Category: Detik.com Internasional

Kian Panas! Thailand Bombardir Pusat Kasino di Kamboja

Jakarta –

Pemerintah Kamboja mengatakan militer Thailand telah membombardir kota kasino Poipet, sebuah perlintasan utama antara kedua negara pada hari Kamis (18/12).

Pasukan Thailand “menjatuhkan dua bom di daerah kota Poipet, Provinsi Banteay Meanchey” sekitar pukul 11:00 pagi (0400 GMT) hari Kamis (18/12), kata Kementerian Pertahanan Kamboja dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Kamis (18/12/2025).

Pemerintah Thailand belum mengkonfirmasi serangan apa pun di Poipet — pusat kasino yang ramai dan populer di kalangan penjudi Thailand.

Serangan ini terjadi di tengah pertempuran yang kembali memanas antara dua negara tetangga di Asia Tenggara tersebut. Pertempuran bulan ini telah menewaskan sedikitnya 21 orang di Thailand dan 17 orang di Kamboja, sementara sekitar 800.000 orang mengungsi.

Konflik tersebut berakar dari sengketa teritorial atas demarkasi perbatasan sepanjang 800 kilometer (500 mil) peninggalan era kolonial dan beberapa candi kuno yang terletak di perbatasan.

Masing-masing pihak saling menyalahkan atas pemicu pertempuran baru dan saling tuding melakukan serangan terhadap warga sipil.

Sebelumnya, otoritas Thailand mengatakan pada hari Selasa lalu, bahwa antara 5.000 dan 6.000 warga negara Thailand terperangkap di Poipet setelah Kamboja menutup perlintasan perbatasan daratnya dengan negara tetangganya itu.

Kementerian Dalam Negeri Kamboja mengatakan penutupan perbatasan adalah “langkah yang diperlukan” untuk mengurangi risiko terhadap warga sipil, di tengah pertempuran yang sedang berlangsung.

Setidaknya empat kasino di Kamboja telah rusak akibat serangan Thailand, kata Kementerian Dalam Negeri Kamboja minggu ini.

Sebelumnya, pertempuran selama lima hari antara Kamboja dan Thailand pada bulan Juli lalu, menewaskan puluhan orang. Pertempuran berakhir setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat, China, dan Malaysia, namun dilanggar dalam beberapa bulan kemudian.

Lihat juga Video ‘Jembatan Kamboja Hancur Usai Dibombardir Thailand’:

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

18/12/2025 15:01
PM Australia Akan Tindak Tegas Ujaran Kebencian Usai Penembakan Bondi

Jakarta –

Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese berjanji akan melakukan penindakan besar-besaran terhadap ujaran kebencian, perpecahan dan radikalisasi. Hal ini disampaikannya pada hari Kamis (18/12) setelah penembakan massal menewaskan 15 orang di sebuah festival Yahudi di Pantai Bondi.

“Warga Australia terkejut dan marah. Saya marah. Jelas kita perlu berbuat lebih banyak untuk memerangi momok jahat ini, jauh lebih banyak,” kata Albanese dalam konferensi pers, dilansir kantor berita AFP, Kamis (18/12/2025).

Albanese pun menguraikan serangkaian langkah untuk menargetkan para pengkhotbah ekstremis, memberlakukan hukuman yang lebih berat, dan menolak atau membatalkan visa bagi orang-orang yang menyebarkan “kebencian dan perpecahan.”

Saat ia berbicara, para pelayat berkumpul untuk pemakaman seorang anak perempuan berusia 10 tahun, yang termasuk di antara mereka yang ditembak mati saat merayakan Hanukkah pada hari Minggu lalu di pantai ikonik, Pantai Bondi, Sydney.

Para kritikus di komunitas Yahudi Australia dan di luar komunitas tersebut mengecam Albanese karena tidak berbuat lebih banyak untuk melindungi mereka dari meningkatnya antisemitisme.

Undang-undang baru tentang “ujaran kebencian yang diperparah” akan menghukum para pendeta dan pemimpin yang memicu kebencian dan kekerasan, kata Albanese.

Ia juga berjanji akan memberlakukan hukuman yang lebih berat.

Australia akan mengembangkan sistem untuk mendaftarkan organisasi-organisasi dengan para pemimpin yang terlibat dalam ujaran kebencian, katanya.

“Pencemaran nama baik yang serius berdasarkan ras atau menganjurkan supremasi ras akan menjadi pelanggaran federal,” imbuh Albanese.

Pemerintah juga akan meningkatkan wewenang menteri dalam negeri untuk membatalkan atau menolak visa bagi orang-orang yang menyebarkan “kebencian dan perpecahan,” kata Albanese.

Albanese mengatakan sebuah gugus tugas sedang dibentuk dengan misi selama 12 bulan untuk memastikan sistem pendidikan “merespons dengan tepat” terhadap antisemitisme.

“Setiap warga Yahudi Australia berhak untuk bangga atas siapa diri mereka dan apa yang mereka yakini,” katanya.

“Dan setiap warga Yahudi Australia berhak untuk merasa aman, dihargai, dan dihormati atas kontribusi yang mereka berikan kepada bangsa kita yang hebat,” imbuh pemimpin Australia itu.

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

18/12/2025 14:35
Tentara Israel Bunuh Diri, Total Jadi 61 Orang Sejak Perang Gaza

Jakarta –

Satu lagi tentara Israel bunuh diri di pangkalan militer di Israel utara. Dengan kematian ini, jumlah tentara Israel yang tewas akibat bunuh diri mencapai 61 orang sejak awal perang Gaza pada Oktober 2023, menurut media lokal.

Dilansir Anadolu Agency, Kamis (18/12/2025), menurut surat kabar Haaretz, seorang tentara yang menjalani wajib militer mengalami luka kritis setelah menembak dirinya sendiri di dalam pangkalan. Dia dinyatakan meninggal pada Selasa malam lalu di rumah sakit.

Pernyataan militer sebelumnya mengatakan bahwa seorang tentara terluka parah dalam penembakan di pangkalan militer di Israel utara. Dia pun dibawa ke rumah sakit, di mana ia kemudian meninggal. Disebutkan bahwa polisi militer telah membuka penyelidikan atas insiden tersebut.

Sebanyak 279 tentara Israel telah mencoba bunuh diri sejak awal tahun 2024 hingga Juli 2025, yang berarti sekitar satu bunuh diri berhasil untuk setiap tujuh percobaan, menurut laporan dari Pusat Penelitian dan Informasi Knesset.

Militer Israel sebelumnya mengkonfirmasi bahwa 48 tentara telah bunuh diri selama dinas militer sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023.

Setidaknya 13 tentara juga tewas karena bunuh diri di luar dinas militer karena masalah psikologis, termasuk enam tentara sejak awal tahun ini. Sehingga jumlah total kasus bunuh diri sejak awal perang menjadi 61, tulis Haaretz.

Haaretz melaporkan bahwa 20 tentara Israel meninggal karena bunuh diri pada tahun 2024, dan 16 lainnya sejak awal tahun ini hingga Juli. Ditambahkan bahwa sejak saat itu setidaknya empat tentara Israel lainnya telah bunuh diri.

Pada bulan Oktober lalu, Kepala Staf Israel Eyal Zamir mengakui soal krisis kesehatan mental yang memburuk di dalam militer, dan mengatakan ribuan tentara menerima perawatan psikologis. Ia pun mendesak para komandan untuk tetap waspada, mendeteksi masalah kesehatan mental di dalam unit mereka, dan memastikan bahwa tentara segera mencari pengobatan.

Hampir 10.000 tentara Israel dari 19.000 yang terluka di Gaza, menderita gangguan psikologis seperti gangguan stres pasca-trauma dan sedang dirawat di Departemen Rehabilitasi Kementerian Pertahanan. Demikian menurut laporan sebelumnya oleh lembaga penyiaran publik KAN yang diterbitkan pada akhir Juli.

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

18/12/2025 13:36
Uni Eropa Bahas Penggunaan Aset Rusia untuk Danai Ukraina

Jakarta –

Dalam pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Brussels pekan ini, Blok Biru bersiap mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, sebuah keputusan yang dinilai berisiko menciptakan preseden berbahaya dan berpotensi menggerus kepercayaan di antara 27 negara anggotanya.

Dalam pertemuan yang dimulai pada Kamis (18/12) tersebut, banyak pemimpin akan mendesak agar puluhan miliar euro aset Rusia yang dibekukan di Eropa, digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan militer Ukraina selama dua tahun ke depan.

Seperti yang diketahui, Ukraina berada di ambang kebangkrutan. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan Ukraina membutuhkan 137 miliar euro (sekitar Rp2.670 triliun) pada tahun 2026 dan 2027. Dana itu harus tersedia paling lambat musim semi tahun 2026. UE telah berkomitmen untuk menyediakan pendanaan tersebut, dengan cara apa pun.

Risiko hukum hingga ekonomi

Komisi Eropa mengusulkan agar sebagian aset Rusia yang dibekukan senilai 210 miliar euro (sekitar Rp4.100 triliun) itu digunakan sebagai jaminan “pinjaman reparasi” senilai 90 miliar euro (sekitar Rp1.760 triliun) untuk Ukraina. Inggris, Kanada, dan Norwegia disebut akan menutupi kekurangannya.

Namun, rencana ini menuai kontroversi. Komisi Eropa menegaskan dasar hukum dan argumentasinya kuat. Sebaliknya, Bank Sentral Eropa memperingatkan bahwa kepercayaan internasional terhadap mata uang euro dapat terganggu jika UE dianggap menyita aset tersebut.

Sekitar 185 miliar euro (sekitar Rp3.610 triliun) aset Rusia saat ini dibekukan di Euroclear, penyedia jasa keuangan yang berbasis di Brussels. Belgia khawatir akan potensi pembalasan Rusia, baik melalui jalur hukum maupun cara lain yang lebih berbahaya.

Euroclear sendiri cemas terhadap reputasinya. Perusahaan itu menilai gagasan Komisi Eropa rapuh secara hukum dan khawatir investor internasional akan menjauh jika aset Rusia dialihkan menjadi instrumen utang UE, seperti yang diusulkan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

Merz desak UE gunakan aset Rusia untuk tekan Putin

Kanselir Jerman Friedrich Merz mendesak UE untuk menggunakan aset Rusia yang dibekukan guna membantu Ukraina, “meningkatkan tekanan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin”, serta “mengirimkan sinyal tegas ke Moskow.”

“Isu ini menyangkut keamanan dan kedaulatan Eropa,” kata Friedrich Merz di parlemen Jerman, Bundestag, Rabu (17/12). Dia menegaskan Putin harus diyakinkan bahwa kelanjutan invasi ke Ukraina adalah “tindakan sia-sia” dan Rusia perlu masuk ke dalam “perundingan serius.”

“Kami berniat menggunakan aset Rusia untuk membiayai Angkatan Bersenjata Ukraina setidaknya selama dua tahun ke depan. Langkah ini bukan untuk memperpanjang perang, melainkan untuk mengakhirinya secepat mungkin,” cuitan Merz di platform X.

Tidak semua negara UE sepakat

Komisi Eropa menghadapi hambatan internal. Hungaria dan Slovakia, yang dikenal lebih dekat dengan Rusia, telah menyatakan akan menentang rencana tersebut.

Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengatakan penggunaan aset Rusia akan “menempatkan Belgia dalam bahaya serius.” Orban menilai langkah itu bertentangan dengan hukum internasional dan mengutip peringatan Putin bahwa Rusia akan merespons dengan segala cara hukum yang tersedia.

“Setiap sengketa hukum pasti akan kalah dan pada akhirnya seseorang harus mengganti aset yang disita,” Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni juga mengingatkan bahwa situasi hukumnya “cukup pelik.” Meski Italia sepakat bahwa Rusia harus bertanggung jawab atas rekonstruksi negara yang diserangnya, Meloni menekankan perlunya dasar hukum yang benar-benar kuat.

“Jika fondasi hukumnya rapuh, kita justru memberi Rusia kemenangan nyata pertamanya sejak konflik ini dimulai,” kata Meloni di parlemen Italia.

Rencana B, tapi tidak memungkinkan

Komisi Eropa, cabang eksekutif yang kuat dari Uni Eropa, telah mengusulkan opsi kedua. Komisi itu dapat mencoba mengumpulkan dana di pasar internasional, mirip dengan cara mereka mendanai uang pemulihan ekonomi besar-besaran setelah awal pandemi Covid-19.

Belgia lebih memilih opsi ini. Namun, rencana B memerlukan persetujuan dari semua 27 pemimpin untuk dapat diterapkan dan Hungaria menolak untuk mendanai Ukraina. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán melihat dirinya sebagai penengah perdamaian.

Di sisi lain, rencana A, pinjaman ganti rugi, hanya memerlukan mayoritas sekitar dua pertiga negara anggota untuk disetujui. Hungaria tidak dapat memveto sendirian. Slovakia mungkin menolak. Belgia, Bulgaria, Italia, dan Malta masih perlu diyakinkan.

Bahkan, jika enam negara tersebut menolak skema pinjaman untuk Ukraina, yang hanya akan dilunasi jika Rusia menghentikan perang dan membayar ratusan miliar euro sebagai ganti rugi, tapi tetap saja tidak cukup kuat untuk menggagalkan keputusan tersebut.

Ketika mengabaikan posisi Belgia, yang punya kepentingan besar dan kekhawatiran mendalam soal skema ini, justru berisiko merusak proyek Eropa secara keseluruhan. Langkah tersebut justru dapat mengikis kepercayaan antarnegara anggota dan menyulitkan pembentukan suara mayoritas dalam pengambilan keputusan penting di masa depan.

“Ini pendekatan yang benar-benar baru. Semua orang memiliki pertanyaan,” kata seorang diplomat senior UE yang terlibat dalam negosiasi, yang berlanjut hingga Rabu (17/12). “Kita berbicara soal penggunaan keuangan publik. Parlemen mungkin perlu ikut campur. Ini tidak mudah.”

Diplomat tersebut ditunjuk untuk memberi pengarahan kepada jurnalis tentang perkembangan terbaru dengan syarat namanya tidak disebutkan.

Zelenskyy desak UE kirim sinyal keras ke Rusia

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendesak para sekutunya untuk menunjukkan kepada Rusia bahwa perang melawan Ukraina tidak akan “membuahkan hasil.”

“Hasil pertemuan ini (bagi Eropa) harus membuat Rusia merasa bahwa keinginannya untuk terus berperang tahun depan adalah sia-sia, karena Ukraina akan terus mendapat dukungan,” ujar Zelenskyy.

Rusia, tambah Zelenskyy, saat ini justru bersiap untuk melanjutkan perang tahun depan, alih-alih menunjukkan niat mengakhiri konflik, seperti yang diklaim Amerika Serikat.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Alfi Anadri

Editor: Muhammad Hanafi

(ita/ita)

18/12/2025 13:16
Baru Dilantik, Presiden Bolivia Umumkan Cabut Subsidi BBM

Jakarta –

Presiden Bolivia yang baru dilantik bulan lalu, mengumumkan bahwa negara tersebut akan mencabut subsidi bahan bakar atau BBM yang telah berlangsung selama 20 tahun.

Langkah ini akan mengakhiri 20 tahun harga tetap yang berlaku semasa kepemimpinan sayap kiri sebelumnya di negara Amerika Latin tersebut. Ini dilakukan sebagai upaya menyehatkan kondisi keuangan negara.

“Dengan diterbitkannya dekrit ini, harga baru untuk hidrokarbon akan diumumkan,” kata Presiden Rodrigo Paz, seorang konservatif pro-bisnis yang terpilih menjadi presiden baru Bolivia pada bulan Oktober lalu.

“Menghapus subsidi yang dirancang buruk dari masa lalu bukan berarti pengabaian. Itu berarti ketertiban, keadilan, redistribusi yang jelas,” tambah Paz dalam pidato yang disiarkan televisi sambil didampingi oleh para menterinya pada Rabu (17/12), dilansir kantor berita AFP, Kamis (18/12/2025).

Pemerintah Bolivia selama ini memusatkan impor bensin dan solar, membelinya dengan harga internasional dan menjualnya kembali ke masyarakat dengan harga rugi.

Negara ini telah mengalami krisis ekonomi terburuk dalam empat dekade karena kebijakan subsidi menguras cadangan dolar internasional negara.

Sejak 2023, telah terjadi kekurangan bahan bakar yang berulang di SPBU, di mana antrean kendaraan harus menunggu berjam-jam, dan bahkan terkadang berhari-hari-untuk mendapatkan bensin.

Paz mengatakan bahwa solar akan dihapus dari daftar barang yang dikendalikan pemerintah dan dimasukkan ke pasar bebas, untuk memfasilitasi impor oleh sektor swasta.

Ia menambahkan bahwa subsidi tidak akan lagi disalahgunakan untuk “menyembunyikan penjarahan” dan harga akan stabil serta “memungkinkan untuk menghasilkan sumber daya fiskal tambahan.”

Presiden Paz mewarisi kondisi ekonomi yang tengah bergejolak, dengan tekanan fiskal yang tinggi dan cadangan devisa yang menipis.

Ia juga menghadapi tantangan politik di parlemen untuk meloloskan berbagai reformasi struktural yang dinilai para ekonom penting guna menstabilkan keuangan negara.

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

18/12/2025 12:59
Memanas! Giliran Drone Ukraina Tewaskan 3 Orang di Rusia

Jakarta –

Serangan drone Ukraina menewaskan tiga orang di wilayah Rostov, Rusia. Serangan ini terjadi pada Kamis (17/12) malam waktu setempat seiring konflik kedua negara terus berlanjut, meskipun ada upaya Amerika Serikat untuk menghentikan pertempuran.

Sebuah serangan drone menyebabkan kebakaran di kapal kargo di pelabuhan ibu kota Rostov, menewaskan dua awak kapal dan melukai tiga orang lainnya, kata Plt gubernur wilayah Rostov, Yuri Sliusar via Telegram. Api kemudian berhasil dipadamkan.

Seorang warga sipil juga tewas dan enam orang lainnya terluka di kota Bataysk, dekat fasilitas pelabuhan, katanya.

“Komisi kota akan mendokumentasikan semua konsekuensi dari serangan tersebut,” ujar Sliusar, dilansir kantor berita AFP, Kamis (18/12/2025).

Ukraina telah meningkatkan serangan drone setiap malam jauh ke dalam wilayah Rusia, menargetkan infrastruktur energi yang diandalkan Moskow untuk mendanai serangannya ke Ukraina.

Pejabat-pejabat Rusia mengatakan puluhan drone dicegat setiap malam.

Sementara itu, militer Rusia meluncurkan serangan Udara ke kota Zaporizhzhia, Ukraina. Total ada 32 orang dilaporkan terluka akibat serangan tersebut. Dilansir AFP, Kamis (18/12/2025), serangan dari Rusia itu terjadi pada Rabu (17/12) waktu setempat. Kepala administrasi militer regional Ukraina, Ivan Fedorov, mengatakan semua korban berasal dari penduduk kota.

Layanan penyelamatan sebelumnya mengatakan bahwa lima anak termasuk di antara korban dalam jumlah sementara 30 orang, setelah serangan terhadap sebuah blok apartemen, sebuah rumah, dan sebuah lembaga pendidikan.

Dalam beberapa pekan terakhir, Kyiv mengklaim serangan drone angkatan laut terhadap kapal tanker Rusia di Laut Hitam dan serangan terhadap pelabuhan-pelabuhan Rusia, termasuk Novorossiysk, di mana terminal minyak utama terpaksa menghentikan operasinya pada akhir November.

Moskow merespons dengan gempuran rutin terhadap kota pelabuhan Odesa di Ukraina, yang menghantam kapal-kapal pengangkut, termasuk kapal-kapal Turki-dalam beberapa hari terakhir.

Serangan-serangan tersebut mendorong pemerintah Turki untuk memperingatkan pekan lalu, bahwa serangan di Laut Hitam merupakan “eskalasi yang mengkhawatirkan”.

Upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir, setelah publikasi rencana perdamaian AS, tetapi belum menghasilkan gencatan senjata.

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

18/12/2025 12:20
Trump Kirim Pasukan AS ke Ekuador untuk Perangi Narkoba

Jakarta –

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pengerahan sementara para personel Angkatan Udara ke Ekuador. Langkah ini dilakukan untuk memerangi perdagangan narkoba di salah satu pusat penyelundupan narkoba terbesar di Amerika Latin tersebut.

Pengerahan pasukan AS ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan produsen minyak Amerika Latin, Venezuela, yang pemimpinnya dituduh Washington melakukan perdagangan narkoba.

Para personel AS akan ditempatkan di pangkalan angkatan udara Manta di Ekuador, yang berfungsi sebagai pangkalan AS selama satu dekade hingga tahun 2009.

Sebelumnya, warga Ekuador pada bulan November lalu secara besar-besaran menolak upaya Presiden Daniel Noboa untuk mencabut larangan pangkalan militer asing di negara tersebut.

Menurut kedutaan besar AS di Quito, ibu kota Ekuador, penempatan ini adalah “operasi sementara bersama Angkatan Udara Ekuador di Manta.”

“Upaya bersama jangka pendek” ini akan “meningkatkan kapasitas pasukan militer Ekuador untuk memerangi teroris narkoba, termasuk memperkuat pengumpulan intelijen dan kemampuan anti-perdagangan narkoba, dan dirancang untuk melindungi Amerika Serikat dan Ekuador dari ancaman yang kita hadapi bersama,” kata kedutaan besar tersebut, dilansir kantor berita AFP, Kamis (18/12/2025).

Pelabuhan Guayaquil dan Manta telah menjadi titik keluar utama untuk kokain yang diproduksi di negara tetangga Kolombia dan Peru.

Noboa yang berhaluan kanan, berpendapat bahwa Ekuador membutuhkan bantuan dari luar negeri untuk melawan geng-geng yang bersaing untuk menguasai rute perdagangan narkoba.

(ita/ita)

18/12/2025 11:16
Dunia Turun Tangan Gempur Jaringan Penipuan di Asia Tenggara

Jakarta –

Pengadilan di Seoul pekan lalu memulai sidang bagi 46 warga Korea Selatan, sebagian besar pria berusia 20-an, yang dituduh terlibat dalam operasi penipuan daring di Kamboja.

Sejak pertengahan Oktober, Korea Selatan telah memulangkan 107 warganya dari Kamboja, di mana pejabat setempat memperkirakan lebih dari 1.000 warga Korea bekerja di pusat penipuan, baik “secara sukarela maupun terpaksa.”

Upaya pemulangan ini dilakukan setelah kemarahan publik atas kematian seorang mahasiswa Korea Selatan yang dilaporkan dipancing ke Kamboja dan dipaksa bekerja di pusat penipuan. Tubuh pria berusia 22 tahun itu ditemukan dengan luka yang diduga diakibatkan penyiksaan, menunjukkan kemungkinan ia dipukuli sampai merenggang nyawa.

Autopsi menyatakan bahwa ia “meninggal dunia akibat penyiksaan parah, dengan memar dan luka di sekujur tubuh,” menurut pernyataan pengadilan Kamboja.

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, mengatakan: “Tanggung jawab terbesar pemerintah adalah menjaga nyawa dan keselamatan warga kami. Kita harus melindungi korban dan segera memulangkan mereka yang terlibat dalam insiden ini kembali ke Korea Selatan.”

Korea Selatan baru-baru ini bergabung dengan AS, Inggris, dan Singapura dalam memberlakukan sanksi terhadap Prince Holding Group di Kamboja, jaringan multinasional yang pendirinya dituduh menjalankan operasi penipuan berskala besar di seluruh Asia Tenggara — tuduhan yang dibantah perusahaan tersebut.

Brian Hanley, direktur Asia-Pasifik Global Anti-Scam Alliance (GASA), sebuah organisasi nirlaba global yang memerangi penipuan daring, mengatakan: “Yang kami lihat belakangan ini, seperti di Korea Selatan, adalah dorongan untuk melacak aliran uang, memberlakukan sanksi, dan membekukan aset. Kami pikir langkah ini mulai memberi dampak.”

Miliar dolar hilang akibat jaringan penipuan Asia Tenggara

Operasi penipuan besar ini terkonsentrasi di zona konflik terpencil di Asia Tenggara, khususnya di sepanjang perbatasan Thailand dengan Kamboja dan Myanmar.

Bentrok terbaru antara pasukan Thailand dan Kamboja mencakup serangan terhadap kompleks penipuan yang dicurigai di Kamboja. Di Myanmar, pusat-pusat semacam ini semakin banyak dan dilaporkan membiayai kedua pihak dalam perang saudara yang berlangsung di negara itu.

Para pekerja di pusat penipuan biasanya adalah warga negara Asia yang sering menjadi korban perdagangan manusia. Korban penipuan ini umumnya ditargetkan orang-orang di negara Barat berbahasa Inggris.

Hanley menekankan: “Kita sedang berbicara tentang perdagangan manusia dan perbudakan, jadi jelas ini masalah hak asasi manusia yang besar. Tetapi ini juga masalah keamanan nasional, bukan hanya untuk wilayah tersebut, tapi untuk seluruh dunia.”

Dalam laporan State of the Scams 2025, GASA memperkirakan kerugian akibat penipuan daring di seluruh dunia mencapai $442 miliar (€375,4 miliar) dalam 12 bulan hingga Oktober 2025. Angka ini bisa lebih tinggi karena banyak korban tidak melaporkan kerugian mereka.

GASA juga menemukan bahwa 57% orang dewasa di dunia mengalami pengalaman penipuan dalam 12 bulan terakhir.

Contoh penipuan termasuk belanja daring, investasi palsu, dan penipuan asmara, yang oleh para penipu disebut “pig butchering” — istilah untuk “menggemukkan” korban dengan mendapatkan kepercayaan mereka, sering melalui hubungan romantis palsu. Setelah kepercayaan terjalin, korban diyakinkan mentransfer dana ke platform investasi kripto palsu, yang kemudian dicuci melalui rekening-rekening di seluruh Asia, membuat pemulihan dana sangat sulit.

Mengapa AS menjadi target utama jaringan penipuan?

Biro Investigasi AS, FBI memperkirakan industri penipuan di Asia Tenggara merugikan warga Amerika $9–10 miliar per tahun.

Laporan GASA menyebut bahwa $64,8 miliar dicuri dari warga AS dalam setahun hingga Oktober 2025, dengan rata-rata korban kehilangan $1.087. Saat ini, rata-rata warga Amerika menghadapi upaya penipuan setiap hari.

Menanggapi meningkatnya penipuan daring, otoritas AS membentuk Scam Center Strike Force pada November, sebuah gugus tugas antarlembaga untuk menyelidiki, membongkar, dan menuntut pusat-pusat penipuan serta pihak yang membiayainya.

Jaksa AS, Jeanine Pirro mengatakan: “Kantor saya tidak akan tinggal diam saat perusahaan kriminal terorganisasi asal Cina mengosongkan rekening bank warga Amerika yang bekerja keras.”

AS bekerja sama dengan Inggris pada 2025 untuk memberikan sanksi kepada individu dan entitas yang mengoperasikan pusat penipuan ilegal di Asia Tenggara. Australia dan Singapura juga melangkah dengan legislasi untuk melindungi warga mereka dari penipuan dan bekerja sama dengan AS dalam penegakan hukum serta sanksi.

Jacob Sims, visiting fellow di Asia Center Harvard University yang memantau kejahatan transnasional di Kamboja dan Asia Tenggara, menyebut isu penipuan telah mendapat perhatian politik signifikan di AS selama setahun terakhir. “Setahun lalu hanya ada satu sanksi, dan kini banyak nama dan entitas besar telah disanksi, serta ada selusin RUU di Kongres AS,” ungkapnya.

Namun, langkah-langkah ini juga terhambat oleh pemotongan program USAID di Asia Tenggara yang memantau perdagangan manusia di perbatasan Thailand-Myanmar dan Kamboja.

Sims menambahkan: “Respons sejauh ini, meski ada momentum, belum merupakan respons strategis yang sesungguhnya dan belum cukup untuk mengganggu operasi secara signifikan.”

Peran Cina dalam pusat penipuan

Banyak pusat penipuan besar di Asia Tenggara dikabarkan dijalankan oleh jaringan kriminal asal Cina. Cina telah menutup pusat penipuan di Kamboja dan Myanmar — tetapi hanya yang menargetkan warganya sendiri.

Laporan ke Kongres AS pada Juli menyebut sedikit keterkaitan antara jaringan kriminal ini dengan pemerintah atau Partai Komunis Cina, namun tindakan mereka sering memperburuk konflik regional melalui korupsi dan kejahatan.

Meskipun ada sanksi dan penyelidikan kriminal baru-baru ini, negara-negara seperti Korea Selatan dan AS tampak enggan mengkritik pemerintah Cina atau Kamboja, dan lebih fokus menargetkan penjahat serta jaringan mereka secara langsung.

Menurut Sims, selama Phnom Penh cukup bekerja sama untuk memberi kesan strategis “masih dalam permainan,” ibu kota Barat cenderung bersedia mentolerir penipuan berskala industri yang menargetkan warganya sendiri.

“Banyak pemerintah ragu menghadapi Kamboja secara langsung karena masih melihatnya sebagai bidak penting dalam permainan geopolitik Cina versus Barat,” ujarnya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Rizki Nugraha

(ita/ita)

18/12/2025 10:55
AS Serang Kapal Diduga Angkut Narkoba di Samudra Pasifik, 4 Orang Tewas

Jakarta –

Pasukan militer Amerika Serikat (AS) menyerang sebuah kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba di Samudra Pasifik. Empat orang terduga ‘teroris’ narkoba tewas dalam serangan ini.

“Militer AS melakukan serangan kinetik mematikan terhadap sebuah kapal yang dioperasikan oleh Organisasi Teroris yang Ditunjuk di Pasifik Timur yang terlibat dalam operasi perdagangan narkoba,” kata Komando militer AS dilansir AFP, Kamis (18/12/2025).

“Sebanyak empat teroris narkoba laki-laki tewas, dan tidak ada pasukan militer AS yang terluka,” tambahnya.

Serangan terbaru ini meningkatkan jumlah korban tewas menjadi 99 orang, sejak Amerika Serikat pada September menyerang kapal-kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba di Laut Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur.

Presiden AS Donald Trump juga telah mengawasi pengerahan militer besar-besaran di lepas pantai Venezuela, dan minggu ini menyatakan blokade terhadap “kapal tanker minyak yang dikenai sanksi” ke dan dari Caracas.

(zap/ygs)

18/12/2025 09:37
AS Akui Tanggung Jawab Atas Tabrakan Pesawat Komersil Vs Black Hawk

Jakarta –

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengakui bertanggung jawab atas tabrakan maut antara helikopter militer dan pesawat penumpang di Washington DC yang menewaskan sebanyak 67 orang pada awal tahun ini. Pengakuan ini terungkap dari berkas gugatan perdata.

Dalam laporan yang diterima AFP, berkas setebal 209 halaman yang diajukan oleh Departemen Kehakiman AS merupakan bagian dari gugatan perdata oleh salah satu penumpang yang tewas di pesawat tersebut terhadap pemerintah AS dan maskapai penerbangan komersial yang mengoperasikan pesawat tersebut.

“Amerika Serikat mengakui bahwa mereka memiliki kewajiban untuk berhati-hati terhadap Penggugat, yang telah dilanggar, sehingga secara langsung menyebabkan kecelakaan tragis tersebut,” demikian bunyi awal dokumen tersebut sebagaimana dilansir AFP, Kamis (18/11/2025).

Untuk diketahui, pada 29 Januari lalu, sebuah pesawat American Eagle dari Wichita, Kansas, sedang mendekati landasan pacu di Bandara Nasional Ronald Reagan, kemudian sebuah helikopter militer Black Hawk yang dioperasikan oleh Angkatan Darat AS menabrak pesawat tersebut, hingga menyebabkan kedua pesawat jatuh ke Sungai Potomac.

Bencana tersebut menandai kecelakaan penerbangan komersial AS paling mematikan dalam beberapa dekade dan mendorong protokol keselamatan penerbangan yang lebih ketat di Bandara Reagan.

Dalam dokumen pengadilan, pemerintah mengakui bahwa risiko keselamatan “tabrakan di udara tidak dapat dikurangi hingga nol” di wilayah udara di luar Bandara Reagan.

Berkas pengadilan juga menyebutkan tindakan yang tidak tepat oleh pengontrol lalu lintas udara di bandara, dengan mengatakan bahwa mereka “tidak mematuhi” peraturan federal.

Awal tahun ini, investigasi pendahuluan oleh Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS (NTSB) menyoroti instrumen yang rusak dan masalah komunikasi sebagai faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut.

Penyelidikan menemukan bahwa peringatan pengontrol lalu lintas udara kepada helikopter tentang jet tersebut tidak terdengar jelas, dan helikopter tersebut tidak menerima instruksi penting untuk berbelok keluar dari jalur penerbangan beberapa saat sebelum tabrakan di udara.

Investigasi penuh NTSB, yang dapat memakan waktu hingga satu tahun, masih berlangsung dan laporan akhir masih tertunda.

Akibat kecelakaan ini, sebanyak 67 orang dipastikan tewas. Korban meninggal dunia ini terdiri dari 64 orang di pesawat komersil itu, kemudian tiga orang lainnya adalah tiga tentara AS yang berada di helikopter UH-60 Black Hawk.

“Pada titik ini kami tidak yakin ada yang selamat,” kata Kepala Pemadam Kebakaran Washington, John Donnelly, dalam konferensi pers di dekat lokasi kecelakaan, Bandara Nasional Reagan saat itu.

(zap/ygs)

18/12/2025 08:30