Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Albania Blokir TikTok, Larangan Nasional Berlaku Hari Ini

    Albania Blokir TikTok, Larangan Nasional Berlaku Hari Ini

    Jakarta –

    Albania akan menjadi negara Eropa pertama yang melarang aplikasi populer TikTok secara nasional. Aplikasi media sosial milik Cina ini memiliki sekitar 1,5 juta pengguna di negara Balkan tersebut.

    Menurut media lokal, Otoritas Komunikasi Elektronik dan Pos Albania telah memerintahkan semua penyedia layanan internet untuk memblokir akses ke server aplikasi tersebut dan memberikan bukti tertulis.

    Larangan ini pertama kali diumumkan oleh Perdana Menteri Edi Rama pada bulan Desember 2024. Keputusan ini diambil setelah eskalasi konflik di platform tersebut mengakibatkan perkelahian yang menyebabkan seorang remaja berusia 14 tahun meninggal dan seorang lainnya terluka parah.

    Pembunuhan tersebut memicu diskusi tentang dampak media sosial terhadap generasi muda Albania, dengan Rama sendiri menyebut aplikasi itu sebagai “preman lingkungan”.

    Namun, partai-partai oposisi menentang larangan tersebut, dengan alasan mereka mengandalkan TikTok untuk berkampanye. Dengan pemilihan umum parlemen yang akan diadakan pada bulan Mei mendatang, waktu pelarangan ini dipertanyakan.

    Di negara mana saja TikTok dilarang?

    Albania memberlakukan larangan nasional memblokir TikTok. Sementara negara Eropa lainnya mungkin akan segera mengikuti.

    Negara-negara lain telah mengambil langkah lebih lanjut. Pada tahun 2020, India melarang TikTok dengan alasan masalah keamanan nasional. Tahun lalu, Australia melarang akses ke semua media sosial, termasuk TikTok, untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun. Sementara itu, Prancis untuk sementara melarang aplikasi tersebut di Kaledonia Baru, salah satu koloni luar negerinya yang tersisa.

    lw/ha (AFP, dpa)

    Lihat juga Video Albania Blokir TIkTok Selama 1 Tahun

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Uni Eropa Umumkan ‘Tindakan Balasan’ Terhadap Tarif Impor AS

    Uni Eropa Umumkan ‘Tindakan Balasan’ Terhadap Tarif Impor AS

    Jakarta –

    Komisi Eropa mengatakan hari Rabu (12/3) bahwa mereka akan memberlakukan serangkaian tarif terhadap barang-barang AS paling lambat tanggal 1 April. “Tindakan balasan” tersebut diumumkan setelah AS memberlakukan tarif hingga 25% terhadap baja dan aluminium Uni Eropa (UE) mulai berlaku.

    Komisi mengatakan akan memberlakukan “tindakan balasan untuk melindungi bisnis, pekerja, dan konsumen Eropa dari dampak pembatasan perdagangan yang tidak dapat dibenarkan ini.” “Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nilai total tindakan UE sesuai dengan peningkatan nilai perdagangan yang terkena dampak tarif baru AS,” kata Komisi.

    “Karena AS menerapkan tarif senilai USD28 miliar, kami menanggapinya dengan tindakan balasan senilai 26 miliar euro,” kata Presiden Komisi Ursula von der Leyen dalam sebuah pernyataan.

    “Kami akan selalu terbuka untuk negosiasi. Kami sangat yakin bahwa di dunia yang penuh dengan ketidakpastian geopolitik dan ekonomi, bukanlah kepentingan bersama kita untuk membebani ekonomi kita dengan tarif,” von der Leyen menambahkan.

    Barang AS apa yang akan dikenakan tarif UE?

    Dalam sebuah pernyataan, Komisi Eropa mengatakan bahwa mereka akan memperkenalkan kembali langkah-langkah yang diberlakukan selama masa jabatan presiden Donald Trump sebelumnya ketika AS memberlakukan tarif serupa.

    Mereka juga menambahkan langkah-langkah baru. Secara keseluruhan, tanggapan UE akan menargetkan baja dan aluminium dalam bentuk barang, serta tekstil, barang-barang dari kulit, peralatan rumah tangga, perkakas rumah tangga, plastik, dan kayu.

    Produk pertanian juga akan terdampak, termasuk unggas, daging sapi, beberapa makanan laut, kacang-kacangan, telur, gula, dan sayuran.

    Mengapa Trump mengenakan tarif pada mitra dagang AS?

    Pemerintahan Trump telah membuat pasar di seluruh dunia ketakutan dengan penerapan tarif tinggi terhadap beberapa mitra dagang terbesarnya. Sasaran pertama yang menjadi adalah Kanada, Meksiko, dan Cina, yang semuanya mengumumkan tindakan pembalasan mereka sendiri.

    Tarif Trump juga dikritik karena tidak dapat diprediksi, dengan Gedung Putih mengubah rencana pada menit-menit terakhir dalam banyak kasus. Para pemimpin beberapa sekutu terbesar AS bergegas ke Washington untuk menangkis ancaman tarif, tetapi masih harus dilihat apakah Trump akan bersedia untuk membuat kesepakatan dan memberikan keringanan.

    Presiden Donald Trump mengatakan tarif tersebut merupakan upaya untuk menyeimbangkan praktik perdagangan yang tidak adil. Karena daya beli konsumen AS yang besar, banyak negara mengekspor lebih banyak ke AS daripada yang mereka impor dari sana.

    Namun, para ekonom telah memperingatkan bahwa tarif pada akhirnya akan merugikan konsumen AS. Pasar keuangan telah dihantui oleh kemungkinan AS terjerumus ke dalam resesi. Tetapi Trump menepis kekhawatiran atas indeks Wall Street yang jatuh untuk hari kedua berturut-turut pada hari Selasa (11/3).

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Militer Jerman Bundeswehr Kekurangan Personel untuk Pertahanan Negara

    Militer Jerman Bundeswehr Kekurangan Personel untuk Pertahanan Negara

    Jakarta –

    Saat ini ada sekitar 181.000 tentara yang bertugas di angkatan bersenjata Jerman, Bundeswehr. Dibandingkan dengan target 203.000, jumlah ini terlalu sedikit. Bagi Eva Hgl, komisioner parlemen Jerman Bundestag untuk urusan pertahanan dan ketentaraan, topik ini merupakan isu yang sudah berlangsung lama, tetapi kini makin mendesak.

    Dalam situasi global saat ini, “lebih penting dari sebelumnya bagi kita untuk memiliki Bundeswehr yang beroperasi penuh,” kata Eva Hgl saat presentasi laporan tahunan Bundeswehr untuk tahun 2024. Meskipun peralatan telah ditingkatkan, jumlah prajurit sebenarnya malah berkurang. “Bundeswehr menyusut dan semakin tua,” kata Eva Hgl. “Perkembangan ini harus segera dihentikan dan diubah.”

    Bundeswehr tidak melewatkan satu pun upaya dalam merekrut personel baru, mereka memasang poster iklan besar di kota-kota Jerman dan menunjukkan kehidupan sehari-hari prajurit di saluran media sosial. Hal ini membangkitkan minat: jumlah pelamar meningkat pada tahun 2024. Namun, banyak pendatang baru yang kemudian mengundurkan diri. Satu dari empat orang meninggalkan Bundeswehr dalam waktu enam bulan pertama.

    Salah satu alasan tingginya angka rekrutan yang mengundurkan diri adalah keinginan untuk ditempatkan di dekat kota asal mereka, kata Eva Hgl. Bundeswehr tidak selalu dapat memenuhi persyaratan ini. Hal lain adalah soal kontrak. Tidak semua dari mereka dapat ditawari perpanjangan kontrak atau posisi yang diinginkan sebagai prajurit profesional karena kurangnya posisi. “Kita kehilangan banyak orang baik,” keluh Hgl. Bundeswehr masih perlu “meningkatkan personelnya secara signifikan.”

    “Wajib militer akan membebani Bundeswehr”

    Mungkinkah pemberlakuan kembali wajib militer bisa memecahkan masalah personel? Eva Hgl tidak menganggapnya sebagai ide yang baik. Wajib militer di Jerman memang sudah dihentikan pada tahun 2011, karena ketika itu tidak dibutuhkan lagi personel dalam jumlah besar. Kalau sekarang wajib militer diberlakukan lagi, Bundeswehr tidak punya kapasitas menampung para peserta dalam waktu singkat. “Itu akan membuat Bundeswehr kewalahan. “Tidak cukup ruangan, tidak cukup peralatan, dan yang paling penting, tidak cukup instruktur,” Kata Eva Hgl.

    Dia lebih menganjurkan pemberlakuan “tahun sosial” wajib bagi semua pria dan perempuan muda, yang dapat diselesaikan baik di Bundeswehr maupun di lembaga sosial. Jika tidak, dia mendukung konsep Menteri Pertahanan Boris Pistorius, yang didasarkan pada partisipasi sukarela.

    Sejumlah pelamar yang cocok kemudian akan dipilih berdasarkan kuesioner yang harus dijawab oleh para rekrutan baru. Bubarnya pemerintahan koalisi baru-baru ini membuat banyak rencana yang tidak terlaksana.

    “Bundeswehr memiliki terlalu sedikit dari semua yang dimilikinya”

    Mengingat adanya keraguan mengenai komitmen Amerika Serikat terhadap NATO, penguatan Bundeswehr memainkan peran penting dalam pembicaraan koalisi antara CDU/CSU dan SPD untuk membentuk pemerintahan baru.

    Sebagai utusan khusus parlemen untuk urusan Angkatan Bersenjata, Eva Hgl ingin memastikan bahwa hak-hak dasar prajurit dihormati. Dia menyelidiki keluhan dan melakukan kunjungan mendadak ke pasukan. Setiap prajurit dapat menghubungi kantornya secara langsung tanpa melibatkan atasan mereka. Prajurit memanfaatkan hak ini secara ekstensif: Pada tahun 2024, ada 2.467 petisi pribadi sampai di kantor Eva Hgl di Berlin.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Makin Panas, Rusia Tembak Jatuh 77 Drone Ukraina

    Makin Panas, Rusia Tembak Jatuh 77 Drone Ukraina

    Jakarta –

    Perang antara Rusia dan Ukraina terus memanas. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa militernya telah menembak jatuh 77 drone Ukraina dalam semalam.

    Ini terjadi hanya dua hari setelah Kyiv melakukan serangan langsung terbesarnya terhadap Moskow selama perang tiga tahun tersebut.

    Sebanyak tiga puluh drone berhasil dicegat dan dihancurkan di wilayah Bryansk, Rusia barat yang berbatasan dengan Ukraina, sementara 25 drone lainnya jatuh di atas Kaluga, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Kamis (13/3/2025).

    Kementerian menambahkan banyak drone lainnya ditembak jatuh di wilayah Kursk, Voronezh, Rostov, dan Belgorod.

    Serangan terbaru ini terjadi setelah Rusia menembak jatuh lebih dari 90 drone atau pesawat nirawak di wilayah ibu kota Rusia, Moskow pada hari Selasa lalu. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin menyebutnya sebagai “serangan drone musuh paling masif terhadap Moskow”.

    Otoritas Rusia mengatakan tiga orang tewas dan beberapa lainnya cedera dalam serangan hari Selasa tersebut, yang mengakibatkan 337 drone Ukraina di seluruh negeri berhasil dicegat.

    Beberapa kota Ukraina juga diserang pada Kamis pagi waktu setempat, dengan seorang wanita berusia 42 tahun tewas di Kherson, menurut kepala administrasi militer regional Roman Mrochko.

    Lihat juga Video: Rudal-Drone Rusia Hantam Dobropillia, 11 Orang Tewas-30 Terluka

    Pihak berwenang di Kyiv dan Dnipropetrovsk juga melaporkan diserang pada Kamis dini hari waktu setempat.

    Sebelumnya, serangan rudal balistik Rusia menghantam kota pelabuhan Odesa di Ukraina bagian selatan. Sedikitnya empat orang tewas, dengan sebuah kapal kargo berbendera Barbados mengalami kerusakan akibat serangan rudal tersebut.

    Serangan rudal Moskow itu menghantam wilayah Ukraina pada Selasa (11/3) tengah malam waktu setempat, saat otoritas Kyiv menyatakan dukungan terhadap usulan Amerika Serikat (AS) untuk gencatan senjata selama 30 hari dan setuju untuk segera berunding dengan Rusia.

    Para pejabat Ukraina mengatakan serangan rudal terjadi saat kapal kargo tersebut sedang memuat pasokan gandum yang dimaksudkan untuk dikirim ke Aljazair.

    “Sayangnya, empat orang tewas — warga negara Suriah. Korban termuda berusia 18 tahun, yang paling tua berusia 24 tahun. Dua orang lainnya mengalami luka-luka — seorang warga Ukraina dan seorang warga Suriah,” kata wakil perdana menteri untuk rekonstruksi, Oleksiy Kuleba, dalam pernyataan via media sosial.

    “Rusia menyerang infrastruktur Ukraina, termasuk pelabuhan yang terlibat dalam memastikan keamanan pangan dunia,” tuduhnya.

    Lihat juga Video: Rudal-Drone Rusia Hantam Dobropillia, 11 Orang Tewas-30 Terluka

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Keluhkan Pemangkasan Bantuan AS, PBB Akui Terlalu Bergantung pada AS

    Keluhkan Pemangkasan Bantuan AS, PBB Akui Terlalu Bergantung pada AS

    Jakarta –

    Seorang kepala badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluhkan pemangkasan dana bantuan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Dia mengakui bahwa PBB selama ini telah terlalu bergantung pada pendanaan AS.

    Tom Fletcher, kepala Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), memperkirakan bahwa 300 juta orang atau lebih membutuhkan dukungan kemanusiaan di seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa “laju dan skala pemotongan dana yang kita hadapi, tentu saja, merupakan guncangan seismik bagi sektor ini.”

    “Banyak yang akan meninggal karena bantuan itu menyusut,” katanya dalam konferensi pers pada Rabu (12/3), dilansir kantor berita AFP, Kamis (13/3/2025).

    “Di seluruh keluarga PBB dan mitra kami, kami membuat pilihan sulit setiap hari tentang kehidupan mana yang harus kami prioritaskan, kehidupan mana yang harus kami coba selamatkan,” kata Fletcher, seraya mengakui bahwa “kami telah… terlalu bergantung pada pendanaan AS.”

    Sejak Trump kembali menjabat presiden pada bulan Januari lalu, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) telah menjadi sasaran utama upaya pemerintahannya untuk memangkas pengeluaran pemerintah, dengan dampak berantai yang sudah terasa di seluruh dunia.

    Setelah membekukan semua bantuan asing untuk ditinjau, Departemen Luar Negeri AS mengatakan minggu lalu akan mengakhiri 83 persen program bantuan USAID.

    Sebelumnya pada bulan Desember lalu, PBB memperkirakan dana sebesar US$47,4 miliar akan dibutuhkan untuk bantuan kemanusiaan pada tahun 2025, meskipun jumlah itu hanya cukup untuk membantu sekitar 190 juta orang yang membutuhkan.

    Tanpa pendanaan AS, yang menurut Fletcher “telah menyelamatkan ratusan juta jiwa,” perkiraan jangkauan bantuan kemanusiaan PBB telah berkurang lagi.

    “Saat ini saya memiliki rekan-rekan di Jenewa yang mencoba mengidentifikasi bagaimana kita dapat memprioritaskan penyelamatan 100 juta jiwa dan berapa biaya yang akan kita keluarkan tahun depan,” tandasnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Begitu Tersangka Ditahan, Dijadwalkan Sidang Pendahuluan

    Begitu Tersangka Ditahan, Dijadwalkan Sidang Pendahuluan

    Jakarta –

    Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) mengkonfirmasi telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan perang mematikannya melawan narkoba. ICC akan segera menjadwalkan sidang pendahuluan setelah Duterte berada dalam tahanan mereka.

    “Begitu tersangka berada dalam tahanan ICC, sidang pendahuluan akan dijadwalkan,” kata juru bicara ICC Fadi Abdullah dilansir AFP, Selasa (11/3/2025).

    Seperti diketahui, Duterte diterbangkan dari Manila menuju Den Haag atas perintah ICC. Duterte bakal diadili terkait perang mematikannya terhadap narkoba.

    “Mantan presiden Rodrigo Roa Duterte lepas landas pada pukul 11:03 malam ini dan keluar dari wilayah udara Filipina,” kata Mantan Presiden Ferdinand Marcos tak lama setelah lepas pesawat landas dilansir kantor berita AFP, Selasa (11/3/2025).

    Duterte ditangkap Selasa (11/3) setelah mendarat di Bandara Internasional Manila, ibu kota Filipina. Dia ditangkap oleh polisi yang bertindak berdasarkan surat perintah ICC.

    Istana Kepresidenan Filipina menyebut penangkapan dilakukan atas perang mematikannya terhadap narkoba. Penangkapan dilakukan setelah Interpol menerima salinan resmi surat perintah dari ICC.

    “Pagi-pagi sekali, Interpol Manila menerima salinan resmi surat perintah penangkapan dari ICC,” kata Istana Kepresidenan Filipina dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP.

    (dek/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kata Singapura soal Ekstradisi Paulus Tannos Bakal Lama

    Kata Singapura soal Ekstradisi Paulus Tannos Bakal Lama

    Jakarta –

    Singapura menyampaikan kabar terkini mengenai proses ekstradisi Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin. Otoritas Singapura menyebut upaya untuk mengekstradisi Tannos ke Indonesia akan memakan waktu lama.

    Dirangkum detikcom dilansir dari BBC Indonesia, Selasa (11/3/2025), Kementerian Hukum Singapura mengatakan pihaknya akan berusaha mempercepat proses ekstradisi buronan kasus korupsi pengadaan e-KTP itu seperti yang diminta pemerintah Indonesia. Namun demikian, upaya untuk mengekstradisi Tannos ke Indonesia akan memakan waktu setelah yang bersangkutan mengajukan gugatan hukum.

    Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, K Shanmugam, menegaskan hal itu dalam jumpa pers, Senin (10/03), seperti dilaporkan kantor berita Reuters. Paulus Tannos diduga terlibat skandal korupsi proyek kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP.

    Hasil penyelidikan KPK mengungkapkan kasus ini menyebabkan kerugian negara sekitar Rp2,3 triliun. Dia dinyatakan buron oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 19 Oktober 2021, dan diyakini telah tinggal di Singapura semenjak 2017.

    Menurut Shanmugam, sebagaimana dikutip dari The Straits Times, Tannos telah menyewa pengacara dan akan menentang upaya ekstradisi itu.

    Apabila upaya hukum itu dilakukan Tannos, tambahnya, maka proses ekstradisi itu kemungkinan “memakan waktu dua tahun atau lebih”.

    “Jika Tannos tidak menentang ekstradisinya, dia dapat diekstradisi dalam waktu enam bulan, bahkan mungkin kurang,” ujarnya.

    “Dan jika pengadilan memerintahkan ekstradisi, dia berhak mengajukan banding,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, Paulus Tannos dilaporkan memiliki paspor diplomatik yang sah, yaitu dari negara Guinea-Bissau di Afrika Barat. Hal itu diutarakan pengacaranya pada sidang ekstradisinya, 23 Januari 2025 lalu, yang digelar otoritas hukum Singapura.

    Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, K Shanmugam, dalam jumpa pers Senin, 10 Maret 2025, mengatakan, jika paspor Paulus Tannos tidak sah atau palsu, maka dia dapat diekstradisi dengan relatif cepat.

    Namun lantaran Tannos memasuki Singapura dengan paspor yang sah, maka otoritas hukum Singapura tidak mudah untuk memulangkannya begitu saja, katanya.

    “Tidak mungkin kami bisa langsung menerbangkannya ke pesawat dan memulangkannya. Ada proses formal.”

    Walaupun demikian, tambahnya, tidak berarti Tannos memiliki kekebalan diplomatik, karena dia tidak terakreditasi di Kementerian Luar Negeri Singapura.

    Menurut Shanmugam, sidang peradilan terakhir Tannos dijadwalkan pada 7 Maret 2025, tetapi yang bersangkutan mengaku sakit dan dirawat di rumah sakit. Dia telah dijadwalkan untuk pemeriksaan lanjutan pada 13 Maret dan 19 Maret 2025.

    Kapan Pemerintah Indonesia Meminta Ekstradisi Paulus Tannos?

    Foto: Paulus Tannos (dok. detikcom)

    Di Indonesia, muncul pertanyaan yang dikutip media terkait proses ekstradisi Tannos yang dianggap berlarut-larut itu. Pertanyaan itu didasari bahwa sebelumnya Tannos sudah ditangkap otoritas hukum Indonesia.

    Selain itu, Indonesia dan Singapura sudah memiliki perjanjian tentang ekstradisi. Shanmugam membenarkan bahwa pemerintah Indonesia sudah mengajukan permintaan resmi agar Tannos diekstradisi ke Indonesia.

    Pemerintah Singapura telah menerima permintaan ekstradisi resmi dan dokumen pendukung dari otoritas Indonesia pada 24 Februari 2025 lalu. Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum Indonesia Edward Hiariej mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan dokumen-dokumen untuk proses ekstradisi Paulus Tannos.

    “Itu [dokumen] sudah diserahkan ke pihak Singapura Minggu lalu, Singapura akan meneliti, dia akan mempelajari dulu,” kata Eddy kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025 lalu.

    Secara terpisah, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan seluruh dokumen yang disyaratkan untuk proses ekstradisi itu sudah dikirim ke otoritas Singapura pada pekan kedua Februari 2025 lalu.

    “Minggu lalu sudah dibawa ke Pemerintah Singapura,” kata Setyo, Senin (24/2) lalu.

    Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura melaporkan bahwa buronan kasus korupsi pengadaan e-KTP, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin (PT), saat ini ditahan di Penjara Changi. Duta Besar RI untuk Singapura, Suryopratomo, menjelaskan bahwa Tannos tidak pernah ditahan di KBRI Singapura.

    “Sejak tanggal 17 Januari 2025, setelah Pengadilan Singapura mengabulkan permintaan penahanan sementara (provisional arrest request), Paulus Tannos ditahan di Changi Prison,” ungkapnya kepada kantor berita Antara, Sabtu (25/01).

    Penahanan sementara ini merupakan mekanisme yang diatur dalam Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura.

    “Perintah penahanan diterbitkan oleh Pengadilan Singapura setelah Tannos dihadapkan oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Ini merupakan wujud kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang efektif antara kedua negara dalam memastikan implementasi perjanjian ekstradisi,” tambahnya.

    Tannos, menurut Suryopratomo, tidak ditangkap langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Singapura, tapi melalui prosedur hukum yang melibatkan CPIB dan aparat penegak hukum Singapura. KBRI Singapura menghormati sikap CPIB yang tidak mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai proses menghadapkan Paulus Tannos ke pengadilan.

    “Yang terpenting, saat ini Paulus Tannos sudah ditahan di Changi Prison, dan proses hukum sementara masih berlangsung dan dalam kewenangan Pengadilan Singapura,” kata Suryopratomo.

    Duta Besar RI untuk Singapura, Suryopratomo, menyampaikan bahwa penahanan sementara ini merupakan langkah awal dalam proses ekstradisi PT.

    “Provisional arrest dikabulkan untuk jangka waktu 45 hari. Dalam periode ini, pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait akan melengkapi formal request dan dokumen yang dibutuhkan untuk proses ekstradisi,” ujarnya.

    Kabar penangkapan Paulus Tannos disampaikan KPK, pada Jumat (24/01).

    “Benar, bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi Antara.

    Saat ini KPK tengah koordinasi dengan polisi, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum untuk mengekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia, tambahnya.

    “Sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan,” ujar Fitroh.

    Paulus Tannos adalah pimpinan PT Sandipala Arthapura. Perusahaan Tannos ini, menurut KPK, bertanggung jawab atas pembuatan, personalisasi, dan distribusi blangko e-KTP.

    Bersama tersangka lainnya, Paulus diduga melakukan kongkalikong demi menguntungkan mereka dalam proyek e-KTP. Hasil penyidikan KPK, negara dirugikan sekitar Rp2,3 triliun dari kasus ini.

    Tiga tersangka lainnya sudah diadili, namun Tannos dinyatakan buron oleh KPK sejak 2021. Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin dilaporkan sudah tinggal di Singapura sejak 2012 lalu.

    Sejumlah media melaporkan Tannos sudah menjadi penduduk tetap negara itu. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan perubahan kewarganegaraan Paulus Tannos tidak akan memengaruhi proses ekstradisinya.

    “Enggak saya kira. Mudah-mudahan semuanya lancar,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat (24/01).

    Paulus Tannos Kabur ke Singapura

    Foto: Paulus Tannos (dok. detikcom)

    Pada 13 Agustus 2019, KPK telah mengumumkan empat orang tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Mereka adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos, dan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya.

    Dua tersangka lainnya adalah anggota DPR (20142019) Miryam S. Haryani, serta eks Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP elektronik Husni Fahmi. Miryam, Isnu dan Husni telah diadili dan dijatuhi hukuman penjara. Adapun Paulus Tannos sempat dinyatakan buron oleh KPK.

    Hasil penyidikan KPK, negara dirugikan sekitar Rp2,3 triliun dari kasus ini. Paulus Tannos diketahui telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atau buron KPK sejak 19 Oktober 2021.

    Seperti dilaporkan Kompas.com yang mengutip Antara, Selasa, 13 September 2019, Paulus tinggal di Singapura bersama keluarganya, termasuk anaknya Catherine Tannos yang terjerat kasus pengadaan e-KTP.

    Dia memilih tinggal di Singapura setelah dilaporkan ke Mabes Polri atas tuduhan menggelapkan dana chip Surat Izin Mengemudi (SIM).

    Apa peran Paulus Tannos dalam kasus korupsi e-KTP?

    KPK mengatakan akta perjanjian konsorsium proyek e-KTP menyebut perusahaan Paulus (PT Sandipala Arthaputra) bertanggung jawab atas pembuatan, personalisasi dan distribusi blangko e-KTP, seperti dilaporkan Detik.com.

    Hasil penyelidikan KPK, yang diumummkan kepada publik pada 2019, Paulus Tannos diduga melakukan kongkalikong dengan melakukan pertemuan untuk menghasilkan peraturan yang bersifat teknis.

    Menurut laporan Detik.com, pertemuan itu diduga terjadi sebelum proyek dilelang.

    Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang, mengatakan Paulus Tannos diduga melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johanes Marliem, dan tersangka Isnu Edhi Wijaya.

    Pertemuan ini, menurut KPK, membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5%.

    Dalam pertemuan itu membahas pula skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kementerian Dalam Negeri.

    Paulus dkk lalu melakukan pertemuan lanjutan dalam waktu 10 bulan dan menghasilkan beberapa output.

    Misalnya, prosedur operasional standar (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis.

    Hasil-hasil tersebut kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada 11 Februari 2011.

    Disebutkan peran Paulus Tannos dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP, salah satunya, melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor, termasuk dengan tersangka Husmi Fahmi (HSF) dan Isnu Edhi Wijaya (ISE).

    Wakil Ketua KPK pada 2019, Saut Situmorang mengatakan, Paulus bersama Husmi dan Isnu bertemu di sebuah ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan

    “Padahal HSF dalam hal ini adalah Ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang,” kata Saut.

    KPK menduga perusahaan Paulus Tannos diperkaya Rp 145 miliar dari proyek e-KTP.

    Saut menjelaskan, fakta seperti itu juga terekam dalam putusan terhadap mantan Ketua DPR Setya Novanto.

    “Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp 145,85 miliar terkait proyek e-KTP ini,” ujar Saut.

    KPK telah memasukkan nama Paulus Tannos ke daftar pencarian orang (DPO) sejak 19 Oktober 2019. Paulus saat itu disebut telah mengganti identitasnya menjadi Tjhin Thian Po.

    Apa Langkah yang Dilakukan Kemenkum?

    Foto: Paulus Tannos (dok. detikcom)

    Kementerian Hukum (Kemenkum) menyatakan pihaknya akan memproses ekstradisi buronan Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin dari Singapura.

    “Permohonan dari Kejaksaan Agung, kami sudah terima,” kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kantor Kemenkum, Jakarta, Jumat (24/01), seperti dilaporkan kantor berita Antara.

    Saat ini permintaan ekstradisi sedang diproses oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum, katanya.

    Dia menjelaskan sejauh ini masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yakni baik dari Kejaksaan Agung maupun Interpol Mabes Polri.

    “Jadi, masih ada dua atau tiga dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur OPHI saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi, dan saya pikir sudah berjalan,” ujarnya.

    Ditanya wartawan kapan ekstradisi atas Paulus, Supratman mengatakan pertanyaan itu ditanyakan ke Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

    Dihubungi secara terpisah, Kejaksaan Agung mengatakan pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan KPK soal proses ekstradisi Paulus Tannos.

    “KPK dan Kejagung koordinasinya masih progres secara intensif terkait hal ini,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (24/01).

    Dia menegaskan pihaknya siap mendukung KPK dalam hal pemenuhan administrasi maupun koordinasi pemulangan Paulus Tannos.

    “Yang menangani perkara ini, kan, KPK. Jadi, teman-teman di KPK yang aktif, baik dalam pemenuhan administrasi maupun koordinasi pemulangannya. Prinsipnya, kami siap membantu,” jelasnya.

    Halaman 2 dari 4

    (whn/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel Lancarkan Serangan ke Lebanon, Militan Senior Hizbullah Meninggal

    Israel Lancarkan Serangan ke Lebanon, Militan Senior Hizbullah Meninggal

    Jakarta –

    Angkatan Udara Israel melancarkan serangan udara di Lebanon Selatan. Militan senior Hizbullah, Hassan Abbas Ezzedine meninggal dalam serangan tersebut.

    Dilansir dari AFP (11/3/2025) serangan dilakukan pada pada Selasa (11/3/2025) waktu setempat. Hassan Abbas Ezzedine merupakan sosok yang bertanggung jawab atas senjata drone dan roket.

    “Sebelumnya hari ini, IAF (angkatan udara) melakukan serangan berbasis intelijen yang tepat di daerah Nabatiyeh di Lebanon Selatan, menewaskan Hassan Abbas Ezzedine, kepala susunan udara Hizbullah di unit regional Bader,” kata militer dalam pernyataannya.

    Masih dilansir AFP, serangan sebelumnya juga dilakukan di daerah Nabatiyeh. Beberapa militan juga terkena serangan yang dilancarkan.

    “Sebelumnya hari ini (Selasa), beberapa teroris diidentifikasi di sebuah situs yang digunakan oleh Hizbullah di daerah Froun di Lebanon selatan. Sebuah pesawat IAF (angkatan udara) menabrak para tersangka,” kata tentara dalam sebuah pernyataan.

    (wnv/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Begitu Tersangka Ditahan, Dijadwalkan Sidang Pendahuluan

    Eks Presiden Duterte Dibawa ke ICC Belanda, Bakal Diadili soal ‘Perang Narkoba’

    Jakarta –

    Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte diterbangkan dari Manila menuju Den Haag atas perintah Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC). Duterte bakal diadili terkait atas perang mematikannya terhadap narkoba.

    “Mantan presiden Rodrigo Roa Duterte lepas landas pada pukul 11:03 malam ini dan keluar dari wilayah udara Filipina,” kata Mantan Presiden Ferdinand Marcos tak lama setelah lepas pesawat landas dilansir kantor berita AFP, Selasa (11/3/2025).

    Duterte diterbangkan ke Den Haag untuk diadili atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan perang mematikannya terhadap narkoba.

    “Pesawat itu sedang dalam perjalanan ke Den Haag di Belanda yang memungkinkan mantan presiden untuk menghadapi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan sehubungan dengan perang berdarahnya terhadap narkoba,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Duterte ditangkap hari ini setelah mendarat di Bandara Internasional Manila, ibu kota Filipina. Dia ditangkap oleh polisi yang bertindak berdasarkan surat perintah ICC.

    Istana Kepresidenan Filipina menyebut penangkapan dilakukan atas perang mematikannya terhadap narkoba. Penangkapan dilakukan setelah Interpol menerima salinan resmi surat perintah dari ICC.

    “Pagi-pagi sekali, Interpol Manila menerima salinan resmi surat perintah penangkapan dari ICC,” kata Istana Kepresidenan Filipina dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP.

    “Saat ini, dia berada dalam tahanan pihak berwenang,” ujar Istana Kepresidenan Filipina.

    (wnv/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Militer Israel Serang Gaza, Dalih Targetkan Militan Kumpulkan Informasi IDF

    Militer Israel Serang Gaza, Dalih Targetkan Militan Kumpulkan Informasi IDF

    Jakarta –

    Militer Israel telah melakukan serangan udara ke Gaza Selatan, Palestina pada hari Selasa waktu setempat. Serangan menargetkan seorang militan yang mengumpulkan informasi tentang pasukan Israel di daerah tersebut.

    Dilansir AFP, Selasa (11/3/2025), disebutkan satu pesawat telah melancarkan serangan. Serangan dilakukan untuk menghilangkan ancaman dari militan yang mengumpulkan informasi terkait IDF.

    “Sebelumnya hari ini di Jalur Gaza Selatan, menargetkan seorang teroris yang mengoperasikan peralatan pengawasan dan mengumpulkan informasi tentang pasukan IDF (Israel) di daerah tersebut. Serangan itu dilakukan untuk menghilangkan ancaman terhadap pasukan,” demikian dalam keterangannya.

    Sebelumnya, Gencatan senjata terjadi antara kelompok militan Palestina, Hamas dengan Israel. Gencatan senjata di Gaza tersebut itu dimulai pada Minggu (19/1/2025).

    “Seperti yang dikoordinasikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dan para mediator, gencatan senjata di Jalur Gaza akan dimulai pada pukul 08.30 pagi pada hari Minggu, 19 Februari, waktu setempat di Gaza”. kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, dalam keterangan di X.

    Tahap pertama gencatan senjata ini, dimulai dengan penyaluran bantuan kemanusiaan ke seluruh Gaza. Selain itu, 33 tawanan Israel juga akan dibebaskan.

    “Kami tidak akan pernah menyerah terhadap rakyat Gaza,” sambungnya.

    Lihat Video ‘Gaza Berisiko Alami Krisis Kelaparan Jika Blokade Israel Berlanjut’:

    (wnv/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu