Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Polisi India Konfirmasi Pelaku Serangan Sydney dari Hyderabad

    Polisi India Konfirmasi Pelaku Serangan Sydney dari Hyderabad

    Anda sedang membaca rangkuman informasi utama dunia yang terjadi selama 24 terakhir.

    Dunia Hari Ini edisi Rabu, 17 Desember 2025 kami awali dari Australia.

    Pemakaman pertama korban serangan Bondi

    Pagi ini (17/12), umat Yahudi berkumpul di sebuah sinagoge di kawasan Bondi untuk menghadiri pemakaman Rabi Eli Schlanger, seorang guru dan pemuka agama Yahudi yang tewas dalam serangan teror, hari Minggu lalu.

    Rabi Eli sudah memimpin “Chabad mission” di Bondi selama 18 tahun. Ia tewas meninggalkan seorang istri dan anak-anaknya yang masih kecil, termasuk bayinya berusia dua bulan.

    Pemakaman juga dihadiri oleh Premier New South Wales Chris Minns, Ketua Oposisi Susan Ley, dan mantan perdana menteri Australia, Scott Morrison.

    Saat pemakaman, keamanan di kawasan sinagoge diperketat, dengan kehadiran puluhan polisi untuk penjagaan.

    Pelaku serangan di Bondi diketahui warga negara India

    Polisi India sudah mengkonfirmasi jika salah satu pelaku serangan Pantai Bondi, Sajid Akram, adalah warga negara India, yang berasal dari Hyderabad, Telangana.

    Dalam pernyataannya, pihak kepolisian mengatakan Sajid menyelesaikan gelar Sarjana Perdagangan di Hyderabad, sebelum pindah ke Australia pada November 1998, untuk bekerja dan menikah.

    Polisi mengatakan penyelidikan awal dengan kerabat menunjukkan Sajid pernah kembali ke India sebanyak enam kali setelah pindah ke Australia, sebagian besar untuk urusan keluarga, termasuk masalah terkait properti dan kunjungan ke orangtua yang lanjut usia.

    Pihak berwenang mengatakan ia tidak kembali ke India pada saat kematian ayahnya.

    Anggota keluarga mengatakan kepada pihak penyidik jika mereka tidak mengetahui adanya pandangan atau aktivitas Sajid yang radikal. Polisi juga mengatakan tidak ada indikasi jika pandangan radikal Sajid dan putranya Naveed ada hubungannya dengan India atau pengaruh lokal di Telangana.

    AS serang tiga kapal diduga penyelundup narkoba

    Militer AS mengatakan menyerang tiga kapal yang dituduh menyelundupkan narkoba di Samudra Pasifik bagian timur, menewaskan delapan orang.

    Dalam sebuah pernyataan di media sosial, pihak militer menyebut serangan tersebut menargetkan “organisasi teroris”, menewaskan tiga orang di kapal pertama, dua orang di kapal kedua, dan tiga orang di kapal ketiga.

    Mereka tidak memberikan bukti dugaan penyelundupan narkoba, tapi mengunggah video sebuah kapal yang bergerak di air sebelum meledak.

    Presiden AS, Donald Trump, membenarkan serangan tersebut sebagai eskalasi yang diperlukan untuk membendung aliran narkoba ke Amerika Serikat. Ia juga menegaskan AS terlibat dalam “konflik bersenjata” dengan kartel narkoba.

    Penabrak kerumunan Liverpool dihukum 21 tahun penjara

    Seorang pengemudi yang melukai lebih dari 130 orang ketika menabrakkan mobilnya ke kerumunan saat perayaan kemenangan Liverpool di Liga Primer, dijatuhi hukuman lebih dari 20 tahun penjara, Selasa kemarin (16/12).

    Paul Doyle menabrakkan mobil-nya ke arah kerumunan penggemar pada tanggal 26 Mei, dan baru berhenti setelah seorang penonton masuk ke dalam kendaraan dan memaksanya berhenti.

    Mobil itu berhenti di atas tubuh-tubuh korban.

    “Rekaman itu benar-benar mengejutkan,” kata Hakim Andrew Menary saat menjatuhkan hukuman kepada Doyle di Pengadilan Mahkota Liverpool.

    “Rekaman itu menunjukkan Anda dengan sengaja mempercepat laju kendaraan ke arah kelompok penggemar, berulang kali.”

  • Cerita WNI Terpapar Kabut Beracun yang Selimuti Ibu Kota India

    Cerita WNI Terpapar Kabut Beracun yang Selimuti Ibu Kota India

    Jakarta –

    Sekolah-sekolah di Delhi dan sekitarnya telah memindahkan kelas ke daring dan pembangunan konstruksi telah dilarang karena ibu kota India itu diselimuti kabut beracun yang berbahaya. Dua orang WNI menceritakan dampak yang mereka alami akibat kualitas udara yang buruk di kota itu.

    Pada Senin (15/12) pagi, kabut beracun menyelimuti Ibu kota India, Delhi, yang mempengaruhi jarak pandang dan mengakibatkan jadwal penerbangan dan kereta api tertunda.

    Indeks kualitas udara (AQI) di Delhi yang mengukur PM2.5, partikel halus yang dapat menyumbat paru-paru, dan polutan lainnya lebih dari 30 kali batas yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Paparan polusi tingkat ini dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, terutama pada anak-anak dan orang lanjut usia.

    Udara beracun adalah masalah yang berulang di Delhi dan pinggiran kotanya, terutama selama musim dingin.

    Masalah ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti emisi industri, knalpot kendaraan, penurunan suhu, kecepatan angin yang rendah, dan pembakaran jerami tanaman musiman di negara bagian tetangga.

    Dan pada Rabu (17/12), indeks kualitas udara di Delhi masuk dalam kategori parah.

    “Dibanding kualitas udara di Jakarta, ini di Delhi lebih parah. Terasa perih di mata kalau kita keluar dan terpapar udara di luar,” kata Dita kepada wartawan Riana Ibrahim yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa (16/12).

    “Napas tidak enak dan berat, tenggorokan cepat gatal seperti mau batuk terus. Saya jadi gampang bersin alergi juga,” tambah Dita yang baru pindah ke Delhi pada Juni 2025.

    ‘Polusi udara merupakan pandemi kesehatan’

    Pada Senin (15/12) lalu, rata-rata Indeks Kualitas Udara (AQI) di Delhi mencapai 471, menurut aplikasi Safar milik pemerintah.

    Badan pengawas polusi India mengklasifikasikan tingkat AQI 101200 sebagai moderat, 201300 sebagai buruk, 301400 sebagai sangat buruk, dan di atas 400 sebagai parah.

    Aplikasi yang didukung pemerintah membatasi pembacaan hingga 500, meskipun pemantau swasta dan internasional sering mencatat tingkat yang jauh lebih tinggi.

    Pada Desember tahun lalu, situasi serupa juga terjadi.

    Kepala eksekutif global perusahaan teknologi udara IQAir, Frank Hammes memperingatkan tingkat polusi udara yang mengkhawatirkan merupakan pandemi kesehatan masyarakat.

    Kepada BBC, ia menjelaskan bagaimana udara beracun mempengaruhi segala hal mulai dari angka kematian hingga tingkat IQ.

    “Ini akan berdampak jauh lebih besar pada kesehatan masyarakat daripada Covid-19.”

    Kabut Pagi terlihat di salah-satu ruas jalan di Delhi, India, Minggu (14/12). (Vipin Kumar/Hindustan Times melalui Getty Images)

    Akibat situasi ini, Pemerintah India mengalihkan sekolah-sekolah di Delhi dan daerah sekitarnya ke pembelajaran daring.

    Kegiatan konstruksi juga dilarang sementara. Kabut beracun yang menyelimuti kota ini juga mengganggu visibilitas dan menunda penerbangan serta kereta api.

    Mahkamah Agung India juga mengeluarkan surat edaran pada Minggu, mengimbau pengacara dan pihak yang berperkara untuk hadir secara virtual dalam sidang.

    ‘Bawa alat nebulizer ke sekolah’

    Dita, warga negara Indonesia yang tinggal di Delhi, mengatakan, aturan sekolah secara daring yang dikeluarkan pemerintah “tidak berlaku untuk semua”.

    “Sekolah baru ditetapkan online hanya untuk nursery sampai grade 5, di atas grade 5 boleh dengan hybrid,” ujar Dita.

    “Itu juga baru diterapkan di akhir November saat AQI nggak turun dari 300+. Dan enggak semua sekolah menerapkan hybrid, termasuk sekolah anakku. Dia sekarang grade 11 dan sedang ada exam. Sampai bawa alat nebu ke sekolah dong,” ungkapnya

    Ia juga mengaku asmanya kambuh karena terpapar udara ketika harus tetap keluar rumah menjemput anaknya.

    “Kalau keluar pakai masker N95 dan di mobil juga taruh portable air purifier,” ujarnya.

    Ketika baru datang pada Juni 2025, cuaca masih panas tapi masuk ke perubahan menuju musim gugur.

    “Di India ditandai dengan hujan tiap hari di bulan Juni-Juli yang disebut Monsoon season. Jadi belum terlihat asap polusi karena masih banyak hujan,” tutur Dita.

    Menurut dia, asap dan kabut polusi tipis-tipis mulai muncul sejak akhir Oktober 2025.

    Sebelumnya, ada perayaan Diwali dan festivalnya yang dimulai 20 Oktober sampai seminggu lebih.

    “Asap pun makin tebal karena hampir seisi kota bakar petasan dan kembang api selama semingguan itu.”

    Sejak polusi tinggi dan AQI naik drastis, ia merasakan penanganan pemerintah sangat lambat.

    “Mereka malah menganggap asap akan reda karena musim dingin biasanya waktu buat petani bakar sisa tanaman di lahan, untuk lahan tanam baru (dari padi ke gandum),” kata Dita.

    “Tapi ternyata sampai ada demo dan protes, baru ada aturan khusus dan itu pun sekolah dan kantor masih offline di angka AQI tembus 500+. Tidak ada advice juga dari pemerintah soal penggunaan masker,” ujar Dita.

    Belakangan, pemerintah kota menerapkan kegiatan penyemprotan air smoke gun patroli keliling dari pagi sampai sore dengan menggunakan truk tangki air.

    Namun menurut Dita, tindak lanjut tersebut juga belum merata di berbagai wilayah.

    Dita membandingkan dengan kondisi di Jakarta yang juga penuh polusi.

    “Jakarta cenderung stabil tapi lembap dan bikin pengap. Polusi udara Delhi jauh lebih parah dan berdampak langsung, contohnya penderita sakit pernapasan makin banyak bahkan sekitar saya pada batuk dan bahkan asma.”

    Dita juga berkata Delhi merupakan kota dengan iklim subtropis dan Jakarta beriklim tropis.

    Dengan kondisi tersebut, kondisi Delhi lebih ekstrem dan kontras, bahkan sangat tidak ramah buat tubuh manusia.

    “Kalau gambaran di jalanan, langit keruh cenderung abu-abu kayak mau hujan tapi enggak ada hujan. Berasap dan kabut terutama pagi dan malam selama musim dingin ini.”

    Kabut tebal telah menyelimuti Delhi dalam beberapa hari terakhir. (Getty Images)

    Warga Negara Indonesia lainnya yang juga tinggal di Delhi, Leni, lebih dulu sampai pada Oktober 2024.

    Ia turut menjadi saksi kabut serupa pernah menyelimuti Delhi hingga banyak orang jatuh sakit.

    “AQInya pernah sampai 1000, bahkan di beberapa tempat ada yang lebih tinggi. Kabut polusi dengan jarak pandang cuma sampai ujung mobil kita sendiri. Kalau tahun ini, suhu lebih dingin dari pada tahun lalu. AQInya masih di kisaran paling tinggi sampai 700an,” kata Leni.

    Leni berpendapat kondisi udara memburuk hanya pada musim dingin.

    Hal ini juga disebabkan lokasi geografis dari Delhi yang berada seperti dalam cekungan.

    “Saat musim dingin dan tidak ada angin, maka polusi tidak bisa naik ke atas. Jadi mengendap. Ditambah pembakaran dari pabrik, sampah yang dibakar, dan polusi dari kendaraan nambah parah.”

    Selain penyemprotan air dari pemerintah, penanganan yang dilakukan Leni dan keluarga adalah memakai masker dan menggunakan air purifier di rumah.

    Untuk sekolah, pembelajaran hybrid diberlakukan di tempat anaknya belajar.

    Namun, tetap disarankan untuk masuk dengan alasan sudah terpasang 2 smoke air gun di sekolah dan air purifier di setiap kelas.

    “Tetap disarankan anak-anak menggunakan masker juga. Tapi berdasarkan imbauan pemerintahnya kelas anak saya diharuskan online mode dan ada kelas lainnya offline mode.”

    Sementara itu, baik Dita maupun Leni belum menerima tindak lanjut juga dari pemerintah Indonesia untuk warga negara yang terdampak.

    BBC telah mencoba menghubungi pihak Kementerian Luar Negeri, tapi belum memperoleh jawaban.

    Warga berkendara di tengah kabut asap tebal di New Delhi, 21 Oktober 2025. (Arun Sankar/AFP via Getty Images)

    ‘Penurunan kualitas udara’

    Penurunan tiba-tiba tingkat kualitas udara terjadi sejak Sabtu (13/12) setelah ibu kota India itu menunjukkan perbaikan selama seminggu terakhir, yakni ketika tingkat polusi berfluktuasi antara “buruk” dan “sangat buruk”.

    Pada Minggu (14/12), Komisi Pengelolaan Kualitas Udara India (CAQM) mengaktifkan tingkat tertinggi dari rencana tanggapan berjenjang (GRAP) untuk menangani polusi, meningkatkan dari “tingkat III” menjadi “tingkat IV” dalam rencana tersebut.

    Akibatnya, truk diesel tua dilarang masuk ke Delhi, aktivitas konstruksi dihentikan, dan sekolah-sekolah diinstruksikan untuk beralih ke kelas hybrid, dengan anak-anak usia lebih muda diwajibkan belajar secara daring.

    CAQM menyatakan bahwa penurunan kualitas udara terbaru disebabkan oleh tingkat kelembapan yang tinggi dan perubahan arah angin, yang mengurangi penyebaran polutan dan mendorong pembentukan kabut asap.

    Pihak berwenang telah memperingatkan warga, terutama anak-anak dan orang dengan kondisi jantung atau pernapasan, untuk tinggal di dalam ruangan dan diimbau mengenakan masker jika harus keluar.

    Paparan jangka panjang terhadap AQI yang parah dapat menyebabkan masalah pernapasan bahkan pada orang sehat.

    Lebih dari 200.000 kasus penyakit pernapasan akut tercatat di enam rumah sakit milik negara di Delhi pada periode 2022-2024.

    Saat itu, Delhi berjuang melawan peningkatan tingkat polusi, seperti yang dilaporkan pemerintah federal kepada parlemen awal bulan ini.

    Lihat juga Video ‘Dubes India soal Film ‘Taj Mahal An Eternal Love Story’: Penonton Indonesia akan Relate’:

    (ita/ita)

  • Austria Larang Anak di Bawah 14 Tahun Pakai Jilbab di Sekolah

    Austria Larang Anak di Bawah 14 Tahun Pakai Jilbab di Sekolah

    Wina –

    Parlemen Austria mengesahkan undang-undang baru yang mengatur larangan jilbab bagi anak perempuan berusia di bawah 14 tahun di sekolah-sekolah di negara tersebut. Larangan itu akan mulai berlaku pada Februari tahun depan, setelah larangan serupa sebelumnya dibatalkan dengan alasan diskriminatif.

    Majelis rendah parlemen Austria, seperti dilansir Al Jazeera, Rabu (17/12/2025), mengesahkan undang-undang baru tersebut dengan mayoritas besar dalam voting yang digelar pada Kamis (11/12) pekan lalu.

    Dengan disahkannya undang-undang baru itu maka setiap anak perempuan di bawah 14 tahun tidak akan diizinkan mengenakan jilbab yang “menutupi kepala sesuai dengan tradisi Islam” di semua sekolah.

    Pelanggaran terhadap larangan jilbab itu memiliki ancaman hukuman denda berkisar antara 150 Euro (Rp 2,9 juta) hingga 800 Euro (Rp 15,6 juta).

    Di bawah larangan tersebut, akan diluncurkan periode awal di mana aturan baru itu akan dijelaskan kepada tenaga pendidik, para orang tua, dan anak-anak tanpa adanya hukuman bagi pelanggaran.

    Setelah periode awal berakhir, para orang tua akan menghadapi hukuman denda jika berulang kali tidak mematuhi larangan jilbab untuk anak mereka tersebut.

    Pemerintah Austria mengatakan telah “melakukan yang terbaik” untuk memastikan bahwa undang-undang baru itu tetap berlaku di pengadilan. Dikatakan juga oleh pemerintah Austria bahwa sekitar 12.000 anak perempuan akan terdampak larangan jilbab tersebut.

    Undang-undang baru itu diusulkan oleh koalisi pemerintahan yang terdiri atas tiga partai sentris, pada saat sentimen anti-imigrasi dan Islamofobia meningkat di Austria.

    Menteri Integrasi Claudia Plakolm, dari Partai Rakyat yang beraliran konservatif dan memimpin koalisi pemerintahan, menyebut jilbab bagi anak di bawah umur sebagai “simbol penindasan”.

    Menteri Pendidikan Christoph Wiederkehr, dari Neos yang beraliran liberal, mengatakan bahwa para anak perempuan semakin berada di bawah tekanan keluarga, dan juga dari anak laki-laki muda yang bukan keluarga, yang memberitahu mereka soal apa yang harus dikenakan karena “alasan keagamaan”.

    Larangan serupa pernah diberlakukan pada tahun 2019 lalu, ketika Austria melarang jilbab untuk anak-anak di bawah usia 10 tahun di Sekolah Dasar (SD). Mahkamah Agung Austria membatalkan larangan itu setahun kemudian, dengan memutuskan bahwa larangan jilbab itu ilegal karena mendiskriminasi umat Islam dan bertentangan dengan kewajiban negara untuk bersikap netral secara agama.

    Larangan terbaru yang akan diberlakukan Austria ini telah menuai kritikan dari berbagai kelompok HAM, dengan Amnesty International menyebutnya akan “menambah iklim rasis yang ada terhadap Muslim”.

    IGGOe, badan yang secara resmi diakui mewakili komunitas Muslim di Austria, mengatakan larangan jilbab itu “membahayakan kohesi sosial”. “Bukannya memberdayakan anak-anak, mereka malah distigmatisasi dan dipinggirkan,” kritik IGGOe dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Penembak Pantai Bondi Didakwa Terorisme-15 Dakwaan Pembunuhan

    Penembak Pantai Bondi Didakwa Terorisme-15 Dakwaan Pembunuhan

    Jakarta –

    Kepolisian New South Wales, Australia mendakwa tersangka pelaku penembakan di Pantai Bondi, Naveed Akram, dengan terorisme, 15 dakwaan pembunuhan, dan sejumlah kejahatan lainnya. Ini dilakukan setelah penembakan massal paling mematikan di Australia dalam beberapa dekade.

    “Polisi akan menyatakan di pengadilan bahwa pria tersebut terlibat dalam tindakan yang menyebabkan kematian, cedera serius, dan membahayakan nyawa untuk memajukan tujuan keagamaan dan menimbulkan ketakutan di masyarakat,” kata polisi negara bagian New South Wales, dilansir kantor berita AFP, Rabu (17/12/2025).

    “Indikasi awal menunjukkan ini serangan teroris yang diilhami oleh ISIS, sebuah organisasi teroris yang terdaftar di Australia,” kata mereka dalam sebuah pernyataan, menggunakan nama lain untuk kelompok Negara Islam (IS).

    Pihak berwenang mengatakan Naveed dan ayahnya, Sajid Akram, melepaskan tembakan di sebuah festival Yahudi di Pantai Bondi yang terkenal di Sydney, New South Wales, pada Minggu malam lalu. Serangan itu menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya.

    Di antara para korban terdapat seorang anak perempuan berusia 10 tahun, dua penyintas Holocaust, dan sepasang suami istri yang ditembak mati saat mereka mencoba menggagalkan serangan tersebut.

    Naveed terluka parah usai ditembak polisi, dan media lokal melaporkan bahwa ia sadar dari koma pada Selasa (16/12) malam waktu setempat. Sajid Akram tewas dalam baku tembak dengan polisi.

    Polisi mengatakan Naveed juga didakwa dengan 40 tuduhan menyebabkan luka berat pada seseorang dengan maksud membunuh, serta menampilkan simbol organisasi teroris terlarang di depan umum.

    Dua bendera ISIS buatan sendiri ditemukan di dalam mobil yang terdaftar atas nama Naveed dan diparkir di dekat Pantai Bondi.

    Naveed saat ini masih dirawat di rumah sakit dan akan menghadapi persidangan melalui tautan audio visual pada hari Rabu (17/12), kata polisi.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Junta Myanmar Buru 200 Orang untuk Diadili karena Ganggu Pemilu

    Junta Myanmar Buru 200 Orang untuk Diadili karena Ganggu Pemilu

    Naypyitaw –

    Junta militer Myanmar sedang memburu lebih dari 200 orang untuk diadili terkait tuduhan “mengganggu” pemilu yang akan digelar pada akhir Desember. Ratusan orang itu dijerat secara hukum menggunakan undang-undang baru, yang dinilai oleh pengawas HAM) bertujuan untuk menekan perbedaan pendapat.

    Pemilu yang akan digelar secara bertahap oleh militer pada 28 Desember mendatang, digembar-gemborkan oleh junta Myanmar sebagai langkah menuju rekonsiliasi di Myanmar, yang dilanda perang sipil sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021 lalu.

    Faksi-faksi oposisi bertekad memblokir jalannya pemungutan suara di wilayah-wilayah yang mereka kuasa. Sementara para pengawas internasional terkemuka telah menolak pemilu tersebut sebagai dalih untuk melanjutkan pemerintahan militer di Myanmar.

    Junta Myanmar memperkenalkan undang-undang baru pada Juli lalu untuk melindungi pemilu dari apa yang disebut sebagai “halangan, gangguan, dan penghancuran”. Klausul dalam undang-undang baru itu melarang kritikan atau protes terhadap pemilu, dan menguraikan hukuman berat untuk pelanggarannya.

    Menteri Dalam Negeri junta Myanmar, Tun Tun Naung, seperti dilaporkan media pemerintah Myanmar dan dilansir AFP, Rabu (17/12/2025), mengumumkan bahwa “sebanyak 229 orang” sedang diburu untuk diadili berdasarkan undang-undang tersebut.

    Beberapa kasus melibatkan para aktivis yang buron dan para pemberontak yang beroperasi di luar jangkauan junta Myanmar, sehingga kecil kemungkinan untuk semua tersangka saat ini berada dalam penahanan.

    Penjatuhan vonis dan hukuman di pengadilan Myanmar, berdasarkan undang-undang tersebut, tidak transparan dan dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga satu dekade.

    Otoritas berwenang Myanmar bahkan telah melakukan penangkapan hanya karena memberikan emoji hati di postingan Facebook yang mengkritik pemilu.

    Undang-undang baru itu juga melarang perusakan surat suara dan tempat pemungutan suara, serta praktik intimidasi atau membahayakan para pemilih, kandidat, dan petugas pemilu. Pelanggaran terhadap larangan tersebut memiliki ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

    Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, orang-orang yang dipenjara berdasarkan undang-undang baru tersebut akan bergabung dengan lebih dari 22.000 orang yang terlebih dahulu dijebloskan ke bui oleh junta Myanmar atas dasar politik.

    Salah satunya adalah Aung San Suu Kyi, tokoh demokrasi peraih Nobel Perdamaian yang digulingkan oleh kudeta. Partainya Suu Kyi menang telak dalam pemilu terakhir yang digelar di Myanmar, namun kemudian hasilnya dibatalkan oleh militer yang melontarkan tuduhan tak berdasar soal kecurangan pemilu.

    Selain berupaya menekan perbedaan pendapat soal pemilu, junta Myanmar juga melancarkan rentetan serangan untuk merebut lebih banyak wilayah sebelum pemungutan suara dimulai. Hasil pemilu diperkirakan akan diketahui pada akhir Januari 2026.

    Lihat juga Video ‘Temui DPR, Arnold Putra Cerita Ketika Ditahan di Myanmar’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Warga Australia Dukung Pemerintah Semakin Perketat Aturan Senjata

    Warga Australia Dukung Pemerintah Semakin Perketat Aturan Senjata

    Jakarta –

    Australia berencana merombak aturan senjata apinya, menyusul serangan teror terhadap pengunjung festival Yahudi di Pantai Bondi, Sydney, beberapa waktu lalu.

    Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese pada Senin (15/12) mengajukan perubahan undang-undang nasional dalam pertemuan National Cabinet, sebuah forum yang mempertemukan para pemimpin federal, negara bagian, dan teritorial.

    Perubahan tersebut mencakup penerapan daftar nasional senjata api, yang diharapkan memungkinkan pertukaran informasi tentang pemilik senjata lintas negara bagian.

    Selain itu, ada rencana untuk memperbanyak pembagian informasi intelijen untuk menentukan pihak yang berhak memperoleh izin kepemilikan senjata, jumlah senjata yang boleh dimiliki, pembatasan jenis senjata api yang diizinkan, serta persyaratan kewarganegaraan Australia.

    Aturan baru itu akan diterapkan oleh parlemen di seluruh negeri.

    Langkah ini merupakan respons cepat atas insiden penembakan di Pantai Bondi, yang menewaskan 16 orang dan menjadi peristiwa penembakan massal terbesar di Australia sejak 1996.

    Pendekatan keras Australia terhadap kepemilikan senjata sipil berakar pada peristiwa penembakan massal tahun 1996 serta dukungan politik lintas partai.

    Negara mana saja yang punya UU Senpi?

    Sementara itu, Australia memiliki 14 senjata per 100 orang.

    Saat ini, diperkirakan ada lebih dari satu miliar senjata yang dimiliki warga sipil di seluruh dunia. Pandangan tentang kepemilikan senjata pun sangat beragam.

    Warga Australia dukung pembatasan kepemilikan senjata

    Warga Australia tidak memiliki hak konstitusional untuk memiliki senjata api, dan sebagian besar warganya mendukung aturan ketat untuk memilikinya.

    Setelah penembakan massal oleh Martin Bryant menewaskan 35 orang di Port Arthur, Tasmania, pada 1996, negara ini merombak undang-undang senjata apinya.

    Sebagai respons, pemerintah meluncurkan skema pembelian kembali senjata nasional yang kemudian berhasil mengurangi jumlah senjata di Australia. Kebijakan pengaturan senjata juga didukung secara bipartisan oleh partai-partai politik utama.

    Saat ini, regulasi senjata dikelola oleh delapan negara bagian dan teritori. Meski berbeda-beda, prinsip dasarnya tetap sama. Misalnya, seseorang harus memberikan alasan kepemilikan senjata dan tidak bisa hanya mengklaim untuk membela diri. Senjata otomatis dan semiotomatis juga dilarang.

    Sikap masyarakat Australia terhadap senjata umumnya negatif, meskipun jumlah senjata meningkat dalam 30 tahun sejak insiden Port Arthur.

    Lembaga think tank, The Australia Institute, merilis temuan awal tahun 2025 yang menunjukkan 65% responden menginginkan undang-undang senjata yang lebih ketat dan 7 dari 10 orang percaya akses terhadap senjata harus dipersulit.

    Laporan itu juga menemukan bahwa pemegang izin rata-rata memiliki empat senjata.

    Australia kini diperkirakan memiliki lebih dari empat juta senjata, sekitar 500.000 lebih banyak dibandingkan estimasi Small Arms Survey pada 2017. Kenaikan ini dikaitkan dengan pemilik senjata lama yang membeli lebih banyak senjata.

    Amerika Serikat punya hak konstitusional atas senjata api

    Sikap Australia kontras dengan Amerika Serikat. Paman Sam punya hak kepemilikan senjata yang dijamin konstitusi.

    Angka kematian akibat senjata api juga sangat berbeda. Australia mencatat 0,88 kematian per 100.000 penduduk, sementara di AS, jumlahnya lebih dari 10 per 100.000.

    Seperti Australia, AS memiliki kombinasi hukum federal dan negara bagian yang mengatur kepemilikan senjata. Pengendalian senjata menjadi perdebatan sengit, karena ada kelompok lobi kuat yang menentang pembatasan serta interpretasi hukum yang membatasi upaya regulasi lebih lanjut.

    Riset Pew Research Center tahun 2024 menemukan sebagian besar pemilik senjata di AS memilikinya untuk perlindungan pribadi dan 40% rumah tangga memiliki senjata. Sekitar setengah dari non-pemilik mempertimbangkan untuk memilikinya.

    Menurut Rockefeller Institute of Government, AS mencatat 109 penembakan massal antara 2000 hingga 2022.

    Jerman wajibkan izin dan asuransi pribadi terkait senjata

    Di Jerman, terdapat tiga jenis izin untuk membeli, memiliki, atau menggunakan senjata api.

    Waffenbesitzkarte, atau kartu kepemilikan senjata, memungkinkan pembelian dan kepemilikan senjata, tetapi tidak untuk mengisi atau menggunakannya. Bahkan kolektor senjata wajib memiliki izin ini.

    Ada dua izin untuk membawa senjata secara aktif. Waffenschein memungkinkan membawa senjata dalam kondisi terisi, sementara Jagdschein adalah izin berburu yang hanya memperbolehkan penggunaan senjata untuk berburu.

    Senjata kaliber rendah seperti pistol suar atau pistol starter atau pistol hampa juga memerlukan Kleiner Waffenschein (izin senjata kecil).

    Selain itu, kepemilikan senjatadi Jerman dibatasi untuk orang dewasa yang telah menunjukkan “pengetahuan khusus” dan kebutuhan memiliki senjata. Mereka juga wajib memiliki asuransi tanggung jawab sebesar €1 juta (sekitar Rp19 miliar), serta membuktikan “keandalan menurut hukum senjata.” Aturan ini juga berlaku bagi warga non-Jerman.

    Bagaimana dengan aturan senjata di Eropa dan kawasan lain?

    Aturan kepemilikan senjata di Eropa beragam. Uni Eropa (UE) menetapkan standar minimum untuk perolehan, kepemilikan, dan penjualan senjata api di negara anggota, tapi masing-masing negara dapat menetapkan aturan sendiri.

    Negara anggota UE juga diwajibkan memiliki sistem perizinan.

    Meski beragam, penembakan massal dalam beberapa tahun terakhir mendorong negara seperti Austria, Ceko, dan Serbia membuka diskusi soal aturan senjata.

    Menurut Rockefeller Institute, terdapat 26 penembakan massal di Uni Eropa antara 2000 hingga 2022.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Prihardani Purba


    (ita/ita)

  • WNI di Sydney Jadi Lebih Waspada Usai Serangan di Pantai Bondi

    WNI di Sydney Jadi Lebih Waspada Usai Serangan di Pantai Bondi

    Warga Indonesia di kota Sydney mengaku khawatir setelah serangan penembakan terjadi di Pantai Bondi, hari Minggu kemarin (14/12).

    Laporan polisi mengatakan aksi penembakan dilakukan oleh Sajid Akram dan anaknya, Naveed Akram, menewaskan 15 orang, termasuk seorang perempuan berusia 10 tahun dan lebih dari 20 orang masih dirawat di rumah sakit.

    Pantai Bondi adalah salah satu ikon kota Sydney yang ramai dikunjungi warga lokal dan turis saat musim panas seperti sekarang ini, termasuk saat Hari Natal dan Tahun Baru.

    Sejumlah warga Indonesia yang tinggal di kawasan Pantai Bondi turut merasakan dampak dari kejadian tersebut.

    Joshua Michael Sagala, akrab disapa Michael, adalah warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di daerah Pantai Bondi.

    Michael mengatakan setiap hari Minggu, istrinya bekerja di kawasan pantai ini dan keluarga mereka sering menghabiskan waktu di sana.

    Tapi pada hari itu, ia mengatakan istrinya tidak enak badan sehingga mereka pulang pada jam 4 sore.

    Ketika sedang dalam perjalanan mengisi bensin, Michael melihat kondisi pantai yang dipadati warga dan memutuskan untuk turun dari mobil.

    “Banyak banget muka raut orang rata-rata sedih, nangis, kecewa,” ujarnya.

    “Enggak disangka di Bondi bisa terjadi seperti ini.”

    Michael, yang sudah tinggal di Sydney selama delapan tahun, mengatakan banyak umat Yahudi yang tinggal di sisi timur Sydney, termasuk Pantai Bondi.Serangan terjadi saat umat Yahudi sedang menggelar perayaan di hari pertama Hanukkah di pinggir pantai.

    Ia ikut merasa “kecewa dan sedih” mengetahui aksi penembakan tersebut bisa terjadi di Australia, yang menurutnya sudah seperti rumah kedua.

    “Maksudnya kok sampai mengambil nyawa untuk hal sampai seperti ini? Parahnya sampai ada pembunuhan?” katanya.

    “Karena di sini kita pikir pasti mass shooting enggak akan ada, maupun di sekolah atau di mana pun.”

    Erna Tambunan, ibu Michael, kebetulan sedang berada di Sydney untuk mengunjungi sang anak.

    Ia juga mengaku terkejut mendengar berita ini, terutama karena mengetahui ketatnya proses seleksi visa ke Australia.

    “Enggak pernah menyangka, karena kita semua tahu kan Australia itu negara paling cukup aman di dunia?” ujarnya.

    Setelah kejadian ini, Michael berencana untuk mencoba menghindari Pantai Bondi.

    “Kayaknya kami cari tempat yang lebih quiet, yang lebih private, kan banyak juga daerah sini … pantai yang enak untuk bawa anak jalan sore,” ujarnya.

    “Hindari dulu untuk beberapa minggu ke depan.”

    Merasa tak seperti Sydney yang dulu

    Hari Minggu, saat serangan teror terjadi, juga adalah momen pertama kali Gilang Pahalawan mengunjungi Pantai Bondi sejak pindah ke Sydney, Australia pada tahun 2023.

    Gilang mengaku sengaja ingin menghabiskan waktu di Pantai Bondi setelah membeli ponsel di daerah sana.

    Ia mengatakan awalnya akan bertemu dengan penjual ponsel pada pukul 4 sore, tapi memutuskan untuk bertemu lebih awal.

    Setelah bertemu dengan penjual, ia sempat bersantai di bawah pohon dan mengunjungi bazaar yang sedang berlangsung di Pantai Bondi.

    Gilang kemudian memutuskan untuk pulang sekitar pukul dua siang, sekitar lima jam sebelum penembakan pada pukul 18.47 waktu Sydney.

    “Beruntungnya karena cuaca panas, ya sudah saya memutuskan untuk balik, ninggalin tempat itu, dan kejadian itu di sorenya,” ujarnya.

    Karena tidak melihat berita, Gilang baru mengetahui tentang insiden penembakan tersebut pada malam hari setelah kejadian, setelah menerima telepon temannya.

    Setelah insiden penembakan di Pantai Bondi, Gilang merasa Sydney tidak seperti tempat yang ia kenal dulu.

    “Perasaan saya takut, Australia yang saya kenal tempat kedua teraman setahu saya kan, ada peristiwa kayak gitu,” katanya.

    “Dan itu di waktu yang kita itu tidak diperkirakan, di tempat yang kita tidak tahu juga jadi rasanya mau pergi ke tempat yang ramai sekarang jadi was-was.”

    Awal pekan ini, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Sydney sudah mengeluarkan imbauan kepada WNI di wilayah Sydney untuk “meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian.”

    “Hindari sementara waktu lokasi kejadian dan area keramaian serta patuhi arahan dan peringatan dari otoritas setempat,” demikian imbauan KJRI Sydney.

    Perayaan tahun baru di Bondi dibatalkan

    Gilang mengaku was-was menyongsong perayaan Natal dan Tahun Baru di Sydney, namun ia tetap berencana untuk melihat kembang api di Sydney dengan tetap waspada terhadap sekitar.

    Otoritas di kawasan Bondi, yakni Waverley Council, mengumumkan pembatalan perayaan malamn tahun di Pantai Bondi.”Karena situasi terkini di lapangan, Waverley Council memutuskan untuk membatalkan acara Malam Tahun Baru di Pantai Bondi, termasuk elrow XXL Bondi dan Local’s Lawn,” uja juru bicara dari Waverley Council.

    Penyelenggara acara New Year’s Eve event, Fuzzy, mengatakan keputusan diambil setelah mempertimbangkan rasa empati dan kepedulian terhadap komunitas Yahudi di Sydney dan akan memungkinkan Kepolisian NSW untuk menyelesaikan penyelidikan mereka.

    Tim Gabungan Kontra Terorisme (JCTT) di New South Wales sedang terus melakukan penyelidikan dan Gilang berharap kasus ini bisa segera dituntaskan.

    “Supaya warga jadi tenang dan tidak ada lagi kejadian seperti itu,” ujarnya.

    Michael berharap Australia bisa kembali menjadi kota yang damai dan menyenangkan, yang jadi alasannya untuk tinggal di sana.

    “Semoga semua berjalan dengan damai, dan kita kembali lagi seperti Australia pada sebelumnya, [di mana kami] hidup dan bekerja dengan tenang.”

    Setelah serangan tembakan di Pantai Bondi, Pemerintah Australia berencana untuk memperketat undang-undang terkait kepemilikan senjata.

    Beberapa hal yang dipertimbangkan untuk diubah adalah membatasi jumlah senjata yang dapat dimiliki oleh satu orang dan menjadikan kewarganegaraan Australia sebagai “syarat” untuk mendapatkan senjata api.

    Kepolisian India sudah mengonfirmasi jika Sajid Akram, pelaku serangan yang tewas di lokasi, memiliki kewarganegaraan India. Ia pindah ke Australia untuk bekerja pada November 1998.

    Sementara itu, putranya yang juga adalah pelaku penembakan, Naveed Akram, diketahui kepolisian Australia pernah memiliki kaitan dengan kelompok ISIS di Sydney.Naveed sedang berada di rumah sakit dan saat ini kepolisian sedang menunggu kondisinya stabil sebelum dijatuhkan hukuman.

    Hari Rabu ini (17/12) pemakaman pertama bagi korban penembakan, yakni Rabbi Eli Schlanger.

    Dalam pernyataannya hari ini, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan akan terus mengambil langkah yang tegas untuk “membasmi” antisemitisme.

    “Kami juga ingin memberantas ideologi jahat yang tampaknya, menurut para penyelidik, merupakan serangan yang diilhami ISIS,” ujarnya.

    “Kebencian semacam itu tidak memiliki tempat [di Australia].”

    Dalam serangan tersebut, seorang warga bernama Ahmed El Ahmed telah mendapat pujian dan diberi gelar “pahlawan” karena keberaniannya merebut senapan dari salah satu penyerang.Ia mengalami luka tembakan dari penyerang lain dan harus menjalani operasi di beberapa bagian tubuhnya.PM Australia sudah menjenguk Ahmed dan mengatakan dirinya adalah “pahlawan Australia sebenarnya” dan “keberaniannya menjadi inspirasi bagi semua warga Australia”.

  • Konflik yang Terabaikan, Perang Mengoyak Kehidupan di Rakhine Myanmar

    Konflik yang Terabaikan, Perang Mengoyak Kehidupan di Rakhine Myanmar

    Jakarta –

    Negara Bagian Rakhine di bagian barat Myanmar adalah salah satu bagian kunci dalam menentukan arah perang sipil yang telah berlangsung sejak kudeta militer Februari 2021.

    Salah satu tantangan militer terbesar bagi pemerintah militer Myanmar adalah kelompok bersenjata etnis Arakan, Arakan Army (AA), yang bertujuan memperjuangkan otonomi dan hak-hak etnis Arakan di Rakhine. AA hampir membebaskan seluruh wilayah negara bagian ini dan juga aktif di wilayah lain di Myanmar. Namun, kemajuan mereka belakangan ini melambat.

    Di saat yang bersamaan, Rakhine dilanda bencana kemanusiaan yang mendapat perhatian internasional sangat minim. Beritanya dilaporkan secara terputus-putus, mirip dengan laporan perang sipil di Sudan. Pada tahun 2024, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menyatakan: “Rakhine berada di ambang bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

    Yang tidak kalah penting, situasi di Rakhine berdampak besar pada nasib masyarakat Rohingya. Sekitar 650.000 orang dari minoritas muslim ini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), melarikan diri ke Bangladesh karena pembersihan etnis oleh militer Myanmar, terutama pada tahun 2016/2017. Human Rights Watch melaporkan bahwa saat ini sekitar 630.000 Rohingya masih tinggal di Rakhine, sebagian besar di utara atau di kamp-kamp sekitar ibu kota Sittwe.

    Blokade perbatasan dalam perang multiarah

    Situasi di Rakhine sangat sulit bagi semua penduduk. Negara bagian ini selalu termasuk wilayah paling tertinggal di Myanmar, menghadapi kemiskinan, infrastruktur buruk, dan ketegangan internal. Setelah kudeta militer tahun 2021, sempat ada gencatan senjata antara junta dan AA. Namun, sejak pertempuran kembali memanas pada tahun 2023, Rakhine menjadi salah satu medan perang utama dalam perang sipil Myanmar.

    Para pihak konflik terlibat dalam perang multifront yang terus berlangsung. Di selatan, timur, dan sekitar wilayah Rakhine yang masih dikuasai junta, AA bertempur melawan militer, dengan kerugian besar dalam upaya gagal merebut pelabuhan laut dalam di Kyaukphyu. Di utara, di mana militer dikalahkan akhir 2024, pertempuran dengan milisi Rohingya terus terjadi.

    Saat ini, negara bagian tersebut sebagian besar terputus dari dunia luar. Militer Myanmar memblokir semua jalur ke daratan inti Myanmar dan secara rutin membombardir target di Rakhine, menewaskan banyak warga sipil. Jalur menuju India tertutup karena pemerintah New Delhi menutup perbatasan akibat epidemi kolera. Bangladesh juga menutup perbatasan pada Juli tahun ini. Milisi Rohingya beroperasi di perbatasan Bangladesh–Myanmar dan bertempur melawan AA.

    Produksi beras di Rakhine, yang sebelumnya juga diekspor ke wilayah lain di Myanmar dan Bangladesh, merosot drastis. Harga beras dan minyak goreng sangat fluktuatif, dan sejak 2023 kadang naik sepuluh kali lipat, demikian menurut UNDP. ULA mengatakan kepada DW: “Tantangan utama untuk bertahan hidup masyarakat tetap akses terhadap kebutuhan dasar, obat-obatan, dan produk sekunder seperti minyak goreng, bahan bakar, dan bensin.”

    Kejahatan perang sulit dilacak

    Semua pihak—junta militer, AA, dan milisi Rohingya—salih menuduh pelanggaran hak asasi manusia, pembantaian, kejahatan perang, dan teror.

    Tidak diragukan bahwa kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan oleh semua pihak. Tidak diragukan pula bahwa pemboman target sipil adalah kejahatan perang yang dilakukan junta, karena hanya mereka yang memiliki pesawat tempur. Terakhir, militer mengebom sebuah rumah sakit di Mrauk-U pada Hari Hak Asasi Manusia Internasional, menewaskan setidaknya 30 orang.

    Namun, dalam kasus lain, sering sulit untuk merekonstruksi peristiwa dan menentukan siapa yang bertanggung jawab. Misalnya, pembakaran desa dengan bukti satelit terdokumentasi baik, tapi siapa dan kapan membakar sering sulit dipastikan. Media sosial juga sering menyebarkan kekejaman nyata maupun palsu tanpa seleksi, sehingga sulit mendapat gambaran akurat.

    Banyak hal juga tetap tidak jelas di lapangan. Junta bersifat sebagai musuh eksternal, sehingga front antara mereka dan AA relatif jelas. Konflik antara milisi Rohingya dan AA, sebaliknya, lebih internal dan menimbulkan ketidakstabilan di Rakhine, yang sering sulit dipetakan.

    Tanah subur bagi kekerasan tanpa batas

    Sejarawan dan peneliti di Deutsche Hochschule der Polizei, Christin Pschichholz, yang lama meneliti sejarah militer dan sejarah budaya kekerasan, menyebut faktor-faktor yang memicu kejahatan perang dan kekerasan ekstrem.

    “Pertanyaannya selalu, kapan warga sipil terdampak dan dalam bentuk apa. Dalam perang sipil, sering terjadi pertempuran di wilayah padat penduduk, di mana kombatan bisa berbaur dengan warga sipil,” ujarnya. Faktor situasional seperti kekurangan pasokan, cuaca buruk, dan medan sulit makin memperburuk.

    Perasaan terancam yang kuat dan ketidaksetaraan kekuatan juga dapat meningkatkan brutalitas konflik. “Jika kombatan merasa mereka berjuang untuk bertahan hidup, pelanggaran batas menjadi lebih mudah dibenarkan,” ujar Pschichholz.

    Faktor ideologis, agama, dan politik sangat berpengaruh. “Bagaimana lawan dipersepsikan? Apakah terjadi dehumanisasi?” Dalam kasus tersebut, ancaman sering diperluas ke seluruh kelompok, bukan hanya individu lawan.

    Di Rakhine, semua faktor ini terpenuhi. Perang sipil berlangsung dengan front yang sering tidak jelas. Kekurangan pasokan dan perasaan terancam, terutama bagi Rohingya, sangat nyata. Terdapat beberapa ketidaksetaraan kekuatan: junta militer lebih unggul dibanding AA (mempunyai udara dan laut, dibantu senjata dari Cina, Rusia, dan Belarus), sedangkan AA lebih kuat dibanding milisi Rohingya. Ketegangan etnonasionalistik dan agama juga sudah berlangsung lama.

    Mengatur kehidupan

    United League of Arakan (ULA) berusaha, dalam kondisi sulit ini, memenuhi kebutuhan masyarakat, meredakan ketegangan, dan mengatur kehidupan sehari-hari sejauh mungkin di wilayah perang. Namun, sering gagal karena Rakhine dan Rohingya saling curiga, menganggap pihak lain selalu berniat jahat.

    Contohnya setelah AA menguasai Rakhine utara, ULA ingin memulai kembali pendidikan. Mereka meminta guru Rohingya kembali mengajar. Karena ULA tidak mampu membayar guru akibat keterbatasan dana, mereka menyarankan guru meminta biaya dari orang tua siswa. Guru Rohingya menolak, merasa dipaksa mengeksploitasi sesama yang kekurangan. Rakhine menafsirkan ini sebagai penolakan dan penghinaan, karena guru mereka juga tidak dibayar.

    Kedua pihak punya alasan yang masuk akal, tapi itu tidak otomatis berarti benar. Bisa juga interpretasi lain: Rohingya terlalu kesulitan untuk ikut membangun tanpa bantuan. Sementara dari sisi positif, ULA benar-benar ingin memperbaiki hubungan dan melibatkan Rohingya dalam pembangunan, yang juga strategis karena AA tahu peluang mempertahankan Rakhine meningkat jika ketegangan internal berkurang.

    Keluar dari lingkaran setan

    Interpretasi positif tidak berarti membenarkan kejahatan yang dilakukan AA atau milisi Rohingya. Yang penting adalah membedakan fakta agar konflik internal Rakhine bisa ditenangkan. “Keluar dari lingkaran setan hanya mungkin dengan kesabaran panjang, empati, dan membangun kepercayaan. Perlu melihat dan mengakui penderitaan pihak lain. Tapi banyak orang mengalami trauma berat sehingga hampir tidak mampu merasakan trauma pihak lain,” jelas Pschichholz.

    Di situasi genting ini, setiap tindak kekerasan atau rumor bisa mengganggu upaya rekonsiliasi dan justru memperpanjang perang—yang berlangsung tidak hanya di medan perang, tetapi juga di pikiran masyarakat.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor:Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Jet Tempur Thailand Bombardir Kasino di Kamboja yang Jadi Pusat Komando

    Jet Tempur Thailand Bombardir Kasino di Kamboja yang Jadi Pusat Komando

    Bangkok –

    Thailand melancarkan operasi militer terhadap sejumlah kasino yang ada di wilayah Kamboja, yang mereka klaim telah dialihfungsikan sebagai pusat komando militer, saat pertempuran lintas perbatasan antara kedua negara berlanjut.

    Sedikitnya 32 orang, yang terdiri atas 16 tentara Thailand, seorang warga sipil Thailand, dan 15 warga sipil Kamboja, tewas akibat pertempuran yang kembali berkobar di perbatasan beberapa pekan terakhir. Bentrokan itu juga memaksa sekitar 800.000 orang mengungsi di kedua negara.

    Militer Thailand, seperti dilansir The Nation dan abc.net.au, Rabu (17/12/2025), telah membombardir setidaknya lima kasino yang ada di wilayah Kamboja sejak Jumat (12/12) waktu setempat.

    Laporan Asia Times menyebut militer Thailand menggunakan sejumlah jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat (AS) dan jet tempur Gripen buatan Swedia dalam gempuran terhadap kasino-kasino di wilayah Kamboja tersebut.

    Diklaim oleh militer Thailand bahwa lokasi-lokasi kasino yang tersebar di setidaknya tiga provinsi berbeda di Kamboja itu digunakan untuk tujuan militer, termasuk menjadi pusat komando, gudang senjata, lokasi untuk menempatkan pasukan, meluncurkan drone, dan menyimpan roket untuk peluncur BM-21.

    Target spesifik yang dihantam pengeboman militer Thailand mencakup area kasino di Chong An Ma, Chong Chom, dan O’Smach di wilayah Kamboja.

    Dalam pernyataannya, militer Thailand mengatakan pihaknya mengerahkan jet tempur Saab JAS 39 Gripen untuk mengebom Royal Hill Resort, yang sebelumnya diidentifikasi sebagai pusat scam oleh Global Initiative Against Transnastional Organized Crime.

    Pengeboman lainnya, sebut militer Thailand, menghantam Sai Taku Resrot di Chob Kokir Khang Lich di Oddar Meanchey, kemudian menghantam sebuah kasino di area Thmor Da di Provinsi Pursat, dan menghantam sebuah kasino di dekat perlintasan perbatasan Chong An Ma di Provinsi Preah Vihear.

    Dalam pernyataan terpisah, para pejabat Kamboja melaporkan bahwa gempuran Thailand terhadap Kasino O’Smach di Provinsi Oddar Meanchey, pada Senin (15/12) waktu setempat, telah menewaskan seorang petugas keamanan dan melukai lima orang lainnya, termasuk warga China dan Myanmar.

    Pemerintah Kamboja terus membantah keterkaitan dengan sindikat scam dan judi online, dan telah menutup sejumlah operasi semacam itu di wilayahnya.

    Sementara itu seorang pakar memperingatkan bahwa serangan tersebut dapat membahayakan nyawa korban perdagangan manusia yang ada di dalam kasino tersebut, dan bisa dianggap sebagai kejahatan perang.

    Rekaman video yang diunggah secara online menunjukkan beberapa warga negara asing (WNA) melarikan diri dari kompleks yang diduga sebagai pusat scamming setelah serangan Thailand tersebut.

    Militer Thailand, dalam pernyataannya, juga mengatakan bahwa pasukannya telah meminimalkan kerusakan saat mengebom bangunan-bangunan yang merupakan kasino mewah di wilayah Kamboja, karena kemungkinan adanya warga sipil di dalamnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Larang Warga dari 39 Negara Masuk AS Mulai 2026

    Trump Larang Warga dari 39 Negara Masuk AS Mulai 2026

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani sebuah deklarasi yang semakin membatasi masuknya warga negara asing ke kawasan Paman Sam.

    Dalam dokumen yang ditandatangani pada Selasa (16/12) waktu setempat, AS membagi kategori pembatasan dalam bentuk larangan total dan sebagian.

    Daftar negara yang dilarang total untuk masuk AS

    Suriah, serta negara-negara Afrika seperti Burkina Faso, Mali, Niger, dan Sudan Selatan kini dikenai larangan perjalanan total.

    Pemerintahan Trump juga sepenuhnya membatasi masuknya orang-orang yang menggunakan dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Otoritas Palestina.

    AS sebelumnya telah melarang keras pemegang paspor Otoritas Palestina untuk memperoleh dokumen perjalanan mengunjungi AS untuk keperluan bisnis, pekerjaan, wisata, atau pendidikan.

    Warga negara Sierra Leone dan Laos, yang sebelumnya dikenai pembatasan perjalanan parsial, kini sepenuhnya dilarang masuk ke AS.

    Warga negara Afganistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman, sejak Juni 2025 telah dikenai larangan perjalanan penuh.

    Daftar negara yang dilarang secara parsial untuk masuk ke AS

    Sebanyak 15 negara tambahan dimasukkan ke dalam daftar negara yang menghadapi pembatasan parsial, terutama dari kawasan Afrika sub-Sahara.

    Negara-negara Afrika tersebut adalah Angola, Benin, Pantai Gading, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Zambia, dan Zimbabwe.

    Antigua dan Barbuda, Dominika, serta Tonga juga dikenai larangan parsial.

    Negara Burundi, Kuba, Togo, dan Venezuela tetap berada di bawah larangan perjalanan parsial yang sebelumnya telah diberlakukan sejak Juni 2025.

    Artinya, kini terdapat 19 negara yang berada di bawah larangan perjalanan parsial setelah AS pada Selasa (16/12) mencabut penangguhan parsial perjalanan bagi warga Turkmenistan.

    Siapa saja yang dibatasi masuk ke AS?

    Pembatasan ini berlaku bagi orang-orang yang ingin mengunjungi AS, seperti turis, pelajar, dan pelaku perjalanan bisnis, hingga pihak yang ingin bermigrasi ke sana.

    Orang-orang yang telah memiliki visa, berstatus penduduk tetap sah di AS, atau memiliki kategori visa tertentu seperti diplomat atau atlet dikecualikan dari pembatasan ini.

    Pihak yang masuk ke AS dan dianggap melayani kepentingan AS juga dikecualikan dari pembatasan.

    Pemerintah AS menyatakan bahwa pembatasan terbaru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

    Alasan Trump perketat pembatasan perjalanan ke AS

    Meskipun Donald Trump menjadikan pengetatan imigrasi sebagai salah satu pilar utama masa kepresidenannya, larangan perjalanan terbaru ini tampaknya dipengaruhi oleh sejumlah peristiwa baru-baru ini.

    Pemerintahan Trump pertama kali mengisyaratkan perluasan pembatasan perjalanan setelah penangkapan seorang warga negara Afganistan yang diduga terlibat dalam penembakan dua anggota Garda Nasional pada November 2025.

    Sejak penembakan tersebut, AS menghentikan seluruh keputusan terkait klaim suaka dan menangguhkan proses permohonan imigrasi dari 19 negara awal yang dikenai pembatasan perjalanan.

    Trump juga sempat mengancam akan melakukan aksi militer terhadap Nigeria pada awal November 2025. Dia mengklaim bahwa umat Kristen dianiaya di negara tersebut, tapi klaim ini kemudian dibantah oleh Nigeria.

    Terbaru, pada Sabtu (13/12), Trump bersumpah akan melakukan “pembalasan yang sangat serius” terhadap Suriah setelah dua tentara AS dan seorang penerjemah tewas akibat serangan yang diduga dilakukan oleh pelaku “ISIS”.

    Dalam pernyataannya, Gedung Putih mengaku sulit memverifikasi warga dari banyak negara yang terdampak pembatasan baru ini karena “korupsi yang meluas, dokumen sipil yang palsu atau tidak dapat diandalkan, hingga catatan kriminal”.

    Gedung Putih juga mengatakan bahwa beberapa negara memiliki tingkat pelanggaran izin tinggal yang tinggi atau menolak menerima kembali warga negaranya.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Prihardani Purba

    (ita/ita)