Category: Detik.com Internasional

  • Setelah Dilegalkan, Thailand Akan Batasi Ganja?

    Setelah Dilegalkan, Thailand Akan Batasi Ganja?

    Jakarta

    Thailand sudah mendekriminalisasi ganja pada 2022. Namun, hal itu dilakukan tanpa undang-undang komprehensif yang mengatur penjualan, produksi, atau penggunaannya.

    Sejak saat itu, puluhan ribu toko dan pengecer berlisensi yang menjual ganja dan ekstraknya bermunculan di seluruh negeri, terutama di kawasan wisata.

    Tiga tahun kemudian, Thailand berencana memperketat pengawasan penggunaan ganja. Memastikan ganja hanya digunakan untuk tujuan pengobatan dan bukan lagi untuk rekreasi.

    Dalam rancangan undang-undang medis yang rencananya akan diumumkan dalam beberapa minggu ke depan, toko ganja hanya diizinkan menjual produk mereka kepada toko berlisensi lainnya atau kepada pelanggan yang memiliki resep dari tenaga medis profesional.

    Chokwan “Kitty” Chopaka, seorang aktivis ganja di Thailand, mengatakan bahwa undang-undang medis baru tersebut bisa menyebabkan 90% toko ganja berlisensi di Thailand tutup.

    “Saya mengerti apa yang dilakukan pemerintah. Tapi saya tidak setuju,” katanya kepada DW.

    “Saya rasa toko-toko yang akan bertahan adalah toko besar yang punya modal besar, mereka akan melayani turis, sementara warga lokal mungkin akan menanam sendiri, karena mendapatkan surat keterangan dokter akan terlalu menyulitkan.”

    Apa masalah yang dihadapi Thailand soal ganja?

    Pemerintah sempat berharap bahwa dekriminalisasi ganja akan menjadikannya komoditas unggulan baru bagi Thailand, mendorong sektor pariwisata dan pertanian. Kamar Dagang Thailand memperkirakan potensi nilai pasar ganja bisa mencapai USD 1,2 miliar (sekitar Rp19,5 triliun) per tahun.

    Namun, ketiadaan hukum yang mengatur penggunaannya menciptakan celah hukum yang menyebabkan maraknya penggunaan rekreasional, distribusi ilegal, dan pasar yang ketat. Penggunaan ganja yang terlalu bebas juga memicu penolakan dari sejumlah kelompok aktivis yang menentang legalisasi.

    Peraturan yang lebih ketat terhadap penggunaan ganja juga muncul di tengah meningkatnya peringatan bagi wisatawan agar tidak membawa produk ganja keluar Thailand. Dalam beberapa pekan terakhir, dua perempuan asal Inggris ditangkap masing-masing di Georgia dan Sri Lanka karena diduga menyelundupkan ganja.

    Penyelundupan ganja dari Thailand juga memicu kekhawatiran di kalangan pejabat Thailand mengenai betapa mudahnya mendapat ganja dalam jumlah besar saat ini.

    Masa depan ganja di Thailand masih abu-abu

    Gloria Lai, Direktur Regional Asia untuk International Drug Policy Consortium (IDPC), mengatakan keputusan untuk mengajukan rancangan undang-undang baru ini terasa terburu-buru.

    “Pernyataan menteri kesehatan tampak seperti reaksi spontan terhadap kekhawatiran soal penyelundupan ganja dari Thailand, dan masih jadi pertanyaan apakah pembatasan penjualan ganja hanya untuk yang memiliki resep medis ini bisa menyelesaikan masalah,” katanya kepada DW.

    “Melihat adanya wacana penyusunan undang-undang yang lebih komprehensif untuk mengatur ganja, akan lebih bijak jika dimulai dengan konsultasi yang inklusif terhadap usulan itu, sehingga memberi cukup waktu bagi komunitas yang terdampak untuk memberikan masukan, daripada langsung mengeluarkan aturan baru yang justru bisa menimbulkan kebingungan lebih besar.”

    Rattapon Sanrak, pendiri dan presiden Highland Network, sebuah organisasi yang fokus pada isu ganja di Thailand, mengatakan bahwa rancangan undang-undang baru ini berpotensi menimbulkan masalah bagi industri.

    “RUU ini hanya berupa regulasi menteri, yang ditentukan oleh satu orang menteri saja. Kalau menterinya ganti, aturannya bisa berubah lagi. Ini berisiko untuk industri yang sudah melibatkan investasi besar dan ribuan lapangan kerja,” katanya.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    “Mengeluarkan undang-undang resmi melalui parlemen akan memberi aturan yang lebih stabil dan demokratis, sekaligus melindungi semua pihak yang telah berinvestasi waktu dan uang di industri ganja ini.”

    Ketidakjelasan tentang masa depan ganja di Thailand sudah terjadi sejak Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Thailand secara resmi mencabut ganja dari daftar narkotika pada Juni 2022.

    Partai Pheu Thai, partai penguasa saat ini, awalnya mendorong agar ganja kembali diklasifikasikan sebagai narkotika. Namun pada 2023, Perdana Menteri saat itu, Srettha Thavisin, menyatakan di Majelis Umum PBB di New York bahwa ganja hanya akan diizinkan untuk keperluan medis.

    Di sisi lain, ada tekanan dari Partai Bhumjaithai sebagai mitra koalisi pemerintah. Mereka sejak awal mendorong dekriminalisasi ganja dan tetap ingin agar tanaman itu legal.

    Aturan baru ini diperkirakan hanya menjadi langkah sementara sebelum Thailand mengumumkan undang-undang ganja yang lebih komprehensif untuk mengatur sepenuhnya penggunaan, produksi, dan ekspor tanaman tersebut. Undang-undang itu diperkirakan akan dirilis dalam dua tahun ke depan.

    Artikel in pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Tezar Aditya

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Penampakan Desa di Swiss Hancur Terkubur Longsor Gletser

    Penampakan Desa di Swiss Hancur Terkubur Longsor Gletser

    Jakarta

    Dalam sekejap mata sebuah desa berusia ratusan tahun lenyap seketika.

    Desa Blatten di Swiss sebagian hancur setelah bongkahan besar gletser jatuh ke lembah yang menaungi desa tersebut.

    Meskipun desa tersebut telah dievakuasi beberapa hari lalu karena khawatir Gletser Birch akan runtuh, satu orang dilaporkan hilang. Banyak rumah telah rata dengan tanah.

    Wali kota Blatten, Matthias Bellwald, mengatakan “hal yang tak terbayangkan telah terjadi” tetapi berjanji bahwa desa tersebut masih memiliki masa depan.

    EPAPemandangan Desa Blatten sebelum (atas) dan sesudah (bawah) dilanda longsor.

    Pemerintah setempat telah meminta dukungan dari unit bantuan bencana militer Swiss. Dinas pemerintah Swiss juga sedang dalam perjalanan ke lokasi kejadian.

    Bencana yang menimpa Blatten merupakan mimpi buruk terburuk bagi para warga desa di Pegunungan Alpen.

    Sebanyak 300 warga Desa Blatten harus meninggalkan rumah mereka pada 19 Mei setelah para ahli geologi yang memantau daerah tersebut memperingatkan bahwa Gletser Birch tampak tidak stabil.

    Sekarang banyak dari mereka mungkin tidak akan pernah bisa kembali.

    Bellwald yang tampak berusaha menahan tangis berkata: “Kami telah kehilangan desa kami, tetapi bukan hati kami. Kami akan saling mendukung dan menghibur. Setelah malam yang panjang, pagi akan kembali datang.”

    EPARumah-rumah di Desa Blatten tertutup longsor dan banjir dari gletser yang mencair.

    Pemerintah Swiss telah menjanjikan pendanaan untuk memastikan penduduk dapat kembali bermukim, jika tidak di desa itu setidaknya di daerah tersebut.

    Namun, Raphal Mayoraz, kepala kantor regional untuk penanganan bencana alam, memperingatkan bahwa evakuasi lebih lanjut di daerah yang dekat dengan Blatten mungkin diperlukan.

    ReutersRekonstruksi Desa Blatten akan berlangsung rumit.

    Perubahan iklim menyebabkan gletser mencair lebih cepat. Lapisan tanah beku permanen, yang sering digambarkan sebagai perekat yang menyatukan gunung-gunung tinggi, juga mencair.

    Rekaman drone menunjukkan sebagian besar Gletser Birch runtuh sekitar pukul 15:30 pada Rabu (28/05).

    Longsoran lumpur yang melanda Blatten terdengar seperti suara gemuruh yang memekakkan telinga. Longsoran itu juga meninggalkan awan debu yang sangat tebal.

    Ahli glasiologi yang memantau pencairan gletser telah memperingatkan selama bertahun-tahun bahwa beberapa kota dan desa pegunungan Alpen mungkin terancam. Penduduk Blatten bahkan bukan yang pertama dievakuasi.

    EPASebanyak 300 warga Desa Blatten telah dievakuasi sebelum longsor melanda.

    Di Swiss timur, penduduk Desa Brienz dievakuasi dua tahun lalu karena lereng gunung di atas mereka runtuh.

    Sejak itu, mereka hanya diizinkan kembali untuk waktu yang singkat.

    Pada 2017, delapan pendaki tewas dan banyak rumah hancur ketika tanah longsor terbesar dalam lebih dari satu abad terjadi di dekat Desa Bondo.

    Laporan terbaru mengenai kondisi gletser Swiss menunjukkan bahwa gletser-gletser tersebut dapat mencair dalam waktu satu abad, jika suhu global tidak dapat dipertahankan dalam batas kenaikan 1,5 derajat celcius di atas tingkat pra-industri, yang disepakati 10 tahun lalu oleh hampir 200 negara berdasarkan perjanjian iklim Paris.

    Banyak ilmuwan iklim menyatakan bahwa target tersebut telah terlewati, yang berarti pencairan gletser akan terus meningkat, meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor, serta mengancam lebih banyak komunitas seperti Blatten.

    Reuters Foto satelit memperlihatkan kerusakan di Desa Blatten. BBC

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ancam Bunuh Trump karena Muak, Imigran di AS Ditangkap

    Ancam Bunuh Trump karena Muak, Imigran di AS Ditangkap

    Jakarta

    Seorang imigran di Amerika Serikat yang tidak berdokumen, ditangkap setelah ia mengirim surat kepada pemerintah AS, yang mengatakan bahwa ia berencana untuk membunuh Presiden Donald Trump.

    Pria itu, Ramon Morales-Reyes yang berusia 54 tahun, mengatakan dalam surat bertulisan tangan tersebut, bahwa ia akan “menembak kepala presiden Anda yang berharga” sebelum dirinya mendeportasi dirinya sendiri kembali ke negara asalnya, Meksiko.

    Ia sekarang berada dalam tahanan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (Ice) di Wisconsin dengan proses deportasi yang tertunda, kata Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).

    “Morales-Reyes memiliki catatan kriminal termasuk beberapa penangkapan dan upaya untuk memasuki AS secara ilegal,” kata DHS.

    “Berkat petugas ICE kami, pendatang ilegal yang mengancam akan membunuh Presiden Trump ini berada di balik jeruji besi,” kata Sekretaris DHS Kristi Noem dalam sebuah pernyataan.

    Pejabat keamanan dalam negeri mengatakan pihak berwenang menerima surat dari Morales-Reyes pada tanggal 21 Mei.

    Mereka menyertakan salinan surat tersebut dalam siaran pers. Ditulis dengan tinta biru di atas kertas bergaris, surat tersebut berbunyi: “Kami muak dengan presiden ini yang mempermainkan kami orang-orang Meksiko.”

    “Anda telah mendeportasi keluarga saya dan saya pikir sudah saatnya Donald J. Trump menerima balasannya,” cetusnya.

    Baris terakhir surat tersebut berbunyi: “Saya akan menemuinya di salah satu acara publik besarnya.”

    Morales-Reyes ditangkap sehari setelah surat tersebut diterima. Menurut para pejabat, ia telah berupaya memasuki AS secara ilegal sembilan kali antara tahun 1998 dan 2005, dan telah ditangkap karena tindak pidana tabrak lari.

    Setelah bersumpah untuk menggunakan militer AS untuk melakukan deportasi massal selama kampanye pemilihannya, pemerintahan Trump secara agresif mengejar para imigran tidak berdokumen.

    Penyebutan Morales-Reyes tentang deportasi dirinya dalam suratnya, tampaknya merujuk pada pengumuman DHS tentang bonus sebesar US$1.000 dan perjalanan berbayar bagi orang-orang yang meninggalkan AS secara sukarela.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sudah Saatnya Gunakan Kekuatan Penuh di Gaza

    Sudah Saatnya Gunakan Kekuatan Penuh di Gaza

    Jakarta

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir mengatakan bahwa sudah saatnya untuk menggunakan “kekuatan penuh” di Gaza. Hal ini disampaikan setelah kelompok Hamas mengatakan proposal gencatan senjata baru yang didukung Amerika Serikat gagal memenuhi tuntutannya.

    “Mr. Perdana Menteri, setelah Hamas menolak kembali proposal kesepakatan — tidak ada lagi alasan,” kata menteri garis keras Israel itu di saluran Telegramnya.

    “Kebingungan, perombakan, dan kelemahan harus diakhiri. Kita telah kehilangan terlalu banyak peluang. Sudah waktunya untuk maju dengan kekuatan penuh, tanpa berkedip, untuk menghancurkan, dan membunuh Hamas sampai akhir,” tulisnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (30/5/2025).

    Gedung Putih mengatakan pada hari Kamis bahwa Presiden Donald Trump dan utusan AS Steve Witkoff telah mengajukan proposal gencatan senjata kepada Hamas. Proposal tersebut didukung Israel.

    “Israel menandatangani proposal ini sebelum dikirim ke Hamas,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, seraya menambahkan bahwa pembicaraan “terus berlanjut” dengan Hamas.

    Israel belum mengonfirmasi bahwa mereka menyetujui proposal baru tersebut.

    Sumber Hamas mengatakan minggu lalu, kelompok tersebut telah menerima kesepakatan yang didukung AS itu. Namun, pada hari Kamis, anggota biro politik Bassem Naim mengatakan versi baru tersebut berarti “kelanjutan pembunuhan dan kelaparan… dan tidak memenuhi tuntutan rakyat kami, yang terpenting di antaranya menghentikan perang”.

    Lihat juga Video ‘Ekspresi Dubes Israel saat Dibacakan Data Anak Korban Genosida Gaza’:

    “Meskipun demikian, pimpinan gerakan sedang mempelajari tanggapan terhadap proposal tersebut dengan tanggung jawab nasional penuh,” tambahnya.

    Seorang sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan versi baru tersebut “dianggap sebagai kemunduran” dari versi sebelumnya, yang “mencakup komitmen Amerika mengenai negosiasi gencatan senjata permanen”.

    Menurut dua sumber yang dekat dengan negosiasi tersebut, proposal baru itu melibatkan gencatan senjata selama 60 hari, yang berpotensi diperpanjang hingga 70 hari, dan pembebasan 10 sandera yang masih hidup dan sembilan sandera yang telah meninggal, sebagai ganti tahanan Palestina selama minggu pertama.

    Menurut sumber itu, proposal tersebut juga melibatkan pertukaran tahap kedua sandera hidup dan meninggal dalam jumlah yang sama selama minggu kedua.

    Lihat juga Video ‘Ekspresi Dubes Israel saat Dibacakan Data Anak Korban Genosida Gaza’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pesawat Dijadwalkan Angkut Jemaah Haji di Yaman Hancur Diserang Israel

    Pesawat Dijadwalkan Angkut Jemaah Haji di Yaman Hancur Diserang Israel

    Jakarta

    Serangan rudal yang dilancarkan militer Israel menghantam sebuah pesawat milik maskapai Yaman, Yemenia Airways dan landasan pacu di bandara Sanaa, ibu kota Yaman. Akibatnya, pesawat yang dijadwalkan untuk mengangkut jemaah haji itu hancur.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (30/5/2025), dalam insiden yang terjadi pada Rabu (28/5) lalu tersebut, menurut sebuah video yang diposting di media sosial X oleh direktur bandara Sanaa, Khaled al-Shaief, terlihat asap hitam pekat terlihat mengepul dari pesawat yang terkena rudal di landasan. Dia mengatakan itu adalah pesawat operasional terakhir Yaman.

    Menurut pernyataan dari Yemenia Airways, pesawat tersebut hendak dinaiki para jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji tahunan di Mekkah. Puluhan jemaah terpaksa kembali ke rumah.

    Kelompok pemberontak Houthi di Yaman mengatakan bahwa bandara tersebut baru melanjutkan layanan komersial terbatas pada 17 Mei, setelah ditutup akibat serangan besar Israel yang menghancurkan enam pesawat 11 hari sebelumnya.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mengatakan jet tempur menargetkan “target teroris” Houthi di bandara Yaman tersebut, sehari setelah kelompok itu menembakkan dua proyektil ke Israel.

    “Jet-jet tempur Angkatan Udara baru saja menyerang target-target teror organisasi teroris Houthi di bandara Sanaa dan menghancurkan pesawat terakhir yang tersisa,” kata menteri tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Kelompok Houthi memulai serangan mereka terhadap kapal-kapal pengiriman di Laut Merah dan Teluk Aden pada November 2023, beberapa minggu setelah dimulainya perang Israel-Hamas, yang memicu serangan militer Inggris dan AS mulai Januari 2024.

    Awal bulan ini, Amerika Serikat menyetujui gencatan senjata dengan Houthi, yang mengakhiri serangan Amerika yang intens selama berminggu-minggu di wilayah-wilayah Yaman yang dikuasai kelompok pemberontak tersebut.

    Namun, Houthi terus menembakkan proyektil secara berkala ke Israel, termasuk serangan yang menargetkan bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Awal bulan ini, Israel mengancam akan menargetkan kepemimpinan kelompok Houthi.

    Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Hans Grundberg memperingatkan dalam sebuah pernyataan, bahwa bentrokan antara kelompok Houthi dan Israel “memperburuk situasi yang sudah sangat rapuh bagi Yaman dan kawasan tersebut”.

    Lihat Video ‘Wujud Pesawat Komersial Terakhir di Bandara Yaman Dihancurkan Israel’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tegang! Keluar Jalur Saat Mendarat, Ban Pesawat Jeju Air Rusak

    Tegang! Keluar Jalur Saat Mendarat, Ban Pesawat Jeju Air Rusak

    Jakarta

    Pesawat maskapai Korea Selatan, Jeju Air kembali mendapat masalah ketika salah satu pesawatnya mengalami kesulitan kecil saat mendarat di Bandara Internasional Da Nang di Vietnam.

    Dilansir media Singapura, The Straits Times, penerbangan Jeju Air 2217 dari Incheon, Korsel, sempat keluar jalur saat mendarat di bandara Vietnam sekitar pukul 00.50 dini hari waktu setempat pada tanggal 28 Mei. Pesawat yang membawa 183 penumpang itu langsung kembali ke jalur semula dan tidak ada yang terluka, tetapi ban pada roda pendaratan rusak dalam proses tersebut.

    Maskapai penerbangan itu mengganti ban di Da Nang dan mengerahkan pesawat pengganti dengan jenis yang sama – Boeing 737-800 – untuk penerbangan pulang.

    Penerbangan pulang lepas landas pada pukul 16.08 pada hari yang sama dari Bandara Internasional Da Nang, 14 jam dan 38 menit lebih lambat dari jadwal semula.

    Maskapai Jeju Air masih menjadi sorotan setelah kecelakaan pesawat dengan nomor penerbangan 2216 di Bandara Internasional Muan, provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada 29 Desember 2024 yang menewaskan 179 orang.

    Armada Jeju Air sebagian besar terdiri dari pesawat Boeing 737-800, yang juga merupakan model dari Penerbangan 2216 yang bernasib buruk.

    Pejabat dari Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan sedang melakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab pasti insiden tersebut.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Banding Diterima, Tarif Trump Tetap Berlaku

    Banding Diterima, Tarif Trump Tetap Berlaku

    Jakarta

    Pengadilan banding federal pada Kamis (29/05) mengizinkan Presiden Trump untuk sementara waktu melanjutkan penerapan tarif berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Darurat. Pengadilan mengizinkan kebijakan itu berlaku sembari pemerintahan Trump mengajukan banding atas putusan yang membatalkan sebagian besar kebijakan ekonomi kontroversialnya tersebut.

    Pengadilan Banding untuk Wilayah Federal mengabulkan permintaan darurat dari pemerintahan Trump yang beralasan penghentian kebijakan tersebut dapat berdampak serius terhadap “keamanan nasional negara.”

    Putusan ini menangguhkan keputusan sebelumnya dari Pengadilan Perdagangan Internasional AS yang keluar sehari sebelumnya.

    Menangguhkan putusan pengadilan sebelumnya

    Pada Rabu (28/05), Pengadilan Perdagangan Internasional menyatakan bahwa Trump telah melampaui wewenangnya dalam menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) untuk menetapkan tarif terhadap sebagian besar mitra dagang Amerika Serikat.

    Dalam keputusan mengejutkan itu, tiga hakim menyatakan bahwa menurut Konstitusi AS, wewenang menetapkan tarif berada di tangan Kongres, bukan presiden. Mereka menilai Trump menyalahgunakan IEEPA, yang seharusnya digunakan untuk merespons ancaman darurat nasional, untuk kepentingan politik dagang.

    “Putusan dari Pengadilan Perdagangan Internasional sangat keliru dan politis! Semoga Mahkamah Agung membatalkan keputusan yang mengancam negara ini, DENGAN CEPAT dan TEGAS,” tulis Trump lewat media sosialnya.

    Usaha kecil terdampak, sempat ajukan gugatan kebijakan tarif

    Di luar putusan besar dari pengadilan dagang tersebut, seorang hakim federal lainnya, Rudolph Contreras, juga memutuskan bahwa Trump telah melampaui wewenangnya saat memberlakukan tarif terhadap dua perusahaan mainan edukatif asal Illinois. Menurut AP, kedua perusahaan mengklaim harus menaikkan harga hingga 70% agar bisa bertahan.

    Namun dengan keputusan pengadilan banding terbaru, tarif akan tetap diberlakukan sembari proses hukum berlanjut. Secara agenda, tanggapan dari penggugat dijadwalkan paling lambat 5 Juni 2025, sementara pemerintah akan menyampaikan balasannya pada 9 Juni 2025.

    Bagaimana negara-negara merespons?

    Keputusan pengadilan ini disambut dengan hati-hati oleh berbagai negara. Pemerintah Inggris menyatakan bahwa ini adalah “urusan dalam negeri AS” dan memilih menunggu hingga proses hukum selesai. Jerman dan Komisi Eropa juga belum memberi komentar.

    Namun, Perdana Menteri Kanada Mark Carney sempat merespons. “Ini sesuai dengan posisi lama Kanada bahwa tarif Trump tidak sah,” ujarnya kepada AFP.

    Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa proses hukum belum mempengaruhi jadwal negosiasi dagang. “Mitra dagang kami datang dengan itikad baik,” katanya kepada Fox News.

    Memperpanjang ketidakpastian ekonomi

    Ketidakpastian hukum ini juga memicu reaksi hati-hati di pasar keuangan. Meskipun saham naik pada Kamis (29/05), investor masih menahan diri akibat potensi proses hukum yang panjang.

    “Tarif saat ini tetap sekitar 15 persen,” tulis Oxford Research dalam laporan yang dikutip Reuters, “jauh di atas rata-rata 2–3 persen sebelum Trump kembali menjabat.” Biaya tambahan ini berdampak pada berbagai sektor, dari otomotif hingga barang konsumsi.

    Beberapa perusahaan besar seperti General Motors dan Ford bahkan membatalkan proyeksi bisnis mereka. Sementara perusahaan multinasional seperti Honda dan Campari mempertimbangkan relokasi operasional guna menghindari beban tarif yang terus berlanjut.

    Proses hukum ini “menambah ketidakpastian terhadap arah kebijakan perdagangan AS ke depan,” terutama karena proses banding masih berlangsung, ujar kepala ekonom EY, Gregory Daco, dikutip dari AFP.

    “Perkembangan hukum ini memperbesar ketidakpastian jangka panjang bagi bisnis yang bergantung pada rantai pasok lintas negara,” tambahnya.

    (Sumber: Reuters, AP, AFP)

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Tezar Aditya

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Morales Dilarang Nyapres Lagi, Pendukungnya Bentrok dengan Polisi Bolivia

    Morales Dilarang Nyapres Lagi, Pendukungnya Bentrok dengan Polisi Bolivia

    Jakarta

    Dua puluh orang ditangkap dan tiga petugas polisi terluka di Bolivia setelah para pendukung mantan presiden Evo Morales, yang dilarang mencalonkan diri lagi, bentrok dengan aparat kepolisian.

    Para demonstran telah mendesak agar Morales diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang akan digelar pada bulan Agustus mendatang. Para demonstran mendesak otoritas pemilu untuk bertindak, meskipun ada putusan pengadilan yang melarangnya untuk ikut serta dan fakta bahwa batas waktu pendaftaran 19 Mei telah berlalu.

    Pada hari Kamis (29/5) waktu setempat, para pendukung Morales melemparkan batu dan petasan ke polisi, yang membalas dengan melepaskan gas air mata.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (30/5/2025), kepala polisi Roger Montano mengatakan kepada wartawan bahwa 20 orang ditangkap dan tiga petugas terluka dalam bentrokan tersebut.

    Ketegangan meningkat pada hari Kamis setelah seorang perwakilan dari Partai Aksi Nasional Bolivia (Pan-Bol), yang mendukung pencalonan Morales, dicegah memasuki Mahkamah Pemilihan Umum untuk menyampaikan daftar kandidat partai.

    Para pejabat mengatakan Pan-Bol gagal mendaftarkan pencalonan Morales tepat waktu melalui platform digital yang telah ditentukan. Namun, partai tersebut bersikeras bahwa mereka telah mengirimkan aplikasi mereka sebelum batas waktu melalui email.

    Mahkamah Pemilihan Umum tidak menganggap itu sebagai pengajuan yang tepat.

    Ia dilarang mencalonkan diri lagi setelah Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023 menegakkan batasan konstitusional Bolivia untuk dua periode, yang sebelumnya berhasil dihindari Morales.

    Lihat juga Video ‘Bolivia Memanas! Eks Presiden Ancam Mogok Makan, Pendukungnya Culik Militer’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Keji! Israel Perintahkan Satu-satunya RS di Gaza Utara Tutup

    Keji! Israel Perintahkan Satu-satunya RS di Gaza Utara Tutup

    Jakarta

    Israel telah memerintahkan penutupan Rumah Sakit al-Awda di Gaza utara. Akibatnya, para petugas harus berjuang keras untuk merelokasi puluhan orang yang masih berada di fasilitas medis tersebut, seiring gempuran mematikan dan kelaparan melanda daerah kantong yang terkepung tersebut.

    Setidaknya 70 warga Palestina tewas dalam serangan Israel sejak Kamis (29/5) dini hari waktu setempat.

    Dilansir Al-Jazeera, Jumat (30/5/2025), Kementerian Kesehatan Gaza menyebut seruan evakuasi oleh Israel, yang memaksa rumah sakit tersebut tutup, sebagai “kelanjutan dari pelanggaran dan kejahatan” terhadap sektor medis di wilayah tersebut.

    Menurut para pejabat kesehatan, Al-Awda adalah rumah sakit terakhir yang beroperasi di Gaza utara. Penutupan rumah sakit tersebut dilakukan di tengah berlanjutnya pemindahan paksa warga Palestina di Gaza oleh Israel. Perintah evakuasi terbaru pada Kamis malam berdampak pada sejumlah besar orang di utara dan timur Kota Gaza.

    “Kementerian Kesehatan menyerukan kepada semua pihak terkait untuk memastikan perlindungan bagi sistem kesehatan di Jalur Gaza, sebagaimana dijamin oleh hukum internasional dan kemanusiaan,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan 97 orang, termasuk 13 pasien, masih berada di rumah sakit tersebut. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berencana untuk melakukan misi pada hari Jumat untuk memindahkan para pasien ke fasilitas lain.

    “Karena jalan yang tidak dapat dilalui, peralatan medis rumah sakit tidak dapat dipindahkan,” kata WHO dalam sebuah pernyataan.

    Lihat juga Video ‘Momen Warga Palestina Serbu Bantuan di Tengah Deru Peluru’:

    “Dengan penutupan Al-Awda, tidak ada lagi rumah sakit yang berfungsi di Gaza Utara – memutus jalur kehidupan yang sangat penting bagi orang-orang di sana.”

    WHO pun memohon “perlindungan rumah sakit dan keselamatan staf dan pasien”.

    Israel telah mengepung dan membombardir rumah sakit di seluruh Gaza, menewaskan lebih dari 1.400 pekerja medis, serta pasien dan pengungsi yang berlindung, sejak awal perang, menurut otoritas setempat.

    Lihat juga Video ‘Momen Warga Palestina Serbu Bantuan di Tengah Deru Peluru’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Terdiam oleh Kritik Kanselir Jerman Soal Gaza

    Israel Terdiam oleh Kritik Kanselir Jerman Soal Gaza

    Jakarta

    Hingga Rabu sore, belum ada tanggapan resmi dari pejabat tinggi Israel terhadap kritik tajam yang dilontarkan Kanselir Jerman Friedrich Merz awal pekan ini terhadap operasi militer Israel di Jalur Gaza.

    Dalam pidatonya pada Europaforum yang digelar Westdeutscher Rundfunk di Berlin , Merz menyebut situasi di wilayah Palestina itu sebagai “tragedi kemanusiaan dan bencana politik.” Dia mengaku “tak lagi memahami tujuan” Israel menggelar operasi militer teranyar, dan menekankan bahwa meski menyadari beban sejarah, Jerman tidak bisa diam saat “hukum humaniter internasional jelas-jelas dilanggar.” Menurut Merz, “jika batas-batas itu dilewati, maka kanselir Jerman juga harus bersuara.

    Pernyataan Merz merupakan ungkapan paling sengit dari seorang pejabat tinggi Jerman terhadap tindakan Israel di Gaza. Ucapannya itu sontak direspon Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, yang menyatakan bahwa “kata-kata Kanselir Friedrich Merz memiliki bobot” dan karena Merz adalah sahabat Israel, ucapannya dianggap serius, berbeda dengan pihak yang, menurut Prosor, “hanya mengkritik Israel secara sepihak.”

    Namun dia menegaskan, usai serangan Hamas pada 7 Oktober, Israel “tidak dapat menerima terbentuknya negara teror Hamas kedua.” Dia menyebut Israel berada dalam dilema, antara menyelamatkan sandera, menjamin bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza, dan sekaligus melawan terorisme.

    Prosor menuduh Hamas mengubah sekolah menjadi gudang senjata, masjid menjadi barak, dan rumah sakit menjadi pusat komando. Gerakan perlawanan Islam, yang diklasifikasikan sebagai organisasi teror oleh Israel, Jerman, dan sejumlah negara lain itu, membantah tuduhan tersebut.

    “Kritik yang mengena”

    Simon Wolfgang Fuchs, pakar Islam dari Universitas Ibrani Yerusalem, mencatat minimnya reaksi pejabat pemerintah Israel terhadap Merz di tengan ramainya liputan media nasional. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa komentar sang kanselir dianggap serius, namun tetap disampaikan dengan hati-hati. “Kemungkinan karena Merz, meski mengkritik, tetap menyampaikan pandangannya dengan cukup hati-hati terkait konsekuensi yang mungkin timbul,” ujarnya.

    Fuchs membandingkan sikap Merz dengan negara-negara Eropa lain yang telah lebih tegas mengecam Israel. “Kanselir Merz justru selama ini sangat berhati-hati. Diamnya elit politik Israel saat ini kemungkinan menjadi tanda bahwa komentar Merz sangat mengena, dan menunjukkan betapa seriusnya kata-katanya disikapi di Yerusalem Barat,” ujarnya merujuk kepada ibu kota baru Israel.

    “Seperti dalam kasus Presiden AS Donald Trump, hanya politisi sayap kanan yang bisa memengaruhi Perdana Menteri yang keras kepala ini,” tulis Haaretz soal kanselir partai konservatif CDU tersebut.

    Kemunduran diplomatik bagi Israel

    Haaretz menuduh, betapa Netanyahu memimpin “perang pemusnahan bermotif politik” terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, dengan puluhan warga sipil tewas setiap hari menurut data otoritas kesehatan Gaza. Haaretz menilai sikap hati-hati Duta Besar Prosor, yang biasanya melabeli kritik terhadap Israel sebagai antisemitisme, mengungkap kenyataan pahit bahwa “Israel hanya mendengar sahabat konservatifnya.”

    Peter Lintl, pakar Israel dari lembaga think tank Wissenschaft und Politik di Berlin, menilai bahwa pernyataan Merz tak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih besar. Menurutnya, sebagian besar negara anggota Uni Eropa kini mendukung usulan meninjau ulang Perjanjian Asosiasi dengan Israel (Assoziierungsabkommen), yang mempererat hubungan ekonomi, tetapi juga mewajibkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

    Menurut Lintl, fakta bahwa perjanjian ini kini dipertanyakan menunjukkan bahwa tekanan global mulai dirasakan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Ditambah lagi, kritik terhadap Israel juga datang dari pemerintahan dan senator Amerika Serikat yang dikenal pro-zionisme. “Dalam konteks ini, perubahan nada dari Jerman pasti akan didengar,” ujarnya.

    Fuchs menambahkan, kekhawatiran juga dirasakan di dalam negeri. “Banyak warga Israel takut bahwa negara mereka tengah kehilangan reputasi secara drastis, sampai-sampai tak lagi dianggap sebagai bagian dari nilai Barat,” kata Fuchs. “Padahal mayoritas warga Israel merasa menjadi bagian dari Barat dan ingin mempertahankan ikatan tersebut.”

    Tekanan dari arah balik

    Namun, menurut Lintl, kecil kemungkinan pernyataan Merz akan cukup kuat untuk menghentikan jalannya perang. Dia mencatat, tekanan politik terbesar terhadap Netanyahu justru datang dari barisan sendiri, dengan sejumlah anggota kabinetnya menuntut pendudukan permanen Jalur Gaza. Netanyahu sangat bergantung secara politik kepada kelompok ultranasionalis Yahudi, sehingga arah kebijakan sangat bergantung pada kekuatan internal tersebut.

    Haaretz mengakhiri komentarnya dengan seruan kepada para politisi Jerman, untuk tidak lagi secara buta menjamin “hak eksistensi Israel,” tanpa mempertanyakan bagaimana hak itu digunakan. “Tanggung jawab mereka justru terletak pada mempertanyakan bagaimana eksistensi itu dijalankan – terutama karena eksistensi tersebut juga berdiri di atas dukungan mereka.”

    “Sebagai sahabat Israel,” tulis Haaretz, “Merz harus memilih: apakah sasarannya hanya menjadi viral di Instagram atau dia ingin benar-benar bertindak untuk menghentikan pembantaian brutal terhadap anak-anak Palestina di Gaza, yang tampaknya tidak akan segera dihentikan oleh Netanyahu.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Agus Setiawan

    Lihat juga Video ‘Wujud Pesawat Komersial Terakhir di Bandara Yaman Dihancurkan Israel’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini