, Trump merencanakan deportasi massal terbesar dalam sejarah, dengan fokus utama pada kaum kriminal, sebelum beralih ke imigran gelap lainnya.

    Meskipun ada perintah eksekutif untuk mempercepat deportasi, pelaksanaannya memerlukan waktu dan kerja sama dari lembaga lokal dan negara bagian. Belum lagi potensi gelombang gugatan hukum di setiap jenjang.

    Selain memerangi migrasi ilegal, Trump kemungkinan akan memperlambat migrasi legal, termasuk misalnya dengan mempersulit dan mempermahal biaya untuk mendapatkan izin kerja, izin tinggal tetap, dan visa. Hal ini dapat berdampak pada pekerja terampil dan calon mahasiswa asing.

    Trump juga menegaskan di acara “Meet the Press” bahwa mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran adalah prioritas Hari ke-1, jika memungkinkan, melalui tindakan eksekutif. “Kami akan mengakhirinya karena ini konyol,” katanya.

    Gagasannya itu mensyaratkan perubahan mendasar pada konstitusi. Karena prinsip, bahwa siapa pun yang lahir di tanah AS adalah warga negara Amerika, tertanam dalam Amandemen ke14 UUD.

    Kenaikan tarif pada barang impor

    Perdagangan adalah area lain yang mendapat banyak perhatian dari Trump. Baru-baru ini, dia menyarankan kenaikan tarif menyeluruh sebesar 10% untuk semua jenis barang impor. Adapun Meksiko, Kanada, dan China, mitra dagang terbesar AS, akan dikenakan bea masuk yang lebih tinggi.

    “Belum jelas sejauh apa kenaikannya atau apakah hanya gertakan untuk mendorong negara lain menegosiasikan ulang perjanjian perdagangan,” kata Mallinson. Namun, berdasarkan rekam jejaknya, dia meyakini Trump akan memberlakukan setidaknya beberapa tarif baru.

    Meski presiden berwenang menaikkan tarif pada kategori impor tertentu, upaya untuk menaikkan pajak secara umum akan lebih rumit. Kebijakan itu berpotensi menimbulkan kekacauan politik, dan menjaring gelombang gugatan di pengadilan.

    Selain itu, tarif dapat menambah masalah di dalam negeri. “Kemarahan atas inflasi membantu Trump memenangkan kursi kepresidenan, tetapi dia dapat kehilangan dukungan publik dengan cepat jika kebijakan ekonominya menaikkan harga atau menghambat perekonomian,” kata Mallinson.

    Tinggalkan Perjanjian Iklim Paris, untuk kedua kali

    Dekarbonisasi dan transformasi hijau belakangan menjadi medan ideologi di AS, terutama selama masa kampanye pilpres.

    Selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, Trump menarik AS dari Perjanjian Paris, yang dibuat demi mengurangi emisi karbon guna melawan perubahan iklim. Joe Biden membatalkan keputusan itu dan bergabung kembali pada hari pertamanya menjabat.

    Di masa jabatan keduanya, Trump berjanji untuk menambah penambangan minyak mentah, termasuk dengan cara fracking atau teknik stimulasi hidrolik yang berongkos lingkungan tinggi. Tidak heran, jika pemerintahannya akan menarik diri dari Perjanjian Iklim demi membuka jalan bagi penambangan baru.

    Trump tidak menganggap serius produksi energi terbarukan atau kendaraan listrik. Sikap skeptis ini dapat menyebabkan dikeluarkannya perintah eksekutif lain yang mencabut perlindungan lingkungan dan memperlambat laju proyek energi terbarukan.

    Trump harus bertindak cepat dalam menetapkan perubahan, selama masih menguasai mayoritas di kedua kamar legislatif. Pasalnya, pemilihan sela dalam dua tahun dapat mengakhiri mayoritas Partai Republik di Senat atau Kongres.

    “Presiden menjabat dengan mandat dan modal politik yang cepat berkurang,” pungkas Mallinson. “Dia tidak dapat mencalonkan diri lagi pada tahun 2028, jadi apa pun yang ingin dicapainya harus terjadi dalam satu periode.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Kemungkinan Gempa Dahsyat di Jepang Naik Jadi 82 Persen!

    Kemungkinan Gempa Dahsyat di Jepang Naik Jadi 82 Persen!

    Jakarta

    Panel pemerintah Jepang mengatakan pada hari Kamis (16/1) bahwa mereka telah sedikit menaikkan perkiraan kemungkinan “gempa dahsyat” menjadi 82 persen dalam 30 tahun ke depan.

    Menurut para ahli, gempa seperti itu berpotensi memiliki kekuatan dahsyat Magnitudo (M) 8-9, memicu tsunami besar, menewaskan beberapa ratus ribu orang, dan menyebabkan kerugian miliaran dolar.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (16/1/2025), Komite Penelitian Gempa Bumi mengatakan bahwa mereka telah meningkatkan perkiraan kemungkinannya menjadi antara 75 dan 82 persen, dari sebelumnya antara 74 dan 81 persen.

    Hal ini menyangkut apa yang dikenal sebagai gempa megathrust subduksi di sepanjang Palung Nankai, jurang bawah laut sepanjang 800 kilometer (500 mil) yang membentang sejajar dengan pantai Pasifik Jepang.

    Palung ini adalah tempat lempeng tektonik samudra Laut Filipina “menunjam” — atau perlahan bergeser — di bawah lempeng benua yang menjadi tempat Jepang berada.

    Lempeng-lempeng tersebut menjadi macet saat bergerak, menyimpan sejumlah besar energi yang dilepaskan saat terlepas, yang berpotensi menyebabkan gempa bumi besar.

    Selama 1.400 tahun terakhir, gempa besar di Palung Nankai terjadi setiap 100 hingga 200 tahun, menurut Markas Besar Promosi Penelitian Gempa Bumi milik pemerintah Jepang.

    “Sudah 79 tahun sejak gempa terakhir, dan kemungkinan terjadinya gempa lagi meningkat setiap tahun dengan kecepatan sekitar satu persen,” kata seorang pejabat sekretariat Komite Penelitian Gempa Bumi kepada AFP.

  • Gencatan Senjata di Gaza, Arab Saudi Serukan Setop Agresi Israel!

    Gencatan Senjata di Gaza, Arab Saudi Serukan Setop Agresi Israel!

    Jakarta

    Pemerintah Arab Saudi memuji tercapainya kesepakatan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas. Saudi pun menyerukan diakhirinya “agresi Israel” di Gaza setelah 15 bulan konflik.

    “Kerajaan menekankan perlunya mematuhi kesepakatan dan menghentikan agresi Israel di Gaza,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Kamis (16/1/2025) .

    Pemerintah Saudi juga menyerukan “penarikan penuh pasukan pendudukan Israel dari Jalur (Gaza) dan semua wilayah Palestina dan Arab lainnya, serta pengembalian para pengungsi ke wilayah mereka.”

    Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan puncak gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada bulan November lalu, yang menuduh Israel melakukan “genosida” di Gaza.

    Sebelumnya pada hari Rabu (15/1) waktu setempat, Qatar selaku mediator, mengumumkan gencatan senjata yang dimulai pada hari Minggu (19/1) mendatang bersamaan dengan pertukaran sandera dan tahanan. Pada tahap awal gencatan senjata, seperti disepakati Israel dan Hamas, baru 33 orang sandera yang akan dibebaskan.

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengonfirmasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Biden menyebutkan gencatan senjata itu berlaku secara penuh dan menyeluruh, mulai penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan pembebasan semua sandera yang ditahan oleh Hamas.

  • Warga Gaza-Israel Rayakan Kesepakatan Gencatan Senjata

    Warga Gaza-Israel Rayakan Kesepakatan Gencatan Senjata

    Jakarta

    Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Warga Gaza dan Israel menyambut baik peristiwa ini dengan merayakannya di jalan-jalan.

    Di Gaza, sebagian warga turun ke jalan-jalan di Deir al-Balah.

    Pemandangan serupa juga terlihat di sudut Ibu Kota Israel, Tel Aviv.

    Di Gaza, seorang pria mengaku “syok lantaran senang”.

    Adapun seorang perempuan di Tel Aviv, Israel, berharap setiap warga Israel yang sandera Hamas dapat kembali ke rumahnya.

    Pada tahap awal gencatan senjata, seperti disepakati Israel dan Hamas, baru 33 orang sandera yang akan dibebaskan.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengonfirmasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan kesepakatan gencatan senjata, yang disebutnya meringankan “penderitaan luar biasa yang disebabkan oleh konflik”, adalah prioritas pertama.

    Guterres mengatakan PBB siap untuk meningkatkan pengiriman bantuan kepada Palestina.

    Walaupun kesepakatan itu sudah dicapai, dan mulai berlaku Minggu, 19 Januari, badan Pertahanan Sipil yang dikelola Hamas melaporkan bahwa serangan udara Israel menewaskan lebih dari 20 orang pada Rabu (15/01).

    Presiden AS Joe Biden mengumumkan kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas itu di Gedung Putih. (BBC)

    Tedros Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyambut positif kesepakatan gencatan senjata.

    Melalui media sosial X (dulu Twitter), dia mengatakan organisasinya siap untuk “meningkatkan dukungannya”.

    “Terlalu banyak nyawa yang hilang dan terlalu banyak keluarga yang menderita. Kami berharap semua pihak akan menghormati kesepakatan itu dan bekerja menuju perdamaian abadi,” kata Ghebreyesus.

    “Perdamaian adalah obat terbaik!” Tegasnya.

    Hamas menyerang Israel selatan pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang dan membawa 251 orang kembali ke Gaza sebagai sandera.

    Serangan tersebut memicu serangan besar-besaran Israel di Gaza, yang menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina, menurut badan kesehatan yang dikelola Hamas Kementerian.

    Menurut penelitian BBC Verify, 94 sandera masih ditahan oleh Hamas, dan 34 orang di antaranya diduga tewas.

    Bagaimana perjalanan negosiasi gencatan senjata Israel-Hamas?

    Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketika berjumpa di Yerusalem. (Getty Images)

    Pada Agustus 2024 lalu, Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, mengungkap kemungkinan akan ada gencatan senjata dalam perang antara Israel dan Hamas di Gaza dalam beberapa hari ke depan, setelah Israel menerima proposal perdamaiannya pada Senin (19/08) silam.

    Usulan kesepakatan gencatan senjata itu akan mencakup diakhirinya pertikaian di Gaza dan pembebasan sandera yang ditangkap Hamas dan sekutunya dalam serangan mereka ke Israel pada Oktober 2023.

    AS telah berupaya untuk “menjembatani proposal” perdamaian antara Israel dan Hamas, untuk mengatasi hambatan yang menghalangi keduanya menyetujui kesepakatan.

    Apa saja poin-poin penting dalam rencana perdamaian dan bagaimana respons Israel dan Hamas?

    Apa poin utama dari rencana perdamaian AS?

    Blinken saat ini berada di Israel untuk mempromosikan perjanjian perdamaian berdasarkan rencana yang ditetapkan oleh Presiden AS Joe Biden pada Mei tahun ini.

    Kesepakatan perdamaian itu akan berlangsung dalam tiga fase.

    Yang pertama mencakup “gencatan senjata penuh dan menyeluruh” yang berlangsung selama enam pekan, penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah berpenduduk di Gaza, dan pertukaran beberapa sandera termasuk perempuan, orang tua, serta warga yang sakit dan terluka.

    Mereka akan ditukar dengan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

    Getty ImagesPada November 2023, 105 sandera dikembalikan ke Israel dan lebih dari 100 masih berada di Gaza.

    Israel mengatakan lebih dari 100 sandera masih ditahan dan meyakini 71 orang masih hidup. Empat sandera lainnya sudah berada di Gaza sebelum tanggal 7 Oktober, dua di antaranya diyakini tewas.

    Sebuah kesepakatan yang disepakati pada November 2023 menunjukkan bahwa Hamas membebaskan 105 sandera selama gencatan senjata yang berlangsung selama sepekan dengan imbalan sekitar 240 tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.

    Kesepakatan damai itu akan mencakup rencana untuk membangun kembali Gaza.

    Getty Images

    Tahap ketiga dari perjanjian damai ini akan menjadi awal dari rencana rekonstruksi besar-besaran yang disusun untuk Gaza, dan pengembalian jenazah sandera.

    Sebuah pernyataan dari pemerintah Israel pada 19 Agustus mengatakan: “Perdana Menteri menegaskan kembali komitmen Israel terhadap proposal Amerika saat ini mengenai pembebasan sandera kami, yang mempertimbangkan kebutuhan keamanan Israel.”

    Baca juga:Apa saja poin-poin penting dalam rencana perdamaian?

    Diperkirakan masih ada perbedaan besar antara Israel dan Hamas.

    Salah satu masalahnya adalah berlanjutnya kehadiran militer Israel di Gaza.

    Israel mengatakan mereka ingin pasukan tetap tinggal untuk menghentikan gerak Hamas dan menghentikan penyelundupan lebih banyak senjata.

    Namun, Hamas menentang pasukan Israel yang tetap berada di Gaza setelah gencatan senjata.

    Hamas juga mempunyai perbedaan dengan Israel mengenai jumlah dan identitas tahanan Palestina yang akan dikembalikan ke Gaza dengan imbalan sandera Israel.

    Getty ImagesHamas tidak ingin pasukan Israel menduduki Gaza setelah gencatan senjata.

    Seberapa besar peluang tercapainya kesepakatan damai?

    Blinken mengatakan gencatan senjata harus segera dicapai.

    “Ini adalah momen yang menentukan, mungkin yang terbaik, mungkin kesempatan terakhir untuk memulangkan para sandera, untuk melakukan gencatan senjata dan menempatkan semua orang pada jalur yang lebih baik menuju perdamaian dan keamanan abadi,” kata Blinken pada 19 Agustus, saat berada di Israel.

    Setelah mendapat persetujuan luas dari pemerintah Israel, Blinken berkunjung ke Kairo untuk berbicara dengan Mesir dan Qatar mediator dalam negosiasi damai Hamas dan Israel.

    Kedua negara memiliki saluran komunikasi dengan Hamas.

    Getty ImagesBanyak orang di Israel mendesak tercapainya kesepakatan perdamaian dan pengembalian semua sandera yang tersisa.

    Namun Hamas menyatakan tidak akan mengirimkan perwakilannya ke sana.

    Seorang anggota biro politik organisasi yang berbasis di Qatar, Basem Naim, mengatakan: “Kami menyetujui kesepakatan [melalui mediator] pada tanggal 2 Juli… dan oleh karena itu kami tidak memerlukan putaran perundingan baru atau membahas tuntutan baru Benyamin Netanyahu.”

    Dia mengatakan bahwa Hamas “masih tertarik” pada perjanjian perdamaian, namun menegaskan: “Kami telah menunjukkan fleksibilitas maksimum dan sikap positif, dan pihak lain telah memahami ini sebagai kelemahan dan menghadapinya dengan kekuatan yang lebih besar.”

    Pemerintah Israel menjawab bahwa Hamas “sangat keras kepala” dan mengatakan “tekanan perlu diarahkan” pada kelompok tersebut.

    Getty ImagesSeorang tentara Israel berdiri di samping pintu masuk terowongan yang digunakan oleh Hamas di Gaza.

    Militer Israel melancarkan serangan di Gaza untuk menghancurkan Hamas sebagai tanggapan atas serangan kelompok milisi Palestina tersebut terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan 251 orang disandera.

    Sejak itu, lebih dari 40.130 warga Palestina tewas di Gaza, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.

    Pertempuran terus berlanjut, dengan Israel mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir mereka mengatakan telah menghancurkan beberapa kompleks Hamas dan jaringan terowongan tempat ditemukannya roket dan rudal , dan telah “membasmi puluhan teroris”.

    Media Palestina melaporkan bahwa pada Senin (19/08) enam orang tewas dalam serangan udara Israel di Khan Younis, di selatan Gaza, dan empat lainnya tewas dalam serangan terhadap sebuah mobil di Kota Gaza, di utara.

    Meskipun Blinken mengatakan menurutnya kesepakatan perdamaian dapat segera dicapai, baik sumber Israel maupun Hamas yang berbicara kepada BBC tidak memberikan harapan yang sama.

    Berita ini akan terus diperbarui.

    (ita/ita)