Category: Detik.com Internasional

  • Ribuan Demonstran Serukan Pemakzulan Wapres Filipina    
        Ribuan Demonstran Serukan Pemakzulan Wapres Filipina

    Ribuan Demonstran Serukan Pemakzulan Wapres Filipina Ribuan Demonstran Serukan Pemakzulan Wapres Filipina

    Manila

    Ribuan orang turun ke jalanan Manila, ibu kota Filipina, pada Jumat (31/1) untuk mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina memakzulkan Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte. Seruan pemakzulan ini terkait dugaan penyalahgunaan dana pemerintah oleh Sara, yang merupakan anak mantan Presiden Rodrigo Duterte.

    Sara yang berusia 46 tahun, seperti dilansir AFP, Jumat (31/1/2025), menghadapi tiga aduan pemakzulan atas dugaan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan dana pemerintah senilai jutaan dolar Amerika.

    Namun para legislator Manila belum membahas aduan pemakzulan tersebut, beberapa hari sebelum Kongres Filipina memasuki masa reses sejak minggu depan menjelang pemilu sela pada Mei mendatang.

    Sara telah membantah tuduhan-tuduhan yang menjerat dirinya. Sara diketahui berselisih dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr, namun tetap menjadi penerus konstitusionalnya jika dia tidak dapat menjalankan tugasnya.

    Marcos Jr sendiri telah mendesak Kongres Filipina untuk tidak meneruskan upaya pemakzulan Sara. Dia menyebutnya sebagai “badai dalam cangkir teh” yang hanya akan mengalihkan perhatian badan legislatif dari tanggung jawab utamanya.

    Para demonstran yang sebagian besar mengenakan kemeja putih membawa poster yang isinya menyerukan pencopotan Sara. Mereka juga meneriakkan “Pemakzulan! Makzulkan Sara sekarang!” saat berkumpul dalam aksi protes yang digelar di samping ruas jalanan tersibuk di Manila.

    Kepolisian setempat melaporkan sekitar 4.000 orang ikut serta dalam unjuk rasa yang digelar pagi hari tersebut.

    Otoritas Manila mengerahkan 7.400 polisi antihuru-hara untuk menjaga ketertiban dan perdamaian selama unjuk rasa digelar.

    Lihat juga Video Presiden Filipina soal Desakan Pemakzulan Wapres: Buang-buang Waktu

    Jumlah tersebut jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan unjuk rasa besar-besaran yang digelar pada 13 Januari lalu, oleh kelompok konservatif yang menentang pemakzulan Sara.

    Salah satu anggota DPR Filipina, Percival Cendana, yang mendukung salah satu aduan pemakzulan Sara, turut bergabung dalam unjuk rasa tersebut dan menyerukan rekan-rekannya untuk bergerak cepat.

    Cendana mengatakan kepada wartawan bahwa tidak adanya tindakan setiap harinya sama saja “memaafkan impunitas, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelecehan yang dilakukan (Sara) Duterte terhadap para pemimpin negara kita”.

    Pemakzulan hanya akan dilanjutkan jika mendapatkan dukungan sepertiga anggota DPR Filipina, dan para pejabat yang dimakzulkan dapat diberhentikan dari jabatannya dengan dukungan dua pertiga para Senator.

    “Rakyat Filipina ada di sini, siap membela kebenaran dan keadilan. Jangan sampai kita mengecewakan mereka,” cetus Cendana.

    Lihat juga Video Presiden Filipina soal Desakan Pemakzulan Wapres: Buang-buang Waktu

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pembakar Al-Qur’an Tewas Ditembak, PM Swedia Singgung Kekuatan Asing    
        Pembakar Al-Qur’an Tewas Ditembak, PM Swedia Singgung Kekuatan Asing

    Pembakar Al-Qur’an Tewas Ditembak, PM Swedia Singgung Kekuatan Asing Pembakar Al-Qur’an Tewas Ditembak, PM Swedia Singgung Kekuatan Asing

    Stockholm

    Perdana Menteri (PM) Swedia Ulf Kristersson menyebut penembakan yang menewaskan seorang pria yang berulang kali membakar Al-Qur’an mungkin terkait dengan kekuatan asing. Kepolisian Stockholm telah menangkap lima tersangka terkait pembunuhan tersebut.

    Pria bernama Salwan Momika (38), yang seorang pengungsi Irak, tewas ditembak di sebuah rumah di kota Sodertalje, dekat Stockholm, pada Rabu (29/1) waktu setempat. Momika tewas beberapa jam sebelum sidang putusan dalam kasus kebencian etnis yang menjeratnya digelar.

    Sosok Momika diketahui telah membakar dan menodai Al-Qur’an baik di depan umum maupun dalam siaran media sosial pada tahun 2023 lalu.

    “Saya dapat meyakinkan Anda bahwa dinas keamanan sangat terlibat (dalam penyelidikan) karena jelas ada risiko soal adanya keterkaitan dengan kekuatan asing,” sebut Kristersson saat berbicara dalam konferensi pers, seperti dilansir Reuters, Jumat (31/1/2025).

    Kristersson tidak menjelaskan lebih lanjut soal “kekuatan asing” yang dimaksudnya.

    Jaksa Swedia telah memerintahkan agar kelima tersangka terkait penembakan maut itu ditahan. Namun tidak diketahui secara jelas apakah pelaku penembakan ada di antara kelima orang yang ditahan itu.

    Wakil PM Swedia, Ebba Busch, dalam pernyataan terpisah mengutuk pembunuhan Momika.

    “Ini adalah ancaman terhadap demokrasi kita yang bebas. Hal ini harus dihadapi dengan kekuatan penuh dari masyarakat kita,” tulisnya dalam pernyataan via media sosial X.

    Lihat juga video: Riwayat Rasmus Paludan, Si Pembakar Al-Qur’an Asal Denmark-Swedia

    Pengadilan Stochkolm menggugurkan kasus Momika setelah kematiannya. Disebutkan bahwa hukuman bagi satu terdakwa lainnya dalam sidang pidana yang sama atas “pelanggaran agitasi (hasutan) terhadap kelompok etnis atau nasional”, terkait pembakaran Al-Qur’an, akan ditunda hingga Senin (3/2) mendatang.

    Tahun 2023 lalu, otoritas Swedia meningkatkan kewaspadaan terorisme ke tingkat tertinggi kedua dan memperingatkan adanya ancaman terhadap warga Swedia di dalam negeri dan di luar negeri setelah aksi pembakaran Al-Qur’an, yang sebagian besar dilakukan Momika.

    Aksi Momika itu memicu kemarahan umat Muslim sedunia, dan memicu ancaman dari kelompok-kelompok jihad. Meskipun pemerintah Swedia mengecam gelombang aksi pembakaran Al-Qur’an yang terjadi tahun 2023 lalu, aksi tersebut dianggap secara luas sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi.

    Usai penembakan Momika, Dinas Keamanan Swedia mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya sedang menaksir potensi dampak penembakan itu “terhadap keamanan Swedia”.

    Lihat juga video: Riwayat Rasmus Paludan, Si Pembakar Al-Qur’an Asal Denmark-Swedia

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Bilang Program Kondom Gaza Rp 811 M Dipakai Bikin Bom, Benarkah?

    Trump Bilang Program Kondom Gaza Rp 811 M Dipakai Bikin Bom, Benarkah?

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membanggakan pemerintahannya yang membekukan program pengiriman kondom senilai US$ 50 juta (Rp 811 miliar) ke Gaza. Trump bahkan mengklaim jika kiriman kondom, yang merupakan bagian dari bantuan luar negeri AS itu, digunakan untuk merakit bom di Gaza.

    Trump tidak memberikan bukti atas klaimnya tersebut, baik soal kondom dikirimkan ke Jalur Gaza maupun soal Hamas menggunakan alat kontrasepsi itu untuk merakit bom. Pernyataan Trump itu justru membuat banyak pihak bingung dan bertanya-tanya soal apa yang sebenarnya dibahas oleh sang Presiden AS tersebut.

    Klaim-klaim itu, seperti dilansir Al Jazeera, Jumat (31/1/2025), dilontarkan Trump ketika dirinya menyebutkan pencapaian pemerintahannya sejak mulai menjabat.

    “Kami mengidentifikasi dan menghentikan pengiriman US$ 50 juta ke Gaza untuk membeli kondom bagi Hamas,” ucap Trump saat berbicara kepada wartawan pada Rabu (29/1) waktu AS.

    “Mereka menggunakannya sebagai metode pembuatan bom. Bagaimana dengan itu?” klaim Trump, tanpa memberikan bukti yang jelas.

    Pernyataan soal program kondom untuk Gaza pertama kalinya disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, saat menggelar konferensi pers pada Selasa (28/1) waktu setempat.

    Dia mengatakan bahwa Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE), yang dipimpin sekutu dan miliarder AS Elon Musk, bersama Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) “menemukan bahwa ada sekitar US$ 50 juta uang pembayar pajak yang disalurkan untuk mendanai kondom di Gaza”.

    Klaim Program Kondom untuk Gaza Dibantah

    Tidak ada bukti yang tersedia secara umum mengenai bantuan jutaan dolar Amerika yang dibelanjakan untuk mendanai kondom di Gaza, seperti klaim Trump dan Gedung Putih. Departemen Luar Negeri AS belum menanggapi permintaan kantor berita Reuters untuk memberikan bukti atas klaim itu.

    Namun, ada banyak bukti yang tampaknya membantah klaim Trump dan Gedung Putih itu.

    Korps Medis Internasional (IMC) memberikan penjelasan detail soal pekerjaan mereka di Jalur Gaza. IMC merupakan organisasi kemanusiaan yang menerima bantuan pendanaan sebesar US$ 68 juta dari Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) sejak 7 Oktober 2023, saat perang berkecamuk di Jalur Gaza.

    “Tidak ada dana pemerintah AS yang digunakan untuk pengadaan atau distribusi kondom, atau menyediakan layanan keluarga berencana,” tegas IMC membantah klaim Trump dan Gedung Putih.

    Dijelaskan oleh IMC bahwa dana bantuan dari USAID telah digunakan untuk mengoperasikan dua rumah sakit lapangan di Jalur Gaza — tepatnya di Deir al Balah dan Al Zawaida, termasuk untuk perawatan bedah, perawatan malnutrisi, dan perawatan darurat ibu dan bayi yang baru lahir.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tegang! Pesawat Pengebom Rusia Melintas, Jepang Kerahkan Jet Tempur

    Tegang! Pesawat Pengebom Rusia Melintas, Jepang Kerahkan Jet Tempur

    Tokyo

    Militer Jepang mengerahkan sejumlah jet tempurnya setelah mendeteksi keberadaan pesawat pengebom Rusia melintas di atas perairan internasional di dekat wilayahnya. Moskow dalam penjelasannya menyebut pesawat-pesawatnya itu terbang dengan mematuhi aturan internasional.

    Juru bicara pemerintah Jepang Yoshimasa Hayashi dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Jumat (31/1/2025), menyebut insiden itu terjadi pada Kamis (30/1) waktu setempat, dengan pesawat-pesawat Rusia terdeteksi mengudara di atas Laut Okhotsk dan Laut Jepang.

    “Kami mengonfirmasi bahwa pesawat-pesawat pengebom dan beberapa jet tempur militer Rusia terbang di atas laut lepas di Laut Okhotsk dan Laut Jepang kemarin, dan kami mengerahkan sejumlah jet tempur Pasukan Bela Diri Udara (sebagai respons),” sebut Hayashi saat berbicara kepada wartawan pada Jumat (31/1).

    “Sulit untuk mengatakan dengan jelas apa tujuan dari penerbangan tersebut… tetapi militer Rusia terus aktif di area-area di sekitar Jepang,” ucapnya.

    Tokyo telah mengangkat masalah ini dengan Moskow di masa lalu melalui jalur diplomatik, termasuk mengenai “penyusupan” jet tempur Rusia ke dalam wilayah udara teritorial Jepang pada September tahun lalu, yang telah dibantah oleh Moskow.

    “Kami akan terus memantau (situasi) dengan cermat dan melakukan yang terbaik untuk mengambil tindakan dalam berpatroli dan merespons penyusupan wilayah udara,” tegas Hayashi dalam pernyataannya.

    Kementerian Pertahanan Rusia, dalam pernyataan via Telegram pada Kamis (30/1), mengatakan bahwa dua pesawat pengebom jarak jauh miliknya mengudara di atas perairan internasional di Laut Jepang dan Laut Okhotsk.

    Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis video yang menunjukkan dua pesawat Tupolev-95 yang dikawal sejumlah jet tempur Moskow sedang melakukan apa yang disebutnya sebagai penerbangan reguler selama lebih dari delapan jam.

    “Semua penerbangan dengan pesawat Angkatan Udara Rusia dilakukan dengan kepatuhan ketat terhadap aturan internasional mengenai penggunaan wilayah udara,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Pecat Bos Keamanan Transportasi Sebelum Tabrakan Black Hawk    
        Trump Pecat Bos Keamanan Transportasi Sebelum Tabrakan Black Hawk

    Trump Pecat Bos Keamanan Transportasi Sebelum Tabrakan Black Hawk Trump Pecat Bos Keamanan Transportasi Sebelum Tabrakan Black Hawk

    Washington DC

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghadapi ujian besar pertamanya setelah tabrakan mematikan antara pesawat penumpang American Airlines dan helikopter Black Hawk, yang menewaskan sedikitnya 67 orang.

    Insiden itu dengan cepat memicu kekhawatiran mengenai keadaan otoritas pengendalian dan pengawasan lalu lintas udara di AS, dan memicu pertanyaan soal kebijakan Trump merombak kepemimpinan badan-badan federal yang bertugas mengatur perjalanan udara setelah dia dilantik pada 20 Januari lalu.

    Beberapa hari sebelum insiden fatal di Washington DC itu terjadi, seperti dilansir TIME dan Reuters, Jumat (31/1/2025), Trump memecat kepala Otoritas Keamanan Transportasi AS (TSA) David Pekoske. Dia juga memberhentikan semua anggota kelompok penasihat keamanan penerbangan yang penting di AS.

    Laporan Reuters pada 20 Januari lalu menyebut Pekoske terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam memo yang dirilis pada Senin (20/1) lalu, Peskoske mengungkapkan dirinya diberitahu oleh tim transisi Trump bahwa “masa jabatan saya sebagai administrator Anda akan berakhir pada siang hari ini”.

    Sebagai kepala TSA, Pekoske yang merupakan mantan Wakil Komandan Penjaga Pantai AS dan mantan pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, bertugas mengawasi 60.000 pegawai TSA yang menjaga keamanan bandara-bandara AS dan pusat transportasi lainnya.

    Dia pertama kali ditunjuk memimpin TSA untuk masa jabatan lima tahun oleh Trump pada tahun 2017 lalu, dan dikukuhkan kembali untuk masa jabatan kedua pada tahun 2022 pada era pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.

    Selain kepala TSA yang diganti, Otoritas Penerbangan Federal AS (FAA) juga tidak memiliki kepemimpinan permanen ketika tabrakan fatal itu terjadi, karena kepala FAA, Michael Whitaker, telah mengundurkan diri menjelang transisi pemerintahan baru setelah berselisih dengan sekutu dekat Trump, Elon Musk.

    Whitaker menjabat sebagai kepala TSA sejak Oktober 2023. FAA, yang sebelumnya dipimpin Whitaker, bertugas mengatur maskapai penerbangan dan produsen pesawat, serta mengelola wilayah udara AS.

    Terlepas dari hal-hal tersebut, menurut laporan TIME, perombakan yang terjadi pada awal masa jabatan Trump dinilai tidak terkait secara langsung dengan insiden fatal itu, yang disebut sebagai bencana penerbangan paling fatal di wilayah AS selama lebih dari dua dekade terakhir.

    Dalam beberapa tahun terakhir, sebut TIME dalam laporannya, terdapat peningkatan pengawasan terhadap sistem kontrol lalu lintas udara AS, yang menurut banyak pakar, sudah terlambat untuk dimodernisasi.

    FAA yang bertanggung jawab mengawasi operasi kontrol lalu lintas udara, juga sejak lama berjuang dengan kekurangan dana dan staf, sehingga mempersulit upaya untuk meningkatkan peralatan dan meningkatkan prosedur keselamatan.

    Ketika penyelidikan terhadap tabrakan fatal di Washington DC terus berlangsung, Trump mengatakan dirinya akan meninjau dan merombak protokol keselamatan penerbangan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kabar Australia: Pulau Kanguru Akan Jadi Rumah Bagi Koala

    Kabar Australia: Pulau Kanguru Akan Jadi Rumah Bagi Koala

    Kami hadirkan tiga kabar dari Australia yang menjadi perbincangan di belahan bumi selatan ini untuk Anda.

    Kabar yang pertama datang dari Australia Selatan.

    Pulau Kanguru akan jadi rumah bagi koala

    Suaka bagi 1.000 koala dan satwa liar lainnya akan didirikan di Pulau Kanguru, Australia Selatan bulan depan.

    Pemerintah berencana memfasilitasi penelitian tentang masa depan yang berkelanjutan bagi hewan berkantung itu di pulau tersebut.

    Koala Sanctuary Limited didirikan oleh peneliti koala Karen Burke da Silva dan Julian Beaman, serta filantropis lingkungan Alan Noble.

    Dr Julian mengatakan sumbangan filantropis telah memungkinkan badan amal tersebut membeli properti seluas 530 hektar di barat laut pulau tersebut dari perusahaan perkebunan Kiland Limited.

    Selengkapnya tentang suaka koala ada di artikel ini.

    Perusahaan Queensland kembangkan pesawat bertenaga hidrogen

    Stralis Aircraft yang berbasis di Brisbane, Queensland, tengah mengembangkan pesawat bertenaga hidrogen ramah lingkungan.

    Stralis Aircraft dan CQ University telah bermitra untuk mengembangkan teknologi yang dibutuhkan, dengan rencana untuk penerbangan komersial antara Brisbane dan Gladstone pada tahun 2027.

    Mereka berencana menjadi perusahaan pertama yang menerbangkan pesawat di Australia menggunakan hidrogen.

    “Teknologi ini tidak hanya lebih bersih, tetapi juga lebih senyap,” kata kepala kemitraan Stralis Aircraft, Emma Whittlesea.

    “Kami juga berharap dengan harga hidrogen yang diproyeksikan … lebih hemat biaya.”

    Lebih lanjut soal pesawat bertenaga hidrogen ini bisa dibaca melalui tautan ini.

    Karavan penuh dengan bahan peledak ditemukan di Sydney

    Meski demikian, Kepolisian New South Wales (NSW) masih belum menetapkan temuan itu sebagai insiden teroris, dengan alasan bahwa bukti lebih lanjut diperlukan.

    Pada Rabu (29/01) sore, kepolisian negara bagian NSW mengonfirmasi sebuah karavan telah ditemukan di pinggiran kota Sydney, Dural, 10 hari sebelumnya.

    Di dalam, bahan peledak gel berdaya ledak tinggi yang berpotensi menyebabkan “peristiwa korban massal” dengan radius ledakan hingga 40 meter ditemukan.

    Polisi juga menemukan dokumen yang memuat sentimen antisemit dan daftar target.

    Direktur Jenderal ASIO Mike Burgess mengatakan tingkat ancaman teror akan tetap dianggap “mungkin” setelah penemuan tersebut.

  • Presiden Interim Suriah Janjikan Pemerintahan yang Inklusif

    Presiden Interim Suriah Janjikan Pemerintahan yang Inklusif

    Jakarta

    Sehari setelah dinyatakan sebagai presiden interim Suriah, Ahmed al-Sharaa berjanji pada hari Kamis (30/01) untuk menggelar “konferensi dialog nasional” dan membentuk pemerintahan yang inklusif.

    “Kami akan bekerja pada pemerintahan transisi inklusif yang mencerminkan keragaman Suriah,” katanya dalam pidato televisi pertamanya sejak jatuhnya pemimpin terguling Bashar Assad pada Desember 2024.

    Al-Sharaa menegaskan bahwa proses ini akan membawa Suriah menuju “pemilu yang bebas dan adil” serta berkomitmen menjaga “perdamaian sipil” dan kesatuan wilayah Suriah.

    Rencana konstitusi baru

    Dalam pidatonya, al-Sharaa menyatakan akan membentuk badan legislatif kecil untuk mengisi kekosongan parlemen hingga pemilu baru digelar. Parlemen Suriah sebelumnya telah dibubarkan pada hari Rabu (29/01).

    “Kami akan mengumumkan dalam beberapa hari mendatang sebuah komite yang bertugas mempersiapkan konferensi dialog nasional, sebuah platform langsung untuk diskusi, untuk mendengarkan berbagai pandangan tentang program politik masa depan kami,” katanya.

    Proses ini nantinya akan diikuti dengan “deklarasi konstitusional,” yang mengarah pada penyusunan konstitusi baru bagi Suriah. Al-Sharaa sebelumnya menyebut bahwa proses ini, termasuk penyusunan konstitusi dan pemilu, bisa memakan waktu hingga empat tahun.

    Keadilan bagi Suriah

    Al-Sharaa berjanji untuk “mengadili para pelaku kejahatan yang telah menumpahkan darah warga Suriah dan melakukan pembantaian,” baik mereka yang masih berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ia juga menegaskan komitmennya untuk membangun institusi negara yang kuat, berbasis kompetensi dan keadilan, serta ekonomi yang stabil.

    Pada Rabu (29/01), Departemen Operasi Militer, yang berafiliasi dengan pemerintahan baru Suriah, mengumumkan pembatalan konstitusi 2012, pembubaran parlemen Assad, serta pembubaran semua kelompok bersenjata untuk kemudian diintegrasikan ke dalam institusi negara.

    rs/ha (AFP, dpa, Reuters)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Presiden Nikaragua Makin Berkuasa, Istri Pun Diberi Jabatan    
        Presiden Nikaragua Makin Berkuasa, Istri Pun Diberi Jabatan

    Presiden Nikaragua Makin Berkuasa, Istri Pun Diberi Jabatan Presiden Nikaragua Makin Berkuasa, Istri Pun Diberi Jabatan

    Managua

    Parlemen Nikaragua meratifikasi reformasi konstitusional yang memperkuat kekuasaan dan memperpanjang masa jabatan Presiden Daniel Ortega. Tidak hanya itu, istri Ortega juga mendapatkan jabatan khusus sebagai “co-president” berdasarkan reformasi konstitusional tersebut.

    Reformasi konstitusional yang disetujui dan disahkan Kongres Nikaragua itu, seperti dilansir AFP, Jumat (31/1/2025), juga memberikan kendali atas semua kekuasaan negara kepada Ortega dan istrinya, Rosario Murillo.

    Ortega yang berada di bawah sanksi Barat karena pelanggaran hak asasi manusia (HAM), merupakan pihak yang mengusulkan reformasi konstitusional tersebut.

    Berdasarkan reformasi konstitusional yang diratifikasi Kongres Nikaragua pada Kamis (30/1) waktu setempat itu, masa jabatan Ortega sebagai presiden diperpanjang dari lima tahun, menjadi enam tahun.

    Reformasi itu juga memberikan kekuasaan kepada sang “co-president”, dalam hal ini istri Ortega, untuk mengkoordinasikan semua badan legislatif, yudikatif, pemilu dan badan pengawas di negara tersebut, yang sebelumnya independen di bawah Konstitusi Nikaragua.

    Majelis Nasional Nikaragua mengumumkan via media sosial X bahwa reformasi konstitusional itu telah “disetujui secara keseluruhan”. Majelis Nasional di negara Amerika Tengah itu dikuasai oleh Partai Front Pembebasan Nasional Sandinista (FSLN) yang dipimpin oleh Ortega.

    Ortega yang kini berusia 79 tahun, diduga semakin terlibat dalam praktik otoriter, memperketat kendali atas semua sektor negara dengan bantuan istrinya yang berpengaruh di negara tersebut. Para pengkritik menggambarkan tindakan Ortega dan istrinya itu sebagai kediktatoran nepotisme.

    Ortega yang merupakan mantan gerilyawan ini pertama kali menjabat Presiden Nikaragua pada tahun 1985 hingga tahun 1990 lalu, dan kembali berkuasa pada tahun 2007 lalu. Sejak saat itu, Nikaragua telah memenjarakan ratusan musuh politik Ortega, baik yang terbukti maupun yang masih diduga.

    Pemerintahan Ortega juga menutup lebih dari 5.000 organisasi non-pemerintah (NGO atau LSM) sejak terjadi unjuk rasa besar-besaran tahun 2018, yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menewaskan lebih dari 300 orang.

    Ribuan warga Nikaragua melarikan diri ke pengasingan, dan rezim Ortega dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Kebanyakan media independen dan oposisi kini beroperasi dari luar negeri.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mungkinkah Rusia Kembali Deklarasikan Mobilisasi Massal?

    Mungkinkah Rusia Kembali Deklarasikan Mobilisasi Massal?

    Jakarta

    Presiden Rusia Vladimir Putin ingin “meningkatkan pelatihan tempur bagi prajurit cadangan.” Untuk itu, dia menandatangani dekrit wajib militer untuk tahun 2025. Panggilan wajib militer nantinya dapat diberikan kepada prajurit cadangan sampai dengan umur 50 tahun, bintara sampai dengan umur 60 tahun, perwira menengah sampai dengan umur 65 tahun, dan perwira tinggi sampai dengan umur 70 tahun.

    Sejak dimulainya invasi di Ukraina tiga tahun lalu, Rusia memperpanjang masa pelatihan bagi prajurit cadangan atau rekrutan. Selain itu, batas usia maksimal bagi wajib militer juga dinaikkan, dan denda jika tidak mengikuti pelatihan militer dinaikkan menjadi 30.000 rubel atau sekitar Rp5 juta.

    Di jejaring media sosial, pengguna di Rusia belakangan mulai mempertanyakan mengapa latihan militer dijadwalkan begitu awal tahun ini. Tahun lalu, panggilan diumumkan pada bulan Maret dan bulan Mei pada tahun 2023. “Haruskah kita mengharapkan mobilisasi baru?” tanya seorang pengguna di jaringan Rusia “Vkontakte”. “Sekarang, akan ada banyak yang ingin meninggalkan negara ini,” tambah komentator lainnya.

    Dari pelatihan militer hingga perang melawan Ukraina?

    Menurut undang-undang, warga Rusia harus menjalani latihan militer selama sekitar dua bulan. Sebelum Putin melancarkan perang melawan Ukraina, latihan hanya diadakan sebagai formalitas. Meski bersifat wajib, hanya sedikit yang ikut serta, karena cuma diancam denda sebesar 500 rubel atau Rp84 ribu saja.

    Sejak tahun 2022, latihan militer digelar sepanjang tahun, jelas Artyom Klyga, seorang pengacara untuk gerakan penentang wajib militer Rusia. “Sebenarnya bisa dikatakan bahwa latihan militer yang diperintahkan tahun lalu, masih terus berlangsung,” ujarnya kepada DW.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Hal ini boleh jadi didorong “kebutuhan prajurit” mengingat “semakin lelahnya tentara Rusia”. Menurut Klyga, pelatihan militer merupakan kesempatan tambahan untuk merekrut tentara guna berperang melawan Ukraina. Dalam suatu latihan, lebih mudah untuk “memaksa seseorang untuk menandatangani kontrak melalui isolasi, penipuan atau bahkan ancaman”.

    Menurut Klyga, latihan tersebut juga berfungsi untuk memberikan pangkat yang lebih tinggi dan meningkatkan spesialisasi para prajurit, yang memungkinkan perencanaan mobilisasi yang lebih tepat. Warga Rusia belakangan mulai dijebak dengan panggilan ke dewan wajib militer dengan dalih “perbandingan data”. Prajurit cadangan dapat menghadapi tuntutan pidana jika mereka melalukan desersi.

    “Sebelum pemeriksaan kesehatan untuk wajib militer, setiap orang bisa pergi ke luar negeri tanpa rasa khawatir,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa hingga kini belum ada larangan bepergian.

    Apa isi dektrit dari Kremlin?

    “Dalam perintah rahasia itu ditentukan jumlah peserta wajib militer, dan tugas yang direncanakan di wilayah tersebut,” kata mantan wakil parlemen Duma Kota Moskow, Yevgeny Stupin. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran Kementerian Pertahanan Rusia.

    Stupin memperingatkan agar tidak mempercayai jaminan dari otoritas Rusia, bahwa menurut hukum, tidak seorang pun dapat dikirim dari latihan ke medan perang. Sang politisi menunjuk pada formulasi dalam dekrit yang memungkinkan prajurit cadangan untuk bertugas di Garda Nasional dan dinas rahasia domestik FSB. “Saya ingin mengingatkan Anda bahwa Garda Nasional adalah pasukan penegak hukum di wilayah Ukraina yang diduduki oleh tentara Rusia, dan bahwa pasukan FSB menjaga perbatasan dan sering terlibat dalam pertempuran dengan angkatan bersenjata Ukraina di Kursk dan Belgorod,” tambahnya.

    Artyom Klyga juga menunjukkan prajurit cadangan dapat dikirim untuk bertugas atau berlatih di Garda Nasional atau FSB baik di wilayah Kursk dan Belgorod, maupun di wilayah yang diduduki oleh Rusia. “Undang-undang tidak melarangnya. Memang tidak ada hambatan hukum, tetapi kami belum menemukan kasusnya„ kata aktivis hak asasi manusia itu.

    Gerakan “Idite Lesom”, sebuah organisasi di Georgia yang membantu pembelot Rusia, juga mengatakan kepada DW bahwa mereka belum melihat peserta pelatihan militer dikirim ke medan perang. “Namun, lebih baik mengabaikan panggilan,” tulis organisasi tersebut.

    Rencana perang melawan NATO?

    Pihak berwenang Rusia menekankan bahwa mobilisasi terbaru tidak direncanakan dan bahwa perekrutan tentara Rusia berlangsung tanpa paksaan. “Setiap hari, sekitar 1.000 orang mendaftarkan diri sebagai relawan di badan wajib militer,” kata Andrei Kartapolov, anggota komite pertahanan di parlemen Duma, kepada kantor berita Rusia TASS.

    Dia menekankan bahwa tentara Rusia “setiap hari merangsek maju di garis depan”.

    “Militer Rusia memang bergerak maju di Ukraina timur, tetapi intensitasnya menurun,” kata Ruslan Leviev, pendiri organisasi investigasi independen Conflict Intelligence Team, dalam sebuah wawancara dengan DW. Aktivis oposisi itu menjelaskan bahwa meskipun Rusia mampu menambah jumlah prajuritnya, namun tetap kesulitan meggantikan tingginya angka perwira yang gugur.

    Pada saat yang sama, Parlemen Rusia Duma menyerukan persiapan perang melawan “kekuatan kolektif Barat”. Skenario ini akan terjadi, seperti yang dikatakan wakil ketua komite pertahanan, Alexei Zhuravlev, kepada portal Rusia absatz.media. Menurutnya, jika negara-negara Barat memasuki perang, Rusia harus memperkuat perekrutan pasukan cadangan.

    Namun, menurut mantan anggota parlemen Moskow Yevgeny Stupin, latihan militer bukan peringatan atau isyarat ancaman bagi Barat. Sebaliknya, dia berasumsi bahwa Vladimir Putin sedang mencoba meraih hasil cepat di garis depan. “Itulah sebabnya dia mempercepat perekrutan prajurit sementara, tidak membiarkan mereka yang telah dimobilisasi pergi dan juga menggunakan prajurit cadangan,” pungkas Stupin.

    Diadaptasi dari DW Bahasa Jerman.

    Lihat Video ‘Drone Rusia Bombardir Odesa, Sejumlah Orang Terluka’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tabrakan Pesawat Penumpang AS-Black Hawk, Penyebabnya Masih Misterius    
        Tabrakan Pesawat Penumpang AS-Black Hawk, Penyebabnya Masih Misterius

    Tabrakan Pesawat Penumpang AS-Black Hawk, Penyebabnya Masih Misterius Tabrakan Pesawat Penumpang AS-Black Hawk, Penyebabnya Masih Misterius

    Jakarta

    Para investigator Amerika Serikat mengatakan bahwa akan butuh waktu untuk memahami penyebab tabrakan mematikan di udara antara pesawat jet penumpang dan helikopter militer Black Hawk.

    “Kami melakukan misi keselamatan penting di mana kami mengambil pendekatan yang sangat hati-hati,” kata ketua Badan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) Jennifer Homendy kepada wartawan. “Kami melihat fakta… dan itu akan memakan waktu,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (31/1/2025).

    Anggota dewan NTSB Todd Inman juga mengatakan tidak akan ada kesimpulan cepat tentang penyebab bencana tersebut.

    “Kami belum tahu apa yang kami ketahui. Kami tidak tahu cukup banyak fakta untuk dapat mengesampingkan atau menyingkirkan faktor manusia, faktor mekanis — itu adalah bagian dari proses investigasi NTSB,” kata Inman.

    Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengambil pendekatan yang berlawanan. Dia menyalahkan pilot helikopter dan terutama perekrutan yang beragam, saat ia melancarkan serangan terhadap pendahulunya dari Partai Demokrat, Barack Obama dan Joe Biden karena memperjuangkan praktik keberagaman.

    “Karena saya punya akal sehat, oke?” Trump menjawab ketika ditanya bagaimana ia sampai pada kesimpulan bahwa program untuk melawan rasisme dan seksisme telah memainkan peran.

    Pesan tersebut diperkuat oleh wakil presiden Trump, JD Vance, dan menteri pertahanan baru Pete Hegseth, yang bergantian di podium untuk menyampaikan bahwa langkah-langkah keberagaman membuat warga Amerika yang handal tidak mendapatkan pekerjaan yang bertanggung jawab.

    Lihat Video ‘Mantan Juara Seluncur Es Rusia Jadi Korban Tabrakan Pesawat di AS’:

    Tabrakan itu terjadi pada Rabu malam saat pesawat penumpang American Airlines akan mendarat di Bandara Nasional Reagan, Washington, DC, setelah penerbangan rutin dari Kansas. Dalam insiden yang terjadi pada 29 Januari waktu AS ini, pesawat penumpang jenis Bombardier CRJ700 bertabrakan di udara dengan sebuah helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat AS.

    Dengan puluhan jenazah korban berhasil dievakuasi, sejauh ini masih ada 14 korban yang dinyatakan hilang.

    Terdapat 64 penumpang dan awak dalam pesawat American Airlines tersebut, dan tiga personel militer AS di dalam helikopter Black Hawk itu. Otoritas AS mengatakan tidak ada korban selamat dalam insiden ini, yang berarti seluruh 67 orang itu dinyatakan meninggal dunia.

    Lihat Video ‘Mantan Juara Seluncur Es Rusia Jadi Korban Tabrakan Pesawat di AS’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu