Category: Detik.com Internasional

  • 4 Orang Dihukum Mati di Pakistan karena Penistaan Agama

    4 Orang Dihukum Mati di Pakistan karena Penistaan Agama

    Jakarta

    Pengadilan Pakistan menjatuhkan hukuman mati kepada empat orang karena mengunggah konten penistaan agama secara online atau daring.

    “Mereka dijatuhi hukuman mati… pada hari Jumat karena menyebarkan konten penistaan agama secara daring terhadap Nabi Muhammad dan Al-Qur’an,” kata Rao Abdur Raheem, seorang pengacara dari Komisi Hukum Penistaan Agama Pakistan, sebuah kelompok swasta yang membawa kasus tersebut ke pengadilan, kepada AFP.

    “Kasus kami didukung oleh bukti forensik dari perangkat yang digunakan dalam tindakan keji ini,” tambahnya, dilansir kantor berita AFP, Senin (27/1/2025).

    Keempat pria itu dijatuhi hukuman di kota Rawalpindi, yang bertetangga dengan ibu kota Pakistan, Islamabad.

    Penistaan agama merupakan tuduhan yang menghasut di Pakistan yang mayoritas penduduknya Muslim, di mana tuduhan yang tidak berdasar sekalipun dapat memicu kemarahan publik dan berujung pada hukuman gantung.

    Pakistan telah menyaksikan peningkatan tajam dalam penuntutan kasus “penistaan agama secara online atau daring”.

    Seorang anggota kelompok pendukung yang dibentuk oleh keluarga korban, mengonfirmasi hukuman tersebut kepada AFP dan mengatakan kelompok tersebut akan menentang putusan tersebut.

    “Kami mendesak pemerintah untuk membentuk komisi guna menyelidiki peningkatan kasus ini sebelum anak-anak muda ini menghabiskan tahun-tahun terbaik dalam hidup mereka di balik jeruji besi.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pengungsi Palestina Mulai Kembali ke Gaza, Hamas: Ini Kemenangan!

    Pengungsi Palestina Mulai Kembali ke Gaza, Hamas: Ini Kemenangan!

    Jakarta

    Massa pengungsi Palestina mulai kembali ke utara Jalur Gaza yang dilanda perang pada hari Senin (27/1), setelah Israel dan kelompok Hamas mengatakan mereka telah mencapai kesepakatan untuk membebaskan enam sandera lainnya.

    Terobosan ini mempertahankan gencatan senjata dan membuka jalan bagi lebih banyak pertukaran sandera-tahanan berdasarkan kesepakatan, yang bertujuan untuk mengakhiri konflik selama lebih dari 15 bulan.

    Israel sebelumnya telah mencegah warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka di Gaza utara, seiring Israel menuduh Hamas melanggar ketentuan gencatan senjata. Namun, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pada Minggu malam, bahwa mereka akan diizinkan untuk melintas setelah kesepakatan baru tercapai.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (27/1/2025), massa mulai berjalan kaki ke utara di sepanjang jalan pesisir pada Senin pagi waktu setempat, membawa barang-barang apa pun yang mereka bisa.

    “Rasanya luar biasa ketika Anda kembali ke rumah, kembali ke keluarga, kerabat, dan orang-orang terkasih, dan memeriksa rumah Anda — jika itu masih sebuah rumah,” kata warga Gaza yang mengungsi Ibrahim Abu Hassera kepada AFP.

    Hamas menyebut kepulangan itu sebagai “kemenangan” bagi warga Palestina yang “menandakan kegagalan dan kekalahan rencana pendudukan dan pemindahan”.

    Sementara itu, sekutunya, Jihad Islam, menyebutnya sebagai “respons bagi semua orang yang bermimpi menggusur rakyat kami”.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • CIA Bilang COVID Lebih Mungkin Berasal dari Lab, Ini Kata China

    CIA Bilang COVID Lebih Mungkin Berasal dari Lab, Ini Kata China

    Jakarta

    Pemerintah China pada hari Senin (27/1) menepis klaim bahwa pandemi COVID-19 berasal dari laboratorium. Hal ini disampaikan setelah badan intelijen Amerika Serikat, CIA mengatakan bahwa mereka yakin virus tersebut memiliki “asal usul terkait penelitian” dan bukan ditularkan oleh hewan.

    “Kesimpulan bahwa kebocoran laboratorium sangat tidak mungkin, dicapai oleh tim ahli gabungan China-WHO berdasarkan kunjungan lapangan ke laboratorium terkait di Wuhan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning, dilansir kantor berita AFP, Senin (27/1/2025).

    CIA mengatakan mereka telah mengubah penilaian sebelumnya soal asal-usul COVID-19. Mereka menyimpulkan bahwa kemungkinan besar virus COVID-19 bocor dari laboratorium di Wuhan, China, sebelum menjadi pandemi global.

    Meski begitu, lembaga tersebut memiliki tingkat ‘keyakinan rendah’ terhadap penilaian barunya. “CIA menilai dengan keyakinan rendah bahwa asal mula pandemi COVID-19 yang terkait penelitian lebih mungkin terjadi daripada asal mula alami berdasarkan laporan yang tersedia,” kata juru bicara CIA dalam sebuah pernyataan, dikutip dari NBC News.

    “CIA terus menilai bahwa skenario pandemi COVID-19 yang terkait penelitian dan asal mula alami tetap masuk akal,” imbuh juru bicara badan intelijen AS tersebut.

    Juru bicara CIA itu menambahkan bahwa pihaknya memiliki “keyakinan rendah terhadap penilaian ini” dan akan terus mengevaluasi setiap laporan intelijen baru atau informasi relevan.

    Selama bertahun-tahun, CIA mengatakan tidak jelas apakah pandemi COVID-19 muncul dari paparan manusia terhadap hewan yang terinfeksi atau dari sebuah kejadian di laboratorium penelitian di China.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ngeri 35 Orang Dieksekusi Mati di Suriah dalam 3 Hari

    Ngeri 35 Orang Dieksekusi Mati di Suriah dalam 3 Hari

    Jakarta

    Para petempur yang berafiliasi dengan pemimpin baru Suriah telah melakukan 35 eksekusi mati dalam 72 jam atau tiga hari terakhir, sebagian besar terhadap perwira era mantan Presiden Bashar al-Assad.

    Otoritas yang dibentuk oleh pasukan pemberontak yang menggulingkan Assad bulan lalu, mengatakan mereka telah melakukan beberapa penangkapan di wilayah Homs, Suriah barat atas “pelanggaran” yang tidak disebutkan.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (27/1/2025), kantor berita resmi Suriah, SANA mengatakan otoritas pada hari Jumat menuduh anggota “kelompok kriminal” yang menggunakan operasi keamanan untuk melakukan pelanggaran terhadap penduduk, “menyamar sebagai anggota dinas keamanan”.

    Kelompok pemantau Syrian Observatory for Human Rights mengatakan bahwa “penangkapan ini menyusul pelanggaran berat dan eksekusi mati yang telah merenggut nyawa 35 orang selama 72 jam terakhir”.

    Dikatakan pula bahwa “anggota kelompok minoritas agama” telah mengalami “penghinaan”.

    Sebagian besar dari mereka yang dieksekusi adalah mantan perwira di pemerintahan Assad yang telah menyerahkan diri mereka di pusat-pusat yang didirikan oleh otoritas baru. Demikian menurut Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris yang memiliki jaringan sumber yang luas di dalam Suriah.

    “Puluhan anggota kelompok bersenjata lokal di bawah kendali koalisi Islam Sunni baru yang berkuasa yang berpartisipasi dalam operasi keamanan” di wilayah Homs “telah ditangkap”, kata Observatory.

    Lihat juga Video: Horor Puluhan Mayat Ditemukan dalam Gudang Obat-obatan di Suriah

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pengungsi Palestina Mulai Kembali ke Gaza, Hamas: Ini Kemenangan!

    Presiden Palestina Kecam Keras Rencana Trump Relokasi Warga Gaza!

    Jakarta

    Presiden Palestina Mahmud Abbas mengecam “proyek apa pun” untuk merelokasi warga Gaza ke luar wilayah tersebut. Hal ini disampaikan, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyarankan untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (27/5/2025), tanpa menyebut nama pemimpin AS tersebut, Abbas “menyatakan penolakan dan kecaman keras terhadap proyek apa pun yang bertujuan untuk menggusur warga kami dari Jalur Gaza”. Demikian menurut sebuah pernyataan dari kantornya, seraya menambahkan bahwa warga Palestina “tidak akan meninggalkan tanah dan tempat-tempat suci mereka”.

    Sebelumnya, Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa ia ingin Yordania dan Mesir mengambil warga Palestina dari Gaza, menyarankan “kita bersihkan saja semua itu”.

    Gagasan itu langsung ditolak oleh Yordania. Mesir juga sebelumnya telah menentang segala usulan bahwa warga Gaza dapat dipindahkan ke negara tersebut.

    Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kepresidenan Palestina, Abbas mengatakan: “Kami tidak akan membiarkan terulangnya bencana yang menimpa rakyat kami pada tahun 1948 dan 1967.”

    Bencana tersebut dikenal oleh warga Palestina sebagai Nakba, atau “malapetaka”, ketika ratusan ribu orang mengungsi selama perang yang bertepatan dengan berdirinya Israel.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS Hengkang dari WHO, Apa Imbasnya Bagi Dunia?

    AS Hengkang dari WHO, Apa Imbasnya Bagi Dunia?

    Jakarta

    Beberapa jam setelah memangku jabatan presiden AS, Donald Trump telah mengisyaratkan bahwa ia ingin menarik Amerika Serikat keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Langkah ini menurut banyak ahli dapat menghambat respons dunia terhadap pandemi di masa mendatang, demikian dilaporkan koresponden BBC, Stephanie Hegarty.

    Ini adalah kedua kalinya Presiden Trump mengumumkan penarikan mundur AS dari WHO. Pada 2020, di puncak pandemi Covid, Trump memberi tahu WHO bahwa ia akan menarik AS keluar dari organisasi tersebut. Namun keputusan itu dibatalkan oleh Presiden Joe Biden ketika ia menjabat tahun berikutnya.

    Trump mengkritik penanganan Covid oleh WHO dan “kegagalannya untuk mengadopsi reformasi yang sangat dibutuhkan”. Dia juga secara terbuka mengkritik pengaruh China dalam organisasi tersebut.

    AS adalah penyumbang terbesar WHO dan membayar sekitar seperlima dari anggaran tahunannya sebesar US$6,8 miliar.

    Banyak negara berpendapatan rendah bergantung pada badan tersebut untuk mendukung sistem kesehatan mereka yang rapuh dan mensponsori kampanye vaksinasi yang telah efektif dalam memberantas penyakit. Pemotongan anggaran badan tersebut dapat mempengaruhi program-program ini.

    BBC memantau bagaimana negara-negara di seluruh dunia bereaksi terhadap pengumuman Trump.

    Negara-negara miskin di Afrika bergantung pada WHO

    Dorcas Wangira, Koresponden Kesehatan BBC Afrika

    Sejumlah pakar kesehatan di Afrika memperingatkan keputusan Trump untuk menarik AS keluar dari WHO justru dapat memutarbalikkan kemajuan signifikan yang telah dicapai dalam memerangi penyakit seperti malaria, tuberkulosis, dan HIV di Afrika. Banyak negara-negara miskin di Afrika masih bergantung hampir sepenuhnya pada WHO untuk bantuan teknis dan vaksin.

    Sebagai kontributor keuangan terbesar WHO, keluarnya AS dari lembaga tersebut akan membuat pendanaan untuk program-program penting di seluruh Afrika berkurang drastis, termasuk kesiapsiagaan kesehatan, tanggap darurat, dan vaksinasi anak-anak.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    AS juga memainkan peran penting dalam merespons keadaan darurat kesehatan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (Africa CDC) mencatat 214 keadaan darurat kesehatan di benua itu tahun lalunaik dari 166 pada tahun 2023. Di antara kondisi darurat adalah mpox.

    Tahun lalu, AS bermitra dengan Rwanda dan WHO untuk mengatasi wabah MVD di negara itu.

    Kolera, demam berdarah, dan campak juga telah muncul kembali di seluruh Afrika tahun lalu. Pada bulan Desember, WHO mencatat bahwa wabah kolera menjadi semakin kompleks dan sulit dikendalikan.

    Getty ImagesWHO dan badan internasional lainnya telah menyediakan dana dan sumber daya teknis untuk mendukung program vaksinasi polio di Pakistan.

    Hilang pengaruh atau peluang baru?

    Sylvia Chang, BBC News China

    Penarikan diri AS dari WHO dapat menciptakan kekosongan kepemimpinan, yang memungkinkan China memperluas pengaruhnya dalam tata kelola kesehatan global.

    Memperkuat peran Beijing dalam lembaga-lembaga internasional, termasuk WHO, telah menjadi prioritas utama bagi pemimpin China, Xi Jinping. China telah meningkatkan kontribusi keuangannya kepada WHO dan memposisikan dirinya sebagai suara utama dalam kesehatan global, khususnya selama pandemi Covid-19.

    Ketika kasus pertama Covid-19 muncul di Wuhan pada bulan Desember 2019, otoritas China awalnya membungkam para pelapor dan meremehkan tingkat keparahan wabah tersebut.

    Bahkan pada pertengahan Januari 2020, ketika virus tersebut menyebar secara internasional, pejabat China menyatakan tidak ada bukti yang jelas tentang penularan dari manusia ke manusia.

    Pada Selasa (21/01), juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan peran WHO harus diperkuat, bukan dilemahkan. Dia menegaskan dukungan China yang berkelanjutan bagi organisasi tersebut dalam membina kerja sama kesehatan masyarakat internasional.

    Getty ImagesWHO membantu mengendalikan penyebaran demam berdarah di Sri Lanka.

    Imbas pendanaan berkurang

    Ishara Danasekara, BBC News Sinhala

    Di Sri Lanka, WHO memainkan peran penting dalam sistem perawatan kesehatan, menyediakan keahlian teknis penting, pendanaan, dan dukungan strategis untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat utama.

    WHO berperan penting dalam meningkatkan hasil Kesehatankhususnya kesehatan ibu dan anak, kampanye vaksinasi, dan pengendalian penyakit menular seperti demam berdarah dan tuberkulosis.

    Jadi, jika pendanaan WHO dikurangi, Sri Lanka akan menghadapi kemunduran yang signifikan. Kampanye vaksinasi dapat tertunda, yang menyebabkan munculnya kembali penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.

    Upaya untuk memerangi penyakit tidak menular, seperti diabetes dan penyakit jantung, mungkin juga akan tersendat, yang akan semakin membebani sistem perawatan kesehatan. Bantuan WHO juga terbukti sangat penting bagi Sri Lanka selama krisis nasional, seperti tsunami 2004 dan pandemi Covid-19.

    Getty ImagesAnak-anak di bawah usia lima tahun di India divaksinasi untuk mencegah polio sebagai bagian dari kampanye nasional untuk menurunkan kasus polio.

    Imran Qureshi, BBC News Hindi

    “Kita mungkin harus menunggu dan melihat apakah Uni Eropa dan China akan turun tangan secara besar-besaran,” kata Prof. K. Srinath Reddy, mantan kepala Yayasan Kesehatan Masyarakat India.

    Penarikan mundur AS dari WHO dapat menghadirkan “peluang besar bagi China” dan UE untuk meningkatkan peran mereka di panggung global, katanya kepada BBC.

    Prof Reddy mengharapkan dampak yang lebih besar akan dirasakan dalam program kesehatan internasional seperti pengawasan patogen, tuberkulosis, dan resistensi antimikroba ketimbang pada program khusus India. Namun, ia juga yakin dukungan ekstra bilateral akan datang dari CDC, Institut Kesehatan Nasional, dan yayasan lain yang berbasis di AS.

    “Dalam dunia yang saling bergantung dan saling terhubung, [keluarnya AS dari WHO] akan berdampak buruk tidak hanya bagi negara lain, tetapi juga bagi AS,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa pada era pasca-Covid-19, kerja sama multilateral akan terus menjadi krusial dalam menangani tantangan kesehatan global utama, mulai dari ancaman pandemi hingga perubahan iklim.

    Kehilangan kontributor keuangan nasional utama WHO berarti negara lain “perlu meningkatkan kontribusi mereka dan meningkatkan tingkat kolaborasi ilmiah di antara mereka sendiri”, tambahnya.

    “Baik kerja sama internasional maupun kemandirian sekarang akan memperoleh tujuan baru dan bentuk fungsi yang baru.”

    Tarhub Asghar, BBC News Urdu

    Bagi negara-negara seperti Pakistan dan Afghanistan, yang masih menghadapi tantangan signifikan dalam perang melawan polio, keputusan Trump menimbulkan ketidakpastian pada upaya pemberantasan polio di masa mendatang. Pakistan dan Afghanistan adalah dua negara terakhir di dunia yang masih bergulat dengan polio endemik.

    Meskipun telah berupaya keras selama bertahun-tahun, Pakistan telah menghadapi kemunduran signifikan. Akibatnya kasus polio terus meningkat. Pada 2023, lebih dari separuh anak-anak yang tertular polio di Pakistan belum menerima imunisasi rutin apa pun, menurut kementerian kesehatan.

    Strategi Pakistan saat ini untuk mengatasi penyakit yang melumpuhkan ini sangat bergantung pada pendanaan donor internasional ketimbang investasi dalam negeri.

    WHO dan lembaga internasional lainnya telah menyediakan sumber daya keuangan dan teknis yang signifikan untuk mendukung upaya vaksinasi dan kampanye kesehatan. Pada 2023, WHO memberikan salah satu kontribusi terbesarnya untuk program polio Pakistan.

    Namun, mantan menteri kesehatan Dr Zafar Mirza telah meremehkan dampak langsung keluarnya AS dari WHO. Alasan dia, WHO didukung oleh sejumlah besar negara dan pendanaan AS bukanlah satu-satunya jalur penyelamat untuk pemberantasan polio.

    Namun, “hal ini menggarisbawahi urgensi untuk mengurangi ketergantungan pada dukungan eksternal dan membangun sistem perawatan kesehatan Pakistan yang tangguh dan mandiri”, imbuhnya.

    Para pakar kesehatan telah memperingatkan bahwa meskipun penarikan AS mungkin tidak serta-merta menghentikan pendanaan, hal itu dapat mengganggu ekosistem kesehatan global secara signifikan memperlambat segala hal mulai dari produksi vaksin hingga peluncuran program. Dan bagi Pakistan, hal ini tentu saja berarti meningkatnya ketidakpastian dalam memerangi polio.

    Getty ImagesKelompok-kelompok kemanusiaan mengatakan virus polio muncul kembali di Gaza.

    Pemain kunci di Timur Tengah

    Hanan Razek, BBC News Arabic

    Perintah eksekutif Trump muncul di saat dunia Arab menghadapi konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketakutan akan penyebaran penyakit, dan kebutuhan mendesak akan bantuan kemanusiaan.

    Hampir setengah dari 2,1 juta orang yang tinggal di Jalur Gaza adalah anak-anak. Deteksi polio pada Juli 2024 memicu kekhawatiran akan wabah tersebut.

    Pakar kesehatan mengaitkan penyebaran penyakit baru-baru ini dengan dampak konflik yang menghancurkan sistem dan infrastruktur kesehatan Gaza sejak 2023. Meskipun blokade mencegah masuknya makanan dan pasokan medis, WHO memastikan lebih dari setengah juta anak di bawah 10 tahun mendapat vaksinasi polio, sebagian besar di Gaza tengah dan selatan.

    Kolera adalah masalah kesehatan lain yang berkembang, karena penyakit ini semakin menyebar di Timur Tengah.

    Di kamp pengungsi al-Hol, Suriahyang menampung lebih dari 40.000 orang terlantarkurangnya air bersih menyebabkan insiden kolera melonjak menjadi lebih dari 200 kasus bulan lalu. WHO memberikan dukungan dengan kampanye vaksinasi 10 hari untuk menghentikan penyebaran penyakit.

    BBC News Persian

    Dampak langsung penarikan mundur AS dari WHO bagi sektor kesehatan Iran tidak pasti. Namun, langkah itu dapat membawa perubahan dalam pendanaan, diplomasi kesehatan global, dan inisiatif kesehatan regional.

    Iran mempertahankan hubungan diplomatik formal dengan WHO sehingga organisasi tersebut mengoperasikan kantor di ibu kota, Teheran.

    Organisasi tersebut bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran Iran untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat serta meningkatkan layanan perawatan kesehatan di negara tersebut. Kemitraan ini berfokus pada pencegahan penyakit, penguatan sistem kesehatan, dan kesiapsiagaan darurat.

    WHO juga sering memfasilitasi program kesehatan regional yang memerlukan kolaborasi antara negara-negara tetangga. Tidak adanya dukungan AS dapat memengaruhi cakupan dan efektivitas inisiatif ini, secara tidak langsung memengaruhi partisipasi Iran dan manfaat yang diperolehnya dari inisiatif tersebut.

    Negara-negara lain, seperti China, mungkin akan memainkan peran yang lebih menonjol dalam kesehatan global yang dapat mengubah lanskap geopolitik tempat Iran beroperasi. Hal ini berpotensi membuka jalan baru bagi kolaborasi bagi Iran, atau tantangan, tergantung pada aliansi dan kepentingan yang berkembang dalam WHO.

    Lihat juga Video: Dampak Keluarnya AS dari WHO Terhadap Indonesia

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Drama Presiden Korsel Berlanjut Kini Didakwa Pimpin Pemberontakan

    Drama Presiden Korsel Berlanjut Kini Didakwa Pimpin Pemberontakan

    Jakarta

    Drama Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol masih berlanjut. Yoon kini didakwa atas tuduhan melakukan pemberontakan dengan memberlakukan darurat militer pada awal Desember lalu.

    Yoon sudah tiga kali menolak panggilan dari penyidik untuk diinterogasi atas perkara darurat militer 3 Desember 2024. Buntut darurat militer yang kemudian dibatalkan itu, Yoon dimakzulkan pada 14 Desember 2024.

    Sebanyak 204 dari 300 anggota parlemen memilih untuk memakzulkan presiden atas tuduhan pemberontakan. Sementara 85 anggota parlemen lainnya memilih untuk menolak usulan tersebut. Tiga anggota abstain, dengan delapan suara dibatalkan.

    Yoon kemudian diskors dari jabatannya. PM Korsel Han Duck-soo ditunjuk menjabat sebagai presiden sementara Korsel.

    Pertengahan Januari 2025, Yoon akhirnya ditangkap atas drama darurat militernya. Dia ditangkap setelah ratusan penyidik antikorupsi dan polisi menggerebek kediamannya untuk mengakhiri kebuntuan selama berminggu-minggu.

    Penangkapan ini menjadi catatan bagi sejarah Korsel. Belum pernah ada sebelumnya Presiden Korsel yang masih menjabat dan ditangkap seperti Yoon.

    Yoon yan ditahan di Pusat Tahanan Seoul menolak untuk diinterogasi pada Kamis (16/1) dan Jumat (17/1) waktu setempat. Padahal para penyelidik hanya memiliki waktu selama 48 jam untuk menginterogasinya sejak menangkapnya pada Rabu (15/1).

    Untuk bisa menahan Yoon lebih lama, para penyelidik pada Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), yang memimpin penyelidikan, harus meminta kepada pengadilan Seoul untuk menyetujui surat perintah penahanan hingga 20 hari atau dengan kata lain memperpanjang penahanan Yoon.

    Pengadilan Tolak Perpanjangan Penahanan

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. (Foto: AP/Kim Hong-Ji)

    Pengadilan Seoul menolak permohonan memperpanjang penahanan Presiden Yoon. Pengadilan menolak permohonan itu karena kurangnya alasan untuk melanjutkan penyelidikan.

    Dikutip Yonhap, Jumat (24/1/2025), tim penuntut khusus tengah menyelidiki tuduhan upaya darurat militer yang dilakukan Yoon. Penyidik mengajukan permintaan ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul untuk memperpanjang penahanan Yoon hingga 6 Februari.

    Permintaan itu diajukan sehari setelah Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) melimpahkan kasus tersebut ke jaksa.

    “Belum ada yang diputuskan,” kata pejabat tersebut.

    Sementara itu, tim hukum Yoon menyambut baik keputusan pengadilan dan menyerukan pembebasannya segera.

    Jaksa Ajukan Lagi Perpanjangan Penahanan Presiden Yoon

    Presiden Korsel Yoon Suk Yeol. (Foto: AP/Kim Hong-Ji)

    Sehari kemudian, Jaksa Korea Selatan kembali mengajukan perpanjangan penahanan Presiden Yoon. Jumat malam kemarin, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menolak permintaan penyidik untuk memperpanjang penahanannya hingga 6 Februari.

    Pengadilan mengatakan bahwa sulit untuk menemukan alasan yang cukup. Beberapa jam kemudian, jaksa mengajukan permintaan perpanjangan penahanan baru.

    Kantor Investigasi Korupsi (CIO) telah melimpahkan kasus ini kepada kejaksaan. CIO merekomendasikan jaksa untuk memutuskan apakah akan mendakwa Yoon dengan tuduhan memimpin pemberontakan atau penyalahgunaan kekuasaan.

    Namun, pengadilan kembali menolak permohonan perpanjanan penahanan Presiden Yoon. Penolakan kedua kalinya ini menjadi tekanan bagi jaksa penuntut untuk segera mendakwanya.

    Jaksa telah berencana untuk menahan Yoon hingga 6 Februari untuk diinterogasi sebelum secara resmi mendakwanya. Namun dengan penolakan kedua kalinya ini, rencana itu sekarang perlu disesuaikan.

    “Dengan penolakan pengadilan atas perpanjangan tersebut, jaksa sekarang harus bekerja cepat untuk secara resmi mendakwa Yoon agar dia tetap di balik jeruji besi,” Yoo Jung-hoon, seorang pengacara dan komentator politik, mengatakan kepada AFP.

    Presiden Yoon Didakwa Pimpin Pemberontakan

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. (Foto: via REUTERS/JEON HEON-KYUN/POOL)

    Presiden Yoon didakwa atas tuduhan memimpin pemberontakan penerapan darurat militer. Dengan dakwaan tersebut, Yoon menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang didakwa dalam penahanan.

    Langkah tersebut dilakukan hanya sehari sebelum masa penahanan Yoon berakhir. The Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO) atau Badan Antikorupsi Korea Selatan yang memimpin investigasi terhadap Yoon, menyerahkan kasus tersebut kepada jaksa penuntut minggu lalu. Hal itu dilakukan karena CIO tidak memiliki mandat hukum untuk mendakwa seorang presiden.

    Jaksa senior sebelumnya berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya dalam kasus Yoon.

    Tim jaksa penuntut yang menyelidiki kasus tersebut mengatakan mereka telah meninjau bukti-bukti dan berdasarkan tinjauan menyeluruh, telah ditetapkan bahwa mendakwa terdakwa adalah tindakan yang tepat.

    Simak juga Video: Presiden Korsel Disebut Tak Bermaksud Memberlakukan Darurat Militer Penuh

    Halaman 2 dari 4

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kata-kata Zelensky untuk Trump Jika Ingin Akhiri Perang Ukraina

    Kata-kata Zelensky untuk Trump Jika Ingin Akhiri Perang Ukraina

    Jakarta

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mewanti-wanti Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump jika ingin mengakhiri perang di Ukraina. Apa kata Zelensky?

    Dilansir Reuters, Minggu (26/1/2025), Zelensky mengatakan Donald Trump dapat memenuhi janjinya mengakhiri perang di Ukraina, jika Ukraina dilibatkan dalam perundingan apa pun. Jika tidak melibatkan Ukraina, Zelensky menilai hal itu tidak akan berakhir.

    “Jika tidak, itu tidak akan berhasil. Karena Rusia tidak ingin mengakhiri perang, sementara Ukraina ingin mengakhirinya,” kata Zelensky.

    Dalam wawancara terpisah, Zelensky mengatakan dia yakin Trump benar-benar ingin melihat perang berakhir, mendekati tiga tahun bulan depan.

    “Untuk saat ini, kami tidak tahu bagaimana ini akan terjadi karena kami tidak tahu detailnya,” kata Zelensky.

    “Saya yakin Presiden Trump sendiri tidak tahu semua detailnya. Karena saya akan mengatakan banyak hal bergantung pada jenis perdamaian yang adil yang dapat kita capai. Dan apakah Putin pada prinsipnya ingin menghentikan perang. Saya yakin dia tidak menginginkannya,” ujar Zelensky.

    Zelensky Yakin Trump Paham Tantangan Proses Perdamaian

    Foto: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky (REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo Purchase Licensing Rights).

    Menurut Zelensky, Trump memahami semua tantangan yang terkait dengan proses perdamaian, “dan dia hanya mengatakan ini harus berakhir atau akan menjadi lebih buruk.”

    Trump telah menyatakan kesediaannya untuk berbicara dengan Putin tentang mengakhiri perang, berbeda dengan pemerintahan Joe Biden yang akan segera lengser, yang menjauhi pemimpin Rusia tersebut.

    Ukraina, yang khawatir tentang prospek nasibnya yang akan diputuskan oleh kekuatan besar tanpa keiikutsertaannya, menyebut pihaknya sedang berupaya untuk mengatur pertemuan antara Zelenskiy dan Trump.

    Zelensky mengatakan bahwa ia yakin sekutu Eropa juga harus diikutsertakan dalam setiap perundingan perdamaian di masa mendatang.

    “Mengenai pengaturan perundingan nanti Ukraina, saya sangat berharap Ukraina akan hadir di sana, Amerika, Eropa, dan Rusia,” kata Zelensky.

    “Ya, saya sangat ingin Eropa ikut serta, karena kami akan menjadi anggota Uni Eropa,” katanya. Ukraina dan Moldova sama-sama mengajukan permohonan untuk bergabung dengan UE beberapa hari setelah Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022.

    Diketahui, Trump yang kembali menjabat sebagai Presiden AS, berjanji selama kampanye pemilihannya untuk mengakhiri perang dalam 24 jam pertamanya di Gedung Putih, tanpa mengatakan bagaimana caranya. Para ajudannya sejak itu menyatakan bahwa kesepakatan itu bisa memakan waktu berbulan-bulan.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hendak Selamatkan Cucu-cucunya, Pria di Afsel Tewas Diinjak Gajah

    Hendak Selamatkan Cucu-cucunya, Pria di Afsel Tewas Diinjak Gajah

    Cape Town

    Seekor gajah di Taman Kruger, Afrika Selatan (Afsel) tiba-tiba mengamuk menyerang pengunjung. Salah satu korbannya yakni seorang pria paruh baya.

    Dilansir AFP, Senin (27/1/2025), kejadian ini bermula saat 2 cucu korban, yang berusia 5 dan 11 tahun, diserang gajah saat sedang mengambil gambar dan video hewan-hewan di sana.

    Korban yang teridentifikasi pria berusia 59 tahun, berusaha menyelamatkan 2 cucunya. Dua cucunya terjatuh ketika berupaya kabur dari kejaran gajah.

    Gajah kemudian menyerang anak laki-laki berusia 11 tahun dengan belalainya. “Pada saat itulah kakek pergi untuk membantu… ketika gajah berbalik dan menginjak-injaknya sebelum meninggalkan mereka dan kembali ke kawasan taman nasional Kruger,” pernyataan otoritas taman nasional, SANParks.

    “Polisi dan personel layanan darurat dipanggil ke tempat kejadian, dan sayangnya, pria tersebut meninggal karena luka-luka tersebut sementara anak laki-laki tersebut menderita beberapa luka di kaki,” lanjutnya.

    Taman Kruger memiliki luas sabana sekitar 20.000 kilometer persegi (7.700 mil persegi) yang membentang hingga ke negara tetangga Mozambik. Kruger adalah taman permainan terbesar di Afrika Selatan.

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mesir dan Yordania Tolak Ide Trump Relokasi Warga Gaza

    Mesir dan Yordania Tolak Ide Trump Relokasi Warga Gaza

    Kairo

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memiliki ide untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Mesir dan Yordania kompak menolak ide Trump.

    Dilansir AFP, Senin (27/1/2025), Mesir tegas menolak rencana Trump yang ingin ‘pembersihan’ jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Mesir mendukung penuh masyarakat Gaza untuk menetap di tanah mereka sendiri.

    “Dukungan berkelanjutan Mesir terhadap ketabahan rakyat Palestina di tanah mereka,” pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir.

    Mesir mengkritik keras pengusiran warga Gaza dari tanah mereka. Mesir menolak mentah-mentah segala bentuk pencaplokan tanah Palestina oleh Israel.

    “Menolak segala pelanggaran terhadap hak-hak yang tidak dapat dicabut, baik melalui pemukiman atau pencaplokan tanah, atau dengan depopulasi penduduk di tanah tersebut melalui pengungsian, atau mendorong pemindahan atau pengusiran warga Palestina dari tanah mereka, baik untuk sementara atau jangka panjang,” tegasnya.

    Hal yang sama juga diutarakan otoritas Yordania. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi tegas menolak pemindahan paksa warga Palestina.

    “Penolakan kami terhadap pengungsian warga Palestina adalah tegas dan tidak akan berubah. Yordania adalah untuk warga Yordania dan Palestina adalah untuk warga Palestina,” kata Safadi dalam sebuah pernyataan dilansir AFP.

    “Saya katakan kepadanya bahwa saya ingin Anda menerima lebih banyak lagi, karena saya melihat seluruh Jalur Gaza saat ini dan itu berantakan, benar-benar berantakan,” katanya kepada wartawan di Air Force One.

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu