Category: Detik.com Internasional

  • Gempar Pegawai Elon Musk Dapat Akses Sistem Pembayaran AS, Kok Bisa?    
        Gempar Pegawai Elon Musk Dapat Akses Sistem Pembayaran AS, Kok Bisa?

    Gempar Pegawai Elon Musk Dapat Akses Sistem Pembayaran AS, Kok Bisa? Gempar Pegawai Elon Musk Dapat Akses Sistem Pembayaran AS, Kok Bisa?

    Washington DC

    Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu digegerkan oleh tindakan Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE), yang dipimpin Elon Musk, dalam mengambil alih kendali atas sistem pembayaran pada Departemen Keuangan AS, yang membuka akses terhadap data pribadi jutaan warga AS.

    Pekan ini, seperti dilansir AFP, Rabu (12/2/2025), terungkap bahwa salah satu pegawai muda dari DOGE itu ternyata secara tidak sengaja mendapatkan akses, dengan opsi untuk mengubah data, ke dalam sistem pembayaran yang sangat sensitif tersebut.

    Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat Departemen Keuangan AS yang memberikan pernyataan di bawah sumpah kepada hakim federal AS pada Selasa (11/2) waktu setempat. Diketahui bahwa persoalan DOGE mengambil alih kendali sistem pembayaran Departemen Keuangan AS itu sempat memicu gugatan hukum.

    Gugatan diajukan oleh sejumlah serikat pekerja dan kelompok advokasi akar rumput AS ke pengadilan federal Washington DC pada awal Februari lalu.

    Pegawai-pegawai DOGE yang mayoritas berusia sangat muda — antara 19-24 tahun, dan diambil dari perusahaan Musk sendiri, menuai kritikan karena dinilai tidak berpengalaman dan tidak memiliki status pegawai federal untuk bisa mendapatkan akses ke sistem yang menangani pembayaran pemerintah AS senilai triliunan dolar Amerika dan berisi informasi pribadi jutaan warga AS.

    Presiden Donald Trump menugaskan Musk untuk mengurangi pengeluaran pemerintah AS sebagai pemimpin baru DOGE. Musk sendiri tidak mendapatkan status sebagai seorang pejabat federal AS atau pejabat yang dipilih oleh rakyat. Para pegawai DOGE juga bukan pegawai federal atau pegawai negeri AS.

    Pernyataan di bawah sumpah dari pejabat Departemen Keuangan AS bernama Joseph Gioeli menyebutkan bahwa seorang pegawai DOGE, Marko Elez, seharusnya mendapatkan akses read-only pada sistem pembayaran tersebut, di bawah pengawasan Biro Layanan Fiskal yang mengelola pembayaran dan penagihan.

    Namun Elez justru mendapatkan akses “read/write permissions” yang memungkinkan dilakukannya pengubahan data dalam sistem pembayaran tersebut.

    “Pada pagi hari tanggal 6 Februari, didapati bahwa akses database Tuan Elez kepada SPS (Sistem Pembayaran Aman) pada tanggal 5 Februari telah salah dikonfigurasi dengan read/write permissions, bukannya read-only,” sebut Gioeli dalam keterangan tertulisnya kepada hakim federal AS.

    “Investigasi forensik segera dimulai oleh administrator database untuk meninjau semua aktivitas yang dilakukan pada server dan database tersebut,” ujarnya.

    Penyelidikan awal, sebut Gioeli, menunjukkan semua interaksi yang dilakukan Elez dengan sistem SPS berlangsung dalam sesi yang diawasi dan “tidak ada tindakan tidak sah yang terjadi”.

    Elez disebut mendapatkan akses itu melalui komputer laptop milik Departemen Keuangan AS, yang sempat memicu kekhawatiran tentang keamanan data pribadi warga AS. Dia telah mengundurkan diri usai dikaitkan dengan akun sosial media yang rasis.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Serangan Rudal Rusia Hantam Ibu Kota Ukraina, 1 Orang Tewas-3 Luka

    Serangan Rudal Rusia Hantam Ibu Kota Ukraina, 1 Orang Tewas-3 Luka

    Jakarta

    Serangan rudal Rusia di ibu kota Ukraina, Kyiv, menewaskan sedikitnya satu orang pada hari Rabu (12/2).

    “Sementara ini, satu orang tewas”, kata Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko dalam unggahan di Telegram, seraya menambahkan bahwa sedikitnya tiga orang lainnya terluka.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (12/2/2025), dua orang dirawat di rumah sakit dan satu orang dirawat di tempat kejadian, katanya dalam unggahan selanjutnya.

    Andriy Yermak, kepala kantor kepresidenan Ukraina, mengatakan sebelumnya bahwa sistem rudal dan pertahanan udara di sekitar Kyiv bekerja melawan rudal balistik yang datang.

    Serangan itu menyebabkan kerusakan dan kebakaran di sedikitnya empat distrik di ibu kota, menurut layanan darurat negara Ukraina.

    Baik Rusia maupun Ukraina saat ini bersaing untuk mendapatkan keuntungan di medan perang menjelang negosiasi yang diharapkan akan dimulai pada awal masa jabatan kedua Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Zelensky Tawarkan Pertukaran Tanah dengan Rusia, Melunak?    
        Zelensky Tawarkan Pertukaran Tanah dengan Rusia, Melunak?

    Zelensky Tawarkan Pertukaran Tanah dengan Rusia, Melunak? Zelensky Tawarkan Pertukaran Tanah dengan Rusia, Melunak?

    Kyiv

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan dirinya siap untuk melakukan pertukaran tanah dalam perundingan dengan Rusia. Tawaran ini disampaikan Zelensky menjelang pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance di Munich, Jerman.

    Tawaran itu menandai pergeseran posisi Zelensky, yang di masa lalu menolak untuk menyerahkan wilayah apa pun setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 lalu.

    Dalam wawancara terbaru dengan media terkemuka Inggris, The Guardian, pada Selasa (11/2), Zelensky mengatakan Kyiv siap untuk melakukan pembicaraan serius menjelang pertemuan dengan Vance pada Jumat (14/2) mendatang di sela-sela menghadiri Konferensi Keamanan Munich.

    Sosok Vance dikenal sebagai pengkritik vokal untuk dukungan militer AS terhadap Ukraina.

    “Kami akan menukar satu wilayah dengan wilayah lainnya,” ucap Zelensky dalam wawancara tersebut, seperti dilansir AFP, Rabu (12/2/2025).

    Dia menambahkan bahwa dirinya siap untuk menukarkan tanah di Kursk, Rusia — yang direbut pasukan Ukraina dalam serangan mendadak tahun lalu.

    Zelensky juga mengakui bahwa Ukraina tidak akan dapat menikmati jaminan keamanan hanya dengan mitranya di Eropa.

    “Jaminan keamanan tanpa Amerika bukanlah jaminan keamanan yang sesungguhnya,” sebutnya.

    Presiden Donald Trump berjanji untuk mengakhiri perang Ukraina pada masa jabatan keduanya, yang kemungkinan dilakukan dengan memanfaatkan bantuan militer AS senilai miliaran dolar Amerika yang diberikan di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, untuk memaksa Kyiv memberikan konsesi teritorial.

    Warga AS Dibebaskan, Trump Puji Rusia

    Tawaran Zelensky itu disampaikan setelah Rusia membebaskan seorang warga AS bernama Marc Fogel yang ditahan di negara tersebut sejak tahun 2021 atas tuduhan narkoba. Trump memuji langkah Moskow itu sebagai isyarat niat baik untuk mengakhiri perang.

    Pembebasan itu dilakukan setelah utusan khusus Trump, Steve Witkoff, berkunjung ke Rusia, yang menjadi kunjungan pertama pejabat pemerintahan Trump ke negara tersebut.

    “Kita diperlakukan dengan sangat baik oleh Rusia. Sebenarnya saya berharap itu adalah awal dari sebuah hubungan di mana kita bisa mengakhiri perang tersebut,” ucap Trump saat berbicara kepada wartawan membahas pembebasan Fogel oleh Rusia.

    Gedung Putih menggambarkan pembebasan Fogel sebagai bagian dari “pertukaran”, dan Trump pada Selasa (11/2) malam menyebut tahanan kedua akan dibebaskan pada Rabu (12/2) waktu setempat, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Polemik Nama Teluk Meksiko, Gedung Putih Larang Akses Jurnalis

    Polemik Nama Teluk Meksiko, Gedung Putih Larang Akses Jurnalis

    Jakarta

    Seorang wartawan Associated Press (AP) ditolak masuk ke acara di Ruang Oval Gedung Putih pada Selasa (11/02) karena AP tetap menggunakan istilah “Teluk Meksiko” meskipun Presiden Donald Trump memerintahkan untuk menggantinya dengan “Teluk Amerika.”

    Gedung Putih menolak mengizinkan wartawan tersebut masuk kecuali AP mengubah istilah yang digunakan.

    “Sangat mengkhawatirkan bahwa pemerintahan Trump menghukum AP karena jurnalismenya yang independen,” kata Editor Eksekutif AP, Julie Pace, seraya menambahkan bahwa pembatasan akses ini melanggar Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat (AS) yang menjamin kebebasan pers.

    Pada Januari lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan Menteri Dalam Negeri untuk mengubah nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika.”

    Dalam buku gaya penulisannya, AP menyatakan bahwa teluk tersebut telah disebut “Teluk Meksiko” selama lebih dari 400 tahun dan, sebagai kantor berita global, AP akan tetap menggunakan nama aslinya sambil mencatat nama baru yang dipilih Trump.

    Pada pekan ini, Google dan Apple Maps mulai menggunakan “Teluk Amerika.” Google mengatakan bahwa mereka memiliki “praktik lama” untuk mengikuti arahan pemerintah AS dalam hal-hal seperti ini.

    Asosiasi jurnalis memprotes larangan masuk

    Asosiasi Koresponden Gedung Putih memprotes keputusan pemerintahan Trump tersebut. Larangan ini diyakini dapat berdampak pada kebebasan berbicara di Amerika Serikat.

    “Langkah pemerintah untuk melarang wartawan AP menghadiri acara resmi yang terbuka untuk liputan berita hari ini tidak dapat diterima,” kata Eugene Daniels, presiden asosiasi tersebut.

    “Gedung Putih tidak dapat mendikte bagaimana organisasi berita melaporkan berita, dan tidak boleh menghukum wartawan karena keputusan editor mereka,” kata Daniels dalam sebuah pernyataan yang diunggah di X.

    Tidak ada komentar baru dari pemerintah Trump tentang larangan ini, dan tidak ada laporan tentang wartawan lain yang dilarang masuk ke Gedung Putih.

    Associated Press, didirikan pada tahun 1846, menyediakan berita dalam berbagai format untuk publikasi di seluruh dunia.

    ha/rs (AP, DPA, Reuters)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Korut Kecam Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Menggelikan!    
        Korut Kecam Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Menggelikan!

    Korut Kecam Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Menggelikan! Korut Kecam Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Menggelikan!

    Pyongyang

    Korea Utara (Korut) turut mengecam rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi warganya ke negara-negara lainnya. Pyongyang menyebut gagasan Trump itu menggelikan dan menuduh AS melakukan pemerasan.

    Kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), dalam laporannya seperti dilansir Reuters, Rabu (12/2/2024), menyebut harapan tipis warga Palestina untuk keselamatan dan perdamaian dihancurkan oleh gagasan tersebut, namun tanpa secara langsung menyebut nama Trump.

    “Dunia kini mendidih seperti panci bubur karena deklarasi mengejutkan AS,” sebut KCNA dalam laporannya.

    Komentar media pemerintah Korut itu mengomentari gagasan mengejutkan Trump bahwa AS akan merelokasi penduduk Gaza dan membangun kembali secara ekonomi wilayah Palestina yang hancur akibat perang itu.

    Komentar KCNA itu juga mengkritik pemerintahan Trump atas seruan untuk mengambil alih Terusan Panama dan Greenland, serta keputusannya mengubah nama “Teluk Meksiko” menjadi “Teluk Amerika”.

    “AS seharusnya bangun dari khayalan anakronistiknya dan segera berhenti melanggar martabat dan kedaulatan negara-negara lainnya dan rakyatnya,” sebut laporan KCNA, yang menyebut AS sebagai “pelaku pemerasan”.

    Trump, pada masa jabatan pertamanya, melakukan pertemuan puncak dengan pemimpin Korut Kim Jong Un dan membanggakan hubungan mereka. Baru-baru ini, Trump mengatakan dirinya akan melakukan kontak kembali dengan Kim Jong Un.

    Namun sejauh ini, media pemerintah Pyongyang tidak mengomentari masa jabatan kedua Trump dan terus mengecam apa yang mereka pandang sebagai ancaman keamanan besar yang ditimbulkan oleh Washington dan sekutu-sekutunya.

    Korut, yang sering menentang pandangan Barat mengenai isu-isu internasional, telah secara blak-blakan mengomentari situasi Gaza, menyalahkan Israel atas pertumpahan darah yang terjadi, dan menyebut AS sebagai “komplotan” Israel.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pilu Warga India Dideportasi AS: Pertaruhkan Segalanya, Tapi Gagal

    Pilu Warga India Dideportasi AS: Pertaruhkan Segalanya, Tapi Gagal

    Jakarta

    Harwinder Singh banyak merenung dalam 40 jam penerbangan pulang dari Texas menuju Kota Amritsar, negara bagian Punjab, India. Perjalanan dengan pesawat militer AS ini adalah babak terakhir dari cobaan yang dihadapinya mulai Juni 2024 lalu. Pada saat itu, Singh membayar seorang agen seharga lebih dari empat juta rupee (atau setara dengan sekitar 44.500 Euro) untuk menempuh perjalanan ke AS.

    Agen tersebut meyakinkan pria berusia 41 tahun itu bahwa ia dapat mencapai AS secara legal dalam waktu dua minggu. “Namun, perjalanan itu membawa saya melewati Qatar, Brasil, Peru, Kolombia, Panama, Nikaragua dan Meksiko – sering kali dalam kondisi yang tidak menentu, dengan harapan dapat tiba di ‘the land of opportunity’,” kata Singh dalam sebuah wawancara dengan DW.

    Agennya telah menyelundupkan Singh melalui “rute keledai” – istilah yang terkenal di India untuk rute migrasi ilegal dan berisiko.Rute ini digunakan oleh orang-orang yang ingin mencapai Amerika Serikat atau negara-negara Barat lainnya tanpa dokumen yang sah. Perjalanan yang berbahaya ini biasanya melibatkan beberapa persinggahan di negara-negara yang berbeda.

    Singh melaporkan bahwa ia dan para migran lainnya bertahan hidup dengan makanan seadanya selama perjalanan mereka dan sering kali dipaksa untuk melintasi medan yang berat – dalam kondisi cuaca yang ekstrim.

    Sebagai contoh, ia dibawa bersama sekelompok migran dengan perahu kecil ke laut lepas menuju Meksiko. Selama penyeberangan, satu orang jatuh ke dalam air tanpa jaket pelampung – mereka tidak dapat diselamatkan. “Saya melihat seorang lagi meninggal di hutan Panama,” kata Singh.

    Gagal dan kehilangan segalanya

    Pada akhir Januari, tak lama sebelum rencana masuk ke Amerika Serikat, Singh ditangkap di Meksiko dan diserahkan kepada patroli perbatasan AS. Dia menghabiskan beberapa minggu di pusat penahanan sebelum akhirnya kaki dan tangannya dibelenggu lalu dimasukkan ke dalam pesawat militer AS.

    Bersama dengan lebih dari 100 migran yang dideportasi lainnya, yang berasal dari negara bagian Punjab, Gujarat, Haryana, Uttar Pradesh dan Maharashtra, Singh pun diterbangkan kembali ke India.

    Di antara penumpang yang dideportasi terdapat 19 wanita dan 13 anak di bawah umur – termasuk seorang anak laki-laki berusia empat tahun dan dua anak perempuan berusia lima dan tujuh tahun.

    “Saya sangat terpukul setelah mempertaruhkan segalanya – uang, keselamatan, dan bahkan martabat saya – dengan harapan dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarga saya” kata Singh, ayah dua anak tersebut.

    Berapa banyak warga India di AS tanpa dokumen resmi?

    Berdasarkan data terbaru dari Pew Research Center yang berbasis di Washington di tahun 2022 diperkirakan ada sekitar 725.000 imigran ilegal dari India di Amerika Serikat- menjadikan India ranking ketiga setelah Meksiko dan El Salvador.

    Sebaliknya, Migration Policy Institute memberikan angka yang jauh lebih rendah untuk tahun yang sama yakni 375.000 imigran ilegal dari India, mendudukkan India di rangking kelima.

    Terlepas dari angka-angka tersebut, India dan Amerika Serikat telah lama menegosiasikan deportasi. Menurut laporan eksklusif Bloomberg tahun 2024, pihak berwenang AS telah mengidentifikasi hampir 18.000 migran India tidak berdokumen akan dideportasi.

    Tantangan setelah “kembali”

    Banyak dari mereka yang telah kembali kini menghadapi tantangan yang sangat besar. Beberapa dari mereka telah menginvestasikan seluruh tabungan mereka untuk bisa sampai ke AS, banyak yang kini terlilit hutang.

    “Ini sangat sulit dan saya tidak bisa memikirkan bagaimana ke depan. Satu-satunya yang melegakan adalah suami saya telah kembali meski hutangnya sangat banyak,” kata Kuljinder Kaur, istri Harwinder Singh. “Untuk saat ini, biarkanlah kami sendiri, sehat terlebih dahulu.”

    Migran yang ditinggalkan dalam kesulitan

    Akashdeep Singh, yang ikut dalam penerbangan deportasi, juga mengatakan kepada DW bahwa hal itu tak hanya beresiko secara keuangan tetapi juga kesehatan emosional keluarganya demi sebuah kesempatan untuk hidup di AS.

    Pria berusia 23 tahun dari sebuah desa dekat Amritsar itu menjual sebagian besar tanahnya dan mengambil pinjaman sebesar 6 juta rupee (setara dengan 66.000 euro) untuk membiayai perjalanannya.

    Sekitar delapan bulan sebelum dideportasi, ia pindah ke Dubai dengan harapan dapat bekerja sebagai sopir truk. Namun tidak berhasil, sehingga ia memutuskan untuk menggunakan jaringan penyelundupan untuk sampai ke AS.

    “Saya ditangkap pada bulan Januari. Itu sangat mengerikan dan saya tidak ingin menceritakannya secara rinci – tetapi saya tidak akan pernah bisa melupakan aib ini,” kata Singh. Akashdeep tidak memberikan rincian: “Jangan tanya saya apa yang memotivasi saya untuk mengambil keputusan yang berisiko seperti itu.”

    Trump perketat kebijakan imigrasi

    Deportasi dari AS ke India ini merupakan bagian dari tindakan keras komprehensif terhadap migrasi ilegal di bawah Presiden AS Donald Trump,yang telah menjadikan penegakan hukum imigrasi yang ketat sebagai prioritas politiknya.

    Kali pertama penggunaan pesawat militer AS, bukan pesawat komersil untuk mendeportasi 104 warga negara India ini sangat kontroversial. Sebuah keputusan yang memberi pesan simbolis dan politis yang jelas.

    Deportasi ini terjadi sebelum kunjungan Perdana Menteri India, Narendra Modi, ke Washington minggu depan. Waktu dan perlakuan terhadap para deportan oleh pihak berwenang AS memicu kritik tajam di India – terutama dari partai-partai oposisi India yang mempertanyakan tindakan AS.

    Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, dalam sebuah pernyataan resmi di hadapan majelis parlemen menyatakan bahwa pembelengguan selama penerbangan deportasi sejalan dengan standar procedure di AS. Selanjutnya ia mengatakan bahwa New Delhi telah melakukan kontak dengan Washington, memastikan bahwa para deportan tidak diperlakukan dengan buruk.

    “Prosedur standar untuk deportasi dengan pesawat ICE [US Immigration and Customs Enforcement atau Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS], yang ada sejak tahun 2012, melibatkan penggunaan belenggu,” Jaishankar menjelaskan ketika ditanya tentang kondisi deportasi.

    Di bandara Amritsar, Swaran Singh (55), ayah dari Akashdeep Singh, menunggu kepulangan anaknya. Terlepas dari beban keuangan yang sangat besar, ia menekankan bahwa kepulangannya ke rumah dengan selamat adalah hal yang paling penting baginya.

    “Agen berjanji kepada saya bahwa perjalanan anak saya akan aman. Saya mempercayainya – tetapi sekarang semuanya hilang. Setidaknya, saya memiliki anak saya kembali, dan itulah yang terpenting. Masa depan kami tidak pasti dan mengkhawatirkan, karena kami memiliki utang yang sangat besar untuk dilunasi,” katanya. “Kenyataan pahitnya adalah bahwa kami – seperti banyak keluarga di Punjab dan di tempat lain di negara ini – menghadapi kehancuran finansial. Ditambah lagi dengan stigmatisasi sosial, yang begitu buruk ketika kerabat kami dikembalikan dengan cara seperti ini.”

    Diadaptasi dari artikel DW Bahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Ngotot Ingin Miliki Gaza, Raja Yordania Bilang Gini    
        Trump Ngotot Ingin Miliki Gaza, Raja Yordania Bilang Gini

    Trump Ngotot Ingin Miliki Gaza, Raja Yordania Bilang Gini Trump Ngotot Ingin Miliki Gaza, Raja Yordania Bilang Gini

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan gagasannya untuk merelokasi warga Palestina dan membangun kembali Gaza di bawah kepemilikan AS. Gagasan itu ditolak keras oleh Raja Yordania Abdullah II, yang bertemu langsung dengan Trump di Gedung Putih pada Selasa (11/2) waktu setempat.

    Raja Abdullah II, seperti dilansir AFP, Rabu (12/2/2025), menjelaskan bahwa dirinya menegaskan posisi kuat Yordania menolak relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza, seperti yang dicetuskan Trump beberapa waktu terakhir.

    “Saya menegaskan kembali posisi teguh Yordania terhadap pemindahan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Ini adalah posisi Arab yang bersatu,” tegas Raja Abdullah II dalam pernyataannya via media sosial setelah melakukan pembicaraan dengan Trump.

    “Membangun kembali Gaza tanpa menggusur warga Palestina dan mengatasi situasi kemanusiaan yang mengerikan harus menjadi prioritas semua pihak,” cetusnya.

    Namun, Raja Abdullah II juga mengatakan kepada Trump bahwa Mesir sedang menyusun rencana soal bagaimana negara-negara di kawasan Timur Tengah dapat “bekerja” dengan Trump soal gagasan mengejutkan tersebut.

    Dalam pembicaraan di Gedung Putih, Raja Abdullah II tampaknya berhasil membujuk Trump, yang sebelumnya melontarkan kemungkinan menghentikan bantuan AS ke Yordania jika negara itu tidak mau menampung warga Gaza.

    “Salah satu hal yang bisa kita lakukan segera adalah merawat 2.000 anak, anak-anak penderita kanker yang berada dalam kondisi sakit parah. Itu dimungkinkan untuk terjadi,” kata Raja Abdullah II ketika Trump menyambut dirinya dan Putra Mahkota Hussein di Ruang Oval Gedung Putih.

    Trump menjawab bahwa hal tersebut merupakan “tindakan yang sangat indah” dan mengakui dirinya tidak mengetahuinya sebelum kedatangan Raja Yordania di Gedung Putih.

    Lihat Video: Bertemu Trump, Yordania Akan Terima 2 Ribu Anak Gaza yang Sakit

    Trump mengejutkan dunia dengan mencetuskan gagasan kontroversial pekan lalu agar AS “mengambil alih” Gaza, dan bahkan mengusulkan “kepemilikan” atas Gaza. Dia membayangkan AS akan membangun kembali secara ekonomi wilayah yang hancur akibat perang itu.

    Namun rencana Trump itu hanya dilakukan setelah merelokasi warga Gaza ke negara-negara lainnya, seperti Yordania dan Mesir, tanpa ada rencana bagi mereka untuk kembali tinggal di sana.

    Raja Abdullah II mendesak agar bersabar dan mengatakan Mesir akan memberikan respons, kemudian negara-negara Arab akan membahasnya dalam pertemuan di Riyadh, Arab Saudi.

    “Mari kita tunggu sampai Mesir bisa datang dan menyampaikan hal ini kepada presiden dan tidak terburu-buru,” ucapnya.

    Trump, di hadapan Raja Abdullah II, menarik kembali pernyataannya soal penghentian bantuan ke Yordania dan Mesir, dengan mengatakan: “Saya tidak perlu mengancam hal itu. Saya yakin kita lebih baik dari hal semacam itu.”

    Lihat Video: Bertemu Trump, Yordania Akan Terima 2 Ribu Anak Gaza yang Sakit

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Ancam Kekacauan, Warga Gaza: Apa yang Lebih Buruk dari Kami Alami?    
        Trump Ancam Kekacauan, Warga Gaza: Apa yang Lebih Buruk dari Kami Alami?

    Trump Ancam Kekacauan, Warga Gaza: Apa yang Lebih Buruk dari Kami Alami? Trump Ancam Kekacauan, Warga Gaza: Apa yang Lebih Buruk dari Kami Alami?

    Gaza City

    Warga Palestina menolak keras untuk meninggalkan Jalur Gaza meskipun wilayah itu mengalami kehancuran besar-besaran akibat perang antara Hamas dan Israel. Mereka mengecam rencana Trump untuk memiliki Gaza dan merelokasi warganya ke lokasi-lokasi lainnya.

    Warga Gaza juga mengecam ancaman Trump soal kekacauan akan terjadi jika para sandera Israel yang tersisa tidak dibebaskan, setelah Hamas mengatakan akan menunda pembebasan sandera karena ada pelanggaran kesepakatan gencatan senjata oleh Israel.

    “Apa yang lebih buruk dari yang sudah kami alami? Apa yang lebih buruk dari pembunuhan?” ucap seorang warga Palestina bernama Jomaa Abu Kosh, yang berasal dari Rafah, Gaza bagian selatan, seperti dilansir Reuters, Rabu (12/2/2025). Dia berbicara di samping rumah-rumah yang hancur akibat gempuran Israel.

    “Kami dipermalukan, anjing jalanan menjalani kehidupan yang lebih baik dari kami,” ujar seorang warga Gaza lainnya, Samira Al-Sabea.

    “Dan Trump ingin menjadikan Gaza seperti neraka? Ini tidak akan pernah terjadi,” tegasnya.

    Di bawah gagasan Trump, sebanyak 2,2 juta jiwa penduduk Gaza akan direlokasi ke negara-negara lainnya dan AS akan mengambil alih kendali, bahkan mengambil alih kepemilikan atas Gaza, untuk mengembangkan wilayah Palestina itu secara ekonomi.

    Baru-baru ini, Trump bahkan menyebut Gaza sebagai lokasi “pengembangan real estate untuk masa depan”, dan menegaskan warga Palestina tidak memiliki hak untuk kembali berdasarkan rencana pengambilalihan yang dilakukan AS.

    Lihat juga Video Trump soal Rencana Relokasi Warga Gaza: Mereka Hidup di Neraka

    Rencana semacam ini menuai penolakan keras di kalangan warga Gaza.

    “Gagasan menjual rumah atau sebidang tanah yang saya miliki kepada perusahaan asing untuk meninggalkan tanah air dan tidak pernah kembali sepenuhnya ditolak. Saya mengakar kuat di tanah air saya dan akan selalu demikian,” tegas salah satu warga Gaza bernama Shaban Shaqaleh (47).

    Warga Palestina khawatir jika rencana Trump akan memicu terjadinya Nakba baru, yang mengingatkan pada peristiwa tahun 1948 silam ketika mereka mengalami pengusiran massal saat berdirinya Israel.

    “Kami tidak ingin meninggalkan negara kami, tetapi juga membutuhkan solusi. Para pemimpin kami — Hamas, PA (Otoritas Palestina), dan faksi-faksi lainnya — harus mencari solusi,” ucap seorang warga Gaza bernama Jehad (40), yang berprofesi sebagai tukang kayu.

    Rencana Trump menguasai Gaza juga ditolak warga Palestina di Tepi Barat. “Apakah dia menguasai Gaza sehingga meminta orang-orang meninggalkannya? Soal Trump, saya hanya menyalahkan rakyat Amerika. Bagaimana bisa negara seperti itu, negara adidaya, menerima orang seperti Trump?” kata warga Tepi Barat bernama Nader Imam.

    “Apa yang akan dilakukan Trump? Tidak ada rasa takut, kami mengandalkan Tuhan,” ucap warga Tepi Barat lainnya, Mohammed Salah Tamimi.

    Lihat juga Video Trump soal Rencana Relokasi Warga Gaza: Mereka Hidup di Neraka

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Bertemu Raja Yordania di Tengah Rencananya Pindahkan Warga Gaza

    Trump Bertemu Raja Yordania di Tengah Rencananya Pindahkan Warga Gaza

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bertemu dengan Raja Yordania Abdullah II di Ruang Oval Gedung Putih. Apa yang dibahas?

    Dilansir CNN, Rabu (12/2/2025), pertemuan ini berlangsung pada Selasa (11/2) waktu setempat. Para pejabat Yordania mengaku puas dengan pertemuan antara Trump dan Raja Abdullah II.

    “Kami melakukan diskusi yang sangat jujur dan menjelaskan posisi kami,” ujar pejabat tersebut kepada CNN.

    Raja Abdullah II mengatakan ada rencana lain yang diajukan oleh Mesir dan negara-negara Arab terkait masa depan Gaza, Palestina, usai komentar Trump yang ingin memindahkan warga Palestina dari Gaza. Selain itu, dia mengungkapkan negara-negara Arab akan melakukan diskusi dengan putra mahkota Saudi.

    “Saya pikir intinya adalah bagaimana kita membuat hal ini berjalan dengan baik bagi semua orang?” kata Raja Abdullah II.

    Bantuan Amerika untuk Yordania diketahui ditahan di tengah pembekuan dana asing yang lebih luas dari pemerintah. Meskipun Yordania merupakan mitra militer dan intelijen yang penting bagi AS, pemerintahan Trump belum mengeluarkan pengecualian bagi Yordania untuk mengizinkan bantuan tersebut terus berlanjut.

    Trump telah berulang kali membuat pernyataan kontroversial terkait Gaza. Dia mengaku ingin mengambil alih Gaza dan warga Palestina akan dipindah ke kawasan lain.

    Dia juga menyebut Gaza sebagai lokasi real estate masa depan. Dia mengklaim warga Palestina akan senang jika dipindah dari Gaza yang disebutnya telah hancur.

    (zap/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Netanyahu Ancam Akhiri Gencatan Senjata Jika Hamas Tak Bebaskan Sandera

    Netanyahu Ancam Akhiri Gencatan Senjata Jika Hamas Tak Bebaskan Sandera

    Jakarta

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan Hamas. Netanyahu mengancam akan mengakhiri gencatan senjata di Gaza dan melanjutkan petempuran sengit jika Hamas tidak mengembalikan sanderanya pada Sabtu siang.

    Dilansir BBC, Rabu (12/2/2025), Netanyahu mengatakan dia telah memerintahkan pasukan Israel berkumpul di sekitar Gaza. Mereka berkumpul setelah Hamas mengumumkan akan menunda pembebasan sandera.

    Netanyahu juga setuju dengan pernyataan Trump yang sebelumnya menyebut membiarkan kekacauan terjadi apabila sandera tidak dikembalikan pada Sabtu.

    “Mengingat pengumuman Hamas mengenai keputusannya untuk melanggar perjanjian dan tidak membebaskan sandera kami, tadi malam saya menginstruksikan IDF [Pasukan Pertahanan Israel] untuk mengumpulkan pasukan di dalam – dan di sekitar – Jalur Gaza,” kata Netanyahu usai melakukan pertemuan dengan kabinet keamanan Israel.

    “Tindakan ini sedang dilakukan pada jam ini dan akan segera selesai,” tambahnya.

    Netanyahu kemudian mengeluarkan ultimatum yang katanya telah disetujui dengan suara bulat oleh kabinet keamanan.

    “Jika Hamas tidak mengembalikan sandera kami pada Sabtu siang, gencatan senjata akan berakhir. IDF akan melanjutkan pertempuran sengit hingga Hamas benar-benar kalah,” sambungnya.

    Sementara itu, Hamas menegaskan mereka tetap komitmen pada perjanjian gencatan senjata. Hamas mengatakan penundaan pembebasan sandera ini sebagai konsekuensi Israel yang melanggar perjanjian gencatan senjata dan menyebut Israel “bertanggung jawab atas segala penundaan”.

    Hamas diketahui menduga Israel melanggar perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati mereka. Adapun pelanggaran Israel adalah diduga memblokir bantuan kemanusiaan yang penting, namun dugaan ini dibantah Israel.

    Salah satu sumber di surat kabar lokal Israel bernama Haaretz menyebut Israel bersedia melanjutkan gencatan senjata jika kelompok tiga sandera berikutnya dibebaskan pada Sabtu (15/2) mendatang. Namun, menteri transportasi dan kabinet perang Miri, Regev, dalam akun X nya menulis:

    “Kami mematuhi pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai pembebasan para sandera – pada hari Sabtu, semua orang akan dibebaskan!”

    Sementara itu, IDF (militer Israel) mengatakan pihaknya telah meningkatkan tingkat kesiapan Komando Selatan – yang bertanggung jawab atas operasi di Gaza – dan akan diperkuat dengan pasukan tambahan, termasuk pasukan cadangan.

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu