Category: Detik.com Internasional

  • Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan    
        Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan

    Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan

    Washington DC

    Miliarder ternama Amerika Serikat (AS) dan orang kepercayaan Presiden Donald Trump, Elon Musk, digugat ke pengadilan federal setelah mengambil alih kendali atas sistem pembayaran pada Departemen Keuangan AS. Gugatan itu menuduh Musk secara ilegal mendapatkan akses kepada data pribadi jutaan warga AS.

    Musk, yang merupakan orang terkaya di dunia, memimpin upaya pemotongan biaya federal AS yang dilakukan pemerintahan Trump di bawah lembaga yang disebut Departemen Efisiensi Pemerintahan atau DOGE.

    Gugatan hukum terhadap Musk, seperti dilansir AFP, Selasa (4/2/2025), diajukan oleh sejumlah serikat pekerja dan kelompok advokasi akar rumput AS ke pengadilan federal Washington DC.

    Gugatan itu meminta hakim federal AS untuk menetapkan bahwa ilegal bagi Musk atau orang lain dari DOGE untuk memperoleh informasi pribadi soal para pembayar pajak dan memblokir Departemen Keuangan agar hal itu tidak terjadi.

    “Orang-orang yang harus membagi informasi dengan pemerintah federal tidak seharusnya dipaksa untuk membagikan informasi mereka dengan Elon Musk atau ‘DOGE’-nya,” demikian bunyi gugatan hukum tersebut.

    “Dan undang-undang federal mengatakan mereka tidak perlu melakukan hal tersebut,” imbuh dokumen gugatan tersebut.

    Musk, dalam pernyataan via media sosial X pada Senin (3/2), mengatakan bahwa: “Satu-satunya cara untuk menghentikan penipuan dan pemborosan uang pembayar pajak adalah dengan mengikuti alur pembayaran dan menghentikan transaksi mencurigakan untuk ditinjau.”

    “Tentu saja, hal ini membuat mereka yang selama ini membantu, bersekongkol, dan menerima pembayaran palsu menjadi sangat kesal. Sangat disayangkan,” tulis Musk dalam pernyataannya.

    Sistem pembayaran Departemen Keuangan AS, yang dijaga ketat, menangani aliran uang pemerintah AS, termasuk dana sebesar US$ 6 triliun per tahun untuk Jaminan Sosial, Medicare, gaji pegawai federal, dan pembayaran penting lainnya.

    Pengambilalihan kendali atas sistem pembayaran itu oleh Musk dan DOGE, menurut dokumen gugatan tersebut, telah disetujui oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent. Bahkan seorang pejabat karier Departemen Keuangan AS yang menolak untuk menyerahkan akses sistem pembayaran itu kepada DOGE telah dijatuhi sanksi cuti administratif. Pejabat itu kemudian memilih pensiun dari departemen tersebut.

    Menurut gugatan hukum itu, pemberian akses informasi pribadi Departemen Keuangan AS kepada individu yang berafiliasi dengan DOGE berarti “individu dari semua lapisan masyarakat tidak memiliki jaminan bahwa informasi mereka akan menerima perlindungan yang diberikan oleh undang-undang federal”.

    Laporan majalah Wired menyebut Musk menempatkan para pegawai muda DOGE, yang diambil dari perusahaannya sendiri, pada posisi-posisi penting pemerintahan. Pegawai muda yang disebut berusia 19-24 tahun itu juga ditempatkan pada Kantor Manajemen Personalia Federal AS — merupakan departemen sumber daya manusia untuk pegawai federal.

    Trump Tegaskan Elon Musk Tak Akan Bertindak Tanpa Izinnya

    Selain membuat geger Departemen Keuangan AS, Musk juga menuai kontroversi dengan menuding Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) sebagai “organisasi kriminal” dan mengumumkan pembubaran organisasi penting tersebut. Dia juga memicu didepaknya sejumlah pejabat tinggi AS.

    Hal semacam ini memicu kekhawatiran atas kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diberikan Trump kepada Musk, yang bukan seorang pejabat federal AS atau pejabat pemerintah AS atau pejabat yang dipilih oleh rakyat.

    Para politikus Partai Demokrat menuduh adanya perebutan kekuasaan yang inkonstitusional oleh Trump dan Musk. Senator ternama Demokrat, Elizabeth Warren, dari Komisi Perbankan Senat bahkan mengecam langkah Musk sebagai tindakan “sangat berbahaya” dan bisa memberikan risiko sistemik terhadap perekonomian.

    Trump, ketika ditanya soal hal tersebut di Ruang Oval Gedung Putih pada Senin (3/2), berusaha meredakan kritikan yang muncul. Dia menegaskan bahwa Musk tidak akan bertindak tanpa mendapat izin dirinya.

    “Elon tidak dapat melakukan dan tidak akan melakukan apa pun tanpa persetujuan kami,” tegas Trump.

    “Kami akan memberinya persetujuan jika diperlukan, dan jika tidak diperlukan, kami tidak akan memberinya persetujuan. Tapi dia akan melapor. Itu adalah sesuatu yang dia rasakan sangat kuat dan saya terkesan,” ucapnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pejabat Australia Mundur Setelah Pakai Sopir Kementerian untuk Urusan Pribadi

    Pejabat Australia Mundur Setelah Pakai Sopir Kementerian untuk Urusan Pribadi

    Pekan ini, seorang pejabat di negara bagian Australia menjadi sorotan setelah ditemukan menggunakan sopir kementerian untuk mengantar dirinya dan teman-temannya untuk makan siang akhir pekan bulan lalu.

    Jo Haylen, Menteri Transportasi dari negara bagian New South Wales, yang beribu kota Sydney, mengundurkan diri setelah sebelumnya meminta maaf atas tindakannya.

    Sebelum mengundurkan diri, ia juga mengatakan akan membayar uang ganti untuk perjalanan sejauh 446 kilometer ke kawasan Hunter Valley selama 13 jam.

    “Seperti yang saya katakan hari Minggu kemarin, saya berbuat kesalahan, manusia tidaklah sempurna,” ujarnya dalam konferensi pers, hari ini.

    “Saya sudah membuat warga kecewa dan sangat menyesal karenanya, karena kita dipilih supaya lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.”

    “Pagi ini saya sampaikan kepada Premier kalau saya akan mengundurkan diri dari posisi sebagai menteri transportasi.”

    Dalam konferensi pers Jo mengaku telah mengambil keputusan yang salah dengan menggunakan jasa sopirnya untuk keperluan pribadi.

    “Kesalahan saya merusak pemerintahan, dunia politik itu sulit, ada ekspektasi yang tinggi,” ujarnya.

    Perjalanan untuk makan siang

    Menurut dokumen resmi yang mencatat penggunaan mobil pejabat, perjalanan pulang-pergi sejauh 446 kilometer itu ditempuh dari Sydney ke rumah Jo di Central Coast dan kembali ke Sydney.

    Sesampainya di Central Coast, sopir mengantarnya dan teman-temannya, termasuk Rose Jackson, menteri perumahan di New South Wales, ke restoran mewah di Brokenwood Wines di mana mereka makan siang selama tiga jam.

    Sopir berangkat dari Sydney dengan mobil Kia Carnival pada pukul 8 pagi tanggal 25 Januari dan baru pulang hampir 13 jam kemudian, atau sebelum pukul 9 malam.

    Chris Minns, Premier New South Wales, mengatakan tidak akan memecat dua menterinya tersebut, tapi mengatakan menggunakan fasilitas yang didanai oleh pembayar pajak untuk keperluan pribadi seperti makan siang adalah “kesalahan besar” dan menciptakan “reputasi” buruk pada pemerintahannya.

    “Saya ingin menegaskan perjalanan tersebut seharusnya tidak dilakukan,” kata Chris, Senin kemarin.

    “Ini adalah kesalahan besar dari kedua menteri tersebut.”

    Ini membuat reputasi pemerintah buruk, dan saya pikir banyak orang di masyarakat akan sangat, sangat tidak senang dengan tindakan pemerintah saya,” katanya.

    “Saya harus tegas, tidak akan menutup-nutupinya, tidak akan mencoba menyembunyikannya.”

    Jo mengatakan biaya perjalanan itu adalah AU$750, atau lebih dari Rp7,5 juta, yang akan ia bayar setelah menerima tagihan dari departemen perjalanan.

    Sementara itu pemimpin oposisi di negara bagian New South Wales, Mark Speakman, mengatakan Jo telah melakukan “penghinaan yang sangat besar” terhadap warga pembayar pajak dan memintanya untuk mengundurkan diri.

    “Ini penghinaan pembayar pajak, penyalahgunaan uang pembayar pajak,” katanya.

    Premier New South Wales memberikan sinyal pedoman seputar penggunaan pengemudi perlu direvisi.

    “Kami ingin menjelaskan kepada masyarakat New South Wales peraturan perlu diubah, khususnya untuk menghentikan penggunaan uang pembayar pajak seperti ini,” katanya.

    Ikuti laporan selengkapnya dalam bahasa Inggris

  • Israel Tembak Mati Pria Bersenjata yang Lukai 2 Tentaranya di Tepi Barat    
        Israel Tembak Mati Pria Bersenjata yang Lukai 2 Tentaranya di Tepi Barat

    Israel Tembak Mati Pria Bersenjata yang Lukai 2 Tentaranya di Tepi Barat Israel Tembak Mati Pria Bersenjata yang Lukai 2 Tentaranya di Tepi Barat

    Tepi Barat

    Militer Israel mengatakan pasukannya telah membunuh seorang pria bersenjata yang melepas tembakan ke sebuah pos militer di Tepi Barat. Tembakan pria bersenjata itu melukai dua tentara Israel yang ada di pos militer tersebut.

    “Seorang teroris menembaki tentara-tentara di sebuah pos militer di Tarasir. Para tentara itu terlibat baku tembak dengan teroris tersebut dan membunuhnya,” kata militer Israel dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (4/2/2025).

    Dinas urusan darurat Israel, secara terpisah, melaporkan enam orang dirawat di lokasi kejadian dan dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan medis lebih lanjut.

    Laporan radio militer Israel menyebut dua tentara Israel yang mengalami luka-luka kini dalam kondisi kritis.

    Penembakan ini terjadi saat pasukan Israel sedang melancarkan apa yang disebut Tel Aviv sebagai “operasi untuk menggagalkan terorisme” di wilayah utara Tepi Barat, terutama di area Jenin yang sejak lama disebut sebagai sarang militansi.

    Militer Israel, dalam pernyataan pada Minggu (2/2) waktu setempat, mengklaim pasukannya telah membunuh lebih dari 50 “teroris” dalam operasi militer yang dimulai sejak 21 Januari lalu, dan dalam rentetan serangan udara pada minggu sebelumnya.

    Sementara Kementerian Kesehatan Palestina dalam pernyataannya menyebut pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya 70 orang di wilayah Tepi Barat sejak awal tahun ini.

    Lihat Video ‘Menag: Selama Ada Israel, Timteng Sulit Lahirkan Peradaban Islam Baru’:

    Operasi militer Israel di Tepi Barat itu dilaporkan melibatkan aksi tentara Tel Aviv meratakan bangunan di area kamp pengungsi yang berdekatan dengan Jenin.

    Rentetan operasi militer Israel itu menuai kecaman keras dari Otoritas Palestina, yang menyebutnya sebagai “pembersihan etnis”.

    Aksi kekerasan meningkat di Tepi Barat sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober 2023, yang dipicu oleh serangan mematikan Hamas terhadap Israel.

    Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, pasukan Israel atau pemukim Yahudi radikal telah menewaskan sedikitnya 884 warga Palestina di Tepi Barat sejak perang Gaza dimulai.

    Selama periode yang sama, menurut data resmi otoritas Tel Aviv, sedikitnya 30 warga Israel tewas akibat rentetan serangan yang didalangi warga Palestina atau dalam operasi militer di wilayah Tepi Barat.

    Lihat Video ‘Menag: Selama Ada Israel, Timteng Sulit Lahirkan Peradaban Islam Baru’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jepang Tawarkan Perawatan Medis untuk Warga Gaza yang Sakit-Terluka    
        Jepang Tawarkan Perawatan Medis untuk Warga Gaza yang Sakit-Terluka

    Jepang Tawarkan Perawatan Medis untuk Warga Gaza yang Sakit-Terluka Jepang Tawarkan Perawatan Medis untuk Warga Gaza yang Sakit-Terluka

    Tokyo

    Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk menawarkan perawatan medis di wilayahnya kepada warga Jalur Gaza yang dalam keadaan sakit atau mengalami luka-luka akibat perang yang terus berkecamuk.

    Tawaran itu, seperti dilansir AFP, Selasa (4/2/2025), disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba saat berbicara dalam sidang parlemen pada Senin (3/2) waktu setempat.

    Kepada parlemen, Ishiba mengatakan pemerintahannya sedang menyusun kebijakan untuk memberikan dukungan di Jepang bagi “mereka yang sakit atau luka-luka di Gaza”. Diketahui bahwa Gaza dilanda perang antara Hamas dan Israel sejak Oktober 2023 lalu, yang memicu kehancuran dan banyak korban jiwa.

    Disebutkan juga oleh Ishiba dalam pernyataannya bahwa peluang pendidikan juga dapat ditawarkan kepada orang-orang dari Gaza, yang kini berada di bawah gencatan senjata yang rapuh.

    Pernyataan Ishiba itu disampaikan menanggapi pertanyaan salah satu anggota parlemen Jepang, yang bertanya apakah skema penerimaan pengungsi Suriah sebagai mahasiswa pada tahun 2017 lalu bisa digunakan sebagai referensi untuk membantu warga Gaza.

    “Kami sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan program serupa di Gaza, dan pemerintah akan berupaya mewujudkan rencana ini,” kata Ishiba.

    Langkah-langkah yang dibahas dalam parlemen itu berbeda dengan kebijakan utama untuk suaka di Jepang, yang telah sejak lama dikritik karena rendahnya jumlah permohonan suaka yang dikabulkan oleh Tokyo.

    Tahun 2023 lalu, Jepang hanya menerima 1.310 pencari suaka — kurang dari 10 persen dari total 13.823 pemohon pada tahun itu.

    Lihat juga Video ‘Hamas Siap Berunding soal Gencatan Senjata Tahap kedua’:

    Di bawah kerangka yang berbeda, pada akhir tahun lalu, Tokyo menerima total 82 orang sebagai mahasiswa dari Suriah yang diakui sebagai pengungsi oleh badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Skema ini, menurut pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang yang bertanggung jawab atas program tersebut, bertujuan untuk mendidik para pemimpin masa depan Suriah sebagai bagian dari kebijakan bantuan luar negeri jangka panjang Jepang.

    Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikuasai Hamas, mengatakan bahwa 50 pasien Palestina, termasuk 30 anak penderita kanker, dan pendamping mereka telah melewati perlintasan perbatasan Rafah, yang telah dibuka kembali, ke wilayah Mesir pada Sabtu (1/2) sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata.

    Direktur rumah sakit di Gaza mengatakan bahwa 6.000 pasien siap dievakuasi dari wilayah Palestina, dan lebih dari 12.000 orang lainnya “sangat membutuhkan perawatan”.

    Lihat juga Video ‘Hamas Siap Berunding soal Gencatan Senjata Tahap kedua’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Tunda Tarif untuk Meksiko-Kanada, Tetapi Tidak untuk China

    Trump Tunda Tarif untuk Meksiko-Kanada, Tetapi Tidak untuk China

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menangguhkan ancaman tarif tinggi terhadap Meksiko dan Kanada pada hari Senin (03/02), menyetujui penundaan selama 30 hari sebagai imbalan atas konsesi dalam penegakan hukum perbatasan dan kejahatan dengan kedua negara tetangga tersebut.

    Sementara itu, tarif AS terhadap China tetap akan diberlakukan segera.

    Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan bahwa mereka telah sepakat untuk memperketat pengamanan perbatasan sebagai respons terhadap tuntutan Trump dalam memberantas imigrasi ilegal dan penyelundupan narkoba. Hal ini menunda tarif 25% yang sedianya berlaku pada Selasa (04/02) selama 30 hari.

    Kanada setuju untuk mengerahkan teknologi dan personel baru di perbatasannya dengan AS serta meluncurkan upaya bersama untuk memerangi kejahatan terorganisir, penyelundupan fentanyl, dan pencucian uang.

    Meksiko juga sepakat untuk memperkuat perbatasan utaranya dengan menurunkan 10.000 anggota Garda Nasional guna menghentikan arus migrasi ilegal dan narkoba.

    AS berjanji untuk mencegah penyelundupan senjata berdaya tinggi ke Meksiko, kata Sheinbaum.

    “Sebagai Presiden, tanggung jawab saya adalah memastikan keselamatan semua warga Amerika, dan saya sedang melakukan hal itu. Saya sangat senang dengan hasil awal ini,” kata Trump di media sosial.

    Kesepakatan ini untuk sementara menghindari perang dagang yang menurut para ekonom dapat merugikan semua pihak dan meningkatkan harga bagi konsumen.

    Setelah berbicara melalui telepon dengan kedua pemimpin, Trump mengatakan bahwa ia akan mencoba merundingkan perjanjian ekonomi dalam sebulan ke depan dengan dua mitra dagang terbesar AS, yang ekonominya telah saling terintegrasi sejak perjanjian perdagangan bebas bersejarah pada 1990-an.

    Tarif untuk China tetap berlaku

    Tidak ada kesepakatan serupa dengan China, yang masih akan menghadapi tarif sebesar 10% mulai pukul 12:01 pagi waktu setempat pada hari Selasa (05/02). Seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan Trump tidak akan berbicara dengan Presiden China Xi Jinping hingga akhir pekan.

    Trump memperingatkan bahwa ia mungkin akan menaikkan tarif untuk Beijing lebih tinggi lagi.

    “China diharapkan berhenti mengirimkan fentanyl ke kami, dan jika tidak, tarifnya akan naik jauh lebih tinggi,” katanya.

    China menyebut fentanyl sebagai masalah domestik AS dan berencana menggugat tarif ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta mengambil tindakan balasan lainnya. Namun, China juga tetap membuka peluang untuk bernegosiasi.

    Perkembangan terbaru ini membuat nilai tukar dolar Kanada melonjak setelah sebelumnya anjlok ke level terendah dalam lebih dari dua dekade. Kabar ini juga mengangkat indeks saham berjangka AS setelah sehari mengalami penurunan di Wall Street.

    Trump juga menyiratkan pada hari Minggu (02/02) bahwa Uni Eropa (UE) bisa menjadi target berikutnya, meskipun ia tidak menyebutkan kapan.

    UE akan merespons ‘dengan tegas’ jika dikenai tarif secara tidak adil

    Para pemimpin Eropa memperingatkan bahwa ancaman Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan tarif terhadap UE dapat memicu perang dagang yang akan merugikan konsumen di kedua sisi Atlantik dan memperkuat posisi China.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa UE menyadari “potensi tantangan” dalam hubungan perdagangan transatlantik.

    “Jika dikenai secara tidak adil atau sewenang-wenang, Uni Eropa akan merespons dengan tegas,” kata von der Leyen setelah pertemuan informal para pemimpin UE di Brussels.

    Ia menegaskan bahwa para pemimpin UE ingin bersikap pragmatis, terlibat lebih awal dalam diskusi, serta merundingkan solusi dengan AS untuk mencegah ketegangan perdagangan.

    “Diskusi hari ini menekankan prinsip utama: yang pertama, bersiaplah. Dan saya hanya bisa mengatakan bahwa kami sudah siap,” katanya dalam konferensi pers.

    rs/ha (Reuters, DW)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Geger Remaja 15 Tahun Tewas Ditikam di Sekolah Menengah Inggris    
        Geger Remaja 15 Tahun Tewas Ditikam di Sekolah Menengah Inggris

    Geger Remaja 15 Tahun Tewas Ditikam di Sekolah Menengah Inggris Geger Remaja 15 Tahun Tewas Ditikam di Sekolah Menengah Inggris

    London

    Seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun tewas usai ditikam di sebuah sekolah menengah di Inggris bagian utara. Seorang remaja lainnya ditangkap polisi terkait insiden yang memicu kekhawatiran publik Inggris tersebut.

    Perdana Menteri (PM) Keir Starmer dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (4/2/2025), mengatakan bahwa pihak sekolah dan keluarga remaja yang tewas “berduka atas hilangnya nyawa anak muda yang seharusnya tidak terjadi dan negara turut berduka bersama mereka”.

    Starmer menyebut tindak kejahatan dengan senjata pisau telah menjadi “krisis nasional” di Inggris.

    Dia menyatakan bahwa undang-undang yang lebih tewas terhadap tindak kejahatan dengan senjata tajam telah mulai berlaku sejak September tahun lalu.

    Aksi penikaman fatal itu terjadi di halaman Sekolah Menengah Katolik All Saints yang ada di wilayah Sheffield pada Senin (3/2) waktu setempat.

    “Korban, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, mengalami luka serius dan meskipun layanan ambulans telah berupaya sebaik mungkin, dia akhirnya meninggal dunia beberapa saat kemudian,” kata wakil kepala kepolisian setempat, Lindsey Butterfield, dalam konferensi pers.

    Dia menambahkan bahwa seorang remaja laki-laki lainnya, yang juga berusia 15 tahun, telah ditangkap atas kecurigaan melakukan pembunuhan tersebut.

    Motif di balik aksi penikaman mematikan ini belum diketahui secara jelas.

    Karangan bunga, lilin dan balon ditempatkan di depan sekolah menengah tersebut, yang kini ditutup agar pihak kepolisian bisa melakukan penyelidikan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pria Bersenjata Ditembak di Stasiun Paris, 1 Orang Kena Peluru Nyasar    
        Pria Bersenjata Ditembak di Stasiun Paris, 1 Orang Kena Peluru Nyasar

    Pria Bersenjata Ditembak di Stasiun Paris, 1 Orang Kena Peluru Nyasar Pria Bersenjata Ditembak di Stasiun Paris, 1 Orang Kena Peluru Nyasar

    Paris

    Kepolisian Prancis menembak seorang pria yang kedapatan membawa senjata, sembari membuat coretan simbol swastika, di salah satu stasiun kereta api yang sibuk di ibu kota Paris. Belakangan diketahui bahwa senjata yang dibawa pria itu ternyata senjata palsu.

    Pria yang ditembak itu, seperti dilansir AFP, Selasa (4/2/2025), mengalami luka serius. Sedangkan seorang pria lainnya terkena peluru nyasar sebagai imbas dari insiden yang terjadi pada Senin (3/2) waktu setempat.

    Laporan otoritas setempat menyebut pria yang terkena peluru nyasar itu merupakan seorang sopir taksi. Pria tersebut terkena peluru nyasar di bagian kakinya dan telah dilarikan ke rumah sakit setempat.

    Sumber kepolisian setempat menuturkan kepada AFP bahwa seorang polisi melepaskan tembakan ke arah seorang pria yang kedapatan menodongkan pistol dan menolak untuk mematuhi instruksi di Stasiun Austerlitz di bagian tenggara Paris.

    Saat didekati polisi, pria itu sedang membuat coretan simbol swastika dengan cat semprot.

    Jaksa setempat, secara terpisah, mengatakan bahwa pistol yang ditodongkan pria yang tidak disebut namanya itu ternyata palsu.

    Pria itu kemudian dinyatakan mengalami mati otak setelah dibawa ke rumah sakit setempat.

    Seorang wanita yang menyaksikan kejadian tersebut, namun enggan menyebut namanya, mengatakan kepada AFP bahwa dirinya sedang duduk di pintu masuk stasiun, ketika tiba-tiba mendengar suara tembakan.

    “Saya mendengar suara tembakan dan orang-orang berteriak,” ucapnya, sembari menambahkan bahwa polisi tiba di lokasi dengan “segera”.

    Wanita ini mengatakan awalnya dia mengira insiden itu adalah pertengkaran antara dua sopir taksi, namun “orang-orang cukup takut, beberapa ada yang lari”.

    Polisi yang melepaskan tembakan di stasiun ramai orang itu, menurut kantor kejaksaan Paris, kini ditahan sementara penyelidikan berlangsung terhadap insiden tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kremlin Desak Hamas Tepati Janji Bebaskan Sandera Rusia    
        Kremlin Desak Hamas Tepati Janji Bebaskan Sandera Rusia

    Kremlin Desak Hamas Tepati Janji Bebaskan Sandera Rusia Kremlin Desak Hamas Tepati Janji Bebaskan Sandera Rusia

    Moskow

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Rusia Mikhail Bogdanov bertemu dengan seorang pejabat senior Hamas di Moskow. Dalam pertemuan itu, Bogdanov mendesak Hamas untuk menepati janji mereka untuk membebaskan sandera Rusia di Jalur Gaza.

    Bogdanov yang juga merupakan utusan khusus Presiden Vladimir Putin untuk Timur Tengah, seperti dilansir AFP dan Reuters, Selasa (4/2/2025), bertemu dengan anggota senior biro politik Hamas, Musa Abu Marzuk, pada Senin (3/2) waktu setempat.

    Rusia telah menyerukan pembebasan Alexander Trufanov yang memiliki kewarganegaraan ganda Rusia-Israel dan Maxim Herkin yang merupakan warga negara Israel yang berasal dari Donbas di Ukraina dan memiliki kerabat Rusia.

    Dalam pembicaraan keduanya di Moskow, menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, Bogdanov “sekali lagi memberikan penekanan khusus soal perlunya menepati janji-janji yang diberikan oleh kepemimpinan Hamas mengenai pembebasan warga Rusia A. Trufanov dan sandera-sandera lainnya yang ditahan di Jalur Gaza”.

    Pernyataan itu juga menekankan soal “pentingnya melanjutkan upaya yang tepat demi kepentingan mencapai persatuan antar-Palestina”.

    Trufanov, yang juga dikenal sebagai Sasha, diculik oleh militan Hamas pada 7 Oktober 2023 bersama pacarnya, Sapir Cohen, dari kibbutz Nir Oz di dekat perbatasan Jalur Gaza.

    Ayahnya terbunuh dalam serangan itu, sedangkan ibunda serta neneknya diculik namun telah dibebaskan dari Jalur Gaza pada November 2023 lalu. Keluarga Trufanov bermigrasi dari Rusia ke Israel pada akhir tahun 1990-an.

    Jihad Islam, kelompok militan sekutu Hamas, merilis video yang menunjukkan Trufanov pada November 2024 lalu. Tidak diketahui secara jelas kapan video itu direkam dan bagaimana kondisi Trufanov saat ini.

    Sementara Herkin bermigrasi dari Ukraina ke Israel bersama ibundanya dan diculik saat menghadiri festival musik rave Supernova ketika serangan Hamas terjadi.

    Dalam pernyataan kepada kantor berita RIA Novosti, Marzuk mengatakan bahwa “Trufanov pasti akan dibebaskan dalam waktu dekat”.

    “Dia akan dibebaskan meskipun faktanya dia adalah seorang tentara, tetapi keputusan telah diambil untuk membebaskannya pada tahap pertama perjanjian. Itulah jawaban kami terhadap posisi Rusia mengenai masalah Palestina,” ucapnya.

    Sedangkan soal pembebasan Herkin, sebut Marzuk, akan dilakukan pada tahap kedua gencatan senjata, yang pembicaraannya baru akan dimulai pekan ini.

    Kementerian Luar Negeri Rusia, dalam pernyataannya, mengungkapkan bahwa Bogdanov dan Marzuk juga membahas “kemajuan perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza, dengan penekanan pada pentingnya meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Palestina yang menderita”.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mengapa China Tindak Tegas Penjahat Dunia Maya di Asia Tenggara?

    Mengapa China Tindak Tegas Penjahat Dunia Maya di Asia Tenggara?

    Beijing

    Pada awal Januari 2025, seorang aktor China yang tidak terlalu dikenal terseret dalam kontroversi internasional seputar warga negara China yang diperdagangkan dan dieksploitasi di negara-negara Asia lainnya.

    Wang Xing yang berusia 31 tahun, yang juga menggunakan nama samaran Xingxing, pergi ke Thailand untuk casting pekerjaan yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan hiburan besar.

    Sesampainya di sana, dia diduga bertemu dengan orang-orang bersenjata yang memaksanya masuk ke dalam mobil dan membawanya menyeberangi perbatasan Thailand menuju Myanmar.

    Para penculiknya menggunduli kepalanya dan dilaporkan mulai melatihnya untuk menipu orang-orang China saat bekerja di sebuah pusat panggilan.

    Wang mengaku melihat banyak orang dengan kepala gundul di tempat tersebut, termasuk sekitar 50 warga negara China lainnya yang mengalami nasib serupa.

    Pacar Wang berupaya meminta bantuan lewat media sosial setelah kehilangan kontak dengan sang aktor pada tanggal 3 Januari 2025. Permohonannya untuk meminta bantuan disambut oleh para selebritas ternama di China, dan Wang berhasil diselamatkan serta dikembalikan ke Thailand empat hari setelah penculikannya. Ia pun muncul di media Thailand bersama polisi setempat.

    Di depan kamera, Wang menyayangkan masalah keamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Thailand, dan berterima kasih kepada polisi serta mengatakan bahwa negara itu “cukup aman.”

    “Jika ada kesempatan di masa depan, saya ingin kembali ke Thailand,” katanya.

    Sementara itu, nasib para tawanan China lainnya di pusat panggilan masih belum jelas.

    Myanmar: Sebagian besar penipu yang dideportasi berasal dari China

    Myanmar berada dalam cengkeraman perang saudara dan telah menjadi sarang bagi pusat-pusat penipuan yang dioperasikan oleh geng-geng kriminal China.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah bekerja sama dengan militer Myanmar dan pemberontak anti-junta untuk menindak sindikat kejahatan.

    “Namun, pelanggaran hukum secara umum di beberapa wilayah Myanmar membuat tindakan keras seperti itu menjadi sulit,” kata Ian Chong, seorang ilmuwan politik di Singapura, kepada DW.

    “Geng-geng hanya pindah ke daerah-daerah di mana China dan proksinya sulit untuk menjangkau,” tambahnya.

    Pemerintah militer Myanmar telah mendeportasi 55.711 orang asing yang terlibat dalam kegiatan penipuan sejak Oktober 2023. Menurut media pemerintah Myanmar, sebagian besar dari mereka – lebih dari 53.000 orang – adalah warga China.

    Tidak ada jalan keluar bagi korban perdagangan orang

    Pusat panggilan di Myanmar hanyalah salah satu bagian dari teka-teki. Musim panas lalu, sebuah laporan dari United States Institute of Peace (USIP) mengungkapkan bahwa ratusan ribu orang telah dibujuk untuk bekerja bagi para penipu di seluruh dunia, dengan total miliaran dolar hasil tipuan. Banyak geng perdagangan manusia yang beroperasi di Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina.

    Jenis-jenis penipuannya termasuk skema tidak sah yang berkisar pada perjudian online, mata uang kripto, dan investasi keuangan.

    Dalam banyak kasus, mereka yang memikat orang ke dalam penipuan adalah korban itu sendiri. Mereka sering kali ditarik oleh peluang bisnis palsu dan kemudian dipaksa menjadi pekerja ilegal.

    Mereka cenderung ditahan di daerah pedesaan yang sepi, dan para penculik akan menghukum mereka secara fisik jika mereka mencoba melarikan diri.

    Tekanan Beijing terhadap Bangkok

    Thailand yang berbatasan dengan beberapa negara lain, menjadi negara transit pilihan bagi geng-geng perdagangan manusia.

    Beijing telah menekan para pejabat Thailand untuk turun tangan dan membantu menangani masalah ini, menurut Chong.

    “Kecuali (China) ingin secara langsung campur tangan dalam yurisdiksi asing, tidak banyak yang bisa dilakukan negara,” katanya.

    Thailand membantu membebaskan sekitar 900 warga negara China yang terjebak dalam operasi penipuan di Myanmar tahun lalu, tetapi laporan mengatakan sekitar 1.200 warga negara China masih hilang di Myanmar.

    Film blockbuster China sebagai peringatan terhadap para penipu

    Untuk mencegah warganya terpikat ke dalam kamp-kamp ini, China telah berulang kali mencoba memperingatkan warganya agar tidak bepergian ke Asia Tenggara.

    “Ada satu titik di tahun 2022 di mana sebuah narasi mulai muncul bahwa pergi ke Thailand dapat mengakibatkan Anda diperdagangkan ke Myanmar dan kehilangan ginjal Anda,” kata Jason Tower, Direktur Negara Myanmar di USIP.

    “Belakangan, Anda mulai melihat bahwa polisi akan menelepon orang-orang ketika mereka memesan tiket untuk menanyakan apa yang mereka lakukan di Asia Tenggara,” tambahnya.

    Apakah Beijing mendorong para penipu di luar China?

    Penipuan melalui telepon bukanlah hal yang baru di Beijing. Pada bulan Desember 2022, undang-undang khusus terhadap telekomunikasi dan undang-undang penipuan online mulai berlaku di China, yang telah berkutat dengan masalah ini selama bertahun-tahun.

    Namun di luar perbatasan, geng-geng China telah diberi lebih banyak ruang untuk beroperasi. Beijing mulai mengambil tindakan baru-baru ini, kata Zachary Abuza, seorang profesor yang berfokus pada masalah politik dan keamanan Asia Tenggara di National War College di Washington.

    “China tidak hanya menutup mata terhadap mereka, tetapi tampaknya secara aktif mendorong pengembangan zona-zona ekonomi khusus ini di seluruh Asia Tenggara, di mana penipuan, perjudian, perdagangan narkoba, manusia dan satwa liar, serta pencucian uang tumbuh secara eksponensial,” kata Abuza kepada DW.

    “Hal itu benar-benar berubah selama dan setelah pandemi, ketika orang China sendiri menjadi sasaran. Sekarang China berada di era pertumbuhan yang jauh lebih lambat, warganya mencari skema untuk menjadi kaya dan menjadi mangsa. Dengan legitimasi yang dipertaruhkan, (Partai Komunis China) telah menindak tegas,” tambahnya.

    China ‘mencari jalan masuk’ untuk penegakan hukumnya di luar negeri

    Pada bulan November 2024, terungkap bahwa China dan Myanmar setuju untuk membuat kontraktor militer swasta China beroperasi di negara tersebut demi melindungi aset-asetnya sendiri.

    Dan karena hilangnya Wang telah memfokuskan kembali perhatian publik pada masalah ini, China dan Thailand sepakat untuk mendirikan pusat anti-penipuan, dengan pihak berwenang China yang mengoperasikannya di Mae Sot, dekat perbatasan Myanmar.

    Abuza melihat perkembangan ini sebagai bagian dari rencana Beijing untuk ekspansi keamanan.

    “China telah mendorong kerja sama penegakan hukum, tetapi pada dasarnya mereka benar-benar mencari jalan masuk, sehingga mereka dapat memiliki kehadiran penegakan hukum secara fisik di wilayah tersebut,” katanya.

    “Meskipun mereka mungkin bekerja pada beberapa operasi anti-terorisme, tanggung jawab utama mereka adalah untuk mengejar kepentingan keamanan China yang lebih mendesak,” tambahnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bunuh 70 Orang di Tepi Barat, Israel Dituduh Lakukan Pembersihan Etnis    
        Bunuh 70 Orang di Tepi Barat, Israel Dituduh Lakukan Pembersihan Etnis

    Bunuh 70 Orang di Tepi Barat, Israel Dituduh Lakukan Pembersihan Etnis Bunuh 70 Orang di Tepi Barat, Israel Dituduh Lakukan Pembersihan Etnis

    Tepi Barat

    Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam operasi militer Israel di wilayah Tepi Barat, yang dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 70 orang dalam dua pekan terakhir. Otoritas Palestina menuding Tel Aviv telah melakukan “pembersihan etnis” di Tepi Barat.

    Juru bicara kantor Abbas, Nabil Abu Rudeineh, seperti dilansir AFP, Selasa (4/2/2025), mengatakan kepresidenan Palestina “mengecam perluasan perang komprehensif otoritas pendudukan terhadap rakyat Palestina di Tepi Barat untuk melaksanakan rencana mereka yang bertujuan menggusur warga dan pembersihan etnis”.

    Kementerian Kesehatan Palestina di Ramallah, dalam pernyataan terpisah, melaporkan “70 orang mati syahid di Tepi Barat sejak awal tahun ini”. Terdapat sedikitnya 10 anak-anak, satu perempuan dan dua warga lanjut usia di antara korban tewas tersebut.

    Dalam pernyataannya kepada AFP, Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi bahwa puluhan orang itu “dibunuh oleh pendudukan Israel”.

    Jumlah korban tewas itu, menurut Kementerian Kesehatan Palestina, terdiri atas 38 orang yang tewas dalam operasi Israel di area Jenin, dan 15 orang lainnya tewas di Tubas, Tepi Barat bagian utara. Sementara itu satu orang lainnya tewas di area Yerusalem Timur yang dianeksasi Israel.

    Militer Israel melancarkan operasi besar-besaran di wilayah Tepi Barat sejak 21 Januari lalu, yang diklaim bertujuan untuk membasmi kelompok bersenjata Palestina dari area Jenin, yang disebut sejak lama menjadi sarang militan.

    “Kami menuntut intervensi pemerintah AS (Amerika Serikat) sebelum terlambat, untuk menghentikan agresi Israel yang sedang berlangsung terhadap rakyat dan tanah kami,” ucap Rudeineh kepada kantor berita resmi Palestina, WAFA, dalam pernyataan yang bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu ke AS.

    Pada Minggu (2/2) waktu setempat, militer Israel mengklaim pasukannya telah membunuh lebih dari 50 “teroris” dalam operasi militer yang dimulai 21 Januari tersebut, dan dalam rentetan serangan udara pada minggu sebelumnya.

    Netanyahu sedang berada di Washington DC, di mana dia diperkirakan akan memulai pembicaraan mengenai tahap kedua gencatan senjata Gaza. Tahap selanjutnya diperkirakan mencakup pembebasan para sandera tersisa dan diskusi mengenai penghentian perang yang lebih permanen.

    Lihat juga Video: Israel Kini Bombardir Tepi Barat, 10 Warga Palestina Tewas

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu