Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Kata Rusia soal Dunia Mulai Lelah atas Ancaman AS ke Iran

    Kata Rusia soal Dunia Mulai Lelah atas Ancaman AS ke Iran

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan ancaman serangan ke Iran. Namun, Rusia menyebut dunia sudah mulai lelah dengan ancaman AS ke Iran.

    Adapun ancaman itu dilontarkan Trump. Trump mengatakan bahwa Israel akan menjadi “pemimpin” dari kemungkinan serangan militer terhadap Iran, jika Teheran tidak menghentikan program senjata nuklirnya.

    Trump membuat komentar tersebut menjelang pembicaraan terjadwal akhir pekan ini yang melibatkan para pejabat AS dan Iran di kesultanan Timur Tengah, Oman. Sebelumnya, Trump awal minggu ini mengatakan pembicaraan tersebut akan bersifat “langsung” sementara Iran menggambarkan keterlibatan tersebut sebagai pembicaraan “tidak langsung” dengan AS.

    Trump juga siap untuk menyediakan kekuatan militer. AS siap mengambil tindakan.

    “Jika itu membutuhkan militer, kami akan menggunakan militer,” kata Trump. “Israel jelas akan sangat terlibat dalam hal itu. Mereka akan menjadi pemimpinnya. Namun, tidak ada yang memimpin kami, tetapi kami melakukan apa yang ingin kami lakukan,” cetus Trump dilansir The Associated Press dan Al-Arabiya, Kamis (10/4/2025).

    Bagaimana tanggapan Rusia atas ancamana AS ini? Baca halaman selanjutnya.

    Tanggapan Israel

    Foto: PM Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump saat melakukan pertemuan di Gedung Putih (REUTERS/Elizabeth Frantz Purchase Licensing Rights)

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu awal minggu ini, mengatakan bahwa ia mendukung upaya diplomatik Trump untuk mencapai penyelesaian dengan Iran.

    Ia menambahkan bahwa Israel dan AS memiliki tujuan yang sama untuk memastikan bahwa Iran tidak mengembangkan senjata nuklir. Namun, Netanyahu memimpin upaya untuk membujuk Trump agar menarik diri dari kesepakatan yang ditengahi AS dengan Iran pada tahun 2018.

    Trump mengatakan pada hari Rabu (9/4) waktu setempat bahwa ia tidak memiliki jadwal pasti untuk perundingan tersebut agar mencapai resolusi.

    “Saat Anda memulai perundingan, Anda tahu, apakah itu berjalan dengan baik atau tidak,” kata Trump. “Dan saya akan mengatakan kesimpulannya adalah apa yang menurut saya tidak berjalan dengan baik. Jadi itu hanya perasaan,” ujarnya.

    Rusia Sebut Dunia Lelah dengan Ancaman AS ke Iran

    Foto: Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov (Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

    Pemerintah Rusia mengatakan bahwa dunia mulai lelah dengan ancaman tak berujung terhadap Iran. Rusia juga menegaskan bahwa membombardir Republik Islam itu tidak akan membawa perdamaian, dan memperingatkan bahwa Teheran telah mengambil tindakan pencegahan.

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa Moskow menyadari adanya “retorika yang cukup keras” dan bahwa Teheran mengambil tindakan pencegahan, dan menyarankan agar fokusnya adalah kontak daripada konfrontasi.

    “Memang, dunia mulai lelah dengan ancaman tak berujung terhadap Iran,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova ketika ditanya oleh Reuters untuk mengklarifikasi pendekatan Rusia.

    Rusia mengatakan bahwa pengeboman tidak membukan jalan ke arah perdamaian.

    “Ada pemahaman yang berkembang bahwa pengeboman tidak dapat membuka jalan menuju perdamaian,” imbuhnya, dilansir kantor berita Reuters dan Al-Arabiya, Kamis (10/4/2025).

    Program nuklir Iran, yang dimulai pada tahun 1950-an dengan dukungan dari sekutunya saat itu, Amerika Serikat, telah lama menjadi subjek perselisihan antara negara-negara besar dunia dan Iran, yang Revolusi Islamnya pada tahun 1979 mengubahnya menjadi salah satu musuh terbesar Washington.

    AS, Israel, dan beberapa negara besar Eropa mengatakan Iran secara diam-diam mencoba mengembangkan senjata nuklir. Pernyataan ini telah dibantah oleh Teheran, yang dalam beberapa tahun terakhir telah membangun kemitraan dengan Rusia, negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia.

    Presiden Rusia Vladimir Putin telah menjaga hubungan baik dengan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, terutama karena Rusia dan Iran dianggap sebagai musuh oleh Barat. Namun, Moskow ingin agar tidak memicu perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah.

    Rusia, kata Zakharova, menginginkan “solusi negosiasi yang efektif” yang akan mengurangi kecurigaan Barat tentang program pengayaan uranium Iran, dan memulihkan kepercayaan sambil memastikan keseimbangan kepentingan.

    Lihat juga Video Trump: Iran Dalam Bahaya Besar Jika Perundingan Nuklir Gagal

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gembong Narkoba Meksiko Bebas Usai Dibui 40 Tahun karena Bunuh Agen AS

    Gembong Narkoba Meksiko Bebas Usai Dibui 40 Tahun karena Bunuh Agen AS

    Jakarta –

    Gembong narkoba Meksiko, Ernesto Fonseca Carrillo bebas dari penjara setelah menjalani hukuman 40 tahun bui atas pembunuhan seorang agen federal Amerika Serikat yang menyamar. Hal ini diungkapkan oleh sebuah sumber peradilan Meksiko pada Rabu (9/4) waktu setempat.

    Carrillo, yang dikenal sebagai “Don Neto,” dihukum penjara atas pembunuhan Enrique “Kiki” Camarena, seorang agen Badan Penegakan Narkoba AS (DEA) pada tahun 1985. Kejahatan tersebut membuat hubungan AS-Meksiko tegang saat itu.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (10/4/2025), setelah bertahun-tahun menjalani hukuman penjara, pria berusia 94 tahun itu telah menjalani tahanan rumah sejak 2017 karena usia dan masalah kesehatannya.

    Sumber di sistem peradilan federal Meksiko, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena tidak berwenang berkomentar, mengatakan kepada AFP, bahwa Carrillo telah menyelesaikan hukumannya. Dia tidak memberikan perincian lebih lanjut.

    Media lokal melaporkan bahwa hukuman 40 tahunnya berakhir pada tanggal 5 April.

    Carrillo adalah yang tertua dari tiga pendiri kartel narkoba Guadalajara yang sekarang sudah tidak ada lagi. Mereka dianggap sebagai pelopor perdagangan narkoba modern di Meksiko.

    Carrillo adalah rekan Rafael Caro Quintero, yang diserahkan Meksiko ke Amerika Serikat pada 27 Februari lalu, bersama dengan 28 penjahat kelas kakap lainnya yang diburu oleh Washington.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • UE Siapkan Tarif Balasan Senilai 20 M Atas Kebijakan Tarif Trump

    UE Siapkan Tarif Balasan Senilai 20 M Atas Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta –

    “Kami tidak ingin harus membalas, tapi maafkan jika kedengarannya seperti sikap anak saya yang berusia tiga tahun: ‘Mereka kan yang mulai duluan’, ” demikian perumpamaan Olof Gill, yang merupakan juru bicara Komisioner Perdagangan Uni Eropa (UE), menggambarkan sikap Uni Eropa terhadap kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump terhadap produk Eropa.

    Para diplomat UE telah menyepakati bentuk respons mereka hari Rabu (9/4) sebelum Trump menangguhkan tarif selama 90 hari dan menurunkannya ke ambang minimum sebesar 10%, dengan mengumumkan tarif balasan senilai lebih dari €20 miliar atas ekspor produk Amerika Serikat.

    Mereka menyebut tarif Amerika Serikat sebagai “tindakan tak berdasar dan merugikan, yang menimbulkan luka ekonomi di kedua belah pihak.”

    Komisi Eropa dalam pernyataannya menyatakan, mereka lebih mengutamakan “hasil negosiasi yang seimbang dan saling menguntungkan.” Blok yang terdiri dari 27 negara ini terus menimbang seberapa besar kekuatan yang hendak dikerahkan dalam retaliasi jangka panjang, Komisi Eropa lebih jauh menjelaskan, langkah balasan ini akan dijalankan dalam tiga tahap.

    Tahap pertama mencakup barang senilai €3,9 miliar dan mulai berlaku pekan depan. Selanjutnya, €13,5 miliar akan diberlakukan pertengahan Mei, dengan putaran akhir sebesar €3,5 miliar dijadwalkan mulai Desember nanti.

    Dari kedelai hingga baja

    Para diplomat UE mengonfirmasi kepada DW bahwa gelombang pertama tarif balasan, dengan kenaikan hingga 25% akan menyasar komoditas baja dan aluminium, serta berbagai produk pangan seperti unggas, kacang-kacangan, dan kedelai.

    Dengan strategi yang tampaknya menyasar basis pendukung Partai Republik, daftar produk terkena tarif juga mencakup sepeda motor hingga celana jeans, dengan tujuan membuat barang-barang tersebut menjadi lebih mahal dan kurang menarik bagi pembeli Eropa.

    Gelombang pertama ini merupakan tanggapan atas tarif baja dan aluminium AS yang diumumkan bulan lalu, sebelum Trump mengeluarkan perintah lebih besar tentang “tarif timbal balik”.

    Bea terhadap kedelai dan almond, yang dampaknya jauh lebih signifikan bagi produsen AS, akan diberlakukan akhir tahun.

    Para diplomat menyebut penundaan ini lebih bersifat hukum daripada politik, dan memberi ruang bagi Brussels untuk bernegosiasi demi menghindari perang dagang berskala penuh.

    Kesepakatan atau jalan buntu?

    Komisioner Perdagangan UE, Maros Sefcovic, selama berminggu-minggu sibuk dengan penerbangan dan panggilan telepon ke Washington, sembari mencoba mencari titik temu agar tarif dapat dicegah. Namun semua upaya sia-sia.

    Setelah Brussels secara terbuka menawarkan untuk menghapus semua tarif atas mobil dan produk industri awal pekan ini, Trump dengan cepat menolak.

    Komisi Eropa menegaskan, langkah-langkah balasan ini bisa diberlakukan sebagaimana tarif Trump sendiri yang segera mengalami perubahan.

    Namun menurut analis dari Centre for European Policy Studies, Cinzia Alcidi, cara “kasar” perhitungan tarif oleh AS menunjukkan bahwa pemerintahan Trump “tidak benar-benar berniat untuk melakukan pertukaran yang adil.”

    Alcidi menduga hanya tekanan domestik yang bisa memaksa Presiden AS membuka diri terhadap kompromi. “Tarif, pada dasarnya adalah pajak atas konsumen dalam negeri, akan menyebabkan harga-harga melonjak. Bisnis, terutama yang bergantung pada komponen impor, juga akan mengalami kesulitan,” paparnya.

    “Jika inflasi meningkat dan ketidakpuasan publik membuncah, popularitas Trump bisa menurun, dan kegelisahan dalam Kongres AS makin menguat.”

    Apakah teknologi AS akan jadi sasaran selanjutnya?

    Namun rasa perih juga dirasakan oleh Eropa. Peneliti Niclas Poitiers mencatat bahwa dunia usaha dan masyarakat mulai menunjukkan kegelisahan.

    “Ada titik tengah antara perlunya bertindak tegas, dan keinginan untuk menunjukkan bahwa kita adalah pihak yang mencari solusi dan tidak ingin memperuncing situasi,” ujar Poitiers dari lembaga pemikir Bruegel yang bermarkas di Brussels.

    Saat Eropa mempertimbangkan opsi retaliasi jangka panjang, ekspor jasa Amerika termasuk dari raksasa teknologi, dan perusahaan konsultasi bisa saja menjadi target.

    Sering disebut sebagai “opsi nuklir” Brussels dalam konflik dagang, Instrumen Anti-Koersi (Anti-Coercion Instrument/ACI) memberikan UE kemampuan melebihi mekanisme perdagangan biasa.

    Dibentuk pada tahun 2023 sebagai tanggapan atas blokade Cina terhadap impor Lithuania akibat dukungannya terhadap Taiwan, ACI memungkinkan UE untuk membatasi operasional bank-bank AS, memotong akses pendapatan layanan streaming seperti Netflix, bahkan mencabut hak paten milik AS.

    Namun seorang diplomat UE menegaskan kepada DW bahwa “belum ada nafsu untuk menekan tombol itu,” seraya menambahkan, wacana menyasar sektor teknologi masih sebatas spekulasi.

    Bayang-bayang tarif dari Cina

    Kekhawatiran yang lebih mendesak bagi UE adalah, membanjirnya barang murah dari Cina dan negara-negara Asia lain yang kini mencari pasar baru di luar AS.

    Negeri tirai bambu itu telah mengumumkan tarif balasan hingga 84% terhadap produk asal AS. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, telah membahas persoalan ini lewat sambungan telepon dengan Perdana Menteri Cina, Li Qiang, pada Selasa (08/04) lalu.

    Dalam kesimpulan yang diterbitkan Brussels, disebutkan bahwa kedua pihak membicarakan “mekanisme untuk melacak potensi pengalihan perdagangan dan memastikan setiap perkembangan ditangani dengan semestinya.”

    *Artikel ini awalnya diterbitkan dalam bahasa Jerman.

    Diadaptasi oleh: Ayu Purwaningsih

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Makin Panas dengan Houthi, Serangan AS di Yaman Tewaskan 3 Orang

    Makin Panas dengan Houthi, Serangan AS di Yaman Tewaskan 3 Orang

    Jakarta –

    Kelompok pemberontak Houthi di Yaman mengatakan bahwa serangan udara Amerika Serikat menewaskan tiga orang di ibu kota Yaman yang dikuasai Houthi, Sanaa. Kelompok yang didukung Iran itu menuding Amerika Serikat melakukan serangan tersebut.

    Wilayah-wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman telah mengalami serangan hampir setiap hari, sejak Amerika Serikat pada tanggal 15 Maret mengintensifkan serangan udara terhadap kelompok tersebut. Serangan itu dilakukan AS untuk memaksa mereka berhenti mengancam kapal-kapal di rute-rute maritim utama.

    “Tiga warga tewas dalam agresi Amerika di kawasan Sabeen di ibu kota,” kata kantor berita Houthi, Saba pada Kamis (10/4), mengutip kementerian kesehatan, dilansir AFP, Kamis (10/4/2025).

    Media Houthi tersebut juga melaporkan serangan di Pulau Kamaran, di wilayah Hodeida, Yaman, setelah Houthi sebelumnya mengatakan serangan udara AS di Hodeida pada Selasa malam menewaskan 13 orang, termasuk wanita dan anak-anak.

    Sejak 15 Maret, Houthi juga telah melanjutkan serangan yang menargetkan kapal-kapal militer AS dan Israel. Houthi mengatakan bahwa mereka bertindak sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina di Jalur Gaza.

    Houthi mulai menargetkan kapal-kapal yang melintasi Laut Merah dan Teluk Aden, serta wilayah Israel, setelah perang Gaza dimulai pada Oktober 2023. Houthi menghentikan serangan mereka selama gencatan senjata di Gaza pada Januari.

    Israel memutus semua pasokan ke Gaza pada awal Maret, dan melanjutkan serangannya di wilayah Palestina itu pada 18 Maret, yang mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth, telah mengatakan bahwa operasi gempuran AS terhadap Houthi yang sedang berlangsung “akan semakin buruk”.

    Setelah pertemuan di Gedung Putih dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (8/4/2025), Hegseth menegaskan kembali sikap tegas pemerintah AS, dengan mengatakan kepada wartawan: “Tiga pekan ini merupakan pekan yang buruk bagi Houthi, dan akan semakin buruk.”

    Dia menggambarkan operasi militer AS itu sebagai operasi yang “menghancurkan”, dengan menargetkan fasilitas-fasilitas bawah tanah, bunker produksi senjata, para petempur Houthi, dan sistem pertahanan udara.

    Hegseth juga melontarkan kritikan terhadap Iran, dengan memperingatkan Teheran agar tidak terus mendukung Houthi.

    “Kami memiliki lebih banyak pilihan dan lebih banyak tekanan untuk diberikan,” tegasnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jerman Umumkan 144 Halaman Paket Koalisi Pemerintahan

    Jerman Umumkan 144 Halaman Paket Koalisi Pemerintahan

    Jakarta –

    Kanselir terpilih Jerman Friedrich Merz mengatakan, koalisi partainya CDU/CSU, telah menyepakati pembentukan pemerintahan baru Jerman dengan Partai SPD. Kedua partai besar Jerman tersebut meluncurkan perjanjian koalisi berisi 114 halaman kontrak paket program yang antara lain menjanjikan pemotongan pajak, kebijakan imigrasi yang lebih ketat, serta sejumlah prioritas lainnya.

    Dalam perjanjian koalisi tersebut, terdapat komitmen di bidang perdagangan. Mereka berniat untuk merampungkan penjanjian perdagangan bebas jangka menengah dengan Amerika Serikat (AS), seraya menghindari konflik dagang dan mengurangi tarif impor resiprokal dalam jangka pendek. Targetnya, adalah percepatan kesepakatan Uni Eropa (UE) dengan blok Amerika Latin Mercosur dan Meksiko.

    Dalam bidang energi dan iklim, perjanjian itu merencanakan pemotongan harga listrik sebesar 5 sen lewat pengurangan pajak listrik dan ongkos jaringan, ditambah peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga gas. Sementara mereka menyiapkan juga paket legislatif untuk carbon capture and storage. Juga disepakati pembatalan regulasi kontroversial pemanas ruang, untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber penghangat ruangan di musim dingin. Koalisi ini juga akan mendorong percepatan target iklim UE, yakni mengurangi emisi keseluruhan sebanyak 90% hingga 2040.

    Sektor fiskal dan pajak juga tak luput jadi bagian kesepakatan. Koalisi sepakat membentuk komisi ahli reformasi “rem utang” Jerman yang sangat ketat yang membatasi pinjaman publik. Tarif pajak perusahaan dijadwalkan turun mulai 2028, diikuti penurunan pajak pertambahan untuk makanan dan restoran.

    Dari sisi ketenagakerjaan, upah lembur akan dibebaskan dari pajak, dan insentif pajak diberikan untuk pekerja yang melebihi usia pensiun. Tunjangan pengangguran direformasi dengan sanksi lebih ketat bagi pihak yang menolak untuk bekerja. Serta, pada tahun 2026 mulai berlaku upah minimum sebesar 15 euro per jam.

    Koalisi itu juga sepakat untuk meningkatkan “secara signifikan” pengeluaran pertahanan untuk memenuhi target NATO. Hal itu meliputi pengadaan pasukan dan persenjataan. Akan ada pemberlakuan sistem wajib militer baru, yang saat ini masih berbentuk sukarela. Dukungan untuk Ukraina tetap menjadi prioritas. Juga akan disusun regulasi untuk mempercepat dan mempermudah pembelian dan pengadaan alat utama sistem pertahanan, serta melakukan kerjasama standardisasi peralatan militer bersama mitra negara-negara Eropa.

    Pemerintahan baru Jerman juga akan memperketat kebijakan imigrasi, misalnya menghentikan reunifikasi keluarga untuk imigran berstatus perlindungan subsider. Kemudian menghentikan semua program federal untuk penerimaan para pengungsi. Pencari suaka lewat jalur darat akan ditolak di perbatasan, dan Jerman akan mulai mendeportasi warga ke Suriah dan Afganistan, dimulai dengan para pelaku tindak kriminal dan mereka yang berpotensi membahayakan.

    Kemungkinan komposisi jabatan penting di kabinet

    Wakil Kanselir dan Menteri Keuangan, diduga kuat akan dijabat oleh Lars Klingbeil, salah satu ketua partai SPD . Dengan menjabat posisi kunci itu, artinya dia punya peluang kuat untuk mencalonkan diri sebagai kanselir di masa yang akan datang.

    Lars Klingbeil yang berusia 47 tahun telah menjadi sosok vokal di SPD setelah gelaran pemilu Februari lalu. Ia mengambil alih tongkat estafet dari Kanselir Olaf Scholz yang akan segera pensiun.

    Untuk Menteri Luar Negeri, beberapa pihak memperkirakan jabatan diplomat tertinggi ini akan diserahkan kepada Johann Wadephul, yang merupakan Wakil Ketua fraksi CDU/CSU di parlemen. Politisi berusia 62 tahun ini dikenal karena mendorong agar Ukraina diizinkan menyerang target-target di dalam Rusia dengan senjata pasokan Barat.

    Pesaingnya adalah Armin Laschet, lelaki berusia 64 tahun ini merupakan eks pemimpin CDU, dan juga juga pernah maju sebagai kandidat kanselir pada pemilu 2021.

    Jabatan Menteri Dalam Negeri kemungkinan akan diberikan kepada tokoh politik negara bagian Bayern, Alexander Dobrindt dari Partai CSU. Dia digadang-gadang akan masuk ke dalam kabinet sebagai menteri dalam negeri, salah satu kementerian utama yang akan diberikan kepada CSU, yang mitra CDU di negara bagian Bayern. Namun, belum ada kepastian dari niat Alexander Dobrindt untuk mengisi posisi ini.

    Menteri Pertahanan dalam kabinet saat ini, Boris Pistorius dari SPD diproyeksikan akan tetap memegang jabatan ini, setelah menuai dukungan untuk tetap menjabat menteri pertahanan dari politisi lain dan rakyat Jerman. Sosok politisi berusia 65 tahun ini, dalam jajak pendapat sering terpilih sebagai politisi terpopuler di Jerman , saat meningkatnya kegelisahan soal ancaman Rusia. Namun, Pistorius juga berpotensi untuk menjadi Wakil Kanselir, jika Klingbeil menolak tawaran mengisi jabatan tersebut.

    Pembagian jatah kursi menteri

    Dalam perjanjian koalisi, SPD direncanakan mendapat jabatan pada setidaknya tujuh kementerian dalam pemerintahan baru. Jumlah ini terbilang lebih banyak dibanding CDU, yang hanya mendapat enam kementerian.

    Namun jika ditotal, CDU mendapat kursi kanselir dan sembilan pos kementerian dengan mitranya CSU, yang mendapat tiga jatah menteri.

    Rinciannya, CDU akan memimpin Kementerian Urusan Ekonomi dan Energi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keluarga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Transportasi, dan Kementerian Digitalisasi.

    Sementara SPD akan mengambil alih Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan yang juga mencakup Perlindungan Iklim, Kementerian Bantuan Pembangunan dan Kementerian Perumahan, Tata Kota serta Konstruksi.

    Sementara, CSU kemungkinan akan mengambil alih Kementerian Penelitian, Teknologi dan Luar Angkasa, Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri.

    Respons partai-partai di Jerman

    Partai Kiri Jerman mengecam kebijakan tersebut dengan mengatakan, perjanjian koalisi akan membawa Jerman ke arah yang salah. Mereka mengkritik tajam kesepakatan itu dengan mengatakan bahwa pemerintah baru mengabaikan berbagai masalah seperti tingginya harga sewa rumah, harga-harga yang terus melambung tinggi, runtuhnya kohesi kemasyarakatan dan kehancuran planet.

    “Koalisi yang tidak peduli dan putus asa ini menampilkan dirinya sebagai koalisi yang benar-benar pengecut, tidak memiliki imajinasi, dan tanpa kompas sosial,” ujar salah satu pemimpinnya, Ines Schwerdtner.

    Sementara Partai Hijau mengkritik perjanjian ini dengan menyebutnya sebagai “kekecewaan besar” terhadap masalah yang dihadapi dunia saat ini.

    Salah satu pemimpin Partai Hijau Felix Banaszak menyebutkan, koalisi tersebut tidak memiliki “sedikit pun jawaban” atas tantangan lingkungan, misalnya penurunan target iklim, hingga penundaan penghentian penggunaan batu bara.

    Pemimpin Partai AfD Alice Weidel mengkritik tajam kesepakatan koalisi dan menuduh Friedrich Merz melakukan penipuan, dengan mengatakan bahwa mereka “tidak menepati janji pemilu mereka.”

    “Dokumen itu memiliki ciri khas dari pecundang pemilu, SPD.”

    Partai CDU/CSU, katanya, telah “menipu dan membohongi warga dengan janji-janji pemilu yang tidak benar.”

    Prinsip “bisnis seperti biasa” ada “dalam setiap kalimat perjanjian koalisi,” kata Weidel, terutama dalam hal migrasi dan keuangan.

    Terlalu banyak uang pembayar pajak yang “dihambur-hamburkan untuk kebijakan yang salah dan merugikan,” kata pemimpin partai AfD itu. “Kebijakan fiskal dan pajak adalah bencana yang akan semakin memperburuk krisis,” pungkas Weidel.

    Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

    Penulis adaptasi: Muhammad Hanafi

    Pemeriksa: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Tunda Kebijakan Tarif untuk Indonesia dan Puluhan Negara

    Trump Tunda Kebijakan Tarif untuk Indonesia dan Puluhan Negara

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menangguhkan kenaikan tarif resiprokal selama 90 hari untuk puluhan negara, termasuk Indonesia. Penundaan ini tidak berlaku untuk China yang mereka anggap menantang kebijakan AS.

    Merujuk data yang dikeluarkan Gedung Putih, Rabu (09/04), persentase tarif timbal balik untuk seluruh negara diturunkan ke angka 10%, terhitung per 5 April lalu.

    Bersamaan dengan pemberlakuan persentase terbaru ini selama 90 hari ke depan, AS akan bernegosiasi dengan berbagai negara.

    Penundaan dan penurunan tarif sementara ke angka 10% ini tak berlaku untuk China. Trump justru menaikkan tarif resiprokal untuk China dari 34% ke 125%.

    Alasannya, klaim otoritas Gedung Putih, adalah sikap “tidak hormat” pemerintah China yang membalas kebijakan Trump dengan menaikkan tarif hingga 84% pada komoditas AS yang masuk ke Tiongkok.

    Penurunan tarif ke angka 10% juga tidak berlaku untuk negara-negara yang dianggap Trump sebagai “penentang terburuk”. Trump menuduh negara-negara ini menjalankan praktik perdagangan yang tidak adil dengan AS.

    Negara yang masuk kategori itu antara lain 27 negara anggota Uni Eropa, Vietnam, dan Afrika Selatan. Tarif resiprokal yang diterapkan Trump kepada negara kategori ini berkisar antara 11% hingga lebih dari 100%.

    Merujuk penangguhan kebijakan tarif resiprokal, seorang narasumber berkata kepada BBC bahwa “sikap tenang dapat membuahkan hasil”.

    BBC

    BBC News Indonesia .

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Saat mengumumkan rencana terbarunya di platform media sosial Truth Social, Trump menyebut penangguhan tarif selama 90 hari hanya berlaku bagi negara-negara yang tidak membalas kebijakannya.

    Di sisi lain, kata Trump, tarif tambahan untuk China akan segera dia terapkan.

    “Pada suatu saat, mudah-mudahan dalam waktu dekat, China akan menyadari bahwa hari-hari di mana mereka mengelabui AS dan negara-negara lain tidak dapat lagi dilakukan atau diterima begitu saja,” tulis Trump.

    Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, membuat klaim bahwa perubahan kebijakan tarif tidak dipengaruhi oleh kejatuhan pasar global. Namun politikus senior Partai Demokrat, Chuck Schumer, menyebut penangguhan tarif baru memperlihatkan posisi Trump yang “terhuyung-huyung”.

    Baca juga:

    Gejolak pasar saham terjadi pekan lalu tak lama setelah Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal baliknya.

    Aksi jual saham yang masif memicu kerugian triliunan dolar di seluruh dunia. Di AS, muncul pula kekhawatiran tentang kenaikan harga berbagai komoditas dan potensi terjadinya resesi.

    Rabu kemarin, sebelum Gedung Putih mempublikasikan keputusan menunda kebijakan tarif resiprokal, suku bunga utang AS melonjak menjadi 4,5%, yang tertinggi sejak Februari 2025.

    Ketika penangguhan diumumkan, berbagai saham di AS meroket. S&P 500 melonjak 7% dalam perdagangan Rabu sore sebelum naik ke 9,5% ketika perdagangan ditutup. Sementara itu Dow Jones juga melonjak ke angka 7,8%.

    Potret Presiden AS Donald Trump saat mengumumkan penundaan kenaikan tarif resiprokal, Rabu (09/04). (AFP)

    Berbicara di luar Gedung Putih, Rabu kemarin, Trump berkata bahwa dia harus mengubah kebijakan tarif resiprokal karena “banyak orang menjadi bergairah”.

    “Saya melakukan jeda 90 hari untuk orang-orang yang tidak membalas karena saya memberi tahu mereka ‘jika Anda membalas, kami akan menggandakannya’,” kata Trump.

    “Dan itulah yang saya lakukan terhadap China,” ujarnya.

    Trump berkata, “semuanya akan berjalan dengan luar biasa.”

    Presiden China Xi Jinping, menurut Trump, pada suatu titik “ingin mencapai kesepakatan dengan AS”.

    Kebuntuan diplomasi kini terjadi antara China dan AS, dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Situasi itu muncul ketika Trump mengumumkan tarif resiprokal baru pekan lalu.

    Pada awal kebijakan Trump itu, komoditas China yang masuk ke AS bakal dikenai tarif sebesar 34%. Angka itu lebih besar dari pungutan yang telah ditetapkan Trump pada awal 2025, yakni 20%.

    Ketika dikenai tarif 34%, Presiden Xi Jinping membalas dengan menetapkan tarif sebesar 34% atas terhadap komoditas AS yang masuk ke China.

    Trump lalu mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50% kepada China, jika balasan itu tidak dibatalkan.

    Namun China tidak bergeming dan menyatakan akan “berjuang sampai akhir” jika AS “bersikeras memprovokasi perang tarif atau perang dagang”.

    Sebuah grafiti di London, Inggris, pada 9 April lalu. (Getty Images)

    Hanya beberapa jam setelah tarif 104% diberlakukan Trump, China juga menaikkan tarif resiprokal terhadap AS, dari 34% menjadi 84%, terhitung per 10 April ini.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan bahwa AS “terus mengenakan tarif pada negaranya dengan cara yang kasar”.

    Lin berkata, China menentang “praktik intimidasi” itu dan meminta AS menunjukkan “sikap yang setara, saling menghormati, dan timbal balik” jika berharap dapat menyelesaikan masalah melalui negosiasi.

    Hubungan yang memburuk antara kedua negara itu dapat menyebabkan perdagangan barang di antara mereka turun hingga 80% atau setara dengan Rp7.815 triliun, menurut perkiraan Organisasi Perdagangan Dunia.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prancis Berencana Akui Negara Palestina, Israel Berang!

    Prancis Berencana Akui Negara Palestina, Israel Berang!

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengecam pengumuman Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahwa Paris dapat mengakui negara Palestina paling lambat bulan Juni mendatang. Dia mengatakan bahwa hal itu akan menjadi “hadiah” untuk terorisme.

    “Pengakuan sepihak terhadap negara Palestina fiktif, oleh negara mana pun, dalam kenyataan yang kita semua tahu, akan menjadi hadiah untuk terorisme dan dorongan bagi Hamas,” tulis Saar di media sosial X pada Rabu (9/4) malam waktu setempat, dilansir kantor berita AFP, Kamis (10/4/2025).

    “Tindakan semacam ini tidak akan membuat perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan kita semakin dekat — tetapi sebaliknya: tindakan itu hanya akan semakin menjauhkannya,” imbuhnya.

    Saat ini hampir 150 negara telah mengakui negara Palestina. Pada Mei 2024, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mengumumkan pengakuan negara Palestina, diikuti oleh Slovenia pada Juni. Langkah tersebut sebagian didorong oleh kecaman atas bombardir Israel di Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel.

    Namun, Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina. Ini merupakan langkah yang telah lama ditentang Amerika Serikat, tetapi para pendukungnya melihat sebagai langkah yang diperlukan untuk membawa stabilitas ke kawasan tersebut.

    Pada hari Rabu (9/4) waktu setempat, Macron mengatakan Prancis berencana untuk mengakui negara Palestina dalam beberapa bulan mendatang, dan dapat melakukan langkah tersebut di konferensi PBB di New York pada bulan Juni.

    “Kami harus bergerak menuju pengakuan, dan kami akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang,” ujar Macron kepada televisi France 5.

    Langkah tersebut juga akan menjadikan Prancis sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB pertama yang mengakui negara Palestina.

    “Tujuan kami adalah untuk memimpin konferensi ini dengan Arab Saudi pada bulan Juni, di mana kami dapat menyelesaikan gerakan pengakuan bersama ini oleh beberapa pihak,” imbuh pemimpin Prancis itu.

    Pengakuan tersebut akan memungkinkan Prancis “untuk bersikap jelas dalam perjuangan kami melawan mereka yang menolak hak Israel untuk eksis — yang merupakan kasus dengan Iran — dan untuk berkomitmen pada keamanan kolektif di kawasan tersebut,” tandas Macron.

    Diketahui bahwa Prancis telah lama memperjuangkan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, termasuk setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kian Panas, China Keluarkan Travel Warning ke AS

    Kian Panas, China Keluarkan Travel Warning ke AS

    Jakarta –

    Pemerintah China mengeluarkan travel warning atau peringatan perjalanan baru untuk Amerika Serikat pada hari Rabu (9/4) waktu setempat. Ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara yang dipicu oleh tarif global yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

    Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata China menyebut adanya “kemerosotan hubungan ekonomi dan perdagangan dan situasi keamanan” dengan AS dalam peringatan risikonya, yang dikeluarkan pada hari yang sama ketika Washington dan Beijing saling mengenakan tarif balasan.

    “Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menghimbau wisatawan China untuk menilai sepenuhnya risiko bepergian ke Amerika Serikat, dan bepergian dengan hati-hati,” demikian bunyi pemberitahuan di situs web kementerian tersebut, dilansir Politico, Kamis (10/4/2025).

    Trump secara mendadak menangguhkan tarifnya kepada sebagian besar negara dalam rentang 90 hari. Namun, hal itu tidak berlaku untuk Cina, yang justru ditambah Trump menjadi 125%. Hal itu merespons Beijing yang membalas menaikkan tarif impor AS menjadi 84%.

    Sementara, Uni Eropa telah menyetujui untuk melanjutkan tarif balasan terhadap AS, sebagai respons atas pungutan impor baja dan aluminium. Hanya saja, Brussels belum menanggapi pengumuman Trump terbaru soal pemberlakuan tarif 20% untuk semua impor dari Uni Eropa.

    “Pada suatu saat, mudah-mudahan dalam waktu dekat, China akan menyadari bahwa hari-hari menipu AS, dan negara-negara lain, tidak lagi berkelanjutan atau dapat diterima,” tulis Trump di media sosial miliknya, Truth Social pada Rabu (9/4).

    Dilansir DW, Kamis (10/4/2025), pemerintah China mengajukan keluhan baru secara resmi ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organisation (WTO) pada Rabu (9/4).

    “Situasi ini telah meningkat secara berbahaya… Sebagai salah satu anggota yang terkena dampak, China menyatakan keprihatinan besar dan menentang tegas langkah yang sembrono ini,” kata perwakilan China untuk WTO dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

    Beijing menuduh AS telah melanggar aturan WTO dan mengatakan bahwa hal itu merusak sistem perdagangan multilateral. China meminta WTO untuk mempelajari dampak tarif terhadap perdagangan global dan melaporkan temuannya kepada negara anggota.

    “Tarif resiprokal bukanlah, dan tidak akan pernah menjadi obat untuk ketidakseimbangan perdagangan. Justru, mereka akan jadi bumerang, merugikan AS sendiri,” demikian isi peringatan Beijing.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Kerahkan Pesawat Pengebom B-2, Pesan untuk Iran?

    AS Kerahkan Pesawat Pengebom B-2, Pesan untuk Iran?

    Jakarta –

    Di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran, pemerintah Amerika Serikat mengerahkan sejumlah pesawat pengebom B-2. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan bahwa terserah Iran untuk memutuskan apakah pergerakan pesawat pengebom tersebut merupakan pesan kepada Teheran.

    Sebanyak enam pesawat pengebom B-2 dikerahkan ke pangkalan militer AS-Inggris di pulau Diego Garcia di Samudra Hindia pada Maret lalu. Pengerahan ini dilakukan di tengah kampanye gempuran AS di Yaman dan meningkatnya ketegangan dengan Iran.

    Hanya ada 20 pesawat pengebom B-2 dalam inventaris Angkatan Udara AS sehingga biasanya jarang digunakan. B-2 memiliki teknologi siluman dan dilengkapi untuk membawa bom dan senjata nuklir AS terberat.

    Para ahli mengatakan bahwa pengerahan itu menempatkan B-2 dalam posisi ideal untuk beroperasi di Timur Tengah.

    Ketika ditanya apakah B-2 tersebut dimaksudkan untuk mengirim pesan ke Iran, Hegseth berkata, “Kami akan membiarkan mereka memutuskan.”

    “Ini aset yang hebat… ini mengirimkan pesan kepada semua orang,” katanya kepada wartawan selama perjalanan ke Panama, dilansir kantor berita Reuters, Kamis (10/4/2025).

    “Presiden Trump sudah jelas… Iran seharusnya tidak memiliki bom nuklir,” katanya. “Kami sangat berharap – Presiden fokus untuk melakukan itu secara damai,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Senin lalu, bahwa Amerika Serikat dan Iran akan memulai pembicaraan langsung mengenai program nuklir Teheran pada hari Sabtu mendatang. Namun, Trump memperingatkan bahwa Iran akan berada dalam ‘bahaya besar’ jika pembicaraan itu gagal.

    Pada hari Rabu, Trump menegaskan kembali ancamannya untuk menggunakan kekuatan militer jika Iran tidak setuju untuk mengakhiri ambisi nuklirnya.

    “Saya tidak meminta banyak… tetapi mereka tidak dapat memiliki senjata nuklir,” kata Trump kepada wartawan. “Jika itu membutuhkan militer, kami akan menggunakan militer. Israel, jelas, akan menjadi… pemimpinnya. Tidak ada yang memimpin kami. Kami melakukan apa yang kami inginkan.”

    Ia menolak untuk membahas kapan serangan militer dapat dimulai.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jarang Ada Spanduk-Lebih Menjual Kebijakan, Ini Bedanya Kampanye Pemilu Australia

    Jarang Ada Spanduk-Lebih Menjual Kebijakan, Ini Bedanya Kampanye Pemilu Australia

    Australia akan menggelar pemilihan umum pada 3 Mei mendatang, dan saat ini sedang masa kampanye.

    Berbeda dengan di Indonesia, jalanan di Australia tidak dihiasi spanduk atau baliho besar dengan wajah para politisi, sehingga kurang terasa kalau Australia sedang menggelar pesta demokrasi.

    Meskipun tetap ada, tapi jumlahnya sangat sedikit serta berukuran lebih kecil dibandingkan di Indonesia.

    Setidaknya, itu yang dirasakan Sita Dewi, warga Indonesia yang sedang mengambil S3 di Australian National University.

    Sita mengatakan suasana kampanye pemilu di Australia “terasa sepi” bila dibandingkan dengan di Indonesia yang “sangat meriah.”

    “[Di Indonesia] baliho, poster, stiker di mana-mana,” katanya.

    “Dan terkadang lucu juga karena [di Indonesia] … kandidat dari partai yang sama itu sebenarnya bersaing satu sama lain … jadi kadang-kadang di tiang listrik ada stiker, tapi besoknya sudah ditumpuk sama stiker kandidat lain.”

    Ia mengatakan meski ada sebagian yang berpendapat alat peraga kampanye di Indonesia menjadi “polusi pemandangan”, Sita merasa keberadaannya membantu meramaikan suasana pemilu.

    Arrizal Jaknanihan, warga Indonesia di kota Canberra yang akrab disapa Rizal, juga menyadari kalau atribut kampanye di Australia tidak sebanyak di Indonesia.

    Rizal mengatakan “sangat suka” melihat atribut kampanye yang dipasang lebih teratur, bukan di sembarang tempat.

    “Di sini ada regulasi yang lebih ketat soal bagaimana kita harus memasang atribut pemilu,” ujarnya.

    “Jadi ini mungkin bisa membantu kita juga enggak cuma buat bikin kota yang lebih rapi, tapi juga bikin kita tidak mengotori kota hanya untuk pemilu.”

    Mengedepankan kebijakan, bukan cuma sosok

    Australia memiliki sistem dwi-partai, di mana terdapat dua partai besar yang bila menang akan meraih suara mayoritas di parlemen.

    Ini berbeda dengan Indonesia yang mengenal sistem multi-partai, di mana bisa terdapat lebih dari satu calon dalam satu partai.

    Di Australia, dua partai terbesar yang bersaing dalam pemilu adalah Labor Party, atau Partai Buruh, dan Partai Koalisi atau LNP, yang merupakan gabungan antara Partai Liberal dan Nasional.

    Partai Buruh dipimpin oleh Anthony Albanese, yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri Australia, sementara Partai Liberal-Nasional dipimpin oleh Peter Dutton, pemimpin oposisi.

    Menurut Rizal, mahasiswa tahun kedua dalam program magister Hubungan Internasional Australian National University, para calon politik di Australia lebih mengedepankan perdebatan soal kebijakan serta program yang akan dilakukan.

    “Yang pastinya [di Australia] lebih logis dan tidak ada gimmick yang kita lihat di Indonesia,” katanya.

    “Mungkin jadinya kalau dari perspektif kita sebagai orang Indonesia jadi agak boring tapi itu membuat kita berpikir lebih kritis lagi buat agenda pemilu.”

    Profesor dan Kepala Department of Political and Social Change ANU Edward Aspinall mengatakan persaingan perdebatan soal kebijakan “masih agak minim” di Indonesia.

    Ini karena menurutnya warga Indonesia masih lebih fokus terhadap identitas partai yang Islam atau non-Islam, berdasarkan jajak pendapat yang melibatkan lebih dari 500 anggota legislatif di Indonesia.

    “Yang lebih nampak dalam kompetisi menjelang pemilu [Australia] adalah perdebatan mengenai kebijakan ekonomi,” katanya.

    “Biasanya itu yang menjadi perbedaan yang paling jelas antara kedua partai [di Australia], sedangkan kalau di Indonesia antara partai Islam dan partai non-Islam itu perbedaan paling pokok.”

    Edward mengatakan Partai LNP di Australia, yang berhaluan kanan atau konservatif, umumnya ingin menurunkan pajak bagi warga dengan konsekuensi jumlah tunjangan sosial yang terbatas.

    Sementara menurutnya Partai Buruh, yang berhaluan kiri, cenderung menetapkan pajak yang lebih tinggi sehingga bisa memberikan bantuan sosial yang lebih banyak.

    Indonesia lebih memaafkan politisi

    Profesor Edward mengatakan sikap masyarakat Australia dan Indonesia pun berbeda ketika menyikapi para politisi.

    “Pada umumnya kalau kita melihat survei politik misalnya, tingkat kepuasan terhadap … lembaga [pemerintahan] Indonesia cenderung lebih tinggi,” katanya.

    “Tafsiran yang bisa kami lakukan adalah memang masyarakat Indonesia itu cenderung memaafkan, cenderung menerima atau sebagian enggak mengkritik para pemimpinnya.”

    Sementara ia mengatakan di Australia “sinisme cukup meluas.”

    “Sehingga kalau sebuah partai ketika dipilih kemudian mengingkari janjinya, sebagian masyarakat [Australia] akan mengatakan ‘memang begitulah para politisi selalu, pengkhianat’,” katanya.

    “Itu pun bisa berakibat fatal bagi partai yang berkuasa.”

    Ia mencontohkan kasus mantan perdana menteri Australia Tony Abbott yang berjanji tidak akan memotong anggaran pendidikan dan kesehatan, namun malah melakukannya ketika menang.

    “Dan langsung anjlok dukungannya dalam survei politik,” ujar Profesor Edward.

    “Dan itu akhirnya berakibat dia diganti partainya karena dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai orang yang mengingkari janjinya.”

    Namun para calon di Australia dan Indonesia menurut Profesor Edward mengalami tantangan yang sama dalam menjangkau masyarakat yang tidak peduli terhadap politik.

    “Saya kira secara umum, di setiap negara selalu ada kelompok masyarakat yang terdidik, yang menaruh perhatiannya secara lebih serius pada dunia politik,” ujarnya.

    “Sedangkan ada juga sebagian masyarakat yang mungkin karena pendidikannya kurang atau karena dari segi kelas sosial sosialnya dia tidak mempunyai pengalaman untuk bagaimana mengerti dunia politik, itu selalu ada di setiap negara.”

    Dari sisi tingkat partisipasi pemilu, jumlah warga Indonesia yang memilih dalam pemilu tahun 2024 lalu lebih besar, yakni mencapai 204,8 juta.

    Sementara menurut Australian Electoral Commission, setara KPU di Indonesia, jumlah warga Australia yang memenuhi syarat untuk memilih pada 31 Desember 2024 adalah 18,3 juta orang.

    Professor Edward mengatakan Australia mewajibkan warganya untuk memilih, jika tidak maka akan dijatuhi hukuman denda, sehingga memaksa warga yang “alergi politik” untuk terlibat dalam proses demokrasi.