Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Eksekusi Mati di Seluruh Dunia Capai Rekor Tertinggi

    Eksekusi Mati di Seluruh Dunia Capai Rekor Tertinggi

    Jakarta –

    Iran, Arab Saudi, dan Irak menyumbang 90% dari kasus hukuman mati secara global, dan menjadi penyebab utama lonjakan tajam jumlah eksekusi mati secara Global. Iran berada di posisi teratas karena mengeksekusi setidaknya 972 orang, dan angka ini naik dari 853 kasus pada tahun sebelumnya.

    Di Arab Saudi, angkanya dua kali lipat, yakni menjadi sedikitnya 345. Amnesty International mencatat ini adalah jumlah tertinggi yang pernah dicatat untuk negara itu. Di Irak, hukuman mati diterapkan sebanyak 63 kali, hampir empat kali lipat dibandingkan tahun 2023.

    Amnesty International menobatkan Cina sebagai “eksekutor utama dunia” dalam laporan tahunannya, dengan menyatakan bahwa informasi yang tersedia menunjukkan ribuan eksekusi dilakukan di sana. Namun, Cina menolak mengungkapkan data. Amnesty International juga mencurigai Korea Utara dan Vietnam banyak menggunakan hukuman mati.

    Membungkam perbedaan pendapat

    Arab Saudi mengalami peningkatan tajam dalam eksekusi, meskipun Putra Mahkota Mohammad bin Salman mengusung agenda modernisasi dan berjanji akan membatasi penggunaan hukuman mati. Amnesty International menyebut bahwa penindasan terhadap perbedaan pendapat politik menjadi motif utama.

    LSM tersebut mengatakan bahwa otoritas Saudi terus menggunakan hukuman mati sebagai senjata untuk menghukum warga dari minoritas Syiah yang mendukung protes “anti-pemerintah” antara 2011 dan 2013.

    Pada Agustus 2024, pihak berwenang mengeksekusi Abdulmajeed al-Nimr atas tuduhan terkait terorisme karena bergabung dengan Al-Qaeda, meskipun dokumen pengadilan awal menunjukkan keterlibatannya dalam protes.

    “Di media, kita melihat bagaimana pihak berwenang memutar kasus ini sebagai narasi terkait terorisme, yang menunjukkan bahwa istilah terorisme bisa digunakan untuk menciptakan persepsi bahwa hukuman mati diperlukan untuk meredam perbedaan pendapat dan melindungi publik,” kata pakar hukuman mati Amnesty, Chiara Sangiorgio.

    “Mereka yang berani menantang otoritas menghadapi hukuman paling kejam, terutama di Iran dan Arab Saudi, dengan hukuman mati digunakan untuk membungkam mereka yang cukup berani untuk berbicara,” kata Sekjen Amnesty International, Agns Callamard.

    Kejahatan narkoba

    Lebih dari 40% eksekusi pada 2024 terkait kejahatan narkoba. Hukuman mati untuk kejahatan narkoba juga banyak diterapkan di Singapura dan Cina, menurut laporan Amnesty.

    “Dalam banyak konteks, menjatuhkan hukuman mati untuk kejahatan narkoba terbukti berdampak tidak proporsional pada mereka yang berasal dari latar belakang kurang mampu, dan tidak terbukti efektif mengurangi peredaran narkoba,” kata Callamard.

    Ia mengatakan bahwa negara-negara yang saat ini mempertimbangkan untuk memberlakukan hukuman mati untuk kejahatan narkoba, seperti Maladewa, Nigeria, dan Tonga, harus dikritisi dan didorong untuk menempatkan hak asasi manusia di pusat kebijakan narkoba mereka.

    Namun, di Malaysia, sekitar 1.000 narapidana hukuman mati, banyak di antaranya karena kasus narkoba, mendapat pengampunan sebagai hasil reformasi yang dimulai pada 2023. Negara itu menghapus hukuman mati wajib untuk kejahatan termasuk peredaran narkoba.

    Pengecualian: Amerika Serikat

    Amerika Serikat tetap menjadi pengecualian di antara negara-negara demokrasi Barat dalam penggunaan hukuman mati. Meskipun hanya terjadi sedikit peningkatan dari 24 menjadi 25 eksekusi pada 2024, Amnesty International mencatat tren yang mengkhawatirkan.

    “Angka tersebut memang menunjukkan jumlah eksekusi dan vonis yang sangat rendah secara historis, tetapi tahun lalu kami juga menyaksikan empat negara bagian kembali melaksanakan eksekusi: South Carolina, Georgia, Utah, dan Indiana. Ini sangat mengkhawatirkan karena eksekusi tidak dilakukan di negara bagian tersebut selama beberapa tahun,” kata peneliti AI, Sangiorgio.

    Di Alabama, jumlah eksekusi meningkat dua kali lipat dan mencakup penggunaan gas nitrogen. Pengawas PBB menyatakan bahwa kematian dengan hipoksia nitrogen bisa dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan.

    Adanya harapan baru

    Meskipun lonjakan eksekusi pada 2024 sangat mengkhawatirkan, Amnesty International mencatat bahwa hanya 15 negara yang masih melakukan eksekusi, angka yang tetap rendah dalam dua tahun berturut-turut.

    “Ini menunjukkan pergeseran dari hukuman yang kejam dan tidak manusiawi,” ujar Callamard. Ia menambahkan, negara yang masih mempertahankan hukuman mati kini adalah kelompok kecil yang semakin terisolasi.

    Saat ini, 145 negara telah menghapus hukuman mati secara hukum atau dalam praktik. Untuk pertama kalinya, dua pertiga anggota Majelis Umum PBB juga mendukung moratorium atau penghentian sementara penggunaan hukuman mati.

    Pada 2024, Zimbabwe menghapus hukuman mati melalui undang-undang, meskipun tetap membuka kemungkinan untuk diberlakukan kembali dalam situasi darurat. Sekitar 60 narapidana diperkirakan akan mendapat perubahan hukuman. Sejak 2021, enam negara Afrika lainnya juga telah mengambil langkah serupa.

    Pakar Amnesty, Chiara Sangiorgio, menyebut perkembangan ini sebagai kisah sukses dari Afrika. “Ini adalah cerita tentang harapan, kepemimpinan dalam hak asasi manusia, dan penolakan terhadap anggapan bahwa hukuman mati adalah solusi cepat untuk masalah kejahatan,” ujarnya.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    Lihat juga Video ‘Putri Eksekusi Mati Debt Collector Sukabumi, 48 Adegan Diperagakan’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pilot-Kopilot Korean Air Adu Jotos Gegara Bahas Eks Presiden Yoon

    Pilot-Kopilot Korean Air Adu Jotos Gegara Bahas Eks Presiden Yoon

    Seoul –

    Seorang pilot dan kopilot maskapai Korean Air terlibat adu jotos saat berdebat membahas mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dan darurat militer singkat yang diumumkannya pada 3 Desember lalu. Keduanya telah dipecat dari maskapai nasional Korsel itu menyusul insiden tersebut.

    Maskapai Korean Air dalam pernyataannya, seperti dilansir The Korea Herald, Selasa (8/4/2025), mengungkapkan bahwa “peristiwa sangat disayangkan” terjadi antara dua pilot penerbangan yang mengudara dari Incheon ke Brisbane, Australia, pada Desember tahun lalu.

    Pernyataan membahas insiden tersebut baru disampaikan Korean Air ke publik pada Senin (7/4) waktu setempat.

    Korean Air menyebut bahwa pertengkaran yang dipicu oleh perbedaan pendapat politik kedua pilot itu, tidak terjadi di udara, namun saat pesawat dan para awak masih berada di Australia.

    Perdebatan sengit yang berujung baku hantam itu mengakibatkan cedera pada kedua pilot. Keduanya bahkan membutuhkan perawatan medis di rumah sakit setempat.

    Imbas dari baku hantam itu membuat kedua pilot tidak dapat menerbangkan pesawat, sehingga awak pengganti dari maskapai Korean Air dikerahkan untuk menerbangkan penerbangan pulang ke Korsel yang dijadwalkan dua hari usai insiden.

    Sejak insiden itu, menurut Korean Air, kedua pilot yang tidak disebutkan namanya tersebut telah dipecat dari pekerjaan mereka. Pemecatan dilakukan menyusul peninjauan yang dilakukan oleh komite disiplin perusahaan.

    Untuk mencegah insiden serupa terjadi, Korean Air mengatakan pihaknya telah menggelar sesi pelatihan tentang pedoman perusahaan kepada para pegawai mereka.

    Yoon Suk Yeol dimakzulkan sebagai Presiden Korsel karena langkahnya yang secara ilegal memberlakukan darurat militer di negara tersebut pada 3 Desember 2024, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 40 tahun terakhir.

    Pemakzulan Yoon diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi pada 4 April lalu, dengan demikian dia resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden Korsel. Pemecatan Yoon itu terjadi setelah ribuan demonstran beraksi di jalanan Korsel menuntut pencopotannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Beri Peringatan ke Houthi: Situasi Akan Semakin Buruk!

    AS Beri Peringatan ke Houthi: Situasi Akan Semakin Buruk!

    Washington DC –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth, melontarkan peringatan keras kepada kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman. Hegseth mengatakan bahwa operasi gempuran AS terhadap Houthi yang sedang berlangsung “akan semakin buruk”.

    Peringatan itu disampaikan Hegseth saat militer AS terus melancarkan serangan udara terhadap wilayah Yaman, yang berlangsung tiga pekan terakhir dan diklaim bertujuan untuk melemahkan kemampuan militer Houthi. Gempuran AS ini menjadi respons atas serangan Houthi terhadap pelayaran internasional di Laut Merah.

    Setelah pertemuan di Gedung Putih dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (8/4/2025), Hegseth menegaskan kembali sikap tegas pemerintah AS, dengan mengatakan kepada wartawan: “Tiga pekan ini merupakan pekan yang buruk bagi Houthi, dan akan semakin buruk.”

    Dia menggambarkan operasi militer AS itu sebagai operasi yang “menghancurkan”, dengan menargetkan fasilitas-fasilitas bawah tanah, bunker produksi senjata, para petempur Houthi, dan sistem pertahanan udara.

    Hegseth juga melontarkan kritikan terhadap Iran, dengan memperingatkan Teheran agar tidak terus mendukung Houthi.

    “Kami memiliki lebih banyak pilihan dan lebih banyak tekanan untuk diberikan,” tegasnya.

    Sementara itu, menurut pernyataan Pentagon atau Departemen Pertahanan AS, Hegseth juga berbicara dengan Menhan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman untuk membahas operasi militer terhadap Houthi dan upaya memperkuat hubungan pertahanan kedua negara.

    Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, mengatakan bahwa Hegseth dan Pangeran Khalid saling bertukar pandangan tentang keamanan regional, termasuk soal “kemajuan operasi AS untuk melemahkan kemampuan Houthi dan menegakkan kebebasan navigasi di Laut Merah”.

    Presiden Donald Trump menegaskan kembali klaim pemerintahannya bahwa serangan-serangan udara AS telah menewaskan beberapa tokoh senior dan pakar senjata Houthi yang ada di Yaman. Namun Gedung Putih belum memberikan bukti untuk mendukung pernyataan tersebut.

    Saat ketegangan terus meningkat, Hegseth pekan lalu memerintahkan pengerahan pasukan tambahan dan aset militer AS ke kawasan tersebut. Beberapa pesawat pengebom siluman B-2, yang mampu membawa bom penghancur bunker seberat 30.000 pon, telah disiagakan di Samudra Hindia.

    Sejumlah pesawat jenis tersebut telah dikerahkan dalam serangan menargetkan situs bawah tanah Houthi pada Oktober tahun lalu, dan dikerahkan juga dalam operasi yang diperintahkan Trump sejak 15 Maret lalu.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Korsel Akan Gelar Pemilihan Presiden pada 3 Juni

    Korsel Akan Gelar Pemilihan Presiden pada 3 Juni

    Jakarta –

    Korea Selatan (Korsel) akan mengadakan pemilihan presiden pada 3 Juni mendatang. Hal ini diumumkan pada Selasa (8/4), setelah mantan pemimpin Korsel, Yoon Suk Yeol dicopot dari jabatannya karena deklarasi darurat militer yang membawa bencana.

    Korea Selatan secara efektif tidak memiliki pemimpin sejak Desember lalu, ketika mantan presiden Yoon berusaha menumbangkan pemerintahan sipil, tetapi dengan cepat dimakzulkan oleh anggota parlemen dan ditangguhkan dari jabatannya.

    Pengadilan minggu lalu menguatkan pemakzulannya, mencabut jabatannya, dan memicu pemilihan baru, yang harus diadakan dalam waktu 60 hari.

    Pemerintah telah mengadakan “diskusi dengan Komisi Pemilihan Umum Nasional dan lembaga-lembaga terkait lainnya”, kata Perdana Menteri Han Duck-soo pada Selasa, dilansir kantor berita AFP, Selasa (8/4/2025).

    Ia juga mempertimbangkan “perlunya memastikan kelancaran operasi pemilu dan menyediakan waktu yang cukup bagi partai politik untuk mempersiapkan diri,” katanya.

    Sebagai hasilnya, mereka telah memutuskan “untuk menetapkan tanggal 3 Juni sebagai tanggal pemilihan presiden ke-21 Korea Selatan,” katanya, seraya menambahkan bahwa hari itu akan ditetapkan sebagai hari libur umum guna memfasilitasi pemungutan suara.

    Han meminta kementerian-kementerian dan Komisi Pemilihan Umum Nasional untuk “melakukan persiapan menyeluruh untuk memastikan pemilihan yang lebih adil dan lebih transparan dari sebelumnya, dan yang dapat memperoleh kepercayaan rakyat.”

    Tidak seperti pemilihan umum biasa, di mana presiden terpilih memiliki masa transisi dua bulan, pemenang pemilihan umum 3 Juni mendatang akan langsung dilantik pada hari berikutnya.

    Untuk sementara waktu, Perdana Menteri Han menjalankan pemerintahan sebagai presiden sementara.

    Pemilihan umum presiden biasanya diadakan pada hari Rabu, tetapi tidak ada hari kerja khusus yang diperlukan untuk pemilihan dadakan yang dipicu oleh kekosongan jabatan.

    Periode kampanye resmi akan berlangsung dari 12 Mei hingga 2 Juni.

    Pemimpin oposisi Lee Jae-myung adalah kandidat terdepan dalam setiap polling, dengan peringkat dukungan 34 persen menurut jajak pendapat Gallup yang terbaru.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jerman Bukan Lagi Tujuan Utama Pencari Suaka

    Jerman Bukan Lagi Tujuan Utama Pencari Suaka

    Jakarta –

    Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir di Uni Eropa, Jerman tidak lagi memimpin dalam jumlah pengajuan suaka. Hal tersebut dilaporkan surat kabar Jerman “Welt am Sonntag” dengan merujuk pada laporan rahasia Komisi Uni Eropa tanggal 2 April 2025 yang berisikan data kuartal pertama tahun ini.

    Menurut “Laporan No. 460” dari (Badan Suaka Uni Eropa EUAA, Prancis berada di posisi pertama pengajuan suaka. Antara 1 Januari dan 31 Maret 2025, sebanyak 40.871 aplikasi pengajuan suaka dibuat di sana. Spanyol berada di posisi kedua, dengan jumlah 39.318 orang asing yang mencari suaka. Berdasar data tersebut, Jerman kini berada di posisi ketiga.

    Penurunan 41 persen di Jerman

    Lebih lanjut dari data tersebut, 7.387 orang tercatat mengajukan permohonan suaka di Jerman pada kuartal pertama tahun ini. Jumlah ini turun 41 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Negara dengan pengajuan suaka terendah adalah Hungaria yang mencatatkan 22 permohonan suaka dan kedua terbawah ada Slovakia dengan 37 permohonan.

    Laporan EUAA merangkum data dari negara-negara anggota Uni Eropa serta Swiss dan Norwegia, yang bukan bagian dari Uni Eropa. Berdasarkan angka-angka tersebut, permohonan suaka dari para pengungsi menurun secara keseluruhan di Eropa. Di kuartal pertama tahun ini, tercatat 210.641 orang mengajukan permohonan suaka, 19 persen lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Lebih lanjut, laporan tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar pencari suaka berasal dari Venezuela yang jumlahnya mencapai 44 persen dari keseluruhan pemohon. Selain Venezuela, pemohon lainnya kebanyakan berasal dari Afganistan dan Suriah. Tak ketinggalan, angka pemohon suaka dari Ukraina, Cina dan India turut meningkat tajam di Eropa. Sebaliknya, lebih sedikit orang-orang yang berasal dari Kolombia, Suriah, dan Turki mengajukan permohonan suaka.

    Para pencari suaka yang berasal dari dua negara terakhir di atas masih terus mencari perlindungan di Jerman, meski jumlahnya dikabarkan menurun. Menurut laporan EUAA yang dikutip surat kabar “Welt am Sonntag”, seperempat dari seluruh permohonan suaka yang diajukan kepada pihak berwenang Jerman diajukan oleh warga Suriah (24 persen), diikuti oleh warga Afghanistan (16 persen) dan Turki (11 persen). Dalam laporan tersebut, Prancis menjadi negara tujuan nomor satu bagi warga Ukraina.

    Kekhawatiran akan eskalasi politik di Turki dan Suriah

    Uni Eropa berasumsi bahwa angka-angka tersebut dapat kembali meningkat secara signifikan dikarenakan gelombang penangkapan masal yang saat ini terjadi di Turki dan situasi politik yang tidak menentu di Timur Tengah. Terutama di Suriah, di mana telah terjadi bentrokan-bentrokan antara para pendukung diktator Bashar al-Assad dan milisi-milisi Islam yang dekat dengan pemerintahan baru di Damaskus.

    slc/yf (afp, rtr, welt.de)

    Lihat juga Video ‘Bandara-bandara di Jerman Dilanda Gangguan IT’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mengapa Rusia dan Belarusia Luput dari Tarif Baru Trump?

    Mengapa Rusia dan Belarusia Luput dari Tarif Baru Trump?

    Jakarta –

    Kamis lalu (3/4), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru terhadap impor dari 185 negara . Rusia dan sekutunya Belarus termasuk di antara beberapa negara yang dikecualikan dari daftar tarif presiden AS, tapi tidak dengan Ukraina.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kepada Fox News bahwa karena adanya sanksi yang diberlakukan terhadap Rusia, berarti tidak ada perdagangan AS dengan Rusia. Sanksi-sanksi tersebut diterapkan setelah Rusia menginvasi Ukraina. AS dan negara-negara lain, terutama negara-negara di Eropa, kian memperberat sanksi terhadap Rusia. Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menekankan bahwa sanksi-sanksi AS terkait perang Rusia-Ukraina turut menjauhkan AS dari “perdagangan penting” dengan Rusia.

    Namun, apa benar klaim yang disebutkan Menkeu AS dan jubir Gedung Putih tersebut?

    Barang-barang yang bersifat strategis dari Rusia

    Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, perdagangan dengan Rusia telah merosot dramatis sejak Rusia memulai invasi besar-besaran ke Ukraina. Perdagangan yang awalnya berkisar sekitar US$36 miliar (610 triliun rupiah) pada tahun 2021 menjadi sekitar US$3,5 miliar (59,5 triliun rupiah) pada tahun 2024.

    Klaim Bessent bahwa tidak ada perdagangan dengan Rusia tidak mencerminkan kenyataan bahwa impor dari negara itu, betapapun kecilnya, tetap penting bagi Amerika Serikat, terutama karena impor tersebut melibatkan barang-barang strategis seperti pupuk dan bahan kimia anorganik.

    Meskipun perdagangan dengan Rusia kini hanya mencapai sepersepuluh dari jumlah sebelumnya, sanksi yang ada dan penurunan angka impor sepertinya bukan alasan mengapa Rusia dikecualikan dari tarif baru Trump.

    Sebagai perbandingan, Washington memberlakukan tarif 27% untuk impor dari Kazakhstan, meskipun volume perdagangan Kazakhstan-AS setara dengan Rusia-AS: sekitar US$3,4 miliar (57,5 triliun rupiah), di mana US$2,3 miliar (39 triliun rupiah) dari angka tersebut adalah jumlah impor AS. Volume perdagangan AS-Ukraina bahkan lebih rendah, yaitu US$2,9 miliar (48 triliun rupiah) di mana US$1,2 miliar (20 triliun rupiah) di antaranya adalah impor AS. Namun, Ukraina tetap masuk dalam daftar tarif baru Trump dikenakan tarif sebesar 10%.

    ‘Kelonggaran simbolis’

    “Ini terlihat seperti kelonggaran simbolis,” menurut ilmuwan politik dan pakar studi Amerika, Alexandra Filippenko, kepada DW.

    AS belum mempublikasikan angka-angka perdagangan dengan Korea Utara, Kuba dan Belarus. Namun menurut perkiraan PBB, perdagangan bilateral antara AS dan Belarus, misalnya, mencapai puluhan juta dolar per tahun. Pada tahun 2024, misalnya, barang-barang Belarusia yang diimpor ke AS bernilai US$21 juta (355 miliar rupiah).

    Daftar tarif nampaknya tidak hanya didasarkan pada volume perdagangan suatu negara. Bahkan kepulauan kecil tak berpenghuni seperti Kepulauan Heard dan McDonald, yang merupakan wilayah teritorial Australia di Samudra Hindia yang secara praktis tidak memiliki relevansi dengan perdagangan AS, turut terdampak dari kebijakan Trump.

    Kanada dan Meksiko juga tidak termasuk dalam daftar tarif baru Trump, dikarenakan sebagian besar barang yang diimpor dari kedua negara tersebut sudah dikenakan tarif sebesar 25 persen.

    Mengapa Rusia dikecualikan?

    Ilmuwan politik, Alexandra Filippenko, melihat keputusan Trump yang mengecualikan Rusia dari daftar tarif sebagai indikasi untuk meningkatkan hubungan AS dengan Moskow.

    “Otoritas Rusia memahami sinyal politik tersebut,” katanya sembari turut merujuk unggahan Telegram dari utusan khusus presiden Rusia, Kirill Dmitriev, yang saat ini sedang berada di Washington. Dalam unggahan tersebut, Dmitriev mengatakan bahwa pemulihan dialog antara Rusia dan AS adalah “proses yang sulit dan bertahap” tetapi “setiap pertemuan, setiap percakapan yang jujur memungkinkan proses pemulihan terus berjalan.”

    Nina Khrushcheva, profesor hubungan internasional di New School – New York, juga melihat diplomasi antara kedua negara sebagai alasan yang memungkinkan bagi Trump ‘menahan diri’ memberlakukan tarif baru pada Rusia. “Menurut saya, tekanan politik akan diberikan kepada Rusia dengan cara lain, tetapi selama kunjungan Dmitriev, tarif sepertinya bersifat kontraproduktif,” jelasnya kepada DW. Pemerintahan Trump dapat memberlakukan tarif pada Rusia nanti, jika mereka menginginkannya, tambah Khrushcheva

    Di sisi lain, Oleg Buklemishev, Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi di Universitas Negeri Moskow menilai keputusan Trump terhadap Rusia dan Ukraina “tidak berdasarkan logika ekonomi.”

    Ia melihat keputusan untuk tidak mengenakan tarif tambahan pada Rusia adalah murni politis, terlepas dari Washington yang mengklaim tidak signifikannya perdagangan kedua negara. Bahan bakar nuklir, pupuk, dan logam platinum Rusia terus dipasok ke AS, dan jika tarif yang tinggi diterapkan untuk barang-barang tersebut, biaya energi akan semakin meroket, hal yang tidak diinginkan Trump, kata Buklemishev.

    Pada saat yang sama, ia menekankan bahwa volume perdagangan saat ini dengan Rusia, yang telah jauh berkurang dari level sebelumnya, tidak dapat dibandingkan dengan volume perdagangan AS dengan Eropa atau Cina.

    Pemikiran akan hubungan perdagangan yang kuat antara Rusia dan AS juga tidak realistis, kata Buklemishev. “Bahkan jika hubungan kedua negara menjadi lebih erat, tidak mungkin bagi keduanya untuk kembali seperti dulu Pembatasan keuangan, logistik, dan sanksi akan tetap berlaku, dan Cina telah mengambil alih sebagian pasar Rusia.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Rusia.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gunung Berapi di Filipina Erupsi, Muntahkan Abu Setinggi 4.000 Meter

    Gunung Berapi di Filipina Erupsi, Muntahkan Abu Setinggi 4.000 Meter

    Manila –

    Sebuah gunung berapi di wilayah Filipina bagian tengah mengalami erupsi pada Selasa (8/4) pagi. Gunung bernama Kanlaon ini memuntahkan abu vulkanis hingga setinggi 4.000 meter ke udara.

    Erupsi Gunung Kanlaon ini memicu seruan agar sekolah-sekolah di Filipina diliburkan sementara.

    Gunung api Kanlaon yang ada di Pulau Negros, seperti dilansir AFP, Selasa (8/4/2025), merupakan salah satu dari 24 gunung berapi aktif di wilayah Filipina. Gunung api ini terakhir kali erupsi pada Desember tahun lalu, yang memicu perintah evakuasi segera untuk desa-desa yang ada di sekitarnya.

    Saat erupsi kembali terjadi pada Selasa (8/4), area di sekitar gunung api tersebut kembali berada di bawah perintah evakuasi.

    “Letupan eksplosif saat ini sedang terjadi di lubang puncak Gunung Api Kanlaon yang dimulai pukul 05.51 pagi ini,” demikian pernyataan Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina.

    Disebutkan Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina bahwa gunung api itu “menghasilkan gumpalan (abu) yang melengkung sangat besar setinggi sekitar 4.000 meter yang melayang ke arah barat daya”.

    Beberapa video yang diunggah ke media sosial menunjukkan gumpalan abu pekat yang menjulang ke udara.

    “Kami sudah bersiap menghadapi erupsi. Keluarga-keluarga dalam radius empat kilometer hingga enam kilometer sudah dievakuasi saat erupsi sebelumnya pada Desember lalu,” ucap John De Asis, seorang petugas penyelamat di area La Castellana, Provinsi Negros Occidental, saat berbicara kepada AFP.

    “Sekarang kami hanya memantau desa-desa mana yang akan terkena dampak hujan abu,” katanya.

    De Asis menambahkan bahwa mereka merekomendasikan “ditangguhkannya kegiatan belajar-mengajar dan pekerjaan di kota tersebut”.

    Peringatan level tiga, dari total lima level, yang diberlakukan sejak erupsi pada Desember lalu tetap tidak berubah.

    Pada September tahun lalu, ratusan warga di sekitar gunung api itu dievakuasi setelah ribuan ton gas berbahaya disemburkan oleh gunung api itu dalam waktu sehari.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Paus Fransiskus Beri Bantuan 4 Ambulans ke Ukraina di Zona Perang

    Paus Fransiskus Beri Bantuan 4 Ambulans ke Ukraina di Zona Perang

    Jakarta –

    Paus Fransiskus menyumbangkan empat ambulans ke Ukraina. Ambulans itu digunakan di garis depan perang dengan Rusia.

    Dilansir AFP, Selasa (8/4/2025), selama Moskow menginvasi negara tetangganya sejak bulan Februari 2022, Paus telah menyumbangkan tiga ambulans, sebuah mobil van rumah sakit, dan mesin ultrasound untuk rumah sakit yang menjadi sasaran serangan militer. Selain itu juga serta generator, makanan hingga obat-obatan.

    “Bapa Suci telah memutuskan sekali lagi untuk mengirim pemberi sedekahnya ke Ukraina untuk menawarkan empat ambulans, yang dilengkapi dengan semua peralatan medis yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa manusia, yang akan ditujukan untuk zona perang,” kata Vatikan dalam sebuah pernyataan.

    Kardinal Konrad Krajewski, pemberi sedekah kepausan, adalah kepala Departemen Pelayanan Amal.

    Ambulans tersebut akan membawa lambang Vatikan.

    “Pada masa kelahiran kembali Paskah ini, Paus ingin menunjukkan kedekatan di salah satu tempat paling menyakitkan di mana perang telah berkecamuk selama tiga tahun, Ukraina yang menjadi martir,” demikian bunyi pernyataan Vatikan.

    Meskipun berulang kali memohon agar perang diakhiri, Paus Argentina tersebut tidak efektif dalam mengamankan gencatan senjata. Namun, Vatikan telah memainkan peran dalam mewujudkan pertukaran tahanan antara Kyiv dan Moskow.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Protes Warga AS Gegara Kebijakan Ekstrem Donald Trump Meluas

    Protes Warga AS Gegara Kebijakan Ekstrem Donald Trump Meluas

    Jakarta –

    Kebijakan tarif terbaru yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai kecaman. Gelombang protes seantero Amerika tidak terhindarkan.

    Dirangkum detikcom, Senin (7/4/2025), kebijakan ekonomi dari Trump itu mendapatkan sentiment dari banyak negara. Pasalnya kebijakan itu mengguncang sistem perdagangan global yang berdampak pada situasi ekonomi internasional.

    Kebijakan deportasi massal di bawah pemerintahan terbaru Trump juga mendapatkan kritik keras. Kebijakan itu dianggap menimbulkan sentimen rasial di Amerika.

    Publik merespons keras deretan kebijakan ekstrem dari Trump. Gelombang demonstrasi bukan hanya terjadi di Amerika, namun juga di negara Eropa.

    Dilansir AFP, Minggu (6/4/2025), ada puluhan ribu orang yang melakukan unjuk rasa. Ini merupakan demonstrasi terbesar sejak Trump kembali ke Gedung Putih.

    Mereka menyampaikan keberatan atas kebijakan Trump seperti pemangkasan jumlah staf pemerintah hingga tarif perdagangan dan pengikisan kebebasan sipil — berunjuk rasa di Washington, New York, Houston, Florida, Colorado, dan Los Angeles, pada Sabtu (5/4) waktu setempat.

    “Saya sangat marah, saya sangat marah, sepanjang waktu, ya. Sekelompok pemerkosa kulit putih yang memiliki hak istimewa mengendalikan negara kita. Itu tidak bagus,” kata seorang pelukis di New York, Shaina Kesner, yang bergabung dengan kerumunan demonstran yang berdemo di jantung kota Manhattan.

    Di Washington, ribuan demonstran — banyak yang datang dari seluruh Amerika Serikat — berkumpul di National Mall, tempat puluhan pembicara menggalang aksi demo menentang Trump.

    “Kami memiliki sekitar 100 orang yang datang dengan bus dan van dari New Hampshire untuk memprotes pemerintahan yang keterlaluan ini (yang) menyebabkan kita kehilangan sekutu di seluruh dunia, dan menyebabkan kehancuran bagi orang-orang di sini di tanah air,” kata Diane Kolifrath (64), seorang pemandu wisata sepeda.

    “Mereka menghancurkan pemerintahan kita,” imbuhnya.

    Demonstrasi di Jerman

    Foto:Demo di Amerika soal kebijakan Trump (REUTERS/Eduardo Munoz)

    Unjuk rasa juga terjadi di kota Los Angeles. Seorang wanita berpakaian seperti karakter dari novel dystopian “The Handmaid’s Tale” melambaikan bendera besar dengan pesan: “Keluar dari rahimku,” yang merujuk pada kebijakan anti-aborsi Trump.

    Demo turut terjadi di Denver, Colorado, di mana seorang pria di antara kerumunan besar pengunjuk rasa mengangkat plakat bertuliskan “Tidak ada raja untuk AS.”

    Unjuk rasa bahkan meluas ke beberapa ibu kota Eropa, tempat para demonstran menyuarakan penentangan terhadap Trump dan kebijakan perdagangannya yang agresif.

    “Apa yang terjadi di Amerika adalah masalah semua orang,” kata Liz Chamberlin, seorang warga negara AS-Inggris kepada AFP dalam sebuah unjuk rasa di London, Inggris.

    “Itu kegilaan ekonomi… Dia akan mendorong kita ke dalam resesi global,” ujarnya.

    Sementara itu, di Berlin, Jerman, pensiunan berusia 70 tahun, Susanne Fest mengatakan Trump telah menciptakan “krisis konstitusional,” seraya menambahkan, “Orang itu gila.”

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Terkejutnya 2 Anggota Parlemen Inggris Ditolak Israel Masuk Tepi Barat

    Terkejutnya 2 Anggota Parlemen Inggris Ditolak Israel Masuk Tepi Barat

    Jakarta –

    Dua anggota parlemen Inggris yang ditolak masuk ke Israel telah kembali ke London setelah mencoba mengunjungi Tepi Barat dalam perjalanan pencarian fakta. Dua anggota parlemen tersebut, Abtisam Mohamed dan Yuan Yang mengaku terkejut atas penolakan tersebut.

    Dilansir Reuters, Senin (7/4/2025), Abtisam Mohamed dan Yuan Yang dari Partai Buruh yang berkuasa di Inggris bepergian sebagai bagian dari delegasi parlemen. Namun menurut kedutaan besar Israel di Inggris, perjalanan kedua anggota parlemen itu dihentikan di perbatasan dengan alasan mereka diduga bermaksud memprovokasi kegiatan anti-Israel.

    Diketahui, pemblokiran kunjungan kedua anggota parlemen Inggirs itu menandai upaya terbaru dari serangkaian upaya Israel untuk membatasi masuknya anggota parlemen dan pejabat asing yang mengkritik kebijakan negara tersebut. Sementara itu Mohamed dan Yang mengaku terkejut dengan tindakan Israel yang mendeportasinya.

    “Kami terkejut dengan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diambil oleh otoritas Israel untuk menolak masuknya anggota parlemen Inggris dalam perjalanan kami untuk mengunjungi Tepi Barat yang diduduki,” kata Mohamed dan Yang dalam pernyataan bersama.

    “Sangat penting bagi anggota parlemen untuk dapat menyaksikan secara langsung situasi di wilayah Palestina yang diduduki,” imbuhnya.

    Mohamed dan Yang mengatakan mereka telah berbicara di parlemen Inggris tentang konflik antara Israel dan Palestina serta pentingnya mematuhi hukum internasional.

    “Anggota parlemen seharusnya merasa bebas untuk berbicara jujur di DPR, tanpa takut menjadi sasaran,” kata mereka.

    “Orang-orang ini menuduh Israel membuat klaim palsu, terlibat aktif dalam mempromosikan sanksi terhadap menteri Israel, dan mendukung kampanye yang bertujuan memboikot Negara Israel,” kata Kedubes Israel di London.

    Sebelumnya, pada bulan November, Mohamed, sempat bertanya kepada pemerintah Inggris apakah mereka akan meninjau hubungannya dengan Israel mengingat “kekejaman yang terjadi di Gaza, Tepi Barat, dan di Lebanon”. Yang, juga telah memberi tahu parlemen bahwa penting bagi Inggris untuk melanjutkan sanksi terhadap pejabat pemerintah Israel.

    Pada bulan Oktober, menteri luar negeri Israel mengatakan bahwa ia melarang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memasuki negara tersebut karena ia belum “dengan tegas” mengutuk serangan rudal oleh Iran terhadap Israel.

    Inggris Geram 2 Anggota Parlemennya Ditahan Israel

    Pemerintah Inggris geram atas penahanan dua anggota parlemen negara tersebut oleh otoritas Israel. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan bahwa penahanan tersebut “tidak dapat diterima”.

    Yuan Yang dan Abtisam Mohamed, dari Partai Buruh yang berkuasa, terbang dari London, Inggris ke Israel pada Sabtu (5/4) waktu setempat, tetapi dilarang untuk memasuki negara itu dan dideportasi, media Inggris melaporkan.

    “Tidak dapat diterima, kontraproduktif, dan sangat memprihatinkan bahwa dua anggota parlemen Inggris dalam delegasi parlemen ke Israel telah ditahan dan ditolak masuk oleh otoritas Israel,” kata Lammy dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Minggu (6/4/2025).

    “Saya telah menjelaskan kepada rekan-rekan saya di pemerintahan Israel bahwa ini bukanlah cara yang tepat untuk memperlakukan anggota parlemen Inggris, dan kami telah menghubungi kedua anggota parlemen malam ini untuk memberikan dukungan kami,” imbuhnya.

    “Fokus pemerintah Inggris tetap mengamankan kembalinya gencatan senjata dan negosiasi untuk menghentikan pertumpahan darah, membebaskan para sandera, dan mengakhiri konflik di Gaza,” ujarnya.

    Lihat juga Video Kepala Kantor HAM PBB: Israel Caplok Wilayah Palestina di Tepi Barat!

    (yld/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini