Category: Detik.com Internasional

  • Ancaman ‘Perang Tak Disengaja’ dari Korut

    Ancaman ‘Perang Tak Disengaja’ dari Korut

    Pyongyang

    Latihan militer gabungan yang digelar Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) menarik perhatian Korea Utara (Korut). Korut mengutuk aksi ini dan memperingatkan soal ‘perang tak disengaja’.

    Peringatan ini disampaikan beberapa hari setelah jet tempur Angkatan Udara Korsel secara tidak sengaja menjatuhkan bom di area sipil hingga memicu puluhan korban luka dan menyebabkan kerusakan para rumah warga.

    “Ini adalah aksi provokatif berbahaya yang memicu situasi akut di Semenanjung Korea, yang dapat memicu konflik fisik antara kedua belah pihak melalui satu tembakan tidak disengaja,” kata Kementerian Luar Negeri Korut seperti dikutip media pemerintah Pyongyang dan dilansir AFP, Senin (10/3/2025).

    Latihan militer gabungan AS-Korsel yang diberi nama “Freedom Shield 2025” dimulai sejak Senin (10/3) waktu setempat. Latihan gabungan ini melibatkan “pelatihan langsung, virtual, dan berbasis lapangan”.

    Latihan militer gabungan ini akan berlangsung hingga 21 Maret mendatang.

    Bagaimana tanggapan Korut? Baca halaman selanjutnya.

    Pernyataan Keras Korut

    Foto: Rudal mengudara saat Korut menggelar uji coba peluncuran rudal jelajah strategis (KCNA via REUTERS Purchase Licensing Rights)

    Kementerian Luar Negeri Korut dalam pernyataannya menyebut latihan gabungan itu sebagai “latihan perang yang agresif dan konfrontatif”.

    Kerja sama militer antara Seoul dan Washington kerap mengundang kecaman dari Pyongyang, di mana pemerintah Korut menganggapnya sebagai persiapan untuk invasi terhadap wilayah mereka dan sering melakukan uji coba rudal sebagai respons.

    Latihan gabungan terbaru ini digelar beberapa hari setelah dua jet tempur Angkatan Udara Korsel secara tidak sengaja menjatuhkan delapan bom di sebuah desa setempat selama latihan gabungan secara terpisah dengan AS pada 6 Maret lalu.

    Badan Pemadam Kebakaran Nasional Korsel dalam laporannya menyebut 15 orang, termasuk warga sipil dan personel militer, mengalami luka-luka.

    Hubungan antara Pyongyang dan Seoul berada di titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, dengan Korut meluncurkan serangkaian rudal balistik tahun lalu yang melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Kedua Korea secara teknis masih berperang sejak konflik mereka tahun 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. AS menempatkan puluhan ribu tentaranya di wilayah Korsel, sebagian untuk melindungi Seoul dari Pyongyang.

    Korut Kirim Rudal

    Foto: Kapal induk AS USS Theodore Roosevelt berlabuh di Busan, Korsel (Song Kyung-Seok/Pool via REUTERS Purchase Licensing Rights)

    Usai aksi ‘provokatif’ tersebut, Korut meluncurkan sejumlah rudal balistik pada Senin (10/3) waktu setempat.

    Militer Korsel, seperti dilansir Reuters dan AFP, Senin (10/3/2025), mendeteksi rudal-rudal ditembakkan dari wilayah barat Korut menuju ke arah Laut Kuning.

    “Militer kami mendeteksi sekitar pukul 13.50 waktu setempat, beberapa rudal balistik tidak teridentifikasi yang ditembakkan dari Provinsi Hwanghae ke area Laut Barat,” sebut Kepala Staf Gabungan Militer Korsel (JCS) dalam laporannya, merujuk pada perairan yang juga disebut sebagai Laut Kuning.

    “Militer kami akan meningkatkan pengawasan dan mempertahankan postur kesiapan penuh di bawah kerja sama yang erat dengan Amerika Serikat,” imbuh JCS.

    Peluncuran rudal ini menjadi uji coba rudal balistik pertama yang dilaporkan sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada pertengahan Januari lalu.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Stop Bantuan ke Ukraina, Negara Baltik Alami Dilema

    Trump Stop Bantuan ke Ukraina, Negara Baltik Alami Dilema

    Jakarta

    Bagi ketiga negara bekas Uni Soviet ini, perang di Ukraina bukan sekadar konflik di perbatasan, melainkan garis pertahanan pertama. Jika Ukraina kalah, pasukan Rusia akan kembali berada di gerbang Baltik. Maka, bagi mereka, mendukung Ukraina adalah masalah eksistensial.

    Namun, permusuhan Trump terhadap Kyiv dan sikap lunaknya kepada Presiden Rusia Vladimir Putin menimbulkan kegelisahan di wilayah tersebut. Di sisi lain, sekitar dua ribu tentara AS masih ditempatkan di tiga negara Baltik. Ketika ditanya apakah pasukan ini akan tetap berada di benteng timur NATO, Trump awalnya menegaskan komitmennya terhadap Polandia, sebelum kemudian ragu-ragu dan berkata, “Baltik… itu kawasan yang juga sulit, tapi kami berkomitmen.”

    Trump kembali menekankan bahwa negara-negara Eropa harus meningkatkan kontribusi mereka dalam pertahanan. “Saya ingin melihat mereka menyamakan kontribusi, karena mereka masih jauh di bawah apa yang telah kami keluarkan,” ujarnya.

    Dilema pertahanan negara Baltik

    Ironisnya, negara-negara Baltik justru termasuk yang paling tinggi dalam pengeluaran pertahanan dibandingkan PDB mereka. Pada 2024, Estonia mengalokasikan 3,43%, Latvia 3,15%, dan Lituania 2,85%. Merespons situasi geopolitik yang semakin panas, ketiga negara telah berjanji meningkatkan anggaran pertahanan hingga 5% dari PDB mereka.

    Tomas Jarmalavicius, kepala studi di International Centre for Defense and Security di Tallinn, Estonia, mengatakan bahwa negara-negara Baltik kini menghadapi tantangan dalam menjaga dua jalur komunikasi yang semakin bertentangan.

    “Di satu sisi, AS tetap menjadi sekutu utama bagi Eropa dan Baltik. Di sisi lain, kami harus meningkatkan bantuan ke Ukraina agar mereka menang, meningkatkan tekanan terhadap Rusia, dan berinvestasi lebih besar dalam pertahanan Eropa,” ujar Jarmalavicius kepada DW.

    Namun, dia memperingatkan bahwa keseimbangan ini semakin sulit dijaga. “Akan tiba saatnya kami harus memilih: terus mendukung Ukraina atau mempertahankan keterlibatan AS. Karena bisa jadi, kami tidak bisa memiliki keduanya sekaligus,” tambahnya.

    Komitmen Estonia tak berubah

    Perdana Menteri Estonia, Kristen Michal, menegaskan bahwa negaranya akan terus bekerja sama dengan AS dalam berbagai aspek, terutama terkait Ukraina. “Untungnya, tidak ada negara NATO yang harus memilih antara aliansi NATO dan opsi lainnya, karena menurut saya NATO masih bekerja sebagaimana mestinya,” ujar Michal kepada DW.

    Namun, dengan dinamika geopolitik yang terus berubah, pertanyaan besar bagi negara-negara Baltik adalah seberapa lama mereka bisa tetap berada di tengah sebelum akhirnya dipaksa untuk memilih.

    Meskipun dilatari sejumlah pertentangan diplomasi, Amerika Serikat dan Ukraina masih berusaha membangun kerja sama dalam isu sumber daya mineral dan jaminan keamanan. Menurut Perdana Menteri Estonia, Kristen Michal, Eropa dapat memberikan sebagian perlindungan dan pendanaan untuk Ukraina, tetapi keterlibatan AS tetap sangat diperlukan.

    Di sisi lain, Michal melihat ada sisi positif dari tekanan Trump terhadap Eropa. “Jika Anda tahu bahwa Anda kaya dan di kawasan Anda ada ancaman dari Rusia, maka Anda harus berkontribusi dalam pertahanan. Seharusnya alarm ini sudah berbunyi sejak lama, bahkan tanpa Trump. Tapi sekarang, mungkin Trump justru membantu membunyikan alarm ini. Mungkin pesan yang buruk sekalipun tetap memiliki makna,” ujarnya.

    Taktik negosiasi atau perubahan haluan?

    Andzejs Viumsons, Sekretaris Negara di Kementerian Luar Negeri Latvia, mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan pasti terkait kebijakan terbaru Trump. “Semua sinyal yang kami terima dari Washington, termasuk yang terbuka untuk publik, menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari taktik negosiasi dengan Ukraina. Itu memberi saya harapan bahwa ini bukan sesuatu yang final dan tidak bisa diubah,” kata Viumsons kepada DW.

    Dia juga menegaskan bahwa tidak ada indikasi bahwa pemerintahan AS saat ini bersikap pro-Rusia. “Dari semua pembicaraan yang kami lakukan dengan pemerintahan baru atau dengan menteri luar negeri mereka, tidak ada yang menunjukkan bahwa AS akan meninggalkan kami atau tiba-tiba menjadi sahabat Rusia,” tambahnya.

    Tak ada alternatif selain AS

    Linas Kojala, Direktur Pusat Studi Geopolitik dan Keamanan di Vilnius, Lithuania, mengatakan bahwa negara-negara Baltik berusaha tetap positif terhadap AS karena tidak ada pengganti yang sepadan dalam hal keamanan.

    “Mungkin dalam tiga, lima, tujuh, atau sepuluh tahun ke depan, Eropa bisa menggantikan peran AS, tetapi itu membutuhkan banyak uang, waktu, dan kemauan politik. Saat ini, kami harus melakukan segala yang diperlukan untuk menyelamatkan hubungan dengan AS,” ujar Kojala.

    Dia mengibaratkan negara-negara Baltik sebagai kapal laut yang dinahkodai AS. “Kami bisa melompat dari kapal, tetapi tidak ada kapal lain di sekitar. Saat ini, tidak ada alternatif langsung yang bisa kami andalkan,” jelasnya.

    Jika ada pilihan lain, reaksi negara-negara Baltik terhadap Trump mungkin akan berbeda. “Beberapa pernyataan Trump sangat sulit diterima dan bertentangan langsung dengan kepentingan Ukraina,” tambah Kojala.

    Pertahanan mandiri

    Ke depan, prioritas negara-negara Baltik adalah hal-hal yang masih dapat mereka kendalikan: terus mendukung Ukraina, memperkuat pertahanan mandiri, dan meningkatkan kerja sama dengan sekutu Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Inggris.

    Meski selama ini mereka merasa Eropa kurang berkontribusi dalam pertahanan, rencana pertahanan senilai €800 miliar yang diusulkan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dianggap sebagai langkah ke arah yang benar.

    “Saya ingat setengah tahun lalu, ketika saya baru menjabat, saya berbicara dengan Ursula von der Leyen dan meminta agar pertahanan bisa dipercepat serta aturan anggaran diubah. Saat itu dia mengatakan belum ada peluang. Kemarin saya mengingatkan dia tentang hal itu—dan akhirnya, kami sampai di titik ini,” pungkas Michal.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Lihat juga Video ‘Vandalisme di Resor Golf Trump: Ditulisi ‘Gaza Tidak untuk Dijual”:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Eks Presiden Duterte Siap Ditangkap Jika ICC Perintahkan Penangkapan

    Eks Presiden Duterte Siap Ditangkap Jika ICC Perintahkan Penangkapan

    Hong Kong

    Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menyatakan siap untuk kemungkinan penangkapan dirinya, saat Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dilaporkan hendak mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya terkait “perang melawan narkoba” yang menewaskan ribuan orang selama bertahun-tahun.

    Kesiapan itu, seperti dilansir Reuters, Senin (10/3/2025), disampaikan Duterte ketika dia sedang berkunjung ke Hong Kong.

    Kebijakan “perang melawan narkoba” menjadi kebijakan yang membawa Duterte ke tampuk kekuasaan tahun 2016 lalu, sebagai Wali Kota yang tidak konvensional dan berorientasi memberantas kejahatan, yang memenuhi janji kepada rakyat untuk membunuh ribuan pengedar narkoba di Filipina.

    Kantor Presiden Ferdinand Marcos Jr mengatakan bahwa belum ada komunikasi resmi yang diterima pihaknya dari Interpol, namun mengindikasikan bahwa Duterte dapat diserahkan.

    “Para penegak hukum kami siap untuk mematuhi apa yang diamanatkan hukum, jika surat perintah penangkapan perlu dilaksanakan karena permintaan dari Interpol,” kata wakil sekretaris komunikasi kepresidenan Filipina, Claire Castro, saat berbicara kepada wartawan.

    Tidak diketahui berapa lama Duterte akan berada di Hong Kong yang diperintah oleh China, yang bukan merupakan anggota ICC.

    Duterte berada di Hong Kong untuk berpidato dalam kampanye yang dihadiri ribuan pekerja asal Filipina, dengan harapan meningkatkan dukungan untuk pencalonannya sebagai Senator dalam pemilu sela mendatang.

    “Jika ini benar-benar takdir hidup saya, tidak apa-apa, saya akan menerimanya. Mereka dapat menangkap saya, memenjarakan saya,” ucapnya.

    “Apa dosa saya? Saya melakukan segalanya di masa saya untuk perdamaian dan kehidupan yang damai bagi rakyat Filipina,” ujar Duterte yang disambut sorakan para pekerja Filipina yang hadir dalam acara di Stadion Southorn di pusat kota Hong Kong.

    Satuan kepolisian elite Hong Kong yang bertugas melindungi tamu-tamu penting (VIP), menurut saksi mata Reuters, ditempatkan di sekitar hotel tempat Duterte menginap. Namun juru bicara Kantor Komisioner Kementerian Luar Negeri China di Hong Kong mengatakan mereka mengetahui kunjungan Duterte itu dan acara yang digelar telah “disetujui sebelumnya sesuai dengan aturan hukum Hong Kong”.

    Secara terpisah, kantor kepresidenan Filipina menepis spekulasi bahwa Duterte mungkin akan menghindari hukum dengan mengunjungi Hong Kong. Kantor kepresidenan Filipina mengimbau para pendukung Duterte untuk membiarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Panas! Rusia Usir 2 Diplomat Inggris

    Panas! Rusia Usir 2 Diplomat Inggris

    Moskow

    Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB mengumumkan pengusiran dua diplomat Inggris terkait dugaan menjalankan aktivitas intelijen. Kedua diplomat Inggris itu juga dituduh memberikan informasi palsu saat memasuki wilayah Rusia.

    FSB, seperti dikutip kantor berita TASS dan dilansir Reuters, Senin (10/3/2025), menyatakan pihaknya telah mengungkap apa yang mereka sebut sebagai “tanda-tanda kerja intelijen dan sabotase” oleh kedua diplomat asing itu, yang mengancam keamanan nasional Rusia.

    “Operasi kontraintelijen Dinas Keamanan Federal mengungkap keberadaan intelijen Inggris yang tidak dilaporkan di balik kedok Kedutaan Besar negara itu di Moskow,” sebut FSB dalam pernyataannya.

    Kantor berita TASS mengidentifikasi kedua diplomat yang diusir itu sebagai Alkesh Odedra yang merupakan Sekretaris Kedua pada Kedutaan Besar Inggris di Moskow, dan Michael Skinner yang merupakan suami dari Sekretaris Pertama Kedubes Inggris, Tabassum Rashid.

    Kedua diplomat Inggris itu juga dituduh secara sengaja memberikan informasi palsu tentang diri mereka sendiri ketika memasuki wilayah Rusia.

    “Dengan sengaja memberikan informasi palsu saat memperoleh izin untuk memasuki negara kita, sehingga melanggar aturan hukum Rusia,” jelas FSB.

    “FSB juga telah menemukan bukti intelijen dan aktivitas mengganggu kedua diplomat itu yang mengancam keamanan Federasi Rusia,” imbuh pernyataan FSB.

    Rusia telah mencabut akreditasi keduanya, dengan laporan TASS menyebut kedua diplomat Inggris itu diberi waktu dua minggu untuk meninggalkan wilayah Rusia.

    “Atas dasar ini, Kementerian Luar Negeri Rusia, berkoordinasi dengan badan-badan terkait lainnya, memutuskan untuk mencabut akreditasi Alkesh Odedra dan Michael Skinner. Mereka diharuskan meninggalkan Rusia dalam waktu dua minggu,” tegas FSB dalam pernyataannya.

    “FSB Rusia akan terus berupaya memerangi aktivitas pengintaian dan aktivitas yang mengganggu dari badan intelijen asing dengan segala cara yang tersedia,” ujar FSB.

    Belum ada tanggapan langsung dari Inggris terkait hal ini.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jerman Terus Didera Aksi Mogok, Kali ini di Bandara-bandara Besar

    Jerman Terus Didera Aksi Mogok, Kali ini di Bandara-bandara Besar

    Jakarta

    Serikat pekerja Jerman, Verdi mengadakan aksi mogok kerja di bandar-bandar udara di Jerman gara-gara sengketa upah.

    Pemogokan ini melibatkan para pekerja layanan publik di bandara, seperti staf darat, dan petugas keamanan penerbangan — yang berhenti bekerja selama 24 jam.

    Serikat pekerja Verdi menuntut perjanjian upah kolektif untuk hampir 2,5 juta pekerja di sektor publik itu. Pemogokan pada hari Senin (10/03) terjadi setelah pembicaraan gaji putaran kedua gagal.

    Pemerintah pusat dan daerah menyatakan bahwa permohonan Verdi, yang mencakup kenaikan gaji sebesar 8%, bonus yang lebih tinggi, dan tiga hari libur tambahan, tidak dapat diterima karena alasan finansial.

    Bandara Jerman mana yang terdampak pemogokan?

    Operasi di bandara terbesar Jerman, Frankfurt, terganggu, demikian halnya di bandara-bandara di Mnchen, Stuttgart, Kln/Bonn, Dsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin-Brandenburg, dan Leipzig-Halle.

    Bandara Frankfurt memperingatkan adanya gangguan besar dan meminta penumpang untuk “memeriksa status penerbangan dengan maskapai mereka sebelum datang ke bandara.”

    Aksi industrial ini bertujuan untuk melumpuhkan transportasi udara di sebagian besar wilayah Jerman.

    Grup penerbangan Jerman, Lufthansa, mengatakan akan ada “penundaan dan pembatalan besar-besaran” pada semua penerbangan maskapai tersebut menuju dan dari bandara yang terpengaruh.

    Penutupan mendadak di Hamburg

    Hamburg menjadi yang pertama terpengaruh oleh pemogokan karena para pekerja berhenti bekerja lebih awal, dan hampir semua penerbangan ke dan dari bandara dibatalkan pada hari Minggu (09/03).

    Operator bandara mengatakan bahwa para pekerja melakukan pemogokan “tanpa pemberitahuan sebelumnya.”

    Juru bicara Verdi mengatakan kepada DW: “Pemogokan ini perlu dilakukan agar dampaknya benar-benar terasa.”

    Beberapa penumpang dilaporkan terjebak akibat pemogokan mendadak ini. Menurut penyiar publik NDR, banyak penumpang yang sudah check-in bagasi mereka dan kesulitan mendapatkan kembali barang bawaan mereka.

    Pemogokan lanjutan akan terjadi pekan ini

    Pemogokan lebih lanjut diperkirakan akan berlangsung pekan ini di fasilitas-fasilitas yang dikelola oleh pemerintah Jerman dan otoritas lokal, sebagaimana yang disampaikan oleh juru bicara Verdi.

    Putaran berikutnya dari negosiasi gaji dijadwalkan pada jelang akhir pekan ini di Potsdam, dekat ibu kota Berlin.

    Selain terjadi pemogokan di pelayanan penerbangan, di Jerman juga sudah beberapa kali dalam pekan-pekan terakhir itu terjadi pemogokan pelayanan transportasi darat (bus dan trem) di beberapa negara bagian. Awal pekan ini di beberapa wilayah juga terjadi pemogokan kereta jarak dekat.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bentrokan Renggut 1.000 Nyawa, Presiden Suriah Janji Tindak Tegas Pelaku

    Bentrokan Renggut 1.000 Nyawa, Presiden Suriah Janji Tindak Tegas Pelaku

    Damaskus

    Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa bersumpah bahwa pemerintahannya akan menuntut pertanggungjawaban dari siapa pun yang terlibat dalam aksi menyakiti warga sipil di negara tersebut. Sumpah ini disampaikan beberapa hari setelah rentetan tindak kekerasan mematikan melanda area pesisir Mediterania.

    “Kita akan meminta pertanggungjawaban, dengan tegas dan tanpa keringanan, kepada siapa pun yang terlibat dalam pertumpahan darah warga sipil… atau siapa saja yang melangkahi kewenangan negara,” tegas Al-Sharaa dalam pernyataan yang diunggah kantor berita SANA dan dilansir Al Arabiya, Senin (10/3/2025).

    Dia menambahkan bahwa sebuah komite khusus akan dibentuk untuk “melindungi perdamaian sipil”.

    Al-Sharaa mengatakan bahwa Suriah sedang menghadapi upaya untuk menyeret negara tersebut kembali ke dalam perang saudara. Dia menegaskan bahwa “sisa-sisa rezim sebelumnya” tidak memiliki pilihan lainnya selain menyerahkan diri segera.

    Ditegaskan juga oleh Al-Sharaa bahwa Suriah tidak akan membiarkan “kekuatan eksternal atau lokal” menyeretnya ke dalam kekacauan atau perang saudara.

    Data terbaru yang dilaporkan kelompok pemantau konflik Suriah, Syrian Observatory for Human Rights, menyebut sedikitnya 830 warga sipil dari etnis Alawite tewas dalam “eksekusi mati” yang dilakukan oleh para personel keamanan atau petempur pro-pemerintah di Provinsi Latakia dan Tartus.

    Alawite merupakan komunitas minoritas di Suriah yang menjadi asal mantan Presiden Bashar al-Assad, yang digulingkan dari pemerintahannya pada Desember lalu. Area Mediterania yang menjadi lokasi kebanyakan tindak kekerasan itu, merupakan jantung komunitas Alawite.

    Lihat juga Video ‘Mencekam Orang-orang Bersenjata Menyerang Restoran di Suriah’:

    Pertempuran antara pasukan keamanan Suriah yang baru dan loyalis Assad pecah sejak Kamis (6/3) pekan lalu, setelah ketegangan sebelumnya, dan meningkat menjadi aksi pembunuhan massal.

    Rentetan pertempuran itu, menurut Syrian Observatory, juga menewaskan 231 personel pasukan keamanan Suriah dan 250 petempur pro-Assad. Jumlah total korban tewas dalam serangkaian pertempuran dan tindak kekerasan itu mencapai sedikitnya 1.311 orang sejauh ini.

    Kepala hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk, menyerukan agar rentetan pembunuhan di Suriah itu “harus segera dihentikan”. Sementara Liga Arab, PBB, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan negara-negara lainnya mengecam tindak kekerasan itu.

    Kantor kepresidenan Suriah, pada Minggu (9/3), mengumumkan via Telegram bahwa “komite independen” telah dibentuk untuk “menyelidiki pelanggaran terhadap warga sipil dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut”, yang akan diadili.

    Al-Sharaa dalam pernyataannya juga menyerukan persatuan nasional. “Insya Allah, kita akan dapat hidup bersama di negara ini,” cetusnya dalam pidato terpisah dari sebuah masjid di Damaskus.

    Lihat juga Video ‘Mencekam Orang-orang Bersenjata Menyerang Restoran di Suriah’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Panas, Korut Luncurkan Rudal di Tengah Latihan Militer AS-Korsel

    Panas, Korut Luncurkan Rudal di Tengah Latihan Militer AS-Korsel

    Pyongyang

    Korea Utara (Korut) meluncurkan sejumlah rudal balistik pada Senin (10/3) waktu setempat. Peluncuran terbaru ini dilakukan Pyongyang beberapa jam setelah mengecam latihan militer gabungan yang digelar Korea Selatan (Korsel) dan sekutunya, Amerika Serikat (AS).

    Korut sebelumnya mengecam latihan gabungan itu sebagai “aksi provokatif berbahaya” yang berisiko memicu perang secara tidak sengaja.

    Militer Korsel, seperti dilansir Reuters dan AFP, Senin (10/3/2025), mendeteksi rudal-rudal ditembakkan dari wilayah barat Korut menuju ke arah Laut Kuning.

    “Militer kami mendeteksi sekitar pukul 13.50 waktu setempat, beberapa rudal balistik tidak teridentifikasi yang ditembakkan dari Provinsi Hwanghae ke area Laut Barat,” sebut Kepala Staf Gabungan Militer Korsel (JCS) dalam laporannya, merujuk pada perairan yang juga disebut sebagai Laut Kuning.

    “Militer kami akan meningkatkan pengawasan dan mempertahankan postur kesiapan penuh di bawah kerja sama yang erat dengan Amerika Serikat,” imbuh JCS.

    Peluncuran rudal ini menjadi uji coba rudal balistik pertama yang dilaporkan sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada pertengahan Januari lalu.

    Aktivitas Korut meluncurkan rudal ini bersamaan dengan digelarnya “Freedom Shield 2025”, atau latihan militer gabungan AS-Korsel yang dimulai sejak Senin (10/3) waktu setempat. Latihan gabungan yang melibatkan “pelatihan langsung, virtual, dan berbasis lapangan” ini akan berlangsung hingga 21 Maret mendatang.

    Lihat juga Video ‘Kim Jong Un Pantau Uji Coba Peluncuran Rudal Jelajah Strategis’:

    Beberapa jam sebelum melakukan peluncuran rudal, Kementerian Luar Negeri Korut mengecam latihan gabungan itu sebagai “aksi provokatif” dan memperingatkan bahaya memicu perang dengan “satu tembakan tidak disengaja”.

    Peringatan ini disampaikan beberapa hari setelah jet tempur Angkatan Udara Korsel secara tidak sengaja menjatuhkan bom di area sipil hingga memicu puluhan korban luka dan menyebabkan kerusakan para rumah warga.

    “Ini adalah aksi provokatif berbahaya yang memicu situ akut di Semenanjung Korea, yang dapat memicu konflik fisik antara kedua belah pihak melalui satu tembakan tidak disengaja,” kata Kementerian Luar Negeri Korut seperti dikutip media pemerintah Pyongyang.

    Kementerian Luar Negeri Korut dalam pernyataannya juga menyebut latihan gabungan itu sebagai “latihan perang yang agresif dan konfrontatif”.

    Lihat juga Video ‘Kim Jong Un Pantau Uji Coba Peluncuran Rudal Jelajah Strategis’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Banjir Landa Australia, 200.000 Bangunan Tanpa Listrik

    Banjir Landa Australia, 200.000 Bangunan Tanpa Listrik

    Brisbane

    Hujan deras dari sisa-sisa Siklon Alfred memicu banjir di wilayah Australia bagian timur. Aliran listrik terputus untuk lebih dari 200.000 rumah dan pusat bisnis di wilayah tersebut, dengan para pekerja berjuang memulihkan pasokan listrik.

    Meskipun sistem cuaca melemah, seperti dilansir AFP, Senin (10/3/2025), otoritas Australia tetap mengeluarkan serangkaian peringatan banjir dan cuaca buruk di area pesisir timur sepanjang 400 kilometer yang membentang di Queensland dan New South Wales.

    Badai tropis itu, menurut biro meteorologi setempat, memicu hujan dengan curah mencapai 30 cm dalam 24 jam di area Brisbane, ibu kota Queensland.

    Banjir menggenangi beberapa ruas jalanan di kota berpenduduk 2,5 juta jiwa tersebut, yang membuat mobil-mobil setengah terendam dan terdampar di tengah genangan air.

    Premier negara bagian Queensland, David Crisafulli, melaporkan bahwa layanan darurat setempat berhasil menyelamatkan 17 orang dari arus banjir yang bergerak cepat di wilayah tersebut semalam.

    “Curah hujan menyebabkan banjir bandang dan luapan sungai di beberapa bagian tenggara. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap terhubung karena kemungkinan banjir lebih parah terjadi hari ini,” imbau Crisafulli dalam konferensi pers.

    Prakirawan cuaca di biro meteorologi setempat, Jonathan How, memperingatkan bahwa hujan deras, banjir bandang, dan banjir akibat sungai meluap dengan intensitas sedang hingga besar tetap menjadi risiko.

    Lihat juga Video: Detik-detik Banjir Bandang di Spanyol, Sejumlah Mobil Hanyut

    Perusahaan-perusahaan utilitas setempat melaporkan lebih dari 210.000 rumah dan pusat bisnis masih dilanda pemadaman listrik di wilayah Queensland, dan 10.000 bangunan lainnya mengalami pemadaman listrik di New South Wales.

    Cuaca buruk ini sejauh ini merenggut sedikitnya satu nyawa, setelah sebuah truk pikap milik seorang pria berusia 61 tahun tersapu arus banjir dari jembatan setempat di wilayah utara New South Wales.

    Kepolisian setempat melaporkan pria itu berusaha keras berpegangan pada batang pohon, namun akhir menghilang terseret arus banjir yang deras. Jenazah pria itu ditemukan keesokan harinya.

    Dalam insiden terpisah, sekitar 13 tentara mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit setelah dua truk militer yang mereka tumpangi terguling dalam misi pembersihan jalan di dekat Lismore, New South Wales. Semua tentara, kecuali satu personel, telah dipulangkan dari rumah sakit.

    Lihat juga Video: Detik-detik Banjir Bandang di Spanyol, Sejumlah Mobil Hanyut

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pilu Penyandang Autis Jadi Korban Salah Tahan di RS Jiwa Selama 45 Tahun

    Pilu Penyandang Autis Jadi Korban Salah Tahan di RS Jiwa Selama 45 Tahun

    Jakarta

    Seorang perempuan penyandang autisme dengan gangguan belajar menjadi korban salah tahan di sebuah rumah sakit jiwa di Inggris selama 45 tahun. Perempuan itu ditahan saat dia baru berusia tujuh tahun, demikian diketahui BBC.

    Perempuan tersebut yang diyakini berasal dari Sierra Leone dan diberi nama Kasibba oleh otoritas setempat untuk melindungi identitasnya juga ditahan dalam ruangan isolasi selama 25 tahun.

    Kasibba tidak bisa berbicara dan tidak punya keluarga yang membelanya. Seorang psikolog klinis memaparkan kepada BBC File on 4 Investigates mengenai upayanya selama sembilan tahun untuk membebaskan Kasibba.

    Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial mengatakan kepada BBC bahwa masih ada banyak penyandang disabilitas ditahan di rumah sakit jiwa.

    Kondisi itu, menurut departemen tersebut, tidak dapat diterima seraya berharap reformasi Undang-Undang Kesehatan Mental akan mencegah penahanan yang tidak pantas.

    Lebih dari 2.000 orang penyandang autisme dan gangguan belajar masih ditahan di rumah sakit jiwa di Inggris termasuk sekitar 200 anak-anak.

    Selama bertahun-tahun, pemerintah berjanji memindahkan sebagian dari mereka ke klinik perawatan masyarakat karena mereka tidak mengidap penyakit jiwa.

    Namun, target pada tahun 2014, 2019, dan 2024 tidak tercapai. Begitu pula satu target beberapa pekan lalu.

    “Ratusan orang masih mendekam, ditahan. Seharusnya mereka dibebaskan dan didukung di tengah masyarakat. Kami belum melihat kemajuan yang dijanjikan,” kata Dan Scorer, kepala kebijakan dan urusan publik di lembaga amal Mencap.

    Bagaimana kisah pembebasan Kasibba bermula?

    Dr Patsie Staite mengetahui kondisi penahanan Kasibba pada 2013 saat ia masih menjadi psikolog klinis pemula yang melakukan tinjauan rutin atas perawatan Kasibba. Namun, perlu waktu selama sembilan tahun untuk membebaskan Kasibba.

    “Saya belum pernah melihat seseorang hidup dalam situasi seperti yang dialaminya. Menurut saya yang paling mengejutkan adalah semua itu sah,” kata Dr Staite kepada BBC.

    Ia mengatakan bahwa situasi rumah sakit yang tampaknya sah itu menutupi kenyataan bahwa Kasibba “dikurung selama lebih dari 23 jam dalam sehari”.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Di rumah sakit jiwa yang tidak dapat disebutkan namanya untuk membantu melindungi identitas KasibbaDr Staite menunjuk sebuah lubang di pagar.

    Lubang itu telah dipotong, katanya, sehingga Kasibba dapat melihat orang-orang berjalan dari luar bangunan tempat dia ditahan.

    Kasibba, yang kini berusia 50-an tahun, diperkirakan diperdagangkan dari Sierra Leone sebelum berusia lima tahun.

    Dia tinggal di panti asuhan untuk sementara waktu, tetapi penempatan itu dibatalkan. Pada usia 7 tahun, Kasibba dipindahkan ke rumah sakit jiwa.

    Dr Staite mengatakan bahwa staf RS Jiwa telah menggambarkan Kasibba sebagai individu “berbahaya” dan “pencungkil mata”.

    Dr Staite menemukan satu insiden dalam arsip yang tampaknya memunculkan nama julukan terhadap Kasibba.

    Beberapa dekade lalu, ketika Kasibba berusia 19 tahun dan sebelum dia ditempatkan di ruang isolasi, alarm kebakaran telah berbunyi dan para penghuni bangsal sedang dievakuasi.

    Kasibba merasa tertekan dan, dalam kebingungan itu, pasien lain mendatanginya. Kasibba mencakarnya, menyebabkan luka di mata pasien tersebut.

    “Sejak saat itu Kasibba dicap sebagai ‘seorang pencungkil mata dan menyebabkan begitu banyak kerugian pada orang lain’,” kata Dr Staite.

    Namun, menurut Dr Staite, tuduhan “itu tidak benar”.

    Dia mempertanyakan bagaimana seorang perempuan setengah baya dengan gangguan belajar yang telah tinggal di rumah sakit selama puluhan tahun bisa seberbahaya itu.

    Setelah berbulan-bulan bekerja, Dr. Staite menyerahkan laporan setebal 50 halaman kepada Dewan Camdenotoritas lokal di London utara yang awalnya menempatkan Kasibba di rumah sakit jiwa.

    Dr. Staite mengatakan bahwa sudah diketahui bahwa Kasibba tidak mengidap penyakit jiwa dan laporannya menyimpulkan bahwa Kasibba tidak berbahaya dan aman untuk tinggal di tengah masyarakat.

    Sebuah tim professional di bidang perawatan kesehatan dan sosial kemudian dibentuk pada 2016. Mereka menyebut diri mereka “komite pelarian”. Misi mereka adalah membebaskan Kasibba.

    Dr Patsie Staite menghabiskan sembilan tahun untuk membebaskan Kasibba. (BBC)

    Lucy Dunstan, dari organisasi hak-hak disabilitas Changing Our Lives, ditunjuk menjadi advokat independen Kasibba.

    Tugasnya membangun argumen kuat tentang mengapa Kasibba bisa dengan aman meninggalkan rumah sakit.

    Namun, pembebasan Kasibba hanya dapat disetujui oleh Pengadilan Perlindungan. Institusi itu membuat keputusan bagi orang-orang yang tidak memiliki kapasitas mental untuk membuat keputusan sendiri.

    Dunstan mengatakan ketika pertama kali bertemu Kasibba, staf rumah sakit hanya memperkenalkan Kasibba sebagai “si pencungkil mata”.

    Dia mengaku ingat melihat Kasibba melalui jendela kecil di pintu terkunci. “Dia hanya berbaring di sofa. Kamar itu sangat kosong. Hidupnya benar-benar menyedihkan,” katanya.

    Enam tahun selang pertemuan pertama Dunstan dengan Kasibba, sebuah panggilan telepon memberi tahunya bahwa Pengadilan Perlindungan telah memutuskan bahwa Kasibba dapat meninggalkan rumah sakit jiwa.

    “Saya menangis. Senang. Lega. Kagum padanya. Bangga,” katanya.

    “Ini bukan tentang saya dan apa yang kami lakukan, tetapi tentang dia yang melakukannya dan dia menunjukkannya kepada mereka.”

    Bagaimana nasib Kasibba sekarang?

    Sekarang Kasibba tinggal di tengah masyarakat dengan bantuan pekerja kemanusiaan yang berinteraksi dengannya menggunakan sentuhan lembut, gerakan, serta bahasa yang jelas.

    Manajer perawatannya mengatakan bahwa Kasibba menyukai mode, bangga dengan rumahnya, dan menikmati interaksi sosial.

    “Dia memiliki selera humor yang luar biasa. Dia manusia yang cantik,” kata manajer tersebut.

    “Setelah sekitar dua minggu bekerja di sini, dia benar-benar datang dan memeluk saya. Bukan untuk mencungkil mata, lho.”

    RUU Kesehatan Mental yang saat ini sedang dibahas di parlemen diharapkan dapat membuat penyandang autisme dan gangguan belajar yang tidak memiliki penyakit jiwa di Inggris dan Wales tidak lagi ditahan agar bisa menjalani perawatan.

    Namun, pemerintah telah mengatakan tidak akan melakukan perubahan apa pun hingga yakin bahwa ada dukungan alternatif yang cukup di masyarakat.

    Pemerintah masih akan mengizinkan orang untuk ditahan di rumah sakit secara sah hingga 28 hari untuk penilaian.

    Jess McGregor, direktur eksekutif orang dewasa dan kesehatan di Dewan Camden, menyesalkan “tragedi” yang membuat Kasibba menghabiskan sebagian besar hidupnya di rumah sakit jiwa.

    “Saya pribadi minta maaf,” katanya. “Dia seharusnya tidak mengalami apa yang dialaminya.”

    Wali kesehatan mental Layanan Kesehatan Inggris (NHS) yang tidak dapat disebutkan namanya untuk melindungi identitas Kasibba, mengatakan tidak ada satu pun perawatan yang diberikannya mengundang pertanyaan.

    Bahkan, menurutnya, layanan tersebut dinilai luar biasa oleh Komisi Kualitas Perawatan.

    Wali tersebut memberi tahu BBC File on 4 Investigates bahwa siapa pun yang dinilai membutuhkan isolasi jangka panjang menerima ruangan sendiri yang dilengkapi kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan taman.

    Perwalian tersebut mengatakan sejak 2010 telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun rencana guna mendukung pemulangan semua penghuni jangka panjang ke perawatan yang lebih tepat, jika memungkinkan, di tengah masyarakat.

    Namun, mereka berdalih telah dicegah oleh gugatan hukum yang diajukan oleh keluarga pasien lain.

    Perwalian tersebut menyatakan telah bekerja tanpa lelah selama bertahun-tahun untuk mendukung pemerintah daerah guna menyediakan dukungan yang diperlukan di masyarakat dan mereka berhasil menutup layanan tersebut pada tahun 2023.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Kirim Surat ke Pemimpin Iran untuk Bahas Kesepakatan Nuklir

    Trump Kirim Surat ke Pemimpin Iran untuk Bahas Kesepakatan Nuklir

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia ingin merundingkan kesepakatan nuklir dengan Iran dan telah mengirim surat kepada pemimpin negara tersebut. Trump mengatakan bahwa ia berharap negara Republik Islam tersebut akan setuju untuk berunding.

    “Saya katakan saya harap Anda akan berunding, karena itu akan jauh lebih baik bagi Iran,” kata Trump dalam wawancara dengan Fox Business Network yang disiarkan pada hari Jumat (7/3) waktu setempat, dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (8/3/2025).

    “Saya pikir mereka ingin mendapatkan surat itu. Alternatif lainnya adalah kita harus melakukan sesuatu, karena Anda tidak dapat membiarkan senjata nuklir lainnya,” ujar Trump.

    Tidak ada tanggapan langsung dari kementerian luar negeri di Iran atas permintaan komentar mengenai pernyataan Trump tersebut.

    “Ada dua cara untuk menangani Iran: secara militer, atau Anda membuat kesepakatan,” kata Trump. “Saya lebih suka membuat kesepakatan, karena saya tidak ingin menyakiti Iran. Mereka orang-orang hebat,” imbuhnya.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Surat itu tampaknya ditujukan kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Gedung Putih belum memberikan pernyataan mengenai surat itu.

    Trump telah mengubah kebijakan luar negeri AS setelah kembali menjabat sebagai presiden pada bulan Januari lalu. Dia mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Rusia, yang telah membuat sekutu Barat waspada saat ia mencoba menjadi penengah untuk mengakhiri perang tiga tahun Rusia-Ukraina.

    Sebelumnya pada tahun 2018, Trump telah menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran, sebuah perjanjian multinasional untuk mencegah Iran memproduksi senjata nuklir, setahun setelah masa jabatan pertamanya di Gedung Putih.

    Ia mengatakan pada bulan Februari lalu, bahwa ia ingin membuat kesepakatan dengan Iran yang mencegah negara itu mengembangkan senjata nuklir.

    Lihat juga Video Iran Tak Khawatir dengan Kemenangan Trump: Apa Bedanya?