Category: Detik.com Internasional

  • 100 Siswa Dibebaskan dari Penyanderaan di Nigeria

    100 Siswa Dibebaskan dari Penyanderaan di Nigeria

    Jakarta

    Sebanyak 100 orang siswa yang dibebaskan merupakan bagian dari 315 murid dan staf yang disandera kelompok bersenjata di Sekolah St. Mary, Negara Bagian Niger, Nigeria tengah, sejak 21 November lalu.

    Asosiasi Kristen Nigeria (Christian Association of Nigeria/CAN) sebelumnya menyebutkan, sekitar 50 siswa berhasil melarikan diri beberapa jam setelah insiden penculikan. Namun, hingga kini nasib 165 murid dan staf sekolah lainnya yang diduga masih ditahan belum diketahui secara pasti.

    Sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikutip kantor berita AFP menyatakan, 100 siswa yang dibebaskan telah tiba di Abuja, ibu kota Nigeria. Selanjutnya, mereka akan diserahkan kepada pejabat setempat di Negara Bagian Niger pada Senin (8/12).

    Juru bicara Presiden Nigeria, Sunday Dare, mengonfirmasi kepada AFP bahwa para siswa tersebut telah dipulangkan. Media lokal, termasuk stasiun televisi Channels Television, juga melaporkan pembebasan tersebut.

    Pemerintah rahasiakan pelaku penculikan

    Namun, belum jelas apakah pembebasan itu merupakan hasil operasi militer atau melalui proses negosiasi. Pihak berwenang juga belum mengungkap kelompok yang bertanggung jawab atas penculikan tersebut. Pemerintah Negara Bagian Niger dan CAN menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi terkait pembebasan itu, sementara pemerintah pusat Nigeria juga belum memberikan pernyataan resmi.

    Gelombang penculikan kembali menyoroti persoalan keamanan di Nigeria. Selama bertahun-tahun, negeri di barat Afrika itu menghadapi pemberontakan kelompok Islamis di wilayah timur laut, sementara kelompok bersenjata yang kerap disebut “bandit” melakukan penculikan dan penjarahan di wilayah barat laut. Nigeria juga masih dibayangi trauma penculikan hampir 300 siswi oleh kelompok Boko Haram pada 2014, dengan sebagian korban hingga kini belum ditemukan.

    Peningkatan kasus penculikan sejak beberapa pekan terakhir kembali menegaskan rapuhnya situasi keamanan di negara Afrika Barat tersebut. Bahkan, pekan lalu Menteri Pertahanan Nigeria, Mohammed Badaru Abubakar, mengundurkan diri di tengah upaya pemerintah merespons krisis yang berulang.

    Krisis keamanan bukan ‘konflik agama’

    Rangkaian penculikan tersebut beriringan dengan meningkatnya tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Nigeria terkait dugaan pembunuhan massal terhadap umat Kristen. Trump menyebut tengah terjadi “genosida” terhadap umat Kristen di Nigeria dan mengancam akan mengambil tindakan militer jika pemerintah Nigeria tidak segera mengatasi situasi tersebut.

    Pemerintah Nigeria menolak tudingan tersebut dan menegaskan bahwa konflik keamanan di negaranya tidak didorong oleh perang agama, melainkan persoalan kriminalitas dan pemberontakan bersenjata.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Iran Adili Pria Asal Eropa yang Dituduh Jadi Mata-mata Israel

    Iran Adili Pria Asal Eropa yang Dituduh Jadi Mata-mata Israel

    Teheran

    Otoritas kehakiman Iran mengatakan seorang pria asal Eropa, yang memiliki kewarganegaraan ganda, menjalani persidangan atas tuduhan menjadi mata-mata untuk Israel. Pria asing itu ditangkap otoritas Teheran saat perang selama 12 hari berkecamuk melawan Israel pada Juni lalu.

    Kantor berita Mizan Online, yang dikelola otoritas kehakiman Iran, seperti dilansir AFP, Senin (8/12/2025), tidak menyebutkan nama terdakwa. Hanya disebutkan bahwa terdakwa merupakan “seseorang dengan kewarganegaraan ganda yang tinggal di sebuah negara Eropa” dan ditangkap selama perang pada Juni lalu.

    Disebutkan juga bahwa pengadilan Iran telah mulai menyidangkan kasusnya, di mana dia dituduh melakukan “kerja sama intelijen dan spionase untuk kepentingan rezim Zionis”.

    Menurut laporan Mizan Online, terdakwa memasuki wilayah Iran sekitar satu bulan sebelum perang terjadi, di mana Israel melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran. Rentetan serangan Israel menghantam situs-situs militer dan nuklir Teheran, serta kawasan permukiman.

    Serangan itu memicu perang selama 12 hari, dengan Iran melancarkan serangan drone dan rudal sebagai balasan terhadap Israel, dan kemudian menyaksikan Amerika Serikat (AS) bergabung dengan Tel Aviv dalam menyerang situs nuklir Teheran.

    Mizan Online melaporkan bahwa penyelidikan menunjukkan terdakwa telah melakukan kontak dengan Mossad, badan intelijen Israel, dan telah mendapatkan pelatihan sebagai agen di “ibu kota beberapa negara Eropa dan wilayah pendudukan”.

    “Peralatan spionase dan intelijen canggih ditemukan pada saat penangkapannya dan di vila tempat dia menginap,” tambah Mizan Online dalam laporannya.

    Selama perang berkecamuk, otoritas Iran mengumumkan setidaknya tiga penangkapan warga Eropa, termasuk Lennart Monterlos, seorang pesepeda berkewarganegaraan Prancis-Jerman berusia 19 tahun, yang kemudian dibebaskan.

    Pada Oktober lalu, Iran mengesahkan undang-undang yang memperberat hukuman bagi mereka yang terbukti menjadi mata-mata untuk Israel dan AS.

    Kantor berita resmi IRNA melaporkan pada saat itu bahwa “semua bantuan yang disengaja dikutuk sebagai korupsi di muka Bumi” — salah satu tuduhan paling serius di Iran, yang memiliki ancaman hukuman mati.

    Sejak perang terjadi, Iran bersumpah untuk segera mengadili mereka yang ditangkap karena dicurigai bekerja sama dengan Israel, mengumumkan sejumlah penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai menjadi mata-mata Israel, dan mengeksekusi mati beberapa orang yang terbukti bersalah atas tuduhan itu.

    Lihat juga Video ‘Alasan Iran Masih Ogah Kerja Sama dengan AS’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ketegangan Memuncak, Thailand Serang Wilayah Perbatasan Kamboja

    Ketegangan Memuncak, Thailand Serang Wilayah Perbatasan Kamboja

    Jakarta

    Thailand melancarkan serangan udara di sepanjang perbatasannya yang disengketakan dengan Kamboja pada Senin pagi (8/12), menurut pernyataan militer Thailand, sementara kedua negara saling menuduh telah memicu eskalasi terbaru.

    Angkatan Darat Kerajaan Thailand menuduh pasukan Kamboja menyerang personelnya di Provinsi Sisaket pada 7 Desember. Dalam sebuah unggahan di media sosial, angkatan darat mengatakan telah terjadi bentrokan lain di Provinsi Ubon Ratchathani pada Senin pagi, yang mendorong dilakukannya serangan udara.

    “Pasukan Kamboja melepaskan tembakan menggunakan senjata ringan dan peluncur roket mulai sekitar pukul 05.05 pagi hingga sekarang, sehingga pihak Thailand merespons sesuai dengan aturan keterlibatan menggunakan senjata ringan dan peluncur roket,” kata Winthai Suvaree, juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand.

    Kemudian pada pagi hari, angkatan darat Thailand mengatakan menerima laporan bahwa pasukannya telah diserang dengan “senjata tembak pendukung,” menewaskan satu personel dan melukai empat lainnya.

    “Pihak Thailand telah mulai menggunakan pesawat untuk menyerang sasaran militer di berbagai area untuk menekan serangan dari senjata tembak pendukung pasukan Kamboja,” kata Suvaree.

    Angkatan darat juga telah mengerahkan pasukan untuk mendukung evakuasi warga di wilayah tersebut, menurut pernyataan itu.

    Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, mengatakan bahwa pasukan Thailand telah melancarkan serangan terhadap pasukan Kamboja di provinsi perbatasan Preah Vihear dan Oddar Meanchey pada Senin dini hari, menambahkan bahwa Kamboja tidak membalas.

    Malaysia serukan kedua belah pihak untuk menahan diri

    Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyerukan kedua belah pihak yang bersengkata untuk menahan diri dalam sebuah pernyataan di media sosial, disertai gambar para pemimpin Thailand dan Kamboja menandatangani perjanjian damai pada Oktober.

    “Malaysia siap mendukung langkah-langkah yang dapat membantu memulihkan ketenangan dan mencegah insiden lebih lanjut. Kawasan kita tidak ingin membiarkan sengketa berkepanjangan jatuh ke dalam siklus konfrontasi,” tulis Ibrahim.

    Apa yang disengketakan?

    Bentrokan ini terjadi di tengah sengketa puluhan tahun antara Thailand dan Kamboja.

    Kedua negara berbagi perbatasan sepanjang 800 kilometer yang melintasi wilayah jarang penduduk dan menjadi lokasi beberapa candi yang diklaim kedua belah pihak.

    Ini termasuk kuil bersejarah Preah Vihear, situs Hindu berusia 1.000 tahun yang dibangun oleh Kekaisaran Khmer.

    Meskipun putusan Mahkamah Internasional pada tahun 1962 menetapkan bahwa kuil tersebut berada di wilayah Kamboja, klaim-klaim yang saling berentangan sebagian besar bdidasarkan pada peta tahun 1907 yang dibuat ketika Kamboja berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis. Thailand berpendapat bahwa peta tersebut tidak akurat.

    Sengketa ini meningkat menjadi perang lima hari pada bulan Juli lalu yang menyebabkan ratusan warga di kedua sisi mengungsi.

    Gencatan senjata ditengahi oleh Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

    Namun, gencatan senjata berakhir pada pertengahan November ketika Thailand menuduh Kamboja menanam ranjau darat baru di wilayah tersebut.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    Lihat Video ‘Pasukan Militer Thailand-Kamboja Kembali Saling Serang’:

    (ita/ita)

  • Panas Lagi! Serangan Thailand Tewaskan 4 Warga Sipil Kamboja

    Panas Lagi! Serangan Thailand Tewaskan 4 Warga Sipil Kamboja

    Phnom Penh

    Otoritas Kamboja mengatakan sedikitnya empat warga sipil tewas akibat serangan militer Thailand, saat pertempuran terbaru meletus di sepanjang perbatasan yang disengketakan. Kedua negara saling menuduh negara tetangganya yang memulai serangan terlebih dahulu,

    Militer Thailand mengatakan pasukannya melancarkan serangan udara di sepanjang perbatasan, setelah pasukannya dihujani serangan militer Kamboja. Otoritas Phnom Penh menuduh Bangkok memulai serangan untuk memprovokasi balasan dari pihaknya.

    Menteri Informasi Kamboja, Neth Pheaktra, dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Senin (8/12/2025), mengatakan bahwa serangan militer Thailand menghantam dua area, yakni di provinsi perbatasan Oddar Meanchey dan Preah Vihear, pada Senin (8/12) waktu setempat dan memakan korban jiwa.

    “Setidaknya empat warga sipil Kamboja tewas dalam serangan-serangan Thailand,” sebut Pheaktra dalam pernyataannya.

    “Tiga warga sipil tewas di Provinsi Oddar Meanchey dan satu warga sipil tewas di Provinsi Preah Vihear,” imbuhnya menjelaskan.

    Dia menambahkan bahwa 10 warga sipil lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.

    Dalam pernyataan sebelumnya, militer Thailand menyebut setidaknya satu tentaranya tewas dan empat orang lainnya mengalami luka-luka dalam bentrokan terbaru, yang meletus di dua area di Provinsi Ubon Ratchathani, setelah pasukannya diserang Kamboja.

    Militer Bangkok menyebut serangan udaranya itu merespons serangan militer Phnom Penh.

    Dalam pernyataannya, seperti dilansir BBC, juru bicara militer Thailand, Winthai Suvaree, mengklaim serangan udaranya pada Senin (8/12) pagi itu tepat sasaran dan hanya menargetkan fasilitas-fasilitas militer di Kamboja. Dia mengatakan bahwa menghindari korban warga sipil menjadi “prioritas tertinggi” militer Thailand.

    Kementerian Pertahanan Kamboja, dalam pernyataan terpisah, menyebut militer Thailand melancarkan serangan fajar terhadap pasukannya di dua lokasi, setelah berhari-hari melakukan aksi-aksi provokatif. Ditegaskan juga oleh Kementerian Pertahanan Kamboja bahwa pasukannya tidak membalas serangan itu.

    Juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Letnan Jenderal Maly Socheata, mempertegas pernyataan Phnom Penh bahwa Thailand yang menyerang terlebih dahulu. Diklaim oleh Socheata bahwa pasukan Thailand menyerang tentara Kamboja pada Minggu (7/12) sore dan kemudian pada Senin (8/12) dini hari.

    Dalam tuduhannya, seperti dikutip BBC, Socheata menyebut militer Thailand menggunakan tank, gas beracun, dan tembakan artileri. Tuduhan gas beracun dari Phnom Penh sebelumnya telah terbukti tidak berdasar.

    Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul menegaskan negaranya “tidak pernah menginginkan kekerasan” tetapi akan “menggunakan cara-cara yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatannya”.

    Mantan pemimpin Kamboja yang sangat berpengaruh, Hun Sen, ayah dari PM saat ini, Hun Manet, mengatakan bahwa militer Thailand merupakan “agresor’ yang berusaha memprovokasi respons balasan. Dia menyebut Bangkok menggunakan “segala jenis senjata… untuk memancing (Kamboja melancarkan) serangan balasan”. Dia mendesak pasukan militer Kamboja untuk menahan diri.

    Lihat Video ‘Pasukan Militer Thailand-Kamboja Kembali Saling Serang’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kami Diminta Membayar dengan Tubuh Kami

    Kami Diminta Membayar dengan Tubuh Kami

    Jakarta

    Esther tengah terlelap di suatu sudut jalanan Lagos, Nigeria, tatkala seorang perempuan mendekatinya, menjanjikan pekerjaan dan rumah di Eropa. Perempuan itu memang bermimpi memiliki hidup baru di Eropa. Tujuannya pun jelas: Inggris.

    Setelah diusir dari panti asuhan yang penuh kekerasan, ia merasa tak ada alasan lagi untuk bertahan di Nigeria.

    Namun, ada hal-hal yang ia tidak ketahui saat meninggalkan Lagos pada 2016 dengan cara melintasi guru menuju Libya. Dia bakal terjebak dalam dunia prostitusi dan selama bertahun-tahun harus mengajukan suaka dari satu negara ke negara lain.

    Sebagian besar imigran dan pencari suaka tidak berdokumen (sekitar 70%) adalah laki-laki, menurut Badan Suaka Eropa.

    Hanya saja, seiring waktu jumlah perempuan seperti Esther yang datang ke Eropa untuk mencari perlindungan terus meningkat.

    “Kami melihat kenaikan jumlah perempuan yang bepergian sendirian, baik di rute Mediterania maupun Balkan,” kata Irini Contogiannis dari International Rescue Committee di Italia.

    Pada 2024, lembaga itu mencatat lonjakan 250% perempuan dewasa tanpa pendampingan yang tiba di Italia melalui jalur Balkan. Sementara mereka yang berkeluarga naik 52%.

    Tahun 2024, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat 3.419 kematian atau orang hilang di Eropa. Ini merupakan jumlah tertinggi yang pernah tercatat.

    Bagi perempuan, potensi bahaya yang mengintai bisa berkali-kali lipat dan berlapis. Kalau pun selamat dari rute yang berbahaya, mereka berpotensi menerima eksploitasi dan kekerasan seksual.

    Itulah yang menimpa Esther. Perempuan yang sempat menjanjikan masa depan cerah, belakangan mengkhianatinya.

    “Ia mengurung saya di salah satu kamar, lalu membawa seorang pria. Saya masih perawan, tapi ia memaksa,” kata Esther.

    “[Rupanya] itu yang mereka lakukan berkeliling desa-desa di Nigeria, mengambil anak perempuan dan membawa mereka ke Libya untuk dijadikan budak seks.”

    Kepada BBC, Ugochi Daniels dari IOM mengatakan, “Pengalaman para perempuan berbeda-beda dan sering lebih berisiko.”

    “Kalau pun bepergian dalam kelompok, perempuan sering tak punya perlindungan yang pasti. Mereka tetap rentan diserang penyelundup, pelaku perdagangan orang, atau sesama migran.”

    Sebagian besar imigran yang tiba di Trieste, Italia, melalui rute Balkan adalah laki-laki. (Barbara Zanon/Getty Image)

    Para perempuan, menurut IOM, sebenarnya tahu potensi bahaya tersebut, tapi mereka tetap berangkat.

    Sebagai siasat, mereka terkadang justru membawa kondom atau bahkan memasang alat kontrasepsi untuk berjaga-jaga jika diperkosa selama perjalanan.

    Untuk perjalanan yang penuh mara bahaya tersebut, kata Hermine Hermine dari jaringan antiperdagangan orang Stella Polare, “Semua imigran harus membayar kepada penyelundupnya.”

    “Namun, bagi perempuan, mereka sering diharapkan membayar dengan tubuh mereka,” ujar Hermine.

    Gbedo mendampingi migran perempuan di Trieste, kota pelabuhan yang terletak di timur laut Italia.

    Kota ini sudah sejak lama menjadi titik persinggahan budaya serta pintu masuk utama ke Uni Eropa bagi mereka yang datang melalui Balkan.

    Dari kota ini, perjalanan kemudian berlanjut ke negara lain seperti Jerman, Prancis, hingga Inggris.

    BBC

    Setelah empat bulan dieksploitasi di Libya, Esther melarikan diri dan menyeberangi Laut Tengah dengan perahu karet. Ia kemudian diselamatkan penjaga pantai Italia dan dibawa ke Pulau Lampedusa.

    Esther mengajukan suaka sebanyak tiga kali, sebelum akhirnya berhasil menerima status pengungsi.

    Pencari suaka yang datang dari negara yang dinilai aman, umumnya ditolak.

    Esther kala itu dapat diterima lantaran pemerintah Italia masih mengategorikan Nigeria sebagai negara tidak aman.

    Penilaian itu berubah dua tahun lalu, seiring pemerintah di berbagai negara Eropa memperketat aturan negara masing-masing.

    Pengetatan itu diambil setelah terjadi lonjakan migrasi sepanjang 2015 hingga 2016.

    Sejak saat itu pula, seruan pembatasan lebih lanjut terhadap pemohon suaka menjadi semakin nyaring.

    AFP via Getty ImagesIlustrasi. Unjuk rasa solidaritas yang ditunjukkan warga Zagreb, Kroasia, November 2025. Mereka mendesak pemerintah Kroasia membuka pintu untuk para imigran yang melarikan diri dari perang dan berbagai kejahatan.

    Nicola Procaccini, salah seorang anggota parlemen dari pemerintahan sayap kanan mengatakan, “Tidak mungkin mempertahankan migrasi besar-besaran.”

    “Itu mustahil,” kata Procaccini.

    “Kami bisa menjamin kehidupan aman bagi perempuan yang benar-benar dalam bahaya, tapi tidak untuk semuanya.”

    Peneliti di lembaga riset konservatif, Policy Exchange, Rakib Ehsan, menambahkan, “Pemerintah kami harus tegas.”

    “Prioritasnya adalah perempuan dan anak perempuan yang berada dalam risiko langsung di wilayah terdampak konflik, di mana pemerkosaan digunakan sebagai senjata perang.”

    Ehsan menilai, prioritas itu belum berjalan secara konsisten.

    Meski mengaku berempati terhadap perempuan yang menempuh rute berbahaya menuju Eropa, ia berdalih, “kuncinya adalah belas kasih yang masih terkontrol.”

    AFP via Getty ImagesSeorang imigran perempuan bersama anaknya dari Republik Kongo tiba di Bugarama, Rwanda, 5 Desember lalu, dalam proses pencarian suaka.

    Sejumlah perempuan dari negara-negara yang dikategorikan aman mengatakan, mendapat kehidupan yang baik di kampung halaman adalah hal mustahli.

    Mereka berkata, kekerasan berbasis gender masih terjadi.

    Hal itu yang dialami Nina, perempuan 28 tahun dari Kosovo.

    “Orang-orang berpikir semuanya baik-baik saja di Kosovo, padahal tidak,” kata Nina.

    “Situasinya sangat buruk bagi perempuan.”

    Nina mengaku bahwa ia dan adiknya mengalami kekerasan seksual oleh pacar masing-masing yang kemudian memaksa mereka masuk ke prostitusi.

    Laporan OSCE pada 2019 menunjukkan 54% perempuan di Kosovo pernah mengalami kekerasan psikologis, fisik, atau seksual dari pasangan intim sejak usia 15 tahun.

    Corbis via Getty ImagesSebuah keluarga di Vietnam melarikan diri dari Perang Vietnam pada 7 September 1965. Foto ini memenangkan anugerah foto terbaik versi Pulitzer karena menunjukkan kengerian perang yang memicu gelombang pengungsian.

    Berdasarkan Konvensi Istanbul dari Dewan Eropa, perempuan yang menghadapi penganiayaan berbasis gender sebenarnya berhak mendapat suaka.

    Ini kemudian diperkuat oleh pengadilan tertinggi Uni Eropa tahun lalu.

    Konvensi ini mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai kekerasan psikologis, fisik, dan seksual, termasuk mutilasi genital perempuan (FGM).

    Penerapan konvensi ini masih belum berlaku seragam di banyak negara, menurut sejumlah kelompok advokasi.

    “Banyak petugas suaka di lapangan adalah laki-laki yang tidak cukup terlatih menangani isu sensitif seperti FGM, baik secara medis maupun psikologis,” ujar Marianne Nguena Kana, Direktur End FGM European Network.

    Alhasil, menurut Nguena Kana, banyak perempuan yang kemudian mendapat penolakan suaka yang berhulu pada asumsi keliru bahwa mereka tidak lagi berisiko karena pernah menjalani FGM.

    “Kami pernah mendengar hakim mengatakan: ‘kamu sudah dimutilasi, jadi tidak berbahaya kembali ke negara asalmu. Mereka tidak bisa melakukannya lagi’,” kata Nguena Kana, mengisahkan kekeliruan pemahaman tersebut.

    Corbis via Getty ImagesSeorang imigran perempuan di New York, Amerika Serikat, berteriak agar personel Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) tak menangkapnya pada Juni 2025. Perempuan ini memiliki anak berumur 15 tahun yang berpotensi sebatang kara jika dia ditangkap.

    Dalam kasus kekerasan seksual, proses pembuktian memang seringkali jauh lebih sulit, kata Carenza Arnold dari lembaga Women for Refugee Women yang berbasis di Inggris.

    Kekerasan semacam ini tidak selalu meninggalkan jejak fisik seperti penyiksaan.Hal ini diperparah oleh perasaan tabu dan sensitivitas budaya yang membuat perempuan semakin berat untuk menceritakannya.

    “Perempuan sering didorong untuk menyelesaikan proses dengan cepat,” kata Arnold.

    “[Tapi] tidak mungkin mereka mampu mengungkapkan kekerasan seksual yang dialami kepada petugas imigrasi yang notabene baru saja mereka temui.”

    Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi, banyak kekerasan yang dialami perempuan terjadi selama perjalanan.

    “Perempuan biasanya melarikan diri dari kekerasan seksual oleh pasangan mereka di negara asal, tapi di perjalanan mereka malah kembali mengalaminya,” kata Ugochi Daniels.

    Itulah yang menimpa Nina dan adiknya.

    Setelah kabur dari pasangan yang abusif di Kosovo, mereka memulai perjalanan menuju Italia.

    Bepergian bersama sekelompok perempuan lain, mereka menyeberangi hutan-hutan di Eropa Timur untuk menghindari aparat.

    Namun, pada momen itulah para migran laki-laki dan penyelundup menyerang kelompok mereka.

    “Meski kami sudah jauh di pegunungan, dalam gelap, suara teriakan mereka tetap terdengar,” kenang Nina.

    “Para pria itu datang membawa senter, menyorot wajah kami, memilih siapa yang mereka mau, lalu membawa perempuan yang mereka pilih itu lebih jauh ke dalam hutan.”

    Dalam keadaan seperti itu, Nina mengaku, “Saya mendengar adik saya menangis, memohon pertolongan.”

    Nina dan adiknya mengatakan kepada otoritas Italia bahwa mereka akan dibunuh oleh mantan pacar masing-masing jika kembali ke Kosovo

    Mereka pun akhirnya diberi suaka.

    Lain lagi kisah Esther yang mengaku perjuangannya untuk mendapat status pengungsi lebih panjang dan berliku.

    Ia pertama kali mengajukan suaka kepada Pemerintah Italia pada 2016.

    Setelah menunggu lama tanpa kejelasan, ia pindah ke Prancis lalu Jerman.

    Permohonan kepada dua negara ini ditolak karena aturan Uni Eropa mensyaratkan pencari suaka harus mengajukan permohonan di negara pertama tempat mereka masuk..

    Esther akhirnya mendapat status pengungsi dari Italia pada 2019.

    Lalu, apakah ia berbahagia?

    Satu dekade berselang usai meninggalkan Nigeria, Esther mengaku masih bertanya-tanya apakah kehidupan baru ini sepadan dengan seluruh penderitaan yang telah dilaluinya.

    “Saya bahkan tidak tahu lagi alasan saya datang ke tempat ini,” pungkas Esther.

    (ita/ita)

  • Putra Eks Presiden Brasil Nyapres, Akan Mundur Jika Ayahnya Diampuni

    Putra Eks Presiden Brasil Nyapres, Akan Mundur Jika Ayahnya Diampuni

    Brasilia

    Senator Brasil, Flavio Bolsonaro, putra mantan Presiden Jair Bolsonaro, mengatakan mungkin membatalkan pencalonan presiden (pencapresan) dirinya untuk sebuah “harga”. Flavio mengusulkan agar pengampunan atau amnesti diberikan kepada ayahnya yang dipenjara terkait upaya kudeta.

    Bolsonaro saat ini sedang menjalani masa hukuman 27 tahun penjara atas dakwaan merencanakan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva. Putusan pengadilan Brasil juga melarang Bolsonaro untuk menduduki jabatan publik apa pun.

    Flavio yang merupakan putra sulung Bolsonaro, seperti dilansir AFP, Senin (8/12/2025), mengatakan pada Jumat (5/12) lalu, bahwa sang ayah telah memilih dirinya untuk memimpin gerakan konservatif yang kuat di negara tersebut, yang diperkirakan akan mengguncang persaingan para capres dalam pemilu tahun 2026 mendatang.

    Namun, tiba-tiba Flavio mengumumkan pada Minggu (7/12) waktu setempat bahwa dirinya bersedia untuk “menegosiasikan” kemungkinan pembatalan pencapresannya.

    “Mungkin saja saya tidak akan melanjutkan pencapresan sampai akhir. Saya mempunyai sebuah harga untuk itu. Saya akan bernegosiasi,” kata Flavio saat berbicara kepada wartawan setempat di luar sebuah gereja evangelis di ibu kota Brasilia.

    Senator Brasil yang berusia 44 tahun ini mengatakan dirinya akan memberikan rincian lebih lanjut pada Senin (8/12) waktu setempat dalam pertemuan dengan para pemimpin konservatif. Namun pernyataan yang disampaikan Flavio kemungkinan akan memicu pertanyaan dari dalam dan luar gerakan tersebut.

    Para pendukung Bolsonaro di Kongres Brasil telah berupaya meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang akan membuka jalan untuk pemberian amnesti bagi sang mantan presiden tersebut dan para pendukungnya yang dihukum karena menyerang gedung-gedung pemerintah di Brasilia pada Januari 2023 lalu.

    Istri Bolsonaro, Michelle, yang namanya digadang-gadang sebagai calon potensial dari kubu konservatif, telah memberikan dukungan kepada Flavio, anak tirinya. Namun penunjukan Flavio oleh sang ayah disambut dingin oleh kalangan konservatif, yang mengincar Gubernur Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, sebagai capres.

    Sosok Flavio, yang dipandang sebagai garis keras dalam isu-isu hukum dan ketertiban, mengisyaratkan dirinya siap untuk condong ke aliran tengah. Flavio selama ini merupakan pendukung setia ayahnya.

    “Anda akan menemukan Bolsonaro yang berbeda, Bolsonaro yang jauh lebih sentris,” kata Flavio, yang dianggap lebih moderat dari ayahnya.

    Lihat juga Video ‘Anak Eks Presiden Brasil Diduga Pakai Intel untuk Pantau Lawan Politik’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Model AI Baru Prediksi Risiko Kanker Payudara hingga 5 Tahun ke Depan

    Model AI Baru Prediksi Risiko Kanker Payudara hingga 5 Tahun ke Depan

    Jakarta

    Setiap tahun, sekitar 2,3 juta kasus baru kanker payudara terdeteksi di seluruh dunia. Penyakit ini menyebabkan sekitar 670.000 kematian pada 2022 menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). “Kanker payudara masih menjadi penyebab kematian akibat kanker paling umum pada perempuan meski ada program skrining mammografi,” ujar Christiane Kuhl, Direktur Departemen Radiologi Diagnostik dan Intervensi di Rumah Sakit Universitas RWTH Aachen.

    “Penjelasannya adalah mammografi masih gagal mendeteksi banyak kasus kanker payudara, atau tidak mendeteksinya cukup dini,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa tumor yang tumbuh cepat dan bersifat agresif kerap luput dari deteksi, padahal justru jenis inilah yang paling mematikan bagi banyak perempuan.

    Kini, sebuah algoritma baru diyakini bisa merevolusi skrining kanker payudara. Model kecerdasan buatan(AI) ini mampu mengklasifikasikan tingkat risiko seseorang mengembangkan penyakit tersebut dalam lima tahun ke depan hanya dari analisis gambar mammogram.

    Dalam sebuah studi, perempuan yang oleh algoritma dinilai memiliki risiko tinggi terbukti jauh lebih mungkin mengembangkan kanker payudara dibanding mereka yang dianggap berisiko normal. “Secara spesifik, perempuan dengan skor AI tinggi memiliki kemungkinan empat kali lebih besar terkena kanker payudara dibanding mereka dengan skor rendah,” ujar Kuhl.

    “Dengan model AI yang baru ini, kami bisa memprediksi dengan jauh lebih presisi apakah seorang perempuan akan mengembangkan kanker payudara dalam lima tahun ke depan, bahkan ketika mammogramnya tampak normal dan tidak menunjukkan tanda apa pun,” tambahnya.

    Skrining kanker payudara dinilai perlu lebih personal

    Di Jerman, semua perempuan berusia 50 sampai 75 tahun mendapat tawaran pemeriksaan mammogram untuk skrining kanker payudara setiap dua tahun. Namun, risiko mengembangkan penyakit ini dan kebutuhan untuk deteksi dini yang efektif bisa sangat berbeda antara satu perempuan dan lainnya.

    Kuhl menilai pendekatan seragam seperti ini sudah tidak relevan dan mendorong skrining kanker payudara yang lebih personal, dengan mempertimbangkan perbedaan akurasi mammografi pada tiap orang. Semakin padat jaringan payudara, semakin tinggi risiko terkena kanker, dan semakin rendah akurasi mammografi dalam mendeteksi risikonya. Banyak perempuan bahkan tidak menyadari hal ini, kata Kuhl.

    Teknologi MRI dinilai lebih andal dibanding mammografi

    Selama beberapa tahun terakhir, perempuan dengan jaringan payudara yang sangat padat dianjurkan menjalani pemeriksaan MRI (magnetic resonance imaging) karena teknologi ini lebih mampu mendeteksi kanker payudara pada tahap awal.

    MRI merupakan teknik pencitraan medis yang menggunakan medan magnet kuat dan gelombang radio, bukan sinar-X, untuk menghasilkan gambar penampang tubuh yang sangat detail. Meski jauh lebih andal, pemeriksaan ini jauh lebih mahal dibanding mammografi atau USG, yang akurasinya lebih rendah.

    Untuk mengidentifikasi perempuan yang perlu menjalani MRI sebagai langkah deteksi dini, Clairity Consortium, yaitu asosiasi internasional yang beranggotakan 46 lembaga riset di Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Jerman, mengembangkan model AI bernama Clairity Breast.

    Algoritma ini dilatih menggunakan lebih dari 420.000 mammogram dari Eropa, Amerika Selatan, dan Amerika Utara.

    Berbeda dengan model risiko kanker payudara tradisional, AI ini tidak memerlukan data riwayat keluarga, faktor genetik, atau gaya hidup. Sistem ini menghitung kemungkinan seseorang mengembangkan kanker payudara hanya dari mammogram, lalu mengelompokkan perempuan ke dalam kategori risiko berdasarkan ambang batas yang sudah ditetapkan.

    AI ini tidak hanya mengidentifikasi jumlah jaringan kelenjar payudara, tetapi juga tekstur dan susunannya, yang juga menjadi faktor risiko kanker.

    “Hanya sekitar sepuluh persen perempuan yang memiliki jaringan kelenjar yang sangat padat,” kata Kuhl. “Sebagian besar perempuan yang akhirnya mengembangkan kanker payudara dan terlambat terdiagnosis justru memiliki jaringan yang kurang padat.” Yang penting dari teknologi baru ini, menurutnya, adalah kemampuan model AI untuk menentukan dalam hitungan detik apakah seseorang perlu menjalani MRI sebagai deteksi dini atau tidak.

    Perlukah skrining kanker payudara dimulai lebih awal?

    Di banyak negara, skrining kanker payudara baru dimulai pada usia 50 tahun karena risiko penyakit ini meningkat signifikan seiring bertambahnya usia, dan manfaat skrining pada kelompok ini sudah terbukti. Namun, menurut Kuhl, jika model AI terbukti efektif, perempuan yang lebih muda juga bisa mendapatkan manfaat dari deteksi dini. Meski risikonya lebih rendah dibanding perempuan yang lebih tua, jika terkena, mereka cenderung mengalami tumor yang lebih agresif.

    Kuhl menambahkan bahwa mammografi juga lebih bermasalah untuk perempuan muda. “Perempuan muda lebih sering memiliki jaringan kelenjar yang padat, sehingga deteksi dini melalui mammografi menjadi jauh lebih sulit.”

    Meski begitu, Kuhl tidak menilai perlu menurunkan batas usia skrining secara umum. “Kalau kita hanya menurunkan usia undangan skrining, kita tidak mengubah masalah dasarnya.” Ia mengusulkan pendekatan dua tahap. “Pertama, mammografi untuk deteksi awal; lalu analisis AI untuk menghitung risiko seseorang dalam lima tahun ke depan.”

    Jika algoritma menunjukkan risiko yang sangat tinggi, pemeriksaan MRI perlu ditawarkan kepada perempuan tersebut. “Untuk kelompok ini, mammogram sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi,” kata Kuhl.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    (ita/ita)

  • Kebakaran Hutan di Australia, Seorang Petugas Damkar Tewas

    Kebakaran Hutan di Australia, Seorang Petugas Damkar Tewas

    Selamat memulai pekan ini! Kami kembali hadir dengan rangkuman sejumlah peristiwa pilihan mancanegara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Informasi dari Australia akan membuka edisi Senin, 8 Desember 2025.

    Kebakaran hutan di Australia

    Seorang petugas pemadam kebakaran dari Dinas Taman Nasional dan Margasatwa di negara bagian New South Wales (NSW) meninggal dunia setelah tertimpa pohon saat melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di utara Newcastle.

    Kebakaran hutan, yang membakar empat rumah dan membakar kedua sisi Pacific Highway antara Sungai Crawford dan Nerong, di negara bagian yang beribukota di Sydney itu, menghanguskan lebih dari 3.400 hektare Taman Nasional Myall Lakes.

    Petugas damkar yang tertimpa pohon sempat mendapat pertolongan Ambulans NSW, tetapi meninggal dunia di tempat kejadian.

    Tercatat 20 rumah hancur dalam kebakaran hutan NSW, 16 di antaranya di Koolewong di Central Coast dan empat di Bulahdelah. Sementara itu di Tasmania, dinas pemadam kebakaran Tasmania mengonfirmasi jika kebakaran hutan di Dolphin Sands menghancurkan 19 rumah, 40 properti rusak, dan puluhan aset lainnya rusak.

    Kebakaran di Tasmania berhasil dipadamkan, namun cuaca buruk diperkirakan akan mulai menerpa lagi hasi Senin ini (8/12) dengan kekuatan angin mencapai 100 kilometer per jam.

    Klub malam di India terbakar

    Setidaknya 25 orang tewas dalam kebakaran di Birch by Romeo Lane, sebuah klub malam di negara bagian Goa, India.

    Kantor berita Press Trust of India melaporkan kebakaran terjadi akibat ledakan tabung gas, seperti yang dijelaskan pihak kepolisian.

    Disebutkan setidaknya 100 orang sedang berada di lantai dansa klub ketika kebakaran terjadi.

    Pejabat di Goa, Pramod Sawant, mengatakan sebagian besar korban tewas adalah pekerja dapur klub, dan empat turis. Selain itu, disebutkan ada enam orang lain yang terluka namun dalam kondisi stabil.

    Penembakan di Afrika Selatan, setidaknya 11 tewas

    Para korban yang tewas dalam penembakan di Afrika Selatan termasuk tiga anak berusia tiga, 12, dan 16 tahun.

    Tiga pria bersenjata memasuki sebuah bar di dalam hostel di kota Saulsville, sebelah barat Pretoria.

    Mereka menembaki sekelompok pria yang sedang minum-minum tanpa pandang bulu, menewaskan 10 orang di tempat kejadian.

    “Saya dapat mengonfirmasi bahwa total 25 orang tertembak,” kata juru bicara kepolisian Athlenda Mathe.

    Motif penembakan belum diketahui dan belum ada yang ditangkap.

    Diduga palsukan dokumen naturalisasi, FIFA hukum Sepak Bola Malaysia

    Badan sepak bola dunia FIFA menemukan Malaysia telah “berbohong” dengan memalsukan dokumen naturalisasi pemain asing dari Amerika Selatan dan Eropa secara tidak sah.

    Para pemain yang garis keturunan keluarganya dipertanyakan adalah Gabriel Palmera dan Jon Irazabal kelahiran Spanyol; Facundo Garces, Rodrigo Holgado, dan Imanol Machuca kelahiran Argentina; Joao Figueiredo kelahiran Brasil; dan Hector Hevel kelahiran Belanda.

    FIFA menuduh Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) “memalsukan” dokumen agar dapat menurunkan para pemain, dan memerintahkan FAM untuk membayar denda sebesar 350.000 franc Swiss (sekitar Rp7 miliar) kepada FIFA.

    Ketujuh pemain tersebut dijatuhi hukuman larangan beraktivitas di luar sepak bola selama 12 bulan dan denda individu sekitar AU$3.800, atau setidaknya Rp40 juta.

    FAM akan mengajukan banding atas keputusan FIFA di Pengadilan Arbitrase Olahraga. Sementara itu, skandal ini bisa berakibat gagalnya Malaysia lolos ke Piala Asia berikutnya.

  • Kunjungan Kanselir Jerman ke Israel Disorot di Tengah Kritik Soal Gaza

    Kunjungan Kanselir Jerman ke Israel Disorot di Tengah Kritik Soal Gaza

    Jakarta

    Tujuh bulan menjabat sebagai kanselir, Friedrich Merz melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Israel. Perjalanan yang berlangsung kurang dari 24 jam itu menuai sorotan tajam, terutama di Jerman, karena dinilai berpotensi mengirimkan sinyal yang keliru di tengah konflik yang terus berlangsung di Gaza dan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat.

    Di mata publik Israel, Merz masih relatif tidak dikenal, kata sejarawan Moshe Zimmermann kepada DW.

    “Kalau Anda melakukan survei dan bertanya, siapa Kanselir Jerman saat ini, mungkin tidak lebih dari 10% orang Israel yang tahu namanya Friedrich Merz,” ujar Zimmermann. “Bagi banyak orang, Angela Merkel masih dianggap sebagai kanselir dan ia sangat populer di sini.”

    Belakangan, semakin banyak suara kritis dari Jerman terkait operasi militer Israel di Gaza, sesuatu yang dianggap cukup tidak biasa oleh banyak warga Israel.

    Perbedaan pandangan soal isu Palestina

    Semua perhatian tertuju pada pernyataan bersama dan konferensi pers antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Friedrich Merz untuk melihat apakah hubungan kedua negara terdampak oleh situasi terkini. Meski mengakui adanya perbedaan pandangan dalam beberapa isu, keduanya menegaskan kembali kuatnya hubungan bilateral.

    “Kunjungan ini menegaskan kuatnya hubungan bilateral. Komitmen Jerman terhadap Israel dan komitmen Israel terhadap Jerman terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Jeremy Issacharoff, mantan duta besar Israel untuk Jerman periode 2017-2022.

    “Konferensi pers itu menunjukkan hubungan kedua negara tetap solid, meski ada perbedaan terutama soal bagaimana melangkah ke depan terkait isu Palestina,” tambah Issacharoff.

    Dalam pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog malam sebelumnya, Merz mengakui bahwa waktu kunjungannya “tidak ideal”. Proses gencatan senjata di Gaza belum memasuki fase kedua, serangan udara harian masih menimbulkan korban di wilayah yang hancur, dan Israel masih menunggu pemulangan jenazah sandera terakhir dari Gaza.

    Sementara itu, di Tepi Barat yang diduduki Israel, lonjakan serangan kekerasan oleh pemukim terhadap warga Palestina serta kebijakan aneksasi Israel memicu keprihatinan negara-negara Eropa.

    “Ini kunjungan yang bersifat simbolis, tapi juga penting,” kata Shimon Stein, mantan duta besar Israel untuk Jerman periode 2001-2007.

    “Merz sejak awal menunjukkan solidaritas dan persahabatan dengan Israel. Namun, kunjungan ini terjadi di tengah banyak konflik terbuka, baik di dalam negeri maupun di kawasan.” tambah Shimon.

    Perbedaan soal solusi dua negara

    Seperti banyak pemimpin Barat lainnya, Kanselir Jerman kembali menegaskan dukungan pada solusi dua negara, meski kondisi saat ini membuat terwujudnya negara Palestina terasa semakin jauh.

    “Keyakinan kami adalah bahwa pendirian negara Palestina di samping Israel menawarkan prospek terbaik untuk masa depan,” ujar Merz, seraya menambahkan bahwa solusi dua negara hanya dapat lahir di akhir proses perundingan, bukan di awal, dan menegaskan kembali penolakan Jerman untuk mengakui negara Palestina saat ini.

    Zimmermann menilai tidak banyak hal baru dari pendekatan kanselir tersebut. “Kanselir tentu menyebut bahwa Jerman menolak pengambilalihan wilayah Tepi Barat, tapi itu hal yang memang sudah seharusnya diucapkan. Tak ada penjelasan tentang apa yang benar-benar terjadi di sana hari ini,” kata Zimmermann kepada DW.

    “Sebagai kanselir Jerman, ia mengonfirmasi kebijakan lama, yaitu tidak mengakui negara Palestina, berbeda dengan beberapa negara Eropa.”

    Kanselir Jerman tidak mengunjungi Tepi Barat untuk bertemu pemimpin Palestina atau perwakilan masyarakat sipil. Kantornya hanya menyebut adanya panggilan telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebelum perjalanan regional ini.

    Perdana Menteri Netanyahu segera menepis gagasan negara Palestina. Pemerintahan sayap kanannya berkali-kali menolak kemungkinan negara Palestina yang merdeka dan lebih memilih mendorong perdamaian regional yang lebih luas.

    “Kami percaya ada jalan untuk memajukan perdamaian lebih luas dengan negara-negara Arab dan perdamaian yang dapat dijalankan dengan tetangga Palestina kami,” kata Netanyahu. “Namun, kami tidak akan menciptakan sebuah negara yang berpotensi mengancam keberadaan kami tepat di depan pintu kami.” ucapnya tegas

    Embargo bantuan senjata dianggap keputusan situasional

    Persoalan lain yang menjadi sumber ketegangan tampaknya telah mereda. Meskipun Merz mengakui bahwa tindakan militer Israel di Gaza telah menempatkan Jerman dalam “dilema” dan mendesak Israel untuk menghormati hukum internasional, ia menekankan bahwa keputusan untuk menangguhkan pengiriman senjata hanya dilakukan sekali.

    Jerman menangguhkan sejumlah pengiriman senjata ke Israel pada Agustus lalu karena meningkatnya kekhawatiran atas korban sipil di Gaza. Penangguhan itu dicabut pada November setelah tercapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Kerja sama pertahanan tetap menjadi pilar penting dalam hubungan Jerman dan Israel, meskipun perang di Gaza telah memicu kritik keras. Komite PBB bahkan menyebut perang tersebut sebagai genosida, tuduhan yang ditolak oleh Israel.

    Netanyahu menekankan bahwa 80 tahun setelah Holokaus, Israel justru menjadi pihak yang menjaga keamanan Jerman dan Eropa, dengan merujuk pada akuisisi sistem pertahanan Arrow Defense 3 oleh Berlin sebagai buktinya.

    Pengaruh Jerman yang terbatas

    Perdana Menteri Israel juga menegaskan bahwa perkembangan politik terkait Gaza akan dibahas di Washington akhir bulan ini, saat ia dijadwalkan mengunjungi Gedung Putih. Banyak pengamat sepakat bahwa peran politik Jerman di kawasan saat ini sangat terbatas. Baik Jerman maupun Uni Eropa tidak berada di posisi penentu kebijakan, kata Shimon Stein. Keputusan utama ada di Washington.

    “Dengan Trump mendorong rencananya sendiri, Israel setelah serangan 7 Oktober menjadi sangat bergantung pada Amerika,” ujar Stein. “Begitu bergantungnya sehingga saya tidak melihat Netanyahu punya banyak ruang untuk bertindak secara mandiri,” tambahnya. “Sebagai orang Israel, ini cukup mengkhawatirkan.”

    Moshe Zimmermann sependapat dengan pandangan tersebut. “Jerman tidak bisa memulai apa pun di sini, kecuali mungkin memberikan dukungan finansial untuk Palestina,” katanya. “Artinya ketika berbicara soal siapa yang akan membiayai rencana Trump, salah satunya ya Jerman.”

    Zimmermann menambahkan, “Kanselir ini belum dikenal luas oleh publik Israel maupun warga Israel di luar negeri, dan itu tidak mengherankan.”

    Menurutnya, perhatian warga Israel tertuju pada apa yang terjadi di Amerika. “Seperti yang dikatakan Netanyahu, ini cara kami menyampaikan bahwa kalian di Eropa tidak terlalu berpengaruh.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Melisa Ester Lolindu dan Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Protes Insiden Jet Tempur, Jepang Panggil Dubes China

    Protes Insiden Jet Tempur, Jepang Panggil Dubes China

    Tokyo

    Pemerintah Jepang memanggil Duta Besar (Dubes) China untuk menyampaikan protes terkait insiden jet tempur di perairan internasional dekat Okinawa. Dalam insiden itu, pesawat militer Beijing dituduh mengunci radar terhadap jet-jet tempur Tokyo.

    Insiden itu semakin memperdalam perselisihan diplomatik antara kedua negara menyusul komentar Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi tentang Taiwan, yang memancing kemarahan China. Bulan lalu, PM Takaichi mengisyaratkan Tokyo akan melakukan intervensi militer untuk setiap serangan Beijing terhadap Taipei.

    China selalu menganggap Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, sebagai bagian wilayah kedaulatannya dan tidak menutup kemungkinan untuk merebutnya dengan kekerasan.

    Otoritas Jepang, seperti dilansir AFP, Senin (8/12/2025), mengatakan bahwa sejumlah jet tempur J-15 dari kapal induk Liaoning milik China sebanyak dua kali mengunci radar mereka terhadap jet-jet tempur Jepang yang mengudara di atas perairan internasional di dekat Okinawa pada Sabtu (6/12) waktu setempat.

    Tidak ada kerusakan atau cedera yang ditimbulkan dalam insiden tersebut.

    Jet tempur diketahui menggunakan radar untuk mengendalikan tembakan guna mengidentifikasi target-target, serta untuk operasi pencarian dan penyelamatan.

    Angkatan Laut China, dalam pernyataan terpisah, menyebut klaim Tokyo “sepenuhnya tidak konsisten dengan fakta-fakta” dan meminta Jepang untuk “segera berhenti memfitnah dan mencemarkan nama baik”.

    Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Takehiro Funakoshi, memanggil Duta Besar China, Wu Jianghao, pada Minggu (7/12) waktu setempat, untuk “menyampaikan protes keras bahwa tindakan berbahaya tersebut sangat disesalkan”.

    Kementerian Luar Negeri Jepang, dalam pernyataan pada Minggu tengah malam, mengatakan bahwa Funakoshi “sangat mendesak pemerintah China untuk memastikan bahwa tindakan serupa tidak terulang”.

    Sementara PM Takaichi mengatakan bahwa Jepang akan “menanggapi dengan tenang dan tegas”.

    “Sambil memantau secara ketat pergerakan militer China di wilayah laut dan wilayah udara di sekitar negara kita, kami akan memastikan kewaspadaan dan pengawasan menyeluruh di wilayah laut dan wilayah udara di sekitar negara kita,” ucapnya.

    Merespons protes yang disampaikan Tokyo, Kementerian Luar Negeri Beijing menyatakan penolakan dan mengatakan pihaknya telah mengajukan protes balasan.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, seperti dikutip kantor berita Xinhua, mendesak Jepang untuk “segera menghentikan tindakan berbahaya yang mengganggu latihan dan pelatihan militer normal China”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)