Category: Detik.com Internasional

Jumlah Orang Hilang di Perang Ukraina yang Bikin Geleng-geleng Kepala Jumlah Orang Hilang di Perang Ukraina yang Bikin Geleng-geleng Kepala

Jakarta –

Jumlah orang hilang di Perang Ukraina bikin geleng-geleng kepala. Sebanyak 50 ribu orang dilaporkan hilang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Dirangkum detikcom, Jumat (14/2/2025), Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan bahwa pihaknya sedang berusaha mencari tahu apa yang terjadi pada hampir 50.000 orang, yang telah menghilang dalam tiga tahun terakhir perang Rusia di Ukraina.

Dilansir kantor berita AFP, Jumat (14/2/2025), ICRC juga mengatakan telah diberitahu tentang sekitar 16.000 tawanan perang dan warga sipil yang telah ditahan oleh kedua belah pihak.

Tak lama setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada bulan Februari 2022, ICRC membentuk biro khusus Badan Penelusuran Pusat (CTA), yang didedikasikan untuk mencari mereka yang hilang di kedua belah pihak dalam konflik tersebut.

“Sejak Februari 2024, jumlah kasus orang hilang yang belum terungkap meningkat lebih dari dua kali lipat, mencapai hampir 50.000 saat ini,” kata kepala biro CTA Dusan Vujasanin kepada wartawan di Jenewa, seraya menambahkan bahwa sebagian besar orang yang hilang tersebut adalah personel militer.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.

Setahun yang lalu, biro tersebut mengatakan bahwa mereka berusaha untuk memastikan nasib sekitar 23.000 orang yang hilang dalam perang. Mereka juga berusaha untuk mengetahui apakah mereka ditangkap, dibunuh atau kehilangan kontak setelah melarikan diri dari rumah mereka.

Tujuan dari pekerjaan biro tersebut, kata Vujasanin, adalah “untuk mencegah orang hilang, mencari mereka yang hilang dan memberi tahu keluarga mereka sesegera mungkin.”

Sampai saat ini, biro tersebut telah diberitahu oleh kedua belah pihak dalam konflik bahwa mereka telah menahan sekitar 16.000 tawanan perang dan warga sipil sejak dimulainya konflik.

“Jumlah ini tidak sama dengan jumlah tawanan perang yang saat ini ditahan,” kata Vujasanin, sambil menunjukkan bahwa beberapa ribu tahanan telah dibebaskan sejak dimulainya perang.

Biro CTA memainkan peran sebagai perantara netral antara para pihak untuk informasi tentang orang hilang, tetapi juga bekerja untuk mencari orang hilang.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

15/02/2025 06:42
Zaman Bergulir, Eropa Selatan Kini Menopang Pertumbuhan Zona Euro

Jakarta –

Hanya beberapa tahun lalu, Portugal, Italia, Spanyol, dan Yunani dianggap sebagai ‘anak bermasalah’ di Uni Eropa (UE) di dalam kelompok 20 negara yang membentuk Zona Euro. Namun situasinya kini berubah drastis. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez baru-baru ini menekankan di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos bahwa kawasan pinggiran selatan UE juga dapat “memberikan solusi untuk masalah bersama.”

Lebih dari satu dekade setelah krisis utang negara-negara Eropa yang nyaris menyeret Portugal, Italia, Spanyol, dan Yunani ke dalam jurang kebangkrutan finansial, kini negara-negara itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Spanyol, misalnya, telah menjadi produsen dan eksportir energi terbarukan, khususnya listrik tenaga surya. Ini sangat membantu khususnya di tengah krisis energi yang dipicu oleh perang di Ukraina.

Definisi baru kesenjangan utara-selatan di Uni Eropa

Bila ditinjau secara luas dari perspektif Eropa, prospek pertumbuhan ini ternyata masih jauh dari kata cerah. Ekonomi Zona Euro secara keseluruhan mengalami stagnasi.

Pada kuartal keempat tahun 2024, pertumbuhan di kawasan mata uang euro tetap tidak berubah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Secara keseluruhan, hanya kuartal musim panas yang sedikit lebih cerah, dengan produk domestik bruto (PDB) tumbuh 0,4% sepanjang tahun.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Banyak ahli mengatakan, kelemahan ekonomi Jerman yang berlarut-larut menjadi penyebab stagnasi ini. PDB Jerman berkontraksi sebesar 0,2% baik pada kuartal keempat maupun sepanjang tahun 2024. Alexander Krger, kepala ekonom di salah satu bank swasta terbesar Jerman yakni Hauck Aufhuser Lampe Privatbank, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Jerman “semakin tertinggal” baik di dalam Zona Euro maupun secara global.

Dapatkah Eropa selatan mendongkrak ekonomi euro?

Dengan masalah yang mencengkeram negara ekonomi terbesar Zona Euro itu, dapatkah pinggiran selatan Eropa menjadi mesin pertumbuhan baru bagi UE? Ekonom Gabriel Felbermayr mengatakan akan sulit karena “secara ekonomi negara-negara ini terlalu kecil.”

Direktur Institut Riset Ekonomi Austria (WIFO) kepada DW mengatakan, Jerman dan Prancis sendiri menyumbang lebih dari 50% output di Zona Euro. Selain itu, Austria, Slovenia, Slowakia, dan Belanda saat ini juga bermasalah. Padahal negara-negara itu sebelumnya dianggap sebagai bagian dari “blok utara yang kuat dan terindustrialisasi” di Zona Euro.

Hans-Werner Sinn, salah seorang ekonom terkemuka di Jerman, dan mantan kepala lembaga think tank Ifo Institute for Economic Research, melihat adanya gabungan faktor eksternal dan keputusan politik yang memainkan peranan menentukan. “Jerman telah menderita secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir akibat krisis energi, yang disebabkan oleh kombinasi perang di Ukraina dan kekurangan energi akibat kebijakan mereka sendiri,” katanya kepada DW.

Dia mengkritik dorongan kuat untuk beralih dari bahan bakar fosil ke energi hijau, dengan menyatakan bahwa “UE dan Jerman telah kehilangan keseimbangan” yang mengakibatkan Jerman saat ini membayar “harga listrik tertinggi di dunia.” Hal ini khususnya mempengaruhi industri kimia dan industri otomotif Jerman.

Felbermayr sependapat dengan Sinn. Ia mengatakan, pendapatan ekonomi dari sektor paling penting bagi negara-negara Uni Eropa bagian selatan, misalnya, pariwisata dan pertanian, secara signifikan memiliki ” input industrial jauh lebih rendah dalam penciptaan nilai ekonomi secara keseluruhan.”

Ia juga menambahkan, faktor-faktor seperti biaya energi yang tinggi, perang dagang, dan tantangan dekarbonisasi lebih mempengaruhi wilayah utara daripada wilayah selatan Eropa. Felbermayr pun mencatat tingkat inflasi di wilayah selatan yang lebih rendah dibanding di negara-negara Uni Eropa bagian utara sejak tahun 2010, yang menambah daya saing mereka. “Upaya reformasi setelah krisis utang di Zona Euro telah membuahkan hasil, khususnya bagi Yunani, Spanyol, dan Portugal,” tambahnya.

Jrg Krmer, kepala ekonom di lembaga pemberi pinjaman Jerman Commerzbank mengatakan, harapan untuk pemulihan ekonomi yang cepat di kawasan pengguna mata uang euro sangat tipis.

Ia juga memprediksi pemulihan yang lebih lamban. Berbicara dengan kantor berita Reuters, ia mengatakan “krisis struktural yang mendalam dalam industri dan ancaman tarif Trump membebani segalanya.”

Masih ada harapan bagi Zona Euro

Meskipun ada masalah ekonomi saat ini, Komisi Eropa yakin bahwa sedikit pemulihan ekonomi akan terjadi pada 2025, dan bahkan memperkirakan ekonomi zona euro tumbuh sebesar 1,3%. Bank Sentral Eropa atau ECB, yang memangkas suku bunga dari 3% menjadi 2,75% minggu lalu, diperkirakan akan terus berada pada jalur penurunan suku bunga sepanjang tahun ini.

Mengenai ketidakseimbangan pertumbuhan antara wilayah utara dan selatan Zona Euro, kepala WIFO Gabriel Felbermayr menganggap hal ini tidaklah aneh. “Kadang-kadang, wilayah utara yang kuat secara industri lebih unggul, dan di lain waktu, giliran wilayah selatan yang berorientasi pada layanan yang unggul. Tidak berbeda dengan ekonomi besar lainnya, seperti Amerika Serikat.”

Yang penting saat ini, katanya, adalah bagi negara-negara utara untuk “terus berupaya maju dengan reformasi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing, sementara wilayah selatan harus melanjutkan upayanya.”

Dengan demikian, pasar tunggal Eropa akan diperkuat dan berfungsi sebagai “mekanisme untuk menyeimbangkan perbedaan regional di dalam UE,” ujarnya.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

(haf/haf)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/02/2025 23:51
Usai Ditelepon Trump, Zelensky Ngaku Siap Bertemu Putin untuk Akhiri Perang

Jakarta –

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan siap bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin membahas kesepakatan damai. Hal tersebut disampaikan Zelensky setelah Rusia dan Ukraina sama-sama sepakat ingin mengakhiri perang.

Dilansir AFP, Jumat (14/2/2025), pernyataan itu disampaikan Zelensky setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghubunginya. Trump juga berkomunikasi dengan Putin.

“Saya akan bertemu dengan Rusia, hanya dengan satu orang Rusia, dengan Putin, hanya setelah kami memiliki rencana bersama dengan Trump, Eropa,” kata Zelensky dalam bahasa Inggris di Konferensi Keamanan Munich.

“Dan kami akan duduk bersama Putin dan menghentikan perang. Hanya dalam kasus ini saya siap untuk bertemu,” sambungnya.

Zelensky turut berbicara mengenai panggilan telepon bersama Trump pada awal minggu ini. Seperti diketahui, Trump sempat menelepon Putin dan Zelensky. Dia menyebut kedua negara sama-sama ingin berdamai.

Zelensky mengungkap Trump memberinya nomor telepon pribadinya selama panggilan berlangsung. Zelensky mengatakan Trump mengaku siap dihubungi kapan saja.

“Ya, dia memberi saya nomor teleponnya,” kata Zelensky yang kemudian menirukan ucapan Trump ‘Anda dapat menelepon kapan saja’.

Sebelumnya, Trump telah berbicara tentang ‘kemungkinan bagus’ untuk mengakhiri perang setelah dia dan Putin berbicara melalui telepon. Trump mengatakan tidak ‘praktis’ bagi Ukraina untuk bergabung dengan NATO.

“Tidak mungkin Ukraina dapat kembali ke perbatasan sebelum invasi,” kata Trump.

Trump kini telah menyarankan agar perwakilan Rusia bertemu dengan warga AS pada hari Jumat di Munich, yang menjadi tuan rumah konferensi keamanan.

“Rusia akan berada di sana bersama rakyat kita,” kata Trump.

“Ngomong-ngomong, Ukraina juga diundang. Tidak yakin siapa saja yang akan hadir dari negara mana pun, tetapi orang-orang tingkat tinggi dari Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat,” kata Trump.

(taa/haf)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/02/2025 23:24
Paus Fransiskus Dirawat di Rumah Sakit karena Bronkitis Paus Fransiskus Dirawat di Rumah Sakit karena Bronkitis

Roma –

Paus Fransiskus kini sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit di Roma, Italia. Vatikan menyebut sang pemimpin umat Katolik sedunia akan menjalani pemeriksaan dan pengobatan bronkitis.

Vatikan dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Jumat (14/2/2025), mengumumkan bahwa Paus Fransiskus mulai dirawat di rumah sakit pada Jumat (14/2) pagi setelah melakukan audiensi pagi hari.

Paus Fransiskus yang berusia 88 tahun disebut mengalami sesak napas dalam beberapa hari terakhir, dan telah mendelegasikan para pejabat Vatikan untuk membacakan pidatonya.

Dijelaskan oleh Vatikan bahwa Paus Fransiskus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Gemelli Roma untuk menjalani “beberapa tes diagnostik yang diperlukan dan untuk melanjutkan pengobatan bronkitis yang sedang berlangsung di rumah sakit”.

Paus Fransiskus, yang salah satu paru-parunya diangkat saat masih muda, telah menderita kesulitan bernapas selama lebih dari seminggu dan terpaksa meminta para pejabat Vatikan beberapa kali untuk membacakan pidatonya dengan lantang atas namanya.

Tonton juga Video: Paus Fransiskus Kirim Bantuan Medis ke Pedalaman Papua Nugini

Paus Fransiskus dirawat di rumah sakit selama tiga malam pada Maret 2023 karena bronkitis, yang disembuhkan dengan antibiotik.

Kemudian pada Desember lalu, dia harus membatalkan kunjungan ke Dubai, Uni Emirat Arab, untuk berpartisipasi dalam konferensi perubahan iklim COP28 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Paus Fransiskus yang berasal dari Argentina ini dilanda masalah kesehatan dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari nyeri lutut dan pinggul hingga radang usus besar. Dia juga menjalani operasi hernia.

Tonton juga Video: Paus Fransiskus Kirim Bantuan Medis ke Pedalaman Papua Nugini

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/02/2025 18:29
Bagaimana Rencana Perdamaian Trump untuk Ukraina?

Jakarta –

Selama satu setengah jam Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara melakukan telepon. Kepala intelijen luar negeri Rusia, Sergei Narishkin, menyebut diskusi antara kedua kepala negara sebagai sebuah dialog yang “mendalam dan bermakna.”

Sesaat sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menginformasikan kepada NATO tentang arah baru kebijakan AS di Ukraina.

Salah satu bocorannya muncul pekan lalu, ketika portal berita Ukraina strana.today mengungkap dugaan adanya “rencana 100 hari” yang disusun Washington untuk mencapai perdamaian di Ukraina. Meski demikian, laporan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi.

Lantas apa strategi pemerintahan baru AS dalam mengupayakan damai di timur Eropa?

Penyerahan wilayah ke Rusia

Jika laporan strana.today benar, maka gencatan senjata akan diberlakukan di Ukraina hingga 20 April. Selama itu pula, pergerakan pasukan di sepanjang garis depan di timur Ukraina dibekukan.

Rencana ini juga dikabarkan mencakup penarikan penuh pasukan Ukraina dari wilayah Kursk, Rusia. Tak hanya itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy disebut akan dipaksa mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah Ukraina yang telah diduduki sebelumnya.

Zelenskyy sendiri membantah klaim itu. Namun, pernyataan Menteri Pertahanan AS Hegseth dalam pertemuan NATO-Ukraina pada Rabu (12/2) lalu mengisyaratkan kemungkinan tersebut.

Hegseth menegaskan, upaya Ukraina untuk kembali ke perbatasan sebelum 2014, yakni sebelum pencaplokan Krimea oleh Rusia, adalah sesuatu yang “tidak realistis.” Dia juga memperingatkan bahwa upaya semacam itu hanya akan memperpanjang perang dan menambah penderitaan.

Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa AS mungkin akan menekan Ukraina untuk secara resmi menyerahkan wilayahnya kepada Rusia.

Zona Penyangga tanpa keanggotaan NATO

Menurut Hegseth, perdamaian yang langgeng harus mencakup “jaminan keamanan yang kuat untuk memastikan perang tidak terjadi lagi.” Dia melemparkan tanggung jawab kepada “militer Eropa dan non-Eropa” untuk mencapai hal ini. Menurut Strana, setelah gencatan senjata diberlakukan, pasukan penjaga perdamaian akan memantau zona penyangga demiliterisasi di sepanjang front timur Ukraina.

Trump menegaskan, tidak akan mengirimkan pasukan AS ke Ukraina. NATO juga bukan mitra yang cocok untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian. Sebaliknya, pengamanan harus diorganisasikan “di luar aliansi.” Hegseth tidak merinci seperti apa bentuknya nantinya.

Sesuai keinginan Washington, “jaminan keamanan yang kuat” yang disebutkan oleh Menteri Pertahanan AS tidak secara eksplisit mencakup keanggotaan NATO untuk Ukraina. Hegseth menganggap ini “bukan hasil realistis dari solusi yang dinegosiasikan.” Hasilnya kemungkinan besar adalah netralitas yang ketat bagi Ukraina.

Damai pada 9 Mei?

Setelah panggilan telepon dengan Donald Trump pada Rabu (12/2) malam, Putin mengisyaratkan siap untuk menegosiasikan damai. Presiden Ukraina Zelensky, yang juga berbicara dengan Trump melalui telepon, mengatakan bahwa pihaknya merasa sangat optimis dan mengatakan bahwa presiden AS memiliki “kepentingan yang tulus dalam cara kita dapat bergerak lebih dekat ke arah perdamaian”.

Namun dia juga menuntut jaminan keamanan permanen bagi negaranya.

Menurut informasi yang bocor dari situs berita Ukraina strana, pembicaraan langsung pertama antara Putin dan Zelensky diperkirakan akan berlangsung sekitar tanggal 1 Maret. Selain itu, Donald Trump juga ingin menyelenggarakan konferensi perdamaian internasional dalam waktu dekat, di bawah “mediasi negara-negara terkemuka” untuk menyusun rincian solusi perdamaian yang langgeng.

Menurut Strana, rencana perdamaian yang terperinci seharusnya sudah siap pada tanggal 9 Mei. Trump sendiri juga mengumumkan bahwa dia ingin bertemu dengan Putin di Arab Saudi “dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.”

Eropa dikesampingkan

Sekutu NATO di Eropa sontak terkejut dengan inisiatif Trump. Mereka sedianya berharap akan bisa mempelajari rincian rencana perdamaian Presiden AS Trump pada Konferensi Keamanan München, yang dimulai pada hari Jumat (14/2).

Tetapi Trump dikabarkan tidak mengoordinasikan sebelumnya percakapannya bersama Putin dengan sekutu di Eropa.

Akibatnya, muncul kekhawatiran besar bahwa AS akan mengesampingkan Eropa dalam negosiasi masa depan mengenai solusi perdamaian abadi di Ukraina.

Menurut rencana yang bocor di Strana, UE akan diminta untuk menanggung sebagian besar biaya rekonstruksi yang nilainya hampir 500 miliar dolar AS. Akan tetapi, tidak jelas berapa banyak hak bicara yang akan diberikan pemerintahan Trump kepada Eropa.

“Eropa tidak boleh duduk di meja anak-anak” dalam negosiasi damai, demikian peringatan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius dari SPD. Adapun Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock dari Partai Hijau, juga memperingatkan agar tidak menciptakan fakta “yang tidak sesuai dengan kemampuan Ukraina.”

Pakar kecewa atas inisiatif damai Trump

Banyak pakar keamanan Barat dan Ukraina bersikap kritis terhadap rencana AS, karena mengorbankan banyak posisi Barat demi memuaskan Rusia. Pakar militer Carlo Masala, misalnya, menyatakan di surat kabar “Bild”: “Putin akan memenangkan perang ini, karena berhasil membuat Amerika menarik diri dari konflik ini.”

Mantan diplomat Rusia Boris Bondarev, yang sekarang tinggal di pengasingan sebagai kritikus Putin, mengatakan dengan lebih tajam lagi, bahwa Trump ingin “mengakhiri perang dengan cepat dengan memberi Putin apa yang diinginkannya”; “Dia dan rekan-rekan terdekatnya sama sekali tidak tahu tentang Putin dan karakternya yang dingin,” kata dia dalam komentar tamu untuk saluran televisi berita Jerman NTV.

Dari perspektif ini, tanggal 9 Mei yang dibocorkan oleh Strana sebagai tanggal rencana perdamaian terakhir bagi Ukraina juga harus dilihat secara kritis. Di Rusia, hari ini selalu dirayakan sebagai “Hari Kemenangan” atas Nazi Jerman.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/02/2025 17:52
AS Kerahkan Sistem Rudalnya di Filipina, China Berang! AS Kerahkan Sistem Rudalnya di Filipina, China Berang!

Beijing –

Pemerintah China merasa keberatan dengan pengerahan sistem rudal jarak menengah “Typhon” buatan Amerika Serikat (AS) di wilayah Filipina. Beijing mendesak Manila untuk segera menarik sistem rudal tersebut.

Kementerian Pertahanan China dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Jumat (14/2/2025), menuduh Filipina telah melanggar “janji” mereka dengan mengerahkan sistem rudal AS tersebut.

Sistem rudal Typhon ini menjadi bagian dari upaya AS untuk mengumpulkan berbagai senjata anti-kapal di kawasan Asia. Senjata ini menuai kritikan tajam dari China ketika pertama kali dikerahkan pada April 2024 saat latihan militer.

Juru bicara Kementerian Pertahanan China, Zhang Xiaogang, menuding Filipina tidak hanya “menyerahkan keamanan dan pertahanan nasional mereka kepada pihak lainnya, namun juga menimbulkan risiko konfrontasi geopolitik dan perlombaan senjata ke kawasan tersebut”.

Sistem rudal AS itu, sebut Zhang, merupakan “senjata ofensif strategis”. Dia menyebut pihak Filipina telah “berulang kali mengingkari janjinya dan mengikuti keinginan AS dalam memperkenalkan sistem ini”.

Pernyataan China itu dirilis setelah juru bicara Dewan Keamanan Nasional Filipina, Jonathan Malaya, mengatakan dalam konferensi pers bahwa rudal Typhon hanya dimaksudkan untuk pertahanan, dan bahwa Manila tidak pernah berjanji untuk menarik pengerahan rudal AS tersebut.

“(Filipina) Mematuhi konstitusi pasifisnya yang menolak perang sebagai instrumen kebijakan nasional,” sebut Malaya.

Tonton juga Video Biden Izinkan Ukraina Pakai Rudal AS, Warga: Sudah Telat

Kedutaan Besar Filipina dan Kedutaan Besar AS di Beijing belum memberikan komentar mereka.

Militer AS memindahkan sistem peluncur rudal Typhon — yang dapat menembakkan rudal multiguna dengan jarak ribuan kilometer — dari lapangan terbang Laoag di Filipina ke lokasi lainnya di Pulau Luzon.

Rudal jelajah Tomahawk pada peluncur itu dapat mencapai target di China dan Rusia dari wilayah Filipina. Sedangkan rudal SM-6 yang juga bisa dimuatkan pada peluncur itu dapat menyerang target udara atau laut yang jaraknya lebih dari 200 kilometer.

Tonton juga Video Biden Izinkan Ukraina Pakai Rudal AS, Warga: Sudah Telat

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/02/2025 17:38
Serangan Drone Rusia Rusak Pelindung Pembangkit Nuklir Chernobyl Serangan Drone Rusia Rusak Pelindung Pembangkit Nuklir Chernobyl

Kyiv –

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa serangan drone Rusia memicu kerusakan para struktur pelindung yang dibangun untuk menangkal radiasi di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Chernobyl. Namun Zelensky menyebut “tingkat radiasi tidak meningkat” akibat kerusakan itu.

Angkatan Udara Ukraina, seperti dilansir AFP, Jumat (14/2/2025), melaporkan bahwa Rusia meluncurkan lebih dari 100 drone ke berbagai wilayah Ukraina dalam semalam — termasuk drone-drone tempur — yang menargetkan wilayah utara negara itu, yang menjadi lokasi PLTN Chernobyl.

“Tadi malam, sebuah drone tempur Rusia dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi menghantam penutup yang melindungi dunia dari radiasi pada unit daya ke-4 pada Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Chernobyl yang hancur,” kata Zelensky dalam pernyataan via media sosial.

Reaktor nomor 4 di Chernobyl meledak pada 26 April 1986 silam, yang memicu bencana nuklir terburuk di dunia dengan ratusan orang tewas dan kontaminasi radioaktif menyebar di Eropa.

Gedung yang menampung reaktor nomor 4 di Chernobyl kini dibungkus semacam sarkofagus, atau struktur pelindung dari beton dan baja berukuran raksasa, untuk membatasi kontaminasi radioaktif. Sarkofagus yang asli, dibangun era Uni Soviet, memburuk selama beberapa tahun ini. Yang baru dibangun menutupi yang lama dan selesai dibangun tahun 2019 lalu.

Tiga reaktor nuklir lainnya di Chernobyl dimatikan secara bertahap usai bencana nuklir itu, dengan reaktor terakhir dimatikan tahun 2000.

Pernyataan Zelensky itu disampaikan menjelang pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance di Jerman untuk membahas perang Ukraina, terutama ketika pemerintahan baru AS di bawah Presiden Donald Trump bertekad segera mengakhiri perang yang berlangsung hampir tiga tahun tersebut.

Zelensky menyebut serangan drone Rusia itu menjadi bukti bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin “jelas tidak mempersiapkan perundingan — dia bersiap untuk terus menipu dunia”.

Lihat juga Video: Drone Rusia Serang Bus di Kherson Ukraina, 1 Tewas dan 9 Luka-luka

Rekaman CCTV yang diposting oleh Zelensky menunjukkan ledakan terjadi di bagian samping struktur pelindung Chernobyl. Rekaman video CCTV itu tercatat diambil pukul 02.00 waktu setempat.

Video CCTV itu juga menunjukkan kobaran api kecil dan sebuah lubang di bagian atap struktur pelindung itu, serta menunjukkan momen ketika para petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) melaporkan adanya “ledakan” di lokasi itu, dan menyebut “tingkat radiasi di dalam dan di luar tetap normal dan stabil”. IAEA yang mengerahkan tim ke Chernobyl sejak Rusia menginvasi Ukraina, telah berulang kali memperingatkan bahaya pertempuran di sekitar PLTN setelah serangan besar-besaran militer Moskow ke Kyiv pada Februari 2022.

“Satu-satunya negara di dunia yang menyerang lokasi semacam itu, menduduki pembangkit listrik tenaga nuklir, dan mengobarkan perang tanpa mempedulikan konsekuensinya adalah Rusia saat ini,” sebut Zelensky dalam pernyataan.

Belum ada tanggapan dari Rusia terkait hal tersebut.

Lihat juga Video: Drone Rusia Serang Bus di Kherson Ukraina, 1 Tewas dan 9 Luka-luka

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/02/2025 17:02
Ledakan Bom di Dekat Tambang Pakistan, 11 Orang Tewas Ledakan Bom di Dekat Tambang Pakistan, 11 Orang Tewas

Islamabad –

Ledakan bom mengguncang sebuah kendaraan yang mengangkut para pekerja tambang di dekat area tambang batu bara di Pakistan bagian barat daya. Sedikitnya 11 orang tewas dan enam orang lainnya mengalami luka-luka.

Para pejabat setempat, seperti dilansir Reuters, Jumat (14/2/2025), melaporkan bahwa truk yang mengangkut para pekerja ke sebuah area tambang di daerah Harnai, Provinsi Balochistan, yang menjadi lokasi militer Pakistan memerangi pemberontakan separatis.

“Sebuah peledak rakitan ditanam di pinggir jalan dan meledak ketika truk pengangkut pekerja tambang batu bara mencapai lokasi,” tutur seorang pejabat paramiliter setempat.

Pejabat yang enggan disebut namanya itu menyebut peledak tersebut kemungkinan diledakkan dari jarak jauh.

Wakil Komisioner wilayah setempat, Hazrat Wali Agha, menyebut sebanyak 17 pekerja tambang ada di dalam truk ketika ledakan mengguncang.

Sebanyak 11 orang dipastikan tewas akibat ledakan itu.

Lihat juga Video Detik-detik Ledakan di Stasiun Kereta Pakistan, 24 Orang Tewas

Sedangkan di antara enam orang yang mengalami luka-luka, menurut dokter di rumah sakit setempat, dua korban luka di antaranya berada dalam kondisi kritis.

Sejauh ini belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas ledakan tersebut.

Balochistan yang merupakan wilayah kaya mineral terletak di perbatasan dengan Iran dan Afghanistan. Wilayah ini menjadi lokasi pemberontakan selama satu dekade oleh sekelompok separatis etnis Baloch. Sejumlah militan Islamis juga beroperasi di area tersebut.

Lihat juga Video Detik-detik Ledakan di Stasiun Kereta Pakistan, 24 Orang Tewas

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/02/2025 16:17
4 Ribu WNI di AS Terancam Dideportasi Buntut Kebijakan Trump

Jakarta –

Sebanyak 4.276 Warga Negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS) masuk daftar pemerintahan Presiden Donald Trump untuk segera dideportasi. Di antara mereka adalah WNI yang mengalami masalah dokumen imigrasi, status legal yang kadaluarsa, juga terkena kasus kriminal.

Lebih dari 4.000 WNI tersebut menerima final order removal atau perintah akhir pemindahan.

Mereka dilaporkan tidak memiliki izin legal untuk tinggal sehingga harus angkat kaki dari negara tersebut.

Final order removal ini umumnya diberikan kepada mereka yang memiliki catatan kriminal, pelanggaran imigrasi, serta status legal yang kadaluarsa.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menjelaskan, di antara 4.276 orang ini, ada yang tidak memiliki dokumen imigrasi yang sah, dan berstatus belum dihukum.

Judha menambahkan 4.276 orang ini merupakan bagian dari dari keseluruhan 1,4 juta orang yang masuk daftar final order removal.

Getty ImagesSejumlah warga El Salvador yang dideportasi dari Amerika Serikat (AS) membawa barang-barang pribadi mereka saat tiba di kantor Imigrasi di San Salvadir, El Salvador, 12 Februari 2025.

Judha menyebutkan contoh kasus WNI berinisial BK di New York yang ditangkap akhir Januari 2025 lalu.

Ini terjadi saat BK melakukan pelaporan tahunan di kantor Immigration and Custom Enforcement (ICE).

BK diketahui masuk daftar deportasi sejak 2009 silam.

Selain itu, Judha mengungkap ada WNI lain, berinisial TRN yang ditahan di Atlanta, Georgia pada 29 Januari.

“Saat ini hanya dua WNI yang kami dapat informasi ditahan. Kami akan terus monitor,” kata Judha kepada media, Kamis (13/02), di Jakarta

Apa yang harus dilakukan ribuan WNI yang terancam dideportasi dari AS?

Judha mengatakan WNI di AS yang masuk daftar ini bisa melapor ke perwakilan diplomatik Indonesia di negeri tersebut.

Ia mengimbau agar para WNI mengetahui hak mereka sesuai hukum AS.

Judha mengatakan perwakilan diplomatik Indonesia di AS bakal memberikan pendampingan hukum.

Sebelum pengumuman daftar deportasi dari Kemenlu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra juga sempat menyinggung perihal rencana Presiden AS Donald Trump yang akan melakukan deportasi besar-besaran para imigran.

Ia mengatakan pemerintah Indonesia mengantisipasi kebijakan presiden baru AS tersebut.

“Oleh karena kita harus bertindak melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri. Saya kira itu normalnya kita akan lakukan,” kata Yusril, seperti dikutip dari detikcom.

Baca juga:

Apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia?

Akhir Januari lalu, pemerintah Indonesia juga berencana membentuk tim khusus untuk mengantisipasi isu deportasi WNI dari AS, pasca Trump terpilih.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kementeriannya bakal bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan perlindungan yang bisa diberikan para WNI yang terimbas deportasi.

Ia sempat menyebut bahwa pada masa kampanye menjelang pemilihan presiden AS, pihaknya mendengar ada sejumlah WNI yang mengaku resah di negara itu.

Salah satu penyebabnya karena mereka mengalami masalah dokumen imigrasi, katanya.

“Misalnya saja ada yang menetap dengan bekal visa turis atau menggunakan modus pencari suaka politik, tetapi ternyata dokumennya palsu. Ini kejadiannya ada yang terkait WNI kita juga,” kata Pigai, seperti dikutip dari Antara.

Apakah pemerintah Indonesia perlu mengakomodasi pemulangan ribuan WNI?

Dengan kondisi ini, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana mengimbau pemerintah Indonesia perlu memastikan akomodasi para WNI sekiranya kebijakan deportasi sudah final dan siap dieksekusi pemerintahan Trump.

“Siapa tahu mereka tidak punya uang. Kalau mereka tidak punya uang, ya kita bisa pick up mereka dalam satu pesawat untuk kembali ke Indonesia,” kata Hikmahanto kepada wartawan Johanes Hutabarat yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (14/02).

Hikmahanto mengatakan kebijakan ini tak terhindarkan karena umumnya mereka yang masuk daftar tersebut “visanya expired ataukah mungkin mereka sudah tidak sesuai dengan izin tinggalnya.”

Apa perbedaan kebijakan imigran pemerintahan Trump dan Biden?

Hikmahanto mengatakan isu imigran yang mengalami masalah terkait dokumen keimigrasian ini sudah lama terdengar, namun menurutnya belum ditindak secara masif.

Pergantian rezim di AS ikut mengubah kebijakan terkait imigran, katanya.

Getty ImagesMereka yang masuk daftar deportasi ini adalah yang masa tinggalnya sudah kadaluarsa, mengalami masalah dokumen keimigrasian, dan punya catatan kriminal.

Dia menilai pemerintahan Trump lebih keras dalam mengambil kebijakan bagi para imigran, dibanding Joe Biden.

Dugaan Hikmawanto, AS di bawah Biden lebih kendur dalam menindak para imigran.

Alasannya, menurutnya, kehadiran tenaga kerja para imigran ini memang dibutuhkan untuk mendongkrak kegiatan ekonomi di AS.

“Banyak yang tahu tapi dianggap oleh pemerintah Amerika tidak terjadi, sehingga ya mereka enggak mengalami deportasi,” kata Hikmahanto.

Berita ini akan diperbarui.

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/02/2025 15:47
Mesin Bermasalah, Pesawat Menlu AS Terpaksa Putar Balik Mesin Bermasalah, Pesawat Menlu AS Terpaksa Putar Balik

Washington DC –

Pesawat yang ditumpangi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio terpaksa terbang berbalik arah saat mengudara ke Jerman, karena mengalami masalah mesin. Rubio akhirnya melanjutkan penerbangan ke Eropa pada Jumat (14/2) waktu setempat dengan menggunakan pesawat pengganti.

Insiden itu, seperti dilansir AFP, Jumat (14/2/2025), terjadi ketika Rubio dalam penerbangan ke Jerman untuk menghadiri Konferensi Keamanan Munich.

Pesawat yang ditumpangi Rubio itu, menurut laporan reporter AFP yang menjadi bagian rombongan Menlu AS, tiba-tiba berbalik arah ke Pangkalan Udara Andrews di luar Washington DC.

“Pesawat yang ditumpangi Menlu Rubio mengalami masalah mekanis,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, dalam penjelasannya.

Tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Bruce soal masalah mekanis yang terjadi, maupun soal jenis pesawat itu. Namun diketahui bahwa masalah mekanis terjadi secara berkala pada pesawat yang ditumpangi Menlu AS, yang menggunakan armada pesawat yang menuai untuk para pejabat tingginya.

Tak lama usai insiden itu, menurut Bruce, Rubio terbang ke Eropa menggunakan pesawat kedua yang berukuran lebih kecil. Penerbangan ini dilakukan tanpa membawa awak media di dalamnya.

Rubio dijadwalkan akan bergabung dengan Wakil Presiden AS JD Vance, yang juga menghadiri Konferensi Keamanan Munich. Rubio akan mendampingi Vance dalam pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat (14/2) waktu setempat.

Tonton juga Video: Menlu AS Diolok-olok Wartawan saat Konpers soal Gencatan Senjata di Gaza

Pertemuan antara Vance dan Zelensky itu digelar setelah Presiden AS Donald Trump melakukan percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump mengatakan dirinya akan mengupayakan diplomasi untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.

Sementara itu, Rubio dijadwalkan akan melanjutkan kunjungan luar negerinya ke Israel, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk membahas gencatan senjata Gaza, antara Israel dan Hamas, yang rapuh.

Dia juga akan melakukan diskusi membahas usulan kontroversial Trump yang memicu kemarahan di kawasan Timur Tengah, untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza, yang hancur akibat gempuran militer Israel selama 16 bulan terakhir.

Tonton juga Video: Menlu AS Diolok-olok Wartawan saat Konpers soal Gencatan Senjata di Gaza

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/02/2025 15:37