Category: Detik.com Internasional

Turki: Pemimpin Pemberontak Kurdi Perintahkan Kelompoknya Bubar

Ankara –

Ada kabar terbaru dari kaum Kurdi, spesifiknya adalah Partai Buruh Kurdistan (PKK), kelompok pemberontak gerilya bersenjata pimpinan Abdullah Ocalan. Dari dalam penjara Turki, Ocalan menyerukan kelompoknya untuk bubar.

Dilansir AFP, Kamis (27/2/2025), Ocalan menyerukan militan Kurdi untuk meletakkan senjata-senjata mereka dan membubarkan diri. Ini adalah deklarasi penting dalam sejarah politik Kurdistan.

Ocalan dipenjara sejak 1999. Ocalan dan kelompoknya, PKK, adalah musuh dari Turki. Pemerintah Turki mengategorikan PKK sebagai kelompok teroris dan pertempuran sudah sering terjadi.

Dilansir Deutsche Welle (DW), pesan Ocalan itu disampaikan setelah pertemuan dengan pejabat senior Turki sayap kiri yang pro-Kurdi, yakni Partai Kesetaraan dan Demokrasi (DEM). Sebagai catatan, PKK pimpinan Ocalan memang berhaluan politik kiri yakni berideologi Marxisme-Leninisme.

Pada Kamis (27/2) waktu Turki, pemimpin partai sayap kanan Turki yakni Devlet Bahceli dari Partai Gerakan Nasionalis (MHP) sebagai koalisi Presiden Recep Tayyip Erdogan menyarankan agar Ocalan ditawari pembebasan pada bulan Oktober. Syaratnya, PKK menolak jalan kekerasan dan bersedia membubarkan diri.

Erdogan butuh dukungan DEM supaya tetap langgeng berkuasa di Turki. Soalnya, Erdogan sudah tidak lagi diperbolehkan melanjutkan jabatannya lagi.

(dnu/taa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/02/2025 22:15
‘Kepungan’ Jet Tempur dan China Vs Taiwan yang Tak Pernah Akur

Taipei –

Republik Rakyat China (RRC) ingin merengkuh Taiwan, wilayah yang tidak pernah akur dengannya. Jet-jet tempur dikerahkan. Taiwan kemudian siaga. Begini dinamika dua hari terakhir.

Dilansir AFP, Rabu (26/2) kemarin, China mengerahkan 32 pesawat di sekitar Taiwan sebagai bagian dari latihan tempur gabungan dan mengumumkan ‘latihan tembak langsung’ di daerah sekitar 40 mil laut (74 km) di lepas pantai selatan Taiwan.

Taiwan kemudian merespons dengan pengerahan pasukan di hari itu. Pasukan laut, udara, dan darat “memantau, memberi peringatan, dan merespons dengan tepat.” Demikian instruksi dari Kementerian Pertahanan Taiwan.

Militer China, Tentara Pembebasan Rakyat China “secara terang-terangan melanggar norma internasional dengan secara sepihak menetapkan zona latihan 40 NM di lepas pantai Kaohsiung dan Pingtung, dengan mengklaim melakukan latihan tembak langsung tanpa peringatan sebelumnya,” kata kementerian Taiwan tersebut.

“Tindakan ini tidak hanya menyebabkan tingkat bahaya yang tinggi terhadap keselamatan penerbangan dan kapal internasional di laut, tetapi juga merupakan provokasi terang-terangan terhadap keamanan dan stabilitas regional,” imbuh kementerian.

China telah meningkatkan pengerahan jet tempur dan kapal perang di sekitar Taiwan dalam beberapa tahun terakhir untuk menekankan klaim kedaulatannya atas pulau itu — yang ditolak Taipei.

China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan telah mengancam akan menggunakan kekuatan untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya.

Halaman selanjutnya, 45 pesawat militer China kepung Taiwan:

Jet Tempur China Kepung Taiwan

Bendera Taiwan (Dok. Istimewa)

Masih dikabarkan AFP, perkembangan terbaru menunjukkan eskalasi. Kamis (27/2/2025) tadi pagi, Taiwan mendeteksi ada 45 pesawat militer China terbang mendekat.

Itu adalah jumlah jet tempur China tertinggi di tahun ini. Selain itu, ada pula 14 kapal perang China yang terlihat di dekat Taiwan.

Pekan lalu, pesawat komersial terdampak

Sebelumnya, puluhan penerbangan komersial terpaksa dialihkan ketika kapal-kapal perang China secara tak terduga menggelar latihan tembak di lepas pantai Australia bagian timur pekan lalu. Canberra mengeluhkan langkah Beijing yang tidak memberikan peringatan lebih awal kepada pihaknya soal latihan tembak itu.

Tiga kapal perang China menggelar serangkaian latihan angkatan laut, pada Jumat (21/2) dan Sabtu (22/2) waktu setempat, tepat di bawah jalur penerbangan sibuk yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru.

Badan keselamatan penerbangan Australia, seperti dilansir AFP, Selasa (25/2/2025), mengatakan pihaknya pertama kali mengetahui latihan militer China itu ketika salah satu penerbangan komersial menerima broadcast dari kapal-kapal perang Beijing pada Jumat (21/2) pagi waktu setempat.

“Pada saat itu, kami tidak mengetahui apakah itu hanya hoaks atau nyata,” ucap wakil kepala eksekutif Air Services Australia, Peter Curran, dalam rapat dengan pemerintah pada Senin (24/2) malam.

Curran mengungkapkan bahwa peringatan dari China disiarkan pada frekuensi yang dipantau oleh pilot-pilot komersial, tapi bukan oleh operator pengawas lalu lintas udara Australia.

“Itu adalah frekuensi yang dijaga secara internasional. Pengawas lalu lintas udara tidak memonitor frekuensi tersebut, tetapi para pilot memantaunya. Jadi kami tidak bisa mendengar apa yang dikatakan,” ujar Curran dalam pernyataannya.

Disebutkan juga oleh Curran bahwa sedikitnya 49 penerbangan komersial terpaksa dialihkan di sekitar zona yang menjadi lokasi latihan tembak kapal-kapal perang China itu, setelah bisa dipastikan bahwa peringatan itu sah.

“Beberapa di antaranya adalah pesawat yang berada di udara pada saat kami pertama kali menyadarinya,” sebutnya.

Halaman 2 dari 2

(dnu/dnu)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/02/2025 22:14
Seorang WNI Dideportasi AS di Tengah Pengetatan Keimigrasian Trump

Jakarta –

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di San Francisco mengonfirmasi seorang WNI telah dideportasi dari Amerika Serikat. Kasus ini mencuat di tengah kabar bahwa lebih dari 4.000 WNI di AS masuk daftar deportasi setelah Presiden Donald Trump mengetatkan keimigrasian.

Konsul Penerangan Sosial dan Budaya KJRI San Francisco, Mahmudin Nur Al-Gozaly, mengatakan WNI yang dideportasi itu adalah SM, 21 tahun, yang merupakan mahasiswa jurusan ekonomi University of San Francisco.

Mahmudin mengatakan deportasi ini adalah “voluntarily deportasi atau pemulangan atas keputusan sendiri”.

Menurut Mahmudin pemulangan terjadi setelah ada proses pemanggilan SM oleh badan penegak hukum urusan cukai dan keimigrasian AS, yakni ICE.

Menurut Mahmudin, SM telah pulang ke Indonesia pada 29 Januari 2025.

Status keimigrasian

Mahmudin mengatakan status keimigrasian SM tak aktif.

“Sehingga dilakukan investigasi, yang berujung pada pemanggilan dan pemeriksaan yang bersangkutan oleh ICE pada 28 Januari 2025,” kata Mahmudin kepada wartawan Johanes Hutabarat yang meliput untuk BBC News Indonesia.

“Keputusan pulang oleh yang bersangkutan setelah ditanya oleh ICE apakah pulang secara voluntarily [sukarela] ke Indonesia atau ditahan pada 29 Januari 2025,” tambahnya.

Menurut Mahmudin, awalnya KJRI tidak mendapat pemberitahuan mengenai pemulangan SM, baik dari keluarga, kampus, atau otoritas setempat.

Pihak KJRI baru mengetahui informasi pemulangan ini dari pihak keluarga pada akhir pekan pertama Februari 2025.

BBC

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Pihak KJRI, kata Mahmudin, menelusuri informasi tersebut ke ICE dan kampus.

Mahmudin mengatakan “Permintaan pulang oleh ICE dikarenakan status yang bersangkutan dinyatakan tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa penuh sejak Musim Semi (Spring) 2023 namun masih berada di AS”.

Menurut Mahmudin, pihak kampus mengonfirmasi soal status kemahasiswaan SM yang sudah tak lagi aktif.

“Pihak kampus juga telah menginformasikan hal tersebut kepada pihak keluarga SM,” kata Mahmudin.

Mahmudin mengatakan sejauh dari informasi yang ia terima, baru satu WNI yang bermukim di wilayah Pantai Barat Utara AS yang dideportasi setelah Donald Trump dilantik menjadi presiden, Januari 2025 lalu.

Lebih jauh ia mengatakan KJRI belum mendapat informasi lebih jauh dari pemerintah AS mengenai jumlah spesifik WNI di wilayah itu yang masuk daftar final untuk dipulangkan.

Keterangan orangtua SM soal deportasi dari AS

Getty ImagesFoto ilustrasi. Petugas ICE melakukan penindakan terhadap imigran ilegal, Los Angeles, California, 2022.

Kabar pendeportasian SM bermula saat orang tuanya, yang merupakan seorang pengamat politik di Indonesia, membeberkannya kepada media.

RM, orang tua WNI berinisial SM, menceritakan bahwa anaknya tersebut merupakan mahasiswa University of San Francisco, seperti diberitakan Tempo.

Menurutnya, anaknya dideportasi karena terdampak kebijakan pengetatan keimigrasian Trump.

RM mengatakan bahwa SM memiliki dokumen imigrasi yang lengkap serta tabungan yang cukup untuk bermukim di San Francisco.

Namun, menurut RM, SM dimintai keterangan terkait urusan keimigrasiannya di kantor Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, pada 29 Januari 2025 lalu.

Saat itu, RM menyebut SM diinterogasi tanpa alasan yang jelas.

“Selama tujuh jam, handphone-nya [SM] diambil, paspornya diambil,” kata RM.

RM mengatakan bahwa anaknya ditanyai mengenai maksud dan tujuannya datang ke AS. Setelah proses interogasi tersebut, kata RM, petugas Departemen Keamanan Dalam Negeri menginstruksikan agar SM keluar dari AS.

Menurut RM, dua orang petugas sempat menemani SM ke apartemen untuk mengemas barang-barangnya, lalu memintanya membeli tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia. SM pun diantar sampai ke bandara untuk naik pesawat pulang ke Indonesia.

RM bilang anaknya telah berkuliah selama 3,5 tahun dengan mengambil program studi ekonomi sebagai jurusan utama, dan jurusan komputer sebagai program studi kedua. Menurut RM, sedianya SM diwisuda pertengahan Desember 2025.

Menurut RM, setelah dideportasi SM tidak diperbolehkan masuk AS selama lima tahun ke depan. Ia pun mengeklaim pihak kampus sudah berkomitmen membantu kelulusan SM sampai wisuda.

Pengetatan keimigrasian oleh pemerintahan Trump

Getty ImagesAksi menentang ICE di San Francisco, Februari 2024.

Pendeportasian SM terjadi setelah Presiden Donald Trump mengetatkan keimigrasian.

Diaspora Indonesia dan WNI di AS mengungkap “kecemasan dan kekhawatiran” mereka setelah pemerintah AS memasukkan 4.276 WNI ke dalam daftar untuk segera dideportasi dari negara itu.

Ginokkon Aseando, WNI yang bermukim di Queens, New York, AS, mengatakan perintah deportasi ini paling utama untuk mereka yang “tidak bersurat” dan memiliki “catatan kriminal”.

Sementara itu, Sinta Penyami Storms, pendiri komunitas diaspora Indonesia, Gapura Philadelphiayang mengedukasi warga negara Indonesia (WNI) mengenai hak-hak mereka di mata regulasi ASmengaku sudah lama mendengar kabar perintah deportasi kepada sejumlah WNI.

Lebih dari 4.000 WNI tersebut menerima final order removal atau perintah akhir pemindahan.

Mereka dilaporkan tidak memiliki izin legal untuk tinggal sehingga harus angkat kaki dari negara tersebut.

Final order removal ini umumnya diberikan kepada mereka yang memiliki catatan kriminal, pelanggaran imigrasi, serta status legal yang kadaluarsa.

‘Saat inagurasi, langsung terjadi kepanikan, orang-orang histeris’

Sinta Penyami Storms, 47, diaspora Indonesia di Philadelphia yang sudah menjadi warga negara AS mengaku setelah Trump resmi kembali menjabat presiden AS, “terjadi kepanikan” di kalangan WNI di AS.

“Pada saat inaugurasi [Trump] itu langsung terjadi kepanikan, orang-orang histeris gitu,” kata Sinta, kepada wartawan Johanes Hutabarat yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (07/02).

“Kepanikan” dan “histeria” ini cukup beralasan, menurut Sinta, sebab saat itu makin banyak polisi imigrasi berkeliaran di Philadelphia Selatan.

Ini kontras dengan apa yang terjadi sebelum inaugurasi Trump pada awal Januari silam.

“Jadi situasinya memang banyak kecemasan dan kekhawatiran,” kata dia.

Getty ImagesPetugas ICE Philadelphia melakukan operasi penegakan hukum di tempat pencucian mobil dan menangkap tujuh orang pada 28 Januari 2025 di Philadelphia, Pennsylvania.

“Kalau dibilang ketakutan ya mungkin ada juga, tapi lebih banyak cemas,” tutur Sinta.

“Apakah saya aman kalau saya berangkat kerja, apakah saya aman kalau saya mengantarkan anak saya sekolah, atau mungkin pergi berbelanja,” ujarnya kemudian.

Sita bilang hal serupa juga dialami WNI yang tinggal di wilayah lain, seperti Chicago di wilayah Barat Tengah, hingga California di pesisir Barat.

Umumnya, kata Sinta, kecemasan dan ketakutan dirasakan mereka yang masa tinggalnya sudah kadaluarsa.

Getty ImagesSalah satu dari tujuh imigran yang ditangkap oleh petugas ICE Philadelphia dalam operasi penegakan hukum di tempat pencucian mobil pada 28 Januari 2025.

Lebih lanjut, Sinta mengungkapkan kabar perintah deportasi kepada sejumlah WNI sudah lama tersiar, utamanya terhadap mereka yang mencari suaka akibat Peristiwa 1998.

“Perintah deportasi itu ada yang sudah lama sekali.”

“Mereka datang dengan asylum karena kerusuhan dan turunnya Suharto dan lain-lain. Jadi yang dijadikan target adalah orang-orang yang seperti itu,” jelas Sinta.

“Kalau perintah deportasi yang akhir-akhir ini mungkin enggak terlalu banyak.”

Getty ImagesPenindakan petugas ICE Philadelphia terhadap imigran pada 28 Januari 2025 silam. Sebanyak delapan imigran gelap ditangkap.

Sinta mengatakan para petugas Immigration and Customs Enforcement (ICE) sejauh ini cenderung melakukan penindakan kepada para imigran asal negara-negara Amerika Latin.

Menurut Sinta, wilayah yang paling rentan bagi para imigran adalah di negara bagian Floridayang baru-baru ini mengeluarkan beleid menyasar para imigran.

Aturan yang diteken Gubernur Ron DeSantis pada Februari 2025 ini mengatur peningkatan hukuman dan penolakan pembayaran jaminan bagi imigran yang ditindak dan kedapatan tak memegang dokumen resmi.

Kebijakan ini juga mengatur hukuman mati bagi imigran yang tak memiliki dokumen valid dan tertangkap melakukan tindak pidana pembunuhan tingkat pertama dan pemerkosaan anak.

“Jadi saat ini, untuk orang-orang yang sebetulnya sangat berbahaya untuk tinggal di Florida,” kata Sinta.

Dua WNI ditahan otoritas AS

Ginokkon Aseando, WNI yang bermukim di Queens, New York, AS, mengatakan kewaspadaan WNI yang bermukim dan bekerja di AS memang hal yang umum dirasakan.

Ia mencontohkan seorang temannya yang baru pindah ke AS selama satu tahun begitu sigap dalam mengurus izin perizinan tinggalnya, karena takut bermasalah di kemudian hari.

Meski begitu, ia berpendapat para WNI yang tinggal di kota New York seperti dirinya, tak perlu merasa cemas. Sebab, New York adalah salah satu kota “sanctuary”.

Status sanctuary ini memungkinkan administrasi kota bisa mengambil kebijakan yang tak tegak lurus dengan aturan pemerintah federal AS, salah satunya dalam hak keimigrasian.

“Seharusnya sih aman kalau tidak melakukan kriminal,” kata Nando.

Getty ImagesProtes di New York terhadap kebijakan Presiden Donald Trump terkait imigran.

Kendati begitu, dia mengaku mendengar kabar WNI ditindak otoritas AS. Salah satu dari mereka bermukim di wilayah tempat dia tinggal di New York.

“Setahu saya itu orang katanya sudah sempat daftar buat apply pergantian status imigrasi, tapi ditolak,” ujar pria yang akrab disapa Nando ini.

“Pas laporan tahunan katanya ditangkap. Nah, kalau misalkan karena laporan tahunan ditangkap, seharusnya dia enggak akan dideportasi, cuma akan dirilis,” jelas Nando.

Meski begitu, Nando mengaku tak tahu kondisi terkini warga yang ia ceritakan ditindak aparat setempat.

Siapa saja yang masuk dalam daftar deportasi?

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, membenarkan dua WNI ditahan oleh otoritas AS imbas dari kebijakan anti-imigran gelap Presiden Donald Trump.

“Satu ditahan di Atlanta, Georgia, dan satu ditahan di New York,” kata Judha dalam konferensi pers, Jumat, (07/02).

Kedua WNI ini adalah bagian dari 4.276 WNI yang tidak memiliki dokumen imigrasi yang sah dan berstatus belum dihukum.

Judha menambahkan 4.276 orang ini merupakan bagian dari dari keseluruhan 1,4 juta orang yang masuk daftar final order removal.

Judha menyebutkan contoh kasus WNI berinisial BK di New York yang ditangkap akhir Januari 2025 lalu.

Getty ImagesSejumlah warga El Salvador yang dideportasi dari Amerika Serikat (AS) membawa barang-barang pribadi mereka saat tiba di kantor Imigrasi di San Salvadir, El Salvador, 12 Februari 2025.

Ini terjadi saat BK melakukan pelaporan tahunan di kantor Immigration and Custom Enforcement (ICE).

BK diketahui masuk daftar deportasi sejak 2009 silam.

Selain itu, Judha mengungkap ada WNI lain, berinisial TRN yang ditahan di Atlanta, Georgia pada 29 Januari.

“Saat ini hanya dua WNI yang kami dapat informasi ditahan. Kami akan terus monitor,” kata Judha kepada media, Kamis (13/02), di Jakarta

Apa yang harus dilakukan ribuan WNI yang terancam dideportasi dari AS?

Judha mengatakan WNI di AS yang masuk daftar ini bisa melapor ke perwakilan diplomatik Indonesia di negeri tersebut.

Ia mengimbau agar para WNI mengetahui hak mereka sesuai hukum AS.

Judha mengatakan perwakilan diplomatik Indonesia di AS bakal memberikan pendampingan hukum.

Baca juga:

Sebelum pengumuman daftar deportasi dari Kemenlu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra juga sempat menyinggung perihal rencana Presiden AS Donald Trump yang akan melakukan deportasi besar-besaran para imigran.

Ia mengatakan pemerintah Indonesia mengantisipasi kebijakan presiden baru AS tersebut.

“Oleh karena kita harus bertindak melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri. Saya kira itu normalnya kita akan lakukan,” kata Yusril, seperti dikutip dari detikcom.

Apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia?

Akhir Januari lalu, pemerintah Indonesia juga berencana membentuk tim khusus untuk mengantisipasi isu deportasi WNI dari AS, pasca Trump terpilih.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kementeriannya bakal bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan perlindungan yang bisa diberikan para WNI yang terimbas deportasi.

Ia sempat menyebut bahwa pada masa kampanye menjelang pemilihan presiden AS, pihaknya mendengar ada sejumlah WNI yang mengaku resah di negara itu.

Salah satu penyebabnya karena mereka mengalami masalah dokumen imigrasi, katanya.

“Misalnya saja ada yang menetap dengan bekal visa turis atau menggunakan modus pencari suaka politik, tetapi ternyata dokumennya palsu. Ini kejadiannya ada yang terkait WNI kita juga,” kata Pigai, seperti dikutip dari Antara.

Apakah pemerintah Indonesia perlu mengakomodasi pemulangan ribuan WNI?

Dengan kondisi ini, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana mengimbau pemerintah Indonesia perlu memastikan akomodasi para WNI sekiranya kebijakan deportasi sudah final dan siap dieksekusi pemerintahan Trump.

“Siapa tahu mereka tidak punya uang. Kalau mereka tidak punya uang, ya kita bisa pick up mereka dalam satu pesawat untuk kembali ke Indonesia,” kata Hikmahanto kepada wartawan Johanes Hutabarat yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (14/02).

Hikmahanto mengatakan kebijakan ini tak terhindarkan karena umumnya mereka yang masuk daftar tersebut “visanya expired ataukah mungkin mereka sudah tidak sesuai dengan izin tinggalnya.”

Apa perbedaan kebijakan imigran pemerintahan Trump dan Biden?

Hikmahanto mengatakan isu imigran yang mengalami masalah terkait dokumen keimigrasian ini sudah lama terdengar, namun menurutnya belum ditindak secara masif.

Pergantian rezim di AS ikut mengubah kebijakan terkait imigran, katanya.

Getty ImagesMereka yang masuk daftar deportasi ini adalah yang masa tinggalnya sudah kadaluarsa, mengalami masalah dokumen keimigrasian, dan punya catatan kriminal.

Dia menilai pemerintahan Trump lebih keras dalam mengambil kebijakan bagi para imigran, dibanding Joe Biden.

Dugaan Hikmawanto, AS di bawah Biden lebih kendur dalam menindak para imigran.

Alasannya, menurutnya, kehadiran tenaga kerja para imigran ini memang dibutuhkan untuk mendongkrak kegiatan ekonomi di AS.

“Banyak yang tahu tapi dianggap oleh pemerintah Amerika tidak terjadi, sehingga ya mereka enggak mengalami deportasi,” kata Hikmahanto.

Berita ini akan diperbarui.

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/02/2025 18:34
84 WNI Terduga Korban Penipuan Online di Myanmar Diserahkan ke Indonesia

Jakarta –

Pemerintah Myanmar menyatakan mereka telah menyerahkan 84 warga negara Indonesia (WNI) kepada perwakilan pemerintah Indonesia, Kamis (27/02), untuk dipulangkan melalui Thailand. Rencananya mereka akan dipulangkan ke Indonesia pada Jumat (28/02), kata Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Mereka adalah terduga korban perdagangan orang (TPPO) di Myanmar.

Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, membenarkan informasi tersebut kepada BBC News Indonesia.

Menurut rencana, 84 orang WNI itu akan dipulangkan ke Indonesia pada Jumat (28/02), kata Judha Nugraha.

Seperti dilaporkan BBC Burma, perwakilan pemerintah Myanmar, Indonesia, dan Thailand telah bertemu pada Kamis (27/02) pagi untuk penyerahan secara resmi 84 orang WNI tersebut.

Mereka saat ini sedang menunggu di Thailand untuk dipulangkan ke Indonesia pada Jumat (28/02).

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia sudah memulangkan 46 orang WNI terduga korban perdagangan manusia di Myanmar pada Kamis, 20 Februari 2025 lalu.

BBC

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Menurut Kemlu Indonesia, sampai Februari 2025, ada 6.800 WNI yang diduga terlibat TPPO di luar negeri.

“Angkanya masih terus bertambah,” kata Judha, seperti dikutip Detik.com.

Judha Nugraha mengatakan mereka dipekerjakan sindikat judi online.

Data Kemlu menyebutkan ada 10 negara sebagai tujuan untuk bekerja termasuk di Myanmar.

Delapan WNI dan ratusan WNA dibebaskan dari pusat penipuan online Myanmar

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengonfirmasi sejumlah warga negara Indonesia (WNI) termasuk dalam 260 orang dari 20 negara yang dibebaskan oleh kelompok etnis bersenjata Myanmar dan dibawa ke Thailand.

Mereka adalah orang-orang yang bekerja di pusat penipuan Myanmar.

Para pekerja, yang lebih dari separuhnya berasal dari negara-negara Afrika atau Asia termasuk Indonesia dibawa dari Negara Bagian Karen di Myanmar dan diterima oleh tentara Thailand.

Mereka diperiksa untuk memastikan apakah mereka korban perdagangan manusia.

Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, membenarkan informasi tersebut. Kendati begitu dia belum memerinci identitas WNI yang dibebaskan.

Pekan lalu, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra bertemu dengan pemimpin China Xi Jinping, dan berjanji akan menutup pusat penipuan yang tersebar di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar.

ReutersWarga negara asing yang menjadi korban penipuan online berdiri di atas kapal yang mengapung menuju sisi perbatasan Thailand melalui Sungai Moei di Distrik Phop Phra, Provinsi Tak, Thailand, 12 Februari 2025.

Otoritas Thailand telah menghentikan akses listrik dan bahan bakar dari sisi perbatasan Thailand.

Mereka juga memperketat peraturan perbankan dan visa demi mencegah operator penipuan menjadikan Thailand sebagai negara transit untuk memindahkan pekerja dan uang tunai.

Beberapa anggota parlemen oposisi di Thailand telah mendorong pemerintah Thailand untuk melakukan tindakan semacam ini selama dua tahun terakhir.

BBC

Pekerja asing biasanya dibujuk ke pusat penipuan ini dengan tawaran gaji yang besar, atau dalam beberapa kasus, dijanjikan pekerjaan di Thiland, bukan Myanmar.

Para penipu mencari pekerja yang memiliki keterampilan dalam bahasa yang menjadi sasaran penipuan dunia maya, biasanya bahasa Inggris dan Mandarin.

Mereka dipaksa melakukan aktivitas kriminal di dunia maya, mulai dari modus penipuan asmara yang dikenal sebagai “jagal babi” dan penipuan kripto, hingga pencucian uang dan perjudian ilegal.

Beberapa bersedia melakukan pekerjaan itu, tetapi yang lain dipaksa untuk tinggal, dan pembebasan hanya mungkin dilakukan jika keluarga mereka membayar uang tebusan yang besar.

Beberapa dari mereka yang berhasil melarikan diri menceritakan penyiksaan yang mereka alami.

Para pekerja asing yang dibebaskan diserahkan oleh DKBA, salah satu dari beberapa faksi bersenjata yang menguasai wilayah di Negara Bagian Karen.

Getty ImagesLebih dari 250 orang yang diselamatkan dari pusat penipuan daring di Myanmar diserahkan ke Thailand pada 12 Februari, kata seorang pejabat senior militer Thailand, menyusul serangkaian tindakan keras terhadap operasi ilegal tersebut.

Kelompok bersenjata ini dituduh membiarkan kompleks penipuan itu beroperasi di bawah perlindungan mereka, dan menoleransi penyiksaan yang meluas terhadap korban perdagangan manusia yang dipaksa bekerja di kompleks itu.

Pemerintah Myanmar tidak mampu memperluas kendalinya atas sebagian besar wilayah Negara Bagian Karen sejak kemerdekaan pada tahun 1948.

Pada Selasa (11/02), Departemen Investigasi Khusus Thailandserupa dengan FBI di ASmeminta surat perintah penangkapan untuk tiga komandan kelompok bersenjata lain yang dikenal sebagai Tentara Nasional Karen.

Thai News PixPara penipu mencari pekerja yang memiliki keterampilan dalam bahasa Inggris dan Mandarin.

Surat perintah penggeledahan itu mencakup Saw Chit Thu, panglima perang Karen yang membuat kesepakatan pada 2017 dengan sebuah perusahaan China untuk membangun Shwe Kokko, kota baru yang diyakini sebagian besar didanai oleh penipuan.

BBC mengunjungi Shwe Kokko atas undangan Yatai, perusahaan yang membangun kota tersebut.

Yatai mengatakan tidak ada lagi penipuan di Shwe Kokko.

ReutersKorban

Perusahaan telah memasang papan reklame besar di seluruh kota yang menyatakan, dalam bahasa Mandarin, Burma, dan Inggris, bahwa kerja paksa tidak diperbolehkan, dan bahwa “bisnis daring” harus tutup.

Namun, kami diberitahu oleh penduduk setempat bahwa bisnis penipuan itu masih berjalan, dan kami mewawancarai seorang pekerja yang pernah bekerja di salah satu tempat itu.

Seperti DKBA, Saw Chit Thu memisahkan diri dari kelompok pemberontak utama Karen, KNU, pada 1994, dan bersekutu dengan militer Myanmar.

Thai News PixPekerja asing yang dibebaskan berbaris di luar truk militer untuk dibawa ke wilayah perbatasan Thailand dengan Myanmar

Di bawah tekanan dari Thailand dan China, Saw Chit Thu dan DKBA mengatakan mereka akan mengusir bisnis penipuan dari wilayah mereka.

Komandan DKBA menghubungi anggota parlemen Thailand pada Selasa (11/02) untuk mengatur penyerahan 260 pekerja.

Mereka termasuk 221 pria dan 39 perempuan, dari Ethiopia, Kenya, Filipina, Malaysia, Pakistan, Cina, Indonesia, Taiwan, Nepal, Uganda, Laos, Burundi, Brasil, Bangladesh, Nigeria, Tanzania, Sir Lanka, India, Ghana, dan Kamboja.

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/02/2025 17:27
Hamas Siap untuk Negosiasi Tahap Kedua Gencatan Senjata di Gaza

Jakarta –

Kelompok Hamas mengatakan bahwa mereka siap untuk memulai negosiasi mengenai tahap kedua gencatan senjata di Gaza. Hal ini disampaikan setelah ratusan warga Palestina dibebaskan dari penjara Israel sebagai imbalan atas penyerahan jasad empat sandera Israel.

Itu adalah pertukaran terakhir dari tahap pertama gencatan senjata selama enam minggu yang mulai berlaku pada tanggal 19 Januari dalam perang di Gaza.

Pembicaraan belum dimulai mengenai fase kedua, yang dimaksudkan untuk pada akhirnya mengarah pada akhir permanen perang di Gaza.

Hamas mengatakan pada hari Kamis (27/2), bahwa satu-satunya cara agar para sandera yang tersisa di Gaza akan dibebaskan adalah melalui komitmen terhadap gencatan senjata.

“Kami memperbarui komitmen penuh kami terhadap perjanjian gencatan senjata, dan menegaskan kesiapan kami untuk memasuki negosiasi untuk fase kedua perjanjian tersebut,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Arabiya dan Reuters, Kamis (27/2/2025).

Sementara itu, Menteri Energi Israel Eli Cohen mengatakan pemulangan 59 sandera Israel yang tersisa merupakan prioritas utama, tetapi tidak akan ada kesepakatan mengenai tahap kedua gencatan senjata, jika Hamas tetap tinggal di Gaza.

“Tuntutan kami jelas,” ujar Cohen kepada media publik Kan.

Cohen mengatakan Israel berada dalam posisi yang lebih kuat untuk bernegosiasi sekarang daripada pada malam gencatan senjata karena mendapat dukungan penuh dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang bulan ini mulai mengirim bom berat.

Sebelumnya, Hamas pada hari Kamis (27/2) menyerahkan jenazah empat sandera kepada Israel dengan imbalan pembebasan lebih dari 600 tahanan Palestina.

Ini menandai pertukaran terakhir di bawah fase pertama kesepakatan gencatan senjata Gaza yang mulai berlaku pada tanggal 19 Januari.

Kesepakatan tersebut mengatur pembebasan 33 sandera, termasuk delapan jenazah, pada tanggal 1 Maret, dengan imbalan pembebasan 1.900 warga Palestina yang ditahan oleh Israel.

Lima sandera asal Thailand juga dibebaskan di luar cakupan kesepakatan tersebut.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/02/2025 17:22
Aktor AS Gene Hackman-Istri Ditemukan Meninggal di Rumahnya

Jakarta –

Aktor Amerika Serikat peraih Oscar, Gene Hackman dan istrinya Betsy Arakawa ditemukan meninggal dunia di dalam rumah mereka yang terletak di Sunset Trail, Santa Fe, New Mexico.

Sheriff Santa Fe County, Adan Mendoza mengatakan pasangan itu ditemukan meninggal pada Rabu (26/2) sore waktu setempat. Dia menambahkan bahwa tidak ada indikasi langsung adanya tindak pidana, demikian menurut laporan media-media lokal Santa Fe New Mexican, Variety dan Sky News, dilansir kantor berita AFP, Kamis (27/2/2025).

Mendoza tidak memberikan penyebab kematian pasangan tersebut.

Laporan media mengatakan pasangan itu ditemukan meninggal bersama anjing peliharaan mereka yang mati.

Hackman, yang berusia 95 tahun, telah memenangkan dua penghargaan bergengsi Oscar.

Aktor senior itu mungkin paling dikenal karena perannya sebagai polisi New York yang tangguh dan vulgar, Jimmy “Popeye” Doyle dalam film thriller kriminal tahun 1971 “The French Connection” — yang membuatnya memenangkan Oscar untuk aktor terbaik.

Istrinya, Arakawa adalah seorang pianis klasik berusia 63 tahun.

Lihat juga Video ‘Daftar Nominasi Aktor hingga Film Terburuk di Razzie, Ada Favoritmu?’:

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/02/2025 16:53
Kesaksian Warga Myanmar yang Jual-Beli Ginjal Demi Menyambung Hidup

Jakarta –

Perdagangan ginjal ilegal marak terjadi di berbagai negara, termasuk di India. BBC berbicara dengan orang-orang yang terlibat dalam prosesnya, termasuk pendonor, penerima, dan perantaranya, untuk mendapatkan gambaran soal bagaimana ini semua terjadi.

“Saya hanya ingin punya rumah dan melunasi utang saya. Itulah mengapa saya memutuskan menjual ginjal saya,” kata Zeya, seorang buruh tani di Myanmar.

Harga berbagai barang melonjak setelah terjadi perang saudara yang dipicu kudeta militer pada 2021. Karena itu, Zeya, bukan nama sebenarnya hampir tak lagi mampu menafkahi keluarga mudanya dan terlilit banyak utang.

Zeya dan keluarga tinggal di rumah ibu mertuanya, di sebuah desa dengan rumah-rumah beratap jerami yang berjejer di sepanjang jalan tanah. Butuh beberapa jam untuk mencapai desa ini dengan kendaraan bermotor dari Yangon, kota terbesar di Myanmar.

BBC

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Satu hari, Zeya mendengar ada orang-orang di desanya yang telah menjual salah satu ginjal mereka.

“Saya lihat mereka tampak sehat,” kata Zeya.

Maka, Zeya pun mulai menggali informasi lebih lanjut soal ini.

Zeya adalah satu dari delapan orang di daerah itu yang mengatakan pada BBC Burma bahwa mereka telah menjual ginjal mereka di India.

Perdagangan organ ilegal dapat ditemukan di seluruh Asia, dan kisah Zeya memberikan gambaran lebih soal bagaimana ini terjadi.

Mengatur transaksi

Membeli atau menjual organ tubuh manusia adalah tindakan ilegal di Myanmar dan India, tetapi Zeya mengatakan ia berhasil menemukan seorang pria yang ia sebut sebagai “perantara”.

Menurut Zeya, pria itu mulanya membantu mengatur tes medis. Selang beberapa pekan, si pria bilang ada seorang perempuan Myanmar yang berpotensi jadi penerima ginjal Zeya, dan keduanya dapat melakukan operasi di India.

Di India, jika pendonor dan penerima organ bukan kerabat dekat, mereka harus menunjukkan bahwa tindakan itu dilakukan sukarela untuk menolong tanpa mengharapkan imbalan. Mereka pun mesti menjelaskan hubungan mereka.

Untuk itu, si perantara disebut memalsukan dokumen yang mirip Kartu Keluarga di Indonesia.

“Si perantara itu mencantumkan nama saya di silsilah keluarga penerima,” kata Zeya.

Mudahnya, perantara itu membuat Zeya seolah mendonorkan organ kepada “seseorang yang bukan kerabat sedarah, tetapi kerabat jauh”.

Kemudian, imbuhnya, perantara itu membawanya untuk bertemu dengan penerima di Yangon.

Di sana, seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai dokter mengurus dokumen-dokumen lain dan memperingatkan Zeya bahwa dia harus membayar biaya yang cukup besar jika batal mendonorkan ginjalnya.

BBCSetelah menjual ginjalnya secara ilegal, Zeya bilang ia bisa melunasi utangnya dan membeli sebidang tanah.

BBC lantas menghubungi pria ini, yang bilang ia berperan memeriksa apakah pasien layak menjalani prosedur tersebut, bukan mengecek hubungan antara pendonor dan penerima.

Zeya mengatakan dia diberi tahu bahwa dia akan menerima 7,5 juta kyat Myanmar. Ini setara antara Rp27,8 juta dan Rp44,2 juta selama beberapa tahun terakhirnilai tukarnya berfluktuasi sejak terjadi kudeta militer.

Dia lalu terbang ke India utara untuk menjalani operasi di sebuah rumah sakit besar.

Semua transplantasi yang melibatkan warga negara asing di India harus disetujui oleh panel yang disebut komite otorisasi, yang dibentuk rumah sakit atau pemerintah setempat.

Zeya mengatakan dia diwawancara sekitar empat orang dengan bantuan seorang penerjemah.

“Mereka bertanya kepada saya, apakah saya dengan sukarela menyumbangkan ginjal saya kepadanya, bukan dengan paksa,” kata Zeya.

Ia menjelaskan bahwa penerima ginjalnya adalah seorang kerabat dan, kemudian, rencana transplantasinya disetujui.

Zeya ingat dokter memberikan obat bius, lalu ia kehilangan kesadaran.

“Tidak ada masalah besar setelah operasi, hanya saya selalu merasakan sakit setiap kali bergerak,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia tetap dirawat di rumah sakit itu selama seminggu setelah operasi.

Getty ImagesIlustrasi pasien mulai kehilangan kesadaran setelah mendapat obat bius.

‘Ibu palsu’

Pendonor lain, Myo Winyang juga bukan nama sebenarnya, mengatakan kepada BBC bahwa ia juga berpura-pura berkerabat dengan orang asing.

“Si perantara memberi saya selembar kertas, dan saya harus menghafal apa yang tertulis di kertas itu,” katanya.

Ia juga diminta mengatakan bahwa penerimanya menikah dengan salah satu kerabatnya.

“Orang yang menilai kasus saya juga bermaksud menelepon ibu saya, tetapi pihak perantara mengatur agar ada ibu palsu yang menerima telepon itu,” katanya.

Lalu, imbuhnya, si “ibu palsu” mengonfirmasi bahwa Myo Win mendonorkan ginjalnya kepada seorang kerabat dengan restunya.

Getty ImagesIlustrasi ginjal manusia dijual.

Myo Win mengatakan ia ditawari uang berjumlah sama dengan Zeya, tetapi uang itu disebut sebagai “sumbangan amal”, dan 10% di antaranya mesti disisihkan untuk membayar si perantara.

Menurut Myo Win dan Zeya, keduanya mendapat sepertiga dari uang yang dijanjikan di depan.

Sebelum memasuki ruang operasi, Myo Win berpikir, “Saya memutuskan saya harus melakukannya karena saya telah mengambil uang mereka.”

Ia menambahkan, ia “memilih cara nekat ini” karena ia bergelut dengan utang dan tagihan medis istrinya.

Tingkat pengangguran meningkat di Myanmar sejak kudeta militer. Perang menghancurkan ekonomi dan membuat investor asing melarikan diri.

Pada 2017, seperempat dari populasi Myanmar hidup dalam kemiskinan dan, pada 2023, jumlahnya telah mencapai setengahnya, menurut badan pembangunan PBB, UNDP.

BBC

Myo Win mengatakan perantara itu tidak memberi tahu bahwa dia menjual ginjalnya secara ilegal.

“Saya tidak akan melakukannya jika dia memberi tahu [tindakan itu ilegal]. Saya takut berakhir di penjara,” katanya.

BBC sengaja tidak menyebutkan nama organisasi atau individu mana pun yang terlibat di operasi ilegal ini untuk melindungi anonimitas dan keselamatan orang yang diwawancarai.

Namun, seorang pria lain di Myanmar, yang juga berbicara secara anonim, mengatakan kepada BBC bahwa ia telah membantu sekitar 10 orang untuk membeli atau menjual ginjal via operasi di India.

Ia bilang biasanya ia merujuk orang-orang ke sebuah “agensi” di Mandalay, Myanmar tengah, yang bakal membantu mengurus hal ini.

“Jangan khawatir soal para pendonor,” katanya. “Kami punya daftar pendonor yang mengantre untuk memberikan ginjal mereka.”

Ia juga mengatakan bahwa sejumlah dokumen memang dipalsukan agar orang-orang yang tak saling kenal tampak berkerabat.

Ketika ditanya apakah ia menerima uang untuk bantuan yang ia berikan, ia tidak menjawab.

Penangkapan di India

Transplantasi organ meningkat lebih dari 50% di seluruh dunia sejak 2010, dan sekitar 150.000 tindakan dilakukan setiap tahunnya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Namun, WHO menyatakan bahwa pasokan organ yang ada hanya cukup untuk memenuhi sekitar 10% kebutuhan global.

Perdagangan organ tubuh manusia tercatat ilegal di hampir semua negara dan sulit diukur. Pada 2007, WHO memperkirakan bahwa 5-10% organ yang ditransplantasikan berasal dari pasar gelap, tetapi angkanya bisa jadi lebih tinggi.

Getty ImagesWHO menyatakan bahwa pasokan organ yang ada hanya cukup untuk memenuhi sekitar 10% kebutuhan global.

Penjualan ginjal ilegal karena kemiskinan ditemukan dalam beberapa tahun terakhir di seluruh Asia, termasuk di Nepal, Pakistan, Indonesia, Afganistan, India, dan Bangladesh.

India telah lama menjadi pusat wisata medis dan kekhawatiran tentang penjualan ginjal di sana tengah meningkat, terutama menyusul berbagai laporan media massa dan investigasi polisi belakangan.

Juli lalu, kepolisian India mengatakan mereka telah menangkap tujuh orang terkait dugaan pemaksaan penjualan ginjal, termasuk seorang dokter India dan asistennya.

Polisi menduga kelompok itu mengatur agar orang-orang Bangladesh miskin menjual ginjal mereka, termasuk menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan persetujuan transplantasi.

Vijaya Rajakumari, dokter di RS Indraprastha Apollo yang bergengsi di Delhi, diduga telah melakukan operasi tersebut sebagai konsultan atau dokter tamu di RS Yatharth, yang terpisah hanya beberapa kilometer.

Kuasa hukum Rajakumari mengatakan tuduhan tersebut “sama sekali tidak berdasar dan tanpa bukti”.

Getty ImagesSeorang dokter di India ditangkap polisi pada Juli lalu terkait dugaan pemaksaan penjualan ginjal.

Rajakumari disebut hanya melakukan operasi yang telah disetujui komite otorisasi dan selalu bertindak sesuai dengan hukum.

Menurut perintah pengadilan terkait pembebasan bersyaratnya, ia tidak dituduh menyiapkan dokumen palsu.

RS Yatharth mengatakan kepada BBC bahwa semua kasus medis yang ditangani, termasuk oleh dokter tamu, “tunduk pada protokol kami yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hukum dan etika”.

“Kami telah meningkatkan lebih jauh proses yang ada untuk mencegah kejadian seperti itu di masa mendatang,” kata RS Yatharth.

Setelah penangkapan Rajakumari, RS Apollo mengatakan si dokter adalah konsultan yang bekerja secara lepas, dan seluruh keterlibatan klinisnya di rumah sakit tersebut telah dihentikan.

Hingga kini, Rajakumari belum didakwa di pengadilan.

‘Tidak ada penyesalan’

April lalu, seorang pejabat senior Kementerian Kesehatan India menulis surat kepada seluruh negara bagian untuk memperingatkan tentang “peningkatan” transplantasi yang melibatkan orang asing dan menyerukan pemantauan yang lebih baik.

Berdasarkan hukum India, warga negara asing yang ingin menyumbangkan atau menerima organ harus memiliki sejumlah dokumen, termasuk yang menunjukkan hubungan antara donor dan penerima, yang diverifikasi oleh kedutaan negara mereka sendiri di India.

BBC telah menghubungi Kementerian Kesehatan India dan Organisasi Transplantasi Organ dan Jaringan Nasional, serta pemerintah militer Myanmar untuk meminta komentar mereka, tetapi hingga kini belum mendapat tanggapan.

Seorang dokter sekaligus juru kampanye kesehatan masyarakat di Myanmar, Thurein Hlaing Win, mengatakan, “Penegakan hukum tidak berjalan efektif.”

Ia menambahkan bahwa calon pendonor perlu menyadari risikonya, termasuk pendarahan selama operasi dan kerusakan organ lain, seraya menambahkan mereka memerlukan perawatan lanjutan yang memadai.

Getty ImagesProtes terhadap kudeta Myanmar tahun 2021 diredam dan perang saudara yang brutal pun terjadi, memicu kenaikan harga barang, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

BBC terakhir kali mendengar kabar dari Zeya beberapa bulan setelah operasinya.

“Saya mampu melunasi utang saya dan membeli sebidang tanah,” katanya.

Namun, Zeya mengatakan tidak mampu membayar orang untuk membangun rumahnya atau mengerjakan sendiri pembangunannya di tengah masa pemulihan pascaoperasi. Ia bilang ia menderita sakit punggung.

“Saya harus segera kembali bekerja. Jika efek sampingnya muncul lagi, saya harus menghadapinya. Saya tidak menyesalinya,” imbuhnya.

Ia mengatakan sempat berhubungan dengan penerima ginjalnya selama beberapa waktu, dan si penerima bilang ginjalnya dalam kondisi baik.

Berbicara secara anonim, penerima ginjal itu mengatakan kepada BBC bahwa ia membayar total 100 juta kyat Myanmar, kira-kira setara Rp360,1 juta hingga Rp572,9 juta dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, ia membantah bahwa dokumennya dipalsukan, dan menyatakan bahwa Zeya adalah kerabatnya.

Enam bulan setelah operasinya, Myo Win mengatakan kepada BBC bahwa ia telah melunasi sebagian besar utangnya, tetapi tidak semuanya.

“Saya sekarang tidak punya pekerjaan dan bahkan tidak punya sepeser pun uang,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia mengalami beberapa masalah perut sejak operasi.

Ia tidak menyesal, tapi juga mengatakan, “Saya bilang ke orang-orang lainnya untuk tidak melakukan ini. Ini tidak baik.”

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/02/2025 15:49
Israel Gempur Lebanon, Targetnya Militan Hizbullah

Jakarta –

Militer Israel mengatakan telah melancarkan serangan udara yang menargetkan militan Hizbullah yang “penting” di Lebanon. Media pemerintah Lebanon melaporkan satu orang tewas dan satu lainnya terluka dalam serangan itu.

“Beberapa saat yang lalu, IAF (angkatan udara) melancarkan serangan yang presisi dan berdasarkan intelijen terhadap militan Hizbullah yang penting di Unit 4400 di wilayah Qasr di Lebanon,” kata militer Israel dalam sebuah pernyataan dilansir kantor berita AFP, Kamis (27/2/2025).

Militer Israel kemudian mengidentifikasi target tersebut sebagai Mahran Ali Nasser al-Din, dan mengatakan bahwa ia tewas dalam serangan pada Rabu (26/2) waktu setempat tersebut.

“Mahran Ali Nasser Al-Din memainkan peran penting dalam operasi penyelundupan senjata Hizbullah, dan dia terlibat langsung dalam koordinasi dengan para penyelundup yang beroperasi di sepanjang perbatasan Suriah-Lebanon,” tambah militer Israel.

Media pemerintah Lebanon, National News Agency (NNA) melaporkan bahwa “sebuah drone musuh menargetkan sebuah kendaraan di jalan Hermel-Qasr, menewaskan satu orang dan melukai satu orang lagi” di timur laut negara itu.

Serangan itu terjadi sehari setelah Israel mengatakan telah “menyerang Hizbullah” di dalam sebuah “fasilitas produksi dan penyimpanan senjata strategis”.

NNA mengatakan serangan pada hari Selasa (26/2) itu telah menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai dua lainnya.

Lihat Video ‘Pertukaran Tahanan Terakhir, Warga Palestina Tinggalkan Penjara Israel’:

Lebih dari setahun konflik antara Hizbullah dan Israel, berakhir dengan gencatan senjata pada bulan November lalu, yang sebagian besar telah dilaksanakan, meskipun ada tuduhan pelanggaran bersama.

Hizbullah melemah secara signifikan dan kepemimpinannya hancur akibat konflik tersebut, yang mencakup perang skala penuh selama dua bulan, yang mana Israel mengirimkan pasukan darat ke Lebanon.

Berdasarkan perjanjian gencatan senjata pada tanggal 27 November, pasukan Israel harus mundur dari Lebanon selatan, sementara Hizbullah harus memindahkan infrastruktur militernya dari daerah tersebut.

Namun, meskipun batas waktu pelaksanaan gencatan senjata telah lewat awal bulan ini, pasukan Israel tetap berada di lima lokasi di Lebanon yang dianggap “strategis” oleh militer Israel.

Lihat Video ‘Pertukaran Tahanan Terakhir, Warga Palestina Tinggalkan Penjara Israel’:

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/02/2025 15:40
Amerika PHK Massal, Elon Musk Pimpin Rapat Kabinet Bahas Efisiensi

Jakarta –

Sebuah memo baru menginstruksikan lembaga-lembaga di Amerika Serikat (AS) untuk menyerahkan rencana pengurangan staf paling lambat 13 Maret 2025. Ini adalah bagian dari upaya besar efisiensi Presiden Donald Trump dan Elon Musk.

Sejauh ini, PHK difokuskan pada pekerja masa percobaan, tetapi putaran berikutnya akan menargetkan pegawai negeri sipil veteran.

Pada rapat kabinet, Trump mengatakan bahwa Lee Zeldin, administrator Badan Perlindungan Lingkungan, berencana memangkas hingga 65% dari 15.000 pegawainya.

100.000 pekerja federal sipil di AS dipecat

Pada hari Selasa (25/02), seorang sumber dari Departemen Dalam Negeri mengatakan kepada Reuters bahwa beberapa biro, seperti Dinas Perikanan dan Satwa Liar AS, harus bersiap menghadapi pengurangan tenaga kerja hingga 40%.

Sekitar 100.000 dari 2,3 juta pekerja federal telah dipecat atau menerima pesangon.

Trump mendukung Musk dengan mengundang dan memuji miliarder tersebut di rapat kabinet kepresidenan.

Musk, yang bukan pejabat setingkat kabinet, menyatakan keyakinannya bahwa ia dapat memangkas anggaran dari $6,7 triliun (Rp110 kuadriliun) menjadi $1 triliun (Rp16 kuadriliun) tahun ini. Trump kemudian menandatangani perintah eksekutif untuk meninjau dan mengakhiri semua kontrak yang tidak perlu.

Trump: Apakah ada yang tidak senang dengan Elon?

Trump menegaskan dukungannya terhadap upaya Musk dengan memberinya kesempatan berbicara di awal pertemuan. Trump kemudian bertanya kepada para pejabat, “Apakah ada yang tidak senang dengan Elon?” yang disambut tawa.

Pada hari Rabu (26/02), Trump menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan lembaga-lembaga untuk bekerja sama dengan DOGE demi meninjau dan mengakhiri semua kontrak yang “tidak perlu”. General Services Administration, yang mengelola real estat pemerintah, juga diperintahkan untuk membuat rencana pelepasan properti yang tidak lagi dibutuhkan.

Namun, Trump dan Musk belum berhasil memperlambat laju pengeluaran. Menurut analisis Reuters, pengeluaran pemerintah meningkat 13% selama bulan pertama Trump menjabat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terutama karena pembayaran bunga utang dan biaya kesehatan serta pensiun yang meningkat.

Trump menegaskan kembali janjinya untuk tidak memotong tunjangan kesehatan dan dana pensiun yang menyumbang hampir setengah dari anggaran.

“Kami tidak akan menyentuhnya,” kata Trump.

Trump secara bersamaan mendorong Kongres untuk memperpanjang pemotongan pajak tahun 2017, yang akan berakhir pada akhir tahun ini. Komite non-partisan untuk Anggaran Federal yang bertanggung jawab memperkirakan pemotongan tahun 2017 menambah $2,5 triliun (Rp38,5 kuadriliun) pada utang negara, yang sekarang mencapai $36 triliun (Rp554,4 kuadriliun). Pemotongan pajak dapat menelan biaya lebih dari $5 triliun (Rp77 kuadriliun) dalam satu dekade.

Partai Republik sedang mempertimbangkan pemotongan layanan kesehatan dan bantuan pangan untuk orang miskin untuk membantu membayar pemotongan pajak, meskipun rinciannya belum muncul.

Kebingungan dan ancaman

Beberapa sekretaris kabinet terkejut ketika pekerja federal menerima email yang mengharuskan mereka mencantumkan prestasi mingguan mereka, dengan ancaman pemecatan jika diabaikan.

Beberapa lembaga meminta karyawan untuk mengabaikan arahan tersebut, yang memicu kebingungan mengenai apakah ancaman tersebut dapat dipenuhi.

Musk, orang terkaya di dunia, mengatakan di depan kabinet bahwa email tersebut merupakan upaya untuk mencari tahu apakah gaji pemerintah diberikan kepada para pekerja aktif.

“Kami pikir ada sejumlah orang dalam daftar gaji pemerintah yang sudah meninggal,” katanya, tanpa memberikan bukti.

Trump pun mengisyaratkan bahwa sekitar 1 juta pekerja yang tidak menanggapi email dari Musk mungkin berisiko kehilangan pekerjaan mereka.

Perombakan pemerintahan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dilakukan oleh Trump dan Musk juga telah membekukan bantuan asing dan mengganggu proyek-proyek konstruksi serta penelitian ilmiah.

Pemerintahan Trump mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) telah membatalkan hampir 10.000 hibah dan kontrak.

mel/ha (Reuters)

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/02/2025 15:01
Israel Gempur Suriah, Arab Saudi Bilang Gini

Jakarta –

Pemerintah Arab Saudi mengutuk serangan Israel baru-baru ini yang menargetkan Suriah. Saudi menuduh Israel berupaya mengacaukan situasi di negara tersebut.

Kementerian Luar Negeri Saudi mengeluarkan pernyataan yang diposting di media sosial X, yang mengatakan bahwa Israel berupaya “mengacaukan keamanan dan stabilitas [Suriah] dengan pelanggaran berulang terhadap perjanjian dan hukum internasional.”

“Kerajaan menyatakan solidaritasnya dengan pemerintah dan rakyat Suriah dan menekankan perlunya masyarakat internasional untuk mengambil tanggung jawab dalam menghentikan tindakan Israel yang mengganggu keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut dan mencegah konflik meluas — sesuatu yang telah berulang kali diperingatkan oleh Kerajaan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (27/2/2025).

Sebelumnya pada hari Selasa lalu, Israel menggempur wilayah Damaskus selatan dan wilayah Suriah selatan dekat perbatasan Yordania. Ini merupakan serangan terbaru dalam serangkaian serangan Israel terhadap apa yang disebutnya sebagai target militer Suriah.

Dilaporkan bahwa pesawat-pesawat tempur Israel menggempur sejumlah kota di wilayah Suriah. Militer Israel mengklaim serangannya itu menargetkan lokasi-lokasi militer, yang digunakan untuk menyimpan senjata.

Laporan penduduk Suriah, sumber-sumber keamanan dan televisi lokal Suriah, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (26/2/2025), menyebut sejumlah pesawat militer Israel menyerang kota Kisweh yang berjarak 19 kilometer di sebelah selatan Damaskus, ibu kota Suriah, pada Selasa (25/2) tengah malam.

Sumber keamanan Suriah mengatakan sebuah situs militer di kota Kisweh menjadi target serangan udara Israel. Namun tidak disebutkan lebih lanjut soal korban jiwa atau kerusakan akibat serangan itu.

Lihat Video ‘Pertukaran Tahanan Terakhir, Warga Palestina Tinggalkan Penjara Israel’:

Serangan udara Israel juga menghantam sebuah kota di Provinsi Daraa, Suriah bagian selatan, pada waktu yang sama.

Militer Israel, dalam pernyataannya, mengklaim pasukannya menyerang sejumlah target militer di wilayah Suriah bagian selatan, termasuk markas besar dan situs-situs yang disebut berisi senjata-senjata.

Israel telah memindahkan pasukannya ke zona demiliterisasi yang dipantau PBB di Suriah setelah kelompok oposisi menggulingkan mantan Presiden Bashar al-Assad pada bulan Desember lalu.

Lihat Video ‘Pertukaran Tahanan Terakhir, Warga Palestina Tinggalkan Penjara Israel’:

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/02/2025 14:50

Category: Detik.com Internasional

Pekan lalu, pesawat komersial terdampak