Category: Detik.com Internasional

  • Tragis! Pemotor Tewas Usai Terjatuh ke Sinkhole di Seoul

    Tragis! Pemotor Tewas Usai Terjatuh ke Sinkhole di Seoul

    Seoul

    Tragis! Seorang pemotor tewas setelah jatuh ke dalam sebuah lubang menganga atau sinkhole yang muncul tiba-tiba di jalanan Seoul, Korea Selatan (Korsel). Sebuah mobil juga jatuh ke dalam sinkhole yang sama, namun pengemudinya hanya mengalami luka-luka.

    Rekaman video yang beredar, seperti dilansir AFP, Selasa (25/3/2025), menunjukkan momen mengerikan ketika sang pemotor dan sepeda motornya tertelan ke dalam lubang menganga tersebut.

    Lubang menganga berukuran besar itu muncul di persimpangan jalanan di sebelah tenggara Seoul pada Senin (24/3), saat jam-jam malam hari, sekitar pukul 18.30 waktu setempat.

    Rekaman kamera dasbor mobil, yang dibagikan kepada AFP oleh seorang anggota parlemen setempat, menunjukkan lubang menganga yang muncul tiba-tiba di tengah jalanan yang ramai kendaraan, dengan sepeda motor langsung tertelan.

    Video itu juga menunjukkan bahwa sebuah mobil nyaris mengalami nasib yang sama, meluncur masuk ke dalam lubang menganga itu sebelum akhirnya, entah bagaimana, terpental keluar.

    Departemen pemadam kebakaran Seoul melakukan pencarian besar-besaran, dengan para petugas penyelamat mengenakan pakaian selam dan “menggali dengan tangan mereka” bersama seekor anjing penyelamat yang juga dikerahkan.

    Operasi pencarian ini berlangsung selama 17 jam untuk mencari pengendara motor yang tertelan sinkhole itu. Namun, pada Selasa (25/3) waktu setempat, sang pengendara motor itu tidak bisa diselamatkan.

    Lihat juga Video: Detik-detik Sinkhole Tiba-tiba Muncul dan Telan Mobil di Jalanan Korsel

    “Dia terkubur di kedalaman sekitar 90 sentimeter dan ditemukan dalam keadaan utuh, masih mengenakan helm dan sepatu boot motornya,” sebutnya, sembari menambahkan bahwa mereka “menyesal karena kami tidak dapat menyampaikan berita yang lebih baik”.

    Pengemudi mobil yang sempat terjatuh ke dalam sinkhole, mengalami luka ringan.

    Laporan pemadam kebakaran Seoul menyebut sinkhole itu kini berukuran lebar sekitar 20 meter dan kedalaman mencapai 20 meter. Penyebab kemunculan sinkhole itu masih akan diselidiki.

    Namun insiden ini terjadi di area yang menjadi lokasi pekerjaan perluasan jalur kereta metro yang sedang berlangsung. Juru bicara otoritas kota Seoul mengatakan kepada AFP bahwa jelas proyek konstruksi itu bisa jadi menjadi salah satu dari “beberapa kemungkinan faktor yang berkontribusi”.

    “Ada beberapa faktor yang berperan. Setelah tanah dan puing-puing di sekitarnya dibersihkan, kami akan melakukan penyelidikan sepenuhnya terhadap penyebab kecelakaan dengan tim pakar,” ucap juru bicara itu.

    Lihat juga Video: Detik-detik Sinkhole Tiba-tiba Muncul dan Telan Mobil di Jalanan Korsel

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pria Jepang Terpidana Mati Terlama di Dunia Dapat Kompensasi Rp 23,9 M

    Pria Jepang Terpidana Mati Terlama di Dunia Dapat Kompensasi Rp 23,9 M

    Tokyo

    Seorang pria Jepang yang secara keliru dihukum atas pembunuhan, dan mencetak rekor sebagai narapidana hukuman mati terlama di dunia, mendapat kompensasi sebesar 217 juta Yen atau setara Rp 23,9 miliar. Tahun lalu, pria Jepang berusia 89 tahun ini dibebaskan dari kasus pembunuhan yang menjeratnya.

    Iwao Hakamada yang mantan petinju ini, seperti dilansir AFP, Selasa (25/3/2025), telah menghabiskan empat dekade mendekam di dalam penjara atas tindak pembunuhan yang tidak dilakukannya.

    Tahun lalu, Hakamada dibebaskan dari dakwaan pembunuhan empat orang pada tahun 1966 silam, setelah kampanye tanpa henti oleh saudara perempuannya dan pihak-pihak lainnya.

    Uang kompensasi sebesar itu mewakili ganti rugi sebesar 12.500 Yen (Rp 1,3 juta) untuk setiap hari selama lebih dari empat dekade yang dihabiskan Hakamada di balik jeruji besi, sebagian besar di antaranya sebagai terpidana mati dengan setiap hari bisa menjadi hari terakhirnya.

    Pengadilan Distrik Shizuoka, dalam putusan tertanggal Senin (24/3) seperti diungkapkan juru bicara pengadilan, menetapkan bahwa “penggugat akan diberikan 217.362.500 Yen”.

    Pengadilan yang sama memutuskan pada September tahun lalu bahwa Hakamada tidak bersalah dalam persidangan ulang kasusnya, dan bahwa kepolisian telah merusak barang bukti dalam kasus tersebut.

    Hakamada, menurut pengadilan pada saat itu, telah mengalami “interogasi tidak manusiawi yang dimaksudkan untuk memaksakan pernyataan “pengakuan” yang kemudian ditarik olehnya.

    Jumlah akhir dari kompensasi untuk Hakamada itu, menurut laporan media lokal, mencetak rekor.

    Namun tim penasihat hukum yang mendampingi Hakamada mengatakan besaran kompensasi itu tidak cukup untuk menebus rasa sakit yang dirasakannya selama dipenjara.

    Penahanan selama puluhan tahun — dengan ancaman eksekusi yang terus membayangi, berdampak besar terhadap kesehatan mental Hakamada. Disebutkan oleh pengacaranya bahwa Hakamada kini bagaikan “hidup di dunia fantasi”.

    Hakamada menjadi terpidana mati kelima yang diadili ulang dalam sejarah pascaperang Jepang. Empat kasus sebelumnya juga berujung pembebasan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Eropa Menuju ‘Ekonomi Perang’, Apa Dampaknya?

    Eropa Menuju ‘Ekonomi Perang’, Apa Dampaknya?

    Jakarta

    Apa itu “ekonomi perang”? Tidak ada definisi resmi untuk “ekonomi perang”, tetapi ada banyak ciri yang mencerminkan konsep ini.

    Ekonomi perang berarti suatu negara mengerahkan sumber daya, kemampuan manufaktur, dan tenaga kerjanya untuk mendukung persiapan serta produksi militer, baik menjelang maupun selama masa perang.

    Perubahan ekonomi yang paling mencolok adalah pergeseran produksi industri dari barang konsumsi ke senjata, amunisi, dan perlengkapan militer lainnya.

    Selain perangkat keras militer tradisional, senjata modern membutuhkan investasi dalam teknologi dan layanan digital seperti perangkat lunak, analitik data, sistem satelit, serta internet yang andal, kata Penny Naas, pakar kebijakan publik di German Marshall Fund di Washington.

    Untuk mengelola semua ini, pemerintah meningkatkan kontrol atas industri penting dan alokasi sumber daya. Langkah ini memungkinkan pemerintah memprioritaskan serta mengarahkan bahan mentah ke industri yang terkait dengan perang. Sumber daya lain seperti bahan bakar atau makanan mungkin juga akan dijatah demi kepentingan militer.

    Siapa yang diuntungkan dari ekonomi perang?

    “Dalam ekonomi perang yang sesungguhnya, seluruh elemen masyarakat diarahkan untuk mempertahankan negara,” kata Naas.

    Reorientasi ini membutuhkan biaya besar dan biasanya menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah secara drastis. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan utang, inflasi, kenaikan pajak, dan pengurangan belanja kesejahteraan.

    “Berpindah ke ekonomi perang dapat menjadi katalis bagi kemajuan ilmiah dan teknologi,” kata Steinbach kepada DW. “Sistem komunikasi baru, mesin jet, radar, serta intelijen berkembang, dan teknologi ini juga mempengaruhi industri lain.”

    Transisi ke ekonomi perang

    Peralihan dari ekonomi sipil ke ekonomi perang bisa terjadi secara lambat atau cepat tergantung pada situasi.

    Selama Perang Dunia II, Jerman memiliki keuntungan karena telah merencanakan serangan lebih awal, sehingga mereka bisa memulai persiapan lebih cepat. Sementara itu, AS, Inggris, dan sekutunya memiliki peringatan lebih singkat dan harus merespons dengan cepat.

    Saat ini, Rusia dan Ukraina berada dalam situasi yang mirip.

    Rusia secara signifikan meningkatkan pengeluaran militernya, mempercepat produksi perlengkapan perang, dan menerapkan kontrol modal untuk menghambat arus keluar uang dari negara itu. Inflasi meningkat, dan pemerintah meningkatkan pengeluaran publik guna menjaga stabilitas ekonomi sipil.

    Ukraina yang lebih miskin berada dalam situasi yang jauh lebih genting. Karena Ukraina adalah pihak yang diserang, negara ini harus menginvestasikan sumber daya yang jauh lebih besar untuk bertahan hidup. Saat ini, Ukraina mengalokasikan 58% dari anggarannya untuk pengeluaran militer, menurut Steinbach.

    Seperti Rusia, Ukraina juga memobilisasi tenaga kerja untuk mendukung upaya perang, yang mengakibatkan banyak pekerja berpengalaman keluar dari sektor tenaga kerja tradisional. Atas permintaan pemerintah, banyak pabrik telah diubah untuk memproduksi senjata dan amunisi.

    Negara lain yang menerapkan ekonomi perang

    Beberapa negara lain hampir berada dalam mode ekonomi perang karena konflik militer yang sedang berlangsung, termasuk Myanmar, Sudan, dan Yaman.

    Konflik berkelanjutan di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki, serta Suriah, Ethiopia, dan Eritrea juga telah menyebabkan gangguan ekonomi karena pemerintah lebih fokus pada upaya militer.

    Israel telah meningkatkan pengeluaran pertahanannya dan mempercepat produksi perlengkapan militer. Banyak pekerja direkrut untuk bertempur, yang mengurangi jumlah tenaga kerja di sektor sipil. Untuk membiayai ini, pemerintah telah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN), tarif utilitas, dan pajak properti.

    Uni Eropa siap memperkuat pertahanannya

    Uni Eropa baru-baru ini didorong untuk bertindak setelah berkurangnya dukungan AS terhadap Ukraina, NATO, dan Eropa secara keseluruhan. Perubahan sikap ini setelah beberapa dekade dukungan AS, ditambah dengan hubungan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, menjadi kekhawatiran besar bagi jaminan keamanan transatlantik.

    Negara-negara anggota NATO, 23 di antaranya merupakan bagian dari Uni Eropa, sebelumnya sudah kesulitan untuk memenuhi target pengeluaran pertahanan sebesar 2% dari PDB. Kini, bahkan angka itu dianggap belum cukup.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Rencana Jerman tingkatkan investasi militer

    Jerman mengambil langkah besar dengan menyetujui aturan anggaran baru pada 21 Maret. Ke depan, pemerintah akan lebih leluasa dalam meningkatkan belanja pertahanan karena sebagian besar pengeluaran terkait militer tidak lagi dibatasi oleh aturan defisit fiskal.

    Langkah ini begitu signifikan sehingga dapat mengubah kebijakan keamanan di seluruh benua dan akan membutuhkan penyesuaian dalam konstitusi negara tersebut.

    Bagi Jerman dan Eropa secara keseluruhan, memprioritaskan sumber daya keuangan adalah langkah awal yang penting.

    Penny Naas percaya bahwa akses energi yang lebih baik serta koordinasi yang lebih erat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan antarnegara juga diperlukan di tingkat Eropa. Pengadaan bersama dan penelitian serta pengembangan yang terintegrasi dapat mengurangi biaya.

    “Di tingkat politik, ada banyak pembicaraan tentang peningkatan kemampuan militer Eropa, tetapi ini masih dalam tahap awal,” kata Naas. “Eropa memiliki posisi awal yang kuat dengan sumber daya keuangan dan kemampuan manufaktur yang baik.”

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Cegat 2 Roket yang Diluncurkan Jihad Islam dari Gaza

    Israel Cegat 2 Roket yang Diluncurkan Jihad Islam dari Gaza

    Tel Aviv

    Militer Israel mengatakan sistem pertahanannya telah mencegat dua roket yang diluncurkan dari wilayah Jalur Gaza pada Senin (24/3) waktu setempat. Kelompok Jihad Islam, sekutu Hamas, mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket terhadap Israel tersebut.

    Serangan dari Gaza kembali menghujani Israel nyaris sepekan setelah pengeboman kembali dilanjutkan oleh Tel Aviv terhadap daerah kantong Palestina tersebut.

    Militer Israel dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (25/3/2025), menyebut proyektil yang diluncurkan dari wilayah Jalur Gaza itu berhasil dicegat oleh Angkatan Udara Israel. Serangan dari Gaza itu sempat memicu diaktifkannya sirene peringatan serangan udara.

    “Setelah sirene berbunyi pada pukul 19.02 waktu setempat di komunitas dekat Jalur Gaza, dua proyektil yang melintasi wilayah Israel dari Jalur Gaza telah dicegat,” demikian pernyataan militer Israel.

    Sayap bersenjata Jihad Islam, Brigade al-Quds, kemudian mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket terhadap Israel.

    Disebutkan oleh Brigade al-Quds dalam pernyataannya bahwa para petempurnya telah menembakkan roket ke arah beberapa wilayah Israel, seperti Sderot, Netiv Ha’asara dan Zikim, yang terletak dekat dengan ujung utara Jalur Gaza.

    Serangan ini merupakan ketiga kalinya militan Gaza menembakkan roket ke wilayah Israel, sejak serangan udara besar-besaran dilancarkan kembali oleh militer Tel Aviv terhadap Jalur Gaza pada 18 Maret lalu.

    Pengeboman Israel berlanjut saat upaya memperpanjang gencatan senjata menghadapi kebuntuan. Militer Tel Aviv juga melanjutkan kembali operasi darat sejak 20 Maret lalu. Rentetan serangan Israel itu menghancurkan ketenangan yang menyelimuti Jalur Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan pada Januari lalu.

    Kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza baru melancarkan balasan terhadap Israel pada Kamis (20/3) pekan lalu. Dalam pernyataannya pada saat itu, seperti dilansir Ahram Online, sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine al-Qassam, mengklaim telah menembakkan rentetan roket M90 terhadap pusat komersial Tel Aviv, ibu kota Israel.

    Pada saat itu, militer Israel mengklaim telah mencegat satu proyektil dari Jalur Gaza, dengan dua proyektil lainnya jatuh di area tak berpenghuni.

    Rentetan serangan Israel, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, telah menewaskan sedikitnya 730 orang di Jalur Gaza sejak pengeboman kembali dilanjutkan pada 18 Maret lalu.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Terungkapnya Tindak Kekerasan di Sejumlah Pusat Penitipan Anak di Australia

    Terungkapnya Tindak Kekerasan di Sejumlah Pusat Penitipan Anak di Australia

    Jane, seorang ibu di Australia, mengira kondisi anaknya di ‘childcare’ atau tempat penitipan anak-anak baik-baik saja.

    Setidaknya itu yang disebutkan dalam laporan harian yang diterimanya.

    Putranya tampak bahagia, sedang bermain, ataupun belajar.

    “Semuanya palsu,” kata Jane.

    “Kenyataannya, ini adalah mimpi buruk setiap orang tua.”

    Putranya dan anak-anak lainnya dibiarkan di kursi bayi selama berjam-jam, dicekoki makanan secara paksa, dicubit, ditarik, dan dilempar ke lantai.

    “Tempat itu penuh kengerian dan para pekerja di dalamnya adalah iblis bagi saya.”

    Untuk pertama kalinya, Jane menceritakan kisahnya kepada program Four Corners ABC yang selama enam bulan terakhir menyelidiki industri penitipan anak di Australia.

    Penyelidikan ini mengungkap kalau sektor ‘childcare’ dilanda krisis dengan adanya pencatutan, kegagalan sistem, dan celah dalam aturannya.

    Dengan proses pengadilan sedang berlangsung, nama asli Jane tidak bisa kami terbitkan. Tapi ia tetap ingin membagikan pengalamannya.

    “Saya tidak ingin orang tua mana pun mengalami apa yang saya alami.”

    Diikat, dicubit, dilempar

    Jane mengatakan putranya memiliki “senyuman terlebar”, “tawa paling lucu”. Ia juga penuh empati dan energik.

    Putranya pertama kali dititipkan di salah satu cabang Jumpstart Education di negara bagian New South Wales ketika berusia tiga tahun.

    Saat itu ia tidak bisa berbicara dan perkembangannya tertinggal dari anak-anak lain.

    Dalam video promosinya, Jumpstart menyebut diri mereka sebagai sebuah perusahaan yang hangat dan ramah.

    Mereka mengaku beroperasi “dengan filosofi kalau setiap anak akan belajar dengan cara dan kecepatan yang berbeda.”

    Jane kini ingat kembali saat ia mengantar putranya ke tempat itu. Putranya pernah akan menangis. Putranya tampak sedih. Jane mengira hal ini normal.

    “Saya pikir … ini wajar. Ternyata tidak. Putra saya seolah ingin memberitahu ia tidak ingin ada di sana. Ia tidak merasa aman.”

    Jane tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dokumen pengadilan mengungkap beberapa perilaku brutal yang dialami putranya.

    Selama berbulan-bulan, ia diikat di ‘highchair’ atau kursi anak selama lima hingga enam jam saat berada di tempat penitipan anak.

    Ia hanya diturunkan dari ‘highchair’ salah satunya ketika hendak difoto, kemudian fotonya dikirimkan ke orang tuanya.

    Ketika putranya yang berusia tiga tahun mulai menggoyang-goyangkan kursinya, staf Amara Jaroudi mengikatnya ke pagar dengan tali atau benang.

    Kadang-kadang, Amara mencipratkan air kepadanya untuk hiburannya sendiri saat diikat di ‘highchair’.

    Ia juga sering menarik lengan anak laki-laki itu dan menurunkannya dengan kasar. Putranya juga dicubit, dicengkeram, dan dilempar ke lantai.

    Tapi putra Jane bukan satu-satunya anak yang diperlakukan seperti ini.

    Anak laki-laki lain juga didudukkan di ‘highchair’ selama tiga hingga enam jam sehari sampai ia dalam keadaan menggantung dengan lengan mereka.Seorang anak perempuan berusia dua tahun yang menangis diangkat dengan tangan dan kaki dan “dibanting” ke bangku. Ketika menangis lebih keras, Amara menutup mulut anak perempuan itu untuk menahan jeritannya.Beberapa anak dipaksa makan oleh Amara sampai mereka muntah. Jika mereka tidak menghabiskan makanan mereka, ia akan menyemprotkan air ke dalam mulut mereka. Ketika seorang anak autis berusia tiga tahun muntah, kepalanya diarahkan ke tempat sampah oleh Amara dan seorang pendidik lainnya.

    Menurut dokumen pengadilan, tujuh anak di pusat penitipan tersebut menjadi sasaran tindakan kasar dan brutal antara bulan April dan Oktober 2021. Anak-anak lainnya dibiarkan terpapar pada kondisi berbahaya.

    Dibiarkan tidak tahu

    Jane tidak mengetahui apa yang terjadi pada putranya pada tahun 2021. Ia tidak diberi tahu oleh pekerja atau manajemen Jumpstart atau Departemen Pendidikan Australia.

    Baru pada tahun 2023, jaksa agung meneleponnya.

    “Saya benar-benar harus meminta mereka untuk berhenti membacakan beberapa hal yang terjadi pada putra saya. Karena saya sangat terkejut. Tidak seorang pun mengatakan apa pun,” kata Jane.

    “Saya seharusnya tahu semuanya … Saya bisa berbuat lebih banyak untuk anak saya lebih awal.”

    “Saya bisa mencari konseling, saya bisa mencari lebih banyak terapi okupasi.”

    “Ada luka permanen di bokongnya yang tidak pernah saya ketahui dari mana asalnya, dokter pun tidak tahu. Ternyata karena ia duduk selama berjam-jam.”

    “Mereka tidak melindungi anak saya. Mereka memilih anak yang rentan yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa berkomunikasi, yang tidak bisa menceritakan betapa takutnya mereka atau betapa menjengkelkannya perlakuan ini.”

    Amara Jaroudi dan perusahaan penitipan anak Jumpstart mengaku bersalah atas tuduhan mendisiplinkan anak secara tidak wajar dan gagal memberikan layanan yang menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan anak.

    Perusahaan tersebut didenda AU$186.620, termasuk senilai AU$8.280 karena menyuapi anak dengan paksaan. Amara dikenakan tujuh pasal pelanggaran dan didenda AU$38.650.

    Jane mengatakan hukuman ini hanyalah “sebuah lelucon.”

    “Anak-anak yang dilecehkan dan mengalami trauma selama sisa hidup mereka, tapi hanya itu hukumannya,” katanya.

    “Sebagai orang tua, jika saya melakukan itu kepada anak saya dan dilaporkan, saya akan kehilangan anak saya, saya akan dianggap sebagai orang tua yang tidak layak.”

    Kasus tersebut mengungkap masalah yang lebih luas di tempat penitipan anak di Australia.

    Misalnya seorang anak berusia 16 tahun yang bekerja tanpa pengawasan dan staf yang tidak memiliki pelatihan CPR atau pertolongan pertama.

    “Jika sesuatu terjadi pada salah satu dari anak-anak itu dan mereka tersedak dan tidak ada yang tahu cara melakukan CPR … apa yang akan Anda lakukan? Anak itu bisa saja meninggal?” kata Jane.

    Usaha baru pemilik

    Lima cabang Jumpstart, yang dimiliki oleh Thomas Fanous dan istrinya Sally, tutup pada tahun 2022.

    Selama hampir 10 tahun beroperasi, tidak ada satu pun cabangnya yang memenuhi peringkat kualitas minimum.

    Meskipun standar ‘childcare’ Australia ditetapkan di tingkat nasional, tanggung jawab untuk menerapkan standar berada di masing-masing tangan regulator negara bagian.

    Setiap negara bagian menentukan cara mereka untuk memeriksa, menyelidiki, dan menghukum penyedia layanan pengasuhan anak, akibatnya penegakan hukum tidak konsisten.

    Beberapa negara bagian melakukan inspeksi lebih sering, sementara di negara bagian lainnya bisa jarang melakukannya.

    Beberapa mengeluarkan denda, yang lain membiarkan pelanggaran berlalu begitu saja, mengandalkan peringatan atau pemberitahuan.

    Bahkan ketika pelanggaran serius ditemukan, beberapa cabang tetap beroperasi.

    Seorang juru bicara Departemen Pendidikan di New South Wales mengatakan mereka menyelidiki secara menyeluruh setiap tuduhan yang diterimanya.

    “Regulator mengambil tindakan tegas ketika keselamatan anak telah dikompromikan,” katanya.

    Dokumen perusahaan menunjukkan Thomas dan Sally Fanous sudah pindah ke industri baru: NDIS, skema layanan untuk membantu warga disabilitas.

    NDIS mengatakan mereka “menekankan pada membangun hubungan yang kuat dengan klien dan keluarga mereka, memastikan lingkungan yang mendukung dan membina.”

    Ketika tim Four Corners mendatangi Thomas di perusahaan barunya untuk bertanya tentang Jumpstart, ia meminta kami untuk pergi.

    ‘Pengkhianatan’

    Jane tidak dapat memahami bagaimana pihak yang menjalankan Jumpstart sekarang bisa menjalankan perusahaan layanan NDIS.

    “Ketika saya mengetahuinya, saya hampir muntah. Saya sangat kesal,” katanya.

    “Saya tidak dapat memahaminya. Saya tidak dapat melihat bagaimana pemerintah kita mengizinkannya, karena memang begitulah adanya. Seperti mereka mengizinkannya mendapatkan akreditasi itu.”

    Putra Jane sekarang berusia tujuh tahun.

    Ia didiagnosis menderita autisme. Ia khawatir putranya masih mengalami dampak pengalamannya di tempat penitipan anak.

    Bagi Jane dan seluruh anggota keluarganya, ia mengatakan terjadi “kerusakan yang tidak dapat dipulihkan”. Salah satunya mereka menjadi lebih sulit untuk mempercayai orang lain.

    “Itulah pengkhianatan. Pengkhianatan kepercayaan yang total dan mutlak.”

    “Anda menitipkan anak-anak Anda kepada para pendidik, kepada orang-orang yang Anda pikir akan mencintai dan mengasuh mereka … lalu malah menemukan mereka tidak melakukannya dan merendahkannya dengan cara-cara yang tidak dapat saya pahami.”

    “Sektor childcare perlu diubah. Peraturan harus lebih ketat, lebih kuat, lebih tegas.”

    “Kita perlu orang-orang yang memeriksa lebih teratur. Dan perlu ada hukuman yang lebih berat untuk pelecehan seperti ini, atau memang tidak mampu untuk mengasuh anak dengan baik.”

    Diproduksi oleh Natasya Salim dari artikel dalam bahasa Inggris. Saksikan laporan Four Corners di ABC TV and ABC iview.

    Lihat juga video: Penampakan Daycare di Depok Disegel Polisi Buntut Kasus Penganiayaan Balita

  • Perlukah Negara-negara Afrika Terapkan Pajak Bagi Kaum Super Kaya?

    Perlukah Negara-negara Afrika Terapkan Pajak Bagi Kaum Super Kaya?

    Jakarta

    Saat semua pemerintah berjuang mencari dana untuk meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kebutuhan lainnya, negara-negara Afrika justru semakin terbebani oleh utang yang terus meningkat.

    Selama bertahun-tahun, pemerintah Afrika rata-rata menghabiskan lebih banyak anggaran untuk membayar utang dibandingkan untuk sektor kesehatan. Di saat yang sama, inflasi semakin mempersempit kemampuan mereka untuk berinvestasi. Untuk keluar dari lingkaran ini, banyak pemerintah mulai mencari sumber pendapatan baru.

    “Banyak negara memilih jalur termudah, yakni mengambil keuntungan dari sumber yang paling mudah dijangkau,” kata Alvin Mosioma, pakar perpajakan yang juga menjabat sebagai wakil direktur program ekonomi dan iklim di Open Society Foundation, Nairobi.

    “Pemerintah memberlakukan pajak konsumsi karena mereka tahu bahwa masyarakat tetap harus berbelanja. Pajak seperti ini tidak bisa dihindari,” ujar Mosioma kepada DW.

    Pajak konsumsi terbaru memicu kemarahan warga

    Di Kenya, warga yang sudah kesulitan akibat inflasi semakin marah dengan rencana pajak baru. Setelah Presiden William Ruto mengumumkan pada Juni 2024 bahwa pemerintah akan mengurangi utang nasional dengan menerapkan pajak baru pada makanan dan barang konsumsi, gelombang protes besar-besaran meletus. Tekanan publik yang kuat memaksa Ruto membatalkan rencana tersebut dan merombak sebagian besar kabinetnya.

    Perlawanan yang didominasi oleh Generasi Z ini, juga menginspirasi aksi serupa di Nigeria, Uganda, dan Ghana. Namun, di negara-negara tersebut, protes lebih berfokus pada meningkatnya biaya hidup yang semakin membebani masyarakat miskin.

    Menurut Mosioma, setiap negara harus menghitung tingkat kekayaan secara spesifik untuk mengatasi ketimpangan.

    Seruan untuk pajak kekayaan makin kuat

    Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar, dan ini bukan hanya terjadi di Afrika. Laporan terbaru dari NGO Oxfam mengungkapkan bahwa 60% populasi termiskin di dunia telah kehilangan kekayaan gabungan sebesar 20 miliar dolar AS (sekitar Rp330 triliun) sejak 2020.

    Sementara itu, para miliarder justru semakin kaya, dengan total kekayaan mereka bertambah 3,3 triliun dolar AS (sekitar Rp54 ribu triliun) dalam periode yang sama. Oxfam mencatat bahwa “kekayaan mereka tumbuh tiga kali lebih cepat dibandingkan laju inflasi.” Karena itu, NGO tersebut kembali mengusulkan pajak kekayaan, yakni sebuah gagasan yang sebenarnya telah lama diperbincangkan.

    Pada November lalu, di bawah kepemimpinan Brasil, G20 menyepakati formula kompromi untuk perpajakan yang lebih efektif bagi kaum super kaya. Namun, usulan pajak tahunan sebesar 2% atas kekayaan mereka gagal disetujui karena mendapat penolakan dari Jerman dan Amerika Serikat.

    Afrika Selatan kini menjadikan isu ini sebagai prioritas dalam kepemimpinannya di G20. Pada April 2020, sejumlah akademisi Afrika Selatan mengusulkan pajak kekayaan solidaritas untuk membiayai bantuan COVID-19. Salah satu pendukungnya adalah ekonom Aroop Chatterjee dari Universitas Witwatersrand di Johannesburg, yang meneliti ketimpangan kekayaan.

    “Untuk mengatasi ketimpangan, kita harus melihat lebih dalam dan mempengaruhi proses yang menyebabkannya. Pajak kekayaan hanyalah salah satu alat kebijakan untuk menghasilkan pendapatan. Masih banyak hal lain yang perlu dilakukan setelahnya,” ujar Chatterjee kepada DW.

    Chatterjee juga mengingatkan potensi dampak negatif dari pajak kekayaan: “Selalu ada risiko pelarian modal, baik dalam bentuk penghindaran pajak yang legal maupun penggelapan pajak yang ilegal,” katanya. “Namun, kami telah mempertimbangkan faktor ini dalam perhitungan kami.”

    Afrika Selatan punya jutawan terbanyak dan ketimpangan terbesar

    Tidak ada negara di dunia dengan distribusi pendapatan yang paling timpang, selain di Afrika Selatan. Dalam perhitungan Bank Dunia, negara ini secara konsisten menempati peringkat teratas dalam indeks Gini, indikator matematika yang mengukur ketimpangan ekonomi di berbagai negara.

    Ekonom Aroop Chatterjee menilai bahwa sejarah dan institusi di Afrika Selatan memainkan peran besar dalam ketimpangan ini. “Pola akumulasi kekayaan yang terbentuk selama era kolonial dan apartheid masih berlanjut hingga kini. Ini mencakup diskriminasi rasial dalam kepemilikan tanah dan partisipasi ekonomi secara keseluruhan,” jelasnya.

    Afrika Selatan juga menjadi sorotan dalam berbagai survei. Laporan Africa Wealth Report dari konsultan kekayaan Inggris, Henley & Partners, mencatat bahwa negara ini memiliki 37.400 jutawan dalam dolar AS, yaitu orang-orang dengan aset lebih dari satu juta dolar AS.

    Angka ini mewakili lebih dari seperempat total jutawan di Afrika, dan Johannesburg menjadi rumah bagi hampir satu dari sepuluh jutawan di benua itu, diikuti oleh Cape Town di peringkat kedua.

    Pajak kekayaan dan fenomena ‘bangkitnya oligarki’

    Di Open Society Foundation, Mosioma melihat kendala dalam upaya negara mengenakan pajak lebih tinggi pada orang-orang terkaya. Salah satu tantangan utamanya adalah bahwa otoritas pajak sering kali tidak memiliki data lengkap tentang aset mereka, seperti properti, investasi, dan dana tersembunyi.

    Para miliarder dapat memindahkan aset mereka dengan cepat, membuat negara sulit mengejarnya. Meski begitu, kata Mosioma, otoritas pajak di Kenya dan Uganda kini telah membentuk unit khusus yang berfokus pada individu terkaya.

    Tantangan lainnya adalah banyak politisi, terutama di Kenya, berasal dari kalangan kaya sehingga pajak kekayaan akan berdampak langsung pada mereka sendiri. Mosioma menyebut fenomena ini sebagai “bangkitnya oligarki.” Menurutnya, pajak kekayaan yang efektif hanya dapat diterapkan oleh politisi yang tidak memiliki kepentingan pribadi di dalamnya. “Mereka harus berasal dari elite politik, tetapi tidak boleh mengorbankan kebijakan demi kepentingan ekonomi mereka sendiri,” ujarnya.

    Tapi ada harapan baru dari Senegal, yakni oposisi sayap kiri menang telak dalam pemilu tahun lalu. Namun, keberhasilan pajak kekayaan tetap bergantung pada berbagai faktor, termasuk kemauan politik, efektivitas otoritas pajak, dan kebijakan yang jelas.

    Hingga kini, belum ada satu pun pemerintah di Afrika yang benar-benar menerapkan pajak kekayaan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan para miliarder berkontribusi lebih banyak bagi kesejahteraan publik.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris

    Lihat juga Video: Yoo Yeon Seok Tersandung Kasus Pajak Rp 79,1 Miliar

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Cerita Wartawan Dimasukkan ke Grup Chat Bahas Serangan AS ke Houthi

    Cerita Wartawan Dimasukkan ke Grup Chat Bahas Serangan AS ke Houthi

    Washington DC

    Gedung Putih mengakui adanya kesalahan ketika rencana serangan Amerika Serikat (AS) terhadap kelompok Houthi di Yaman secara tidak sengaja dikirimkan kepada seorang wartawan, sebelum serangan militer dilancarkan.

    Menurut Gedung Putih, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (25/3/2025), wartawan itu secara tidak sengaja dimasukkan ke dalam grup chat berisi para pejabat tinggi dan paling senior AS yang tergabung dalam tim keamanan nasional Presiden Donald Trump.

    Wartawan yang dimaksud merupakan editor-in-chief atau pemimpin redaksi The Atlantic, Jeffrey Goldberg, yang kemudian mempublikasikan sebuah artikel, pada Senin (24/3), yang menampilkan screenshot percakapan para pejabat AS dalam grup chat tersebut, yang berlangsung selama beberapa minggu.

    Goldberg menyebut dirinya dimasukkan ke dalam grup chat Signal pada 13 Maret lalu oleh Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz. Grup chat, yang disebut Goldberg diberi nama “Houthi PC small group”, fokus membahas koordinasi tindakan terkait Houthi.

    Pesan pertama dari Waltz dalam grup chat itu, menurut Goldberg, berbunyi: “Tim — membentuk kelompok prinsip untuk koordinasi soal Houthi, khususnya selama 72 jam ke depan. Wakil saya, Alex Wong, sedang menyusun tim harimau di tingkat deputi/kepala staf lembaga setelah pertemuan di Sit Room pagi ini untuk item tindakan dan akan mengirimkannya nanti malam.”

    Secara keseluruhan, menurut Goldberg, ada 18 pejabat senior AS dalam grup chat tersebut, termasuk Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Utusan Khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan Direktur Badan Intelijen Pusat AS (CIA) John Ratcliffe.

    Salah satu topik utama yang dibahas dalam grup chat itu, berdasarkan artikel Goldberg, adalah operasi militer yang akan dilakukan, dengan Hegseth mendesak para pejabat AS dalam grup chat itu untuk bergerak maju tanpa penundaan.

    Pada 15 Maret, hari dimulainya serangan udara AS terhadap Houthi, Goldberg menyebut Hegseth membagikan rincian operasional serangan itu, termasuk informasi tentang target, senjata, dan urutan serangan yang dilancarkan.

    Gedung Putih mengonfirmasi keaslian soal screenshot percakapan yang dibagikan Goldberg dan mengumumkan bahwa penyelidikan akan dilakukan untuk mencari tahu bagaimana Goldberg bisa dimasukkan ke dalam grup chat tersebut.

    “Rangkaian pesan tersebut merupakan demonstrasi koordinasi kebijakan yang mendalam dan bijaksana antara para pejabat senior. Keberhasilan operasi terhadap Houthi yang berkelanjutan menunjukkan bahwa tidak ada ancaman terhadap para anggota militer kami atau keamanan nasional kami,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Brian Hughes, dalam pernyataannya.

    Goldberg mengatakan dirinya meninggalkan grup chat itu tak lama setelah serangan awal AS terhadap Houthi dilancarkan pada 15 Maret lalu.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kondisi Membaik, Paus Fransiskus Tinggalkan RS Usai Sebulan Dirawat

    Kondisi Membaik, Paus Fransiskus Tinggalkan RS Usai Sebulan Dirawat

    Jakarta

    Paus Fransiskus meninggalkan rumah sakit Gemelli Roma setelah dirawat selama lima minggu karena pneumonia. Paus Fransiskus tampil ke publik dan melambaikan tangan kepada para simpatisan saat meninggalkan rumah sakit.

    Paus Fransiskus yang kini berusia 88 tahun masuk ke rumah sakit pada 14 Februari karena infeksi pernapasan parah. Kondisi ini menjadi krisis kesehatan paling serius selama 12 tahun masa kepausannya.

    Dilansir Reuteurs, Minggu (23/3/2025) mobil yang membawa Paus meninggalkan rumah sakit pada Minggu siang waktu setempat diiringi konvoi kendaraan polisi menuju Basilika Santa Maria Maggiore.

    Pihak dokter mengatakan Paus Fransiskus masih butuh banyak waktu untuk sembuh sepenuhnya. Dokter juga sudah memberikan Paus waktu istirahat selama dua bulan di Vatikan.

    Menggunakan kursi roda, Paus Fransiskus tersenyum dan melambaikan tangan kepada simpatisan saat meninggalkan rumah sakit. Wajahnya tampak bengkak dan muncul beberapa saat, berbicara sebentar dengan suara lemah untuk berterima kasih kepada simpatisan yang hadir.

    Paus Fransiskus hanya pernah sekali terlihat oleh publik selama masa perawatannya. Dalam sebuah foto yang dirilis Vatikan minggu lalu, terlihat Paus sedang berdoa di kapel rumah sakit.

    Paus Fransiskus kini tak lagi menggunakan masker oksigen. Tapi dia terlihat menggunakan selang kecil di bawah hidungnya untuk mendapatkan oksigen saat bepergian dengan mobilnya.

    (wnv/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Klaim Cegat Rudal dari Yaman, Sirine Serangan Udara Berbunyi

    Israel Klaim Cegat Rudal dari Yaman, Sirine Serangan Udara Berbunyi

    Jakarta

    Tentara Israel mengklaim telah mencegat rudal dari Yaman saat ketegangan regional terus meningkat atas dimulainya kembali serangan udara di Jalur Gaza meskipun ada perjanjian gencatan senjata. Sirine serangan udara berbunyi di beberapa daerah saat terjadi serangan.

    Dilansir AFP dan kantor berita Anadolu, Minggu (23/3/2025), sebuah pernyataan militer mengatakan rudal itu ditembak jatuh sebelum memasuki wilayah udara Israel.

    “Setelah sirene berbunyi beberapa saat yang lalu di beberapa daerah di Israel, sebuah rudal yang diluncurkan dari Yaman dicegat oleh IAF (Angkatan Udara Israel) sebelum melintasi wilayah Israel,” kata militer dalam sebuah pernyataan.

    Militer mengatakan sirene serangan udara diaktifkan di Tel Aviv sesuai dengan protokol.

    Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth mengatakan bahwa semua pengambilalihan dan pendaratan pesawat dihentikan sementara di Bandara Ben Gurion Tel Aviv setelah serangan rudal tersebut.

    Sementara layanan ambulans nasional Israel Magen David Adom mengatakan dua warga Israel terluka dalam dua kecelakaan terpisah saat mereka bergegas mencari tempat berlindung setelah roket ditembakkan.

    Namun tidak ada konfirmasi langsung tentang serangan itu dari kelompok Houthi Yaman.

    Kelompok Houthi telah mengancam akan meningkatkan serangan untuk mendukung Palestina setelah Israel memperbarui serangan terhadap Hamas di Jalur Gaza, yang dimulai pada hari Selasa.

    Kelompok Houthi telah menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Israel yang melewati Laut Merah dan Laut Arab, Selat Bab al-Mandab, dan Teluk Aden dengan rudal dan pesawat nirawak sejak akhir tahun 2023, mengganggu perdagangan global yang menurutnya merupakan bentuk solidaritas dengan Jalur Gaza.

    Kelompok tersebut menghentikan serangannya ketika gencatan senjata diumumkan pada bulan Januari antara Israel dan kelompok Palestina, Hamas, tetapi mengancam akan melanjutkan serangan ketika Israel memblokir semua bantuan kemanusiaan ke Gaza pada tanggal 2 Maret.

    (yld/knv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pengadilan Resmi Tahan Wali Kota Istanbul di Tengah Gelombang Demo Besar

    Pengadilan Resmi Tahan Wali Kota Istanbul di Tengah Gelombang Demo Besar

    Jakarta

    Pengadilan Turki resmi menahan Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu sebagai bagian dari penyelidikan kasus dugaan korupsi. Penahanan ini dilakukan usai aksi unjuk rasa berujung bentrokan antara massa dengan polisi antihuru-hara.

    Dilansir AFP dan Reuters, Minggu (23/3/2025), penahanan tersebut dikonfirmasi oleh salah satu pengacara Imamoglu. Pengadilan juga akan memutuskan terkait penyelidikan kasus dugaan terorisme.

    Imamoglu ditahan terkait dengan dua penyelidikan, yaitu terkait kasus korupsi dan ‘membantu organisasi teroris’. Sementara itu Imamoglu sendiri telah merespons tuduhan tersebut sebagai ‘tidak bermoral dan tidak berdasar’.

    Pengadilan Turki memenjarakan Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu sambil menunggu persidangan atas tuduhan korupsi.

    Keputusan untuk memenjarakan Imamoglu yang merupakan rival politik utama Erdogan itu muncul setelah partai oposisi utama, para pemimpin Eropa, dan puluhan ribu pengunjuk rasa mengkritik tindakan penahanannya sebagai tindakan yang dipolitisasi dan tidak demokratis.

    Pengadilan mengatakan Imamoglu (54) dan sedikitnya 20 orang lainnya dipenjara sebagai bagian dari penyelidikan korupsi.

    Selain itu pengadilan memutuskan untuk membebaskan wali kota di bawah tindakan pengawasan peradilan atas tuduhan terkait teror, kata penyiar Halk TV dan AHaber melaporkan. Keputusan itu berpotensi menghalangi pemerintah untuk menunjuk wali amanat untuk menjalankan pemerintahan kota terbesar di negara itu.

    Tidak ada pemilihan umum yang dijadwalkan hingga tahun 2028. Namun, jika Erdogan, yang telah memimpin Turki selama 22 tahun, akan mencalonkan diri lagi, parlemen perlu mendukung pemilihan yang lebih awal karena presiden akan mencapai batasnya pada tanggal tersebut.

    Wali Kota Ankara Mansur Yavas, juga dari CHP, mengatakan kepada wartawan pada hari Minggu bahwa memenjarakan Imamoglu merupakan aib bagi sistem peradilan.

    Pemerintah menyangkal bahwa penyelidikan tersebut bermotif politik dan mengatakan pengadilan bersifat independen. Pemerintah telah memperingatkan terhadap protes, terutama mengingat larangan nasional terhadap pertemuan di jalan yang diperpanjang pada hari Sabtu selama empat hari lagi.

    Pada hari Sabtu, ribuan orang berkumpul di luar gedung pemerintah kota Istanbul dan gedung pengadilan utama, dengan ratusan polisi ditempatkan di kedua lokasi menggunakan gas air mata dan semprotan merica untuk membubarkan pengunjuk rasa, sementara massa melemparkan petasan dan benda-benda lain ke arah mereka.

    Meskipun sebagian besar demonstrasi berlangsung damai, pengunjuk rasa juga bentrok dengan polisi di provinsi pesisir barat Izmir dan ibu kota Ankara untuk malam ketiga berturut-turut, dengan polisi menembakkan meriam air ke arah massa.

    Otoritas Turki telah menahan 323 orang selama protes atas penyelidikan tersebut, kata Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya pada Minggu pagi.

    (yld/knv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini