Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Militer Israel Serang Gaza, Dalih Targetkan Militan Kumpulkan Informasi IDF

    Militer Israel Serang Gaza, Dalih Targetkan Militan Kumpulkan Informasi IDF

    Jakarta –

    Militer Israel telah melakukan serangan udara ke Gaza Selatan, Palestina pada hari Selasa waktu setempat. Serangan menargetkan seorang militan yang mengumpulkan informasi tentang pasukan Israel di daerah tersebut.

    Dilansir AFP, Selasa (11/3/2025), disebutkan satu pesawat telah melancarkan serangan. Serangan dilakukan untuk menghilangkan ancaman dari militan yang mengumpulkan informasi terkait IDF.

    “Sebelumnya hari ini di Jalur Gaza Selatan, menargetkan seorang teroris yang mengoperasikan peralatan pengawasan dan mengumpulkan informasi tentang pasukan IDF (Israel) di daerah tersebut. Serangan itu dilakukan untuk menghilangkan ancaman terhadap pasukan,” demikian dalam keterangannya.

    Sebelumnya, Gencatan senjata terjadi antara kelompok militan Palestina, Hamas dengan Israel. Gencatan senjata di Gaza tersebut itu dimulai pada Minggu (19/1/2025).

    “Seperti yang dikoordinasikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dan para mediator, gencatan senjata di Jalur Gaza akan dimulai pada pukul 08.30 pagi pada hari Minggu, 19 Februari, waktu setempat di Gaza”. kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, dalam keterangan di X.

    Tahap pertama gencatan senjata ini, dimulai dengan penyaluran bantuan kemanusiaan ke seluruh Gaza. Selain itu, 33 tawanan Israel juga akan dibebaskan.

    “Kami tidak akan pernah menyerah terhadap rakyat Gaza,” sambungnya.

    Lihat Video ‘Gaza Berisiko Alami Krisis Kelaparan Jika Blokade Israel Berlanjut’:

    (wnv/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • ‘Perang Narkoba’ yang Bikin Duterte Kini Masuk Penjara

    ‘Perang Narkoba’ yang Bikin Duterte Kini Masuk Penjara

    Manila –

    Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ditangkap. Penangkapan dilakukan atas perintah Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC).

    Dilansir AFP, Duterte ditangkap pada Selasa (11/3/2025) setelah mendarat di Bandara Internasional Manila, ibu kota Filipina. Dia ditangkap oleh polisi yang bertindak berdasarkan surat perintah ICC.

    Istana Kepresidenan Filipina menyebut penangkapan dilakukan atas perang mematikannya terhadap narkoba. Penangkapan dilakukan setelah Interpol menerima salinan resmi surat perintah dari ICC.

    “Pagi-pagi sekali, Interpol Manila menerima salinan resmi surat perintah penangkapan dari ICC,” kata Istana Kepresidenan Filipina dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP.

    Duterte langsung dibawa ke tahanan. Namun, belum ada penjelasan soal tindak lanjut proses hukum yang dilakukan.

    “Saat ini, dia berada dalam tahanan pihak berwenang,” ujar Istana Kepresidenan Filipina.

    Ditangkap karena Perang Melawan Narkoba yang Mematikan

    Ilustrasi pasukan bersenjata perang narkoba di Filipina (Foto: BBC World)

    Kebijakan ‘perang melawan narkoba’ menjadi salah satu kebijakan yang membawa Duterte ke tampuk kekuasaan di Filipina tahun 2016 lalu. Duterte dikenal sebagai Wali Kota yang tidak konvensional dan berorientasi memberantas kejahatan.

    Dia memenuhi janji kepada rakyat untuk membunuh ribuan pengedar narkoba di Filipina. Kini, kebijakannya itu yang membawanya ke dalam penjara.

    Pria berusia 79 tahun itu kini menghadapi dakwaan ‘kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan’ di ICC. Dakwaan ini dijeratkan atas tindakan keras yang menurut kelompok hak asasi manusia (HAM) telah menewaskan puluhan ribu orang, yang sebagian besar miskin, oleh petugas dan warga sipil serta sering kali tanpa bukti bahwa mereka terkait dengan narkoba.

    Filipina sebenarnya keluar dari ICC pada tahun 2019 atas instruksi Duterte. Namun, pengadilan internasional itu menyatakan mereka memiliki yurisdiksi atas pembunuhan sebelum penarikan diri Filipina, serta pembunuhan di kota Davao, Filipina selatan ketika Duterte menjadi wali kota di sana beberapa tahun sebelum menjadi presiden.

    Otoritas Filipina kemudian meluncurkan penyelidikan formal pada bulan September 2021. Namun, penyelidikan itu ditangguhkan 2 bulan kemudian setelah Manila mengatakan sedang memeriksa ulang ratusan kasus operasi narkoba yang menyebabkan kematian di tangan polisi, pembunuh bayaran dan warga sipil.

    Kasus tersebut dilanjutkan pada Juli 2023 setelah panel yang terdiri dari lima hakim menolak keberatan Filipina yang menganggap ICC tidak memiliki yurisdiksi. Sejak saat itu, pemerintah Presiden Ferdinand Marcos Jr telah berkali-kali mengatakan tidak akan bekerja sama dalam penyelidikan tersebut.

    Namun belakangan, Wakil Menteri Komunikasi Kepresidenan Filipina Claire Castro mengatakan jika Interpol ‘meminta bantuan yang diperlukan dari pemerintah, maka mereka wajib mengikutinya’.

    Duterte Pertanyakan Kejahatan yang Dilakukannya

    Rodrigo Duterte (Foto: AP/Aaron Favila)

    Duterte ditangkap di Bandara Manila tak lama setelah mendarat dari Hong Kong. Duterte menolak meminta maaf atas tindakan keras antinarkoba yang brutal saat dia menjabat Presiden Filipina pada 2016 hingga 2022.

    “Kejahatan apa yang telah saya lakukan,” kata Duterte seperti dilansir BBC.

    Sebuah video yang diunggah oleh putrinya, Veronica Duterte, memperlihatkan Duterte ditahan di sebuah ruang tunggu di Pangkalan Udara Villamor, Manila. Dalam video itu, dia terdengar mempertanyakan alasan penangkapannya.

    “Apa hukumnya dan kejahatan apa yang telah saya lakukan? Saya dibawa ke sini bukan atas kemauan saya sendiri, melainkan atas kemauan orang lain. Anda harus bertanggung jawab sekarang atas perampasan kebebasan,” ujarnya.

    Rekaman yang ditayangkan stasiun televisi setempat menunjukkan Duterte berjalan di bandara menggunakan tongkat. Pihak berwenang mengatakan dia dalam ‘kesehatan yang baik’ dan dirawat oleh dokter pemerintah.

    Sebelum penangkapannya, Duterte sempat menyatakan dirinya siap jika masuk penjara. Duterte, yang berpidato dalam kampanye senator yang dihadiri ribuan pekerja asal Filipina di Hong Kong, mengatakan kebijakan kerasnya dilakukan untuk bangsa Filipina.

    “Dengan asumsi bahwa (surat perintah penangkapan) itu benar, mengapa saya melakukannya? Untuk diri saya sendiri? Untuk keluarga saya? untuk Anda dan anak-anak Anda, dan untuk bangsa kita,” kata Duterte dalam upaya membenarkan kebijakannya.

    “Jika ini benar-benar takdir hidup saya, tidak apa-apa, saya akan menerimanya. Mereka dapat menangkap saya, memenjarakan saya,” sambungnya.

    Mantan juru bicara kepresidenan Duterte, Salvador Panelo, mengecam penangkapan tersebut. Dia mengklaim penangkapan Duterte “melanggar hukum” karena Filipina telah menarik diri dari ICC.

    Di sisi lain, Koalisi Internasional untuk Hak Asasi Manusia di Filipina menyebut penangkapan Duterte sebagai momen bersejarah. Mereka menganggap hal ini menjadi jalan panjang menuju keadilan.

    “Jalannya moralitas itu panjang, tetapi hari ini, jalannya telah mengarah ke keadilan. Penangkapan Duterte adalah awal dari akuntabilitas atas pembunuhan massal yang menandai pemerintahannya yang brutal,” kata Ketua ICHRP, Peter Murphy.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Serangan Drone Terbesar Ukraina Hantam Moskow, 3 Orang Tewas

    Serangan Drone Terbesar Ukraina Hantam Moskow, 3 Orang Tewas

    Moskow –

    Serangan drone terbesar yang diluncurkan Ukraina terhadap Moskow, ibu kota Rusia pada Selasa (11/3) menewaskan sedikitnya tiga orang. Belasan orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut, yang juga memaksa penutupan sementara terhadap empat bandara di Moskow.

    Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dilansir Reuters, Selasa (11/3/2025), mengklaim total 337 drone telah ditembak jatuh di atas wilayah Rusia, termasuk 91 drone di antaranya di wilayah Moskow dan 126 drone lainnya di atas wilayah Kursk, yang sempat diserbu pasukan militer Ukraina yang kini telah ditarik mundur.

    Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, menyebut serangan drone besar-besaran itu merupakan serangan drone Ukraina terbesar terhadap Moskow, yang bersama dengan wilayah sekitarnya memiliki populasi sedikitnya 21 juta jiwa dan merupakan salah satu wilayah metropolitan terbesar di Eropa.

    “Saya baru saja diberi tahu bahwa pria ketiga juga tewas,” tulis Yevgenia Khrustalyeva, kepala distrik Domodedovo di pinggiran Moskow, dalam postingan di media sosial.

    Menurut sejumlah pejabat Rusia, sekitar 18 orang lainnya, termasuk anak-anak, mengalami luka-luka, karena gedung permukiman juga terkena dampak serangan.

    Gubernur wilayah Moskow, Andrei Vorobyov, mengunggah foto apartemen yang hancur dengan kaca jendelanya pecah akibat serangan drone tersebut.

    Otoritas pengawas penerbangan Rusia mengatakan penerbangan sempat ditangguhkan di sebanyak empat bandara di area Moskow setelah serangan drone itu, sebelum akhirnya dilanjutkan kembali. Beberapa penerbangan dialihkan ke kota-kota lainnya.

    Serangan drone Ukraina itu terjadi ketika delegasi Kyiv akan melakukan pertemuan dengan para pejabat Amerika Serikat (AS) di Arab Saudi untuk membahas cara mengakhiri perang dengan Rusia yang berkecamuk selama tiga tahun terakhir.

    Kyiv sendiri juga dilanda serangan massal berulang kali dari Rusia selama perang berlangsung. Dalam pernyataan terbaru, otoritas Ukraina melaporkan wilayahnya menjadi target serangan rudal balistik dan 126 drone sepanjang Selasa (11/3) waktu setempat.

    Ukraina berusaha membalas gempuran Rusia dengan melancarkan serangan drone yang menargetkan kilang minyak, lapangan udara, dan bahkan stasiun radar peringatan dini.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap di Bandara

    Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap di Bandara

    Dunia Hari Ini merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir dalam edisi Selasa, 11 Maret 2025.

    Laporan utama kami hadirkan dari Filipina.

    Mantan presiden Filipina ditangkap

    Mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte ditangkap di Bandara Internasional Manila atas perintah International Criminal Court (ICC), kata pemerintah Filipina.

    Duterte ditangkap setelah mendarat dari Hong Kong dan polisi menahannya atas perintah ICC, kata kantor Presiden Ferdinand Marcos dalam sebuah pernyataan.

    Pengadilan sedang menyelidiki sejumlah pembunuhan yang terjadi di bawah kepemimpinan Duterte saat ia menindak keras perdagangan narkoba ilegal.

    Tidak jelas ke mana Duterte dibawa oleh polisi, sementara pemerintah Filipina mengatakan Duterte, yang berusia 79 tahun, dalam keadaan sehat dan sudah diperiksa oleh dokter pemerintah.

    “Dia sekarang dalam tahanan pihak berwenang,” demikian pernyataan pemerintah Filipina.

    Paus tidak dalam kondisi kesehatan mengancam

    Paus Fransiskus tidak lagi dalam kondisi kesehatan berbahaya yang mengancam akibat pneumonia, demikian pernyataan resmi Vatikan.

    Tapi tim medisnya tetap memutuskan agar Paus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari lagi.

    Vatikan mengatakan para dokter telah mencabut prognosis “hati-hati” mereka sebelumnya, yang berarti Paus tidak lagi dalam bahaya besar akibat infeksi pernapasan awal yang dideritanya pada tanggal 14 Februari.

    “Namun, mengingat kompleksitas gambaran klinis dan gambaran infeksi penting yang muncul saat masuk, terapi obat medis di rumah sakit perlu dilanjutkan selama beberapa hari ke depan,” bunyi pernyataan Vatikan.

    Rumah Ridwan Kamil digeledah KPK

    Rumah Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin.

    Kepada Tempo, Ridwan mengonfirmasi penggeledahan tersebut dan bersikap kooperatif.

    “Tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya membantu tim KPK secara profesional,” ujarnya.

    Sebelumnya, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan untuk mengusut dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (BJB).

    Pihak KPK mengatakan sudah ada lima tersangka dalam kasus tersebut.

    Zelenskyy tiba di Saudi menjelang perundingan damai

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dijadwalkan bertemu dengan Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman, meski dijadwalkan hanya sebentar.

    KTT di Jeddah ini diadakan hanya seminggu setelah debat sengit di Ruang Oval antara Presiden Zelenskyy dan Presiden AS Donald Trump, yang menjadi bukti memburuknya hubungan antara Kyiv dan Washington DC.

    Presiden Zelenskyy menyebut pertemuan dengan Presiden Trump sebagai peristiwa yang “sangat disesalkan”, dan Amerika Serikat akan menghentikan pengiriman senjata dan dukungan intelijen untuk pasukan Ukraina.

    Arab Saudi berupaya memposisikan dirinya sebagai perantara perdamaian antara Ukraina dan Rusia, dengan menggelar pertemuan dengan Rusia sebelumnya.

    Polisi tewas di penjara

    Seorang mantan polisi Thailand yang menjalani hukuman penjara seumur hidup karena pembunuhan ditemukan tewas di selnya.

    Pria bernama Thitisan Utthanaphon dinyatakan bersalah atas pembunuhan pada tahun 2022 karena menyiksa seorang tersangka hingga tewas selama interogasi yang brutal.

    Departemen Pemasyarakatan Thailand menyebut Thitisan ditemukan tidak sadarkan diri di selnya di penjara Bangkok akhir pekan lalu.

    Pria berusia 44 tahun itu ditemukan duduk di pintu selnya dengan “jari-jari memar dan tidak ada denyut nadi.”

    Rekaman CCTV menunjukkan tidak ada seorang pun yang memasuki sel, tetapi otopsi sedang dilakukan untuk menentukan penyebab kematiannya.

  • AS Resmi Batalkan 83% Program Bantuan USAID

    AS Resmi Batalkan 83% Program Bantuan USAID

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, proses pemotongan program di Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) yang dilakukan oleh pemerintahan Trump kini telah selesai. Dalam sebuah posting di X, Rubio mengatakan “setelah peninjauan selama enam minggu, kami secara resmi membatalkan 83% program di USAID.”

    “5.200 kontrak yang kini dibatalkan, menghabiskan puluhan miliar dolar dengan cara yang tidak melayani kepentingan utama Amerika Serikat, bahkan dalam beberapa kasus justru merugikan”, kata Rubio.

    Dia menambahkan, “sekitar 1000” kontrak yang tersisa akan langsung dikelola oleh Departemen Luar Negeri. Anggota parlemen dari oposisi mengatakan, hal tersebut ilegal karena perubahan semacam itu memerlukan persetujuan dari Kongres AS.

    Gedung Putih belum memberikan informasi yang jelas mengenai kontrak mana yang telah dipotong dan mana yang akan dipertahankan.

    Apa yang melatarbelakangi pemotongan tersebut?

    Ketika Donald Trump memulai masa jabatan keduanya sebagai presiden AS pada tanggal 20 Januari, salah satu tindakan pertamanya adalah memerintahkan penangguhan segera semua bantuan asing selama 90 hari. Pemerintah AS mengamini keputusan tersebut dengan mengklaim bahwa USAID merupakan pemborosan sumber daya pemerintah.

    Audit tersebut diawasi oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang dijalankan oleh miliarder sayap kanan dan penasihat Trump, Elon Musk.

    Ribuan staf diberhentikan dari tugas mereka dan kontrak diputus, yang menyebabkan kekacauan di dalam pemerintahan dan di seluruh dunia. Kelompok-kelompok bantuan menyebutkan, daerah-daerah yang sangat membutuhkan bantuan kini terancam serius, seperti pencegahan kelaparan di Kongo atau proyek air bersih di Burkina Faso.

    Proyek DOGE yang dipimpin oleh Musk dianggap sebagai kunci untuk memajukan ideologi ini, dan proyek tersebut terbuka mengenai tujuannya untuk mengurangi pengeluaran pemerintah, sambil mengonsolidasikan agensi-agensi di bawah Cabang Eksekutif AS.

    Dalam pengumumannya, Rubio memuji DOGE karena melakukan pembersihan. Musk kemudian membalas, menyebut pemotongan itu “sulit, tetapi perlu,” dan menambahkan “bagian-bagian penting USAID seharusnya selalu berada di bawah Departemen Luar Negeri AS.”

    Apa itu USAID?

    USAID didirikan pada tahun 1961 untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan di wilayah-wilayah kritis di seluruh dunia.

    Meskipun lembaga ini beroperasi secara langsung di 60 negara, sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh kontraktor yang menerima dana dari USAID. Pekerjaan tersebut sering kali mencakup pencegahan penyakit dan kelaparan, penyediaan vaksinasi, dan bantuan bencana.

    Dengan anggaran yang dilaporkan lebih dari $40 miliar pada tahun 2023, lembaga ini merupakan salah satu donor bantuan global terbesar.

    Diperintahkan membayar $2 miliar bantuan luar negeri yang tertunggak

    Pemerintahan Trump menghentikan bantuan luar negeri pada 20 Januari, di hari pertama ia menjabat. Hakim distrik Washington DC, Amir Ali mengatakan pembayaran harus dilakukan untuk pekerjaan yang sudah diselesaikan. Namun, ia menolak permintaan dari kelompok nirlaba dan bisnis, untuk memerintahkan pemerintahan Trump mengembalikan ribuan kontrak dan hibah bantuan luar negeri yang telah dibatalkan.

    Pada saat yang bersamaan, Ali memutuskan, presiden Trump harus mengeluarkan anggaran bantuan USAID yang telah disetujui oleh Kongres AS.

    Keputusan Mahkamah Agung AS membuka jalan bagi putusan ini. Mahkamah Agung AS minggu lalu menolak permintaan darurat Trump, untuk membekukan pembayaran hampir $2 miliar bantuan luar negeri untuk pekerjaan yang dilakukan hingga 13 Februari.

    Ali sebelumnya memerintahkan pemerintahan Trump untuk memulai kembali bantuan luar negeri sesuai putusan pada 13 Februari, dengan tenggat waktu 26 Februari. Pemerintahan Trump meminta Mahkamah Agung untuk memblokir tenggat waktu tersebut, namun para hakim menolak permintaan itu.

    ap/as (AP, Reuters, AFP)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jet Tempur Israel Gempur Suriah, Targetnya Lokasi Militer

    Jet Tempur Israel Gempur Suriah, Targetnya Lokasi Militer

    Damaskus –

    Militer Israel mengerahkan sejumlah jet tempurnya untuk menyerang wilayah Suriah bagian selatan. Serangan udara Tel Aviv pada Senin (10/3) malam waktu setempat, ini menargetkan pertahanan udara dan lokasi-lokasi militer Suriah lainnya.

    Laporan media pemerintah Suriah, seperti dilansir AFP, Selasa (11/3/2025), menyebut Israel menggempur Provinsi Daraa, sebelah selatan negara tersebut, dengan kelompok pemantau konflik melaporkan sedikitnya 17 serangan menghantam posisi-posisi bekas tentara Suriah, termasuk platform observasi dan tank.

    Pernyataan dari militer Israel mengatakan bahwa “jet-jet tempurnya menyerang radar dan aset pendeteksi yang digunakan untuk membangun penilaian intelijen udara” dan menggempur “posisi komando dan lokasi militer yang berisi senjata dan peralatan militer milik rezim Suriah”.

    Sejak rezim mantan Presiden Bashar al-Assad digulingkan pada Desember lalu, Israel telah melancarkan ratusan serangan udara terhadap wilayah Suriah dan mengerahkan pasukan ke zona penyangga yang dijaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Dataran Tinggi Golan yang strategis.

    Militer Israel mengatakan bahwa target-target dalam serangan itu “digempur untuk menghilangkan ancaman di masa mendatang”.

    “Kehadiran aset-aset ini di Suriah bagian selatan menimbulkan ancaman bagi negara Israel dan aktivitas (militer) IDF (Angkatan Bersenjata Israel),” sebut militer Israel dalam pernyataannya.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bulan lalu bahwa wilayah Suriah bagian selatan harus didemiliterisasi sepenuhnya, dan memperingatkan pemerintahannya tidak akan menerima kehadiran pasukan pemerintah yang baru yang dipimpin kaum Islamis di dekat wilayahnya.

    Serangan terbaru itu terjadi segera setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar memperingatkan para pemimpin dunia mewaspadai kepemimpinan baru di Suriah, dan menyebut “kelompok jihadis” sedang memerintah negara itu.

    Komentar Saar disampaikan menanggapi pembunuhan massal yang menewaskan 1.000 orang di Suriah beberapa waktu terakhir. Laporan kelompok pemantau konflik Syrian Observatory for Human Rights menyebut kebanyakan korban tewas merupakan pasukan keamanan dari pemerintahan baru Suriah atau petempur loyalis Assad.

    “Komunitas internasional harus sadar. Mereka harus berhenti memberikan legitimasi gratis kepada rezim yang tindakan pertamanya adalah kekejaman ini,” cetusnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PBB Batal Pangkas Bantuan Bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia

    PBB Batal Pangkas Bantuan Bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia

    Jakarta –

    Badan migrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membatalkan pemotongan dana bantuan untuk para pengungsi Rohingya di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh petinggi badan tersebut di Indonesia pada hari Selasa (11/3), beberapa hari setelah pemangkasan bantuan karena pembekuan dana bantuan luar negeri Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Sebelumnya, sebuah surat tertanggal 28 Februari dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), yang dilihat oleh kantor berita AFP, menyebutkan bahwa dana bantuan dipotong untuk hampir 1.000 pengungsi Rohingya di Pekanbaru, Riau.

    “Karena keterbatasan sumber daya, IOM tidak dapat memberikan bantuan layanan kesehatan dan bantuan uang tunai untuk 925 pengungsi Rohingya yang saat ini masih berada di Pekanbaru mulai 5 Maret 2025,” demikian isi surat yang ditandatangani oleh wakil kepala misi IOM. Dikabarkan, beberapa bantuan masih terus diberikan kepada pihak yang paling rentan.

    Namun pada Selasa (11/3), kepala misi IOM di Indonesia, Jeffrey Labovitz, mengatakan kepada AFP bahwa pemotongan tersebut telah dibatalkan, tanpa alasan yang diberikan.

    “Program terbesar kami untuk memberikan bantuan kemanusiaan telah diaktifkan kembali,” kata Labovitz kepada AFP, Selasa (11/3/2025).

    “Saya dapat mengonfirmasi tidak ada pengurangan layanan yang direncanakan saat ini,” imbuhnya.

    Badan migrasi PBB tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan email, bahwa mereka “tetap berkomitmen untuk membantu pengungsi Rohingya di Indonesia, melanjutkan dukungan kami seperti yang telah kami lakukan di masa lalu.”

    Lebih dari 2.000 warga Rohingya mendekam di Indonesia dalam ketidakpastian hukum karena negara-negara menolak untuk menerima mereka secara permanen. Ini membuat mereka bergantung pada dukungan PBB untuk tempat tinggal dan bantuan.

    IOM mengatakan minggu lalu, bahwa pembekuan bantuan AS “berdampak pada staf, operasi, dan orang-orang yang kami layani”.

    Kedutaan Besar AS di Jakarta tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Sebelumnya pada hari Senin (10/3), Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington membatalkan 5.200 program di badan pembangunan USAID, tetapi akan mempertahankan 1.000 program untuk dikelola oleh Departemen Luar Negeri.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • WNI Akan Diadili di Singapura Usai Pamer Alat Kelamin ke Pramugari

    WNI Akan Diadili di Singapura Usai Pamer Alat Kelamin ke Pramugari

    Singapura –

    Seorang pria asal Indonesia (WNI) akan diadili di Singapura pada Rabu (12/3) besok, karena memamerkan alat kelaminnya kepada seorang pramugari di dalam pesawat yang sedang mengudara ke negara tersebut.

    WNI berusia 23 tahun ini ditangkap setelah pesawat yang ditumpanginya mendarat di Singapura.

    Kepolisian Singapura, seperti dilansir The Straits Times, Selasa (11/3/2025), menyatakan pihaknya mendapat aduan soal insiden tersebut pada 23 Januari lalu. Namun tidak diketahui nama maskapai penerbangan yang ditumpangi WNI itu, atau dari mana pesawat itu lepas landas.

    Menurut penyelidikan otoritas Singapura, pria WNI yang tidak disebut namanya itu diduga membuka risleting celananya dan mengumbar alat kelaminnya sambil duduk di kursinya selama penerbangan. Pria itu kemudian menutupi dirinya dengan selimut dan menyiapkan ponselnya untuk merekam video.

    Ketika salah satu pramugari mendekat untuk menyajikan makanan, pria WNI itu diduga menyingkap selimut dan memperlihatkan alat kelaminnya kepada pramugari itu. Sang pramugari kemudian pergi untuk melaporkan kejadian itu kepada atasannya.

    Saat pesawat mendarat di Bandara Changi, pria WNI itu langsung ditangkap dan ponselnya disita untuk penyelidikan.

    Oleh otoritas setempat, pria WNI ini didakwa atas tindakan sexual exposure. Jika terbukti bersalah, maka dia dapat dihukum hingga satu tahun penjara, atau dihukum denda, atau gabungan kedua hukuman tersebut.

    Kepolisian Singapura menegaskan pihaknya akan bersikap tegas terhadap para pelaku kejahatan seksual yang melakukan tindakan tidak senonoh yang menyebabkan rasa takut, tertekan dan pelecehan terhadap orang lain, baik di dalam pesawat maupun di tempat umum.

    “Pelaku kejahatan tersebut akan ditindak tegas sesuai hukum,” tegas Kepolisian Singapura.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Negosiator AS-Ukraina Kembali Berunding, Kali Ini di Arab Saudi

    Negosiator AS-Ukraina Kembali Berunding, Kali Ini di Arab Saudi

    Jakarta –

    Para pejabat tinggi Ukraina dan AS mulai berunding di Jeddah, Arab Saudi pada hari Selasa (11/3) dalam upaya untuk menghentikan perang Rusia terhadap Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tidak akan hadir dalam negosiasi, meskipun ia berada di negara Teluk tersebut pada hari Senin (10/3) untuk bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

    Sebagai gantinya, Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha, Menteri Pertahanan Rustem Umerov, kepala kantor kepresidenan Andrii Yermak dan wakilnya Pavlo Pallisa akan mewakili Ukraina, kata Zelensky. Dari pihak AS, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz dan utusan khusus Steve Witkoff, yang baru-baru ini menangani negosiasi Gaza-Israel, diharapkan hadir.

    Ukraina baru-baru ini mendukung inisiatif Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengusulkan gencatan senjata sebagian, atas serangan udara dan serangan dari laut, yang ditolak Rusia minggu lalu. Kiev juga menginginkan pertukaran semua tahanan dengan Rusia sebagai langkah pertama. Di sisi lain, Washington menginginkan gencatan senjata yang cepat dan menyeluruh yang diikuti oleh pemilihan umum di Kiev.

    Ukraina telah mempertahankan diri terhadap invasi Rusia berskala penuh selama lebih dari tiga tahun dengan dukungan Barat. Menyusul pertemuan yang penuh pertikaian di Ruang Oval pada tanggal 28 Februari, di mana Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance mengecam Zelensky dan menyebutnya tidak tahu berterima kasih, Washington sudah menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina dan akses ke informasi intelijen utama.

    Zelensky usulkan pertukaran tahanan

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengusulkan pembebasan tahanan dan pengembalian anak-anak Ukraina ke tanah air mereka.

    “Hal ini dapat menjadi langkah kunci dalam membangun kepercayaan dalam upaya diplomatik,” tulis Zelensky di platform X setelah pertemuan dengan putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman. “Bagian penting dari diskusi didedikasikan untuk format jaminan keamanan,” imbuh Zelensky.

    Pemerintah Ukraina menuduh Rusia telah menculik ribuan anak sejak Moskow sejak memulai perang habis-habisan melawan Ukraina pada Februari 2022.

    Rusia laporkan serangan 337 pesawat nirawak oleh Ukraina

    Rusia mengatakan Ukraina melakukan serangan besar-besaran dengan pesawat nirawak alias drone di sejumlah lokasi, termasuk ke ibukota Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan telah menembak jatuh 337 pesawat nirawak. Rusia menyalahkan Ukraina atas serangan tersebut, yang belum dikomentari oleh Kyiv.

    Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengatakan ini adalah serangan pesawat nirawak Ukraina terbesar ke ibu kota Rusia hingga saat ini.

    Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan 91 pesawat nirawak ditembak jatuh di Moskow dan 126 lainnya ditembak jatuh di wilayah Kursk, tempat pasukan Ukraina masih menguasai sebagian wilayah Rusia.

    Pesawat nirawak juga dilaporkan terbang di wilayah Bryansk, Belgorod, Ryazan, Kaluga, Lipetsk, Orel, Voronezh, dan Nizhny Novgorod. Laporan tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen.

    hp/as (reuters, afp, dpa)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Proses Ekstradisi Paulus Tannos Berjalan Lama, Ini Kata Singapura

    Proses Ekstradisi Paulus Tannos Berjalan Lama, Ini Kata Singapura

    Jakarta –

    Kementerian Hukum Singapura mengatakan pihaknya akan berusaha mempercepat proses ekstradisi buronan kasus korupsi pengadaan e-KTP, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin, seperti yang diminta pemerintah Indonesia.

    Namun demikian, menurut otoritas hukum Singapura, upaya untuk mengekstradisi Tannos ke Indonesia akan memakan waktu setelah yang bersangkutan mengajukan gugatan hukum.

    Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, K Shanmugam, menegaskan hal itu dalam jumpa pers, Senin (10/03), seperti dilaporkan kantor berita Reuters.

    Paulus Tannos diduga terlibat skandal korupsi proyek kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP.

    Hasil penyelidikan KPK mengungkapkan kasus ini menyebabkan kerugian negara sekitar Rp2,3 triliun.

    Dia dinyatakan buron oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 19 Oktober 2021, dan diyakini telah tinggal di Singapura semenjak 2017.

    Menurut Shanmugam, sebagaimana dikutip dari The Straits Times, Tannos telah menyewa pengacara dan akan menentang upaya ekstradisi itu.

    “Jika Tannos tidak menentang ekstradisinya, dia dapat diekstradisi dalam waktu enam bulan, bahkan mungkin kurang,” ujarnya.

    “Dan jika pengadilan memerintahkan ekstradisi, dia berhak mengajukan banding,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, Paulus Tannos dilaporkan memiliki paspor diplomatik yang sah, yaitu dari negara Guinea-Bissau di Afrika Barat.

    Hal itu diutarakan pengacaranya pada sidang ekstradisinya, 23 Januari 2025 lalu, yang digelar otoritas hukum Singapura.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, K Shanmugam, dalam jumpa pers Senin, 10 Maret 2025, mengatakan, jika paspor Paulus Tannos tidak sah atau palsu, maka dia dapat diekstradisi dengan relatif cepat.

    Namun lantaran Tannos memasuki Singapura dengan paspor yang sah, maka otoritas hukum Singapura tidak mudah untuk memulangkannya begitu saja, katanya.

    “Tidak mungkin kami bisa langsung menerbangkannya ke pesawat dan memulangkannya. Ada proses formal.”

    Walaupun demikian, tambahnya, tidak berarti Tannos memiliki kekebalan diplomatik, karena dia tidak terakreditasi di Kementerian Luar Negeri Singapura.

    Menurut Shanmugam, sidang peradilan terakhir Tannos dijadwalkan pada 7 Maret 2025, tetapi yang bersangkutan mengaku sakit dan dirawat di rumah sakit.

    Dia telah dijadwalkan untuk pemeriksaan lanjutan pada 13 Maret dan 19 Maret 2025.

    Kapan pemerintah Indonesia meminta ekstradisi Paulus Tannos?

    Di Indonesia, muncul pertanyaan yang dikutip media terkait proses ekstradisi Tannos yang dianggap berlarut-larut itu.

    Pertanyaan itu didasari bahwa sebelumnya Tannos sudah ditangkap otoritas hukum Indonesia.

    Selain itu, Indonesia dan Singapura sudah memiliki perjanjian tentang ekstradisi

    Shanmugam membenarkan bahwa pemerintah Indonesia sudah mengajukan permintaan resmi agar Tannos diekstradisi ke Indonesia.

    Pemerintah Singapura telah menerima permintaan ekstradisi resmi dan dokumen pendukung dari otoritas Indonesia pada 24 Februari 2025 lalu.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum Indonesia Edward Hiariej mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan dokumen-dokumen untuk proses ekstradisi Paulus Tannos.

    “Itu [dokumen] sudah diserahkan ke pihak Singapura Minggu lalu, Singapura akan meneliti, dia akan mempelajari dulu,” kata Eddy kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025 lalu.

    Secara terpisah, Ketua KPK Setyo Budiyanto berujar seluruh dokumen yang disyaratkan untuk proses ekstradisi itu sudah dikirim ke otoritas Singapura pada pekan kedua Februari 2025 lalu.

    “Minggu lalu sudah dibawa ke Pemerintah Singapura,” kata Setyo, Senin (24/02).

    Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura melaporkan bahwa buronan kasus korupsi pengadaan e-KTP, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin (PT), saat ini ditahan di Penjara Changi.

    Duta Besar RI untuk Singapura, Suryopratomo, menjelaskan bahwa Tannos tidak pernah ditahan di KBRI Singapura.

    “Sejak tanggal 17 Januari 2025, setelah Pengadilan Singapura mengabulkan permintaan penahanan sementara (provisional arrest request), Paulus Tannos ditahan di Changi Prison,” ungkapnya kepada kantor berita Antara, Sabtu (25/01).

    Penahanan sementara ini merupakan mekanisme yang diatur dalam Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura.

    “Perintah penahanan diterbitkan oleh Pengadilan Singapura setelah Tannos dihadapkan oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Ini merupakan wujud kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang efektif antara kedua negara dalam memastikan implementasi perjanjian ekstradisi,” tambahnya.

    Tannos, menurut Suryopratomo, tidak ditangkap langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Singapura, tapi melalui prosedur hukum yang melibatkan CPIB dan aparat penegak hukum Singapura.

    KBRI Singapura menghormati sikap CPIB yang tidak mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai proses menghadapkan Paulus Tannos ke pengadilan.

    “Yang terpenting, saat ini Paulus Tannos sudah ditahan di Changi Prison, dan proses hukum sementara masih berlangsung dan dalam kewenangan Pengadilan Singapura,” kata Suryopratomo.

    Duta Besar RI untuk Singapura, Suryopratomo, menyampaikan bahwa penahanan sementara ini merupakan langkah awal dalam proses ekstradisi PT.

    “Provisional arrest dikabulkan untuk jangka waktu 45 hari. Dalam periode ini, pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait akan melengkapi formal request dan dokumen yang dibutuhkan untuk proses ekstradisi,” ujarnya.

    Kabar penangkapan Paulus Tannos disampaikan KPK, pada Jumat (24/01).

    “Benar, bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi Antara.

    Saat ini KPK tengah koordinasi dengan polisi, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum untuk mengekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia, tambahnya.

    “Sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan,” ujar Fitroh.

    Paulus Tannos adalah pimpinan PT Sandipala Arthapura.

    Perusahaan Tannos ini, menurut KPK, bertanggung jawab atas pembuatan, personalisasi, dan distribusi blangko e-KTP.

    Bersama tersangka lainnya, Paulus diduga melakukan kongkalikong demi menguntungkan mereka dalam proyek e-KTP.

    Hasil penyidikan KPK, negara dirugikan sekitar Rp2,3 triliun dari kasus ini.

    Tiga tersangka lainnya sudah diadili, namun Tannos dinyatakan buron oleh KPK sejak 2021.

    Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin dilaporkan sudah tinggal di Singapura sejak 2012 lalu.

    Sejumlah media melaporkan Tannos sudah menjadi penduduk tetap negara itu.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan perubahan kewarganegaraan Paulus Tannos tidak akan memengaruhi proses ekstradisinya.

    “Enggak saya kira. Mudah-mudahan semuanya lancar,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat (24/01).

    Sejak kapan Paulus Tannos kabur ke Singapura?

    Pada 13 Agustus 2019, KPK telah mengumumkan empat orang tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.

    Mereka adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos, dan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya.

    Dua tersangka lainnya adalah anggota DPR (20142019) Miryam S. Haryani, serta eks Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP elektronik Husni Fahmi.

    Miryam, Isnu dan Husni telah diadili dan dijatuhi hukuman penjara. Adapun Paulus Tannos sempat dinyatakan buron oleh KPK.

    Hasil penyidikan KPK, negara dirugikan sekitar Rp2,3 triliun dari kasus ini.

    Baca juga:

    Paulus Tannos diketahui telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atau buron KPK sejak 19 Oktober 2021.

    Seperti dilaporkan Kompas.com yang mengutip Antara, Selasa, 13 September 2019, Paulus tinggal di Singapura bersama keluarganya, termasuk anaknya Catherine Tannos yang terjerat kasus pengadaan e-KTP.

    Dia memilih tinggal di Singapura setelah dilaporkan ke Mabes Polri atas tuduhan menggelapkan dana chip Surat Izin Mengemudi (SIM).

    Apa peran Paulus Tannos dalam kasus korupsi e-KTP?

    KPK mengatakan akta perjanjian konsorsium proyek e-KTP menyebut perusahaan Paulus (PT Sandipala Arthaputra) bertanggung jawab atas pembuatan, personalisasi dan distribusi blangko e-KTP, seperti dilaporkan Detik.com.

    Hasil penyelidikan KPK, yang diumummkan kepada publik pada 2019, Paulus Tannos diduga melakukan kongkalikong dengan melakukan pertemuan untuk menghasilkan peraturan yang bersifat teknis.

    Menurut laporan Detik.com, pertemuan itu diduga terjadi sebelum proyek dilelang.

    Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang, mengatakan Paulus Tannos diduga melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johanes Marliem, dan tersangka Isnu Edhi Wijaya.

    Pertemuan ini, menurut KPK, membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5%.

    Dalam pertemuan itu membahas pula skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kementerian Dalam Negeri.

    Paulus dkk lalu melakukan pertemuan lanjutan dalam waktu 10 bulan dan menghasilkan beberapa output.

    Misalnya, prosedur operasional standar (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis.

    Hasil-hasil tersebut kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada 11 Februari 2011.

    Disebutkan peran Paulus Tannos dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP, salah satunya, melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor, termasuk dengan tersangka Husmi Fahmi (HSF) dan Isnu Edhi Wijaya (ISE).

    Wakil Ketua KPK pada 2019, Saut Situmorang mengatakan, Paulus bersama Husmi dan Isnu bertemu di sebuah ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan

    “Padahal HSF dalam hal ini adalah Ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang,” kata Saut.

    KPK menduga perusahaan Paulus Tannos diperkaya Rp 145 miliar dari proyek e-KTP.

    Saut menjelaskan, fakta seperti itu juga terekam dalam putusan terhadap mantan Ketua DPR Setya Novanto.

    “Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp 145,85 miliar terkait proyek e-KTP ini,” ujar Saut.

    KPK telah memasukkan nama Paulus Tannos ke daftar pencarian orang (DPO) sejak 19 Oktober 2019. Paulus saat itu disebut telah mengganti identitasnya menjadi Tjhin Thian Po.

    Apa langkah yang akan dilakukan Kemenkum?

    Kementerian Hukum (Kemenkum) menyatakan pihaknya akan memproses ekstradisi buronan Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin dari Singapura.

    “Permohonan dari Kejaksaan Agung, kami sudah terima,” kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kantor Kemenkum, Jakarta, Jumat (24/01), seperti dilaporkan kantor berita Antara.

    Saat ini permintaan ekstradisi sedang diproses oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum, katanya.

    Dia menjelaskan sejauh ini masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yakni baik dari Kejaksaan Agung maupun Interpol Mabes Polri.

    “Jadi, masih ada dua atau tiga dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur OPHI saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi, dan saya pikir sudah berjalan,” ujarnya.

    Ditanya wartawan kapan ekstradisi atas Paulus, Supratman mengatakan pertanyaan itu ditanyakan ke Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

    Dihubungi secara terpisah, Kejaksaan Agung mengatakan pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan KPK soal proses ekstradisi Paulus Tannos.

    “KPK dan Kejagung koordinasinya masih progres secara intensif terkait hal ini,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (24/01).

    Dia menegaskan pihaknya siap mendukung KPK dalam hal pemenuhan administrasi maupun koordinasi pemulangan Paulus Tannos.

    “Yang menangani perkara ini, kan, KPK. Jadi, teman-teman di KPK yang aktif, baik dalam pemenuhan administrasi maupun koordinasi pemulangannya. Prinsipnya, kami siap membantu,” jelasnya.

    Lihat juga Video Kasus Paulus Tannos Jadi Penjanjian Ekstradisi Perdana RI dengan Singapura

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu