New York –
Columbia University mengikuti keinginan Presiden Amerika Serikat (AS) Trump dengan menghukum para aktivis pro-Palestina. Langkah kampus top AS itu pun menuai kritik.
Sebagai informasi, otoritas Imigrasi AS menangkap pemimpin aksi pro-Palestina di Columbia, Mahmoud Khalil pada Minggu (9/3/2025. Khalil telah memimpin demonstrasi yang menentang perang Israel di Jalur Gaza.
Penangkapan ini dilakukan menyusul tekad Presiden AS Donald Trump untuk mendeportasi para mahasiswa asing yang ikut aksi pro-Palestina atau kedapatan mendukung Hamas. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, mengumumkan penangkapan Khalil itu.
Khalil menjadi wajah paling menonjol dari gerakan protes di universitas-universitas AS menanggapi perang Gaza. DHS menyebut Khalil ‘memimpin aktivitas terkait Hamas, sebuah organisasi teroris’. Namun, DHS tidak menjelaskan lebih lanjut soal tuduhan tersebut.
DHS menyebut penangkapan dilakukan untuk mendukung perintah eksekutif Presiden Trump yang melarang antisemitisme atau anti-Yahudi dan dalam koordinasi dengan Departemen Luar Negeri. Student Workers of Columbia Union mengatakan Khalil telah ditahan sejak Sabtu (8/3) waktu setempat. Organisasi itu menggambarkan Khalil sebagai seorang lulusan Columbia dari Palestina dan kepala negosiator untuk kamp solidaritas Gaza musim semi lalu.
Kampus-kampus AS, termasuk Universitas Columbia yang ada di New York diguncang oleh aksi protes mahasiswa terhadap perang Israel di Jalur Gaza setelah serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober 2023 serta serangan mematikan Israel ke Gaza. Aksi protes pro-Palestina itu memicu tuduhan anti-Semitisme.
Aksi-aksi protes tersebut, sebagian berubah menjadi aksi kekerasan dan menyebabkan gedung-gedung kampus diduduki dan kuliah diganggu, melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang memprotes aksi militer Israel melawan demonstran pro-Tel Aviv.
“Kami akan mencabut visa dan/atau green card para pendukung Hamas di Amerika sehingga mereka dapat dideportasi,” ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio dalam pernyataan via media sosial X.
Selain itu, Trump juga membekukan hibah federal senilai USD 400 juta atau sekitar Rp 6,5 triliun ke Columbia. Trump menuding Universitas Columbia gagal dalam meredam antisemitisme di kampusnya sebagai alasan di balik pembatalan tersebut.
Picu Demo di New York
Demonstrasi di New York tuntut pembebasan Mahmoud Khalil. (AFP/LEONARDO MUNOZ)
Penangkapan Khalil itu memicu gelombang demonstrasi di New York. Pada Kamis (13/3/2025), ratusan demonstran Yahudi menyerbu Trump Tower di New York untuk mendukung warga Palestina serta menuntut pembebasan Khalil yang ditahan oleh otoritas AS. Mereka juga menuntut AS berhenti mempersenjatai Israel.
Dilansir AFP, Minggu (16/3/2025), para demonstran mengenakan kaus merah dengan tulisan ‘Orang Yahudi katakan berhenti mempersenjatai Israel’. Kelompok tersebut berunjuk rasa selama lebih dari satu jam di dalam gedung pencakar langit Manhattan itu.
Gedung tersebut merupakan tempat kantor pusat bisnis keluarga Presiden AS Donald Trump dan tempat tinggal pribadinya. Gedung tersebut juga merupakan lokasi di mana Trump menaiki eskalator emas pada tahun 2015 untuk mengumumkan pencalonan pertamanya sebagai presiden.
Polisi menangkap 98 orang yang berdemo di bawah panji kelompok yang menamai dirinya sebagi ‘Jewish Voice for Peace’ atas kejahatan termasuk pelanggaran hukum. Kelompok tersebut meneriakkan ‘lawan Nazi, bukan mahasiswa’ yang merujuk pada tindakan keras Trump terhadap mahasiswa asing yang terlibat dalam protes pro-Palestina.
Pembuat film dan Profesor Columbia, James Schamus, mengatakan orang-orang Yahudi di New York datang untuk menuntut pembebasan Khalil. Dia menuding Trump telah menangkap Khalil tanpa dasar.
“Menuntut agar ke-Yahudian kita tidak dijadikan senjata untuk mencuri hak-hak warga negara Amerika dan mengakhiri demokrasi kita. Rezim Trump-Musk telah menjelaskan bahwa mereka tidak mendakwa Mahmoud Khalil dengan kejahatan apa pun, bahwa mereka menuduhnya memiliki pendapat yang mereka katakan ‘berpihak pada Hamas’,” ujarnya.
Kepala Polisi setempat, John Chell, mengatakan protes tersebut berlangsung tanpa korban luka atau kerusakan dan atrium telah dibersihkan dari pengunjuk rasa dalam waktu 2 jam.
“Sebagai orang Yahudi yang memiliki hati nurani, kami tahu sejarah kami dan kami tahu ke mana arahnya. Inilah yang dilakukan kaum fasis saat mereka memperkuat kendali,” kata anggota Jewish Voice for Peace, Jane Hirschmann, seorang Yahudi New York yang kakek dan pamannya diculik oleh Nazi.
Penangkapan Khalil telah memicu kemarahan dari para kritikus pemerintahan Trump serta para pendukung kebebasan berbicara, termasuk beberapa dari kalangan politik kanan, yang mengatakan bahwa tindakan tersebut memiliki efek yang mengerikan terhadap kebebasan berekspresi. Selain di Trump Tower, demonstrasi juga terjadi di Times Square, New York, pada Sabtu (15/3). Para demonstran yang merupakan aktivis pro-Palestina memegang plakat dan melambaikan bendera dengan tema ‘Perjuangkan Hak Kami’.
Demonstrasi juga terjadi di luar pengadilan New York untuk memprotes penangkapan dan penahanan Khalil. Seorang hakim federal di New York akan mendengarkan argumen yang mendukung dan menentang Khalil yang kini dipindahkan ke sebuah fasilitas di Jena, Louisiana, tempat dia ditahan.
Columbia University Dikritik gegara Hukum Aktivis
Demonstrasi di luar Pengadilan New York. (Getty Images via AFP/MICHAEL M. SANTIAGO)
Columbia University, yang merupakan salah satu kampung elite di AS, memutuskan memberi hukuman kepada para mahasiswa dan alumninya yang terlibat demonstrasi pro-Palestina tahun lalu. Langkah kampus anggota Ivy League itu langsung menuai kritik.
Dilansir Reuters dan NBC News, Minggu (16/3/2025), Columbia mengumumkan telah memberikan berbagai hukuman kepada mahasiswa yang menduduki gedung kampus pada musim semi lalu selama protes pro-Palestina. Pengumuman itu muncul seminggu setelah pemerintahan Trump membatalkan hibah dan kontrak federal senilai USD 400.
Presiden atau Rektor sementara Universitas Columbia, Katrina Armstrong, menyebut kekhawatiran pemerintahan Trump sah dan mengatakan lembaganya bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasinya. Protes di kampus dan protes balasan pro-Israel telah menuai tuduhan antisemitisme, Islamofobia, dan rasisme.
Universitas tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (13/3) bahwa ‘dewan peradilannya menetapkan temuan dan mengeluarkan sanksi kepada mahasiswa mulai dari penangguhan selama beberapa tahun, pencabutan gelar sementara, dan pengusiran terkait dengan pendudukan Hamilton Hall musim semi lalu’.
Dewan peradilan universitas terdiri dari mahasiswa, fakultas, dan staf yang dipilih oleh senat universitas. Namun, Columbia tidak merilis nama-nama mahasiswa yang didisiplinkan dan tidak menyebutkan berapa banyak mahasiswa yang menghadapi hukuman dengan alasan pembatasan privasi hukum. Mahasiswa dapat mengajukan banding atas hukuman mereka.
Serikat pekerja yang mewakili pekerja mahasiswa Columbia, UAW Lokal 2710, mengatakan mantan pemimpinnya, Grant Miner, termasuk di antara mahasiswa yang dikeluarkan satu hari sebelum negosiasi kontrak dengan universitas akan dimulai. Langkah itu disebut oleh serikat pekerja sebagai ‘serangan terbaru terhadap hak Amandemen Pertama’. Sementara, juru bicara universitas mengatakan mereka tidak mengomentari pernyataan serikat tersebut.
Kampus Columbia menjadi pusat protes anti-Israel yang kemudian menyebar ke beberapa kampus di AS. Demonstrasi dimulai setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 dan serangan Israel yang didukung AS berikutnya terhadap Gaza hingga menyebabkan puluhan ribu warga tewas. Saat itu, para pengunjuk rasa menuntut agar dana abadi universitas ditarik dari kepentingan Israel dan agar AS mengakhiri bantuan militer ke Israel.
Grant Miner yang mewakili ribuan pekerja mahasiswa Columbia yang dipecat dan diusir minggu ini telah menyampaikan pidato di hadapan publik. Dia menggambarkan penahanan Mahmoud Khalil gara-gara memimpin demo pro-Palestina sebagai ‘kampanye ketakutan’.
“Kita harus bersatu untuk memberi tahu Trump dan kawan-kawan miliardernya bahwa kita tidak akan membiarkan intimidasi dan kemunduran hak-hak sipil di negara ini,” katanya.
Dia juga mengkritik kampusnya gara-gara memilih mengikuti keinginan Trump. Dia menganggap Columbia hanya mementingkan uang.
“Saya tidak terkejut bahwa universitas memilih untuk mengorbankan mahasiswa dan pekerjanya demi uang hibah. Kita tahu persis berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli moralitas Columbia,” ujar Miner.
AS Bakal Gunakan UU Terorisme Terhadap Aktivis Pro-Palestina
Bendera AS. (Tom Pennington/Getty Images)
Departemen Kehakiman AS mengatakan pihaknya sedang menyelidiki apa yang disebut sebagai kemungkinan pelanggaran undang-undang terorisme selama protes atas perang Gaza di Universitas Columbia. Dilansir Reuters, Wakil Jaksa Agung AS Todd Blanche mengatakan penyelidikan tersebut merupakan bagian dari ‘misi Presiden Donald Trump untuk mengakhiri antisemitisme di negara ini’.
Dia menyebutnya sebagai tindakan balasan yang sudah lama tertunda. Pendukung hak-hak sipil langsung mengkritik langkah tersebut.
Mereka mengatakan para pengunjuk rasa dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS yang melindungi hak-hak termasuk kebebasan berbicara. Pengumuman tersebut merupakan yang terbaru dalam serangkaian kebijakan pemerintahan Trump yang tidak berniat melonggarkan tindakan keras terhadap aktivis mahasiswa pro-Palestina.
Awal minggu ini, Departemen Pendidikan AS memperingatkan bahwa mereka sedang menyelidiki 60 sekolah karena dianggap menoleransi lingkungan yang tidak bersahabat bagi orang Yahudi. Mereka juga menyelidiki pengaduan bahwa 45 universitas terlibat dengan program keberagaman yang menetapkan kelayakan berdasarkan ras. Kegiatan itu dianggap melanggar undang-undang hak sipil tahun 1964.
Pengacara senior di American Civil Liberties Union dan bagian dari tim hukum Khalil, Brian Hauss, mengatakan penyelidikan Departemen Kehakiman itu salah alamat.
“Amandemen Pertama tidak memperbolehkan adanya alasan untuk mencampuradukkan antara pro-Palestina dan pro-Hamas,” katanya dalam sebuah pengarahan.
Presiden sementara Columbia University Katrina Armstrong menyebut agen dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS melakukan penggeledahan asrama setelah memberikan surat perintah yang ditandatangani oleh hakim federal. Dia mengatakan tidak ada yang ditahan, tidak ada barang yang dipindahkan, dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil.
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan apakah Universitas Columbia menampung imigran di kampusnya yang berada di negara itu secara ilegal. Mahasiswa mengatakan agen imigrasi federal telah berulang kali terlihat di asrama dan perumahan mahasiswa di sekitar kampus Manhattan Columbia.
Di antara tuntutan dalam surat hari Kamis kepada sekolah tersebut, pemerintahan Trump mengatakan Columbia harus secara resmi mendefinisikan antisemitisme, melarang penggunaan topeng ‘yang dimaksudkan untuk menyembunyikan identitas atau mengintimidasi’ dan menempatkan departemen Studi Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika di bawah ‘kepengurusan akademis’ yang akan mengambil alih kendali dari tangan fakultas mereka.
Ratusan pendukung Khalil pun berdemonstrasi di gerbang utama Columbia pada hari Jumat (14/3). Seorang mahasiswa pascasarjana, Demetri, mengatakan suasana di kampus itu menyedihkan.
“Pemerintah federal tidak dapat mendikte apa dan siapa yang diajarkan dan tidak diajarkan, seperti siapa yang dapat dan tidak dapat diterima,” katanya.
Halaman 2 dari 4
(haf/haf)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
