Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Pakistan Usir 200 Ribu Warga Afghanistan Sejak April

    Pakistan Usir 200 Ribu Warga Afghanistan Sejak April

    Jakarta –

    Lebih dari 200.000 warga Afghanistan telah meninggalkan Pakistan sejak pemerintah memperbarui upaya deportasi pada bulan April 2025.

    Otoritas Pakistan telah meluncurkan kampanye ketat untuk mengusir lebih dari 800.000 warga Afghanistan yang izin tinggalnya telah dibatalkan, termasuk beberapa yang lahir di Pakistan atau tinggal di sana selama beberapa dekade.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (4/6/2025), menurut Kementerian Dalam Negeri Pakistan, lebih dari 135.000 warga Afghanistan telah meninggalkan Pakistan pada bulan April, sementara jumlahnya turun menjadi 67.000 orang pada bulan Mei dan lebih dari 3.000 orang dipulangkan dalam dua hari pertama bulan Juni ini.

    Jutaan warga Afghanistan telah masuk ke Pakistan selama beberapa dekade terakhir, melarikan diri dari perang, serta ratusan ribu orang yang tiba setelah kembalinya pemerintahan Taliban pada tahun 2021.

    Kampanye untuk mengusir mereka dimulai pada tahun 2023, yang mendorong ratusan ribu orang untuk menyeberangi perbatasan dalam rentang waktu beberapa hari, karena takut akan pelecehan atau penangkapan. Secara total, lebih dari satu juta warga Afghanistan telah meninggalkan Pakistan.

    Islamabad telah menjuluki warga Afghanistan sebagai “teroris dan penjahat”. Namun, para pengamat mengatakan pengusiran tersebut dirancang untuk menekan otoritas Taliban di Afghanistan agar mengendalikan militansi di wilayah perbatasan.

    Tahun lalu, Pakistan mencatat jumlah kematian tertinggi akibat serangan dalam satu dekade.

    Pasukan keamanan Pakistan berada di bawah tekanan yang sangat besar di sepanjang perbatasan dengan Afghanistan, memerangi pemberontakan kelompok nasionalis etnis di Balochistan, dan kelompok Taliban Pakistan beserta afiliasinya.

    Pemerintah Pakistan sering menuduh warga negara Afghanistan ikut serta dalam serangan, dan menyalahkan Kabul karena mengizinkan militan berlindung di wilayahnya. Tuduhan ini telah dibantah oleh para pemimpin Taliban.

    Lihat juga Video: 216 Tahanan Kabur dari Penjara di Pakistan saat Gempa Bumi

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bolivia Memanas, Massa Tuntut Eks Presiden Morales Maju 4 Periode

    Bolivia Memanas, Massa Tuntut Eks Presiden Morales Maju 4 Periode

    Sucre –

    Sedikitnya 10 polisi Bolivia mengalami luka-luka setelah terlibat bentrokan dengan massa pendukung mantan Presiden Evo Morales, yang menuntut agar sang mantan presiden itu diizinkan mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan keempat dalam pemilu Agustus mendatang.

    Bentrokan itu, seperti dilansir AFP, Rabu (4/6/2025), terjadi di wilayah Bolivia bagian tengah yang menjadi lokasi para pendukung Morales memblokir ruas jalanan pada Senin (2/6) waktu setempat, untuk memprotes diskualifikasi sang mantan presiden itu dalam pemilu mendatang.

    Wakil menteri keamanan warga, Carola Arraya, melaporkan bahwa enam polisi di antaranya mengalami luka-luka akibat ledakan dinamit di area desa Bombeo, yang menjadi basis utama Morales di wilayah Cochabamba.

    Dalam aksinya, para demonstran menuntut pengunduran diri Presiden Luis Arce yang saat ini menjabat dan mereka salahkan atas krisis ekonomi parah yang melanda negara tersebut. Arce juga dianggap bertanggung jawab atas penolakan otoritas pemilu untuk mengizinkan Morales mengikuti pemilu 17 Agustus nanti.

    Omar Ramirez, yang memimpin gerakan Evo Pueblo — yang didirikan Morales stelah dia keluar dari partai berkuasa awal tahun ini — mengatakan bahwa ada “beberapa orang yang terluka di antara rekan-rekan kami”. Dia tidak menyebut jumlah korban luka itu.

    Morales yang merupakan salah satu pemimpin terlama di Amerika Latin, menjabat tiga periode sebagai Presiden Bolivia antara tahun 2006 hingga tahun 2019 sebelum dipaksa mengundurkan diri setelah pelaksanaan pemilu yang dinodai tuduhan kecurangan.

    Meskipun dilarang oleh Mahkamah Konstitusi untuk mencalonkan diri sebagai capres untuk masa jabatan keempat, selain juga didakwa atas tuduhan perdagangan manusia terkait dugaan hubungan seksualnya dengan anak di bawah umur saat masih menjabat, Morales berusaha keras untuk maju capres bulan lalu.

    Lihat juga Video: Bolivia Memanas! Eks Presiden Ancam Mogok Makan, Pendukungnya Culik Militer

    Ramirez mengatakan bahwa pertikaian pemilu itu “dikesampingkan” karena krisis ekonomi bagi para demonstran.

    Kekurangan dolar dan bahan bakar yang parah telah menyebabkan harga barang-barang kebutuhan pokok meroket, yang membuat warga Bolivia berulang kali berunjuk rasa di jalanan dalam beberapa bulan terakhir. Para sopir bus dan pedagang pengecer juga mengumumkan unjuk rasa pekan ini atas situasi tersebut.

    Presiden Arce, dalam pernyataannya via media sosial X, menyebut motif sebenarnya dari aksi protes itu adalah “pencalonan Morales yang tidak konstitusional” dan menuduh Morales bersiap “menutup kota-kota dan mencegah pengiriman makanan, seperti yang pernah dilakukannya di masa lalu” untuk melanjutkan upayanya kembali ke politik.

    Lihat juga Video: Bolivia Memanas! Eks Presiden Ancam Mogok Makan, Pendukungnya Culik Militer

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Khamenei Tolak Proposal Nuklir AS, Tak Akan Setop Pengayaan Uranium!

    Khamenei Tolak Proposal Nuklir AS, Tak Akan Setop Pengayaan Uranium!

    Jakarta –

    Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa proposal Amerika Serikat untuk kesepakatan nuklir bertentangan dengan kepentingan nasional Teheran. Dia menegaskan bahwa negara itu tidak akan menghentikan pengayaan uranium.

    Masalah pengayaan uranium telah menjadi titik kritis dalam negosiasi antara AS dan Iran. Pengayaan uranium tetap menjadi kunci program nuklir Republik Islam tersebut, kata Khamenei dalam sebuah pidato, dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (4/6/2025).

    Khamenei mengatakan bahwa Amerika Serikat “tidak bisa bersuara” mengenai pengayaan uranium dalam program nuklir Iran.

    “Mengapa Anda ikut campur dalam menentukan apakah Iran harus melakukan pengayaan atau tidak? Anda tidak dapat memberikan suara,” kata Khamenei mengacu pada Amerika Serikat dalam pidato yang disiarkan di televisi pemerintah.

    Sebelumnya pada hari Senin lalu, seorang diplomat Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran siap untuk menolak proposal AS untuk mengakhiri sengketa nuklir yang telah berlangsung puluhan tahun.

    Teheran mengatakan ingin menguasai teknologi nuklir untuk tujuan damai, dan telah lama membantah tuduhan oleh kekuatan Barat, bahwa mereka berusaha mengembangkan senjata nuklir.

    “Iran memiliki program nuklir yang damai… Kami siap memberikan jaminan ini kepada pihak atau entitas mana pun. Kami tidak menyembunyikan apa pun dalam hal ini,” ucap Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam konferensi pers di Kairo, Mesir, di mana dia bertemu kepala IAEA Rafael Grossi.

    Ditegaskan oleh Aragchi dalam pernyataannya bahwa tidak akan ada kesepakatan nuklir jika tujuannya adalah “menghentikan Iran dari aktivitas nuklir damai” — yang merujuk pada aktivitas pengayaan uranium.

    “Jika tujuan negosiasi adalah untuk mendapatkan kepastian dan kepercayaan bahwa Iran tidak mengupayakan senjata nuklir, maka menurut pandangan saya, mencapai kesepakatan adalah hal yang mungkin terjadi,” ucapnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kisah Pilu Presiden Baru Korsel: Kerja Sejak Kecil-Lengan Cacat

    Kisah Pilu Presiden Baru Korsel: Kerja Sejak Kecil-Lengan Cacat

    Seoul –

    Presiden baru Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung memiliki kehidupan yang bergejolak di masa lalu. Semasa kecil, Lee menjadi pekerja karena kemiskinan keluarganya, dan saat beranjak dewasa, dia mengalami insiden yang membuat salah satu lengannya cacat permanen saat bekerja sebagai buruh pabrik.

    Lee juga sempat melakukan percobaan bunuh diri di masa lalu. Sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan berhasil memperbaiki kehidupannya hingga menjadi seorang pengacara dan kemudian menjadi politikus terkemuka di Korsel.

    Saat menjadi politikus pun, Lee sempat menjadi korban serangan penusukan dan menghadapi berbagai tuntutan pidana yang menghalanginya untuk maju sebagai capres.

    Kehidupan Lee yang penuh gejolak, seperti dilansir Associated Press, Rabu (4/6/2025), mencapai klimaks ketika Lee, yang kini berusia 61 tahun, capres utama Partai Demokratik Korea terpilih sebagai Presiden baru Korsel, menggantikan mantan Presiden Yoon Suk Yeol yang dilengserkan karena darurat militer kontroversial.

    Kehidupan Lee menjadi sorotan saat dia menjadi capres Partai Demokratik Korea. Lee yang mantan pengacara hak asasi manusia (HAM) ini memiliki masa kecil yang kelam dan hidup dalam kemiskinan.

    Setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD), Lee terpaksa bekerja di berbagai pabrik di Seongnam, kota industri di dekat Seoul, karena keluarganya tidak mampu membiayai pendidikannya untuk sekolah menengah.

    Dia sempat bekerja di beberapa pabrik, dan mengalami insiden ketika bekerja di pabrik sarung tangan bisbol, di mana lengan bawah sebelah kirinya tergencet oleh mesin press. Luka itu tidak mendapatkan perawatan yang layak dan mengakibatkan cacat permanen.

    Lihat juga Video: Lee Jae-myung Menangkan Pilpres Korsel Berdasarkan Hitungan Suara

    Simak kisah Lee selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Merasa putus asa, Lee mencoba bunuh diri sebanyak dua kali, kedua upayanya itu tidak berhasil. Dia kemudian bangkit dan berhasil kuliah di Universitas Chung-Ang Seoul dengan beasiswa penuh, yang membuatnya menjadi pengacara.

    “Harapan dan cobaan selalu datang bersamaan. Peran cobaan bukanlah membuat orang menyerah, tetapi menguji seberapa serius dan putus asa harapan mereka,” ucap Lee dalam memoar yang diterbitkan tahun 2017.

    Lee memutuskan terjun ke dunia politik setelah menyadari tidak dapat mengubah masyarakat melalui gerakan sosial yang dilakukannya sebagai pengacara HAM. Dia berhasil menjadi Wali Kota Seongnam periode tahun 2010-2018 dan Gubernur Provinsi Gyeonggi periode tahun 2018-2021.

    Dia masuk parlemen Korsel pada tahun 2022 setelah memenangkan kursi kosong Distrik B Incheon Gyeyang. Tak lama setelah itu, Lee terpilih menjadi ketua Partai Demokratik Korea pada 28 Agustus tahun yang sama.

    Lihat juga Video: Lee Jae-myung Menangkan Pilpres Korsel Berdasarkan Hitungan Suara

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 4 Juta Orang Mengungsi, Krisis Sudan Jarang Mendapat Sorotan

    4 Juta Orang Mengungsi, Krisis Sudan Jarang Mendapat Sorotan

    Enggak mau ketinggalan berita-berita terkini? Kami sudah merangkumnya untuk Anda.

    Dunia Hari Ini, edisi Rabu, 4 Juni 2025 kita awali dari Sudan.

    ‘Krisis kemanusiaan’ di Sudan

    Lebih dari empat juta orang sudah meninggalkan Sudan sejak dimulainya perang saudara pada tahun 2023, kata pejabat badan pengungsi PBB.

    Kekerasan mulai melanda Sudan pada bulan April 2023, yang menewaskan puluhan ribu orang, sementara 13 juta orang mengungsi karena kelaparan yang terjadi di beberapa daerah.

    “Jika konflik berlanjut di Sudan, kami memperkirakan ribuan orang lagi akan terus mengungsi, yang membahayakan stabilitas regional dan global,” kata Eujin Byun, juru bicara badan pengungsi PBB atau UNHCR.

    Lebih dari 800.000 pengungsi sudah berada di Chad, dengan kondisi tempat tinggal sangat buruk karena kekurangan dana, menurut UNHCR.

    “Ini adalah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang sedang kita hadapi. Ini adalah krisis kemanusiaan,” ujar Dossou Patrice Ahouansou dari UNHCR.

    Elon Musk menyerang Donald Trump

    Miliarder Elon Musk menyerang Presiden Donald Trump dengan kebijakannya yang ingin melakukan pemotongan pajak hingga $3 triliun.

    Hanya beberapa hari setelah meninggalkan perannya sebagai penasihat presiden Amerika Serikat, Elon yang juga donor Partai Republik menyebut rencana Presiden Trump “keterlaluan.”

    Kebijakan Presiden Trump nantinya akan membuat pemerintah Amerika Serikat memperpanjang keringanan pajak melalui pemotongan anggaran.

    Dampaknya akan menghilangkan layanan perawatan kesehatan bagi jutaan warga Amerika berpenghasilan rendah, yang bergantung pada Medicaid.

    Ukraina kembali menyerang Rusia

    Serangan Ukraina menghancurkan Jembatan Kerch, yang menghubungkan Rusia dan Semenanjung Krimea.

    Rusia melakukan serangan dengan bahan peledak bawah air.

    Ini sekaligus menjadi serangan susulan setelah pesawat nirawak Ukraina menargetkan pesawat pengebom jarak jauh Rusia dengan kemampuan nuklir, hari Minggu kemarin.

    Dalam pertemuan di Turki, Rusia mengatakan kepada Ukraina jika pihaknya hanya akan setuju untuk mengakhiri perang, jika Ukraina menyerahkan sebagian wilayahnya dan membatasi jumlah tentaranya.

    Tahanan penjara kabur setelah gempa

    Serangkaian gempa di Pakistan menurut laporan polisi setempat telah menyebabkan lebih dari 200 tahanan kabur dari penjara, setelah mereka sempat terlibat perkelahian dengan para penjaga penjara.

    Zia-ul-Hasan Lanjar, salah satu pejabat, mengatakan aksi kabur para napi dimulai Selasa (03/06) kemarin, saat ratusan tahanan diizinkan untuk meninggalkan sel mereka karena gempa.

    Polisi mengatakan para tahanan kemudian merampas senjata dari sipir, kemudian memaksa mereka membuka gerbang utama hingga terjadi kerusuhan.

    Setidaknya satu tahanan tewas dan tiga penjaga terluka, menurut Kepala Polisi Provinsi Ghulam Nabi Memon.

  • NATO Tak Punya ‘Masa Depan’

    NATO Tak Punya ‘Masa Depan’

    Jakarta –

    Pertanyaan para peneliti seakan meramalkan kegelapan. “Siapa atau apa yang masih bisa menyelamatkan perdamaian di dunia?” demikian pertanyaan yang diajukan ilmuwan dari empat lembaga riset di Jerman dalam Friedensgutachten 2025. Sejak 1987, mereka telah menganalisis konflik internasional dan memberikan rekomendasi politik. Namun, pesimisme yang dituangkan dalam laporan tahun ini merupakan sesuatu yang langka.

    Perang di Ukraina, Gaza, Sudan, lebih dari 122 juta orang mengungsi, serta konflik kekerasan di berbagai belahan dunia, memperlihatkan betapa situasi global kian memburuk.

    Christopher Daase dari Leibniz-Institut fr Friedens- und Konfliktforschung menyatakan, “Dalam beberapa tahun terakhir, fokus analisis kami adalah serangan Rusia ke Ukraina dan penghancuran tatanan perdamaian serta keamanan Eropa oleh Rusia.” Kini, situasi keamanan semakin memburuk. “Amerika Serikat justru menambah ketidakpastian baru.”

    Kritik terhadap Trump

    Salah satu sorotan utama dalam laporan tahun ini adalah perubahan politik di Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump dan gerakan MAGA-nya, menurut para peneliti, “dalam waktu singkat dan nyaris tanpa perlawanan” telah berhasil mengubah demokrasi tertua di dunia menjadi semacam rezim otoriter.

    Di panggung global, pemerintahan baru AS juga dinilai telah meruntuhkan lembaga dan nilai-nilai liberal. “Para penguasa otoriter dan diktator dirangkul, sementara gerakan populis sayap kanan didukung di negara-negara demokratis.”

    Daase menyebutkan bahwa ada risiko “penularan ideologi otoriter” ke negara lain. Di Eropa, misalnya, sudah tampak gejala mengkhawatirkan, entah itu perlemahan lembaga hukum internasional, ancaman terhadap kebebasan akademik, serta intervensi terhadap otonomi lembaga masyarakat seperti gereja.

    Matinya NATO?

    Menurut laporan tersebut, persekutuan transatlantik antara Eropa dan AS “seperti yang kita kenal, sudah berakhir.” Hal serupa juga berlaku untuk kerja sama militer. “Janji solidaritas NATO telah kehilangan kredibilitasnya,” dan keakraban baru antara AS dan Rusia dikhawatirkan akan mengorbankan Ukraina dan kepentingan Eropa.

    Ketika ditanya apakah NATO sudah mati, dia enggan menyangkal. “Kita sedang mempersiapkan berakhirnya NATO,” ujarnya. Menurutnya, Eropa masih bekerja sama dengan NATO selama memungkinkan, sembari memperkuat kemampuan pertahanan sendiri.

    Eropa harus lebih kompak

    Para peneliti mendesak pemerintah Jerman untuk membuat rencana yang transparan dan bertahap guna memperkuat serta mengintegrasikan struktur pertahanan Eropa. Hanya masalahnya, Uni Eropa dinilai masih jauh dari tujuan tersebut.

    “Yang kita lihat sekarang bukan penguatan pertahanan bersama dalam kerangka politik UE, melainkan penguatan pertahanan nasional masing-masing negara anggota,” jelas Ursula Schrder dari Institut Penelitian Perdamaian dan Kebijakan Keamanan Universitas Hamburg (IFSH).

    Keamanan, lanjutnya, tidak boleh hanya dimaknai dalam pengertian militer. Menurut Conrad Schetter dari Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC), arsitektur keamanan juga mencakup pengendalian senjata, upaya membangun kepercayaan, dan diplomasi. Kebijakan pembangunan yang efektif juga penting. Dia mengingatkan bahwa penguatan militer tidak boleh menjadi “blanko kosong” untuk mengekspor senjata ke seluruh dunia.

    Desakan untuk stop suplai senjata ke Israel

    Para peneliti juga mengaku prihatin terhadap melemahnya hukum internasional. Mereka mencatat meningkatnya “dehumanisasi dalam peperangan,” seperti pelanggaran berat terhadap perlindungan warga sipil, serangan langsung terhadap rumah sakit dan sekolah, serta penyalahgunaan bantuan kemanusiaan untuk kepentingan politik.

    Dampak paling brutal terlihat dalam perang Rusia di Ukraina dan konflik Israel-Hamas. Kritik terutama diarahkan terhadap perang di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 53.000 orang dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut. Para peneliti menyerukan “dengan urgensi yang belum pernah ada sebelumnya” agar semua pengiriman senjata yang bisa digunakan di Gaza dan Tepi Barat dihentikan. Israel, menurut laporan itu, telah “melanggar hukum humaniter internasional secara mencolok” dan “melampaui batas hak pembelaan diri yang sah.”

    Antara Oktober 2023 dan Mei 2025, Jerman mengizinkan ekspor senjata senilai hampir 500 juta euro ke Israel. Hal ini diungkapkan pemerintah sebagai jawaban atas pertanyaan resmi dari fraksi Partai Kiri di Bundestag. Ekspor tersebut mencakup senjata api, amunisi, komponen senjata, peralatan khusus untuk angkatan darat dan laut, peralatan elektronik, serta kendaraan lapis baja khusus.

    Menolak Netanyahu di Jerman

    Laporan ini juga menyinggung pentingnya menghormati hukum internasional. Hal ini merespons pernyataan Kanselir Friedrich Merz, yang sebelumnya sempat menyatakan akan tetap mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, meski ada surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    Merz bahkan menawarkan “cara dan jalur” khusus agar Netanyahu bisa datang dan pergi dari Jerman tanpa ditangkap. Laporan Friedensgutachten 2025 menegaskan, “hukum internasional harus diutamakan di atas alasan kenegaraan.” Oleh karena itu, “untuk saat ini, kunjungan resmi Netanyahu ke Jerman tidak dapat diterima.”

    Para peneliti juga mendesak Jerman agar dalam jangka menengah mendukung pengakuan negara Palestina. Menurut mereka, penyelesaian jangka panjang konflik Palestina “tidak mengurangi sedikit pun hak Israel atas keberadaan sebagai negara Yahudi dalam batas yang aman.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi Oleh: Rizki Nugraha
    Editor: Hendra Pasuhuk

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Lee Jae-myung Dilantik Jadi Presiden Baru Korea Selatan

    Lee Jae-myung Dilantik Jadi Presiden Baru Korea Selatan

    Jakarta –

    Lee Jae-myung dilantik sebagai presiden baru Korea Selatan dalam upacara pengambilan sumpah pada Rabu (04/06) pagi di Majelis Nasional, Seoul. Dalam pidatonya, dia berjanji akan membangkitkan kembali ekonomi yang sedang lesu dan membangun jembatan rekonsiliasi antarwarga.

    Lee dan pemerintah Partai Demokrat yang liberal mewarisi ekonomi yang diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 0,8%, angka pertumbuhan terendah sejak tahun 2020. Selain itu, ia juga harus menyatukan kembali negara yang terpolarisasi akibat upaya mantan presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan, karena memberlakukan darurat militer pada Desember 2024.

    Dalam pidatonya, Lee menekankan bahwa inilah saatnya untuk memulihkan demokrasi setelah “krisis darurat militer”. Ia juga mengatakan akan mengupayakan dialog dengan Korea Utara demi menjaga perdamaian di Semenanjung Korea.

    “Betapapun mahalnya, perdamaian lebih baik daripada perang,” katanya.

    Komisi Pemilihan resmi kukuhkan Lee Jae-myung sebagai Presiden

    Komisi Pemilihan Korea Selatan secara resmi mengumumkan Lee Jae-myung sebagai presiden baru.

    “Masa jabatan presiden dimulai saat pemenang diumumkan, jadi sekarang saya akan mengonfirmasi waktunya. Waktu saat ini adalah pukul 6:21 pagi (21:21 WIB),” kata ketua Komisi Pemilihan Roh Tae-ak.

    “Komisi Pemilihan Nasional dengan ini menyatakan Lee Jae-myung dari Partai Demokrat sebagai presiden terpilih.”

    Siapa sebenarnya Lee Jae-myung?

    Lee Jae-myung punya kisah hidup yang penuh perjuangan. Dari pekerja anak, dia berhasil jadi pemimpin negara. Keluarga Lee tidak mampu membiayai pendidikan menengahnya, sehingga setelah lulus SD, ia harus bekerja di berbagai pabrik di Seongnam, sebuah kota dekat Seoul.

    Di sebuah pabrik pembuat sarung tangan baseball, lengan kiri bawahnya terluka parah akibat mesin press, yang menyebabkan cacat permanen pada lengannya. Dalam keputusasaan, Lee dua kali mencoba bunuh diri.

    Namun, meski memulai hidup dengan sulit, Lee berhasil masuk Universitas Chung-Ang Seoul dengan beasiswa penuh dan menjadi pengacara hak asasi manusia.

    “Harapan dan ujian selalu datang bersama. Peran ujian bukan untuk membuat orang menyerah, tapi untuk menguji seberapa serius dan seberapa besar harapan mereka,” tulis Lee dalam memoar yang diterbitkan pada 2017.

    Lee mulai terjun ke politik sejak 2005 dan sempat kalah beberapa kali dalam pemilihan. Pada 2010, ia terpilih sebagai Wali Kota Seongnam dan terpilih kembali pada 2014. Ia kemudian menjabat sebagai Gubernur Provinsi Gyeonggi, wilayah terpadat di negara itu yang mengelilingi ibu kota, selama lebih dari tiga tahun.

    Pada 2022, Lee gagal menjadi presiden dengan selisih yang tipis dari Yoon Suk Yeol. Itu merupakan salah satu margin kemenangan terkecil dalam sejarah pemilihan Korea Selatan. Lee juga pernah menghadapi masalah hukum, termasuk tuduhan korupsi terkait proyek pengembangan properti dan pelanggaran undang-undang pemilu yang berkaitan dengan penyebaran informasi palsu. Ia membantah semua tuduhan dan menegaskan bahwa kasus-kasus itu bermotif politik.

    Menurut para ahli hukum, dengan kemenangan Lee, proses hukum akan ditangguhkan karena kekebalan presiden dan baru akan dilanjutkan setelah masa jabatannya berakhir pada tahun 2030.

    Kandidat konservatif Kim Moon Soo akui kekalahan

    Kim Moon Soo, kandidat konservatif utama, mengakui kekalahan dalam pemilihan presiden. Ia menyatakan dalam konferensi pers Rabu (04/06) pagi bahwa ia “dengan rendah hati menerima pilihan rakyat” dan mengucapkan selamat kepada rivalnya dari kubu liberal, Lee Jae-myung, atas kemenangan dalam pemilu. Lee berterima kasih kepada para pemilih dan berjanji akan bekerja “agar tidak mengecewakan harapan rakyat kita.”

    Sebelum Kim mengakui kekalahan, hasil perhitungan suara sementara dan exit poll dari stasiun televisi utama menunjukkan Lee memimpin dengan selisih yang nyaman. Dengan lebih dari 86% suara yang sudah dihitung, Lee memimpin lebih dari 48% suara, sementara Kim memperoleh 42,7% suara.

    Enam bulan lalu, mantan Presiden Yoon Suk Yeol — yang berasal dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) konservatif yang sama dengan Kim, memicu krisis politik dengan mendeklarasikan darurat militer. Ia dimakzulkan dan diberhentikan dari jabatannya, sehingga memicu pemilihan yang baru ini. Lee mengatakan bahwa ia akan “maju dengan harapan dan memulai awal baru mulai saat ini.”

    Yang perlu kamu tahu soal Pemilu Korea Selatan

    Sekitar 44,4 juta warga Korea Selatan memberikan suara pada pemilihan presiden mendadak Selasa lalu. Pemilu ini digelar karena Yoon Suk Yeol dimakzulkan.

    Kandidat konservatif Kim Moon Soo gagal menarik dukungan pemilih karena partainya mengalami konflik internal. Pemungutan suara di 14.295 TPS di seluruh Korea Selatan dimulai pukul 6 pagi waktu setempat (21:30 GMT hari sebelumnya) dan berlangsung hingga pukul 8 malam.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Melisa Lolindu

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Angka Kelahiran Anjlok, Vietnam Hapus Kebijakan 2 Anak

    Angka Kelahiran Anjlok, Vietnam Hapus Kebijakan 2 Anak

    Jakarta –

    Pemerintah Vietnam telah menghapus kebijakan lamanya yang membatasi tiap keluarga hanya boleh memiliki dua anak. Ini dilakukan saat negara itu berjuang untuk mengubah angka kelahiran yang menurun.

    Negara itu melarang pasangan untuk memiliki lebih dari dua anak pada tahun 1988, tetapi jumlah anggota keluarga sekarang menjadi keputusan masing-masing pasangan, kata kantor berita Vietnam, Vietnam News Agency.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (4/6/2025), negara itu telah mengalami angka kelahiran yang rendah selama tiga tahun terakhir, dengan angka kesuburan total turun menjadi hanya 1,91 anak per wanita tahun lalu, di bawah tingkat penggantian, kata kementerian kesehatan Vietnam tahun ini.

    Angka kelahiran telah turun dari 2,11 anak per wanita pada tahun 2021, menjadi 2,01 pada tahun 2022 dan 1,96 pada tahun 2023.

    Tren ini paling menonjol di wilayah perkotaan yang maju secara ekonomi, terutama di kota-kota besar seperti ibu kota Hanoi dan Kota Ho Chi Minh karena biaya hidup meningkat.

    Tran Minh Huong, seorang pekerja kantoran, mengatakan kepada AFP, bahwa peraturan pemerintah tidak terlalu berarti baginya karena dia tidak berencana untuk memiliki anak.

    “Meskipun saya orang Asia, dengan norma sosial yang mengatakan bahwa perempuan harus menikah dan punya anak, tapi membesarkan anak terlalu mahal,” cetus perempuan berusia 22 tahun itu.

    Wakil Menteri Kesehatan Nguyen Thi Lien Huong, yang berbicara di sebuah konferensi awal tahun ini, memperingatkan bahwa semakin sulit untuk mendorong keluarga untuk memiliki lebih banyak anak, meskipun ada penyesuaian kebijakan dan kampanye publik.

    Dia menekankan bahwa angka kelahiran yang menurun, menimbulkan tantangan bagi pembangunan sosial-ekonomi jangka panjang, termasuk populasi yang menua dan kekurangan tenaga kerja.

    Dia mendesak masyarakat untuk mengubah pola pikirnya dari hanya berfokus pada keluarga berencana ke perspektif populasi dan pembangunan yang lebih luas.

    Vietnam juga sedang bergulat dengan ketidakseimbangan jenis kelamin karena preferensi historis untuk anak laki-laki. Pada hari Selasa (3/6), kementerian kesehatan mengusulkan untuk melipatgandakan denda saat ini menjadi US$3.800 “untuk mengendalikan pemilihan jenis kelamin janin”, menurut media pemerintah.

    Rasio jenis kelamin saat lahir, meskipun membaik, masih condong pada 112 anak laki-laki untuk setiap 100 anak perempuan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Resmi Dilantik, Presiden Baru Korsel Janji Buka Dialog dengan Korut

    Resmi Dilantik, Presiden Baru Korsel Janji Buka Dialog dengan Korut

    Seoul –

    Presiden baru Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung berjanji menyatukan negaranya yang terpecah buntut darurat militer kontroversial tahun lalu. Lee juga bertekad merevitalisasi ekonomi dan mengejar diplomasi pragmatis berdasarkan kepentingan nasional, termasuk membuka dialog dengan Korea Utara (Korut).

    Lee resmi dilantik sebagai Presiden Korsel pada Rabu (4/6) dan memulai masa jabatan lima tahun tanpa masa transisi, setelah dinyatakan memenangkan pilpres 3 Juni kemarin. Pilpres digelar lebih awal menyusul pemakzulan mantan Presiden Yoon Suk Yeol terkait penetapan darurat militer singkat pada Desember tahun lalu.

    “Tidak peduli siapa yang Anda dukung dalam pemilu ini, saya akan melayani sebagai presiden untuk semua orang, untuk merangkul dan melayani setiap warga negara,” kata Lee dalam pidato pelantikannya di Majelis Nasional Korsel, seperti dilansir kantor berita Yonhap dan Reuters, Rabu (4/6/2025).

    “Sudah saatnya memulihkan keamanan dan perdamaian, yang telah direduksi menjadi alat pertikaian politik; membangun kembali mata pencaharian dan ekonomi yang dirusak oleh ketidakpedulian, ketidakmampuan dan sikap tidak bertanggung jawab; dan menghidupkan kembali demokrasi yang dirusak oleh kendaraan lapis baja dan senapan otomatis,” ucapnya.

    “Saya akan membentuk pemerintahan yang mendukung dan mendorong, bukan yang mengendalikan dan mengatur,” cetus Lee dalam pidatonya.

    Dalam pidatonya, Lee juga membahas soal hubungan dengan Korut yang memanas beberapa waktu terakhir. Dia menggarisbawahi perlunya pencegahan yang kuat terhadap ancaman Pyongyang, namun juga bertekad tetap membuka pintu untuk melanjutkan dialog dengan Korut.

    “Kami akan membuka saluran komunikasi dan mengupayakan dialog dan kerja sama dengan Korea Utara untuk membangun perdamaian abadi di Semenanjung Korea,” cetusnya.

    Lihat juga Video: Lee Jae-myung Menangkan Pilpres Korsel Berdasarkan Hitungan Suara

    Lee dalam pidatonya membahas kebijakan luar negeri juga bertekad mempertahankan aliansi keamanan yang kuat dengan Amerika Serikat (AS) dan Jepang, serta membawa keseimbangan pada diplomasi.

    “Kami akan memperkuat kerja sama Korea Selatan-AS-Jepang berdasarkan aliansi Korea-AS yang solid dan mendekati hubungan dengan negara-negara tetangga dari perspektif kepraktisan dan kepentingan nasional,” sebutnya.

    Pelantikan Lee digelar dalam seremoni skala kecil di Majelis Nasional, dengan hanya dihadiri oleh kepala tiga cabang pemerintahan, para anggota kabinet dan para anggota parlemen Korsel. Tidak ada pejabat atau delegasi asing yang diundang.

    Seremoni pelantikan resmi untuk Lee akan digelar pada 17 Juli mendatang bersamaan dengan Hari Konstitusi negara tersebut.

    Lihat juga Video: Lee Jae-myung Menangkan Pilpres Korsel Berdasarkan Hitungan Suara

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pusat Distribusi Bantuan Gaza yang Didukung AS-Israel Ditutup, Ada Apa?

    Pusat Distribusi Bantuan Gaza yang Didukung AS-Israel Ditutup, Ada Apa?

    Gaza City –

    Pusat distribusi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza yang dikelola oleh kelompok kemanusiaan yang didukung Amerika Serikat (AS) dan Israel, akan ditutup sementara pada Rabu (4/6) waktu setempat.

    Penutupan sementara dilakukan menyusul serangan brutal oleh Israel yang menewaskan puluhan warga sipil Gaza yang sedang menunggu bantuan.

    Namun, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (4/6/2025), Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), kelompok kemanusiaan yang mengelola pusat distribusi bantuan di Rafah itu, mengumumkan bahwa penutupan sementara dilakukan untuk renovasi.

    “Pada 4 Juni, pusat-pusat distribusi akan ditutup untuk renovasi. reorganisasi dan pengerjaan peningkatan efisiensi,” sebut GHF dalam pengumumannya via Facebook.

    Operasional distribusi bantuan di area Rafah, sebut GHF, akan dilanjutkan kembali pada Kamis (5/6) besok.

    Penutupan sementara pusat distribusi bantuan yang dikelola GHF itu juga dikonfirmasi oleh militer Israel.

    “Dilarang besok (Rabu) untuk melakukan perjalanan di ruas jalanan menuju pusat-pusat distribusi, yang dianggap sebagai zona pertempuran,” kata juru bicara militer Israel, Avichay Adraee, dalam pernyataan via media sosial.

    Lihat juga Video Dalih Israel Tembak Warga Gaza Saat Antre Bantuan: Menimbulkan Ancaman

    Pada pekan pertama GHF beroperasi, yang diklaim berhasil mendistribusikan lebih dari tujuh juta paket makanan, kritikan menghujani. Terutama ketika serangan brutal merenggut puluhan nyawa warga sipil Gaza yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan di area distribusi bantuan.

    Dalam insiden pada Minggu (1/6), sedikitnya 31 orang tewas dalam serangan yang diyakini dilakukan tentara Israel terhadap warga sipil yang ada di dekat atau di dalam kompleks distribusi bantuan yang dikelola GHF. Militer Israel membantah pasukannya melepas tembakan ke arah warga sipil.

    Insiden serupa terjadi kembali pada Selasa (3/6), dengan sedikitnya 27 orang tewas. Juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, menyebut puluhan kematian itu terjadi “ketika pasukan Israel melepaskan tembakan dengan tank-tank dan drone” terhadap warga sipil yang menunggu bantuan kemanusiaan.

    Militer Israel mengakui pasukan mereka melepaskan tembakan ke arah orang-orang yang mereka klaim bergerak mendekati pasukan mereka dengan cara yang “memberikan ancaman bagi mereka”.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam serangan mematikan di pusat distribusi bantuan kemanusiaan Gaza itu sebagai “kejahatan perang”.

    PBB tidak bekerja sama dengan GHF karena kekhawatiran yayasan itu dibentuk untuk memenuhi tujuan militer Israel. PBB juga meragukan jika distribusi bantuan yang dilakukan GHF memenuhi prinsip kemanusiaan inti seperti netralitas, imparsialitas dan independensi.

    Lihat juga Video Dalih Israel Tembak Warga Gaza Saat Antre Bantuan: Menimbulkan Ancaman

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini