Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Jet Tempur F-16 Ditembak Jatuh Bikin Rusia Vs Ukraina Kian Panas

    Jet Tempur F-16 Ditembak Jatuh Bikin Rusia Vs Ukraina Kian Panas

    Jakarta –

    Rusia mengatakan pasukannya menembak jatuh pesawat tempur F-16 milik Ukraina. Tindakan Rusia ini membuat perang kedua negara makin panas.

    Dilansir TASS dan RT.com, Senin (14/4), jet F-16 yang ditembak jatuh ini adalah pabrikan Amerika Serikat (AS). Rusia juga mengklaim telah menjatuhkan lebih dari 200 drone dalam sehari terakhir.

    Tindakan ini menjadi pertama kalinya otoritas Rusia secara publik mengumumkan penghancuran jet tempur F-16 sejak negara-negara Barat yang mendukung Ukraina mulai mengirimkan pesawat tempur generasi keempat buatan AS itu kepada Kyiv pada musim panas lalu.

    “Sebuah pesawat F-16 milik Angkatan Udara Ukraina ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia.

    “Pertahanan udara menembak jatuh pesawat F-16 milik Ukraina, delapan bom udara berpemandu JDAM, tujuh rudal HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 207 kendaraan udara tanpa awak jenis fixed-wing,” imbuh pernyataan itu.

    Pada Sabtu (12/4) waktu setempat, Angkatan Udara Ukraina melaporkan hilangnya salah satu jet tempur F-16 milik mereka. Komsisi antardepartemen kemudian dibentuk untuk mencari tahu apa yang menyebabkan jet tempur itu jatuh.

    Presiden Volodymyr Zelensky kemudian mengonfirmasi bahwa pilot Ukraina bernama Pavel Ivanov telah tewas “selama misi tempur F-16”. Dia menjanjikan respons yang “kuat dan presisi”, yang menyiratkan Rusia berada di balik jatuhnya jet tempur itu.

    Laporan sumber pemerintah kepada BBC Ukraina pada hari yang sama mengatakan Rusia menembakkan tiga rudal ke arah jet tempur F-16 itu. “Itu merupakan rudal antipesawat berpemandu dari sistem berbasis darat S-400 atau rudal udara-ke-udara R-37,” sebut sumber pemerintah yang dikutip BBC Ukraina.

    Jet Tempur F-17 Kedua yang Dikonfirmasi Jatuh

    Jet tempur F-16. (AP/Efrem Lukatsky)

    Menurut RT.com, ini menandai jet tempur F-16 kedua yang dikonfirmasi jatuh oleh Ukraina. Jet tempur F-16 pertama yang hancur dan pilotnya dalam kondisi tidak jelas sejak Agustus tahun lalu.

    Hasil penyelidikan atas insiden itu tidak pernah diumumkan ke publik. Namun beberapa laporan media mengindikasikan jet tempur itu kemungkinan ditembak jatuh oleh pertahanan antipesawat negara itu sendiri secara tidak sengaja.

    Sejak dimulainya invasi militer ke Ukraina, menurut TASS, Angkatan Bersenjata Rusia telah menghancurkan total 661 pesawat tempur Ukraina, 281 helikopter, 51.335 kendaraan udara tanpa awak, 601 sistem rudal permukaan-ke-udara, 22.817 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya.

    Disebutkan juga bahwa 1.535 sistem roket berpeluncur ganda, 23.556 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 34.048 kendaraan bermotor militer khusus juga dihancurkan oleh pasukan Moskow dalam pertempuran dengan Ukraina.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gempa M 5,1 Guncang San Diego AS

    Gempa M 5,1 Guncang San Diego AS

    Jakarta – Gempa bumi magnitudo (M) 5,1 mengguncang San Diego, Amerika Serikat (AS). Pusat gempa disebut terjadi di tempat dangkal.

    Dilansir AFP, Selasa (15/4/2025), gempa bumi dahsyat terjadi di dekat San Diego pada Senin (14/4) Waktu setempat, kata ahli geologi AS.

    Gempa bumi dangkal tersebut berpusat 2,5 mil (4 kilometer) di selatan Julian di daerah San Diego, berkekuatan M 5,1 menurut data dari Survei Geologi AS (USGS).

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Yang Ketahuan dari Kesehatan Trump Usai Dicek Medis 5 Jam

    Yang Ketahuan dari Kesehatan Trump Usai Dicek Medis 5 Jam

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjalani pemeriksaan medis tahunan selama 5 jam. Hasilnya, Trump dinyatakan dalam “kondisi kesehatan yang sangat baik” berdasarkan penilaian dokter Gedung Putih.

    Dirangkum detikcom, Senin (14/3/2025), ini menjadi pemeriksaan pertama sejak dia kembali menjabat sebagai Presiden AS pada Januari lalu.

    Trump yang kini berusia 78 tahun berulang kali membanggakan kebugarannya sendiri sejak memulai masa jabatan keduanya, sembari mengejek pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden, yang berusia 82 tahun sebagai orang jompo dan tidak layak secara mental untuk menjabat.

    “Presiden Trump menunjukkan kesehatan kognitif dan fisik yang sangat baik dan sepenuhnya bugar untuk menjalankan tugas sebagai Panglima Tertinggi dan Kepala Negara,” demikian bunyi surat dokter yang dibagikan oleh Gedung Putih, seperti dilansir AFP, Senin (14/4).

    Catatan Dokter

    Donald Trump. (REUTERS/Nathan Howard)

    Surat dokter itu mencatat beberapa abnormalitas yang mencakup kerusakan ringan akibat sinar matahari pada kulit Trump, serta bekas luka di telinga kanan akibat luka tembak yang dideritanya dalam upaya pembunuhan pada Juli lalu.

    Kolonoskopi mengungkapkan tahun lalu bahwa menderita divertikulosis — kantong kecil di usus besar — dan polip jinak. Disebutkan juga dalam laporan Gedung Putih itu bahwa pemeriksaan lanjutan direkomendasikan dalam tiga tahun.

    Laporan itu menyebut Trump saat ini mengonsumsi empat jenis obat, yakni dua jenis obat untuk mengendalikan kolesterol, aspirin untuk pencegahan jantung, dan krim kulit steroid.

    Secara keseluruhan, laporan itu memuji kesehatan Trump, memuji “gaya hidup aktifnya” dan mengutip “seringnya menang dalam pertandingan golf” — kebanggaan umum dari miliarder yang juga menjauhi alkohol dan rokok.

    Trump dikenal gemar menikmati makanan cepat saji dan terkenal menikmati steak well-done — meskipun dia tampak jauh lebih kurus daripada saat masa jabatan pertamanya. Laporan terbaru menyebutkan berat badannya saat ini mencapai 224 pon atau 101,6 kilogram, yang menurun dari 243 pon pada tahun 2019.

    Dalam pernyataannya pada Jumat (11/4) lalu, Trump merasa “dalam kondisi sangat baik” setelah menjalani pemeriksaan pada hari itu di Rumah Sakit Militer Walter Reed di pinggiran kota Washington.

    “Saya mengikuti tes kognitif. Saya tidak tahu harus berkata apa selain saya menjawab dengan benar,” katanya kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan AS, Air Force One.

    Halaman 2 dari 2

    (taa/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Kembali Gempur Yaman, 7 Orang Tewas-Puluhan Luka

    AS Kembali Gempur Yaman, 7 Orang Tewas-Puluhan Luka

    Sanaa –

    Kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman melaporkan sedikitnya tujuh orang tewas akibat rentetan serangan udara Amerika Serikat (AS) pada Minggu (13/4) malam waktu setempat. Puluhan orang lainnya, termasuk anak-anak, mengalami luka-luka akibat serangan yang menghantam area sebelah barat ibu kota Sanaa itu.

    Laporan media lokal yang dikendalikan Houthi, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (14/4/2025), menyebut rentetan serangan udara AS itu menargetkan sebuah pabrik di zona industri al-Sawari yang ada di area Bani Matar.

    “Tujuh warga tewas dan 29 orang lainnya luka-luka, termasuk satu orang di antaranya dalam kondisi kritis,” demikian laporan media yang terafiliasi Houthi.

    “Di antara korban luka terdapat lima anak-anak dan seorang wanita, yang menunjukkan bahwa para korban merupakan pekerja di pabrik tersebut, di rumah-rumah, dan lahan pertanian di dekatnya,” sebut laporan media terafiliasi Houthi itu, yang mengutip pernyataan Kementerian Kesehatan Houthi.

    Berbagai saluran Houthi melaporkan pada Minggu (13/4) bahwa rentetan serangan udara AS menargetkan berbagai area lainnya di wilayah Yaman, termasuk Provinsi Saada dan Provinsi Hodeidah yang menjadi lokasi pelabuhan tepi Laut Merah.

    Area-area yang dikuasai Houthi di Yaman telah menyaksikan serangan hampir setiap hari, yang disalahkan pada AS yang sejak 15 Maret lalu melancarkan operasi militer terhadap Houthi untuk memaksa kelompok yang didukung Iran itu berhenti mengancam kapal-kapal di Laut Merah dan sekitarnya.

    Sejak saat itu, Houthi kembali melancarkan serangan-serangan menargetkan kapal militer AS dan wilayah Israel, dengan mengklaim serangannya merupakan bentuk solidaritas untuk warga Palestina di Jalur Gaza.

    Houthi mulai menargetkan kapal-kapal yang melintasi Laut Merah dan Teluk Aden, serta wilayah Israel, setelah perang Gaza berkecamuk pada Oktober 2023. Serangan Houthi sempat dihentikan selama gencatan senjata Gaza berlangsung pada Januari lalu.

    Namun ketika Israel memutus akses untuk semua pasokan kemanusiaan ke Jalur Gaza pada awal Maret, dan melanjutkan kembali serangan udara besar-besaran terhadap daerah kantong Palestina itu pada 18 Maret, Houthi mengancam akan melanjutkan serangan-serangannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Beberapa Bulan Lagi, AS-Arab Saudi Akan Teken Kesepakatan Nuklir

    Beberapa Bulan Lagi, AS-Arab Saudi Akan Teken Kesepakatan Nuklir

    Riyadh –

    Amerika Serikat (AS) semakin dekat dengan kemitraan energi penting dengan Arab Saudi, yang dapat membuka jalan bagi pengembangan nuklir komersial di kerajaan tersebut. Menteri Energi AS Chris Wright menyebut kesepakatan nuklir dapat dicapai hanya dalam beberapa bulan ke depan.

    Dalam wawancara eksklusif dengan Al Arabiya News menjelang kunjungan Presiden Donald Trump ke Saudi bulan depan, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (14/4/2025), Wright mengonfirmasi bahwa AS sedang bersiap untuk menandatangani perjanjian kerja sama energi yang luas dalam beberapa pekan ke depan.

    Kesepakatan khusus soal nuklir, sebut Wright, kemungkinan akan menyusul dalam beberapa bulan mendatang.

    “Saya pikir dalam jangka pendek, kami akan menandatangani perjanjian yang lebih luas tentang kerja sama di seluruh bidang energi, dalam kemitraan, dalam investasi, dalam investigasi. Nuklir tentu saja menjadi salah satu bidang itu,” kata Wright dalam wawancara eksklusif pada Minggu (13/4) waktu setempat.

    “Untuk mendapatkan perjanjian khusus untuk bermitra dalam pengembangan nuklir komersial di Arab Saudi, hal itu akan memakan waktu sedikit lebih lama, itu akan memakan waktu berbulan-bulan, bukan berminggu-minggu, tetapi Anda akan mewujudkannya. Saya pikir itu dimungkinkan,” ucapnya.

    Kesepakatan semacam itu akan bergantung pada penandatanganan apa yang disebut sebagai “Perjanjian 123” oleh Arab Saudi dengan AS — prasyarat untuk setiap kerja sama nuklir AS di bawah Undang-undang Energi Atom.

    Perjanjian ini mengikat secara hukum dan dirancang untuk memastikan bahwa kerja sama nuklir sipil tidak berkontribusi pada proliferasi senjata.

    “Itu tidak akan terjadi tanpa perjanjian itu. Kita memerlukan Perjanjian 123 dan kerangka kerja yang lebih luas dan spesifik tentang bagaimana kita akan bekerja sama dan bagaimana segala sesuatunya akan berjalan,” imbuhnya.

    Kunjungan Wright ke Riyadh mencerminkan pendekatan yang diperbarui terhadap kawasan Teluk dari pemerintahan Trump, yang ditunjukkan dengan kunjungan luar negeri pertama Presiden AS ke Saudi pada masa jabatan pertamanya.

    Waktu dan nada pernyataan yang disampaikan Wright menunjukkan langkah reset yang disengaja untuk diplomasi energi AS di kawasan tersebut. Selain kerja sama nuklir, Wright menekankan pentingnya dialog di seluruh spektrum energi.

    “Kami berbicara soal minyak, gas alam, tenaga surya, penyimpanan energi, aliran air, dan industri,” sebutnya.

    Trump diperkirakan akan mengunjungi Saudi bulan depan, yang menandakan penyelarasan strategis lebih dalam dan keterlibatan ekonomi dengan kawasan Teluk.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ngebet Bikin Sendiri, Trump Bakal Berlakukan Tarif Cip Semikonduktor

    Ngebet Bikin Sendiri, Trump Bakal Berlakukan Tarif Cip Semikonduktor

    Jakarta –

    Presiden AS Donald Trump pada hari Minggu (13/04) menyatakan, bakal mengumumkan besaran tarif terhadap semikonduktor impor dalam waktu sepekan ke depan. Trump lebih jauh menyebutkan, pengecualian tersebut telah disalahpahami dan hanya bersifat sementara, karena timnya akan mengejar tarif baru untuk banyak barang dalam daftar tersebut.

    “Tidak ada yang akan ‘bebas’… terutama Cina yang, jauh lebih buruk, memperlakukan kami dengan cara yang paling buruk!” tulisnya di platform Truth Social.

    Pernyataan ini menegaskan pengecualian terhadap produk seperti ponsel pintar dan komputer dari kebijakan tarif timbal balik terhadap Cina, kemungkinan hanya bersifat sementara dan singkat.

    “Kami ingin menyederhanakan persoalan ini dari banyak perusahaan lainnya, karena kami ingin membuat cip dan semikonduktor serta produk-produk lainnya di negeri kami sendiri,” ujar Trump kepada para wartawan di atas pesawat Air Force One dalam perjalanan pulang ke Washington dari kediamannya di West Palm Beach, AS.

    Ketika ditanya apakah produk seperti ponsel pintar mungkin tetap dikecualikan, Trump enggan memberikan kepastian. Namun ia menambahkan, “Kita harus menunjukkan kelenturan. Tak seorang pun seharusnya bersikap terlalu kaku.”

    Sebelumnya pada hari yang sama, Trump juga mengumumkan penyelidikan perdagangan atas dasar keamanan nasional terhadap sektor semikonduktor.

    Saham bergejolak

    Gedung Putih sebelumnya telah mengumumkan pengecualian terhadap tarif timbal balik yang tinggi pada hari Jumat(11/04), yang membangkitkan secercah harapan bahwa industri teknologi mungkin dapat lolos dari jerat konflik perdagangan yang memanas antara kedua negara. Harapan itu juga mencakup kemungkinan agar produk-produk konsumen sehari-hari seperti ponsel dan laptop/komputer tetap terjangkau.

    Pekan lalu, sikap Trump yang plintat-plintut terkait tarif memicu gejolak paling liar di Wall Street sejak masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Indeks acuan Standard & Poor’s 500 (.SPX) telah turun lebih dari 10% sejak Trump mulai menjabat pada 20 Januari.

    Lutnick menyebutkan,Trump akan menerapkan “jenis tarif khusus yang berfokus” pada ponsel pintar, komputer, dan produk elektronik lainnya dalam waktu satu hingga dua bulan, bersamaan dengan tarif sektoral yang menyasar semikonduktor dan farmasi.

    Tarif-tarif baru ini akan berada di luar skema tarif timbal balik yang disebut-sebut Trump—di mana tarif atas impor asal Cina melonjak hingga lebih dari seratus persen pada pekan lalu.

    “Ia mengatakan produk-produk itu dikecualikan dari tarif timbal balik, tetapi akan dimasukkan ke dalam tarif semikonduktor, yang kemungkinan mulai berlaku dalam satu atau dua bulan mendatang,” ujar Lutnick dalam wawancara di acara “This Week” di ABC.

    Ia memperkirakan, kebijakan ini akan mendorong relokasi produksi produk-produk tersebut ke Amerika Serikat.

    Menanggapi langkah tersebut, Beijing pekan lalu turut menaikkan tarif atas barang-barang impor dari Amerika Serikat menjadi 125%.

    Dan pada hari Minggu (13/04), sebelum pernyataan Lutnick, Cina mengatakan sedang mengevaluasi dampak dari pengecualian terhadap produk-produk teknologi yang diumumkan menjelang akhir pekan.

    “Lonceng yang tergantung di leher harimau, hanya dapat dilepaskan oleh tangan yang pernah mengikatnya,” demikian Kementerian Perdagangan Cina “mengaum” dengan pernyataannya, menandai bahwa tanggung jawab untuk meredakan konflik dagang kini kembali ke tangan pihak yang memulainya.

    Penundaan tiga bulan?

    Investor miliarder Bill Ackman, yang mendukung pencalonan Donald Trump sebagai presiden namun mengkritisi kebijakan tarifnya, pada hari Minggu (13/04) menyerukan agar Trump menunda penerapan tarif timbal balik yang luas dan tinggi terhadap Cina selama tiga bulan—sebagaimana yang telah ia lakukan terhadap sebagian besar negara lain pekan lalu.

    Jika Trump menangguhkan tarif terhadap negeri tirai bambu itu selama 90 hari dan menurunkannya secara sementara menjadi 10%, menurut Ackman, ia akan tetap mencapai tujuan yang sama—yakni mendorong perusahaan-perusahaan AS untuk memindahkan rantai pasokan mereka dari Cina—tanpa menimbulkan kekacauan dan risiko besar.

    Perubahan setiap hari

    Sven Henrich, pendiri sekaligus kepala strategi pasar di NorthmanTrader, dengan tajam mengecam cara isu tarif ini ditangani oleh pemerintah. “Sentimen pasar hari ini: Reli saham terbesar tahun ini akan terjadi pada hari Lutnick dipecat,” tulis Henrich di platform X. “Saya sarankan pemerintahan ini segera menentukan siapa yang memegang kendali atas pesan publik mereka—apa pun pesannya—karena berubah setiap hari. Dunia usaha di Amerika tak bisa merencanakan atau berinvestasi jika arahnya selalu berubah-ubah.”

    Senator AS Elizabeth Warren dari Partai Demokrat turut mengkritisi revisi terbaru dalam kebijakan tarif Trump, yang menurut para ekonom bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memicu inflasi. “Ini bukanlah kebijakan tarif, melainkan kekacauan dan korupsi,” ujar Warren dalam program “This Week” di ABC, sebelum Trump membuat pernyataan terbaru di media sosialnya.

    Dalam pemberitahuan kepada para pengirim barang yang dirilis Jumat (11/04) malam, Badan Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan AS menerbitkan daftar kode tarif yang dikecualikan dari pungutan pajak impor. Daftar tersebut mencakup 20 kategori produk, termasuk komputer, laptop, cakram keras (disc drive), perangkat semikonduktor, cip memori, dan panel layar datar.

    Sementara itu, dalam wawancara dengan NBC di acara “Meet the Press”, penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro menyampaikan, Amerika Serikat telah membuka undangan kepada Cina untuk bernegosiasi. Namun, ia juga mengkritik hubungan Cina dengan rantai pasokan fentanil yang mematikan, dan tidak memasukkan negara itu ke dalam daftar tujuh negara—yakni Inggris, Uni Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, dan Israel—yang sedang dijajaki kerja sama oleh pemerintahan Trump.

    Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, dalam acara “Face the Nation” di CBS menyatakan, sejauh ini belum ada rencana bagi Trump untuk berbicara langsung dengan Presiden Cina, Xi Jinping, mengenai isu tarif. Ia menuding Cina sebagai pihak yang memicu friksi dagang, karena membalas dengan tarif-tarif baru mereka sendiri. Meski demikian, ia menyatakan harapan untuk menjalin kesepakatan dagang dengan negara-negara lain.

    “Tujuan saya adalah mencapai kesepakatan yang berarti sebelum 90 hari berakhir, dan saya yakin kita akan mencapainya dengan beberapa negara dalam beberapa pekan ke depan,” kata Greer.

    Ray Dalio, miliarder pendiri hedge fund (dana lindung nilai) terbesar di dunia, menyampaikan kekhawatirannya dalam wawancara dengan NBC bahwa Amerika Serikat sedang berada di ambang resesi—atau bahkan sesuatu yang lebih buruk—akibat kebijakan tarif tersebut. “Saat ini kita berada pada titik pengambilan keputusan yang krusial, sangat dekat dengan resesi,” ujarnya. “Dan saya khawatir, bila ini tidak ditangani dengan tepat, akibatnya bisa lebih parah dari sekadar resesi,” pungkasnya.

    Editor:Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mahasiswa RI Ditahan Imigrasi AS, Visanya Dicabut karena Ikut Demo

    Mahasiswa RI Ditahan Imigrasi AS, Visanya Dicabut karena Ikut Demo

    Jakarta –

    Seorang warga negara Indonesia ditahan oleh aparat imigrasi Amerika Serikat beberapa hari setelah visa pelajarnya dicabut. Aparat AS mengatakan langkah itu ditempuh karena WNI tersebut berpartisipasi dalam demonstrasi pada 2021 terkait pembunuhan seorang pria kulit hitam oleh polisi AS.

    Aditya Wahyu Harsono ditangkap oleh petugas Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya di Marshall, Negara Bagian Minnesota, pada 27 Maret 2025, menurut istri dan dokumen pengadilan yang diajukan oleh pengacaranya.

    Visa pelajar F-1 miliknya telah dicabut empat hari sebelumnya. Namun, pencabutan itu tidak diberitahukan kepada Aditya, kata istri dan pengacaranya.

    Pria berusia 33 tahun itu kini ditahan dalam fasilitas penjara ICE di Negara Bagian Minnesota, menurut laman pencari lokasi di situs web lembaga tersebut.

    Harsono pertama kali datang ke AS satu dekade lalu dan telah berada di negara itu secara legal menggunakan visa pelajar, kata istrinya, seorang warga negara AS bernama Peyton Harsono.

    Menurut Peyton, dirinya telah mengajukan permohonan ‘Green Card’ alias Kartu Hijau bagi suaminya. Kartu Hijau merupakan dokumen identitas yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki izin tinggal tetap di Amerika Serikat.

    Sarah Gad, selaku pengacara bagi Aditya, mengatakan kliennya telah mempertahankan status legal sejak datang di AS dan permohonan ‘Green Card’ seharusnya memungkinkan dia untuk tinggal di negara itu.

    Siapa Aditya Harsono?

    Aditya Harsono mengenyam pendidikan sarjana dan pascasarjana di Southwest Minnesota State University (SMSU), sebagaimana dikonfirmasi seorang juru bicara universitas tersebut.

    Aditya menyelesaikan gelar master dalam bidang bisnis pada tahun 2023, katanya.

    Saat di SMSU, ia dipercaya untuk menjadi manajer rak makanan di kampus, tulis salah satu profesornya dalam sebuah surat yang mendukung Aditya untuk menjadi warga negara AS.

    Aditya kemudian bekerja sebagai manajer rantai pasokan di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional, sebuah program yang memungkinkan mahasiswa internasional mempunyai izin tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

    Aditya menikah dengan Peyton dan pasangan memiliki seorang putri berusia delapan bulan.

    Bagaimana rekam jejak Aditya?

    Dokumen pengadilan menyebutkan alasan resmi yang diberikan untuk menahan Aditya adalah karena batas waktu visa pelajarnya telah kadaluarsa dan pelanggaran ringan. Visa pelajarnya telah dicabut empat hari sebelum dia ditangkap pada bulan Maret.

    Namun, Peyton Harsono, 24 tahun, meyakini suaminya menjadi sasaran atas keterlibatan dalam sebuah demonstrasi pada 2021.

    Pada 16 April 2021, Aditya Harsono adalah salah satu dari sekitar 1.000 orang yang berunjuk rasa setelah seorang warga kulit hitam bernama George Floyd oleh polisi Minneapolis.

    Polisi menangkap Harsono dalam protes tersebut pada pukul 11.13 waktu setempat atau 13 menit setelah jam malam diberlakukan.

    Selain itu, Aditya Harsono memiliki catatan kriminal pada 2022, yaitu menimbulkan kerusakan pada properti dengan menyemprotkan grafiti pada trailer. Aditya kemudian menjalani hukuman percobaan.

    Mengapa Aditya ditangkap?

    Setelah Aditya Harsono ditangkap aparat imigrasi AS, hakim imigrasi kemudian menggelar sidang jaminan pada 10 April. Gad, pengacara Aditya, berdalih kliennya tidak menimbulkan ancaman sehingga dia harus dibebaskan.

    Hakim imigrasi sepakat dengan argumen Gad dan memerintahkan Aditya membayar uang jaminan sebesar US$5.000.

    “Ia diberikan jaminan oleh hakim imigrasi, yang memberi kami sedikit harapan tetapi keringanan itu tidak bertahan lama,” kata Peyton, istri Aditya.

    Menurut Gad, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengajukan banding terhadap putusan hakim imigrasi.

    Gad dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa pejabat federal tampaknya lebih tertarik pada riwayat protes politik kliennya daripada catatan kriminalnya.

    “[Aksi protes Aditya] adalah bukti pertama yang mereka ajukan untuk menentang jaminan, bukan kerusakan properti yang merupakan pelanggaran ringan,” kata Gad.

    Departemen Luar Negeri AS belum mengeluarkan komentar atas kasus ini.

    Pada Maret lalu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan bahwa negaranya memiliki hak untuk mencabut visa bagi pelajar yang “berpartisipasi dalam gerakan yang melakukan hal-hal seperti vandalisme di universitas, pelecehan terhadap pelajar, pengambilalihan gedung, pembuatan keributan, [dan] kami tidak akan memberikan visa kepada Anda.”

    Peyton kini berupaya menggalang dana melalui situs Gofundme guna kebutuhan hidup keluarganya.

    “Kami memiliki seorang putri berusia delapan bulan yang membutuhkan ayahnya. Setiap hari ia mencari ayahnya. Ini sangat traumatis bagi kami semua, terutama putri kami,” tulis Peyton dalam situs GoFundme.

    “Kami ingin Aditya pulang ke tempat yang seharusnya bersama keluarganya.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Netanyahu Kecam Macron Soal Rencana Pengakuan, Palestina Bilang Gini

    Netanyahu Kecam Macron Soal Rencana Pengakuan, Palestina Bilang Gini

    Ramallah –

    Kementerian Luar Negeri Palestina mengomentari kecaman yang dilontarkan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait rencana untuk mengakui negara Palestina. Kecaman Netanyahu itu disebut sebagai “serangan yang tidak dibenarkan” terhadap Macron.

    “Kementerian mengutuk keras serangan yang tidak dapat dibenarkan dan pernyataan ofensif yang dibuat oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan putranya terhadap Presiden Emmanuel Macron,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (14/4/2025).

    “Kementerian menganggap pernyataan ini sebagai pengakuan yang kelas atas permusuhan Netanyahu yang berkelanjutan terhadap perdamaian berdasarkan solusi dua negara, serta penolakan terang-terangan terhadap legitimasi internasional dan preferensi terus-menerus untuk kekerasan dan solusi militer dibandingkan jalur politik,” imbuh pernyataan itu.

    Macron, dalam wawancara dengan televisi France 5 yang disiarkan Rabu (9/4) lalu, mengatakan bahwa Prancis dapat mengambil langkah pengakuan selama konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Juni mendatang.

    Dia mengatakan dirinya mengharapkan hal ini akan memicu pengakuan timbal balik atas Israel oleh negara-negara Arab.

    “Kita harus bergerak menuju pengakuan, dan kita akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang,” kata Macron pada saat itu.

    “Saya akan melakukannya karena saya meyakini bahwa suatu saat nanti, hal itu akan benar dan karena saya juga ingin berpartisipasi dalam dinamika kolektif, yang juga harus memungkinkan semua orang yang membela Palestina untuk mengakui Israel pada gilirannya, yang banyak dari mereka tidak melakukannya,” ucapnya.

    Pernyataan itu memicu kritikan dari kelompok sayap kanan di Prancis, dan memicu kecaman Netanyahu serta putranya, Yair. Netanyahu menyebut Macron “salah besar” dengan rencana tersebut.

    “Presiden Macron salah besar dalam terus mempromosikan gagasan negara Palestina di jantung tanah kami — sebuah negara yang aspirasi satu-satunya adalah menghancurkan Israel,” kata Netanyahu dalam pernyataannya.

    “Persetan dengan Anda!” tulis Yair, putra Netanyahu, dalam kecaman untuk Macron via media sosial X pada Sabtu (12/4) malam.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Calon Kanselir Jerman Sebut Serangan di Sumy ‘Kejahatan Perang’ Rusia

    Calon Kanselir Jerman Sebut Serangan di Sumy ‘Kejahatan Perang’ Rusia

    Jakarta –

    Calon kanselir Jerman berikutnya, Friedrich Merz, menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kejahatan perang setelah serangan rudal Rusia menewaskan sedikitnya 34 orang, termasuk anak-anak, di kota Sumy, Ukraina.

    Dalam wawancara dengan media publik Jerman, ARD, pada hari Minggu (13/04), pemimpin Uni Kristen Demokrat (CDU) yang beraliran tengah-kanan ini mengatakan bahwa serangan rudal Rusia mematikan itu adalah “kejahatan perang yang disengaja dan diperhitungkan.”

    “Ada dua gelombang serangan, dan gelombang kedua datang saat petugas penyelamat sedang merawat para korban,” kata Merz.

    “Itulah tanggapannya, itulah yang dilakukan (Presiden Rusia Vladimir) Putin terhadap mereka yang berbicara dengannya tentang gencatan senjata,” tambah Merz, seraya menyinggung ada pihak-pihak di Jerman yang “naif” menyerukan perundingan damai dengan Putin.

    “Keinginan kami untuk berdiskusi dengannya ditafsirkan bukan sebagai tawaran serius untuk berdamai, tetapi sebagai kelemahan,” kata Merz.

    Merz masih terbuka untuk kirim rudal Taurus ke Ukraina

    Kanselir yang akan segera menjabat ini juga menegaskan kembali dukungannya untuk memasok rudal jarak jauh Taurus bagi Ukraina, asalkan tindakan tersebut dikoordinasikan dengan para sekutu Eropa.

    Merz mencatat bahwa Inggris, Prancis dan Amerika Serikat (AS) adalah beberapa negara yang telah menyediakan rudal-rudal tersebut kepada Ukraina.

    Meski begitu, Scholz, yang berasal dari Partai Sosial Demokrat (SPD) yang berhaluan kiri-tengah, ikut mengecam serangan ke Sumy, menyebutnya “biadab” dan mengatakan: “Serangan semacam itu menunjukkan bahwa klaim Rusia yang menginginkan perdamaian tidak sesuai dengan kenyataan.”

    Mantan Dubes Ukraina untuk Jerman kritik kesepakatan koalisi

    Pernyataan tegas Merz terhadap Rusia muncul di tengah pembentukan pemerintahan baru Jerman, di mana CDU dan partai saudaranya dari Bayern, Uni Kristen Sosial (CSU), telah mencapai kesepakatan koalisi dengan SPD. Kesepakatan ini tercapai setelah CDU menang dalam pemilihan umum Jerman yang berlangsung cepat pada bulan Februari lalu.

    Namun, mantan Duta Besar Ukraina untuk Jerman, Andrij Melnyk, mengkritik kesepakatan koalisi tersebut. Ia meragukan komitmen pemerintahan baru dalam mendukung Ukraina.

    “Jika (Presiden Rusia Vladimir) Putin membaca perjanjian koalisi yang tidak jelas ini, dia bisa langsung buka sebotol sampanye Krimea,” kata Melnyk, merujuk pada aneksasi Rusia atas Semenanjung Krimea Ukraina pada tahun 2014.

    Melnyk menyayangkan tidak adanya jaminan militer yang jelas dalam kesepakatan koalisi tersebut. Ia juga menyebut bahwa isinya hanya “rumusan umum yang bahkan tidak sesuai dengan Olaf Scholz.”

    Kesepakatan koalisi tersebut mengatakan bahwa Jerman akan secara substansial memperkuat dan melanjutkan “dukungan militer, sipil dan politik” kepada Ukraina bersama dengan mitra-mitranya, dan mengatakan bahwa Jerman akan berpartisipasi dalam rekonstruksi Ukraina, di antara upaya-upaya lainnya.

    Melnyk telah dinominasikan untuk menjadi Duta Besar Ukraina untuk PBB, sehingga ia mungkin akan berhubungan dengan pemerintah baru Jerman di masa depan.

    Apa yang terjadi dalam serangan di Sumy?

    Sedikitnya 34 orang tewas ketika dua rudal balistik Rusia menghantam pusat kota Sumy, Ukraina bagian timur laut, pada hari Minggu (13/04).

    Rudal-rudal tersebut menghantam sekitar pukul 10.15 pagi waktu setempat (07.15 GMT) ketika orang-orang berkumpul untuk merayakan hari raya Minggu Palma.

    Serangan ini terjadi ketika pemerintahan Presiden AS Donald Trump sedang mendorong gencatan senjata di Ukraina.

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Brian Hughes mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “serangan rudal ke Sumy adalah pengingat yang jelas dan tajam tentang mengapa upaya Presiden Donald Trump untuk mencoba mengakhiri perang yang mengerikan ini terjadi pada saat yang genting.”

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa serangan tersebut membuktikan bahwa Rusia mengulur-ulur waktu untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata.

    “Jumat (11/04) ini menandai tepat satu bulan sejak Rusia menolak proposal AS untuk gencatan senjata penuh dan tanpa syarat. Mereka tidak takut. Itu sebabnya mereka terus meluncurkan rudal balistik,” kata Zelenskyy.

    “Hanya tekanan, hanya tindakan tegas yang dapat mengubah hal ini,” tambah Zelenskyy.

    Sekjen PBB dan para pemimpin Eropa ikut mengecam

    Serangan ini memicu kemarahan di antara para pemimpin Eropa dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres, yang “sangat khawatir dan terkejut” atas kejadian ini.

    Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa serangan tersebut menunjukkan “pola yang menghancurkan dari serangan-serangan terhadap kota-kota di Ukraina dalam beberapa minggu terakhir, dan mengingatkan bahwa “serangan terhadap warga sipil dan fasilitas sipil dilarang oleh hukum humaniter internasional.”

    Sebelumnya pada hari Minggu (13/04), para pemimpin Eropa secara serempak mengutuk serangan di Sumy.

    “Serangan mematikan ini adalah pengingat yang tajam akan pertumpahan darah yang terus berlanjut oleh (Presiden Rusia) Putin,” kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

    Donald Tusk dari Polandia mengkritik serangan sebagai “gencatan senjata versi Rusia” pada “Minggu Palma Berdarah.”

    sementara Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengecamnya sebagai “serangan yang mengerikan dan pengecut”, dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menggambarkannya sebagai “tindakan kriminal”.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Melisa Lolindu
    Editor: Prihardani Purba

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mahasiswa RI Ditahan Imigrasi AS, Diduga karena Dukung Black Lives Matter

    Mahasiswa RI Ditahan Imigrasi AS, Diduga karena Dukung Black Lives Matter

    Minnesota –

    Seorang mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia (WNI) ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat (AS) beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Penahanan mahasiswa Indonesia ini diduga terkait pandangan politiknya selama berada di AS.

    Aditya Wahyu Harsono yang berusia 33 tahun dan tinggal di Marshall, Minnesota, seperti dilansir CBS News dan media lokal The Minnesota Star Tribune, Senin (14/4/2025), ditangkap oleh sejumlah agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu.

    Aditya pertama datang ke AS satu dekade lalu dan tinggal secara legal di negara itu dengan visa mahasiswa. Dia mendapatkan gelar Master dalam bidang bisnis di Southwest Minnesota State University pada tahun 2023, dan kini bekerja sebagai manajer supply-chain di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional — program yang memungkinkan mahasiswa internasional untuk mendapatkan masa tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

    Di Minnesota, Aditya menikah dengan seorang wanita warga negara AS bernama Peyton Harsono. Pasangan muda ini dikaruniai seorang putri berusia 8 bulan. Aditya sedang dalam proses pengajuan green card melalui istrinya yang warga AS, yang akan memberikannya status penduduk tetap sah di AS.

    Pengacaranya, Sarah Gad, menuturkan bahwa Aditya ditangkap oleh para agen ICE hanya beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Pencabutan visa mahasiswa itu, menurut Gad, sama sekali tidak diberitahukan kepada kliennya sebelumnya.

    Penangkapan ini membuat Aditya harus terpisah dari istri dan anaknya. Saat ini, dia ditahan di fasilitas penahanan ICE di area Kandiyohi County.

    Gad mengatakan bahwa pencabutan visa Aditya itu didasarkan pada hukuman yang dijatuhkan tahun 2022 lalu atas pelanggaran ringan terkait kerusakan properti yang melibatkan sang WNI. Namun Gad mencurigai sebenarnya pandangan politik kliennya telah menjadikannya sebagai target ICE.

    Pencabutan visa dan penangkapan Aditya itu diduga terkait dengan partisipasinya dalam unjuk rasa mendukung gerakan Black Lives Matter usai pembunuhan pria kulit hitam bernama George Floyd oleh polisi AS tahun 2021 lalu. Pada saat itu, Aditya sempat ditangkap karena mengikuti perkumpulan yang melanggar hukum.

    Kasus itu akhirnya dibatalkan oleh jaksa penuntut setempat demi “kepentingan hukum”.

    Lebih lanjut, Gad menegaskan bahwa kliennya telah mempertahankan status hukum sejak kedatangannya dan permohonan green card yang masih berproses seharusnya memungkinkan Aditya untuk tetap tinggal di AS.

    “Meskipun visa mahasiswanya telah dicabut, dia masih diizinkan untuk tetap tinggal di AS sementara petisi imigrasinya diproses,” tegasnya.

    Gad menilai bahwa para pejabat federal AS tampaknya lebih tertarik pada riwayat unjuk rasa kliennya daripada catatan kriminalnya.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, saat dimintai tanggapan, mengatakan pihaknya tidak mengomentari kasus-kasus spesifik dengan alasan privasi.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini