Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Serangan Rusia Bikin 1 Juta Orang di Ukraina Hidup Tanpa Air-Pemanas

    Serangan Rusia Bikin 1 Juta Orang di Ukraina Hidup Tanpa Air-Pemanas

    Kyiv –

    Rentetan serangan Rusia terhadap Ukraina dalam semalam telah menyebabkan lebih dari satu juta orang di wilayah Dnipropetrovsk harus hidup tanpa pasokan atau pemanas selama musim dingin, dengan suhu turun di bawah titik beku.

    Sama seperti musim dingin sebelumnya, Rusia telah mengintensifkan serangannya terhadap fasilitas-fasilitas energi Ukraina, yang memicu pemadaman pasokan pemanas dan air, dalam apa yang disebut oleh Kyiv dan sekutunya sebagai strategi yang disengaja untuk melemahkan penduduk sipil.

    Laporan operator jaringan listrik negara, Ukrenergo, seperti dilansir AFP, Kamis (8/1/2025), menyebut serangan drone Rusia dalam skala besar telah melumpuhkan aliran listrik di wilayah Zaporizhzhia, yang menyebabkan ribuan orang tanpa listrik atau pemanas.

    “Pekerjaan perbaikan terus berlanjut di wilayah Dnipropetrovsk untuk memulihkan pasokan pemanas dan air bagi lebih dari satu juta pelanggan,” ucap Menteri Restorasi Oleksiy Kuleba dalam pernyataan via media sosial.

    Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa serangan Rusia melibatkan 97 drone, dengan 70 drone di antaranya berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara. Namun 27 drone lainnya, sebut Angkatan Udara Ukraina, menghantam berbagai lokasi, yang tidak dijelaskan lebih lanjut.

    Otoritas Rusia belum menanggapi laporan serangan drone tersebut.

    Kepala otoritas militer di wilayah Dnipropetrovsk, Vladyslav Gaivanenko, mengatakan bahwa infrastruktur energi penting di Dnipropetrovsk mengalamai kerusakan akibat serangan Rusia tersebut.

    “Situasinya sulit. Namun, segera setelah situasi keamanan memungkinkan, para pekerja energi akan memulai pekerjaan pemulihan,” ucapnya via Telegram.

    Di Zaporizhzhia, menurut gubernur setempat, Ivan Fedorov, pasokan listrik telah dipulihkan ke “fasilitas-fasilitas utama”, tetapi sebagian besar warga masih hidup tanpa pasokan listrik.

    Ukraina telah membalas serangan-serangan Moskow terhadap jaringan energinya, yang telah berlangsung lama, dengan menggempur depot dan kilang minyak di wilayah Rusia.

    Serangan balasan itu dimaksudkan untuk memutus ekspor energi vital Rusia dan memicu kekurangan bahan bakar.

    Lihat juga Video Serangan Skala Besar Rusia ke Kyiv Jelang Natal, 3 Orang Tewas

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Maduro Didampingi Pengacara Kawakan AS yang ‘Selamatkan’ Pendiri Wikileaks

    Maduro Didampingi Pengacara Kawakan AS yang ‘Selamatkan’ Pendiri Wikileaks

    Washington DC –

    Ketika Nicolas Maduro diseret pemerintah AS ke pengadilan di New York, Senin (05/01), Presiden Venezuela itu bukanlah satu-satunya figur yang menarik perhatian media.

    Di sampingnya ada orang yang akan memimpin pembelaannya seorang pengacara Amerika yang dikenal karena memenangkan kasus-kasus luar biasa dan kompleks, seperti yang tengah dihadapi Maduro.

    Pengacara itu bernama Barry Pollack. Dia adalah pengacara pribadi Maduro.

    Pollack akan mendampingi Maduro menghadapi tuduhan memperdagangkan narkotik, mengimpor kokain, dan kepemilikan senapan mesin dan alat peledak.

    Dalam sidang perdana itu, Maduro menyatakan dirinya tidak bersalah atas semua tuduhan. Maduro bilang telah diculik pemerintah AS dan menegaskan bahwa dia tetap berstatus Presiden Venezuela.

    Pollack kini berusia 61 tahun. Dia merupakan pimpinan di firma hukum Wall Street Harris St. Laurent & Wechsler, yang kantornya berjarak beberapa menit berjalan kaki dari gedung pengadilan tempat Maduro diadili.

    Pollack juga berstatus sebagai profesor ilmu hukum di Universitas Georgetown.

    Ilustrasi Pollack di ruang sidang New York bersama Maduro (Reuters)

    ‘Teliti dan bijaksana’

    Menurut website firma hukum Harris St. Laurent & Wechsler, Pollack secara luas diakui sebagai salah satu pengacara litigasi paling terkemuka di negara AS.

    Pollack juga disebut sebagai mantan Presiden Asosiasi Pengacara Pembela Kriminal Nasional.

    Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade, Pollack dikenal karena menangani “persidangan dan investigasi yang sensitif dan seringkali berprofil tinggi.”

    Di antara kasus-kasus penting yang dia tangani, Pollack berhasil membebaskan Julian Assange, jurnalis dan aktivis asal Australia yang mendirikan WikiLeaks, pada tahun 2024.

    Situs Chambers USA, yang menyusun peringkat firma hukum dan pengacara terbaik di AS, menggambarkan Pollack sebagai “pengacara yang teliti dan bijaksana”.

    Lembaga ini menyebut Pollack “hidup dan bernapas dalam persidangannya” dan “memiliki cara alami untuk tampil di hadapan juri.”

    Dalam wawancara dengan Law Dragon, April 2025,, sebuah media massa yang didedikasikan untuk para profesional hukum, dan dikutip oleh surat kabar Inggris The Guardian, Pollack menyebut beberapa refleksi tentang pekerjaannya.

    “Biasanya, ketika saya bertemu dengan klien, mereka sedang menghadapi krisis terburuk dalam hidup mereka,” kata Pollack.

    “Membimbing mereka melalui proses itu sangatlah memuaskan. Sulit membayangkan melakukan sesuatu yang memiliki dampak lebih besar pada kehidupan orang yang Anda bantu.”

    Pollack juga menyebutkan kekuatan yang dimilikinya.

    “Saya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan juri,” katanya.

    “Dalam arti tertentu, saya adalah seorang penerjemah. Saya mengambil banyak informasi yang sangat teknis dari industri yang mungkin tidak dikenal oleh juri dan mengkomunikasikannya dengan cara yang mudah dipahami.”

    Pollack bersama Julian Assange, pada hari pembebasan jurnalis asal Australia tersebut pada 2024 (Getty Images)

    Kasus-kasus penting

    Pollack menegosiasikan kesepakatan pembelaan dalam kasus Jullian Assange, yang dia sebut akhirnya membebaskan jurnalis tersebut.

    Assange menghadapi dakwaan berdasarkan Undang-Undang Spionase AS karena mengungkap secara besar-besaran dokumen rahasia AS ke situs WikiLeaks. Assange membeberkan kabel diplomatik dan laporan tindakan militer di Irak dan Afghanistan.

    Setelah berbulan-bulan negosiasi, Assange mengaku bersalah atas satu dakwaan konspirasi untuk memperoleh dan mengungkapkan informasi pertahanan rahasia.

    Sebagai imbalannya, Assange dijatuhi hukuman penjara di Inggris, meski AS berupaya keras mengekstradisinya.

    Assange menghabiskan lima tahun di penjara keamanan maksimum Belmarsh di London dan tujuh tahun melarikan diri dari penegak hukum Inggris dan AS di kedutaan Ekuador di Inggris.

    Dalam kasus ini, kesepakatan yang tidak biasa yang dicapai oleh Pollack pada tahun 2024.

    Kesepakatan itu memungkinkan Assange untuk meninggalkan penjara di Inggris, serta bisa memberikan kesaksian di wilayah AS di Kepulauan Mariana Utara sebelum kembali ke negara asalnya, Australia.

    Di antara kasus-kasus penting lainnya, Pollack juga membebaskan mantan eksekutif Enron Corp., Michael Krautz, dari tuduhan penipuan kriminal.

    Kasus Krautz ini hanyalah satu dari dua kasus yang berakhir dengan putusan bebas dalam rentetan skandal kebangkrutan Enron.

    Pollack juga berhasil membebaskan orang-orang yang telah dipenjara secara tidak adil, seperti Martin Tankleff, yang menghabiskan 17 tahun di penjara setelah dituduh secara tidak adil membunuh orang tuanya saat masih remaja.

    Pollack dipotret di London selama sidang kasus Assange (Getty Images)

    “Penangkapan Maduro jelas ilegal”

    Selama di persidangan Maduro, Pollack menyatakan akan mengantisipasi pertarungan hukum yang panjang tentang apa yang disebutnya sebagai “penculikan Maduro oleh militer AS”.

    Artinya, Pollack akan berkeras dengan argumentasi bahwa operasi AS di Venezuela ilegal, seperti yang dilaporkan Reuters.

    Alonso Gurmendi, seorang ahli hukum internasional dan profesor di London School of Economics di London, mengatakan bahwa berdasarkan hukum internasional, operasi untuk menangkap Maduro “secara jelas, mutlak, dan tak terbantahkan ilegal dan tidak sah.”

    Hukum internasional melarang penggunaan kekuatan lintas batas antarnegara kecuali dalam tiga situasi, kata Gurmendi.

    “Skenario pertama, Dewan Keamanan PBB memberi Anda izin, tapi itu tidak terjadi dalam kasus Maduro. Skenario kedua, negara lain menyerang Anda terlebih dahulu dan Anda membela diri. Itu juga tidak terjadi karena Venezuela tidak menyerang AS berdasarkan interpretasi terluas dari pembelaan diri. Tidak ada serangan bersenjata oleh Venezuela terhadap Amerika Serikat.

    “Skenario ketiga, persetujuan Negara. Artinya, Venezuela harus memberi tahu AS bahwa ‘Anda dapat masuk dan menangkap Maduro,’ sesuatu yang juga tidak terjadi,” ujar Gurmendi.

    “Tidak satu pun dari tiga izin tersebut ada, oleh karena itu operasi tersebut merupakan tindakan ilegal menurut hukum internasional, merupakan tindakan agresi, dan sebagai tindakan agresi, melanggar hak-hak fundamental orang-orang yang terlibat, dalam hal ini Maduro,” ujar Gurmendi.

    Potret Maduro dan istrinya saat tiba di AS usai ditangkap militer AS (Getty Images)

    Profesor William Shabas mengatakan, “pertanyaan tentang ilegalitas penculikan Maduro adalah argumen yang sangat sah.”

    Shabas mencontohkan salah satu kasus yang paling terkenal yakni pada tahun 1960, Adolf Eichmann diculik di Argentina, lantas dibawa ke Israel. Pengadilan Israel menerima dalil penangkapan terhadap mata-mata Mossad itu, tapi pengadilan di Inggris tak sependapat.

    “Dari perspektif hak asasi manusia fundamental, ini adalah argumen yang sangat bagus, tetapi mungkin tidak akan terlalu berhasil di pengadilan AS,” ujarnya.

    Pada sisi lain, Gurmendi menyebut penangkapan dengan cara yang bertentangan dengan hukum tidak membatalkan proses hukum di Amerika Serikat. Hal ini tidak berlaku di banyak negara Amerika Latin.

    “Menurut pola pikir Amerika Latin, itu tidak masuk akal karena penangkapan ilegal berarti Anda merusak yurisdiksi pengadilan dan juga hukum internasional karena perlu perjanjian ekstradisi untuk itu,” ujarnya.

    “Hukum internasional tidak dimulai dari premis bahwa Anda dapat memasuki suatu negara dan melakukan apa pun yang Anda inginkan,” tuturnya.

    Menurut Gurmendi, argumentasi ini menunjukkan sesuatu yang mendasar yang harus dipertimbangkan pengadilan AS.

    “Meskipun Konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa perjanjian internasional (dan hukum federal) adalah hukum tertinggi di negara itu, dalam tradisi konstitusional Amerika, hukum domestik lebih diutamakan daripada hukum internasional.”

    “Ketika kita berbicara tentang legalitas operasi tersebut, orang-orang di AS akan bertanya apakah presiden memiliki kekuasaan berdasarkan Konstitusi untuk melakukan ini dan membahas, misalnya, apakah Trump membutuhkan otorisasi dari Kongres atau tidak.”

    Potret Demonstrasi di Caracas setelah penangkapan Maduro (Getty Images)

    Argumen kekebalan hukum bagi kepala negara

    Pembelaan lain yang mungkin diajukan untuk Maduro adalah bahwa, sebagai kepala negara, dia menikmati kekebalan hukum.

    “Saya pikir ini adalah argumen dengan potensi yang jauh lebih besar, karena ini sangat jelas dalam hukum internasional,” kata Shabas.

    “Ada putusan dari Mahkamah Internasional yang menetapkan bahwa kepala negara, negara bagian, atau pemerintah menikmati kekebalan hukum di hadapan pengadilan negara lain.”

    Ada preseden di mana pemerintah AS menangkap pemimpin sebuah negara di Amerika Latin, yaitu Jenderal Panama Manuel Noriega, pada Januari 1990.

    Dalam memerintahkan penangkapan Noriega, Gedung Putih mengandalkan pendapat hukum tahun 1989 oleh Wakil Jaksa Agung saat itu, Bill Barr, yang dikeluarkan enam bulan sebelum invasi AS ke Panama.

    Barr kala itu berpendapat, larangan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional, yang diabadikan dalam Piagam PBB, tidak bisa mencegah AS untuk melakukan penangkapan di luar negeri demi menegakkan hukum domestik.

    Noriega adalah pemimpin de facto Panama pada saat itu dan tidak pernah memegang jabatan presiden secara resmi. Negara itu saat itu berada dalam kekacauan akibat protes dan upaya pemberontakan militer.

    Kasus Noriega “adalah satu-satunya preseden yang menurut saya dapat dijadikan acuan oleh pihak penuntut,” menurut Shabas.

    “Tetapi saya pikir ada beberapa perbedaan penting antara kasus itu dan situasi Maduro. Dan karena itu, saya pikir Maduro memiliki argumen yang jauh lebih kuat dalam hal itu.”

    Amerika Serikat menangkap pemimpin de facto Panama, Jenderal Manuel Noriega, pada tahun 1990 (Getty Images)

    Beberapa pakar hukum berpendapat, jaksa AS kemungkinan akan berargumen bahwa mereka tidak mengakui Maduro sebagai kepala negara yang sah.

    Sebagai konteks, AS mendeklarasikan pemimpin oposisi Juan Guaid sebagai presiden sementara pada tahun 2019.

    Namun menurut Shabas, “intinya adalah Amerika Serikat mengakui Venezuela. Dan pertanyaannya kemudian sederhana: siapa kepala negara di Venezuela? Dan jika bukan Maduro, mengapa dia diculik? Jelas, dia adalah kepala negara dalam arti objektif, bahkan jika mereka keberatan, jika mereka tidak menyukainya, jika mereka mengklaim dia merebut kekuasaan secara tidak sah.”

    “Lagipula, Donald Trump mengatakan bahwa Joe Biden adalah kepala negara yang tidak sah selama empat tahun karena dia mengklaim telah memenangkan pemilihan. Jadi ini tidak mengubah apa pun dari perspektif hukum internasional,” ujarnya.

    Menurut Gurmendi, kegagalan pemerintah AS untuk mengakui Maduro “tidak berarti bahwa ia tidak memiliki kendali efektif atas negara tersebut dan oleh karena itu, berdasarkan hukum internasional, ia adalah orang yang harus dilindungi oleh kekebalan hukum.”

    Gurmendi bilang, fakta bahwa argumen kekebalan hukum tidak berhasil dalam kasus Noriega sekali lagi menunjukkan bahwa “kita berada dalam realitas di mana terdapat dua sistem normatif yang saling bertentangan, hukum nasional Amerika Serikat dan hukum internasional.”

    “Di Amerika Latin, misalnya, ada banyak negara yang mengatakan bahwa ketika terjadi konflik antara hukum internasional dan hukum domestik, hukum internasional yang berlaku.

    “Itulah yang terjadi di Peru dan beberapa negara lain di kawasan ini, tetapi tidak demikian halnya di Amerika Serikat,” kata Gurmendi.

    (nvc/nvc)

  • Terungkap, Pemimpin Separatis Yaman Kabur ke Uni Emirat Arab

    Terungkap, Pemimpin Separatis Yaman Kabur ke Uni Emirat Arab

    Sanaa –

    Pemimpin separatis Yaman, Aidaros Alzubidi, telah melarikan diri ke Uni Emirat Arab (UEA), setelah dilaporkan absen dalam perundingan di Riyadh, Arab Saudi. Kaburnya Alzubidi ke UEA itu terjadi setelah kelompok separatis yang dipimpinnya berupaya merebut sebagian besar wilayah Yaman.

    Alzubidi dituduh melakukan pengkhianatan tingkat tinggi dan dikeluarkan dari Dewan Kepemimpinan Kepresidenan Yaman pada Rabu (7/1) waktu setempat. Koalisi pimpinan Saudi membombardir provinsi asal Alzubidi di Yaman setelah dia gagal menghadiri pembicaraan di Riyadh pekan ini.

    Perjalanan Alzubidi kabur ke UEA, seperti dilansir AFP, Kamis (8/1/2026), diungkapkan oleh koalisi pimpinan Saudi dalam pernyataan terbarunya. Disebutkan bahwa Alzubidi kabur dengan menggunakan kapal dan pesawat dari Aden di Yaman menuju ke Abu Dhabi di UEA, melalui Somaliland dan Somalia.

    “Intelijen yang dapat diandalkan menunjukkan bahwa Aidaros Alzubidi dan beberapa orang lainnya telah melarikan diri pada tengah malam,” sebut koalisi pimpinan Saudi dalam pernyataan pada Kamis (8/1) waktu setempat.

    Keterangan koalisi pimpinan Saudi menyebutkan bahwa Alzubidi, yang merupakan pemimpin Dewan Transisi Selatan (STC) yang didukung UEA, berlayar dari Aden ke Berbera di Somaliland, wilayah yang memisahkan diri di Tanduk Afrika, setelah tengah malam pada Rabu (7/1) waktu setempat.

    Menurut koalisi pimpinan Saudi, dia kemudian terbang dengan pesawat Ilyushin buatan Rusia ke Mogadishu “di bawah pengawasan pejabat UEA”, sebelum melanjutkan penerbangan ke bandara militer di Abu Dhabi dan tiba pada Rabu (7/1) malam waktu setempat.

    Sejauh ini belum ada komentar langsung dari otoritas UEA mengenai laporan tersebut.

    Bulan lalu, STC yang dipimpin Alzubidi melancarkan rentetan serangan yang membawa gejolak baru ke Yaman, negara termiskin di Semenanjung Arab yang sudah terpecah belah akibat konflik bertahun-tahun.

    STC yang didukung UEA itu berupaya memulihkan kemerdekaan setelah Yaman secara resmi terbagi antara Yaman Utara dan Yaman Selatan dari tahun 1967 hingga tahun 1990 silam.

    Serangan koalisi pimpinan Saudi, yang melibatkan sejumlah pesawat tempur, terhadap target-target STC di Yaman telah memicu banyak korban jiwa. Menyusul serangan itu, Alzubidi menyatakan masa transisi dua tahun menuju kemerdekaan, yang mencakup digelarnya referendum.

    Pertempuran dengan STC itu mengungkap keretakan mendalam antara Saudi dan UEA, yang merupakan sekutu Teluk.

    Kedua negara bertetangga yang sama-sama kaya minyak ini sebelumnya bahu-membahu dalam memerangi pemberontak Houthi, yang didukung Iran, di Yaman, yang menguasai ibu kota Sanaa pada tahun 2014 dan masih mengendalikan sebagian besar wilayah tersebut.

    Namun kini, Saudi dan UEA mendukung faksi-faksi yang bersaing dalam pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Venezuela Tangkap 2 Petani yang Rayakan Penggulingan Maduro

    Venezuela Tangkap 2 Petani yang Rayakan Penggulingan Maduro

    Caracas –

    Otoritas Venezuela menangkap dua petani, yang bersaudara dan berusia 60-an tahun, karena kedapatan merayakan penggulingan Presiden Nicolas Maduro oleh penyerbuan militer Amerika Serikat (AS) pada akhir pekan lalu. Kedua petani itu melakukan perayaan dalam keadaan mabuk dan melepaskan tembakan ke udara.

    Penangkapan kedua petani Venezuela itu, seperti dilansir AFP, Kamis (8/1/2026), diungkapkan oleh seorang pengacara bernama Gonzalo Himiob dari kelompok hak asasi manusia (HAM) setempat, Foro Penal, yang biasa membela tahanan politik di negara tersebut.

    Kedua petani yang ditangkap itu berasal dari Rio Negro, yang ada di negara bagian Merida, Venezuela bagian barat.

    Dituturkan Himiob kepada AFP bahwa keduanya melakukan perayaan dengan melepaskan “beberapa tembakan ke udara” dan mengejek tetangga-tetangga mereka yang merupakan loyalis pemerintahan Maduro, yang kemudian melaporkan mereka ke otoritas berwenang.

    Himiob menggambarkan kedua petani yang berusia 64 tahun dan 65 tahun itu sebagai “petani sederhana”.

    “Mereka mabuk dan keluar dari rumah mereka untuk merayakan penangkapan Maduro,” ucapnya.

    “Mereka melepaskan beberapa tembakan ke udara dengan senjata api yang biasa disimpan di lahan pertanian dan properti pedesaan, mengejek tetangga-tetangga mereka yang merupakan pendukung pemerintah,” sebut Himiob dalam pernyataannya.

    Penangkapan dua petani itu dilakukan di bawah keadaan darurat yang sedang berlangsung di Venezuela, yang memberlakukan hukuman bagi siapa pun yang mendukung operasi militer AS untuk menggulingkan dan menangkap Maduro pada 3 Januari lalu.

    “Kami menunggu untuk melihat apakah mereka akan dibawa ke pengadilan,” kata Himiob dalam pernyataannya.

    Penangkapan kedua petani itu menjadi yang pertama di bawah pemerintahan Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, yang telah dijanjikan oleh Presiden AS Donald Trump untuk bekerja sama selama dia mematuhi tuntutan Washington.

    Sejak Maduro ditangkap dan diterbangkan ke New York, AS, untuk diadili atas tuduhan narkoterorisme, telah terjadi unjuk rasa hampir setiap hari untuk mendukungnya di Venezuela. Namun sejauh ini tidak ada aksi yang digelar kubu oposisi, yang diabaikan dengan adanya kesepakatan antara Trump dan Rodriguez.

    Meskipun banyak orang di Venezuela yang senang Maduro telah pergi, mereka takut untuk mengekspresikan diri sejak ribuan orang ditangkap dalam unjuk rasa yang digelar kubu oposisi pada tahun 2024 lalu, setelah pemimpin otoriter itu mengklaim kemenangan dalam pemilu yang seharusnya dimenangkan oposisi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Pekerja Lepas India Tuntut Upah Layak dan Perlindungan Kerja

    Pekerja Lepas India Tuntut Upah Layak dan Perlindungan Kerja

    New Delhi –

    Raju Kumar bekerja sebagai kurir pengantaran untuk Zomato, salah satu platform pemesanan makanan daring terbesar di India. Pria berusia 27 tahun itu mengaku bekerja hampir 10 jam setiap hari, menembus kemacetan lalu lintas kota demi mengantar pesanan ke depan pintu pelanggan.

    Dia harus berpacu di jalanan yang padat demi memastikan pesanan tiba tepat waktu, sekaligus berusaha keras menghindari keluhan dari pelanggan. Dari pekerjaan gig (pekerjaan lepas berbasis platform digital) tersebut, Kumar memperoleh penghasilan sekitar 700 hingga 900 rupee per hari (sekitar Rp130.000-168.000).

    “Namun tidak ada jaminan kerja di sini,” ujar Kumar kepada DW. “Hanya butuh satu keluhan pelanggan atau pemblokiran akun secara tiba-tiba, dan saya langsung kehilangan pekerjaan tanpa pemberitahuan maupun tabungan,” tambahnya, merujuk pada praktik platform seperti Zomato dan Uber yang dapat menonaktifkan akun pekerja.

    Pemblokiran akun bisa dipicu oleh penurunan rating pelanggan, pelanggaran kebijakan perusahaan, atau bahkan sekadar gangguan sistem. Kumar mengatakan akun miliknya sempat dinonaktifkan selama sepekan bulan lalu akibat masalah algoritma, yang berdampak langsung pada penghasilannya dan membuatnya kesulitan membayar sewa.

    Di Mumbai, pusat bisnis India, Santosh Pawar (31) bekerja sebagai pekerja gig untuk Blinkit, perusahaan pengantaran bahan kebutuhan pokok. Seperti Kumar, Pawar juga harus berpacu di jalanan kota metropolitan demi memenuhi target pengantaran 10 menit yang ditetapkan perusahaan.

    Para pekerja menilai target pengantaran supercepat tersebut membahayakan keselamatan mereka.

    “Bulan lalu saya terpeleset di jalan yang tergenang air dan pergelangan tangan saya patah. Platform tidak memberikan apa pun. Tidak ada kompensasi atau bantuan medis, hanya pesan yang menanyakan kapan saya bisa kembali online,” kata Pawar kepada DW.

    Jutaan pekerja terjebak dalam “perjuangan tanpa henti”

    Sementara itu, perempuan, yang sekarang menjadi kelompok yang terus tumbuh dalam tenaga kerja gig India, juga menghadapi tantangan serupa.

    “Masa depan kami terlihat rapuh dan tidak pasti. Tidak ada pekerjaan tetap, hanya perjuangan tanpa henti dan kekhawatiran soal keluarga,” kata Priya Sharma, pekerja gig di sektor jasa kecantikan di New Delhi.

    “Setiap pesanan yang dibatalkan sedikit demi sedikit menghancurkan impian kami. Tidak ada jaring pengaman untuk hari esok,” tambahnya.

    Sejauh ini, ekonomi gig India terus berkembang dengan menyerap kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian dan sektor informal lainnya.

    Pada 2022, NITI Aayog, sebuah lembaga pemikir kebijakan utama pemerintah India, merilis policy brief yang memuji ekonomi gig dan platform sebagai mesin pencipta lapangan kerja yang penting, didorong oleh pertumbuhan platform digital, meluasnya penggunaan ponsel pintar, serta meningkatnya permintaan akan pekerjaan fleksibel.

    Lembaga tersebut memproyeksikan jumlah pekerja gig di negara berpenduduk terbesar di dunia itu akan melonjak dari 7,7 juta orang pada 2020–2021 menjadi sekitar 23,5 juta orang pada 2029–2030.

    Kemarahan dan frustrasi yang kian meningkat

    Seiring bertambahnya jumlah pekerja gig, kemarahan dan frustrasi terhadap kondisi kerja juga terus meningkat. Platform, misalnya, memiliki kewenangan untuk menangguhkan akun pekerja secara sepihak tanpa penjelasan, yang langsung memutus sumber penghasilan mereka. Ketika pekerja jatuh sakit atau mengalami kecelakaan saat bekerja, sering kali tidak tersedia asuransi maupun cuti berbayar.

    Kondisi ini membuat seluruh risiko ditanggung pekerja, sementara kendali sepenuhnya berada di tangan platform.

    Dalam situasi tersebut, sejumlah kelompok buruh menggelar aksi mogok pada malam Tahun Baru, salah satu periode tersibuk untuk layanan pengantaran. Mereka menuntut adanya penghasilan minimum bulanan bagi setiap pekerja gig, berkisar antara 24.000 hingga 40.000 rupee (Rp 4,4–7,4 juta), sistem pembayaran yang transparan, serta penghentian penangguhan akun secara sewenang-wenang.

    “Misi kami adalah menantang anggapan bahwa pekerja gig hanyalah tenaga kerja sementara. Kami ingin membawa mereka ke dalam gerakan buruh yang bersatu, di mana pekerjaan mereka diakui dengan martabat dan mereka mendapatkan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja yang aman dan terlindungi,” ujar Presiden Serikat Pekerja Lepas dan Platform Seluruh India, Sanjay Gaba, kepada DW.

    Ancaman aksi mogok lanjutan

    Pemerintah India baru-baru ini memperkenalkan undang-undang ketenagakerjaan baru yang mewajibkan upah minimum nasional serta memperluas manfaat jaminan sosial bagi sektor tidak terorganisasi dan pekerja gig.

    Presiden Federasi Pekerja Transportasi Berbasis Aplikasi India, Prashant Swardekar, juga mendesak pembentukan dana kesejahteraan khusus untuk pekerja gig.

    “Kami ingin platform berkontribusi pada dana kesejahteraan yang menyediakan asuransi kesehatan, perlindungan kecelakaan, pensiun, dan perlindungan lain yang selama ini sama sekali tidak dimiliki para pekerja,” ujarnya kepada DW.

    “Kami baru saja melihat cuplikannya pada malam Tahun Baru. Perjuangan sesungguhnya baru dimulai, dan kami akan terus menekan tuntutan kami dalam beberapa pekan dan bulan ke depan,” kata Swardekar, memperingatkan kemungkinan aksi mogok lanjutan.

    Artikel pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Prita Kusumaputri

    Editor: Yuniman Farid

    (nvc/nvc)

  • Staf Regulator Nuklir Jepang Kehilangan Ponsel Berisi Data Rahasia di China

    Staf Regulator Nuklir Jepang Kehilangan Ponsel Berisi Data Rahasia di China

    Tokyo –

    Seorang staf regulator nuklir Jepang kehilangan sebuah ponsel, yang berisi daftar kontak rahasia, yang diduga terjadi saat dia berkunjung ke China beberapa waktu lalu. Insiden ini terjadi saat hubungan antara Tokyo dan Beijing dilanda ketegangan terkait komentar kontroversial soal Taiwan.

    Insiden ini, seperti dilansir AFP, Kamis (8/1/2026), terungkap ke publik pekan ini, ketika China terus meningkatkan tekanan terhadap Jepang setelah Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi mengisyaratkan pada November lalu soal kemungkinan Tokyo akan bereaksi secara militer jika Taiwan diserang oleh Beijing.

    China selama ini bersikeras mengklaim Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dan menyatakan tidak mengesampingkan kemungkinan merebutnya dengan kekerasan.

    Menurut seorang pejabat Otoritas Regulasi Nuklir Jepang (NRA) yang berbicara kepada AFP secara anonim, seorang karyawan NRA telah kehilangan ponsel kerja, atau ponsel yang dirilis untuk dinas, yang digunakan saat bencana seperti gempa bumi besar.

    Disebutkan sumber pejabat NRA itu bahwa insiden tersebut dilaporkan pada November tahun lalu kepada badan Jepang yang mengatur penanganan informasi pribadi yang tepat.

    Sumber pejabat NRA itu menambahkan bahwa perangkat tersebut utamanya digunakan untuk panggilan telepon dan pesan teks, bukan untuk mengakses data nuklir NRA.

    Ponsel yang hilang itu, menurut laporan media-media terkemuka Jepang, termasuk Kyodo News dan Asahi Shimbun, berisi nama-nama dan detail kontak anggota staf pada divisi keamanan nuklir NRA. Informasi tentang staf di divisi tersebut tidak dipublikasikan karena sensitivitas pekerjaan mereka.

    Laporan Kyodo, yang mengutip sejumlah sumber anonim, menyebut bahwa karyawan NRA itu diyakini telah kehilangan ponselnya di bandara Shanghai pada 3 November 2025 lalu, saat mengeluarkan barang-barangnya dari bagasi kabin selama pemeriksaan keamanan.

    Karyawan itu baru menyadari ponselnya hilang tiga hari kemudian, tetapi tidak dapat menemukannya. Mengunci atau menghapus data di ponsel itu dari jarak jauh, sebut Kyodo dalam laporannya, juga tidak mungkin dilakukan karena berada di luar jangkauan.

    Informasi soal kasus ini muncul ketika Tokyo Electric Power (TEPCO), yang merupakan operator pembangkit nuklir di Jepang, berupaya untuk mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Kashiwazaki-Kariwa, yang merupakan pembangkit nuklir terbesar di dunia.

    PLTN yang terletak di Niigata itu akan diaktifkan kembali untuk pertama kalinya sejak bencana Fukushima pada tahun 2011 lalu, ketika Jepang menghentikan penggunaan tenaga nuklir. NRA saat ini sedang mengevaluasi permohonan TEPCO untuk mengaktifkan kembali PLTN tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Eks Kepala Angkatan Darat Malaysia dan 2 Istrinya Ditahan terkait Korupsi

    Eks Kepala Angkatan Darat Malaysia dan 2 Istrinya Ditahan terkait Korupsi

    Kuala Lumpur –

    Mantan kepala Angkatan Darat Malaysia, Muhammad Hafizuddeain Jantan, ditahan terkait dugaan korupsi dalam proyek pengadaan militer. Dia ditahan bersama dua istrinya yang juga terseret kasus ini.

    Hafizuddeain dan dua istrinya, seperti dilansir AFP, Kamis (8/1/2026), termasuk di antara lima orang yang ditahan pada Rabu (7/1) waktu setempat, terkait penyelidikan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC).

    Otoritas berwenang Malaysia telah menggerebek beberapa perusahaan terkait penyelidikan kasus ini sejak akhir tahun lalu. Enam rekening bank milik seorang tersangka, yang tidak disebut namanya, dan anggota keluarganya, juga telah disita.

    Informasi detail mengenai kasus ini belum diungkap ke publik. Namun dipahami bahwa kasus ini berfokus pada sejumlah pembayaran yang diduga dilakukan ke rekening bank milik seorang perwira senior Angkatan Darat Malaysia.

    MACC mengumumkan serangkaian penahanan dalam sebuah pernyataan pada Rabu (7/1) malam waktu setempat, tetapi tidak menyebutkan nama para tersangka yang ditahan.

    Namun laporan media lokal Malaysia, yang mengutip Ketua Komisioner MACC Azam Baki, mengonfirmasi bahwa mantan kepala Angkatan Hafizuddeain telah ditahan bersama dua istrinya.

    Hafizuddeain dinonaktifkan dari jabatannya sejak akhir Desember lalu, sambil menunggu penyelidikan berproses terhadap dugaan korupsi yang menjeratnya.

    Menurut MACC dalam pernyataannya, sepasang suami-istri termasuk di antara mereka yang ditahan.

    “MACC berkomitmen untuk melakukan investigasi dengan transparansi dan profesionalisme sepenuhnya,” tegas MACC dalam pernyataannya.

    Azam tidak menanggapi pertanyaan AFP soal identitas orang-orang yang ditahan.

    Badan antikorupsi tersebut, menurut laporan kantor berita Bernama, juga menggagalkan upaya pemindahan uang tunai sebesar 2,4 juta Ringgit, atau setara Rp 9,9 miliar, yang terkait dengan penyelidikan kasus itu.

    Laporan Bernama, pada Rabu (7/1), yang mengutip Azam menyebutkan bahwa uang tunai tersebut disita ketika seorang individu yang terkait kasus itu tertangkap basah mencoba memindahkannya ke lokasi lain.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Publik AS Marah Agen Imigrasi Tewaskan Wanita di Minneapolis, Trump Membela

    Publik AS Marah Agen Imigrasi Tewaskan Wanita di Minneapolis, Trump Membela

    Minneapolis –

    Tindakan seorang agen imigrasi Amerika Serikat (AS) menembak mati seorang wanita, berkewarganegaraan AS, di jalanan kota Minneapolis, Minnesota, memicu kemarahan publik, yang menggelar unjuk rasa besar-besaran. Presiden Donald Trump membela tindakan agen imigrasi itu sebagai tembakan “membela diri”.

    Gedung Putih mengklaim wanita tersebut, yang diidentifikasi media lokal sebagai Renee Nicole Good (37), sebagai “teroris domestik” yang berusaha membunuh agen imigrasi AS yang sedang menjalankan operasinya. Klaim ini ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin lokal di Minnesota.

    Good, yang bukan target operasi agen imigrasi AS, seperti dilansir AFP, Kamis (8/1/2026), ditembak dari jarak dekat saat dia tampak berusaha melarikan diri dari sejumlah agen imigrasi AS yang mengerumuni mobilnya dalam insiden pada Rabu (7/1). Para agen imigrasi AS menyebut mobil yang dikendarai Good menghalangi jalan mereka.

    Rekaman video insiden tersebut menunjukkan seorang agen Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) melepaskan tiga tembakan ke arah kendaraan SUV merek Honda, yang kemudian melaju tak terkendali dan menabrak sejumlah kendaraan lainnya yang terparkir.

    Video itu juga menunjukkan para saksi mata yang terkejut melihat insiden itu, mencaci-maki para agen imigrasi federal AS yang ada di lokasi. Tubuh Good yang berlumuran darah, menurut rekaman video itu, terlihat terkulai di dalam kendaraan yang ringsek.

    Pemerintahan Trump dengan cepat mengklaim bahwa Good berupaya membunuh para agen imigrasi federal. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), Kristi Noem, mengatakan bahwa “setiap kehilangan nyawa adalah tragedi”, namun dia juga menyebut insiden itu sebagai “terorisme domestik”.

    Diklaim oleh Noem bahwa Good “telah menguntit dan menghalangi pekerjaan (ICE) sepanjang hari”. “Dia kemudian mempersenjatai kendaraannya,” sebutnya.

    Pernyataan DHS, yang mengelola ICE, mengklaim Good berusaha menabrak para agen imigrasi yang kemudian melepaskan “tembakan defensif”.

    Warga Minneapolis memasang poster bertuliskan kecaman untuk ICE setelah salah satu agen mereka menembak mati seorang wanita yang dituduh berupaya menabrak para agen imigrasi AS Foto: Getty Images via AFP/SCOTT OLSON

    Klaim-klaim tersebut dikecam oleh Wali Kota Minneapolis, Jacob Frey, sebagai “omong kosong”. Dia mendesak para agen ICE untuk segera meninggalkan Minneapolis.

    Ribuan demonstran turun ke jalanan kota Minneapolis di tengah cuaca dingin setelah penembakan mematikan itu terjadi. Sambil memegang poster bertuliskan “ICE keluar dari MPLS” — menggunakan singkatan nama kota Minneapolis, para demonstran memprotes tindakan agen imigrasi federal yang dinilai berlebihan.

    Kecaman juga datang dari Gubernur Minnesota, Tim Walz, yang menyebut respons pemerintah federal AS terhadap insiden itu sebagai “propaganda”. Waltz bersumpah negara bagian yang dipimpinnya akan “memastikan adanya investigasi yang menyeluruh, adil, dan cepat”.

    “Saya sudah melihat videonya. Jangan percaya mesin propaganda ini. Otoritas negara bagian akan memastikan adanya investigasi yang menyeluruh, adil, dan cepat untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan,” ucapnya dalam pernyataan via media sosial.

    Trump Membela Agen Imigrasi AS

    Trump, dalam pernyataan via Truth Social, menanggapi situasi di Minneapolis yang menuai kecaman dan memicu unjuk rasa besar-besaran. Trump menyebut insiden itu “mengerikan untuk ditonton” dan menuduh korban yang ditembak mati telah “secara kejam menabrak” agen ICE.

    Dia juga menyebut tembakan dilepaskan oleh agen ICE untuk “membela diri”.

    “Saya baru saja melihat cuplikan kejadian yang terjadi di Minneapolis, Minnesota. Sungguh mengerikan untuk ditonton. Wanita yang berteriak itu jelas seorang provokator profesional, dan wanita yang mengendarai mobil itu sangat tidak tertib, menghalangi dan melawan, yang kemudian dengan kasar, secara sengaja, dan secara kejam menabrak petugas ICE, yang tampaknya menembaknya untuk membela diri,” sebut Trump dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • AS Sita Kapal Tanker Minyak Terkait Rusia di Atlantik Utara

    AS Sita Kapal Tanker Minyak Terkait Rusia di Atlantik Utara

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) menyita sebuah kapal tanker minyak terkait Rusia di perairan Atlantik Utara. Kapal tanker itu dikejar dari lepas pantai Venezuela hingga ke Atlantik Utara, dalam operasi militer Washington yang dikecam oleh Moskow.

    Otoritas AS dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, Kamis (8/1/2026), menyebut kapal tanker tersebut merupakan bagian dari armada bayangan yang mengangkut minyak untuk negara-negara seperti Venezuela, Rusia, dan Iran, dalam praktik yang melanggar sanksi-sanksi AS.

    Kapal tanker tersebut disita oleh AS meskipun berlayar dengan dikawal oleh Angkatan Laut Rusia.

    Kapal itu sebelumnya berhasil menggagalkan upaya pasukan Washington untuk menaikinya pada Desember tahun lalu, di perairan dekat Venezuela, yang presidennya, Nicolas Maduro — sekutu dekat Moskow, telah digulingkan dan ditangkap oleh AS dalam operasi pada 3 Januari.

    “Kapal itu disita di Atlantik Utara berdasarkan surat perintah yang dirilis oleh pengadilan federal AS,” kata Komando Eropa AS dalam pernyataan via media sosial X.

    Penyitaan itu disebut sebagai hasil koordinasi antara Departemen Kehakiman AS, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, dan Departemen Pertahanan. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menegaskan bahwa blokade AS terhadap minyak Venezuela berlaku sepenuhnya “di mana pun di dunia ini”.

    “Blokade terhadap minyak Venezuela yang dikenai sanksi dan ilegal tetap berlaku sepenuhnya — di mana pun di dunia,” tegas Hegseth dalam pernyataannya.

    Disebutkan dalam pernyataan Pentagon bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari upaya Presiden AS Donald Trump untuk menargetkan kapal-kapal yang “mengancam keamanan dan stabilitas Belahan Bumi Barat”.

    Kementerian Transportasi Rusia mengkritik penyitaan oleh AS tersebut, dengan menegaskan bahwa “kebebasan navigasi berlaku di perairan laut lepas”.

    Sementara Kementerian Luar Negeri Rusia mendesak Washington untuk mengizinkan pemulangan segara para awak kapal yang berkewarganegaraan Rusia.

    Namun Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan bahwa para awak kapal itu akan dibawa ke AS untuk diadili. Leavitt juga mengatakan bahwa AS menganggap kapal tersebut tidak memiliki status kewarganegaraan atau stateless, karena berlayar dengan “bendera palsu”.

    Kapal tanker minyak bernama Marinera tersebut, yang sebelumnya dikenal sebagai Bella-1, dalam beberapa minggu terakhir telah mengganti registrasinya ke Rusia, mengubah nama, dan para awak kapal dilaporkan mengecat bendera Rusia di lambung kapal tersebut.

    “Ini adalah kapal armada bayangan Venezuela yang telah mengangkut minyak yang dikenai sanksi. Kapal tersebut dianggap stateless setelah mengibarkan bendera palsu, dan memiliki perintah penyitaan yudisial,” sebut Leavitt saat berbicara kepada wartawan.

    “Itu berarti para awak sekarang dapat dikenai tuntutan hukum atas pelanggaran hukum federal yang berlaku, dan mereka akan dibawa ke Amerika Serikat untuk penuntutan tersebut jika diperlukan,” cetusnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Venezuela Ungkap Operasi AS Tangkap Maduro Tewaskan 100 Orang

    Venezuela Ungkap Operasi AS Tangkap Maduro Tewaskan 100 Orang

    Caracas –

    Menteri Dalam Negeri Venezuela, Diosdado Cabello, mengungkapkan bahwa sedikitnya 100 orang tewas selama operasi militer Amerika Serikat (AS), yang berujung penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Puluhan orang lainnya mengalami luka-luka akibat operasi tersebut.

    Otoritas Venezuela sebelumnya hanya mengungkapkan jumlah tentara yang tewas akibat operasi militer AS pada 3 Januari lalu, yang melibatkan pengeboman dan penyerbuan ibu kota Caracas oleh pasukan khusus AS yang bertugas menangkap Maduro di tempat persembunyiannya.

    Dalam konfirmasi pertama untuk korban militer, militer Venezuela mengatakan sedikitnya 24 personel militernya tewas. Terdapat lima personel militer berpangkat Laksamana yang tewas akibat serangan AS tersebut.

    Cabello dalam pernyataan terbaru lewat televisi pemerintah Venezuela, seperti dilansir AFP, Kamis (8/1/2026), mengungkapkan jumlah total korban tewas akibat serangan militer AS itu. Namun dia tidak merinci lebih lanjut apakah jumlah itu gabungan korban militer dan sipil, atau korban sipil saja.

    “Sejauh ini — dan maksud saya sejauh ini — ada 100 orang tewas dan jumlah yang sama terluka. Serangan terhadap negara kita sangat mengerikan,” kata Cabello dalam pernyataannya.

    Dia menambahkan bahwa Maduro dan istrinya, Cilia Flores, terluka dalam penangkapan oleh pasukan AS tersebut, tetapi “sedang dalam masa pemulihan”. Saat sidang perdana digelar di pengadilan Manhattan, New York, pada Senin (5/1) waktu AS, Maduro dan istrinya terlihat mampu berjalan sendiri.

    Keduanya sama-sama mengaku tidak bersalah atas dakwaan-dakwaan yang dijeratkan jaksa federal AS, yang mencakup tuduhan konspirasi narkoterorisme.

    Laporan terpisah oleh para pejabat AS, seperti dikutip media terkemuka The Washington Post, menyebut bahwa 75-80 orang tewas dalam operasi militer untuk menangkap Maduro di Caracas. Angka itu mencakup tentara Venezuela, personel keamanan Kuba, dan warga sipil yang terjebak dalam pertempuran.

    Selama 12 tahun kekuasaannya, Maduro — sama seperti pendahulunya Hugo Chavez — memilih untuk menggunakan tentara-tentara Kuba yang terlatih untuk melindungi dirinya.

    Havana telah mengumumkan 32 personel angkatan bersenjata dan kepolisian Kuba, yang bertugas di ibu kota Caracas, tewas.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)