Category: Detik.com Internasional

Niat Jepang Perkuat Peran di PBB, Imbangi Pengaruh China?

Jakarta –

Jumlah warga negara Jepang yang bekerja di sejumlah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di berbagai belahan dunia kini mencapai rekor tertinggi.

Kenaikan ini merupakan bagian dari rencana lima tahun Jepang untuk menempatkan warganya di posisi kunci dalam organisasi internasional yang besar tersebut, sebagai upaya menyeimbangi langkah Cina yang dinilai Tokyo memanfaatkan PBB demi memperluas pengaruhnya ke negara lain.

Walau para pengamat, analis, dan birokrat di PBB seharusnya bersikap netral dalam mengambil keputusan, Jepang kini termasuk di antara negara-negara yang khawatir Cina justru memanfaatkan lembaga itu untuk mendorong agenda geopolitiknya sendiri.

Sejumlah pengamat di Jepang menilai, selain memakai bantuan dalam jumlah besar untuk menarik dukungan negara-negara berkembang dan memperkuat militernya dengan cepat, Cina juga memanfaatkan diplomasi lewat organisasi multilateral seperti PBB sebagai cara lain untuk memperluas pengaruhnya.

Staf PBB asal Cina dorong kepentingan Beijing?

“Cina ingin jumlah staf PBB-nya juga mewakili jumlah populasi dan kontribusi dana yang mereka berikan,” kata Stephen Nagy, profesor hubungan internasional di International Christian University, Tokyo.

“Mereka telah berupaya, dan cukup berhasil, menempatkan orang-orang mereka di sejumlah komite penting,” jelas dia kepada DW, sambil menambahkan, “staf PBB seharusnya bekerja untuk lembaga tempat mereka bekerja, tapi banyak yang khawatir staf asal Cina justru lebih sibuk mendorong kepentingan negaranya dan menghambat langkah yang bisa merugikan Beijing.”

Salah satu isu paling sensitif bagi Beijing adalah kritik terhadap catatan hak asasi manusia Cina, terutama terkait perlakuannya pada etnis minoritas Uighur di Xinjiang.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Pada Juli 2024, organisasi UN Watch merilis laporan yang menyebut bahwa “PBB telah rusak,” setelah meninjau kembali rekam jejak lembaga dunia itu dalam isu hak asasi manusia.

Laporan tersebut menilai “Cina dan rezim otoriter lainnya telah membajak mekanisme itu untuk menjadikannya ajang saling memuji di antara para diktator dan memberi kesan seolah mereka mendapat legitimasi dari PBB.”

Dalam pertemuan Dewan HAM PBB, Amerika Serikat dan Inggris menyoroti pelanggaran HAM oleh Cina. Namun, Rusia, Zimbabwe, Venezuela, Tunisia, dan Aljazair justru memuji langkah Beijing yang disebut “mempromosikan pembangunan dan keberagaman di Xinjiang.”

Jepang siapkan strategi untuk tandingi Cina

Stephen Nagy menambahkan bahwa Jepang melawan dengan satu-satunya cara yang ada.

“Jepang merespons karena merasa kepemimpinan di PBB sedang melemah, sehingga negara itu perlu memperkuat kehadirannya dan membuat organisasi tersebut lebih efektif lagi,” ujar profesor tersebut.

Kementerian Luar Negeri Jepang mengumumkan pada 9 Desember 2025 bahwa jumlah warga negaranya di badan-badan PBB mencapai 979 orang hingga akhir 2024. Jumlah tersebut menjadi rekor tertinggi sejak pencatatan jumlah pekerja ini dimulai tahun 1990. Angka ini nyaris menyentuh target 1.000 pegawai yang direncanakan sejak 2021.

Warga Jepang juga semakin berpengaruh di lembaga itu, dengan rekor 94 orang menduduki posisi wakil direktur atau jabatan lebih tinggi di 44 badan PBB.

Sementara, menurut situs resmi PBB, staf Cina di PBB naik dari 794 orang pada 2009 menjadi 1.647 pada 2023.

Tokyo mulai serius meningkatkan kehadirannya di PBB sejak awal 2021, ketika empat badan utama lembaga itu dipimpin warga Cina, termasuk Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU), serta Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Pada saat yang sama, sembilan dari 15 badan PBB punya wakil pimpinan asal Cina.

Sekretariat Keamanan Nasional Jepang dan Kementerian Luar Negeri pun ditugaskan membina sumber daya manusia dengan keahlian tertentu untuk posisi kepemimpinan global, guna membalikkan posisi Jepang yang terpinggirkan.

Tokyo juga rajin menggaet institusi internasional agar berdiri di negaranya. Universitas PBB sudah bermarkas di Tokyo. Kini, Jepang juga sedang melobi jadi tuan rumah Mahkamah Pidana Internasional cabang Asia, yang berkantor pusat di Den Haag.

Jepang jadi ‘negara idealis’

Sebagian pihak menilai niatan Jepang lebih didorong karena keinginan berkontribusi, bukan sekadar ingin menyaingi pengaruh negara lain.

“Jepang adalah negara idealis. Sejak awal, mereka yakin PBB selalu siap turun tangan kapan pun diperlukan,” kata Hiromi Murakami, profesor ilmu politik di Temple University Tokyo.

“Pandangan ingin berkontribusi ini mungkin sudah ketinggalan zaman, tapi Jepang masih berharap PBB bisa menyelesaikan krisis,” lanjutnya. “Maka dari itu, mereka ingin terlibat lebih dalam, dengan cara meningkatkan kehadiran di organisasi itu.”

“Saya rasa Jepang akan tetap seperti ini di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi. Dia punya visi serupa soal masa depan negara ini,” pungkas Murakami.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Pratama Indra

Editor: Muhammad Hanafi

Tonton juga video “Mendagri Buka Suara soal Aceh Surati PBB Minta Bantuan Bencana”

(ita/ita)

19/12/2025 14:59
AS Serang Lagi 2 Kapal Narkoba di Pasifik, 5 Orang Tewas

Washington DC –

Militer Amerika Serikat (AS) mengatakan, pada Kamis (18/12) waktu setempat, bahwa pasukannya kembali menyerang dua kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di perairan Samudra Pasifik. Serangan terbaru militer Washington itu disebut menewaskan total sedikitnya lima orang.

Pemerintahan Presiden Donald Trump telah melancarkan serangkaian serangan serupa di perairan Laut Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur sejak September lalu, dalam apa yang mereka sebut sebagai kampanye memerangi narkoba di kawasan tersebut.

Namun sejauh ini, pemerintahan Trump belum memberikan bukti kuat untuk menunjukkan bahwa kapal-kapal tersebut terlibat dalam perdagangan dan penyelundupan narkoba, sehingga memicu perdebatan mengenai legalitas operasi semacam itu.

Komando Selatan AS, seperti dilansir AFP, Jumat (19/12/2025), mengatakan bahwa serangan terbaru menghantam dua kapal di perairan internasional di Samudra Pasifik yang “terlibat dalam operasi perdagangan narkoba”.

Disebutkan Komando Selatan AS dalam pernyataan via media sosial X bahwa sedikitnya tiga orang tewas di kapal pertama dan dua orang lainnya tewas di kapal kedua yang dihantam serangan militer tersebut.

Dengan tambahan kematian itu, maka menurut penghitungan AFP yang didasarkan pada data resmi, rentetan serangan militer AS saat ini telah menewaskan total sedikitnya 104 orang.

Selama operasi pada September lalu, militer AS melancarkan serangan kedua yang menewaskan para korban selamat dari serangan pertama terhadap kapal yang sama. Hal tersebut memicu tuduhan kejahatan perang.

Penggunaan kekuatan militer untuk kampanye antinarkoba dan peringatan yang dilontarkan Trump tentang potensi serangan darat di wilayah Venezuela juga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah dia harus meminta izin dari Kongres AS.

House of Representatives atau DPR AS telah menolak dua resolusi Partai Demokrat pada Rabu (17/12) yang bertujuan untuk menghentikan serangan semacam itu dan menghentikan “permusuhan di atau terhadap Venezuela” tanpa izin dari Kongres AS.

Trump, dalam pernyataan terbaru di Gedung Putih pada Kamis (18/12), menegaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan persetujuan Kongres AS untuk melancarkan serangan darat terhadap Venezuela.

Ketika seorang reporter bertanya apakah dia akan meminta persetujuan dari para anggota parlemen AS untuk menyerang kartel narkoba di darat di negara Amerika Latin tersebut, Trump mengatakan tidak masalah untuk melakukan itu.

“Saya tidak keberatan memberi tahu mereka, tetapi Anda tahu, itu bukan masalah besar. Saya tidak harus memberi tahu mereka,” katanya di Gedung Putih.

Lihat Video ‘Panas Trump Vs Maduro, dari Narkoba hingga Minyak’:

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

19/12/2025 14:45
Trump Desak Ukraina Cepat Setop Perang Sebelum Rusia Berubah Pikiran

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Ukraina untuk bergerak “cepat” dalam kesepakatan guna mengakhiri invasi Rusia. Hal ini disampaikan Trump menjelang pembicaraan baru yang menurut rencana akan digelar di Miami, AS pada akhir pekan.

“Yah, mereka hampir mencapai sesuatu, tetapi saya harap Ukraina bergerak cepat. Saya harap Ukraina bergerak cepat karena ada Rusia di sana,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval, Gedung Putih pada Kamis (18/12) waktu setempat.

“Dan Anda tahu, setiap kali mereka terlalu lama, maka Rusia mengubah pikiran mereka,” cetusnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (19/12/2025).

Trump telah mendorong kesepakatan cepat untuk mengakhiri pertempuran, dan tim negosiasi telah mengusulkan rancangan rencana untuk mengakhiri perang yang dipicu oleh invasi Rusia tahun 2022 tersebut.

Utusan khusus AS, Steve Witkoff dan menantu Trump, Jared Kushner, dijadwalkan bertemu dengan negosiator Ukraina, Rustem Umerov, di Florida akhir pekan ini, kata seorang pejabat Gedung Putih kepada AFP.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya mengatakan bahwa para pejabat Ukraina akan bertemu dengan para pejabat AS pada hari Jumat (19/12) dan Sabtu (20/12) waktu setempat.

Witkoff dan Kushner juga akan bertemu secara terpisah dengan para pejabat Rusia di Miami, kata pejabat Gedung Putih itu. Utusan ekonomi Putin, Kirill Dmitriev, dijadwalkan akan ikut dalam delegasi Rusia ke Miami tersebut, lapor Politico.

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menegaskan bahwa Moskow bermaksud untuk mengejar tujuan akhir militernya di Ukraina.

Ukraina dan Amerika Serikat mengatakan telah ada kemajuan dalam masalah jaminan keamanan masa depan untuk Kyiv, tetapi ada perbedaan pendapat tentang wilayah mana yang harus diserahkan Ukraina ke Rusia.

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

19/12/2025 13:45
Sering Absen, Putra Mantan Presiden Brasil Didepak dari Parlemen

Brasilia –

Dewan Perwakilan Rakyat Brasil mencopot Eduardo Bolsonaro, salah satu putra mantan Presiden Jair Bolsonaro, dari majelis rendah parlemen tersebut. Eduardo dicopot karena selalu absen atau tidak pernah hadir dalam sidang selama berbulan-bulan.

Sejak Februari lalu, seperti dilansir AFP, Jumat (19/12/205), Eduardo tidak pernah menghadiri sidang parlemen di Brasilia, ibu kota Brasil, karena dia tinggal di Amerika Serikat (AS) untuk melobi Washington agar membantu ayahnya, yang saat ini dipenjara karena mencoba melakukan kudeta.

Eduardo, yang merupakan putra ketiga Bolsonaro, menurut dokumen yang diperoleh AFP, telah melampaui jumlah ketidakhadiran yang diizinkan oleh otoritas Dewan Perwakilan Rakyat Brasil, majelis rendah parlemen negara tersebut.

Upaya-upaya lobi yang dilakukan keluarga Bolsonaro hanya membuahkan hasil sampai batas tertentu — setidaknya pada awalnya. Namun akhirnya Eduardo dicopot dari kursinya di parlemen.

Belum ada tanggapan dari Eduardo ataupun pihak Bolsonaro atas keputusan parlemen Brasil tersebut.

Sementara itu, Bolsonaro yang dibui sejak November untuk menjalani masa hukuman 27 tahun penjara atas dakwaan merencanakan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva, bisa dikurangi hukumannya berdasarkan undang-undang yang disetujui parlemen pada Rabu (17/12).

Undang-undang itu masih membutuhkan tanda tangan Lula da Silva untuk bisa diberlakukan secara resmi. Dalam pernyataan pada Kamis (18/12), seperti dikutip The Guardian, Lula da Silva berjanji akan memveto undang-undang tersebut.

Kasus yang menjerat Bolsonaro ini menarik perhatian khusus Presiden AS Donald Trump, yang berulang kali menyebut persidangan sekutunya itu sebagai “perburuan penyihir” — bahasa yang sama yang dia gunakan ketika dirinya dituduh berkolusi dengan Rusia untuk memenangkan pilpres AS tahun 2016 lalu.

Trump memberlakukan tarif 40 persen untuk ekspor Brasil ke AS pada Agustus lalu sebelum harga kopi — produk utama Brasil — mulai melonjak. Tarif besar AS itu sebagian besar telah dicabut pada November lalu, setelah Trump melakukan pertemuan tatap muka dengan Lula da Silva pada Oktober.

Pemerintahan Trump juga sempat memberikan sanksi kepada seorang hakim pada Mahkamah Agung Brasil, Alexandre de Moraes, yang memimpin persidangan kasus Bolsonaro dan menjatuhkan hukum 27 tahun penjara kepadanya. Namun sanksi tersebut telah dicabut sejak awal bulan ini.

Tonton juga video “Presiden Lula Terkejut Operasi Narkoba di Brasil Tewaskan 132 Orang”

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

19/12/2025 13:21
TikTok Sepakat Lepas Saham di AS, Ini Pihak Investor Utama

Jakarta –

TikTok telah menandatangani kesepakatan untuk menjual sekitar 80% asetnya di Amerika Serikat (AS) kepada sejumlah pihak. Kesepakatan ini membuka jalan bagi TikTok untuk tetap beroperasi di kawasan Paman Sam di tengah tekanan regulasi terkait keamanan nasional.

Perjanjian yang sepakati pada Kamis (18/12) tersebut terjadi antara Tiktok dan ByteDance, bersama Oracle, perusahaan teknologi asal AS yang selama ini menjadi mitra penyimpanan data TikTok di Amerika Serikat, kemudian Silver Lake, perusahaan ekuitas swasta, dan MGX, investor teknologi berbasis di Abu Dhabi. Ketiganya akan membentuk entitas baru bernama TikTok USDS Joint Venture LLC.

Dalam sebuah memo internal perusahaan, CEO TikTok Shou Zi Chew mengatakan bahwa langkah ini dapat membuat platform tersebut terhindar dari larangan pemerintah AS dan tetap dapat diakses oleh lebih dari 170 juta pengguna rutin di negara itu.

Struktur kepemilikan usaha patungan ini menempatkan 50 persen saham di tangan konsorsium investor baru. Oracle, Silver Lake, dan MGX masing-masing memegang 15 persen. Sebanyak 30,1% saham akan dimiliki afiliasi investor ByteDance yang sudah ada, sementara ByteDance mempertahankan 19,9 persen. Entitas perusahaan baru ini akan dipimpin oleh dewan direksi beranggotakan tujuh orang dengan mayoritas warga negara Amerika Serikat, serta diklaim akan melindungi data warga AS dan kepentingan keamanan nasional.

Data pengguna di Amerika Serikat akan tetap disimpan dalam sistem yang dikelola oleh Oracle. Dalam memo tersebut juga disebutkan bahwa pengguna TikTok di AS akan tetap “menikmati pengalaman yang sama seperti sekarang” dan para pengiklan tetap dapat menjangkau audiens global tanpa terdampak oleh kesepakatan ini.

Algoritma TikTok akan dilatih ulang menggunakan data pengguna di Amerika Serikat untuk memastikan distribusi konten video pendek di linimasa para pengguna tidak dipengaruhi pihak luar. Pengelolaan moderasi konten dan kebijakan di AS juga akan berada di bawah kelompok bisnis baru ini.

Kesepakatan baru pemecah kebuntuan

TikTok, dan perusahaan induknya ByteDance, sejak lama menjadi sumber kekhawatiran bagi pemerintah AS. Para pejabat AS mencurigai ByteDance menyalurkan data sensitif pengguna warga negara Amerika kepada Cina. Tuduhan lain menyebut Cina memanfaatkan algoritma TikTok untuk menyebarkan propaganda dan disinformasi, meski pengguna tidak memilih konten tersebut.

Nasib TikTok berada dalam ketidakpastian sejak 2020, ketika Donald Trump pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden berupaya melarang aplikasi tersebut.

Di era pemerintahan Joe Biden, AS mengesahkan undang-undang yang mewajibkan TikTok melepas bisnisnya di Amerika Serikat atau terancam dihapus dari platform aplikasi mulai Januari 2025. Aplikasi ini bahkan sempat tak bisa diakses selama beberapa jam pada Januari 2025.

Namun, Trump pada hari pertamanya kembali menjabat sebagai presiden menandatangani perintah eksekutif untuk memperpanjang tenggat waktu dan menunda potensi pelarangan. Dia mempertahankan operasional aplikasi berbagi video itu di AS dengan memberikan tiga kali perpanjangan tambahan sepanjang tahun 2025.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Pratama Indra

Editor: Muhammad Hanafi

Tonton juga video “Deal! TikTok Tanda Tangan Perjanjian Biar Nggak Dilarang AS”

(ita/ita)

19/12/2025 13:07
Presiden Venezuela Minta Bantuan Kolombia Hadapi Ancaman Trump

Caracas –

Presiden Venezuela Nicolas Maduro melontarkan seruan mendesak kepada Kolombia untuk solidaritas militer, saat ketegangan dengan Amerika Serikat (AS) mencapai titik kritis. Maduro menginginkan “persatuan sempurna” antara militer Caracas dan Bogota dalam menghadapi ancaman Presiden Donald Trump.

Maduro, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (19/12/2025), menegaskan “jaminan terbesar” untuk perdamaian dan kedaulatan regional terletak pada “persatuan” antara negara-negara sekutu.

Dia secara khusus menyerukan agar Angkatan Bersenjata Kolombia bersekutu dengan militer Venezuela untuk mencegah intervensi asing.

“Saya menyerukan kepada rakyat Kolombia, kepada gerakan sosialnya, dan kepada militer Kolombia, yang saya kenal dengan baik,” kata Maduro dalam pernyataannya.

“Saya menyerukan kepada mereka untuk persatuan yang sempurna dengan Venezuela sehingga tidak ada yang berani menyentuh kedaulatan negara-negara kita,” tegasnya.

Sejauh ini, belum ada tanggapan dari Kolombia terkait seruan Maduro. Namun, Presiden Kolombia Gustavo Petro juga terlibat perselisihan dengan AS.

Pada Oktober lalu, Trump menuding Petro sebagai “gembong narkoba” karena membiarkan produksi narkoba di negaranya. Petro membantah tudingan itu sebagai fitnah, dan Bogota memberikan reaksi keras dengan menarik pulang Duta Besarnya di AS.

Petro juga secara terang-terangan mengkritik strategi antinarkoba Trump, dan menolak pengeboman AS terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba di Karibia dan Pasifik itu sebagai “eksekusi mati di luar hukum”.

Seruan Maduro kepada Kolombia itu disampaikan menyusul serangkaian peningkatan ketegangan antara Venezuela dan AS. Maduro mengklaim bahwa Trump pada akhirnya “mengungkapkan motif sebenarnya” dengan menuduh Caracas telah mencuri “minyak, wilayah, dan aset-aset lainnya” dari Washington.

Dia menyebut tuduhan Trump tersebut sebagai “provokasi perang dan pretensi kolonial” yang dirancang untuk membenarkan perubahan rezim di Venezuela.

“Tujuannya adalah untuk memaksakan pemerintahan boneka yang tidak akan bertahan selama 47 jam — pemerintahan yang akan menyerahkan Konstitusi dan kekayaan kita, mengubah Venezuela menjadi koloni,” ucap Maduro saat berbicara kepada para pendukungnya pada Rabu (17/12).

“Itu tidak akan pernah terjadi,” ujarnya.

Ketegangan kedua negara semakin meningkat sejak Selasa (16/12) ketika Trump mengancam akan menetapkan pemerintahan Maduro sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO). Dalam pernyataan via Truth Social, Trump membahas soal kehadiran angkatan laut besar-besaran yang mengepung Venezuela.

“Venezuela sepenuhnya dikelilingi oleh armada terbesar yang pernah dikumpulkan dalam sejarah Amerika Selatan. Armada tersebut hanya akan semakin besar, dan kejutan bagi mereka akan seperti sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya — sampai mereka mengembalikan ke Amerika Serikat… semua minyak, wilayah, dan aset-aset lainnya, yang sebelumnya mereka curi dari kita,” tulis Trump dalam postingannya.

Tonton juga video “Trump Mau Serang Venezuela: Semoga Kongres Tak Bocor Kayak Saringan”

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

19/12/2025 13:02
Australia Umumkan Program Buyback Senjata Api Usai Penembakan Bondi

Canberra –

Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese mengumumkan bahwa negaranya akan menggunakan program buyback, atau pembelian kembali, senjata api secara besar-besaran, menyusul penembakan massal yang menewaskan 15 orang di Pantai Bondi, Sydney.

Albanese, seperti dilansir AFP, Jumat (19/12/2025), mengatakan program buyback senjata api itu bertujuan untuk “menyingkirkan senjata api dari jalanan kita”.

Sajid Akram dan putranya, Naveed, dituduh melepaskan tembakan saat festival Yahudi di Pantai Bondi pada Minggu (14/12) waktu setempat. Penembakan yang merenggut 15 nyawa itu tercatat sebagai salah satu penembakan massal paling mematikan di Australia.

Albanese berjanji untuk memperketat undang-undang yang memungkinkan Sajid, yang berusia 50 tahun, memiliki enam senapan berdaya tembak tinggi.

“Tidak ada alasan seseorang yang tinggal di pinggiran kota Sydney membutuhkan begitu banyak senjata api,” katanya.

Albabese menegaskan bahwa otoritas Australia akan membayar para pemilik senjata api untuk menyerahkan senjata apinya yang berlebih.

Itu akan menjadi program buyback senjata api terbesar sejak tahun 1996 silam, ketika Australia menindak tegas senjata api setelah penembakan yang menewaskan sedikitnya 35 orang di Port Arthur.

Albanese juga mengatakan bahwa Australia akan mengenang para korban tewas dalam penembakan massal di Pantai Bondi dengan hari refleksi nasional.

Dia menyerukan warga Australia untuk menyalakan lilin pada Minggu (21/12) petang, sekitar pukul 18.47 waktu setempat.

“Tepat satu minggu sejak serangan itu terjadi,” ucapnya.

Tonton juga video “Penembak di Pantai Bondi Diduga Terinspirasi ISIS, Sempat ke Filipina”

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

19/12/2025 12:19
Tarik Cadar Dokter Muslim Depan Umum, Pejabat India Dihujat!

New Delhi –

Seorang menteri senior di negara bagian Bihar, India, memicu kemarahan dan hujatan setelah kedapatan menarik cadar seorang dokter Muslim dalam acara pemerintahan. Aksi keterlaluan itu terekam video yang viral dengan cepat di media sosial, yang berujung seruan publik agar pejabat itu mengundurkan diri.

Nitish Kumar yang menjabat sebagai Kepala Menteri negara bagian Bihar, seperti dilansir Al Jazeera, Jumat (19/12/2025), merupakan sekutu dekat Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi.

Kumar yang kini berusia 74 tahun, telah menempati jabatan Kepala Menteri Bihar selama hampir dua dekade terakhir.

Video yang viral menunjukkan Kumar menarik cadar seorang wanita Muslim yang menerima surat pengangkatan sebagai dokter pengobatan alternatif, dalam sebuah seremoni resmi di ibu kota Patna pada Senin (15/12) waktu setempat.

Terlihat jelas dalam video itu bagaimana Kumar awalnya menunjuk ke arah cadar yang dikenakan dokter Muslim tersebut dan tampak memintanya untuk melepasnya. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan tiba-tiba menarik cadar itu ke bawah, membuat wajah dokter tersebut terekspos ke publik.

Saat insiden itu terjadi, Kumar dikelilingi oleh beberapa pejabat lainnya. Salah satu pejabat yang berdiri di sebelah Kumar sempat berupaya menghentikan aksinya namun tidak berhasil, dengan para pejabat lainnya, yang kebanyakan laki-laki, kemudian tertawa bersama di atas panggung.

Video viral itu pertama kali diunggah ke media sosial X oleh Rashtriya Janata Dal (RJD), partai politik yang menentang koalisi Kumar dan Modi. “Apa yang terjadi pada Nitish ji? Apakah kondisi mentalnya benar-benar memburuk?” tanya RJD dalam postingan media sosialnya.

Perilaku kepala menteri Bihar itu menuai kecaman keras dari kubu oposisi dan kelompok Muslim setempat. Seruan pun muncul dari publik agar Nitish mengundurkan diri dari jabatannya.

“Ini adalah Kepala Menteri Bihar Nitish Kumar. Seorang dokter perempuan datang untuk mengambil surat pengangkatannya, dan Nitish Kumar menarik jilbabnya. Seorang pria yang menduduki posisi tertinggi di Bihar secara terang-terangan melakukan tindakan kejai seperti itu. Pikirkanlah — seberapa amankah perempuan di negara bagian ini?” kritik partai oposisi utama India, Partai Kongres Nasional India, dalam pernyataannya.

“Nitish Kumar harus segera mengundurkan diri atas perilaku menjijikkan ini,” cetusnya partai tersebut.

All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM), partai politik yang mewakili Muslim dan minoritas lainnya di India, menggelar unjuk rasa di Mumbai dan menuntut agar Kumar dijerat dakwaan pidana atas aksinya tersebut.

“Seorang perempuan Muslim telah dinodai kehormatannya,” teriak seorang demonstran wanita dalam unjuk rasa pada Rabu (17/12) waktu setempat.

“Nitish Kumar harus mengundurkan diri,” teriak demonstran lainnya.

Tonton juga video “Heboh Mempelai Wanita di Pinrang Nyamar Pakai Cadar Ternyata Pria”

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

19/12/2025 11:49
Pemimpin Demo Meninggal, Bangladesh Rusuh Lagi!

Dhaka –

Kerusuhan kembali pecah di Dhaka, ibu kota Bangladesh, pada Jumat (19/12) pagi waktu setempat, setelah seorang pemimpin demo pro-demokrasi yang terluka dalam upaya pembunuhan pekan lalu, meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit di Singapura.

Ribuan demonstran, seperti dilansir AFP, Jumat (19/12/2025), turun ke jalanan Dhaka setelah kematian Sharif Osman Hadi (32) diumumkan pada Jumat (19/12) dini hari waktu setempat. Dalam aksinya, para demonstran menuntut agar para pembunuh Hadi ditangkap.

Beberapa gedung di ibu kota Dhaka, termasuk yang menjadi kantor dua surat kabar terkemuka Bangladesh, menurut otoritas setempat, dibakar dengan para staf terjebak di dalamnya.

Hadi merupakan tokoh kunci dalam unjuk rasa tahun lalu yang mengakhiri pemerintahan otoriter Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina dan memaksanya melarikan diri ke India. Hadi mencalonkan diri untuk kursi parlemen dalam pemilu yang dijadwalkan Februari 2026 mendatang.

Pada 12 Desember lalu, Hadi ditembak oleh sekelompok penyerang bermasker ketika dia meninggalkan sebuah masjid di Dhaka. Dia diterbangkan ke Singapura untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat, namun dia dinyatakan meninggal dunia akibat luka-lukanya pada Kamis (18/12).

Pemerintah interim Bangladesh yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, mengonfirmasi kematian Hadi dalam pidato yang disiarkan televisi.

“Kematiannya merupakan kehilangan yang tak tergantikan bagi bangsa. Perjalanan negara menuju demokrasi tidak dapat dihentikan melalui rasa takut, teror, atau pertumpahan darah,” ucapnya.

Pemerintah Bangladesh juga mengumumkan salat jenazah di masjid-masjid setempat pada Jumat (19/12) dan pengibaran bendera setengah tiang pada Sabtu (20/12) besok.

Setidaknya tiga kasus pembakaran dilaporkan di area Dhaka setelah berita kematian Hadi menyebar pada Jumat (19/12) pagi.

Juru bicara Dinas Pemadam Kebakaran dan Pertahanan Sipil setempat mengatakan kepada AFP bahwa kebakaran terjadi di gedung surat kabar Daily Star dan gedung yang menjadi kantor surat kabar Prothom Alo.

Kedua surat kabar itu merupakan yang terbesar di Bangladesh, namun para demonstran menuduh mereka bersekutu dengan negara tetangga India, yang menjadi tempat Hasina berlindung. Semasa hidup, Hadi yang merupakan pemimpin senior kelompok demo mahasiswa Inqilab Mancha, dikenal sebagai pengkritik India.

Kediaman wakil Duta Besar India untuk Bangladesh juga dikepung ratusan demonstran yang melakukan aksi sit-in, atau berdemo sambil duduk, namun kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan mereka.

Demonstran juga memblokir ruas jalan raya utama yang menghubungkan Dhaka dengan wilayah lainnya dan menyerang kediaman seorang mantan menteri di area Chittagong di bagian tenggara Bangladesh. Para demonstran juga menyerang Chhayanaut, sebuah pusat yang didedikasikan untuk budaya Bengali di Dhaka.

Tonton juga video “Warga Bangladesh Rayakan Vonis Mati Eks Perdana Menteri Hasina”

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

19/12/2025 10:28
Ratusan Orang Kumpul di Pantai Bondi untuk Kenang Korban Penembakan

Jakarta –

Ratusan orang berenang dan mengapung di lepas Pantai Bondi, Australia, membentuk lingkaran besar untuk mengenang 15 orang yang tewas dalam penembakan massal hari Minggu lalu di pantai ikonik di Sydney tersebut.

Dilansir kantor berita AFP, Jumat (19/12/2025), para perenang dan peselancar bergerak membentuk lingkaran besar saat mereka mengapung di antara ombak pagi di Pantai Bondi pada Jumat (19/12).

“Mereka membantai korban-korban yang tidak bersalah, dan hari ini saya berenang di sana dan menjadi bagian dari komunitas saya untuk membawa kembali cahaya,” kata konsultan keamanan Jason Carr kepada AFP.

Carr mengatakan dia ragu-ragu sebelum kembali ke air karena orang-orang masih berduka.

“Kami masih menguburkan jenazah. Tapi saya merasa itu penting,” kata pria berusia 53 tahun itu.

“Saya tidak akan membiarkan seseorang yang begitu jahat, seseorang yang begitu gelap, menghentikan saya dari melakukan apa yang saya lakukan dan apa yang saya sukai,” cetusnya.

Carole Schlessinger, seorang kepala eksekutif dari sebuah badan amal anak-anak, mengatakan ada “energi yang indah” di pertemuan di laut itu.

“Bersama-sama adalah cara yang sangat penting untuk mencoba mengatasi apa yang sedang terjadi,” kata perempuan berumur 58 tahun itu.

Sebanyak 15 orang tewas ketika Sajid Akram dan putranya, Naveed, melepaskan tembakan saat perayaan Hanukkah Yahudi di Pantai Bondi pada Minggu lalu. Sajid (50) tewas dalam baku tembak dengan polisi, tetapi Naveed yang berusia 24 tahun, selamat.

Sydney saat ini tetap dalam keadaan siaga tinggi hampir seminggu setelah penembakan paling mematikan di Australia dalam hampir 30 tahun terakhir.

Perdana Menteri Anthony Albanese telah berjanji akan melakukan penindakan besar-besaran untuk memberantas kejahatan antisemitisme.

“Jelas kita perlu berbuat lebih banyak untuk memerangi momok jahat ini,” katanya kepada wartawan.

Ini termasuk kewenangan baru untuk menargetkan para pengkhotbah ekstremis dan untuk menolak atau membatalkan visa bagi mereka yang menyebarkan ujaran kebencian dan perpecahan.

Tonton juga video “Tangis Ibu Cerita Detik-detik Anaknya Tewas Ditembak di Pantai Bondi”

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

19/12/2025 09:55