Category: Detik.com Internasional

Nelayan Filipina Temukan Drone Bawah Air, Bisa Kirim Sinyal ke China

Manila –

Nelayan-nelayan Filipina menemukan sedikitnya lima drone bawah air di lepas pantai negara tersebut. Militer Filipina menyebut drone-drone bawah air itu mampu mengumpulkan informasi, yang bisa membantu dalam “perang bawah air”.

Setidaknya salah satu drone bawah air tersebut, menurut militer Filipina dalam pernyataannya seperti dilansir AFP, Selasa (15/4/2025), telah mengirimkan sinyal ke China.

Temuan drone bawah air ini diumumkan menyusul konfrontasi selama berbulan-bulan antara Filipina dan China di perairan Laut China Selatan yang menjadi sengketa beberapa negara, dan terjadi saat Manila bersiap menggelar latihan militer skala besar dengan sekutunya, Amerika Serikat (AS), bulan ini.

Sejumlah pejabat militer Filipina mengatakan kepada wartawan bahwa drone-drone itu ditemukan antara tahun 2022 hingga tahun 2024 di lokasi-lokasi “penting secara strategis dalam pertahanan dan keamanan tidak hanya negara ini, tetapi juga untuk navigasi maritim internasional”.

Pengumpulan data oleh drone-drone bawah air tersebut, menurut juru bicara Angkatan Laut Filipina untuk urusan Laut China Selatan Laksamana Muda Roy Vincent Trinidad, memiliki tujuan “di luar navigasi”.

Trinidad menyebut informasi yang didapatkan drone bawah air itu bisa digunakan untuk “perang bawah air”, mendeteksi ancaman dan menguji persenjataan di bawah permukaan.

Meskipun menolak untuk mengidentifikasi secara pasti asal drone tersebut, Trinidad menekankan bahwa beberapa drone yang ditemukan itu memiliki tanda-tanda terkait China, dengan setidaknya satu drone telah mengirimkan sinyal ke Beijing.

Tiga drone di antaranya, sebut Trinidad, ditemukan di lepas pantai sebelah utara Luzon, pulau utama di Filipina, termasuk dua drone di antaranya di dekat Terusan Balintang di sebelah selatan Taiwan.

Dua drone lainnya ditemukan dari lokasi yang diidentifikasi sebagai “titik rawan kritis”, dengan satu drone ditemukan di dekat Pulau Masbate di Filipina bagian tengah dan satu lainnya di dekat Mindanao.

Kedutaan Besar China belum memberikan tanggapan atas temuan drone-drone bawah air oleh para nelayan Filipina ini.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

15/04/2025 17:55
Ngeri Penembakan di Swedia, 2 Orang Tewas

Stockholm –

Penembakan mematikan yang diduga terkait rivalitas antar geng kriminal melanda kota Gothenburg, Swedia. Sedikitnya dua orang tewas dalam penembakan yang terjadi pada malam hari tersebut.

Kepolisian Swedia, seperti dilansir AFP, Selasa (15/4/2025), mengatakan pihaknya menerima laporan penembakan itu sesaat sebelum tengah malam.

“Di lokasi kejadian, dua pria berusia 20-25 tahun ditemukan dengan beberapa luka tembak. Mereka dibawa ke rumah sakit tetapi dinyatakan meninggal dunia karena luka-luka mereka,” demikian pernyataan Kepolisian Swedia.

Penyelidikan terhadap pembunuhan tersebut telah dimulai, namun kepolisian setempat mengatakan mereka belum menangkap satu pun tersangka untuk saat ini.

Surat kabar setempat, Goteborgs-Posten, melaporkan bahwa penyerangan bersenjata itu dapat dikaitkan dengan rivalitas geng kriminal dan serangan balas dendam atas penembakan sebelumnya.

Laporan kantor berita IT menyebutkan bahwa sejak awal tahun, setidaknya tiga penembakan terjadi di Gothenburg, dengan delapan pengeboman juga terjadi di kota tersebut.

Beberapa tahun terakhir, Swedia berjuang untuk mengendalikan penembakan dan pengeboman yang terkait dengan balas dendam antara geng kriminal yang saling bersaing.

Lihat juga Video ‘Detik-detik Istri Bassis Weezer Ditembak Polisi’:

Para pelaku serangan seringkali merupakan para remaja yang disewa sebagai pembunuh bayaran karena mereka berusia di bawah 15 tahun — usia yang dianggap sebagai usia tanggung jawab pidana di Swedia.

Namun, Swedia mengalami penurunan jumlah kasus pembunuhan sepanjang tahun 2024.

Di negara berpenduduk 10,6 juta jiwa itu, menurut laporan Dewan Nasional Swedia untuk Pencegahan Kejahatan pada akhir Maret lalu, sebanyak 92 kasus kekerasan mematikan terjadi sepanjang tahun 2024 — 29 kasus lebih sedikit dibandingkan tahun 2023.

Kepolisian Swedia juga melaporkan pada Januari bahwa jumlah kasus penembakan telah menurun pada tahun 2024 selama dua tahun berturut-turut, dengan 296 kasus penembakan tercatat sepanjang tahun itu — menurun sebesar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepolisian mengaitkan penurunan itu dengan peningkatan kemampuan untuk “mencegah dan menangkal” tindak kekerasan di negara tersebut.

Lihat juga Video ‘Detik-detik Istri Bassis Weezer Ditembak Polisi’:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

15/04/2025 17:01
Harvard Tolak Tunduk Intervensi Trump, Dana Hibah Dibekukan

Jakarta –

Pemerintah Amerika Serikat pada hari Senin (14/04) mengumumkan akan membekukan lebih dari $2,2 miliar dalam bentuk hibah dan $60 juta dalam bentuk kontrak dengan Harvard, setelah universitas tersebut menyatakan mereka tidak akan membatasi aktivisme di kampus, sebuah tuntutan utama dari pemerintahan AS di bawah Donald Trump.

Pada hari Senin (14/04), Harvard menolak berbagai tuntutan dari pemerintahan Trump dengan tegas, sebagai konsekuensinya pemerintahan Trump kemudian memutuskan untuk membekukan pendanaan tersebut.

Bagaimana Harvard merespons tuntutan dari pemerintahan Trump?

Tindakan tersebut diambil beberapa jam setelah Presiden Universitas Harvard, Alan Garber, dalam sebuah surat kepada komunitas Harvard menyatakan; “Universitas tidak akan menyerahkan kemerdekaannya atau melepaskan hak-hak konstitusionalnya.”

“Tak ada pemerintah—terlepas dari partai mana yang berkuasa—yang dapat mendikte universitas swasta, terkait apa yang bisa diajarkan, siapa yang bisa diterima dan dipekerjakan, serta bidang studi dan penyelidikan apa yang bisa mereka jalankan.”

Dalam sebuah surat yang dirilis pada hari Jumat (11/04), Kementerian Pendidikan AS menyebutkan, Harvard “gagal memenuhi syarat intelektual dan hak-hak sipil yang mendasari investasi federal.”

Departemen tersebut menyerukan agar Harvard mengurangi pengaruh fakultas, staf, dan mahasiswa yang “lebih berkomitmen pada aktivisme daripada kajian ilmiah.”

Protes alumni Harvard terhadap ancaman Trump

Tekanan dari pemerintahan Trump mendorong sekelompok alumni untuk menulis surat kepada para pemimpin universitas, mendesak mereka untuk “secara hukum menentang dan menolak untuk mematuhi tuntutan yang tidak sah, yang mengancam kebebasan akademik dan kemandirian mengelola universitas.”

Tindakan ini juga memicu protes di akhir pekan dari anggota komunitas Harvard dan Cambridge, serta gugatan dari Asosiasi Profesor Universitas Amerika pada hari Jumat (11/04).

Dalam gugatan mereka, para penggugat berpendapat, pemerintahan Trump bertindak terburu-buru, gagal mengikuti prosedur yang dibutuhkan berdasarkan Title VI sebelum mulai memangkas hibah, dan memberikan pemberitahuan pengurangan tersebut kepada universitas serta Kongres AS.

“Tuntutan-tuntutan yang luas namun tidak terukur ini bukanlah solusi yang menargetkan penyebab ketidakpatuhan terhadap hukum federal,” tulis para penggugat.

“Sebaliknya, mereka secara terang-terangan berusaha untuk memaksakan pandangan politik dan preferensi kebijakan yang diajukan oleh pemerintahan Trump, dan menyeret universitas untuk menghukum pidato yang tidak disukai,” lanjut tulisan tersebut.

Gedung Putih Trump menargetkan universitas-universitas

Beberapa mahasiswa dan anggota fakultas di universitas-universitas di seluruh Amerika Serikat telah menjadi sasaran dan ditahan oleh agen federal dalam beberapa pekan terakhir, di tengah penindakan pemerintahan Trump terhadap aktivisme di kampus-kampus yang menargetkan aktivis mahasiswa pro-Palestina dan pengkritik rezim Israel.

Pemerintahan Trump menyatakan, aktivisme Mahmoud Khalil, seorang mahasiswa Palestina di Universitas Columbia, dapat merusak kebijakan luar negeri AS meskipun itu “sah.”

Seorang hakim imigrasi AS memutuskan pada hari Jumat (11/04) bahwa Khalil dapat dideportasi karena keyakinannya dianggap mengancam keamanan nasional.

Khalil, seorang penduduk tetap AS dan aktivis pro-Palestina yang vokal, ditangkap pada 8 Maret, menjadi mahasiswa pertama yang ditahan di bawah penindakan Trump terhadap pengunjuk rasa perang Gaza.

“Tindakan pemerintahan Trump terhadap universitas-universitas, peneliti-penelitinya, dan mahasiswanya tidak memiliki preseden yang jelas dalam sejarah AS,” tandas David Pozen, seorang profesor hukum di Universitas Columbia.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, pemerintahan Trump telah mencabut visa “mungkin lebih dari 300” orang yang diduga terlibat dalam protes universitas pro-Palestina.

Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh : Ayu Purwaningsih

Editor : Agus Setiawan

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

15/04/2025 16:53
Pesawat Pengebom AS Mengudara di Semenanjung Korea, Ada Apa?

Seoul –

Amerika Serikat (AS) mengerahkan pesawat pengebom B-1B ke Semenanjung Korea dalam latihan udara gabungan dengan sekutunya, Korea Selatan (Korsel). Pengerahan pesawat pengebom AS ini juga dimaksudkan sebagai pamer kekuatan terhadap Korea Utara (Korut).

Selain pesawat pengebom AS, beberapa jet tempur F-16 milik AS dan Korsel, serta jet tempur siluman F-35 milik Seoul, juga ikut serta dalam latihan gabungan itu.

Pengerahan pesawat pengebom AS itu, seperti dilansir Associated Press, Selasa (15/4/2025), dilakukan beberapa hari setelah Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong Un, bersumpah untuk melawan dorongan yang dipimpin Washington dalam berupaya melenyapkan program nuklir Korut.

Korut seringkali memberikan reaksi keras terhadap pengerahan pesawat pengebom AS dan aset militer kuat lainnya, dengan melakukan uji coba rudal dan melontarkan retorika yang berapi-api.

Mengudaranya pesawat pengebom AS pada Selasa (15/4) waktu setempat dapat memicu respons lebih keras karena hal itu terjadi ketika Korut sedang memperingati hari penting, yakni hari ulang tahun pendiri Korut, mendiang Kim Il Sung, atau kakek dari Kim Jong Un.

Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan pesawat pengebom AS itu berpartisipasi dalam latihan udara gabungan Seoul-Washington di atas Semenanjung Korea untuk memperkuat kemampuan operasional dan menunjukkan kemampuan pencegahan terhadap program nuklir Korut.

Disebutkan Kementerian Pertahanan Korsel dalam pernyataannya bahwa sejumlah jet tempur F-35 dan jet tempur F-16 milik Korsel, juga jet tempur F-16 milik AS, juga berpartisipasi dalam latihan udara gabungan tersebut.

Lihat juga Video ‘AS Serang Yaman Lagi, 6 Orang Tewas-30 Terluka’:

Ini merupakan kedua kalinya pesawat pengebom B-1B milik AS ikut dalam latihan bersama Korsel sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat untuk periode kedua pada Januari lalu.

Pada Februari lalu, Kementerian Pertahanan Korut mengecam penerbangan pesawat pengebom B-1B di kawasan itu sebagai bukti meningkatnya provokasi yang dilakukan AS sejak pelantikan Trump. Pyongyang bersumpah akan melawan ancaman strategis AS dengan cara-cara strategis.

Beberapa hari kemudian, Korut melakukan uji coba rudal jelajah, dalam apa yang disebutnya sebagai upaya menunjukkan kemampuan serangan balik nuklirnya.

Trump berulang kali mengatakan dirinya akan menghubungi Kim Jong Un untuk menghidupkan kembali diplomasi antara kedua negara. Korut belum menanggapi secara langsung atas upaya Trump tersebut.

Kim Yo Jong, pada Rabu (9/4) lalu, mencemooh AS dan sekutu-sekutunya atas apa yang disebutnya sebagai “khayalan” mereka soal denuklirisasi Korut. Dia menegaskan Pyongyang tidak akan pernah menghentikan program senjata nuklirnya.

Lihat juga Video ‘AS Serang Yaman Lagi, 6 Orang Tewas-30 Terluka’:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

15/04/2025 16:23
Parlemen Dibubarkan, Singapura Akan Gelar Pemilu 3 Mei

Singapura –

Parlemen Singapura dibubarkan pada Selasa (15/4) waktu setempat menjelang pemilihan umum (pemilu) nasional yang akan datang. Pemilu yang dijadwalkan pada 3 Mei mendatang, dipandang sebagai ujian penting bagi Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong yang kini menjabat.

Tahun lalu, Wong menggantikan Lee Hsien Loong, putra PM pendiri Singapura Lee Kuan Yew, sebagai PM Singapura. Naiknya Wong menjadi PM mengawali era baru setelah puluhan tahun kepemimpinan oleh keluarga Lee yang berpengaruh di Singapura.

Pemerintah Singapura dalam pengumumannya, seperti dilansir AFP, Selasa (15/4/2025), menyebut pembubaran parlemen diperintahkan oleh Presiden Tharman Shanmugaratnam atas saran PM Wong.

“Presiden Tharman Shanmugaratnam, atas saran Perdana Menteri Lawrence Wong, telah membubarkan parlemen pada Selasa, 15 April 2025,” demikian pengumuman pemerintah Singapura.

Hari pencalonan untuk pemilu telah ditetapkan pada 23 April mendatang. Sedangkan tanggal pemungutan suara, menurut pengumuman terpisah oleh Departemen Pemilu seperti dilansir Reuters dan Straits Times, ditetapkan pada 3 Mei mendatang.

Total ada 97 kursi parlemen yang dipertaruhkan dalam pemilu kali ini — empat kursi lebih banyak dari parlemen sebelumnya. Sebagian besar kursi parlemen yang dipertaruhkan berasal dari sistem pemungutan suara blok, yang menurut oposisi, menguntungkan Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa sejak tahun 1959 silam.

Partai Buruh yang menjadi oposisi utama mengejutkan publik Singapura ketika memenangkan 10 kursi dari 93 kursi yang diperebutkan dalam pemilu tahun 2020 lalu. Dalam pemilu tahun ini, Partai Buruh diharapkan dapat membangun momentum semacam itu dan membuat lebih banyak kemajuan.

Beberapa partai oposisi lainnya yang lebih kecil juga diharapkan akan ikut serta dalam pemilu.

Pemilu tahun ini akan digelar di tengah perang dagang yang dikobarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam tatanan dunia, yang berperan penting bagi kemakmuran ekonomi Singapura yang pesat.

Meskipun Trump hanya memberlakukan tarif dasar 10 persen terhadap Singapura, negara itu rentan terhadap perlambatan ekonomi global yang disebabkan oleh tarif yang jauh lebih tinggi yang dikenakan Trump terhadap negara-negara lainnya karena ketergantungan yang besar pada perdagangan internasional.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

15/04/2025 15:29
Australia Bingung Ada Kabar Rusia Mengincar Pangkalan Udara di Indonesia

Jakarta –

Pemerintah Australia berusaha keras untuk mengonfirmasi apakah Rusia tengah berupaya menempatkan pesawat jarak jauhnya di Indonesia.

Situs web militer Amerika Serikat bernama ‘Janes’ melaporkan jika Rusia sudah mengajukan permintaan resmi untuk menempatkan pesawat militernya di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak Numfor, provinsi Papua.

Pada tahun 2017, Rusia pernah menerbangkan dua pesawat pengebom berkemampuan nuklir dalam misi patroli dari pangkalan tersebut yang tampaknya merupakan latihan pengumpulan intelijen.

Kemungkinan penempatan pesawat militer Rusia yang jaraknya begitu dekat dengan Australia akan menimbulkan kecemasan bagi Australia.

Pakar mengatakan Rusia juga dapat menggunakan pangkalan Indonesia untuk memantau fasilitas pertahanan Amerika Serikat di Pasifik Barat, termasuk di Guam.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan kepada wartawan jika pemerintah Australia tengah mencari informasi lebih lanjut dari pihak Indonesia.

“Kami dari pihak pemerintah mencoba untuk mengonfirmasi laporan tersebut dan untuk mengetahui apakah laporan tersebut akurat atau tidak dan seperti apa status permintaan Rusia tersebut,” katanya.

Menteri Pertahanan Richard Marles juga mengatakan Australia sudah “berkomunikasi” dengan Indonesia terkait laporan tersebut, namun pemerintah Indonesia belum menanggapinya secara resmi.

‘Belum ada kesepakatan’

Seorang sumber di Jakarta mengatakan kecil kemungkinan Indonesia mengabulkan permintaan tersebut, dengan mengatakan hal itu akan membahayakan prinsip-prinsip kebijakan luar negerinya yang sudah lama berlaku.

Malcolm Davis dari Australian Strategic Policy Institute mengatakan kepada ABC jika Indonesia dapat menolak permintaan dari Rusia.

“Belum ada kesepakatan yang tuntas, dan mungkin akan gagal,” katanya.

“Australia, Jepang, dan Amerika akan menekan Indonesia untuk mengatakan tidak,” kata Malcolm.

Namun, ia mengatakan jika Indonesia memberi lampu hijau, maka lebih banyak aset militer Amerika Serikat dan Australia akan ditempatkan dalam jangkauan langsung pasukan militer Rusia.

Australia sudah berupaya untuk memperluas hubungan pertahanan dan keamanan dengan Indonesia dengan cepat, tetapi Rusia juga makin dengan Indonesia, khususnya setelah salah satu pejabat militer senior Rusia Sergei Shogiu mengunjungi Indonesia Februari lalu.

Walau fokus utama Presiden Rusia Vladimir Putin tetap pada perang melawan Ukraina, ia telah berupaya memperluas hubungan militer lebih jauh ke luar negeri, termasuk Indonesia.Kedua negara sudah mengadakan latihan angkatan laut di Laut Jawa pada bulan November.

Pemerintah Australia yakin Rusia dan China juga semakin fokus pada semakin kuatnya kehadiran militer AS di Darwin dan Wilayah Utara.

‘Tidak diterima di kawasan kami’

Pemimpin Oposisi Australia Peter Dutton mengatakan akan menjadi “kegagalan hubungan diplomatik yang fatal” jika pemerintah Australia tidak mendapat “peringatan sebelumnya” tentang permintaan tersebut sebelum dipublikasikan.

“Ini adalah perkembangan yang sangat, sangat meresahkan dan dugaan bahwa entah bagaimana Rusia akan memiliki beberapa aset mereka yang berbasis di Indonesia hanya dalam jarak yang dekat dari, tentu saja, bagian utara negara kita,” kata Peter.

“Kita perlu memastikan pemerintah menjelaskan dengan tepat apa yang telah terjadi di sini.”

Ketika ditanya apa “pesannya” kepada Presiden Putin, Peter menjawab: “ia [Rusia] tidak diterima di kawasan kami.”

“Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang Indonesia. Saya sudah bertemu dengan presiden, baik saat ia menjadi menteri pertahanan maupun saat ia menjadi presiden terpilih … Prabowo adalah teman baik Australia,” katanya.

“Namun pesan saya kepada Presiden Putin adalah kami tidak memiliki nilai-nilai yang sama dengan Presiden Putin, dan kami tidak menginginkan kehadiran militer dari Rusia di wilayah kami.”

PM Anthony Albanese tidak mengatakan kapan pemerintah mengetahui tentang permintaan yang dilaporkan tersebut tetapi mengatakan mereka masih menggali informasi.

“Yang kami lakukan adalah klarifikasi yang tepat,” katanya kepada wartawan.

“Begitulah cara menangani hubungan internasional.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan kepada ABC jika ia belum mendengar tentang permintaan tersebut, sementara juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Brigadir Jenderal Freda Ferdinand Wenas Inkiriwang mengatakan ia tidak “memantau” masalah tersebut.

Diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

15/04/2025 15:07
Pertama Kali, Jepang Tangkap 4 Orang karena Jual Gambar Cabul Buatan AI

Tokyo –

Kepolisian Jepang menangkap empat orang yang dituduh menjual gambar cabul yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI generatif. Penangkapan terkait gambar cabul buatan AI ini menjadi tindakan keras pertama yang dilakukan di Jepang.

Laporan televisi nasional NHK yang mengutip sumber-sumber kepolisian Jepang, seperti dilansir AFP, Selasa (15/4/2025), menyebut keempat tersangka yang ditangkap berusia antara 20-an tahun hingga 50-an tahun.

Keempatnya diduga membuat poster yang menampilkan gambar-gambar tidak senonoh wanita dan menjualnya di situs lelang internet.

Kepolisian Jepang belum merilis pernyataan resmi dan detail terkait penangkapan tersebut.

NHK dalam laporannya menyebut para tersangka menggunakan software AI gratis untuk membuat gambar-gambar wanita dewasa telanjang, yang tidak ada di dunia nyata, menggunakan berbagai prompt yang mencakup istilah-istilah “kaki terbuka”.

Keempat tersangka dilaporkan menjual poster-poster bergambar cabul itu masing-masing seharga beberapa ribu Yen.

Laporan NHK pada Selasa (15/4) itu menyebut penangkapan tersebut merupakan yang pertama di Jepang atas dugaan penjualan gambar cabul yang dibuat dengan AI.

Kekhawatiran semakin meningkat di seluruh dunia atas penggunaan AI untuk tujuan-tujuan jahat, termasuk melalui deepfake, yang mengubah foto, video atau audio asli dari orang-orang menjadi sosok yang mirip tapi palsu.

Menurut studi tahun 2019 oleh perusahaan AI asal Belanda, Sensity, sekitar 96 persen video deepfake yang beredar secara online merupakan pornografi nonkonsensual, dan sebagian besar menampilkan wanita.

Lihat juga Video ‘Polisi Selidiki Heboh Aksi Cabul Oknum Dokter Kandungan di Garut’:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

15/04/2025 15:05
Rekor dalam Sejarah, Jepang Catat Penurunan Populasi

Jakarta –

Populasi warga negara Jepang turun menjadi 120,3 juta orang pada Oktober 2024. Data resmi menunjukkan pada Senin (14/4), ada penurunan rekor sebanyak 898.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Tingkat kelahiran negara ini termasuk yang terendah di dunia, dan menyebabkan masalah besar bagi masyarakat, sektor bisnis, menurunnya angkatan kerja hingga berkurangnya jumlah konsumen.

Krisis populasi di luar Tokyo dan Saitama

Penurunan ini adalah penurunan berturut-turut yang ke-13 kalinya untuk populasi asli (non-warga negara asing). Ini adalah yang terbesar sejak pemerintah mulai mengumpulkan data yang dapat dibandingkan pada tahun 1950, menurut Kementerian Dalam Negeri.

Termasuk warga negara asing, populasinya juga turun sebanyak 550.000 orang menjadi 123,8 juta. Ini adalah penurunan tahunan ke-14 berturut-turut.

Hanya dua prefektur, Tokyo dan Saitama, yang mengalami peningkatan populasi, sementara angka populasi di 45 prefektur lainnya di negara itu menurun.

Prefektur Akita, yang terletak di bagian utara Pulau Honshu, mencatatkan penurunan yang paling signifikan.

Populasi Jepang mencapai puncaknya pada 2008, dan sejak itu terus menurun karena tingkat kelahiran yang rendah.

Isu kesejahteraan dan ekonomi

Pemerintah Jepang berusaha menaikkan upah bagi orang muda sambil juga menawarkan bantuan dalam merawat anak, tambahnya.

“Kami akan mempromosikan langkah-langkah komprehensif untuk mewujudkan masyarakat di mana setiap orang yang ingin memiliki anak dapat memiliki anak dan membesarkannya dengan tenang,” tambah Hayashi.

Sementara Jepang telah mengandalkan pekerja asing muda sebagai sumber tenaga kerja, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan imigrasi yang ketat, hanya memungkinkan pekerja asing masuk secara sementara.

Pada 2023, Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan bahwa pemerintah akan mengalokasikan sekitar 3,5 triliun yen (sekitar Rp414,75 triliun) setiap tahun untuk perawatan anak dan langkah-langkah lain untuk mendukung orangtua.

Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

15/04/2025 14:42
Trump Tegaskan Iran Tak Bisa Punya Senjata Nuklir!

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh Iran secara sengaja menunda kesepakatan nuklir dengan AS. Trump pun kembali menegaskan bahwa Teheran harus menghentikan segala upaya untuk mendapatkan senjata nuklir atau menghadapi kemungkinan serangan militer terhadap fasilitas nuklir mereka.

“Saya pikir mereka (Iran-red) memanfaatkan kita,” kata Trump kepada wartawan seperti dilansir Reuters, Selasa (15/4/2025).

Tuduhan itu disampaikan Trump setelah Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menggelar pertemuan dengan pejabat senior Iran di Oman pada Sabtu (12/4) waktu setempat.

Baik Iran maupun AS mengatakan bahwa pembicaraan di Oman berlangsung “positif” dan “konstruktif”. Putaran kedua dijadwalkan pada Sabtu (19/4) mendatang, dan seorang sumber yang diberi pengarahan tentang rencana tersebut mengatakan pertemuan selanjutnya kemungkinan akan digelar di Roma, Italia.

Dituturkan sumber yang tersebut bahwa diskusi dimaksudkan untuk mengeksplorasi apa yang mungkin, termasuk kerangka kerja yang luas tentang seperti apa kesepakatan potensial itu nantinya.

“Iran harus menyingkirkan konsep senjata nuklir. Mereka tidak dapat memiliki senjata nuklir,” tegas Trump dalam pernyataannya.

Saat ditanya apakah opsi AS untuk merespons Iran mencakup serangan militer terhadap fasilitas nuklir Teheran, Trump menjawab: “Tentu saja.”

Trump mengatakan bahwa Iran harus bergerak cepat untuk menghindari respons keras karena “mereka sudah cukup dekat” untuk mengembangkan senjata nuklir.

AS dan Iran menggelar pembicaraan tidak langsung selama era pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, tetapi mereka hanya mencapai sedikit kemajuan.

Negosiasi terakhir yang diketahui antara kedua negara berlangsung pada era mantan Presiden Barack Obama, yang mempelopori kesepakatan nuklir tahun 2015 yang kemudian ditinggalkan Trump.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

15/04/2025 10:38
Trump Bekukan USD 2,2 M Untuk Harvard Usai Tolak Lawan Antisemitisme di Kampus

Jakarta –

Universitas Harvard terkena pembekuan dana federal sebesar USD 2,2 miliar. Dana Harvard itu dibekukan setelah Harvard menolak daftar tuntutan dari Gedung Putih.

Dilansir AFP, Selasa (15/4/2025), Universitas Harvard telah mengumumkan kepada mahasiswa dan staf yang menentang seruan untuk perubahan tata kelola, praktik prekrutan, dan kebijakan penerimaan dari pemerintahan Donald Trump.

“Pernyataan Harvard hari ini memperkuat pola pikir hak istimewa yang meresahkan yang endemik di universitas dan perguruan tinggi paling bergengsi di negara kita – bahwa investasi federal tidak disertai dengan tanggung jawab untuk menegakkan hukum hak-hak sipil,” kata Satuan Tugas Gabungan Trump untuk Memerangi Anti-Semitisme dalam sebuah pernyataan.

Dilansir BBC, Gedung Putih mengirim daftar tuntutan ke Harvard minggu lalu yang katanya dirancang untuk melawan antisemitisme di kampus, termasuk perubahan pada tata kelolanya, praktik perekrutan, dan prosedur penerimaan mahasiswa.

Harvard dengan tegas menolak tuntutan tersebut pada Senin (14/4) dan mengatakan Gedung Putih berusaha untuk “mengendalikan” komunitasnya.

Adapun salah satu tuntutan Gedung Putih yakni: mengurangi kewenangan yang dimiliki mahasiswa dan staf pengajar tidak tetap; melaporkan mahasiswa yang ‘memusuhi’ nilai-nilai Amerika kepada pemerintah federal; dan mempekerjakan pihak eksternal yang disetujui pemerintah untuk mengaudit program dan departemen “yang paling memicu pelecehan anti-semit”.

Diketahui, sejak kembali menduduki Gedung Putih, Presiden Donald Trump telah memberikan tekanan kepada universitas untuk mengatasi antisemitisme dan mengakhiri praktik keberagaman. Atas tuntutan itu, Profesor Harvard mengajukan gugatan sebagai tanggapan dan menyebut pemerintah secara tidak sah menyerang kebebasan berbicara dan kebebasan akademis.

Ketika USD 400 juta ditarik, Universitas Columbia menyetujui beberapa tuntutan administrasi, yang menuai kritik dari beberapa mahasiswa dan fakultas.

Tonton juga Video: Trump Tegaskan Ponsel-Komputer Tetap Kena Tarif: Tak Ada Pengecualian!

(zap/dek)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

15/04/2025 09:31