Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Di Tengah Kontroversi, Organisasi Bantuan Gaza Mulai Beroperasi

    Di Tengah Kontroversi, Organisasi Bantuan Gaza Mulai Beroperasi

    Gaza City –

    Organisasi bantuan kemanusiaan yang didukung Amerika Serikat mulai beroperasi di Gaza di tengah gelombang kritik dari sektor kemanusiaan, pengamat internasional, hingga direktur eksekutifnya sendiri yang telah mengundurkan diri.

    Yayasan Kemanusiaan Gaza, atau yang dikenal sebagai Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ditugaskan menyalurkan bantuan di Jalur Gaza, dengan distribusi yang dilaporkan telah dimulai pada Senin (26/05).

    Langkah ini mungkin merupakan penyaluran bantuan pangan terbesar sejak Israel menutup akses bagi lembaga-lembaga kemanusiaan ke wilayah tersebut pada awal Maret lalu.

    Namun, GHF yang dikelola secara privat hanya diizinkan beroperasi dengan dukungan dari Israel dan Amerika Serikat. Sementara itu, sejumlah lembaga bantuan kemanusiaan yang telah lama beroperasi, termasuk jaringan lembaga PBB, masih dilarang masuk ke wilayah Gaza.

    Oleh karena itu, operasi GHF menuai kecaman luas karena dinilai tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Apa itu GHF dan apa yang sudah dilakukannya?

    Gaza Humanitarian Foundation (GHF) adalah lembaga bantuan kemanusiaan yang terdaftar di Jenewa, Swiss. Menurut kantor berita Reuters, GHF beroperasi dengan bantuan perusahaan keamanan dan logistik swasta, yakni UG Solutions dan Safe Reach Solutions.

    Dalam pernyataannya, GHF menyebut akan mendirikan empat titik distribusi untuk menyalurkan makanan dan pasokan medis kepada warga Gaza. Organisasi ini menargetkan distribusi sebanyak 300 juta porsi makanan dalam 90 hari pertama operasinya, serta menjangkau satu juta warga Palestina dalam waktu satu minggu.

    Saat ini, sekitar dua juta warga Palestina tinggal di Jalur Gaza.

    Operasi GHF resmi dimulai pada Senin, 26 Mei, beberapa jam setelah direktur eksekutifnya, mantan Marinir AS Jake Wood, mengundurkan diri.

    Wood sebelumnya menjadi wajah dari GHF sejak organisasi ini dipilih sebagai mitra utama penyaluran bantuan oleh pemerintah AS dan Israel. Sebelum bergabung dengan GHF, Wood dikenal sebagai pendiri Team Rubicon, organisasi yang fokus pada bantuan penanggulangan bencana, didirikan pada tahun 2010.

    Dalam pernyataan pengunduran dirinya, Wood menyebut GHF tidak mampu mematuhi “prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, dan independensi, prinsip yang tidak akan saya abaikan.”

    Rencana GHF dikritik luas oleh komunitas kemanusiaan

    Pengunduran diri Wood terjadi di tengah gelombang kritik dari PBB, organisasi bantuan independen, dan pakar kemanusiaan terkait rencana penyaluran bantuan GHF di Gaza yang dilakukan dengan persetujuan serta keterlibatan Israel.

    “Bantuan seharusnya disalurkan oleh pihak netral yang tidak terlibat dalam konflik,” kata Thea Hilhorst, peneliti bantuan kemanusiaan dari Erasmus University Rotterdam, Belanda.

    “Dalam kasus ini, Israel yang memegang kendali. Israel bukan pihak netral, Israel adalah okupan dan pihak yang ikut bertikai.”

    Salah satu sorotan utama terhadap rencana GHF adalah lokasi distribusi bantuan.

    Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memaparkan rencana yang terdiri dari tiga tahap. Rencana ini mencakup penggunaan militer Israel untuk mengamankan distribusi bantuan serta “pembentukan zona steril di wilayah selatan [Gaza], tempat warga sipil akan dipindahkan.”

    Hingga kini, empat titik distribusi GHF telah ditetapkan di Selatan, wilayah yang dihuni sedikit warga Palestina. Pemerintah Israel mengklaim pendekatan ini bertujuan agar bantuan tidak diperoleh Hamas. Israel sendiri masih aktif dalam perang yang tengah berlangsung dengan kelompok militan tersebut sejak serangan 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan 250 orang disandera.

    Laporan menunjukkan bahwa warga yang ingin mengakses bantuan harus melewati penjagaan militer terlebih dahulu.

    Langkah ini memicu kekhawatiran akan potensi pemindahan paksa warga dari wilayah utara Gaza yang padat penduduk. Netanyahu menyatakan bahwa warga yang memasuki zona steril di selatan Gaza “tidak otomatis bisa kembali [ke wilayah utara].”

    Hilhorst mengatakan kepada DW bahwa langkah tersebut bisa dianggap sebagai pembersihan etnis, karena telah melanggar prinsip bantuan kemanusiaan yang mewajibkan bantuan untuk diberikan di tempat di mana warga berada, bukan dengan memaksa mereka melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkannya.

    “Dia (Netanyahu) menggunakan bantuan sebagai alat untuk memindahkan penduduk dari Gaza. Ini adalah bentuk instrumentalitas bantuan untuk kepentingan perang,” ujar Hilhorst.

    “Satu-satunya hal yang seharusnya dilakukan [Netanyahu] saat ini adalah membuka akses perbatasan untuk bantuan kemanusiaan. Tapi itu tidak dilakukan, dan ia justru menggunakan kelaparan sebagai senjata perang.”

    Koordinator Badan Bantuan Darurat PBB, Tom Fletcher, juga menyampaikan keprihatinan serupa di hadapan Dewan Keamanan PBB pada 13 Mei lalu. Ia mengatakan bahwa taktik tersebut tampaknya “lebih memprioritaskan tujuan depopulasi Gaza daripada menyelamatkan nyawa warga sipil.”

    Sementara itu, kelompok Hamas pada Senin memperingatkan warga Palestina di Gaza untuk tidak bekerja sama dengan GHF. Dalam keterangan kepada media, Hamas menyebut sistem yang diajukan GHF justru akan “menggantikan tatanan dengan kekacauan, memperkuat kebijakan kelaparan sistematis terhadap warga Palestina, dan menjadikan makanan sebagai senjata di masa perang.”

    Bantuan PBB masih terhalang masuk Gaza

    Dengan beroperasinya GHF, sejumlah lembaga kemanusiaan kembali mendesak agar layanan bantuan kemanusiaan bisa kembali dijalankan secara penuh di Gaza.

    Jonathan Fowler, juru bicara badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA, mengatakan kepada DW bahwa sudah ada sistem kemanusiaan internasional yang terbukti efektif dan menghormati hukum humaniter internasional.

    “Tidak perlu sistem baru. Sistem yang sudah ada bisa bekerja secara maksimal untuk menyalurkan bantuan jika diizinkan. Masalahnya, sekarang justru tidak diizinkan,” ujar Fowler.

    Meski begitu, seperti telah diperingatkan organisasi-organisasi kemanusiaan akan terjadinya bencana kelaparan di Gaza, distribusi makanan merupakan intervensi yang diperlukan dan penting.

    Namun, walau GHF telah memulai distribusi logistik, kendaraan dari lembaga bantuan independen masih dilarang masuk ke wilayah Gaza.

    Menurut Sarah Schiffling, wakil direktur Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute yang berbasis di Finlandia, larangan terhadap distribusi bantuan non-makanan bisa dianggap sebagai pengepungan.

    “Pengepungan berarti memutus akses suatu wilayah dari dunia luar, dan itulah yang kita lihat saat ini dari sisi logistik,” ujar Schiffling kepada DW.

    Ia menilai, meski diizinkannya GHF untuk membawa bantuan merupakan langkah yang “sangat positif”, bantuan dari organisasi kemanusiaan lainnya tetap penting, terutama untuk menyuplai kebutuhan lain seperti bahan bakar, alat masak, tempat tinggal, obat-obatan, dan barang-barang esensial lainnya.

    “Ada banyak sekali truk bermuatan barang bantuan yang sangat dibutuhkan, menumpuk di sepanjang perbatasan Gaza, tapi tidak kunjung diberi izin masuk,” katanya.

    “Ini benar-benar soal akses, bukan masalah pengadaan barang, bukan masalah pengiriman barang ke perbatasan.”

    UNRWA juga menyebut sekitar 3.000 truk masih tertahan di Yordania dan Mesir, menunggu izin melintasi perbatasan Israel. Beberapa di antaranya membawa obat-obatan yang terancam kedaluwarsa.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Minim Diplomasi Informal, Krisis India-Pakistan Kian Memanas

    Minim Diplomasi Informal, Krisis India-Pakistan Kian Memanas

    New Delhi –

    Selama bertahun-tahun, dialog informal yang difasilitasi LSM dan kelompok masyarakat sipil telah memainkan peran penting dalam menjembatani India dan Pakistan.

    Proses ini dikenal sebagai “diplomasi jalur kedua” yang melibatkan LSM, anggota masyarakat sipil, dan aktivis perdamaian. Biasanya, mereka bekerja untuk mencari solusi potensial dari berbagai krisis lewat dialog dengan para pemangku kepentingan. Pemerintah kerap menggunakan masukan dari mereka sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

    Rutinnya pendanaan dari donor Barat memungkinkan terjadinya pertemuan informal di wilayah netral di berbagai belahan dunia. Lewat cara ini, perspektif yang saling bertolak belakang pun bisa dipertemukan dan saling bertukar pandangan.

    Namun kini, cara ini menjadi kurang efektif. Selain persoalan pendanaan, kedua pemerintah kian menolak ajakan dialog.

    Setelah India dan Pakistan ada di ambang perang pada April lalu, pihak Jalur Kedua dari kedua negara telah memberikan pernyataan bersama untuk meredakan ketegangan.

    “Kami percaya bahwa menyulut histeria perang dan membiarkan ketegangan terus berlarut hingga berubah menjadi konflik militer hanya akan membawa kehancuran bagi kedua negara dan masyarakat yang menginginkan perdamaian,” bunyi pernyataan tersebut.

    Pernyataan itu dirilis seminggu setelah serangan terjadi dan seminggu sebelum India melancarkan serangan lintas batas, yang juga dikenal sebagai “infrastruktur teror” di Pakistan. Ketegangan akhirnya mereda setelah kedua pihak sepakat melakukan gencatan senjata.

    “Ketika pemerintah tidak terlibat dalam dialog formal apa pun, diplomasi jalur kedua kehilangan relevansinya — dan bersama itu, pendanaannya pun ikut terhenti,” ujar Barve.

    Bagaimana kelompok masyarakat sipil membantu India dan Pakistan?

    Jurnalis Pakistan, Imtiaz Alam, merupakan salah satu pendiri LSM South Asia Free Media Association (SAFMA), bersama rekannya dari India, Vinod Sharma. Kepada DW, ia mengatakan bahwa diplomasi jalur kedua memungkinkan terjadinya dialog di luar jalur formal seperti komisi tinggi atau lembaga intelijen.

    Selain SAFMA, sejumlah kelompok penting lainnya juga memainkan peran besar dalam mendorong dialog antara pejabat kedua negara. Beberapa di antaranya adalah South Asia Media Association (SAMA), Pakistan-India People’s Forum for Peace and Democracy (PIPFPD), Pakistan-India Parliamentary Forum (PIPF), Chaophraya Dialogue, Neemrana Dialogue, Women’s Peace Initiatives, dan Southasia Peace and Action Network (Sapan).

    Selama beberapa tahun ke belakang, berbagai organisasi tersebut telah berhasil membantu membangun kesepakatan antara India dan Pakistan, terutama soal Kashmir. Kedua negara sama-sama mengklaim wilayah tersebut secara penuh, tapi hanya menguasainya sebagian, menjadikannya titik konflik berkepanjangan antara dua negara bersenjata nuklir tersebut.

    Antara tahun 2005 hingga 2015, CDU memimpin serangkaian dialog masyarakat sipil terkait Kashmir. Inisiatif ini memungkinkan terjalinnya kontak antarwarga dan mendorong perdagangan lintas batas.

    Bahkan, kedua mantan Perdana Menteri, Manmohan Singh dari India dan Pervez Musharraf dari Pakistan sempat sepakat untuk menciptakan “perbatasan yang lebih lunak”.

    Barve dari CDU, yang telah hampir 40 tahun bekerja dalam bidang dialog dan rekonsiliasi di wilayah-wilayah terdampak kekerasan di India dan Asia Selatan, mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan dengan para pemangku kepentingan tersebut menarik perhatian hingga ke tingkat tertinggi pemerintahan.

    “Yang memperhatikan bukan cuma kalangan birokrasi — bahkan perdana menteri sendiri beberapa kali menerima kami untuk mendengar langsung realita di lapangan (di Kashmir),” ujarnya.

    Conciliation Resources, sebuah LSM jalur kedua lainnya, juga terlibat dalam dialog India-Pakistan yang telah berhasil membuka jalur perdagangan yang lebih aman antara wilayah Kashmir yang dikuasai kedua negara.

    Diplomasi jalur kedua India-Pakistan mulai terkikis

    Meski begitu, upaya diplomasi jalur kedua antara India dan Pakistan mulai terkikis usai serangan teror Mumbai pada 2008, yang dilakukan kelompok militan di Pakistan. Hantaman berikutnya datang pada 2019 ketika New Delhi mencabut status semi-otonom Jammu dan Kashmir yang memicu kemarahan besar masyarakat lokal.

    Pada 2015, organisasi pro-demokrasi Jerman, Friedrich Ebert Stiftung (FES), sempat fokus pada “penguatan kerja sama regional dan perdamaian di kawasan Asia Selatan”, dan menginisiasi dialog-dialog pembangunan kepercayaan antara para pemangku kepentingan dari India dan Pakistan. Namun kini, fokus FES di kawasan Asia Selatan telah bergeser.

    Direktur FES India, Christoph Mohr, mengatakan kepada DW bahwa pada tahun 2025, FES India “tidak bekerja pada isu seputar kawasan sekitar India, terutama Pakistan, dan juga tidak menjalankan mekanisme perdamaian regional apa pun.”

    “Fokus kerja FES India dalam kebijakan luar negeri kini pada hubungan bilateral dengan Jerman dan Uni Eropa, perdagangan, serta posisi India di panggung global,” tulis Mohr melalui e-mail.

    Sektor LSM kian melemah di India

    Pemerintahan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi juga turut memberi tekanan pada LSM asing yang beroperasi di India.

    Pada tahun 2018, keputusan pemerintah India untuk mengubah Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) membuat banyak organisasi kehilangan izin operasional mereka, sehingga menyebabkan berbagai inisiatif perdamaian kekurangan sumber daya yang dibutuhkan.

    Salah satu kelemahan dari diplomasi jalur kedua adalah pendekatannya yang masih terbatas pada kalangan elit, dan belum mampu menjangkau masyarakat umum.

    “Generasi muda saat ini lebih banyak dibentuk oleh konten kebencian yang viral ketimbang memori bersama tentang peristiwa pemisahan India dan Pakistan. Kesenjangan ini berbahaya,” ujar Rita Manchanda dari PIPFPD kepada DW.

    Ia merujuk pada peristiwa pemisahan India setelah berakhirnya penjajahan Inggris pada 1947, yang menciptakan negara India dan Pakistan serta menyebabkan jutaan orang terusir dari tanah kelahirannya.

    “Meski begitu, masih ada secercah harapan lewat inisiatif-inisiatif baru yang dipimpin anak muda, yang mencoba menghidupkan kembali ketertarikan terhadap warisan bersama,” tambahnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Melisa Lolindu

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Memanas! Serangan Udara Israel Targetkan Bandara Sanaa di Yaman

    Memanas! Serangan Udara Israel Targetkan Bandara Sanaa di Yaman

    Sanaa –

    Serangan udara Israel menargetkan bandara internasional Sanaa di ibu kota Yaman, yang dikuasai kelompok Houthi, pada Rabu (28/5). Tel Aviv mengklaim jet tempurnya melancarkan serangan terhadap “target teror” Houthi di bandara tersebut.

    “Agresi Israel terhadap Bandara Internasional Sanaa,” sebut saluran televisi Al-Masirah yang dikelola Houthi dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir AFP, Rabu (28/5/2025).

    Laporan Al-Masirah TV menyebut beberapa serangan udara itu mengenai sebuah pesawat dan landasan pacu yang ada di fasilitas tersebut.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dalam pernyataannya menyebut sejumlah jet tempur Israel telah melancarkan serangan terhadap “target-target teroris” Houthi di bandara Sanaa.

    Serangan udara ini dilancarkan Tel Aviv sehari setelah Houthi menembakkan dua proyektil ke wilayah Israel.

    Militer Israel, dalam pernyataan terpisah, mengklaim serangannya itu telah menghancurkan pesawat milik kelompok Houthi.

    “Pesawat yang diserang pernah digunakan oleh organisasi teroris Houthi untuk mengangkut para teroris yang melancarkan serangan teroris terhadap negara Israel,” sebut militer Israel.

    Bandara Sanaa, yang sejak tahun 2022 menangani penerbangan kemanusiaan PBB dan layanan komersial terbatas oleh Yaman dari dan ke Amman, dibombardir habis-habisan oleh Israel pada 6 Mei lalu sebagai balasna atas serangan rudal Houthi yang menghantam Bandara Ben Gurion di dekat Tel Aviv.

    Pada 17 Mei, otoritas Houthi mengatakan Bandara Sanaa telah melanjutkan kembali operasional penerbangan komersial secara terbatas.

    Beberapa tahun terakhir, Houthi melancarkan rentetan serangan jalur pelayaran internasional di Laut Merah dan sekitarnya, yang diklaim sebagai bentuk solidaritas untuk Jalur Gaza yang terus digempur Israel. Houthi juga berkali-kali menyerang target-target di wilayah Israel.

    Awal bulan ini, Houthi mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap kelompok tersebut.

    Namun demikian, Houthi masih terus melanjutkan serangannya terhadap target-target Israel. Bahkan baru-baru ini memperingatkan akan memberlakukan “blokade laut” terhadap pelabuhan Haifa di Israel.

    Israel, dalam peringatannya, mengancam akan menargetkan kepemimpinan Houthi.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Baku Tembak dengan Militer Thailand di Perbatasan, 1 Tentara Kamboja Tewas

    Baku Tembak dengan Militer Thailand di Perbatasan, 1 Tentara Kamboja Tewas

    Phnom Penh –

    Baku tembak terjadi antara tentara Kamboja dan tentara Thailand di wilayah perbatasan yang menjadi sengketa. Satu tentara Kamboja tewas dalam bentrokan militer tersebut.

    “Salah satu tentara kami tewas dalam bentrokan itu, dan ada beberapa lainnya yang terluka, tetapi kami belum memiliki angka rincinya,” kata juru bicara militer Kamboja, Mao Phalla, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP, Rabu (28/5/2025).

    Bentrokan militer yang terjadi di area perbatasan yang sensitif antara kedua negara ini jarang memakan korban jiwa.

    Militer Kerajaan Thailand, dalam pernyataannya, menyebut bentrokan itu terjadi setelah tentara Kamboja mulai melepas tembakan di area dekat Provinsi Ubon Ratchathani, Thailand bagian timur, pada Rabu (28/5).

    Menurut militer Thailand, tentara-tentaranya membalas tembakan dari pasukan perbatasan Kamboja, yang kemudian memicu baku tembak yang berlangsung sekitar 10 menit sebelum pihak Kamboja meminta gencatan senjata.

    Mao Phalla mengonfirmasi “adanya bentrokan”, namun dia menyebut tentara Thailand yang telah menyerang pasukan Kamboja yang sedang melakukan patroli perbatasan di Provinsi Preah Vihear, yang berbatasan dengan Ubon Ratchathani.

    “Tentara kami tewas di parit. Tentara Thailand datang untuk menyerang kami,” sebutnya.

    Bentrokan militer berdarah antara Kamboja dan Thailand sebelumnya terjadi pada tahun 2008 lalu, di lokasi kuil kuno Khmer di Preah Vihear yang terletak di dekat perbatasan kedua negara.

    Perselisihan atas sebidang tanah di sebelah kuil Preah Vihear yang berusia 900 tahun itu menyebabkan kekerasan sporadis selama beberapa tahun, yang mengakibatkan sedikitnya 28 orang tewas sebelum Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan wilayah sengketa itu adalah milik Kamboja.

    Lihat juga Video ‘Kronologi 18 Anggota OPM Tewas Ditembak TNI di Intan Jaya’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Macron dan Prabowo Bicarakan Kerja Sama Pertahanan

    Macron dan Prabowo Bicarakan Kerja Sama Pertahanan

    Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang berisi sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara yang telah kami rangkumkan untuk Anda.

    Kabar dari tanah air menjadi pembuka kita untuk edisi Rabu, 28 Mei 2025.

    Presiden Prancis kunjungi Indonesia, bicarakan hubungan pertahanan

    Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, pada hari Rabu (28/05) dalam sebuah kunjungan yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dan perdagangan sebagai bagian dari perjalanannya selama sekitar seminggu ke Asia Tenggara, dengan fokus penguatan hubungan regional di tengah lanskap global yang semakin tidak stabil.

    Macron tiba di Jakarta pada Selasa (27/05) malam bersama Ibu Negara Prancis, Brigitte Macron untuk kunjungan tiga hari. Ini adalah pemberhentian kedua dalam lawatannya ke wilayah tersebut setelah Vietnam, tempat Macron menandatangani kesepakatan untuk menjual 20 pesawat Airbus ke Hanoi.

    “Kami sangat gembira dapat bertemu lagi dengan saudara saya, Presiden Prabowo,” kata Macron kepada wartawan sesaat setelah tiba di pangkalan angkatan udara Halim Perdanakusuma di Jakarta pada Selasa malam, “Ia adalah teman baik saya dan hubungan dengan negara Anda sangat strategis dan bersahabat.”

    Pada hari Rabu (28/05) hari ini, Prabowo menjamu Macron dan Brigitte dalam sebuah upacara di Istana Merdeka di Jakarta sebelum kedua pemimpin tersebut memimpin pertemuan bilateral.

    Indonesia telah memulai upaya untuk meningkatkan dan memodernisasi persenjataannya serta memperkuat industri pertahanan dalam negerinya.

    Indonesia dikabarkan akan beli pesawat tempur China dan Rusia

    Situs web penerbangan Alert-5 melaporkan bahwa Indonesia kemungkinan mengumumkan rencana pembelian 42 pesawat tempur J-10 bekas dari China ini paling cepat bulan depan, serta melanjutkan negosiasi untuk mendapatkan pesawat tempur Su-35 Rusia.

    Mengutip sumber yang mengetahui rencana itu, media daring tersebut mengatakan bahwa J-10 yang akan dibeli kemungkinan akan dimodifikasi untuk memenuhi persyaratan ekspor, tetapi belum ada konfirmasi resmi yang dikeluarkan oleh Indonesia, China, atau Rusia.

    “Baik pesawat China maupun Rusia berpotensi menawarkan jadwal pengiriman yang lebih cepat dibandingkan dengan alternatif dari Barat, yang sering kali harus melalui antrean produksi yang panjang dan proses persetujuan yang rumit,” kata laporan Alert-5.

    “Pesawat tempur J-10 bekas akan dikirimkan relatif cepat dengan mengambil dari inventaris Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat, yang memberikan peningkatan kemampuan segera.”

    Menurut Alert-5, ada spekulasi bahwa pengumuman resmi dari Indonesia mungkin akan dilakukan pada Indo Defence Expo and Forum, yang dijadwalkan akan diadakan di Jakarta dari tanggal 11 hingga 14 Juni.

    Penabrak parade Liverpool diduga di bawah pengaruh narkoba

    Petugas menangkap seorang pria berusia 53 tahun di tempat kejadian, di Water Street di pusat kota setelah menabrak kerumunan ratusan ribu penggemar Liverpool Football Club untuk menyaksikan parade yang menandai kemenangan tim mereka dalam Liga Primer Inggris.

    Saat penyelidikan polisi masih berlangsung dan belum ada dakwaan yang diajukan, Kepala Detektif Inspektur Karen Jaundrill pada hari Selasa (27/05) mengatakan bahwa pria itu telah “ditangkap karena dicurigai melakukan percobaan pembunuhan, pelanggaran mengemudi yang membahayakan, dan mengemudi dalam kondisi tidak sehat karena narkoba”.

    Ia mengatakan para detektif membuat “kemajuan signifikan” dalam penyelidikan mereka dan menegaskan kembali bahwa polisi tidak yakin terorisme merupakan faktor dalam insiden tersebut.

    Israel lepaskan tembakan di pusat bantuan di Gaza

    Militer Israel mengatakan telah melepaskan tembakan peringatan di luar pusat bantuan yang baru dibuka di Gaza untuk mengendalikan warga Palestina yang berebut masuk untuk mengambil makanan.

    Video yang diverifikasi secara independen oleh Reuters menunjukkan kerumunan orang menyerbu masuk ke sebuah lokasi di kota Rafah, Gaza selatan, pada hari Selasa (27/05), tempat bantuan didistribusikan.

    Kekacauan meletus saat warga sipil yang putus asa, termasuk perempuan dan anak-anak, beberapa berjalan kaki atau naik kereta keledai, memadati salah satu lokasi distribusi untuk menerima paket makanan.

    Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan telah melepaskan tembakan peringatan di luar kompleks tersebut dan bahwa “kendali atas situasi telah berjalan.”

    Seorang juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut gambar-gambar insiden tersebut “memilukan.”

    Raja Charles membuka masa sidang parlemen Kanada

    Raja Charles III telah menjadi raja Inggris pertama yang secara resmi membuka parlemen Kanada dalam hampir 70 tahun dengan mengatakan bahwa ia yakin negara itu akan tetap “kuat dan bebas” meskipun ada ancaman terhadap kedaulatannya dari sekutu yang “berubah.”

    Pidato simbolis tersebut, yang disampaikan sebagian dalam bahasa Prancis, secara luas dipandang sebagai bentuk dukungan bagi negara itu dalam menghadapi ancaman aneksasi dari Presiden AS Donald Trump.

    Selama pidato panjang tersebut, yang disampaikan di akhir kunjungan dua hari ke negara tersebut olehnya dan Ratu Camilla, Charles mengatakan Kanada menghadapi “momen kritis.”

    Justin Vovk, seorang sejarawan kerajaan Kanada, mengatakan kunjungan raja tersebut mengingatkannya pada saat Ratu Elizabeth II membuka Parlemen di Grenada, sesama anggota Persemakmuran, pada tahun 1985.

  • Italia Desak Israel Setop Serangan di Gaza, Tolak Pengusiran Warga Palestina

    Italia Desak Israel Setop Serangan di Gaza, Tolak Pengusiran Warga Palestina

    Roma –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Italia, Antonio Tajani, mendesak Israel untuk menghentikan serangannya di Jalur Gaza. Tajani juga memperingatkan bahwa pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza “bukan dan tidak akan pernah menjadi pilihan yang dapat diterima.”

    Berbicara di hadapan parlemen Italia, seperti dilansir AFP, Rabu (28/5/2025), Tajani menyebut reaksi Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu telah berubah menjadi “bentuk yang tidak dapat diterima.”

    “Reaksi yang sah dari pemerintah Israel terhadap aksi teroris yang mengerikan dan tidak masuk akal, sangat disayangkan telah mengambil bentuk yang benar-benar tragis dan tidak dapat diterima, oleh karena itu kami akan meminta Israel untuk segera menghentikannya,” kata Tajani merujuk pada serangan Hamas yang memicu perang tanpa henti di Jalur Gaza.

    “Pengeboman harus dihentikan, bantuan kemanusiaan harus dilanjutkan sesegera mungkin, penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional harus dipulihkan,” tegasnya.

    Dalam pernyataannya, Tajani juga menyerukan pembebasan sandera-sandera yang masih ditahan kelompok Hamas dan sekutunya di Jalur Gaza.

    “Hamas harus segera membebaskan semua sandera yang saat ini masih berada di tangan mereka, dan yang memiliki hak untuk kembali ke rumah-rumah mereka,” ucap Tajani dalam pernyataannya.

    Lebih lanjut, Tajani mengecam rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menguasai Jalur Gaza dan untuk memindahkan warga Palestina yang tinggal di sana secara paksa.

    “Saya ingin menegaskan kembali pada hari ini di ruang sidang ini dengan sangat jelas — pengusiran warga Palestina dari Gaza bukanlah dan tidak akan pernah menjadi pilihan yang dapat diterima,” tegas Tajani.

    “Itulah sebabnya kami dengan sepenuh hati mendukung rencana Arab, yang dipimpin oleh Mesir, untuk pemulihan dan rekonstruksi Jalur Gaza, yang tidak sesuai dengan hipotesis pemindahan paksa,” ujarnya.

    Lihat juga Video ‘Tangis Warga Gaza Kehilangan Keluarga-Kerabat saat Digempur Israel’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 47 Orang Luka-luka dalam Ricuh Distribusi Bantuan Kemanusiaan Gaza

    47 Orang Luka-luka dalam Ricuh Distribusi Bantuan Kemanusiaan Gaza

    Gaza City –

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa sekitar 47 orang mengalami luka-luka dalam kericuhan yang terjadi ketika ribuan orang menyerbu pusat distribusi bantuan kemanusiaan terbaru, yang dikelola kelompok kemanusiaan yang didukung Amerika Serikat (AS), di Jalur Gaza bagian selatan.

    Disebutkan PBB bahwa sebagian besar korban luka itu terkena tembakan yang dilepaskan oleh tentara-tentara Israel saat kericuhan terjadi pada Selasa (27/5).

    Kericuhan itu terjadi di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, ketika pusat distribusi bantuan kemanusiaan terbaru yang dikelola Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang didukung AS, diserbu oleh ribuan warga Gaza yang sangat kekurangan pasokan makanan dan obat-obatan akibat blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel.

    “Dari informasi yang kami miliki, ada sekitar 47 orang yang mengalami luka-luka,” sebut Kepala Kantor Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestina, Ajith Sunghay, saat berbicara kepada asosiasi koresponden PBB di Jenewa, Swiss, seperti dilansir AFP, Rabu (28/5/2025).

    Dia menambahkan bahwa “sebagian besar dari mereka yang terluka disebabkan oleh tembakan”, dan berdasarkan informasi yang dia miliki, “itu merupakan tembakan dari IDF” — menyebut nama resmi Angkatan Bersenjata Israel.

    Insiden itu terjadi beberapa hari setelah Tel Aviv melonggarkan blokade bantuan kemanusiaan Gaza yang diberlakukan sejak 2 Maret lalu.

    Penyaluran bantuan kemanusiaan Gaza dengan mekanisme baru yang dicetuskan AS dan sekutunya, Israel, itu menuai kritikan organisasi kemanusiaan internasional karena dianggap mem-bypass sistem PBB yang sudah ada dan gagal memenuhi prinsip-prinsip kemanusiaan.

    Sunghay, dalam pernyataannya, menekankan bahwa pihaknya masih melakukan penaksiran dan mengumpulkan informasi tentang gambaran lengkap insiden itu.

    “Jumlahnya bisa bertambah. Kami mencoba untuk mengonfirmasi apa yang telah terjadi pada mereka,” sebutnya, merujuk pada kondisi para korban luka.

    Militer Israel sebelumnya mengatakan “pasukannya melepaskan tembakan peringatan di area luar kompleks” distribusi bantuan pada Selasa (27/5), dan bahwa mereka telah berhasil memulihkan “kendali atas situasi”.

    PBB dan badan-badan bantuan kemanusiaan internasional telah menegaskan tidak akan bekerja sama dengan GHF, di tengah tuduhan bahwa GHF bekerja sama dengan Israel tanpa melibatkan Palestina.

    “Kami telah menyampaikan banyak kekhawatiran terhadap mekanisme ini. Apa yang kami lihat kemarin adalah contoh yang sangat jelas tentang bahaya mendistribusikan makanan dalam situasi seperti yang dilakukan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza,” ucap Sunghay.

    Sekjen PBB Sebut Kericuhan Distribusi Bantuan Gaza ‘Memilukan’

    Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyebut pemandangan ribuan orang menyerbu pusat distribusi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza bagian selatan sebagai situasi “memilukan”. Dalam pernyataan melalui juru bicaranya Stephane Dujarric, Guterres menegaskan perlunya “rencana operasional yang baik”.

    “Kita telah menyaksikan video yang muncul dari Gaza di sekitar salah satu titik distribusi yang ditetapkan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza. Dan sejujurnya, video ini, dan gambar ini, sangat memilukan,” ucap Dujarric dalam pernyataan mewakili Guterres.

    “Seperti yang disampaikan Sekretaris Jenderal pekan lalu, kami dan mitra kami memiliki rencana yang detail, berprinsip, dan operasional yang baik yang didukung oleh negara-negara anggota untuk menyalurkan bantuan kepada penduduk yang putus asa,” imbuh pernyataan itu.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Zelensky Usulkan Pertemuan Trilateral dengan Trump-Putin

    Zelensky Usulkan Pertemuan Trilateral dengan Trump-Putin

    Kyiv –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan digelarnya pertemuan trilateral atau tiga pihak dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Usulan ini menjadi bagian dari upaya memaksa Moskow menghentikan invasi militernya yang telah berlangsung selama tiga tahun.

    Putin menolak seruan untuk bertemu Zelensky di Turki awal bulan ini, dengan Kremlin menyebut pertemuan antara kedua pemimpin itu hanya akan terjadi setelah ada semacam “kesepakatan” yang tercapai.

    Sementara Trump telah menyatakan rasa frustrasinya kepada Putin dan Zelensky karena belum adanya kesepakatan yang tercapai untuk mengakhiri perang.

    “Jika Putin tidak merasa nyaman dengan pertemuan bilateral, atau jika semua orang menginginkannya menjadi pertemuan trilateral, saya tidak keberatan. Saya siap untuk format apa pun,” kata Zelensky saat berbicara kepada wartawan, seperti dilansir AFP, Rabu (28/5/2025).

    Dikatakan Zelensky bahwa dirinya “siap” untuk pertemuan antara “Trump-Putin-saya”, dan mendesak Washington untuk menjatuhkan paket sanksi keras terhadap sektor perbankan dan energi Moskow.

    “Kami sedang menunggu sanksi dari Amerika Serikat (untuk Rusia)” ucapnya.

    “Trump menegaskan bahwa jika Rusia tidak berhenti, sanksi-sanksi akan dijatuhkan. Kami telah membahas dua aspek utama dengannya — energi dan sistem perbankan. Akankah AS mampu menjatuhkan sanksi terhadap kedua sektor ini? Saya sangat menyukainya,” ujar Zelensky dalam pernyataannya.

    Zelensky sebelumnya tampak meluapkan rasa frustrasinya kepada Washington karena tidak kunjung mengumumkan sanksi baru terhadap Moskow setelah Rusia seruan terkoordinasi dari Barat untuk gencatan senjata segera.

    Beberapa jam usai Zelensky menyampaikan pernyataannya, Ukraina melancarkan salah satu serangan drone terbesarnya ke Rusia, dengan meluncurkan hampir 300 drone ke negara tetangganya itu. Otoritas Rusia melaporkan hanya terjadi kerusakan minimal akibat serangan drone tersebut.

    Di medan perang, Zelensky mengatakan bahwa Rusia “mengumpulkan” lebih dari 50.000 tentaranya di garis depan di sekitar wilayah perbatasan Sumy, yang menjadi tempat pasukan Moskow merebut sejumlah permukiman saat berupaya membangun apa yang disebut Putin sebagai “buffer zone” di wilayah Ukraina.

    Zelensky juga mengatakan bahwa Kyiv belum menerima “memorandum” yang dijanjikan Rusia terkait tuntutannya untuk kesepakatan damai.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Iran Eksekusi Mati Pria yang Dituduh Jadi Mata-mata Israel

    Iran Eksekusi Mati Pria yang Dituduh Jadi Mata-mata Israel

    Teheran –

    Otoritas Iran mengeksekusi mati seorang pria yang dinyatakan bersalah telah menjadi mata-mata badan intelijen Israel, Mossad. Pria bernama Pedram Madani ini dituduh menyampaikan informasi rahasia dan melakukan pertemuan dengan agen Mossad.

    “Setelah identifikasi, penangkapan, dan proses hukum terhadap Pedram Madani, yang memata-matai untuk membantu rezim Zionis, dan mengikuti seluruh proses prosedur pidana dan konfirmasi akhir serta penegakan putusan Mahkamah Agung, dia dibawa ke pengadilan dan dieksekusi,” demikian dilaporkan Mizan Online yang dikelola otoritas kehakiman Iran, seperti dilansir AFP, Rabu (28/5/2025).

    Menurut laporan Mizan Online, Madani dituduh menyebarkan informasi rahasia dan mengadakan pertemuan dengan para agen Mossad di luar negeri, termasuk di Brussels, Belgia.

    Otoritas kehakiman Iran menyebut Madani bahkan melakukan perjalanan ke “wilayah pendudukan” — istilah yang digunakan oleh Teheran untuk menyebut Israel — sebelum penangkapannya pada tahun 2020-2021.

    Dia juga dihukum karena memperoleh “kekayaan gelap” dengan menerima pembayaran dalam bentuk mata uang Euro dan Bitcoin dari Israel.

    Disebutkan oleh Mizan Online bahwa Madani akhirnya dinyatakan bersalah atas dakwaan “spionase atas nama dinas intelijen rezim Zionis (Mossad)” dengan tuduhan mengobarkan perang melawan Tuhan dan “korupsi di Bumi”, dan dijatuhi hukuman mati.

    Kasus Madani ini rentetan kasus eksekusi mati lainnya di Iran yang menargetkan orang-orang yang dituduh bekerja sama dengan Israel.

    Pada April lalu, Teheran mengeksekusi mati Mohsen Langarneshin atas tuduhan membantu Mossad dalam pembunuhan Kolonel Korps Garda Revolusi Iran Hassan Sayyad Khodaei di Teheran tahun 2022. Otoritas Iran menyebut Langarneshin memberikan dukungan teknis kepada Mossad dan bertemu agen Israel di luar negeri.

    Iran yang tidak mengakui Israel, telah berulang kali menuduh musuh bebuyutannya itu melakukan operasi rahasia di dalam negeri, termasuk serangan terhadap program nuklirnya dan pembunuhan para ilmuwannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Majelis Nasional Prancis Sahkan RUU Bantuan Mengakhiri Hidup

    Majelis Nasional Prancis Sahkan RUU Bantuan Mengakhiri Hidup

    Paris –

    Setelah lama diperdebatkan, RUU bantuan untuk mengakhiri hidup akhirnya disetujui dalam pembacaan pertama di Majelis Nasional Prancis. Langkah tersebut membuka jalan bagi pasien untuk bisa mengakhiri hidup mereka dengan bantuan medis. RUU ini lolos dengan 305 suara setuju dan 199 suara menolak.

    Selanjutnya, rancangan tersebut akan dibahas lebih lanjut di Senat.

    Presiden Macron: Ini langkah penting

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut baik hasil pemungutan suara tersebut. Melalui media sosial X, ia menyebut, “Pemungutan suara Majelis Nasional atas teks pengembangan perawatan paliatif dan eutanasia adalah langkah penting.”

    “Dengan menghormati berbagai sensitivitas, keraguan, dan harapan, jalan menuju rasa saling peduli dan kemanusiaan yang saya inginkan perlahan mulai terbuka, sesuai dengan martabat dan nilai kemanusiaan,” tulisnya.

    Pada Selasa (27/05), majelis juga menyetujui rancangan undang-undang lain yang bertujuan memperkuat layanan perawatan paliatif, demi meredakan rasa sakit dan menjaga martabat pasien.

    Siapa yang dapat bantuan medis untuk mengakhiri hidup?

    Aturan ini menetapkan syarat yang ketat untuk mendapat bantuan mengakhiri hidup. Pertama, pasien harus berusia di atas 18 tahun, warga negara Prancis atau penduduk tetap di Prancis yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan medis dalam mengakhiri hidup.

    Kedua, dokter harus memastikan bahwa pasien mengidap penyakit serius yang tidak bisa disembuhkan.

    Apabila disetujui, dokter akan meresepkan obat mematikan yang bisa dikonsumsi pasien di rumah, panti jompo, atau fasilitas kesehatan lainnya.

    Pro-kontra RUU bantuan mengakhiri hidup

    Asosiasi Hak untuk Mati dengan Martabat (ADMD) menyambut keputusan Majelis Nasional sebagai ‘sejarah baru’ dan menyatakan bahwa Prancis kini berpeluang bergabung dengan negara-negara demokratis yang menghargai kebebasan individu, seperti Belanda, Belgia, Spanyol, Kanada, dan Australia.

    “Ini momen penuh harapan bagi kami yang percaya akan akhir kehidupan yang terkendali, tanpa derita tak terperi dan siksaan yang tak perlu,” kata ADMD dalam pernyataan resminya.

    Di sisi lain, Konferensi Para Pemuka Agama di Prancis (CRCF) yang mewakili komunitas Katolik, Ortodoks, Protestan, Yahudi, Muslim, dan Buddha, telah menolak RUU tersebut sejak awal bulan ini. Mereka memperingatkan akan ‘bahaya’ dari apa yang disebut sebagai “kerusakan antropologis.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Felicia Salvina

    Editor: Prita Kusumaputri

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini