Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Trump Resmi Cabut Akses Biden ke Informasi Rahasia Negara

    Trump Resmi Cabut Akses Biden ke Informasi Rahasia Negara

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mencabut izin akses informasi rahasia negara milik mantan presiden Joe Biden dan beberapa mantan pejabat senior Gedung Putih dan keamanan nasional.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/3/2025), daftar nama yang dicabut izinnya untuk melihat rahasia negara tersebut termasuk Biden, anggota keluarganya, dan mantan wakil presiden sekaligus pesaing Trump dalam pemilihan presiden lalu, Kamala Harris.

    Mantan menteri luar negeri Hillary Clinton juga ada dalam daftar tersebut, bersama dengan menteri luar negeri era pemerintahan Biden, Antony Blinken dan penasihat keamanan nasional Jacob Sullivan.

    Dalam memorandum kepada para kepala lembaga dan didistribusikan oleh kantor komunikasi Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa para pejabat yang disebutkan namanya, seharusnya tidak lagi diizinkan mengakses materi rahasia. “Dengan ini saya memerintahkan setiap kepala departemen dan lembaga eksekutif … untuk mencabut izin keamanan aktif yang dimiliki oleh orang-orang tersebut,” kata Trump.

    Diketahui bahwa para mantan presiden dan pejabat tinggi yang pernah menjabat di bidang keamanan nasional umumnya tetap diberikan akses terhadap informasi intelijen rahasia, agar bisa memberikan masukan kepada presiden yang menjabat.

    Namun, Trump memutus tradisi ini, terutama terhadap tokoh-tokoh yang dianggap sebagai lawan politiknya. Langkah Trump ini juga mengulang tindakan Biden pada 2021, ketika dia mencabut akses informasi rahasia milik Trump setelah meninggalkan Gedung Putih.

    Trump sendiri pernah diselidiki karena melanggar aturan keamanan selama periode antara masa jabatan pertama dan kedua, dengan menyimpan dokumen rahasia Gedung Putih di resor Mar-a-Lago miliknya.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menhan Israel Ancam Caplok Gaza Jika Hamas Tak Bebaskan Sandera

    Menhan Israel Ancam Caplok Gaza Jika Hamas Tak Bebaskan Sandera

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz mengancam akan mencaplok sebagian wilayah Jalur Gaza, kecuali kelompok Hamas membebaskan para sandera Israel yang masih ditahan.

    Peringatan itu muncul saat Israel melancarkan serangan-serangan baru di Gaza, menghancurkan ketenangan sejak gencatan senjata 19 Januari.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/3/2025), dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (21/3), Katz mengatakan: “Saya memerintahkan (militer) untuk merebut lebih banyak wilayah di Gaza… Semakin Hamas menolak membebaskan para sandera, semakin banyak wilayah yang akan hilang, yang akan dianeksasi oleh Israel”.

    Jika Hamas tidak mematuhinya, Katz juga mengancam “akan memperluas zona penyangga di sekitar Gaza untuk melindungi wilayah penduduk sipil dan tentara Israel dengan menerapkan pendudukan permanen Israel di wilayah tersebut”.

    Sumber Palestina yang dekat dengan perundingan gencatan senjata mengatakan kepada AFP, Jumat malam, bahwa Hamas telah menerima proposal dari mediator Mesir dan Qatar untuk membangun kembali gencatan senjata dan menukar sandera Israel dengan tahanan Palestina “sesuai dengan jadwal yang akan disepakati”.

    Sumber tersebut mengatakan proposal itu “termasuk masuknya bantuan kemanusiaan” ke Gaza, yang telah diblokir oleh Israel sejak 2 Maret.

    Israel melanjutkan gempuran intensif di Gaza sejak hari Selasa lalu, dengan alasan kebuntuan dalam negosiasi.

    Lihat juga Video: 710 Warga Palestina Tewas Sejak Israel Langgar Gencatan Senjata di Gaza

    Militer Israel mengatakan pada hari Jumat, bahwa mereka telah membunuh kepala intelijen militer Hamas di Gaza selatan dalam sebuah serangan sehari sebelumnya. Ini merupakan pejabat terbaru Hamas yang menjadi sasaran serangan Israel dalam beberapa hari terakhir.

    Dimulainya kembali operasi militer skala besar oleh Israel, yang dikoordinasikan dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut, menuai kecaman luas.

    Menteri luar negeri Jerman, Prancis, dan Inggris menyerukan agar gencatan senjata Gaza segera diberlakukan, dengan menyebut serangan baru Israel itu sebagai “langkah mundur yang dramatis”.

    Kementerian luar negeri Turki juga mengecam apa yang disebutnya sebagai serangan “sengaja” oleh Israel terhadap rumah sakit yang dibangun Turki di Gaza.

    Lihat juga Video: 710 Warga Palestina Tewas Sejak Israel Langgar Gencatan Senjata di Gaza

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kejahatan Melonjak, Menteri Dalam Negeri Peru Dicopot

    Kejahatan Melonjak, Menteri Dalam Negeri Peru Dicopot

    Jakarta –

    Kongres Peru memutuskan untuk memberhentikan menteri dalam negeri negara itu karena kegagalannya untuk mengendalikan lonjakan tindak kejahatan kekerasan setelah pembunuhan seorang penyanyi populer.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/3/2025), para anggota parlemen memberikan suara dengan 79 suara mendukung dan 11 suara menentang untuk mencopot Juan Jose Santivanez dari jabatannya karena “tanggung jawab politiknya dan ketidakmampuannya untuk mengatasi gelombang ketidakamanan warga yang dihadapi negara itu.”

    Sebanyak 20 anggota parlemen abstain.

    Pemecatan menteri itu terjadi di tengah meningkatnya kemarahan di negara Amerika Selatan itu setelah penyanyi populer Paul Flores, 39, ditembak mati pada hari Minggu lalu oleh pembunuh bayaran, yang menyerang bus turnya setelah konser di luar ibu kota Peru, Lima.

    Flores yang merupakan vokalis grup band Armonia 10, sebelumnya telah diancam akan dibunuh oleh sebuah kelompok kriminal jika band tersebut tidak membayar uang perlindungan.

    Mosi tidak percaya terhadap menteri dalam negeri tersebut disampaikan beberapa jam sebelum aksi demonstrasi yang direncanakan di Lima untuk menuntut tindakan lebih lanjut dari pemerintah terhadap pemerasan dan pembunuh bayaran, termasuk pengunduran diri Santivanez.

    Sebelumnya pada hari Senin lalu, pemerintah Peru mengumumkan keadaan darurat selama sebulan di ibu kota untuk memungkinkan pengerahan tentara, guna membantu polisi menindak kejahatan terorganisir.

    Lihat juga Video Penampakan 1 Ton Kokain Siap Kirim Tujuan Meksiko yang Disita Polisi Peru

    Pemerasan — bagian dari gelombang kejahatan yang telah menyebar ke banyak negara Amerika Latin yang sebelumnya dianggap relatif aman — telah mencapai proporsi yang mengkhawatirkan di Peru.

    Seluruh kawasan hidup dalam ketakutan terhadap geng, termasuk geng transnasional seperti Tren de Aragua yang berbasis di Venezuela, yang mengancam para pengemudi bus, pemilik toko, penata rambut, dan bahkan guru jika mereka tidak membayar uang perlindungan.

    Presiden Dina Boluarte memiliki waktu 72 jam untuk menunjuk menteri dalam negeri baru untuk menggantikan Santivanez.

    Lihat juga Video Penampakan 1 Ton Kokain Siap Kirim Tujuan Meksiko yang Disita Polisi Peru

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Perintahkan Pembubaran Departemen Pendidikan AS, Bisa?

    Trump Perintahkan Pembubaran Departemen Pendidikan AS, Bisa?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menandatangani perintah untuk memulai pembubaran Departemen Pendidikan pada Kamis (20/03) waktu setempat. Namun, apakah benar dia dapat melakukannya?

    Sesuai dengan janji kampanyenya, Trump, menandatangani perintah eksekutif untuk membubarkan Departemen Pendidikan, sesuatu yang sudah lama diidamkan sebagian kelompok konservatif.

    Trump menuduh lembaga tersebut melakukan “kegagalan yang mencengangkan’”dan berjanji akan mengembalikan dana yang dikendalikannya kepada masing-masing negara bagian.

    “Kami akan menutupnya secepat mungkin,” kata Trump di sela-sela penandatanganan dokumen pada Kamis (20/03).

    Saat upacara penandatanganan, Trump memberikan pujian kepada Linda McMahon, yang dipilihnya untuk memimpin departemen tersebut. Dia menyatakan keinginannya agar McMahon menjadi menteri pendidikan terakhir.

    Trump mengatakan akan mencarikan “tugas lain” bagi McMahon di lingkungan pemerintahannya.

    Sesaat setelah pengambilan sumpah jabatan, McMahon mengirimkan memo berjudul “Misi Terakhir Departemen Kita” kepada 4.400 pegawai departemen, yang diduga merujuk pada niat Trump untuk membubarkannya.

    “Saya berharap Anda semua dapat bekerja sama dengan saya, sehingga ketika misi terakhir ini tuntas, kita dapat dengan bangga menyatakan bahwa kita telah mewariskan pendidikan Amerika yang lebih merdeka, lebih tangguh, serta penuh harapan bagi masa depan.”

    Perintah eksekutif tersebut kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum, seperti banyak upaya pemerintahan Trump lainnya untuk mengecilkan ukuran pemerintah federal.

    Di sisi lain, menutup departemen secara total tidaklah mungkin mengingat langkah ini memerlukan peran Kongres, sesuatu yang diakui pihak Gedung Putih.

    Akan tetapi, sejak Trump kembali ke Gedung Putih, departemen sudah mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar setengah dari tenaga kerjanya.

    Apa saja tugas Departemen Pendidikan AS?

    Bendera AS dan bendera Departemen Pendidikan AS (Getty Images)

    Didirikan pada tahun 1979, Departemen Pendidikan AS mengawasi pendanaan untuk sekolah-sekolah negeri, mengelola pinjaman mahasiswa, dan menjalankan program-program yang membantu siswa yang kurang mampu.

    Sudah menjadi salah kaprah bahwa Departemen Pendidikan AS mengendalikan sekolah-sekolah dan menetapkan kurikulum.

    Sebenarnya, kedua tugas itu merupakan tanggung jawab aparatur negara bagian dan distrik lokal.

    Badan ini memang mengawasi program pinjaman mahasiswa dan mengelola hibah Pell yang membantu siswa berpenghasilan rendah supaya bisa kuliah.

    Lembaga ini juga membantu mendanai program untuk mendukung siswa penyandang disabilitas dan siswa yang hidup dalam kemiskinan.

    Selain itu, departemen ini menegakkan hukum yang mengatur hak-hak sipil yang dirancang untuk mencegah diskriminasi berbasis ras atau jenis kelamin di sekolah-sekolah yang didanai pemerintahan federal.

    Namun, Trump dan sekutunya menuduh departemen tersebut mengindoktrinasi kaum muda dengan materi bermuatan ras, seks, dan politik.

    Federasi Guru Amerika , serikat guru terbesar di AS, mengecam rencana Trump, dan menyebutnya “tidak peduli dengan kesempatan bagi semua anak”.

    “Tidak ada yang suka birokrasi, dan semua orang mendukung efisiensi yang lebih besar, jadi mari kita cari cara untuk mencapainya,” ujar Serikat dalam pernyataannya.

    “Tapi jangan gunakan ‘perang melawan woke’ untuk menyerang anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan anak-anak penyandang disabilitas.”

    Berapa anggaran Departemen Pendidikan dan ada berapa pekerjanya?

    Pendidik Vermont berunjuk rasa atas pembubaran Departemen Pendidikan oleh Trump di depan gedung Departemen Pendidikan di Washington DC pada 20 Maret 2025 (Getty Images)

    Pada Kamis (20/3), Trump yang dikelilingi anak-anak yang duduk di bangku sekolah di Gedung Putih mengatakan “Amerika Serikat menghabiskan lebih banyak uang untuk pendidikan daripada negara lain mana pun”.

    Data statistik Unesco menyatakan bahwa AS menghabiskan sekitar 5,4% dari PDB-nya untuk pendidikan, yang lebih tinggi daripada banyak negara tetapi tidak semua.

    Pada tahun fiskal 2024, alokasi anggaran Departemen Pendidikan AS adalah US$238 miliar (sekitar Rp 3,9 kuadriliun). Jumlah itu tidak sampai 2% dari total anggaran federal.

    Badan ini memiliki sekitar 4.400 karyawan alias terkecil dari departemen tingkat kabinet mana pun.

    Pemerintahan Trump telah berusaha untuk memangkasnya dan departemen tersebut mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar setengah dari tenaga kerjanya.

    Sebagian besar pendanaan publik untuk sekolah-sekolah AS berasal dari pemerintah negara bagian dan daerah.

    Pada tahun 2024, Education Data Initiative memperkirakan bahwa AS menghabiskan total lebih dari US$857 miliar (sekitar Rp14 kuadriliun) untuk pendidikan dasar dan menengah atau setara dengan US$17.280 (sekitar Rp285 juta) per siswa.

    Bisakah Trump menutup Departemen Pendidikan AS?

    Seorang karyawan Departemen Pendidikan Amerika Serikat terlihat meninggalkan gedung dengan membawa barang-barang miliknya di Washington, DC, pada 20 Maret 2025 (Getty Images)

    Tidak bisa kalau seorang diri.

    Trump membutuhkan persetujuan Kongres untuk menyingkirkan departemen tersebut.

    Selain itu, dia kemungkinan juga membutuhkan mayoritas sangat besar di Senat AS60 dari 100 senator.

    Partai Republik memiliki mayoritas 53-47 di Senat. Jadi, pihak Trump membutuhkan setidaknya tujuh suara orang Demokrat yang memilih menghapus badan tersebut.

    Ini merupakan sebuah kemungkinan politik yang sangat kecil.

    Bahkan di Dewan Perwakilan Rakyat pun, Trump boleh jadi kesulitan mendapatkan dukungan yang diperlukannya.

    Baca juga:

    Pemungutan suara tahun lalu untuk menghapus Departemen Pendidikanyang dilampirkan sebagai amandemen pada RUU laingagal disahkan.

    Saat itu, 60 anggota Partai Republik bergabung dengan semua anggota Partai Demokrat di Dewan untuk menolaknya.

    Akan tetapi, Trump tetap bersikukuh dengan rencananya untuk menutup departemen tersebut.

    Perintah eksekutifnya mengarahkan Menteri Pendidikan Linda McMahon untuk “mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi penutupan” Departemen Pendidikan.

    McMahon juga mendapat amanat untuk mengalihkan wewenang ke pemerintah negara bagian dan daerah.

    Selain itu, dia juga mendapat instruksi untuk memastikan “penyampaian layanan, program, dan manfaat yang efektif dan tanpa gangguan yang diandalkan oleh orang Amerika”.

    Di sisi lain, kalaupun Departemen Pendidikan AS tidak dibubarkan secara formal, pemerintahan Trump tetap bisa memangkas anggaran dan jumlah pegawainya secara drastis.

    Trump sudah melakukan ini kepada Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

    USAID pada akhirnya terpaksa menghentikan banyak program dan kegiatan kemanusiaannya.

    Sejak Trump kembali ke Gedung Putih, departemen sudah mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar setengah dari tenaga kerjanya.

    Warga Los Angeles Timur terlihat kecewa atas imbas pemangkasan pegawai federal dan potensi pemotongan Jaminan Sosial oleh pemerintahan Trump. Foto ini diambil saat rapat umum warga bersama Anggota DPR Gil Cisneros pada 18 Maret 2025 (Getty Images)

    Perintah eksekutif itu tidak menguraikan bagaimana penutupan akan dilakukan atau apakah program yang sudah dijalankan departemen akan dialihkan ke badan lain.

    Beberapa program ini antara lain hibah federal dan pinjaman mahasiswa yang digunakan oleh mahasiswa universitas.

    Perintah eksekutif juga tidak mencakup garis waktu atau tenggat waktu untuk kebijakan yang diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum itu.

    Trump sudah bekerja untuk mengecilkan departemen pemerintah lainnya dalam beberapa minggu terakhir, meskipun legalitas langkah-langkahnya dipertanyakan.

    Pegawai Departemen Pendidikan adalah salah satu yang menjadi fokus dari upaya pemerintahan untuk mengecilkan tenaga kerja federal.

    Hampir 2.100 orang di badan tersebut akan diberhentikan sementara mulai hari Jumat (21/03).

    Bagaimana nasib pinjaman mahasiswa?

    Departemen Pendidikan mengawasi portofolio pinjaman yang sangat besar untuk mahasiswa universitas.

    Trump telah mengindikasikan niatnya untuk mengalihkan ini ke badan pemerintah lain.

    “Saya rasa Departemen Pendidikan tidak seharusnya menangani pinjaman,” kata Trump.

    “Itu bukan urusan mereka.”

    Portofolio pinjaman mahasiswa mencapai lebih dari US$1,5 triliun (hampir Rp25 kuadriliun) dan melibatkan lebih dari 40 juta warga Amerika, menurut para ahli.

    Para ahli berpendapat kemungkinan portofolio pinjaman akan dialihkan ke Departemen Keuangan AS.

    Baca juga:

    Dalam perintah eksekutif, tidak disebutkan secara pasti nasib pinjaman yang ada atau masa depan program tersebut.

    Namun, perintah tersebut membandingkan portofolio utang yang dikelola Departemen Pendidikan AS dengan Bank Wells Fargo.

    Disebutkan juga bahwa, “Departemen Pendidikan bukanlah lembaga keuangan, sehingga fungsi keuangan harus diserahkan kepada lembaga yang lebih sesuai untuk melayani mahasiswa Amerika”.

    Bagian inilah yang mengindikasikan pemindahan program pinjaman.

    Apa pun yang terjadi nantinya, peminjam tetap harus melunasi pinjaman mereka

    Keputusan pengadilan dan kebijakan Trump telah membatalkan beberapa perubahan yang diupayakan oleh mantan Presiden Joe Biden untuk menurunkan biaya pinjaman dan menghapus sebagian utang.

    Mengapa Partai Republik ingin menghapus Departemen Pendidikan?

    Getty ImagesSeorang pejalan kaki mendorong kereta bayi melewati gedung Departemen Pendidikan AS, Washington DC, pada 20 Maret 2025

    Pembubaran Departemen Pendidikan memang sudah lama menjadi tujuan kelompok konservatif.

    Bahkan tidak lama setelah Departemen Pendidikan didirikan pada 1979, Partai Republik sudah berupaya untuk menghapusnya.

    Hanya dua tahun setelah didirikan oleh Presiden Demokrat Jimmy Carter, penggantinya dari Partai Republik, Ronald Reagan, memimpin seruan untuk membubarkan departemen.

    Partai Republik secara historis menentang pemusatan kebijakan pendidikan. Mereka meyakini bahwa hal itu sebaiknya diserahkan kepada negara bagian dan daerah masing-masing.

    Baru-baru ini, Partai Republik menuduh Departemen Pendidikan AS mendorong apa yang mereka sebut sebagai ideologi politik “woke” pada anak-anak, termasuk tentang gender dan ras.

    Para pendukung Trump juga ingin memperluas pilihan sekolah. Mereka ingin siswa dan keluarga bisa menggunakan dana pemerintah untuk memilih sekolah swasta atau sekolah agama, bukan hanya sekolah negeri.

    Menurut kelompok konservatif, fungsi-fungsi Departemen Pendidikan seharusnya diurus oleh badan-badan lain. Contohnya, urusan pelanggaran hak-hak sipil lebih tepat ditangani oleh Departemen Kehakiman.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Masjid Diserang Saat Jemaah Salat di Niger, 44 Orang Tewas

    Masjid Diserang Saat Jemaah Salat di Niger, 44 Orang Tewas

    Niamey –

    Kelompok bersenjata yang tergabung dalam Negara Islam di Sahara Raya menyerang sebuah masjid saat jemaah sedang melaksanakan salat di Niger. Sebanyak 44 orang dilaporkan tewas.

    “Para korban tewas dalam serangan biadab di sebuah masjid di kawasan Fonbita di kota pedesaan Kokorou,” kata Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di televisi pemerintah, seperti dilansir AFP, Sabtu (22/3/2025).

    Kementerian melaporkan bahwa sebanyak 44 orang meninggal dalam serangan ini. Dikatakan bahwa 13 orang lainnya terluka.

    Serangan itu terjadi pada sore hari saat orang-orang sedang menghadiri salat di masjid. Demikian pernyataan kementerian itu.

    “Para teroris bersenjata lengkap mengepung masjid untuk melakukan pembantaian dengan kekejaman yang tidak biasa,” katanya, seraya menambahkan bahwa para penyerang juga membakar pasar dan rumah-rumah setempat.

    Kementerian berjanji untuk memburu para pelaku dan mengadili mereka.

    Serangan itu terjadi di daerah yang dekat dengan perbatasan dengan Burkina Faso dan Mali. Wilayah tersebut menjadi tempat para jihadis yang berafiliasi dengan kelompok ISIS dan Al-Qaeda telah aktif selama bertahun-tahun.

    Sejak Juli 2023, setidaknya 2.400 orang telah tewas di Niger, menurut basis data ACLED, sebuah organisasi nonpemerintah yang memberikan data lokasi dan kejadian konflik bersenjata.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gelombang Demo di Turki Usai Rival Erdogan Ditahan

    Gelombang Demo di Turki Usai Rival Erdogan Ditahan

    Jakarta –

    Penahanan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, yang merupakan rival politik utama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memicu gelombang demo. Penahanan Imamoglu dikecam sebagai ‘kudeta’ oleh kubu oposisi.

    Aparat kepolisian Turki melakukan penggerebekan di rumah Imamoglu pada hari Rabu (19/3). Polisi menahannya atas penyelidikan kasus dugaan korupsi, dalam sebuah tindakan yang dikecam oleh partai oposisi utama CHP sebagai ‘kudeta’.

    Penggerebekan polisi ini terjadi beberapa jam setelah Universitas Istanbul mencabut gelar sarjananya, di tengah klaim bahwa gelar tersebut palsu. Pencabutan tersebut merupakan langkah berisiko tinggi karena kandidat presiden di Turki perlu memiliki kualifikasi pendidikan tinggi.

    “Dia (Imamoglu) ditahan dan sekarang berada di markas polisi,” kata seorang staf pers, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena ia tidak berwenang berbicara kepada pers, dilansir kantor berita AFP, Rabu (19/3/2025).

    Sebuah pernyataan dari kantor kejaksaan umum Istanbul menyebut sejumlah tuduhan termasuk penyuapan dan pemerasan. Disebutkan juga Imamoglu merupakan pemimpin sebuah ‘organisasi kriminal’ dan 100 tersangka telah ditangkap.

    Kantor berita Turki, Anadolu, mengatakan penahanan Imamoglu juga terkait dengan penyelidikan terpisah atas dugaan membantu kelompok Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang, dengan mengaku dia merupakan salah satu dari tujuh orang yang telah ditahan.

    Pemimpin CHP, Ozgur Ozel mengutuk penahanan tersebut dan menyebutnya sebagai ‘upaya kudeta terhadap presiden kita berikutnya,’. Dia mengatakan aparat menggunakan kekerasan untuk menggantikan keinginan rakyat.

    “Membuat keputusan atas nama rakyat, menggunakan kekerasan untuk menggantikan keinginan rakyat atau menghalanginya adalah kudeta. Kami tidak akan menyerah. Pada akhirnya, keinginan rakyat akan menang dan Turki akan menang,” tambahnya.

    Tak lama setelah penggerebekan polisi, kantor gubernur Istanbul mengeluarkan larangan semua aksi protes hingga 23 Maret.

    Larangan Berkumpul 4 Hari

    Foto: Reuters/Dilara Senkaya

    Ribuan demonstran turun ke jalanan dan menggelar aksi protes di kampus-kampus yang ada di berbagai kota, termasuk Istanbul dan Ankara. Para demonstran meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah.

    “Mereka dengan terburu-buru menahan Wali Kota kami, yang kami pilih dengan suara kami. Saya tidak menganggap ini praktik yang demokratis, dan saya mengutuknya,” ucap salah satu pendukung oposisi, Ali Izar.

    Aksi protes tetap digelar meskipun larangan berkumpul selama empat hari diberlakukan setelah penahanan Imamoglu. Dalam upaya meredam aksi protes, otoritas Turki melakukan penindakan keras terhadap akun-akun media sosial yang dinilai provokatif.

    Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, dalam pernyataan via media sosial X mengumumkan bahwa otoritas Ankara mengidentifikasi 261 akun media sosial, termasuk 62 akun yang berbasis di luar negeri, yang dianggap memberikan “postingan provokatif yang memicu kejahatan dan kebencian”.

    Yerlikaya menegaskan pemerintah terus berupaya melacak para tersangka lainnya. Dia menambahkan 18,6 juta postingan tentang Imamoglu dibagikan di media sosial X dalam waktu 24 jam setelah penahanannnya.

    Tidak hanya melarang unjuk rasa dan menahan pemilik akun media sosial yang dianggap provokatif. otoritas Turki juga menutup akses ke beberapa media sosial.

    Kantor kepala Kejaksaan Umum Istanbul mengumumkan bahwa otoritas berwenang juga menyita sebuah perusahaan konstruksi yang dimiliki bersama oleh Imamoglu. Disebutkan kantor jaksa bahwa kendali atas Imamoglu Construction, Trade and Industri diambil alih oleh pengadilan.

    Massa Demo Dibubarkan

    Warga Turki Protes Soal Penahanan Wali Kota Istanbul. (Foto: AP Photo/Emrah Gurel)

    Kepolisian antihuru-hara Turki menembakkan peluru karet dan gas air mata dalam upaya membubarkan ribuan demonstran yang berkumpul di dekat Balai Kota Istanbul. Para demonstran, seperti dilansir AFP, Jumat (21/3/2025), berusaha bergerak ke Alun-alun Taksim, lokasi ikonik yang menjadi lokasi banyak demo besar-besaran di Turki.

    Alun-alun itu dipasangi barikade sejak Imamoglu ditangkap pada Rabu (19/3) pagi. Akibatnya, bentrokan pun terjadi antara para demonstran dengan personel kepolisian yang disiagakan di alun-alun itu untuk mencegah unjuk rasa digelar.

    Tembakan peluru karet dilepaskan oleh polisi saat bentrokan terjadi. Salah satu koresponden AFP yang ada di lokasi melaporkan dirinya melihat langsung senjata ditembakkan dan mendengar suara tembakan, serta mencium bau peluru karet yang khas.

    Koresponden AFP lainnya yang juga ada di lokasi melaporkan bahwa polisi “menggunakan peluru karet dan banyak gas air mata”.

    Dalam aksi protes ini, ribuan demonstran yang sebagian besar mahasiswa ini meneriakkan “Tayyip, mundur!” dalam pesan yang ditujukan untuk Erdogan.

    Halaman 2 dari 3

    (idn/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 11 Orang Tewas dalam Serangan Terbaru Israel di Gaza

    11 Orang Tewas dalam Serangan Terbaru Israel di Gaza

    Gaza –

    Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan serangan Israel menewaskan 11 orang. Israel terus melancarkan serangannya di wilayah Palestina dan memasuki hari keempat berturut-turut.

    Dilansir AFP, Sabtu (22/3/2025), Juru bicara pertahanan sipil Mahmud Bassal mengatakan kepada AFP tiga orang tewas dalam serangan sebelum fajar pada Jumat kemarin. Delapan orang lainnya tewas pada siang hari, enam di antaranya di Kota Gaza dan dua di Abassan di selatan.

    Militer Israel pada hari yang sama mendesak penduduk di tiga wilayah di Gaza selatan untuk segera mengungsi dari rumah mereka sebelum serangan.

    “Kepada semua yang berada di wilayah yang ditandai sebagai al-Salatin, al-Karama, dan al-Awda, ini adalah peringatan dini sebelum serangan. Organisasi teroris kembali dan menembakkan roket dari wilayah berpenduduk… Demi keselamatan Anda, segera menuju ke selatan menuju tempat perlindungan yang diketahui,” kata juru bicara militer Israel Avichay Adraee dalam sebuah posting di X.

    Sementara itu, Israel mengklaim bahwa mereka telah mencegat dua proyektil yang ditembakkan dari Gaza utara pada Jumat sore, setelah sirene serangan udara berbunyi di kota selatan Ashkelon.

    “Setelah sirene berbunyi pada pukul 16.30 di Ashkelon, dua proyektil yang ditembakkan dari Gaza utara dicegat oleh IAF (angkatan udara),” kata pernyataan militer Isael.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Taliban Pakistan Lancarkan Rentetan Serangan, 5 Polisi Tewas-6 Terluka

    Taliban Pakistan Lancarkan Rentetan Serangan, 5 Polisi Tewas-6 Terluka

    Islamabad –

    Taliban Pakistan melancarkan sejumlah serangan di beberapa lokasi di wilayah barat laut Pakistan. Polisi Pakistan menyebut sebanyak 5 anggotanya tewas dan 6 lainnya terluka.

    Dilansir AFP, Jumat (21/3/2025), ada lima serangan terpisah di provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Hal itu diuangkap seorang pejabat polisi kepada AFP dengan syarat anonim.

    Pembunuhan tersebut diklaim oleh Taliban Pakistan, yang dikenal sebagai Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Kelompok itu pada pertengahan Maret ini mengumumkan ‘kampanye musim semi’ terhadap pasukan keamanan.

    Kelompok tersebut sejak itu mengklaim bertanggung jawab atas lebih dari 80 serangan di Khyber Pakhtunkhwa, provinsi pegunungan di sepanjang perbatasan Afghanistan.

    Qasim Ali, kepala polisi di ibu kota provinsi Peshawar, mengatakan “telah terjadi peningkatan yang nyata dalam serangan terhadap polisi” baru-baru ini.

    Insiden semacam itu merupakan kejadian sehari-hari di wilayah tersebut, di mana militer secara teratur mengatakan bahwa mereka membunuh ‘teroris’.

    Ali melaporkan serangan terhadap polisi di sembilan distrik hanya dalam waktu dua hari sejak TTP mengumumkan serangannya, dengan mengatakan bahwa pasukan tersebut telah menanggapi dengan lebih banyak operasi kontraterorisme.

    Balochistan menyaksikan pengepungan kereta api yang dramatis bulan ini yang menurut para pejabat mengakibatkan sekitar 60 kematian, setengahnya adalah separatis di balik serangan tersebut.

    Tahun lalu adalah tahun paling mematikan dalam hampir satu dekade, dengan lebih dari 1.600 orang tewas dalam serangan di Pakistan, hampir setengahnya adalah personel pasukan keamanan. Data tersebut menurut Pusat Penelitian dan Studi Keamanan yang berbasis di Islamabad.

    Kekerasan tersebut sebagian besar terbatas pada wilayah perbatasan Pakistan dengan Afghanistan.

    Islamabad menuduh Kabul gagal melawan militan yang beroperasi dari wilayahnya yang menargetkan Pakistan, tuduhan yang dibantah oleh otoritas Taliban.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kala Kim Jong Un Terjun Langsung Awasi Peluncuran Rudal Terbaru

    Kala Kim Jong Un Terjun Langsung Awasi Peluncuran Rudal Terbaru

    Pyongyang –

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un mengawasi langsung peluncuran rudal terbaru buatan negaranya. Rudal ini disebut sebagai bagian dari sistem antipesawat.

    Dilansir AFP, Jumat (21/3/2025), Kantor berita Korut, Korean Central News Agency (KCNA), melaporkan uji coba itu membuktikan ‘respons tempur cepat’ dari sistem rudal antipesawat terbaru.

    Laporan KCNA soal uji coba rudal ini dirilis sehari setelah Korea Selatan (Korsel) menyelesaikan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat (AS). Latihan gabungan itu dikenal sebagai ‘Freedom Shield’ dan digelar setiap tahun.

    Korut sudah lama marah dan mengecam latihan militer gabungan semacam itu. Korut menganggap AS dan Korsel sedang latihan untuk menginvasi wilayahnya.

    Kim Jong Un, menurut laporan KCNA, memuji sistem rudal antipesawat terbaru itu. Kim memuji militer Korut akan ‘dilengkapi dengan sistem senjata pertahanan utama lainnya dengan kemampuan tempur yang patut dipuji’. Namun, KCNA tidak melaporkan secara spesifik di lokasi mana uji coba itu digelar.

    Kecaman Korut Atas Latihan Militer Korsel-AS

    USS Carl Vinson yang dikerahkan AS untuk latihan dengan Korsel (Foto: Petty Officer 1st Class Arthurgwain L. Marquez/U.S. Navy via AP)

    Korut telah mengecam latihan bersama Korsel dengan AS. Korsel pun melaporkan Korut menembakkan ‘beberapa rudal balistik tak teridentifikasi’ dari wilayahnya setelah dimulainya latihan gabungan yang melibatkan tentara-tentara AS di wilayah Korsel.

    Dalam pernyataan terpisah pada Kamis (20/3) waktu setempat, seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Korut, yang tidak disebut namanya, mengecam latihan militer gabungan AS-Korsel sebagai ‘tidak lebih dari sekadar latihan perang agresi’.

    Latihan ‘Freedom Shield’ terbaru menampilkan latihan kolaboratif yang difokuskan pada penanggulangan senjata pemusnah massal, khususnya yang menargetkan ancaman nuklir, kimia, biologi, dan radioaktif. Hubungan antara Korut dan Korsel berada pada salah satu titik terendah selama bertahun-tahun, dengan Pyongyang meluncurkan rentetan rudal balistik tahun lalu yang melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Adik perempuan Kim Jong Un, Kim Yo Jong, juga mengecam latihan militer AS-Korsel itu. Dia menganggapnya sebagai provokasi politik dan militer.

    “Segera setelah pemerintahan barunya muncul tahun ini, AS telah meningkatkan provokasi politik dan militer terhadap DPRK, ‘melanjutkan’ kebijakan permusuhan dari pemerintahan sebelumnya,” sebut Kim Yo Jong dalam pernyataannya seperti dilaporkan KCNA.

    DPRK merupakan singkatan dari nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea. Kim Yo Jong menyebut AS sedang melakukan konfrontasi.

    “Langkah keji AS untuk melakukan konfrontasi dengan DPRK semakin intensif pada Maret ini, dengan kemunculan Carl Vinson (Kapal Induk AS) di Semenanjung Korea,” kata Kim Yo Jong.

    Uji Coba Rudal untuk Nuklir

    Rudal buatan Korut (Foto: via REUTERS/KCNA)

    Korut juga menggelar uji coba rudal pada Februari lalu. Saat itu, Kim Jong Un memerintahkan militernya untuk mempersiapkan kemampuan nuklir.

    KCNA, sebagaimana dilansir Reuters pada Jumat (28/2), melaporkan uji coba rudal itu dimaksudkan untuk memperingatkan “musuh-musuh, yang secara serius melanggar lingkungan keamanan (negara) dan mendorong serta meningkatkan lingkungan konfrontasi”.

    KCNA melaporkan uji coba itu juga dirancang untuk menunjukkan ‘kesiapan berbagai cara operasi nuklir’. Kim Jong Un menyatakan sedang menyiapkan kemampuan menyerang yang kuat.

    “Apa yang dijamin oleh kemampuan menyerang yang kuat adalah kemampuan pencegahan dan pertahanan yang paling sempurna,” ucap Kim Jong Un saat mengawasi uji coba rudal itu, seperti dikutip KCNA.

    Dia mengatakan pasukan nuklir Korut harus secara permanen siap mempertahankan kedaulatan nasional. Dia mengatakan perisai nuklir dapat diandalkan untuk meningkatkan kemampuan tempur.

    “Merupakan misi dan tugas yang bertanggung jawab dari angkatan bersenjata nuklir DPRK untuk secara permanen mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional dengan perisai nuklir yang dapat diandalkan dengan meningkatkan kesiapan tempur dengan kekuatan nuklir dan kesiapan penuh untuk penggunaannya,” ujarnya.

    Lihat juga Video ‘Kim Jong Un Pantau Uji Coba Peluncuran Rudal Jelajah Strategis’:

    Halaman 2 dari 3

    (haf/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menhan Israel Ancam Caplok Gaza Jika Hamas Tak Bebaskan Sandera

    Israel Gencarkan Serangan ke Gaza untuk Tekan Hamas Bebaskan Sandera

    Tel Aviv –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, mengatakan militer negaranya menggencarkan serangan dari udara, darat, dan laut terhadap Jalur Gaza. Katz menyebut peningkatan serangan dilakukan untuk menekan kelompok Hamas agar membebaskan para sandera yang masih ditahan di jalur Gaza.

    Katz mengatakan bahwa Tel Aviv juga akan mengevakuasi warga sipil ke bagian selatan daerah kantong Palestina tersebut.

    Setelah dua bulan diselimuti ketenangan, warga Gaza kembali melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka saat militer Israel kembali melancarkan operasi udara dan darat secara besar-besaran. Rentetan serangan Tel Aviv itu secara efektif membatalkan gencatan senjata yang berlangsung sejak 19 Januari lalu.

    Katz dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (21/3/2025), memperingatkan jika Hamas terus menolak untuk membebaskan sandera-sandera Israel yang tersisa di Jalur Gaza, maka semakin banyak wilayah yang akan hilang dari mereka.

    Ditegaskan Katz bahwa militer Israel akan meningkatkan serangan baik dari udara, laut dan darat, serta semakin memperluas operasi darat hingga para sandera dibebaskan dan Hamas akhirnya dikalahkan.

    Israel melanjutkan pengeboman terhadap Jalur Gaza sejak Selasa (18/3) saat upaya memperpanjang gencatan senjata menghadapi kebuntuan. Sehari setelahnya, atau pada Rabu (19/3), Tel Aviv mengumumkan dilanjutkannya kembali operasi darat di daerah kantong Palestina tersebut.

    Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza Khalil al-Daqran, seperti dilansir Ahram Online, menyebut sedikitnya 710 orang tewas dan lebih dari 900 orang lainnya mengalami luka-luka di Jalur Gaza, sejak militer Israel kembali membombardir wilayah itu pada Selasa (18/3) dini hari.

    Al-Daqran, seperti dikutip Al Jazeera, menyebut banyak korban luka akhirnya meninggal dunia karena tidak menerima perawatan medis yang memadai dan segera, akibat kurangnya pasokan dan peralatan medis esensial di Jalur Gaza.

    Dia juga menyebut bahwa sekitar 70 persen korban merupakan wanita dan anak-anak, dengan sebagian besar mengalami luka parah.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini