Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Setelah 13 Tahun Tutup, Jerman Buka Lagi Kedutaan di Suriah

    Setelah 13 Tahun Tutup, Jerman Buka Lagi Kedutaan di Suriah

    Jakarta –

    Lebih dari tiga bulan setelah jatuhnya rezim Presiden Suriah Bashar Assad, Jerman membuka kembali kedutaannya di Damaskus pada hari Kamis (20/03).

    Kedutaan yang sempat tertutup sejak tahun 2012 di tengah gelora perang saudara Suriah, kini resmi dibuka kembali oleh Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, yang datang ke Suriah untuk kali kedua sejak runtuhnya pemerintahan Assad.

    Sejumlah kecil diplomat Jerman akan melanjutkan tugas mereka di Damaskus, namun urusan konsuler, seperti penerbitan visa, akan tetap dilaksanakan di Beirut, Lebanon, demikian menurut Baerbock.

    Langkah ini menandai babak penting dalam pemulihan hubungan antara Berlin dan kepemimpinan di Damaskus, yang kini tengah bergulat dengan masalah kemanusiaan dan keamanan saat berusaha membangun kembali negeri setelah kejatuhan Assad.

    Lebih dari satu juta warga Suriah, banyak di antaranya yang mengungsi dari tanah air mereka selama perang saudara yang berdarah-darah, kini tinggal di Jerman.

    Apa lagi yang dilakukan Baerbock di Suriah?

    Baerbock juga bertemu dengan pemimpin sementara Suriah. Ia menyatakan bahwa kelompok ekstremis yang bertanggung jawab atas pembantaian sektarian bulan ini harus dikendalikan dan dimintai pertanggungjawaban.

    “Adalah hal yang sangat penting untuk mengendalikan kelompok ekstremis dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan dihukum,” ujarnya setelah melakukan pembicaraan di Damaskus dengan Presiden Sementara Ahmed al-Sharaa. “Setiap upaya untuk memperburuk eskalasi harus dicegah.” Baerbock juga dijadwalkan untuk bertemu dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil.

    Lebih dari 1.500 orang telah tewas dalam aksi kekerasan ini, sebagian besar adalah warga sipil dan anggota minoritas agama Alawi, yang juga merupakan kelompok tempat Assad berasal, demikian menurut Syrian Observatory for Human Rights, sebuah lembaga pemantau yang bermarkas di London.

    Berbicara di Beirut sebelum penerbangannya ke Suriah, Baerbock mengutuk “pembunuhan terhadap warga sipil secara terarah ini,” dengan menggambarkannya sebagai “kejahatan mengerikan” yang telah merusak kepercayaan secara signifikan.

    Ia menyerukan kepada pemerintah transisi untuk “mengendalikan tindakan kelompok dalam barisan mereka sendiri dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban.”

    Baerbock tegaskan dukungan Jerman untuk Suriah

    Baerbock menegaskan kembali komitmen Jerman untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada Suriah dan memberikan sinyal kemungkinan pelonggaran sanksi dengan beberapa syarat tertentu.

    “Awal politik baru antara Eropa dan Suriah, antara Jerman dan Suriah, adalah sesuatu yang mungkin,” tegas Baerbock.

    Ia menambahkan bahwa hal ini memerlukan komitmen yang jelas untuk memastikan kebebasan, keamanan, dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga Suriah, tanpa memandang jenis kelamin, etnis, atau agama.

    Pada hari Senin (17/03), Jerman mengumumkan bantuan rekonstruksi sebesar €300 juta untuk Suriah, sebagai bagian hasil dari konferensi donor yang mengumpulkan total janji bantuan sebesar €5,8 miliar.

    Di antara negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, Italia membuka kembali kedutaannya di Suriah tahun lalu sebelum kejatuhan Assad, sementara Spanyol membuka kedutaannya setelah kejatuhannya.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Swedia Bebaskan 5 Tersangka Pembunuhan Pembakar Al-Qur’an Salwan Momika

    Swedia Bebaskan 5 Tersangka Pembunuhan Pembakar Al-Qur’an Salwan Momika

    Stockholm –

    Lima pria yang ditangkap otoritas Swedia terkait pembunuhan Salwan Momika, pelaku pembakaran Al-Qur’an, dibebaskan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dengan pembebasan itu, maka tidak ada tersangka dalam kasus pembunuhan Momika yang berulang kali membakar Al-Qur’an pada tahun 2023.

    Momika yang berusia 38 tahun, seperti dilansir AFP, Jumat (21/3/2025), memicu kemarahan luas di negara-negara mayoritas Muslim atas aksinya membakar Al-Qur’an di depan publik.

    Momika yang merupakan imigran asal Irak ini ditembak saat berada di sebuah apartemen di area Sodertalje, sebelah selatan Stockholm, pada 29 Januari lalu. Dia dinyatakan tewas tak lama setelah dilarikan ke rumah sakit.

    Kematian Momika itu terjadi hanya beberapa jam sebelum dia dijadwalkan menghadiri sidang putusan di Stockholm atas dakwaan menghasut kebencian etnis, terkait aksi pembakaran Al-Qur’an. Dia didakwa bersama Salwan Najem atas tindak pidana yang sama.

    Menurut media lokal Aftonbladet, kepolisian pada saat itu menempatkan Momika di lokasi rahasia demi perlindungannya dan dia sedang menyampaikan pernyataan secara langsung via TikTok, ketika sejumlah penyusup tiba-tiba masuk ke dalam apartemen.

    Lima orang, yang semuanya berjenis kelamin laki-laki, ditangkap beberapa jam setelah penembakan Momika terjadi. Namun kelima pria itu dibebaskan polisi sekitar dua hari kemudian.

    Pada Jumat (21/3) waktu setempat, kelima pria itu secara resmi dibebaskan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Momika.

    Lihat juga Video ‘Polisi Belum Temukan Motif Penembakan Massal di Sekolah Swedia’:

    “Kami bekerja secara luas dan saya tidak bisa mengungkap petunjuk mana yang kami ikuti,” ucapnya.

    Setelah pembunuhan Momika, pengadilan Stockholm menunda pembacaan putusan selama beberapa hari. Pada akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman 50 tahun penjara terhadap Najem, yang juga berasal dari Iran, atas dakwaan menghasut kebencian etnis selama empat aksi pembakaran Al-Qur’an pada tahun 2023.

    Tidak ada putusan yang dijatuhkan terhadap Momika.

    Wakil Perdana Menteri (PM) Swedia, Ebba Busch, dalam pernyataannya menyebut pembunuhan Momika sebagai “ancaman terhadap demokrasi kita yang bebas”. Sementara PM Ulf Kristersson menyebut ada “risiko soal keterkaitan dengan kekuatan asing” dalam pembunuhan Momika.

    Lihat juga Video ‘Polisi Belum Temukan Motif Penembakan Massal di Sekolah Swedia’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Ancam Aksi Militer terhadap Iran, Khamenei Bilang Gini

    Trump Ancam Aksi Militer terhadap Iran, Khamenei Bilang Gini

    Teheran –

    Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyebut ancaman Amerika Serikat (AS) terhadap negaranya “tidak akan memberikan hasil apa pun”. Hal ini menanggapi Presiden Donald Trump yang memperingatkan kemungkinan aksi militer untuk mendorong Teheran berunding soal program nuklirnya.

    “Orang Amerika seharusnya mengetahui bahwa ancaman tidak akan memberikan hasil apa pun saat menghadapi Iran,” tegas Khamenei dalam pidato tahunannya untuk memperingati Nowruz, Tahun Baru Persia, seperti dilansir AFP, Jumat (21/3/2025).

    Khamenei mengatakan bahwa AS “dan pihak-pihak lainnya seharusnya mengetahui jika mereka melakukan sesuatu yang merugikan bangsa Iran, mereka akan mendapat tamparan keras”.

    Trump mengirimkan surat kepada Khamenei pada 7 Maret lalu, yang isinya mendesak perundingan dengan Iran membahas program nuklir negara tersebut dan memperingatkan kemungkinan aksi militer terhadap Teheran jika dia menolak.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araghchi, dalam pernyataan pada Kamis (20/3) waktu setempat menyebut surat dari Trump itu “lebih merupakan ancaman”. Namun dia juga mengatakan bahwa surat itu tampaknya menawarkan peluang.

    Araghchi menambahkan bahwa Teheran sedang mempertimbangkan tanggapan yang akan dirilis dalam beberapa hari mendatang.

    Laporan media AS, Axios, yang mengutip seorang pejabat AS dan sumber-sumber lainnya menyebut surat dari Trump itu menetapkan “batas waktu dua bulan untuk mencapai kesepakatan nuklir baru”.

    Khamenei sebelumnya menolak tawaran Trump untuk berunding, dan menuduh Presiden AS itu berupaya menipu opini publik global dengan menggambarkan Washington bersedia berunding dan Teheran tidak mau terlibat.

    Trump yang memulai masa jabatan keduanya pada Januari lalu, telah memberlakukan kembali kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran. Pada masa jabatan pertamanya, Trump secara sepihak menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir penting antar Iran dan negara-negara besar dunia.

    Dia juga memberlakukan kembali sanksi-sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Teheran.

    Iran menuduh Trump melakukan pendekatan kontradiktif, dan berulang kali mengesampingkan perundingan langsung dengan AS di bawah tekanan. Araghchi menegaskan Teheran “jelas tidak akan berunding secara langsung saat menghadapi tekanan, ancaman, dan sanksi yang meningkat”.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ambisi Irak, Mampukah Beralih dari Minyak ke Pariwisata?

    Ambisi Irak, Mampukah Beralih dari Minyak ke Pariwisata?

    Jakarta –

    Lapangan Saray di pusat Baghdad, tempat Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani akan berpidato tentang pariwisata, dikelilingi oleh bangunan bersejarah yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Di sekitar area ini terdapat dua masjid kuno, salah satu universitas tertua di dunia Arab, sebuah kastil berusia 800 tahun, gereja tertua di kota ini, serta bekas pusat pemerintahan Baghdad pada era Kekaisaran Ottoman.

    Namun, kawasan ini juga menyimpan jejak sejarah kelam Irak yang selama bertahun-tahun membuat wisatawan enggan berkunjung. Di dekatnya, Jalan Muttannabi menjadi saksi serangan bom mobil pada 2007 yang menewaskan 30 orang dan menghancurkan sebagian besar kawasan yang terkenal dengan penjual bukunya. Pada 2019, Jalan Rasheed yang berada di sekitar lokasi ini menjadi medan bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan selama protes anti-pemerintah.

    Dalam lima tahun terakhir, Irak mengalami periode stabilitas dan keamanan yang lebih baik. Itulah sebabnya, pada malam di akhir Februari, para pejabat Irak merayakan Baghdad yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Pariwisata Arab 2025, gelar yang diberikan setiap tahun oleh Organisasi Pariwisata Arab, bagian dari Liga Arab.

    Dalam pidatonya, Perdana Menteri al-Sudani menyampaikan, “Berkat pengorbanan rakyatnya, Irak telah merebut kembali posisinya sebagai negara berpengaruh yang menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menikmati peradaban yang kaya.” Ia kemudian menerima kunci simbolis dari para pejabat Oman, pemegang gelar Ibu Kota Pariwisata Arab 2024.

    Mengurangi ketergantungan pada minyak

    Seperti banyak negara penghasil minyak lainnya, Irak ingin mendiversifikasi sumber pendapatan nasionalnya, terutama mengingat peralihan dunia dari bahan bakar fosil. Saat ini, sektor pariwisata, yang mayoritas berbasis wisata religi, menyumbang sekitar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Irak, dan pemerintah ingin meningkatkan angka tersebut menjadi 10% dengan memperluas fokus pada daya tarik wisata lainnya.

    Ambisi ini tidak mustahil. Di negara-negara seperti Mesir, Tunisia, Maroko, dan Uni Emirat Arab, sektor pariwisata menyumbang sekitar 7% hingga 9% dari PDB nasional.

    Setiap tahun, Irak menerima sekitar 6 hingga 10 juta wisatawan religi, terutama dari Iran dan Turki, karena menjadi rumah bagi beberapa situs suci Islam paling penting di dunia. Namun, sejak pemerintah Irak melonggarkan aturan visa pada tahun 2021 dengan menawarkan visa on arrival bagi warga dari lebih dari 30 negara, jumlah wisatawan non-religius pun meningkat.

    Rencana ambisius

    “Ini 100% mungkin,” kata Ali al-Makhzomy, pendiri dan ketua agensi tur lokal Bil Weekend, yang melayani wisatawan domestik maupun internasional. “Bahkan bisa menyumbang 30% dari anggaran Irak,” tambahnya, “tentu dengan beberapa syarat.”

    Irak memiliki banyak faktor pendukung untuk mengembangkan sektor pariwisata, termasuk enam situs Warisan Dunia UNESCO, keramahan masyarakatnya yang luar biasa terhadap tamu, serta kekayaan alam dan arkeologi yang berusia ribuan tahun.

    Meskipun Irak masih sering dianggap sebagai destinasi yang berbahaya, kelompok wisata dari Barat dan para influencer perjalanan mulai menarik perhatian dunia terhadap potensi pariwisata negara ini. Namun, dampak ekonomi terbesar dalam waktu dekat kemungkinan berasal dari wisatawan Arab.

    Sejak kunjungan resmi Paus Fransiskus ke Irak pada 2021 mengubah persepsi global tentang negara ini, kunjungan wisatawan dari negara-negara Arab semakin meningkat, terutama setelah Irak menjadi tuan rumah turnamen sepak bola Piala Teluk 2023 di Basra.

    “Piala Teluk di Basra adalah momen ketika Irak benar-benar mulai membuka pintunya bagi wisatawan Arab,” jelas Diyar Talal, salah satu pendiri komunitas wisata Iraqi Traveler’s Cafe (ITC) yang memiliki sekitar 100.000 anggota di media sosial. “Kami mulai melihat orang-orang dari negara Teluk seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Kuwait datang ke Irak untuk tujuan wisata, bukan hanya ziarah.”

    Booming pariwisata domestik

    Al-Makhzomy awalnya mendirikan agensinya pada 2016 untuk melayani pasar domestik. Ia melihat bahwa banyak warga Irak yang mulai tertarik dengan sejarah negaranya sendiri, tetapi tidak tahu bagaimana cara menjelajahinya.

    Kini, ia memperkirakan sekitar 20.000 warga Irak setiap bulan mengunjungi situs-situs bersejarah seperti reruntuhan kuno Babilonia.

    “Ada begitu banyak peluang di sini,” katanya. “Mulai dari pengalaman kuliner yang terkait dengan situs warisan, hingga peluang kerja bagi pengemudi dan pemandu wisata. Bahkan jika Anda hanya membuat suvenir di sekitar lokasi wisata, Anda bisa menjalankan bisnis yang sukses.”

    Namun, pasar lokal masih memiliki banyak kekurangan. Sementara pedagang di Jalan Muttannabi menawarkan berbagai suvenir seperti magnet kulkas dan bendera Irak, di beberapa tempat wisata utama hampir tidak ada yang bisa dibeli.

    Misalnya, di Museum Nasional Irak, pengunjung dapat melihat peninggalan luar biasa seperti tablet tulisan tertua di dunia yang berusia 3.600 tahun. Namun, satu-satunya cenderamata yang tersedia di sana hanyalah kartu pos berdebu di toko suvenir yang terbengkalai.

    Seorang warga lokal yang bekerja di sektor pariwisata menjelaskan secara off the record bahwa perbedaan besar antara fasilitas yang dikelola pemerintah dan bisnis swasta adalah motivasi kerja. “Di museum yang dikelola pemerintah, orang tidak terlalu peduli. Mereka tetap digaji, apa pun yang terjadi,” ujarnya. “Sementara di sektor swasta, mereka harus benar-benar berusaha untuk menarik pengunjung.”

    Dibutuhkan visi jangka panjang

    Meskipun ada peluang besar, banyak tantangan yang masih menghadang. Beberapa negara Barat masih melarang warganya bepergian ke Irak. Sementara itu, meskipun warga negara Teluk bisa mendapatkan visa bebas saat menghadiri pertandingan sepak bola di Basra, wisatawan dari negara Arab lain sering kali mengalami kesulitan mendapatkan visa ke Irak dibandingkan wisatawan Eropa.

    Faktor lain seperti konflik regional, seperti perang di Gaza, serta dampak perubahan iklim yang membuat musim panas di Irak semakin ekstrem, juga menjadi tantangan besar bagi industri pariwisata.

    “Saya rasa negara ini butuh visi yang jelas untuk pariwisata,” ujar Talal dari ITC. “Lihat Arab Saudi, mereka punya Vision 2030 yang mencakup pengembangan sektor pariwisata. Kita tidak punya hal seperti itu.”

    Senada dengan itu, Al-Makhzomy dari Bil Weekend menyimpulkan, “Kita butuh rencana nyata dari pemerintah dan investasi besar untuk mengembangkan industri ini. Pariwisata bukan hanya soal pemandu wisata, tapi juga mencakup perhotelan, restoran, dan infrastruktur pendukung lainnya. Ini adalah industri yang kompleks, dan kita harus mampu menanganinya secara menyeluruh.”

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gaji AU0.000 Belum Tentu Cukup untuk Sewa Rumah

    Gaji AU$100.000 Belum Tentu Cukup untuk Sewa Rumah

    Australia sedang mengalami krisis sewa rumah karena semakin mahal, sementara gaji tidak meningkat dengan laju yang sama.

    Kami mengutip sebuah laporan terbaru yang menyebutkan gaji enam digit atau AU$100.000 pun belum tentu cukup untuk menyewa tempat tinggal biasa. Ikuti pula berita soal ancaman serangan ke masjid di Sydney dalam Kabar Australia pekan ini.

    Berapa gaji yang cukup untuk sewa rumah?

    Sepertinya sudah berakhir anggapan kalau gaji harus bisa mencapai AU$100.000 untuk bisa menyewa rumah biasa di Australia.

    Sebuah laporan baru yang dikeluarkan lembaga Everybody’s Home menemukan seorang lajang di Australia kini perlu berpenghasilan sedikitnya AU$130.000 untuk bisa membayar sewa unit biasa dengan nyaman.

    Untuk menghitung apakah sewa rumah terjangkau, para pakar di Australia menggunakan angka yang tidak boleh melebihi dari 30 persen gaji.

    Karenanya, orang yang berpenghasilan AU$70.000 per tahun harus menghabiskan lebih dari setengah pendapatan mereka untuk harga sewa unit rata-rata.

    Untuk lebih jelasnya, kamu bisa melihat tabel di bawah ini.

    [Tabel]

    Lembaga tersebut mengatakan temuan tersebut menyoroti “pergeseran yang mengkhawatirkan” di pasar perumahan.

    Artinya krisis sewa rumah kini tidak lagi terbatas pada warga Australia dengan pendapatan rendah.

    Artikel lengkapnya bisa dibaca di sini

    Harga sewa naik karena pelajar internasional?

    Sebuah studi yang lain menyebut mahasiswa internasional sudah dijadikan kambing hitam atas kenaikan harga sewa rumah di Australia.

    Peneliti di University of South Australia meneliti data dari departemen pemerintah dan Biro Statistik Australia pada 76 rentang waktu, antara tahun 2017 dan 2024.

    Mereka tidak menemukan hubungan antara jumlah mahasiswa internasional dan krisis harga sewa rumah di Australia.

    “Pasca COVID, di seluruh Australia, dan di semua ibu kota yang kami teliti, tidak ada korelasi signifikan secara statistik antara jumlah mahasiswa internasional dan biaya sewa,” kata Profesor Michael Mu, salah satu peneliti.

    “Secara politis, mereka [mahasiswa internasional] menjadi sasaran empuk karena mereka tidak memilih [saat Pemilu]. Saya pikir semua faktor menyatu dan mereka dikorbankan,” katanya.

    Temuan tersebut didukung oleh laporan dari Property Council of Australia yang dirilis tahun lalu, yang menyimpulkan mahasiswa internasional “secara tidak adil menanggung kesalahan” atas krisis sewa di Australia.

    Awal pekan kemarin, mantan kepala Departemen Keuangan dan Departemen Perdana Menteri dan Kabinet, Martin Parkinson, mengatakan kepada Australian Financial Review kalau mahasiswa internasional tidak bersaing untuk mendapat rumah atau properti yang sama dengan warga lokal.

    Klik di sini untuk baca laporan selengkapnya

    Masjid di Sydney kembali diancam

    Polisi kembali menyelidiki ancaman yang ditujukan ke masjid di barat daya Sydney.

    Kemarin, dalam unggahan di Facebook, Masjid Lakemba mengatakan mereka menerima komentar di akun TikTok mereka yang merujuk pada serangan teroris ke masjid di Christchurch, Selandia Baru, yang mengakibatkan 51 kematian pada tahun 2019.

    Kepolisian New South Wales mengonfirmasi jika mereka mulai menyelidiki ancaman daring yang ditujukan pada masjid tersebut.

    Komandan Wilayah Metropolitan Barat Daya Asisten Komisaris Brett McFadden mengatakan kepada ABC Radio Sydney jika selama penyelidikan, polisi menemukan ancaman lain yang ditujukan pada sebuah masjid di dekat Padstow.

    “Keduanya merujuk pada tragedi dalam insiden teroris di Christchurch pada tahun 2019,” katanya pada Jumat (21/03) pagi.

    “Fakta bahwa ada yang merujuk pada insiden mengerikan semacam itu adalah sesuatu yang kami tanggapi dengan sangat serius.”

  • Wali Kota Ditahan, Warga Istanbul Gelar Aksi Demo

    Wali Kota Ditahan, Warga Istanbul Gelar Aksi Demo

    Istanbul –

    Unjuk rasa memprotes penahanan Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu, rival politik utama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, terus berlanjut. Kepolisian antihuru-hara Turki menembakkan peluru karet dan gas air mata dalam upaya membubarkan ribuan demonstran yang berkumpul di dekat Balai Kota Istanbul.

    Para demonstran, seperti dilansir AFP, Jumat (21/3/2025), berusaha bergerak ke Alun-alun Taksim, lokasi ikonik yang menjadi lokasi banyak demo besar-besaran di Turki. Padahal alun-alun itu dipasangi barikade sejak Imamoglu ditangkap pada Rabu (19/3) pagi, terkait tuduhan gratifikasi dan membantu kelompok teroris.

    Akibatnya, bentrokan pun terjadi antara para demonstran dengan personel kepolisian yang disiagakan di alun-alun itu untuk mencegah unjuk rasa digelar. Tembakan peluru karet dilepaskan oleh polisi saat bentrokan terjadi.

    Salah satu koresponden AFP yang ada di lokasi melaporkan dirinya melihat langsung senjata ditembakkan dan mendengar suara tembakan, serta mencium bau peluru karet yang khas.

    Koresponden AFP lainnya yang juga ada di lokasi melaporkan bahwa polisi “menggunakan peluru karet dan banyak gas air mata”.

    Pemimpin oposisi Turki, Ozgur Ozel, berbicara kepada polisi dari panggung yang dibangun di dekat Balai Kota Istanbul pada Kamis (20/3). Ozel yang memimpin Partai Rakyat Republik (CHP), partai oposisi utama Turki, memperingatkan polisi untuk tidak memprovokasi para demonstran dengan peluru karet atau gas air mata.

    “Jika itu terjadi, polisi Istanbul akan dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.

    Lihat juga Video ‘Warga di Istanbul Turki Gelar Demonstrasi atas Kematian Ismail Haniyeh’:

    Dalam aksi protes ini, ribuan demonstran yang sebagian besar mahasiswa ini meneriakkan “Tayyip, mundur!” dalam pesan yang ditujukan untuk Erdogan.

    Ini menjadi hari kedua unjuk rasa digelar, dengan ribuan demonstran mengabaikan larangan unjuk rasa dan berkumpul di luar Balai Kota Istanbul untuk meluapkan kemarahan mereka atas penahanan Wali Kota mereka.

    Di beberapa bagian lainnya dari Istanbul, termasuk area kelas atas Nistantasi, warga setempat terdengar memukul-mukul panci dan wajah sebagai bentuk protes. Sedangkan kendaraan-kendaraan membunyikan klakson sebagai solidaritas untuk Imamoglu.

    Lihat juga Video ‘Warga di Istanbul Turki Gelar Demonstrasi atas Kematian Ismail Haniyeh’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Presiden Tunisia Pecat PM di Tengah Hantaman Masalah Ekonomi

    Presiden Tunisia Pecat PM di Tengah Hantaman Masalah Ekonomi

    Jakarta –

    Presiden Tunisia Kais Saied memecat Perdana Menteri (PM) Kamel Madouri pada Kamis (20/3) malam waktu setempat. Pemecatan ini dilakukan saat negara itu bergulat dengan sejumlah masalah ekonomi.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (21/3/2025), menurut pernyataan resmi dari kantor kepresidenan, Madouri, seorang teknokrat yang baru diangkat sebagai PM pada Agustus lalu selama perombakan kabinet besar-besaran, digantikan oleh Sarra Zaafrani Zenzri, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri pekerjaan umum.

    Sebelumnya, Saied telah menyatakan ketidakpuasannya dalam beberapa minggu terakhir dengan kinerja pemerintah.

    Tunisia yang terlilit utang besar, terperosok dalam kesulitan ekonomi dan keuangan yang serius, dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan pengangguran yang tinggi.

    Presiden, yang memiliki kewenangan penuh untuk memberhentikan para menteri dan hakim, mengangkat Madouri sebagai perdana menteri pada Agustus 2024.

    Pada saat itu, ia juga mengganti 19 menteri lainnya, membenarkan keputusannya itu dengan menyebut soal “kepentingan tertinggi negara” dan keharusan “keamanan nasional”.

    Perombakan terbaru ini terjadi di tengah iklim politik yang tegang, dengan puluhan oposisi dipenjara, beberapa di antaranya selama dua tahun, serta pengusaha dan tokoh media.

    Namun, para pembela Saied mengatakan ia telah menepati janjinya untuk memerangi korupsi dan inefisiensi yang melanda Tunisia selama beberapa dekade.

    Namun, negara Afrika Utara dengan lebih dari 12 juta penduduk ini, mengalami kekurangan bahan pokok seperti susu, gula, dan tepung secara sporadis. Angka pengangguran pun tinggi.

    Pertumbuhan ekonomi tahunan Tunisia diproyeksikan hanya 1,6 persen untuk tahun 2025, menurut IMF.

    Utang saat ini berkisar sekitar 80 persen dari PDB, dibandingkan dengan 67 persen sebelum Saied menjabat pada tahun 2019.

    Saied terpilih kembali pada bulan Oktober 2024 dengan mayoritas lebih dari 90 persen, dalam pemilihan umum yang ditandai dengan jumlah pemilih kurang dari 30 persen.

    Pada bulan Februari, ia memberhentikan menteri keuangan Sihem Boughdiri Nemsia, menggantikannya dengan hakim Michket Slama Khaldi.

    Lihat juga Video ‘Toko ZARA di Tunisia Didemo Aktivis Pro-Palestina Imbas Kontroversi Iklan’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Larang Warga Palestina Lewat Jalur Utama Utara-Selatan Gaza

    Israel Larang Warga Palestina Lewat Jalur Utama Utara-Selatan Gaza

    Gaza City –

    Militer Israel melarang warga Palestina untuk melintasi jalur utama utara-selatan di Jalur Gaza, saat pengeboman udara dan operasi darat kembali dilanjutkan. Tel Aviv mengimbau warga Gaza untuk menghindari jalur tersebut demi keselamatan.

    Juru bicara militer Avichay Adraee dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, Jumat (21/3/2025), mengumumkan warga Palestina tidak diizinkan bepergian melintasi Jalan Salah al-Din, rute yang dirancang oleh Tel Aviv untuk jalur aman antara Jalur Gaza bagian utara dan bagian selatan.

    Disebutkan bahwa langkah itu diambil saat pasukan Israel bergerak maju di Koridor Netzarim di Jalur Gaza bagian tengah, yang memisahkan wilayah utara dan selatan daerah kantong Palestina tersebut.

    “Selama 24 jam terakhir, tentara-tentara IDF telah memulai operasi darat terarah di Jalur Gaza bagian tengah dan selatan untuk memperluas zona keamanan antara bagian utara dan selatan,” kata Adraee dalam pernyataannya.

    “Demi keselamatan Anda, jangan bepergian di Jalan Salah al-Din antara bagian utara dan bagian selatan Jalur Gaza, dan sebaliknya,” sebut Adraee dalam pernyataannya via media sosial X.

    “Sebaliknya, perjalanan dari Gaza bagian utara ke bagian selatan dimungkinkan melalui jalan pesisir Al-Rashid,” imbuhnya.

    Adraee tidak menjelaskan secara detail apakah imbauan itu berarti pergerakan dari selatan ke utara dilarang.

    Namun militer Israel menutup ruas Jalan Salah al-Din sejak Rabu (19/3) waktu setempat, dalam tindakan yang dikecam Hamas sebagai “pembatalan total” gencatan senjata Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan.

    Seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri Gaza, yang enggan disebut namanya, mengatakan pasukan Israel menutup apa yang disebutnya sebagai Persimpangan Netzarim, di Jalan Salaheddin, tepat di selatan Gaza City pada Rabu (19/3) malam.

    Disebutkan pejabat Gaza itu bahwa tank-tank Israel telah dikerahkan ke persimpangan tersebut, di mana ruas jalanan melintasi rute pasokan utama Israel, “setelah penarikan pasukan keamanan khusus Amerika kemarin (19/3) pagi”.

    Dia merujuk pada para kontraktor keamanan swasta Amerika yang dikerahkan sejak Februari lalu, usai pasukan Israel ditarik mundur berdasarkan ketentuan gencatan senjata Gaza yang berlaku 19 Januari lalu.

    Tahap pertama gencatan senjata Gaza berakhir awal bulan ini di tengah kebuntuan mengenai langkah selanjutnya. Israel menolak melanjutkan ke tahap kedua sesuai perjanjian awal, dan menyerukan perpanjangan tahap pertama dengan semua sandera dibebaskan.

    Hamas menolak seruan tersebut, karena hal itu berarti menunda perundingan untuk tahap kedua yang mengatur gencatan senjata permanen. Setelah berminggu-minggu kebuntuan, Israel pun melanjutkan operasi udara dan operasi darat di Jalur Gaza.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hasil Teleponan Perdana Zelensky-Trump Usai Cekcok di Gedung Putih

    Hasil Teleponan Perdana Zelensky-Trump Usai Cekcok di Gedung Putih

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berbincang dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui sambungan telepon. Perbincangan ini perdana dilakukan usai kedua pemimpin dunia itu terlibat cekcok di Gedung Putih beberapa waktu lalu.

    Dirangkum detikcom, Jumat (21/3/2025), percekcokan itu terjadi pada Jumat, 28 Februari waktu setempat di Ruang Oval Gedung Putih. Tak hanya Trump, Zelensky juga terlibat adu mulut dengan Wakil Presiden AS JD Vance.

    Singkat cerita, Zelensky mempertanyakan condongnya Trump pada Rusia dan mempertanyakan “diplomasi” yang diserukan Vance dalam pertemuan itu, dengan menyinggung pelanggaran komitmen yang dilakukan Moskow selama bertahun-tahun di panggung global.

    Sementara Trump menyebut Zelensky “mempertaruhkan nyawa jutaan orang” dan “bertaruh dengan Perang Dunia III”, Vance menuduh Zelensky “tidak tahu berterima kasih”.

    Kurang dari sebulan usai adu mulut, hubungan kedua pimpinan negara itu nampak membaik. Trump dan Zelensky pun berbincang via telepon pada Rabu (19/3) waktu setempat.

    Trump Cetuskan Gagasan AS Ambil Alih Pembangkit Nuklir Ukraina

    Donald Trump. Foto: dailymail.co.uk

    Dalam perbincangan itu, Trump mencetuskan gagasan soal AS mengambil alih dan mengelola pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Ukraina, yang kini diduduki Rusia. Usulan itu dinilai sebagai bagian dari upaya terbaru Trump untuk mengamankan gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Kyiv dan Moskow.

    Zelensky, seperti dilansir AFP, Kamis (20/3/2025), mengatakan kepada media di sela-sela kunjungannya ke Finlandia bahwa dirinya dan Trump membahas soal penghentian serangan terhadap jaringan dan infrastruktur energi terkait perang yang berkecamuk antara Ukraina dan Rusia.

    Dikatakan Zelensky bahwa Ukraina “siap” untuk menghentikan serangan terhadap jaringan dan infrastruktur energi Rusia, sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin setuju untuk menghentikan serangan serupa di Ukraina.

    Zelensky, dalam pernyataannya, juga mengungkapkan bahwa dirinya membahas rencana pengambilalihan PLTN Ukraina oleh Trump.

    “Kami hanya berbicara tentang satu pembangkit listrik, yang berada di bawah pendudukan Rusia,” kata Zelensky merujuk pada PLTN Zaporizhzhia yang ada di wilayah Ukraina, namun kini dikuasai pasukan Rusia.

    PLTN Zaporizhzhia yang merupakan pembangkit nuklir terbesar di Eropa, direbut oleh pasukan Rusia pada awal invasi militer yang dilancarkan pada Februari 2022 dan sejak itu telah menjadi sumber kekhawatiran atas kemungkinan insiden nuklir.

    Zelensky mengatakan bahwa dibutuhkan waktu lebih dari dua tahun agar pembangkit nuklir itu bisa beroperasi kembali, dan bahwa kapasitas pembangkit nuklir itu dibutuhkan oleh Ukraina dan Eropa.

    “Apakah kita membutuhkannya? Untuk rakyat, iya, dan untuk Eropa juga. Untuk bergabung dengan jaringan elektronik Eropa — tentu saja. Kita dapat melakukan semua ini,” katanya.

    Lebih lanjut, Zelensky mengatakan dirinya “tidak merasakan tekanan apa pun” dari Trump untuk memberikan konsesi kepada Rusia.

    Namun gencatan senjata yang lebih luas masih sulit dicapai dengan Putin, dalam percakapan telepon dengan Trump pada Selasa (18/3), bersikeras agar negara-negara Barat menghentikan semua bantuan militer untuk Ukraina jika ingin mewujudkan gencatan senjata sepenuhnya.

    Percakapan telepon antara Trump dan Zelensky ini dilaporkan jauh lebih positif, dengan Gedung Putih menggambarkannya sebagai “fantastis” — terlepas dari fakta bahwa keduanya terlibat adu mulut di depan wartawan di Ruang Oval beberapa waktu lalu.

    Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam pernyataan bersama menyebut Trump, dalam telepon dengan Zelensky, “membahas pasokan listrik dan pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina” dan mengatakan bahwa AS dapat “sangat membantu” dalam mengelolanya.

    “Kepemilikan Amerika atas pembangkit-pembangkit itu akan menjadi perlindungan terbaik bagi infrastruktur tersebut,” sebut pernyataan gabungan itu.

    Zelensky Siap Hentikan Serangan ke Infrastruktur Energi Rusia

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo Purchase Licensing Rights

    Zelensky menyatakan siap menghentikan sementara serangan terhadap infrastruktur energi Rusia. Ia menyampaikan kesediaannya itu setelah berbicara via telepon selama sejam dengan Trump.

    Kesediaan ini merespons Presiden Vladimir Putin yang setuju menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Kyiv selama 30 hari usai terlebih dahulu teleponan dengan Donald Trump.

    Dicetuskan juga oleh Zelensky agar penghentian serangan itu juga mencakup target-target sipil di kedua negara.

    “Saya melakukan percakapan yang positif, sangat substantif, dan jujur dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump,” ucap Zelensky dalam pernyataan via media sosial X. Percakapan telepon ini menjadi yang pertama sejak kedua pemimpin cekcok di depan wartawan di Ruang Oval Gedung Putih pada Februari lalu.

    “Salah satu langkah pertama untuk mengakhiri perang sepenuhnya adalah dengan mengakhiri serangan terhadap energi dan infrastruktur sipil lainnya. Saya mendukung langkah ini, dan Ukraina mengonfirmasi bawa kami siap untuk melaksanakannya,” tegasnya.

    Zelensky, dalam pernyataannya seperti dilansir Reuters, menilai penghentian serangan terhadap infrastruktur energi dalam perang melawan Rusia itu dapat dilakukan dengan cepat. Namun dia memperingatkan bahwa Kyiv akan merespons jika Moskow melanggar ketentuan gencatan senjata terbatas itu.

    Zelensky juga mengatakan bahwa Ukraina akan menyusun daftar fasilitas energi yang bisa menjadi target gencatan senjata terbatas ini. Menurut Zelensky, daftar itu dapat mencakup tidak hanya infrastruktur energi, tetapi juga infrastruktur kereta api dan pelabuhan.

    “Saya memahami bahwa sampai kita sepakat (dengan Rusia), sampai ada dokumen yang sesuai tentang gencatan senjata parsial, saya pikir semuanya akan mengudara,” ucapnya, merujuk pada drone dan rudal.

    Pejabat Ukraina-AS Bertemu di Arab Saudi Lagi

    Ilustrasi bendera Arab Saudi. Foto: AFP/OZAN KOSE

    Disebutkan Zelensky bahwa para pejabat Ukraina dan AS dapat kembali bertemu di Arab Saudi dalam beberapa hari ke depan untuk putaran kedua perundingan damai dan membahas isu-isu terkait pelaksanaan gencatan senjata parsial ini.

    AS, yang menempatkan diri sebagai mediator, telah mendorong gencatan senjata menyeluruh selama 30 hari antara Ukraina dan Rusia sebagai langkah pertama menuju penyelesaian yang lebih luas untuk perang yang berkecamuk selama tiga tahun terakhir.

    Dalam percakapan telepon dengan Trump pada Selasa (18/3), Putin menolak usulan gencatan senjata menyeluruh itu dan bersikeras menyebut kesepakatan semacam itu akan bergantung pada penghentian semua bantuan militer Barat untuk Ukraina.

    Kemudian Kremlin mengatakan Putin setuju untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina selama 30 hari setelah percakapan telepon dengan Trump. Namun Kremlin menambahkan bahwa agar gencatan senjata yang luas bisa berhasil, Ukraina tidak boleh diizinkan mempersenjatai kembali militernya.

    Halaman 2 dari 4

    (taa/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Donald Trump Dukung Penuh Serangan Israel di Gaza

    Donald Trump Dukung Penuh Serangan Israel di Gaza

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendukung penuh serangan masif Israel di Gaza, Palestina. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Trump menyalahkan Hamas atas kekerasan tersebut.

    “Dia sepenuhnya mendukung Israel dan IDF serta tindakan yang telah mereka ambil dalam beberapa hari terakhir,” kata Leavitt kepada wartawan saat ditanya apakah Trump berusaha mengembalikan gencatan senjata Gaza ke jalurnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (21/3/2025).

    Trump, kata Leavitt, mewanti-wanti kepada Hamas untuk membebaskan sandera. Jika hal itu tidak dilakukan, Trump mengatakan hal buruk akan terjadi.

    “Presiden menjelaskan dengan sangat jelas kepada Hamas bahwa jika mereka tidak membebaskan semua sandera, akan ada banyak hal buruk yang harus dihadapi, dan sayangnya, Hamas memilih untuk mempermainkan nyawa orang di media,” kata Leavitt.

    Leavitt mengatakan situasi ini “sepenuhnya merupakan kesalahan Hamas” atas serangannya terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, seraya menambahkan bahwa Trump ingin “semua sandera” yang ditawan oleh militan Palestina dibebaskan.

    Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan 504 orang telah tewas sejauh ini dalam serangan Israel, termasuk lebih dari 190 anak-anak. Jumlah korban tewas sebelumnya 470 orang.

    Israel melanjutkan kampanye udaranya Selasa pagi dengan gelombang serangan mematikan, menghancurkan ketenangan relatif yang telah menyebar di wilayah Palestina yang dilanda perang sejak gencatan senjata diberlakukan pada 19 Januari.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini