Category: Detik.com Internasional

  • Palestina Sebut Israel Bunuh 2 Wanita dalam Penyerbuan di Tepi Barat

    Palestina Sebut Israel Bunuh 2 Wanita dalam Penyerbuan di Tepi Barat

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan pasukan Israel di Tepi Barat yang diduduki menembak mati dua wanita, termasuk satu orang yang sedang hamil delapan bulan. Militer Israel mengatakan telah menargetkan teroris dalam penyerbuan itu.

    Dilansir AFP, Minggu (9/2/2025), Pasukan Israel melancarkan operasi di kamp pengungsi Nur Shams, di pinggiran Tulkarem di Tepi Barat utara, pada dini hari Minggu, sebagai bagian dari serangan yang sedang berlangsung di kamp-kamp terdekat, kata militer.

    Kementerian Kesehatan Palestina juga mengatakan perempuan bernama Sundus Jamal Muhammad Shalabi yang berusia 23 tahun tewas dalam insiden sebelum fajar. Sementara itu suaminya Yazan Abu Shola terluka kritis.

    Calon ibu itu meninggal saat tiba di rumah sakit setempat, kata kementerian tersebut.

    “Tim medis tidak dapat menyelamatkan nyawa bayi tersebut karena pendudukan (Israel) mencegah pemindahan korban luka ke rumah sakit,” tambahnya.

    Murad Alyan, anggota komite rakyat di kamp Nur Shams, mengatakan kepada AFP bahwa pasangan itu berusaha meninggalkan kamp sebelum pasukan pendudukan maju ke dalamnya. Mereka ditembak saat berada di dalam mobil mereka.

    Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk apa yang digambarkannya sebagai kejahatan eksekusi yang dilakukan oleh pasukan pendudukan, menuduh pasukan Israel sengaja menargetkan warga sipil yang tidak berdaya.

    Kementerian kesehatan kemudian mengatakan seorang wanita kedua, Rahaf Fouad Abdullah al-Ashqar yang berusia 21 tahun tewas dalam insiden terpisah di Nur Shams.

    Seorang sumber di komite rakyat kamp tersebut mengatakan bahwa dia terbunuh dan ayahnya terluka ketika “pasukan Israel menggunakan bahan peledak untuk membuka pintu rumah keluarga mereka”.

    Militer Israel mengatakan kepada AFP bahwa mereka sedang menyelidiki kedua insiden tersebut.

    Rekaman AFP dari Nur Shams menunjukkan buldoser tentara membersihkan jalan di depan bangunan kosong di kamp yang padat penduduk itu. Diketahui kamp tersebut dihuni sekitar 13.000 orang.

    Militer Israel sebelumnya menyatakan pasukannya “memperluas operasi di Samaria utara”, menggunakan istilah alkitabiah untuk wilayah utara Tepi Barat, yang telah diduduki Israel sejak 1967.

    “Tim tempur Brigade Efraim memulai operasi di Nur Shams,” kata militer dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa tentara telah “menargetkan beberapa teroris dan menangkap individu tambahan di daerah itu”.

    Kementerian kesehatan Palestina mengatakan sedikitnya 70 warga Palestina telah tewas oleh tembakan Israel di Tepi Barat tahun ini.

    Kekerasan di sana telah meningkat sejak pecahnya perang pada Oktober 2023 di Jalur Gaza, yang dipisahkan dari Jalur Gaza oleh wilayah Israel.

    Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya 886 warga Palestina termasuk militan telah dibunuh oleh pasukan Israel atau pemukim di Tepi Barat sejak perang Gaza dimulai.

    Setidaknya 32 warga Israel, termasuk beberapa tentara, telah tewas dalam serangan atau konfrontasi Palestina selama operasi Israel di Tepi Barat selama periode yang sama, menurut angka resmi Israel.

    (aik/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Negara-negara Arab Kecam Usul Netanyahu Dirikan Negara Palestina di Saudi    
        Negara-negara Arab Kecam Usul Netanyahu Dirikan Negara Palestina di Saudi

    Negara-negara Arab Kecam Usul Netanyahu Dirikan Negara Palestina di Saudi Negara-negara Arab Kecam Usul Netanyahu Dirikan Negara Palestina di Saudi

    Jakarta

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bicara agar warga Palestina mendirikan negara di wilayah Arab Saudi. Negara-negara Arab mengecam pernyataan Netanyahu.

    Dilansir Anadolu dan Reuters, Minggu (9/2/2025), beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Sudan, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menolak pernyataan Netanyahu tersebut. Mesir dan Yordania sama-sama mengecam usulan Israel tersebut.

    Mesir mengecam pernyataan Netanyahu dengan menyebutnya “tidak bertanggungjawab dan sepenuhnya ditolak”. Mesir dalam pernyataan yang disampaikan Kementerian Luar Negerinya menolak pernyataan Netanyahu tersebut karena mengancam keamanan dan kedaulatan Arab Saudi.

    “Sepenuhnya menolak pernyataan sembrono yang mengancam keamanan dan kedaulatan kerajaan,” ujar pernyataan Kemlu Mesir.

    “Stabilitas dan keamanan nasional Arab Saudi merupakan bagian integral dari keamanan dan stabilitas Mesir dan negara-negara Arab, suatu hal yang tidak dapat dikompromikan,” imbuh pernyataan tersebut.

    Selain Mesir, UEA dan Sudan menganggap pernyataan Israel itu melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Mesir dan UEA juga menganggap kedaulatan Saudi sebagai ‘garis merah’.

    Menteri Luar Negeri UEA, Khalifa bin Shaheen Al-Marar, menegaskan dalam pernyataannya untuk kembali menolak usulan tersebut. Sebab hal itu merupakan pelanggaran atas hak rakyat Palestina.

    “Penolakan tegas UEA terhadap pelanggaran hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina dan segala upaya untuk menggusur mereka,” ujar Al-Marar.

    Al-Marar merujuk pada “posisi UEA yang bersejarah dan teguh mengenai perlindungan hak-hak Palestina dan perlunya menemukan cakrawala politik yang serius yang mengarah pada penyelesaian konflik dan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.”

    Ia menambahkan dengan tegas bahwa “tidak akan ada stabilitas di kawasan ini tanpa solusi dua negara.”

    Simak selengkapnya halaman selanjutnya.

    Kementerian Luar Negeri Sudan juga mengutuk pernyataan Netanyahu itu sebagai pernyataan yang tidak bertanggungjawab. Sudan menyebut pernyataan itu seraya mencatat bahwa pernyataan tersebut “mewakili eskalasi oleh Israel dalam melanggar hak-hak rakyat Palestina.”

    Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga mengatakan bahwa “pernyataan rasis ini merupakan bagian dari penolakan Israel yang berkelanjutan atas pendudukannya atas hak-hak historis, politik, dan hukum rakyat Palestina di tanah air mereka.”

    Negara OKI menegaskan kembali “penolakan dan kutukannya terhadap rencana dan upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka, dengan menganggap pembersihan etnis ini sebagai kejahatan, dan pelanggaran berat hukum internasional.”

    Netanyahu Serukan Pembentukan Negara Palestina di Saudi

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengusulkan agar Palestina mendirikan negara di Arab Saudi, bukan di tanah air mereka. Pernyataan itu merupakan penolakan terbarunya terhadap hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

    “Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi, mereka memiliki banyak tanah di sana,” kata Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel seperti dikutip dari Middle East Eye.

    Pernyataan itu muncul ketika Arab Saudi dan Israel tampaknya semakin jauh dari normalisasi hubungan, lebih dari setahun setelah pejabat di AS mengatakan kesepakatan sudah dekat.

    Arab Saudi berulang kali mengatakan selama tahun lalu bahwa hanya jalur yang jelas menuju negara Palestina yang akan membawanya untuk membangun hubungan formal dengan Israel, tetapi Netanyahu menolak gagasan itu secara langsung dan menyebutnya sebagai “ancaman keamanan bagi Israel”.

    “Terutama bukan negara Palestina,” kata Netanyahu.

    “Setelah 7 Oktober? Tahukah Anda apa itu? Ada negara Palestina, yang disebut Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina dan lihat apa yang kita dapatkan,” tambahnya.

    Wawancara itu berlangsung saat Netanyahu sedang dalam kunjungan resmi ke Amerika Serikat. Hal ini menyusul konferensi pers bersama dengan Donald Trump, di mana presiden AS mengumumkan rencananya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza guna menjadikan daerah kantong Palestina itu sebagai “Riviera Mediterania”, dengan AS mengambil alih wilayah tersebut.

    Normalisasi dengan Arab Saudi dibahas antara kedua pemimpin dan, selain penolakan kerasnya terhadap syarat utama Saudi untuk mendirikan negara Palestina, Netanyahu menegaskan bahwa perdamaian antara Israel dan kerajaan itu adalah kenyataan yang akan datang.

    “Itu tidak hanya layak, saya pikir itu akan terjadi,” kata Netanyahu.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Palestina Kecam Netanyahu Usul Dirikan Negara di Saudi: Anti-Perdamaian    
        Palestina Kecam Netanyahu Usul Dirikan Negara di Saudi: Anti-Perdamaian

    Palestina Kecam Netanyahu Usul Dirikan Negara di Saudi: Anti-Perdamaian Palestina Kecam Netanyahu Usul Dirikan Negara di Saudi: Anti-Perdamaian

    Jakarta

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bicara agar warga Palestina mendirikan negara di wilayah Arab Saudi. Palestina menyebut usulan Netanyahu itu merupakan antiperdamaian dan rasis.

    Dilansir Anadolu Ajansi, Minggu (9/2/2025), Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut usulan Netanyahu itu “rasis dan anti-perdamaian”. Kemlu Palestina juga mengatakan rencana Netanyahu itu merupakan pelanggaran atas kedaulatan Arab Saudi.

    “Pelanggaran terhadap kedaulatan dan stabilitas Arab Saudi,” ujar Kemlu Palestina dalam pernyataannya.

    Pernyataan tersebut menyuarakan dukungan penuh dan solidaritas dengan Arab Saudi terhadap hasutan Israel dan mendesak masyarakat internasional untuk mengutuk pernyataan Netanyahu.

    Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hussein Al-Sheikh, mengatakan pernyataan Israel tersebut menargetkan kedaulatan Saudi. Al-Sheikh juga mengutuk pernyataan Netanyahu sebagai “pelanggaran hukum internasional dan konvensi internasional”

    “Negara Palestina hanya akan berdiri di atas tanah Palestina,” imbuhnya di akun X miliknya.

    Dia juga memuji sikap Saudi, “yang selalu menyerukan penerapan legitimasi dan hukum internasional serta berkomitmen pada solusi dua negara sebagai dasar keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan tersebut,”.

    Netanyahu Serukan Pembentukan Negara Palestina di Saudi

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengusulkan agar Palestina mendirikan negara di Arab Saudi, bukan di tanah air mereka. Pernyataan itu merupakan penolakan terbarunya terhadap hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

    “Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka memiliki banyak tanah di sana,” kata Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel seperti dikutip dari Middle East Eye.

    Pernyataan itu muncul ketika Arab Saudi dan Israel tampaknya semakin jauh dari normalisasi hubungan, lebih dari setahun setelah pejabat di AS mengatakan kesepakatan sudah dekat.

    Respons Saudi, Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Trump Telepon Putin, Ungkap Pembicaraan Ingin Perang Rusia-Ukraina Berakhir

    Trump Telepon Putin, Ungkap Pembicaraan Ingin Perang Rusia-Ukraina Berakhir

    Jakarta

    Presiden AS Donald Trump mengaku telah menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya membahas terkait diakhirinya perang di Ukraina.

    Hal itu disampaikan Trump dalam sebuah wawancara di atas Air Force One pada Jumat (7/2). Trump mengatakan dia “lebih baik tidak mengatakannya,” ketika ditanya berapa kali kedua pemimpin tersebut telah berbicara.

    “Dia (Putin) ingin melihat orang-orang berhenti sekarat,” kata Trump kepada New York Post seperti dilansir Reuters, Minggu (9/2/2025),

    Trump mengatakan bahwa ia mungkin akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy minggu depan untuk membahas berakhirnya perang.

    Trump mengatakan bahwa ia “selalu memiliki hubungan yang baik dengan Putin”. Trump memiliki rencana konkret untuk mengakhiri perang. Namun ia tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut.

    “Saya harap ini cepat,” kata Trump.

    “Setiap hari orang-orang meninggal. Perang ini sangat buruk di Ukraina. Saya ingin mengakhiri hal terkutuk ini,” tambahnya.

    Sementara itu Kremlin dan Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk memberikan komentar di luar jam kerja.

    Sebelumnya pada akhir Januari, Juru Bicara Rusia, Dmitry Peskov, mengatakan Putin siap untuk melakukan panggilan telepon dengan Trump. Moskow mengatakan menunggu kabar dari Washington bahwa mereka juga siap.

    Perang yang dimulai dengan invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina itu akan menandai ulang tahunnya yang ketiga pada tanggal 24 Februari. Ribuan orang, sebagian besar dari mereka adalah warga Ukraina, telah tewas selama konflik tersebut.

    (yld/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Netanyahu Serukan Pembentukan Negara Palestina di Saudi, Picu Protes Keras!

    Netanyahu Serukan Pembentukan Negara Palestina di Saudi, Picu Protes Keras!

    Jakarta

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bicara agar warga Palestina mendirikan negara di wilayah Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengecam pernyataan Netanyahu.

    Dikutip Aljazeera, Minggu, (9/2/2025), Netanyahu bicara kepada wartawan dan menyarankan pembentukan negara Palestina di wilayah Saudi. Saudi secara tegas menolak saran Netanyahu.

    Kemlu Saudi menolak pernyataan yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan berkelanjutan yang dilakukan pendudukan Israel terhadap saudara-saudara Palestina di Gaza, termasuk pembersihan etnis yang mereka alami.

    “Kerajaan menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka bukanlah penyusup atau imigran yang dapat diusir kapan pun pendudukan brutal Israel menginginkannya,” katanya.

    Adapun kecaman terhadap Netanyahu datang dari negara-negara Dewan Kerja Sama Negara Teluk Arab (Gulf Cooperation Council). GCC menilai pernyataan Netanyahu tidak bertanggung jawab.

    “Pernyataan yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab ini menegaskan pendekatan pasukan pendudukan Israel dalam ketidakhormatan mereka terhadap hukum dan perjanjian internasional dan PBB serta kedaulatan negara,” kata Sekretaris Jenderal Jasem Mohamed Albudaiwi dalam keterangannya, dilansir Aljazeera, Minggu (9/2/2025).

    Albudaiwi menegaskan bahwa posisi Kerajaan dan negara-negara GCC, tegas dan kuat untuk mendukung rakyat Palestina dalam memperoleh hak-hak mereka yang sah. Dia memandang perlunya mencapai solusi dua negara dan mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kotanya.

    Lalu dia juga memperbarui seruannya kepada masyarakat internasional untuk bersikap serius dan tegas terhadap pernyataan agresif Netanyahu itu. Menurutnya pernyatan itu menimbulkan ancaman dan bahaya bagi keamanan dan stabilitas kawasan dan dunia secara keseluruhan.

    (azh/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jaringan Eksploitasi Seksual Dibongkar, Polisi Peru Selamatkan 123 Perempuan

    Jaringan Eksploitasi Seksual Dibongkar, Polisi Peru Selamatkan 123 Perempuan

    Jakarta

    Polisi Peru menyelamatkan 123 perempuan dan anak perempuan yang dieksploitasi secara seksual oleh geng Venezuela. Sebanyak 23 orang ditangkap dalam penggerebekan tersebut.

    Dilansir AFP, Minggu (9/2/2025), ratusan petugas polisi ikut serta dalam penggerebekan yang dilakukan pada Jumat malam di ibu kota Peru, Lima. Sebanyak 23 orang ditangkap yang diduga anggota geng.

    Polisi mengatakan 123 orang termasuk tiga anak di bawah umur berhasil diselamatkan. Seorang sumber di dalam kepolisian mengatakan kepada AFP bahwa mereka semua adalah perempuan dan anak perempuan.

    Mereka yang ditangkap adalah bagian dari Los Hijos de Dios, sebuah faksi dari geng terbesar Venezuela, Tren de Aragua, yang telah beroperasi di Peru sejak 2021.

    Pada bulan Januari 2024, polisi Peru menyelamatkan 40 gadis muda yang dieksploitasi secara seksual di jejaring sosial oleh organisasi kriminal yang sama.

    Geng Tren de Aragua dibentuk pada tahun 2014 di negara bagian Aragua, Venezuela, tetapi sekarang hadir di beberapa negara Amerika Selatan, termasuk Kolombia, Peru, dan Chili.

    Tonton juga Video: Bareskrim Bongkar Eksploitasi Seksual Anak Grup Telegram Premium Place

    (yld/knv)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Sebut Tak Akan Deportasi Pangeran Harry: Dia dan Istri Banyak Masalah

    Trump Sebut Tak Akan Deportasi Pangeran Harry: Dia dan Istri Banyak Masalah

    Jakarta

    Pangeran Harry terancam dideportasi dari Amerika Serikat terkait isu masalah keimigrasian. Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk tidak mendeportasi Pangeran Harry.

    Trump mengungkap salah satu alasan tidak mendeportasi pangeran Harry dengan mengutip masalah perkawinan Duke of Sussex itu sebagai alasan keringanan hukuman.

    Trump mengatakan, “Saya akan membiarkannya sendiri,” Trump menyebut Pangeran Harry sudah memiliki masalah dengan istrinya.

    “Saya tidak ingin melakukan itu… Dia sudah punya cukup banyak masalah dengan istrinya. Dia mengerikan,” kata Trump dalam sebuah wawancara dengan The New York Post, dilansir Anadolu, Minggu (9/2/2025).

    Diketahui, dilansir Anadolu dan AP, status imigrasi Harry telah diawasi dengan cermat. Yayasan Heritage menuduh dia mungkin telah menyembunyikan penggunaan narkoba ilegal di masa lalu, yang dapat mendiskualifikasi dia dari visa AS.

    Yayasan Heritage juga menuduh Pangeran Harry menerima perlakuan istimewa saat memasuki negara AS.

    Lembaga tersebut itu menggugat Departemen Keamanan Dalam Negeri AS tahun lalu untuk merilis catatan visa Harry, dengan mengutip pengakuan penggunaan narkoba dalam otobiografinya, Spare.

    Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle pindah ke California Selatan pada tahun 2020.

    “Kami percaya rakyat Amerika memiliki hak untuk mengetahui apakah Pangeran Harry jujur dalam permohonannya,” kata Nile Gardiner, kepala Pusat Kebebasan Margaret Thatcher Yayasan Heritage.

    Heritage berpendapat bahwa ada “kepentingan publik yang besar” terkait apakah Harry menerima perlakuan khusus selama proses aplikasi, khususnya setelah memoarnya tahun 2023 “Spare” mengungkap penggunaan narkoba di masa lalu.

    Harry mengatakan dalam “Spare” bahwa dia mengonsumsi kokain beberapa kali mulai sekitar usia 17 tahun, agar ‘Merasa berbeda’. Dia juga mengakui menggunakan ganja dan jamur psikedelik.

    AS secara rutin menanyakan tentang penggunaan narkoba pada aplikasi visanya, dan hal itu telah dikaitkan dengan masalah perjalanan bagi para selebritas, termasuk koki Nigella Lawson, penyanyi Amy Winehouse, dan model Kate Moss.

    Pengakuan penggunaan narkoba di masa lalu tidak serta-merta menghalangi orang untuk masuk atau tinggal di negara tersebut, tetapi menjawab dengan tidak jujur dapat menimbulkan konsekuensi serius.

    “Jika ia berbohong, Anda akan dideportasi,” kata pengacara Heritage, Samuel Dewey, kepada wartawan setelah sidang.

    “Orang-orang secara rutin dideportasi karena berbohong pada formulir imigrasi.”

    Dewey mengatakan ada kemungkinan Harry jujur tentang penggunaan narkoba sebelumnya pada aplikasinya, dan menerima keringanan internal DHS atau semacam visa diplomatik dari Departemen Luar Negeri. Kedua pilihan tersebut sah tetapi akan membuat pemerintah dan Harry terbuka terhadap tuduhan perlakuan khusus.

    Pasangan yang pindah ke AS pada tahun 2020 setelah mengundurkan diri dari tugas kerajaan, telah menjadi kritikus vokal Trump, dengan Meghan Markle menyebutnya “memecah belah” dan “misoginis”.

    Trump, yang sebelumnya mengkritik Harry dan Markle, menggambarkan Duke sebagai “dicambuk” oleh istrinya.

    Tonton juga Video Trump Teken Aturan Deportasi Mahasiswa yang Ikut Aksi Pro-Palestina

    (yld/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 5 Sandera Thailand yang Dibebaskan Hamas Tiba di Bangkok

    5 Sandera Thailand yang Dibebaskan Hamas Tiba di Bangkok

    Jakarta

    Kelima warga Thailand yang disandera di Gaza telah dipulangkan dan tiba di Bangkok. Kedatangan 5 warga Thailand itu disambut haru keluarga.

    Dilansir AFP, Minggu (9/2/2025), kelima warga Thailand itu tersenyum saat berjalan ke aula kedatangan di Bandara Suvarnabhumi Bangkok setelah dibebaskan pada tanggal 30 Januari, sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang bertujuan untuk mengakhiri perang Gaza.

    Kelima warga tersebut di antaranya Watchara Sriaoun, Pongsak Tanna, Sathian Suwannakham, Surasak Lamnau, dan Bannawat Saethao. Kelimanya mendarat di Bangkok pada pukul 7:30 pagi (0030 GMT) pada hari Minggu dan disambut oleh sekelompok kecil kerabat dan pejabat dari kementerian luar negeri yang sangat gembira.

    Salah satu sandera yang dibebaskan, Pongsak, mengatakan bahwa dia “kehilangan kata-kata” saat melihat keluarganya.

    “Saya berterima kasih kepada semua orang yang membantu kami. Kami tidak akan berada di sini hari ini jika bukan karena mereka. Kami akhirnya bisa kembali ke tanah air kami,” katanya.

    Sementara itu, Somboon Saethao, ayah Bannawat, mengatakan dia “sangat bahagia”. Keluarganya akan menyambut putranya pulang dengan upacara tradisional Thailand.

    “Saya rasa saya tidak ingin dia jauh dari rumah lagi,” kata Somboon, yang berasal dari provinsi Nan di Thailand utara, kepada AFP.

    Bannawat pindah ke Israel sembilan bulan sebelum penculikannya untuk mencari penghasilan yang lebih baik bagi keluarganya.

    Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Thailand, Maris Sangiampongsa, mengatakan “sangat menginspirasi” menyaksikan kepulangan mereka. Ia menambahkan pemerintah akan memantau reintegrasi mereka ke dalam masyarakat Thailand, “dengan fokus pada kesehatan mental mereka”.

    “Kami tidak pernah menyerah pada para sandera ini,” katanya saat konferensi pers di bandara.

    Kelima orang yang kembali itu sekarang sedang dalam perjalanan menuju kampung halaman mereka.

    Boonsong Tapchaiyut, seorang pejabat Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan setiap sandera akan menerima pembayaran satu kali sekitar $18.000 (600.000 baht), bersama dengan gaji bulanan sebesar $900 hingga usia 80 tahun, untuk memastikan mereka tidak harus kembali ke Israel.

    Ketika Hamas menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober 2023, 31 warga negara Thailand diculik, dengan 23 orang dibebaskan pada akhir tahun itu dan dua orang dipastikan tewas pada bulan Mei.

    Seorang warga negara Thailand diyakini masih hidup di Gaza.

    Tonton juga Video: Momen Hamas Bebaskan 3 Sandera Warga Israel di Gaza

    (yld/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Peringatan Tsunami Gempa M 7,6 Karibia Dicabut

    Peringatan Tsunami Gempa M 7,6 Karibia Dicabut

    Jakarta

    Gempa bumi berkekuatan 7,6 magnitudo mengguncang Kepulauan Cayman, Laut Karibia. Imbas gempa tersebut sempat muncul peringatan tsunami yang kini resmi dicabut.

    “Berdasarkan semua data yang tersedia… ancaman tsunami dari gempa bumi ini telah berlalu dan tidak ada ancaman lebih lanjut,” kata Pusat Peringatan Tsunami Pasifik AS, dilansir AFP, Minggu (9/2/2025).

    Badan Survei Geologi AS menyebut gempa tersebut terjadi pada kedalaman dangkal.

    Sebelumnya, sistem peringatan tsunami mengatakan gelombang setinggi hampir 10 kaki (tiga meter) mungkin terjadi di beberapa wilayah pesisir Kuba, sementara gelombang hingga tiga kaki dapat menghantam Honduras dan Kepulauan Cayman.

    Pemerintah Kepulauan Cayman telah memperingatkan penduduk wilayah pesisir untuk pindah ke pedalaman dalam sebuah pesan di situs webnya. Peringatan ancaman tsunami awal mencakup lebih dari sejumlah negara.

    Sekitar tiga jam setelah gempa bumi, otoritas AS memperingatkan bahwa “fluktuasi permukaan laut kecil” hingga 30 sentimeter (11,8 inci) masih dapat terjadi. Namun ancaman serius apa pun telah berlalu.

    Sistem Peringatan Tsunami sebelumnya mengatakan gelombang setinggi hampir 10 kaki (tiga meter) mungkin terjadi di beberapa wilayah pesisir Kuba, sementara gelombang hingga tiga kaki dapat menghantam Honduras dan Kepulauan Cayman.

    Pemerintah Kepulauan Cayman telah memperingatkan penduduk wilayah pesisir untuk pindah ke pedalaman dalam sebuah pesan di situs webnya.

    Peringatan ancaman tsunami awal mencakup lebih dari selusin negara.

    Sekitar tiga jam setelah gempa bumi, otoritas AS memperingatkan bahwa “fluktuasi permukaan laut kecil” hingga 30 sentimeter (11,8 inci) masih dapat terjadi, tetapi ancaman serius apa pun telah berlalu.

    (yld/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dunia Menentang Ide Kontroversial Trump Ambil Alih Gaza

    Dunia Menentang Ide Kontroversial Trump Ambil Alih Gaza

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan ide kontroversial untuk mengambil alih dan memiliki jalur Gaza. Usulan itu ditentang keras dunia.

    Dirangkum detikcom, Minggu (9/2/2025), ide tersebut disampaikan Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Secara mengejutkan, Trump menyatakan bahwa AS akan menguasai Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warga Palestina di sana ke tempat-tempat lainnya.

    Trump mencetuskan “kepemilikan jangka panjang” oleh AS atas Jalur Gaza. Dia sesumbar menyebut AS akan meratakan Jalur Gaza dan membersihkan semua bangunan yang hancur di sana untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan menciptakan ribuan lapangan kerja.

    Dia mengklaim hal itu akan “sangat dibanggakan” dan membawa stabilitas besar di kawasan Timur Tengah.

    Dalam pernyataan terbarunya, Trump menyebut Israel akan menyerahkan Jalur Gaza kepada AS setelah perang melawan Hamas berakhir.

    “Jalur Gaza akan diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Israel pada akhir pertempuran,” cetus Trump dalam pernyataan terbarunya via media sosial Truth Social, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (7/2/2025).

    Trump, dalam pernyataannya, juga menegaskan bahwa tentara AS tidak akan diperlukan di Jalur Gaza. Penegasan ini mengklarifikasi pernyataan sebelumnya ketika dia menolak untuk mengesampingkan pengerahan pasukan militer AS ke Jalur Gaza.

    Dunia bereaksi keras atas ide kontroversial Trump. Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, menolak tegas rencana Trump dan menegaskan Palestina tidak akan melepaskan tanah, hak dan situs-situs suci mereka.

    Ditegaskan juga Abbas bahwa Jalur Gaza merupakan bagian integral dari tanah negara Palestina, bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    Penolakan juga disampaikan oleh Hamas, dengan salah satu pejabat seniornya, Sami Abu Zuhri, mengecam rencana Trump itu sebagai upaya mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.

    “Kami menganggapnya sebagai resep untuk menimbulkan kekacauan dan ketegangan di kawasan karena masyarakat Gaza tidak akan membiarkan rencana seperti itu terjadi,” sebutnya.

    Tak hanya Palestina dan Hamas, Arab Saudi juga tegas menolak upaya apa pun untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Ditegaskan oleh Riyadh bahwa posisinya dalam mendukung Palestina tidak dapat dinegosiasikan.

    Sementara, Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Badr Abdelatty menyerukan rekonstruksi cepat Jalur Gaza tanpa harus mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut, setelah Trump melontarkan usulan mengejutkan tersebut.

    Dalam percakapan dengan Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammed Mustafa di Kairo, Abdelatty menekankan “pentingnya melanjutkan proyek pemulihan dini… dengan laju yang dipercepat… tanpa warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza, terutama dengan komitmen mereka terhadap tanah mereka dan penolakan untuk meninggalkannya”.

    Senada, Raja Yordania Abdullah II menolak “upaya apa pun” untuk mengambil alih wilayah Palestina dan mengusir warganya. Seperti diketahui, Trump kerap mengusulkan supaya warga Gaza direlokasi sejumlah negara seperti Mesir dan Yodarnia.

    Dalam pertemuan dengan Abbas, Raja Abdullah II mendesak upaya “untuk menghentikan kegiatan permukiman dan menolak setiap upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, menekankan perlunya menempatkan warga Palestina di tanah mereka”.

    Negara-negara lainnya yang menentang ide kontroversial Trump antara lain Uni Emirat Arab, Turki, Indonesia, Malaysia. Kemudian Inggris, Prancis, Jerman, Liga Arab, China, Rusia, dan Brasil.

    (taa/knv)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu