Category: Detik.com Internasional

  • Cuaca Ekstrem Tewaskan 800.000 Orang dalam 30 Tahun

    Cuaca Ekstrem Tewaskan 800.000 Orang dalam 30 Tahun

    Jakarta

    Peristiwa cuaca ekstrem yang diperparah oleh perubahan iklim menyebabkan kerugian besar bagi negara-negara di seluruh dunia. Antara tahun 1993 dan 2022, hampir 800.000 orang meninggal dan kerugian ekonomi mencapai US$ 4,2 triliun.

    Negara yang paling terkena dampaknya adalah Dominika, Cina, dan Honduras, demikian kesimpulan Indeks Risiko Iklim yang disusun organisasi lingkungan Jerman, Germanwatch.

    “Tujuan Indeks Risiko Iklim adalah untuk mengontekstualisasikan kebijakan iklim internasional dengan mempertimbangkan risiko aktual yang dihadapi negara di dunia,” kata Lina Adil, Penasihat Kebijakan di Germanwatch dan salah satu penulis laporan tersebut.

    Ada berbagai jenis risiko yang dihadapi negara-negara di peringkat teratas. Di satu sisi, ada dampak manusia: kematian, cedera, tuna wisma, dan pengungsian. Lalu ada kerugian ekonomi. Kedua kategori tersebut ditimbang secara setara.

    Cuaca ekstrem lumpuhkan lumbung pangan

    Dominika, negara Karibia yang rawan badai, mengalami krisis ekonomi akibat intensitas badai dalam periode 30 tahun, menurut Germanwatch. Pada tahun 2018, misalnya, Badai Maria menyebabkan kerusakan hingga senilai US$ 1,8 miliar, atau sekitar 270% dari Produk Domestik Bruto, PDB, Dominika. Negara ini juga memiliki persentase kematian relatif yang tinggi, mengingat jumlah populasinya yang kecil.

    Cina menempati posisi kedua karena jumlah penduduk yang terdampak gelombang panas, topan, dan banjiri. Banjir pada tahun 2016, misalnya, menewaskan lebih dari 100 orang dan menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi.

    Honduras, yang berada di posisi ketiga dalam Indeks Risiko Iklim, kian sering dilanda cuaca ekstrem. Negeri di Amerika Tengah itu merupakan salah satu negara termiskin di belahan bumi Barat.

    Pada tahun 1998, Badai Mitch menewaskan lebih dari 14.000 orang dan menghancurkan 70% tanaman dan infrastruktur. “Peristiwa ini terjadi lebih dari dua dekade lalu, tetapi dampaknya sangat parah sehingga kita masih membicarakannya hingga hari ini,” kata Diego Obando Bonilla, profesor aksi iklim di Universitas Zamora di Honduras.

    Banjir menyebabkan kerugian sebesar US$ 7 miliar, yang memperlambat pertumbuhan Honduras. Salah satu bidang yang sangat rentan terhadap badai dan kekeringan adalah pertanian.

    “Pertanian adalah salah satu sektor terpenting di sini, setelah remitansi dari tenaga kerja di luar negeri. Ada kopi dan pisang, yang diekspor, tetapi juga biji-bijian pokok seperti jagung atau kacang-kacangan, yang memengaruhi konsumsi harian masyarakat atau terkadang bahkan kebutuhan hidup,” kata Obando Bonilla.

    Krisis iklim tidak tebang pilih

    Negara-negara di belahan bumi selatan sejatinya diprediksi bakal menghadapi ancaman terbesar. Namun, 10 negara teratas dalam Indeks Risiko Iklim juga mencakup negara-negara Eropa seperti Italia, Yunani, dan Spanyol. Khususnya pada tahun 2022, negara-negara ini berada di peringkat yang lebih tinggi, sebagian besar karena gelombang panas yang datang bertubi-tubi.

    “Hasilnya menunjukkan, semua negara di seluruh dunia terkena dampaknya. Tidak ada perbedaan antara belahan bumi utara dan selatan,” kata Adil dari Germanwatch. “Pesan utamanya adalah, belahan bumi utara belum siap dengan manajemen risiko bencana dan adaptasi.”

    Laporan tersebut mengutip banjir ekstrem di Ahrtal, Jerman tahun 2021 dan di Valencia, Spanyol tahun 2024 sebagai contoh, betapa otoritas Eropa terlambat mengumumkan keadaan darurat — dengan konsekuensi serius. Dalam kedua kasus tersebut, lebih dari 100 orang meninggal dunia dan banyak lagi yang terdampak.

    Bagi Adil, hal ini membuat tanggung jawab negara-negara berpendapatan tinggi menjadi dua kali lipat. “Negara-negara kaya memiliki tanggung jawab untuk beradaptasi dan mengelola risiko di dalam negeri dengan lebih baik, tetapi pada saat yang sama membantu dan menyediakan dana bagi negara-negara Selatan karena mereka telah menghasilkan emisi paling sedikit di seluruh dunia.”

    Hal ini juga berlaku dalam memangkas emisi. Karena selama negara-negara industri terus membakar bahan bakar fosil, cuaca ekstrem akan terus menghantu negara-negara paling rentan, terlepas dari tingkat kemakmuran.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    Tonton juga Video BMKG Minta Masyarakat Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Melanda RI

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mobil Tabrak Kerumunan di Jerman, 20 Orang Terluka

    Mobil Tabrak Kerumunan di Jerman, 20 Orang Terluka

    Jakarta

    Sebuah mobil menabrak kerumunan orang di kota Munich, Jerman selatan, pada hari Kamis (13/2).

    Menurut pemadam kebakaran setempat, setidaknya 20 orang terluka dalam insiden di pusat ibu kota negara bagian Bavaria tersebut.

    “Saat ini ada 20 orang terluka, beberapa dari mereka dalam kondisi serius dan beberapa dari mereka dalam kondisi yang mengancam jiwa,” kata juru bicara pemadam kebakaran Bernhard Peschke kepada AFP, Kamis (13/2/2025).

    Kepolisian Munich mengatakan di platform media sosial X bahwa “pengemudi kendaraan telah ditahan dan tidak menimbulkan bahaya”.

    Media lokal melaporkan bahwa mobil itu, sebuah Mini Cooper, menabrak sekelompok pekerja dari serikat pekerja Verdi yang sedang mogok kerja. Sejumlah ambulans telah bergegas ke tempat kejadian.

    Polisi mengatakan insiden itu terjadi di jalan utama yang dekat dengan pusat kota bersejarah Munich.

    Insiden itu terjadi sehari sebelum kota itu menjadi tuan rumah Konferensi Keamanan Munich yang terkenal.

    Lihat Video: Mobil Tabrak Kerumunan di Pasar Natal Magdeburg, Puluhan Orang Terluka

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Rusia: Pertemuan Putin-Trump Perlu Diadakan Segera

    Rusia: Pertemuan Putin-Trump Perlu Diadakan Segera

    Jakarta

    Istana kepresidenan Rusia atau Kremlin mengatakan bahwa pertemuan tatap muka antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin perlu diselenggarakan “segera”. Hal ini disampaikan Kremlin pada Kamis (13/2) setelah kedua presiden tersebut melakukan panggilan telepon sehari sebelumnya.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (13/2/2025), Trump mengatakan bahwa dalam pembicaraan via telepon itu, dia dan Putin setuju untuk “segera” memulai negosiasi tentang konflik Ukraina. Percakapan via telepon ini menandai kontak presiden langsung pertama antara Washington dan Moskow dalam tiga tahun.

    “Jelas ada kebutuhan untuk menyelenggarakan pertemuan semacam itu dengan segera, para kepala negara memiliki banyak hal untuk dibicarakan,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

    Sebelumnya, Trump mengatakan pada hari Rabu (12/2) bahwa ia berharap untuk bertemu Putin di Arab Saudi.

    Rusia juga ingin membahas keamanan Eropa dalam setiap negosiasi dengan AS, kata Peskov, yang tampaknya merujuk pada kekhawatiran Putin tentang perluasan aliansi militer NATO.

    Sebelum melancarkan serangan terhadap Ukraina pada tahun 2022, Moskow menuntut agar NATO kembali ke perbatasannya tahun 1997 — yang akan mengecualikan semua negara Baltik serta Polandia.

    Putin menggunakan perluasan NATO sebagai dalih untuk melancarkan serangan militer skala penuh terhadap Ukraina.

    “Tentu saja, semua masalah yang terkait dengan keamanan di benua Eropa, terutama dalam aspek-aspek yang menjadi perhatian negara kami, Federasi Rusia, harus dibahas secara komprehensif, dan kami berharap demikian,” kata Peskov.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hamas Tak Ingin Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Kolaps    
        Hamas Tak Ingin Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Kolaps

    Hamas Tak Ingin Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Kolaps Hamas Tak Ingin Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Kolaps

    Jakarta

    Kelompok Hamas menyatakan pihaknya tidak ingin kesepakatan gencatan senjata di Gaza kolaps. Hal ini disampaikan kelompok milisi Palestina itu pada hari Kamis (12/2), menjelang batas waktu hari Sabtu untuk membebaskan lebih banyak sandera Israel.

    Hamas setuju berdasarkan kesepakatan itu untuk membebaskan tiga sandera lagi pada hari Sabtu mendatang. Namun, pekan ini Hamas mengatakan menangguhkan penyerahan tersebut karena apa yang dikatakannya merupakan pelanggaran Israel terhadap ketentuan tersebut.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi dengan mengatakan semua sandera harus dibebaskan paling lambat hari Sabtu siang atau dia akan “membiarkan kekacauan terjadi.” Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya akan melanjutkan “pertempuran sengit” jika Hamas tidak memenuhi batas waktu tersebut.

    “Kami tidak tertarik dengan kolapsnya perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza, dan kami sangat menginginkan penerapannya dan memastikan bahwa pendudukan (Israel) mematuhinya sepenuhnya,” kata juru bicara Hamas Abdel-Latif Al-Qanoua, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Kamis (13/2/2025).

    “Bahasa ancaman dan intimidasi yang digunakan oleh Trump dan Netanyahu tidak mendukung pelaksanaan perjanjian gencatan senjata,” kata al-Qanoua.

    Delegasi Hamas yang dipimpin oleh kepala kelompok itu di Gaza, Khalil Al-Hayya, bertemu dengan para pejabat keamanan Mesir pada hari Rabu lalu untuk mencoba memecahkan kebuntuan.

    Seorang pejabat Palestina yang familiar dengan pembicaraan tersebut, mengatakan kepada Reuters bahwa mediator Mesir dan Qatar sedang berusaha menemukan solusi untuk mencegah terjadinya kembali pertempuran.

    Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan para mediator memberikan tekanan agar kesepakatan gencatan senjata dilaksanakan sepenuhnya, memastikan Israel mematuhi protokol kemanusiaan, dan melanjutkan pertukaran sandera Israel yang ditahan di Gaza dengan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel pada hari Sabtu.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pecat 8 Inspektur Jenderal AS, Trump Digugat

    Pecat 8 Inspektur Jenderal AS, Trump Digugat

    Jakarta

    Delapan inspektur jenderal (IG) Amerika Serikat (AS) mengajukan gugatan terhadap Presiden Donald Trump dan pemerintahannya atas pemecatan mereka. IG mengatakan, mereka memainkan peran pengawasan nonpartisan atas pengeluaran federal triliunan dolar dan mengawasi jutaan pegawai federal.

    “Pemecatan ini melanggar undang-undang federal yang jelas, yang disetujui oleh mayoritas bipartisan di Kongres dan ditandatangani oleh Presiden. Undang-undang ini melindungi inspektur jenderal dari campur tangan dalam tugas pengawasan kritis dan non-partisan mereka,” kata gugatan tersebut.

    Trump memecat IG dari Departemen Pertahanan, Urusan Veteran, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Luar Negeri, Pertanian, Pendidikan, Tenaga Kerja, dan Administrasi Bisnis Kecil. Menurut Undang-Undang Inspektur Jenderal, presiden harus memberi Kongres pemberitahuan 30 hari sebelum memberhentikan inspektur jenderal.

    Gugatan ini merupakan tantangan hukum terbaru terhadap tindakan eksekutif Trump dalam minggu-minggu pertama pemerintahannya.

    Hakim AS mengizinkan program pembelian pegawai Trump

    Sementara itu, seorang hakim distrik AS memutuskan, pemerintahan Trump dapat melanjutkan program pembelian pekerja federal sebagai bagian dari rencana Gedung Putih untuk merombak pemerintah federal.

    Serikat pekerja, yang mewakili lebih dari 800.000 pegawai federal menyatakan, tawaran “penundaan pengunduran diri” dari pemerintah kepada pegawai sipil federal adalah melanggar hukum.

    Rencana ini dijalankan melalui email yang dikirim ke hampir semua pegawai federal pada 28 Januari dengan judul “Persimpangan Jalan.” Kantor Personalia dan Manajemen (OPM) menyebutkan, pegawai dapat memilih untuk mengundurkan diri sekarang dan mempertahankan semua gaji dan tunjangan hingga 30 September, atau menghadapi masa depan yang tidak pasti. Pegawai yang berminat hanya perlu membalas dengan kata “mengundurkan diri” untuk ikut serta.

    Serikat pekerja berpendapat, arahan pembelian OPM adalah “sewenang-wenang” dan melanggar Undang-Undang Antidefisiensi, yang melarang lembaga membelanjakan lebih banyak uang daripada yang dianggarkan Kongres. Menurut serikat pekerja, OPM mengabaikan dampak buruk dari pengunduran diri, terhadap kemampuan pemerintah untuk tetap bisa berfungsi.

    Hakim Pengadilan Distrik AS, George O’Toole, menunda batas waktu awal 6 Februari bagi karyawan untuk mengundurkan diri hingga 10 Februari. Namun, pada hari Rabu (12/02), O’Toole membatalkan perintahnya sendiri, menyimpulkan bahwa serikat pekerja tidak memiliki kedudukan hukum untuk menentang program tersebut.

    Pengacara serikat pekerja belum mengomentari keputusan tersebut, tetapi mereka masih dapat mengajukan kasus ke pengadilan banding. Sekitar 75.000 pekerja federal telah menerima program pembelian yang ditangguhkan, menurut media Semafor.

    ACLU menggugat pemerintahan Trump atas migran Guantanamo

    Di sisi lain, American Civil Liberties Union (ACLU) menuntut akses pengacara ke puluhan migran yang diterbangkan ke pangkalan angkatan laut AS di Teluk Guantanamo, Kuba.

    Trump mengumumkan pada akhir Januari bahwa ia akan memerintahkan militer AS dan pejabat Keamanan Dalam Negeri untuk mempersiapkan pangkalan Guantanamo guna menerima hingga 30.000 migran. Penerbangan pertama tiba minggu lalu.

    Namun, menurut gugatan ACLU, para migran ditolak haknya untuk didampingi pengacara. Organisasi tersebut menggugat atas nama anggota keluarga tahanan, karena para migran itu telah terputus kontak dari dunia luar sejak mereka tiba di Guantanamo.

    “Mengirim imigran ke Guantanamo tanpa akses ke pengacara atau akses ke dunia luar tidak sesuai dengan hukum atau prinsip negara kita,” kata Lee Gelernt, pengacara ACLU. “Sekarang terserah kepada pengadilan untuk menegaskan kembali bahwa supremasi hukum mengatur negara kita,” tambahnya.

    Gedung Putih hanya memberikan sedikit rincian tentang status para tahanan, selain mengatakan penerbangan pertama membawa anggota geng Venezuela Tren de Aragua.

    Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri, Tricia McLaughlin, mempertanyakan ACLU yang menyuarakan kekhawatiran tentang “imigran kriminal yang sangat berbahaya termasuk pembunuh dan anggota geng yang kejam” daripada keamanan warga negara AS. McLaughlin menegaskan, tempat penahanan di Guantanamo memiliki sistem bagi para migran untuk menelepon pengacara.

    ha/as (AFP, dpa, AP, Reuters)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ribuan Orang Teken Petisi agar Denmark Membeli California

    Ribuan Orang Teken Petisi agar Denmark Membeli California

    Jakarta

    Sebanyak 200.000 tanda tangan telah terkumpul untuk petisi yang menuntut Denmark membeli negara bagian Amerika Serikat dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni California, pada Rabu (12/02). Tujuan petisi ini adalah untuk “Membuat California Hebat Lagi.”

    Kampanye web yang nyeleneh ini muncul di tengah “kekaguman” Donald Trump terhadap Grinlandia, bahkan sampai membuat Trump berniat untuk membeli atau mengambil alih pulau Arktik tersebut secara paksa.

    Apa tuntutan petisi ini?

    Petisi ini mengajukan gagasan lucu tentang California yang dikelola dari Kopenhagen, dengan segala kesejahteraan khas negara Nordik, ditambah dengan sinar matahari California yang hampir sepanjang tahun cerah.

    “Apakah kamu pernah melihat peta dan berpikir, ‘Sepertinya Denmark butuh lebih banyak sinar matahari, pohon palem, dan jalur sepatu roda.’ Nah, sekarang kita punya kesempatan sekali dalam seumur hidup untuk mewujudkan impian itu,” demikian pernyataan di web itu.

    “Mari kita beli California dari Donald Trump! Ya, kamu tidak salah baca. California bisa menjadi milik kita.”

    Situs web tersebut mengusulkan beberapa kemungkinan setelah akuisisi California, seperti mengganti nama Disneyland menjadi “Hans Christian Andersenland.”

    Mereka juga membayangkan bisa “Makan Roti Panggang Alpukat Selamanya,” karena hampir 90% alpukat yang ditanam di AS berasal dari California.

    Penulis petisi tersebut juga membayangkan adanya kenyamanan Denmark, istilah setempatnya hygge, dan roti gandum hitam Skandinavia yang ramah lingkungan dapat di bawa ke California.

    “Kami akan membawa hygge (kenyamanan) ke Hollywood, jalur sepeda ke Beverly Hills, dan smrrebrd organik ke setiap sudut jalan California.”

    Apakah ini bisa terjadi?

    Tidak. Namun, meskipun petisi ini jelas merupakan parodi, seperti yang tertulis di web, “100% nyata… dalam mimpi kami”, petisi ini menyebutkan alasan mengapa Trump yang dikenal sebagai pengusaha properti mungkin akan mempertimbangkan untuk menjual California.

    Tahun lalu, Trump menyebut California sebagai “Paradise Lost” dan sering menghina Gubernur California yang berasal dari Partai Demokrat, Gavin Newsom, dengan julukan “Newscum.”

    “Sejujurnya, Trump bukanlah orang yang terlalu menyukai California,” kata situs web itu.

    “Dia menyebutnya ‘negara bagian paling hancur di AS’ dan sering berselisih dengan para pemimpinnya. Kami cukup yakin dia akan rela melepaskan California jika ditawari dengan harga yang tepat.”

    Situs web tersebut menuliskan target penggalangan dana palsu sebesar “$1 triliun (sekitar Rp16 ribu triliun) atau boleh negosiasi.”

    “Dan hei, kami bahkan akan memberikan persediaan kue kering Denmark seumur hidup agar kesepakatannya makin ‘manis’.”

    Ada fakta terselubung di balik gagasan ini

    Meskipun gagasan tentang Denmark membeli California terdengar aneh, ada sedikit kaitannya dengan kenyataan yang ada.

    Kota Solvang di Santa Barbara, California Selatan, didirikan oleh tiga imigran dari Denmark pada tahun 1911 dan dikenal sebagai “ibu kota Denmark di Amerika.” Kota ini populer di kalangan wisatawan yang datang untuk menikmati kue-kue khas Denmark.

    Solvang, yang berarti “lapangan cerah” dalam bahasa Denmark, juga memiliki kincir angin khas Denmark, Museum Hans Christian Andersen, dan jalan utama yang dinamakan Copenhagen Drive.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ledakan Guncang Toserba Taiwan, Korban Tewas Bertambah Jadi 4 Orang    
        Ledakan Guncang Toserba Taiwan, Korban Tewas Bertambah Jadi 4 Orang

    Ledakan Guncang Toserba Taiwan, Korban Tewas Bertambah Jadi 4 Orang Ledakan Guncang Toserba Taiwan, Korban Tewas Bertambah Jadi 4 Orang

    Jakarta

    Korban tewas akibat ledakan di sebuah department store (toserba) di Taiwan bertambah menjadi empat orang.

    Tujuh orang terluka dalam ledakan di food court di lantai 12 toserba Shin Kong Mitsukoshi di kota Taichung pada Kamis (13/2), kata Badan Pemadam Kebakaran Nasional, dilansir kantor berita AFP, Kamis (13/2/2025).

    Lantai tersebut diyakini ditutup untuk pekerjaan konstruksi pada saat kejadian, kata badan tersebut.

    Video yang diunggah di media sosial dan diverifikasi oleh AFP menunjukkan momen ledakan, dengan pelapis dinding dan puing-puing lainnya beterbangan dari gedung dan debu mengepul dari dalam.

    Liao Yu-fu, 26 tahun, mengatakan kepada AFP bahwa ia terbangun dari tidurnya karena suara ledakan dan mengira itu adalah “pesawat yang menabrak rumah”.

    “Ada getaran dan bahkan tempat tidur saya bergetar,” kata Liao, yang dapat melihat department store itu dari rumahnya.

    “Suara itu berlangsung lama dan saya takut,” imbuhnya.

    Seorang wanita, yang berada di lantai enam toko tersebut pada saat itu, mengatakan ada “getaran yang sangat keras” dan kemudian puing-puing mulai berjatuhan.

    “Awalnya, kami pikir itu gempa bumi,” kata wanita itu kepada media televisi lokal TVBS.

    “Ketika saya menuruni tangga, ada pecahan kaca di setiap lantai di pintu masuk lift. Setiap lantai terkena dampaknya,” ujarnya.

    “Ledakan itu sangat serius dan penyelamatan masih berlangsung,” kata Wali Kota Taichung Lu Shiow-yen mengatakan kepada wartawan.

    Departemen pemadam kebakaran mengerahkan 56 kendaraan, 136 orang, seekor anjing, dan sebuah pesawat nirawak untuk melakukan upaya pencarian dan penyelamatan, kata Badan Pemadam Kebakaran Nasional.

    Belum diketahui apa yang menyebabkan ledakan itu.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hamas Tak Ingin Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Kolaps    
        Hamas Tak Ingin Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Kolaps

    Arab Saudi Sambut Usulan Trump Soal ‘Riviera’ di Gaza Arab Saudi Sambut Usulan Trump Soal ‘Riviera’ di Gaza

    Jakarta

    Seorang diplomat senior Arab Saudi mengatakan pemerintahnya akan menyambut baik “Riviera” di Gaza, tetapi tidak dengan mengusir orang-orang Palestina.

    Diplomat tersebut, Duta Besar Saudi untuk Inggris Pangeran Khalid bin Bandar menanggapi usulan terbaru Presiden AS Donald Trump agar Amerika Serikat mengambil alih Gaza dan mengembangkannya menjadi “Riviera Timur Tengah.” Riviera merupakan kawasan wisata terkenal di Italia.

    “Posisi pemerintah saya adalah bahwa kami akan menyambut riviera di Gaza. Saya pikir itu akan luar biasa,” kata Pangeran Khalid bin Bandar, dilansir Al Arabiya, Kamis (13/2/2025). “Tetapi kami tidak akan melakukannya dengan mengusir orang-orang Palestina, tentu saja tidak memindahkan mereka ke Saudi; mereka tidak ingin pindah,” ujarnya.

    “Anda tahu, itu tanah mereka, itu wilayah mereka. Mereka berhak mendapatkan semua yang terbaik yang dapat kita berikan untuk mereka di sana, dan kami akan menyambut baik upaya Amerika untuk memperbaiki situasi mereka di lapangan,” kata Pangeran Khalid dalam sebuah wawancara dengan London Broadcasting Company (LBC).

    Usulan Trump agar AS mengendalikan Gaza dan mengusir warga Palestina telah memicu kecaman keras di seluruh dunia Arab dan sebagian besar Eropa. Selama konferensi pers dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu minggu lalu, Trump menyebut Gaza sebagai lokasi pembongkaran dan menyarankan agar warga Palestina direlokasi ke negara lain untuk mendapatkan kondisi kehidupan yang lebih baik.

    Israel dan Netanyahu melangkah lebih jauh dengan menyarankan agar Arab Saudi mendirikan negara bagi warga Palestina di dalam kerajaan itu, yang memicu reaksi keras dan kecaman di seluruh dunia Arab.

    Ketika ditanya apakah Arab Saudi akan menyediakan relokasi sementara bagi warga Palestina, Pangeran Khalid mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang harus diambil warga Palestina. “Anda tahu, kami senang menerima orang-orang dan kami adalah negara yang ramah. Jika ada situasi yang mengharuskan mereka datang ke Saudi, maka mereka dipersilakan untuk datang, tetapi saya rasa mereka tidak ingin pergi,” katanya.

    Diplomat Saudi itu menegaskan kembali sikap pemerintah Saudi terhadap konflik Arab-Israel yang telah konsisten selama beberapa dekade: “Sangat sederhana, solusi dua negara berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

    Namun, katanya, ini adalah perspektif Saudi. “Namun, perspektif yang penting adalah perspektif Palestina dan Israel. Mereka berdua perlu sepakat tentang solusi yang tepat. Dari sudut pandang kami, kami tidak melihat pilihan lain,” tandasnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ledakan Guncang Toserba di Taiwan, 1 Orang Tewas    
        Ledakan Guncang Toserba di Taiwan, 1 Orang Tewas

    Ledakan Guncang Toserba di Taiwan, 1 Orang Tewas Ledakan Guncang Toserba di Taiwan, 1 Orang Tewas

    Jakarta

    Sebuah ledakan terjadi di sebuah department store di Taiwan pada hari Kamis (13/2). Ledakan itu menewaskan satu orang dan menyebabkan empat orang lainnya “tanpa tanda-tanda vital”.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (13/2/2025), tujuh orang lainnya terluka dalam ledakan di food court di lantai 12 department store (toserba) Shin Kong Mitsukoshi di kota Taichung tersebut, kata Badan Pemadam Kebakaran Nasional.

    Area tersebut diyakini tengah ditutup untuk pekerjaan konstruksi pada saat kejadian, kata badan tersebut.

    Video yang diunggah di media sosial dan diverifikasi oleh AFP menunjukkan momen ledakan, dengan pelapis dinding dan puing-puing lainnya beterbangan dari gedung dan debu mengepul dari dalam.

    “Saya sedang bekerja di gedung pemerintahan kota sekitar pukul 11.30 pagi dan karena gedung itu berada tepat di sebelah toserba Shin Kong Mitsukoshi, saya merasakan getaran,” kata Wali Kota Taichung Lu Shiow-yen kepada wartawan.

    “Ledakan itu sangat serius dan upaya penyelamatan masih berlangsung,” imbuhnya.

    Dinas pemadam kebakaran setempat mengerahkan 56 kendaraan dan 136 orang untuk melakukan upaya pencarian dan penyelamatan, kata Badan Pemadam Kebakaran Nasional.

    Lihat juga video ‘Penampakan Angin Topan Kong-rey Terjang Taiwan’:

    Belum diketahui apa yang menyebabkan ledakan itu.

    “Penyebabnya masih dalam penyelidikan lebih lanjut dan kami mengimbau masyarakat untuk tidak pergi ke sekitar lokasi bencana,” kata Badan Pemadam Kebakaran Nasional.

    “Ada banyak gedung perkantoran dan rumah di area ini dan kami meminta semua orang untuk mematuhi pembatasan demi keselamatan Anda,” kata Lu.

    Video yang diunggah di media sosial menunjukkan apa yang tampak seperti potongan-potongan besar logam, pelapis dinding, dan puing-puing berserakan di trotoar di luar toserba dan jalan-jalan di dekatnya.

    Setidaknya dua orang terlihat tergeletak di tanah dan satu orang lainnya tampak tengah menerima perawatan dari tim penyelamat.

    Video lain menunjukkan kerusakan parah di dalam department store tersebut.

    Lihat juga Video ‘Penampakan Angin Topan Kong-rey Terjang Taiwan’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Setop Bantuan, Puluhan Ribu Warga Sudan Kelaparan    
        Trump Setop Bantuan, Puluhan Ribu Warga Sudan Kelaparan

    Trump Setop Bantuan, Puluhan Ribu Warga Sudan Kelaparan Trump Setop Bantuan, Puluhan Ribu Warga Sudan Kelaparan

    Jakarta

    Untuk pertama kalinya dalam hampir dua tahun perang, dapur-dapur umum di Sudan terpaksa menolak orang-orang yang meminta makanan. Hal ini dikarenakan adanya penghentian bantuan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Orang-orang akan mati karena keputusan ini,” kata seorang relawan penggalangan dana Sudan, yang telah berjuang keras untuk mencari uang guna memberi makan puluhan ribu orang di ibu kota Sudan, Khartoum.

    “Kami memiliki 40 dapur di seluruh negeri yang memberi makan antara 30.000 hingga 35.000 orang setiap hari,” kata relawan Sudan lainnya kepada AFP, Kamis (13/2/2025). Dia mengatakan seluruh dapur umum tersebut kini ditutup, setelah Trump mengumumkan pembekuan bantuan asing dan penutupan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).

    “Wanita dan anak-anak ditolak dan kami tidak dapat menjanjikan kapan kami dapat memberi mereka makan lagi,” katanya, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena khawatir berbicara di depan umum dapat membahayakan pekerjaannya.

    Sejak April 2023, Sudan telah porak-poranda akibat perang antara tentara regulernya dan pasukan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat.

    Perang tersebut telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan lebih dari 12 juta orang mengungsi. Perang tersebut juga telah menyebabkan lima wilayah negara itu terjerumus ke dalam kelaparan dan hampir 25 juta orang ke dalam kerawanan pangan akut.

    Di sebagian besar wilayah Sudan, dapur umum yang dikelola masyarakat adalah satu-satunya hal yang mencegah kelaparan massal, dan banyak dari dapur umur tersebut bergantung pada pendanaan AS.

    “Dampak dari keputusan untuk menarik dana secara tiba-tiba ini memiliki konsekuensi yang dapat merenggut nyawa,” kata Javid Abdelmoneim, kepala tim medis di Doctors Without Borders (MSF) di kota Omdurman, kepada AFP.

    “Ini adalah bencana lain bagi masyarakat Sudan, yang sudah menderita akibat kekerasan, kelaparan, kolapsnya sistem perawatan kesehatan, dan respons kemanusiaan internasional yang menyedihkan,” tambahnya.

    Bulan lalu, tak lama setelah pelantikannya sebagai presiden AS, Trump membekukan bantuan luar negeri AS dan mengumumkan pembubaran USAID.

    Pemerintahannya kemudian mengeluarkan keringanan untuk “bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa”. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda hal ini akan berlaku di Sudan dan para pekerja bantuan mengatakan upaya mereka sudah lumpuh.

    “Semua komunikasi resmi telah terputus,” kata koordinator bantuan Sudan lainnya kepada AFP, setelah para pekerja USAID diberhentikan sementara minggu ini.

    Dapur-dapur yang masih bertahan “memanfaatkan sumber daya dan berbagi sebanyak yang mereka bisa”, katanya.

    “Tetapi jumlahnya tidak cukup untuk semua orang,” imbuhnya.

    Sebagai salah satu dari sedikit organisasi independen yang masih berdiri di Sudan, MSF mengatakan telah menerima permintaan dari responden lokal untuk segera turun tangan.

    Namun, “MSF tidak dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penarikan dana AS,” kata Abdelmoneim.

    Amerika Serikat merupakan donor tunggal terbesar bagi Sudan tahun lalu, menyumbang US$800 juta atau sekitar 46 persen dari dana untuk rencana respons PBB.

    PBB memperkirakan saat ini hanya memiliki kurang dari 6 persen dana kemanusiaan yang dibutuhkan untuk Sudan pada tahun 2025.

    Lebih dari 8 juta orang berada di ambang kelaparan di Sudan, menurut Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu yang didukung PBB.

    Kelaparan diperkirakan akan menyebar ke setidaknya lima daerah lagi di Sudan pada bulan Mei, sebelum musim hujan mendatang kemungkinan akan membuat akses terhadap makanan semakin sulit di seluruh negeri.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu