Category: Detik.com Internasional

  • Haji Canggih, Lebih Aman Tapi Kurang Privat dan Khusyuk?

    Haji Canggih, Lebih Aman Tapi Kurang Privat dan Khusyuk?

    Jakarta

    Pada awal Juni, lebih dari satu juta jamaah telah tiba di Arab Saudi untuk menjalankan ibadah Haji tahunan. Pada bulan haji tahun ini, jemaah haji di Mekkah bisa bertanya tentang panduan praktik keagamaan kepada Al Fatwa Robot.

    Al Fatwa adalah robot hasil inovasi kecerdasan buatan yang didesain untuk membantu para jemaah haji dalam menjawab pertanyaan mereka terkait ajaran Islam. Ada pula teknologi baru lainnya, yakni drone yang bisa mendeteksi legalitas jemaah haji. Kemajuan teknologi di Mekkah hari ini telah jauh berkembang dibanding berabad-abad lalu ketika mobil menjadi produk teknologi paling canggih yang digunakan oleh para jemaah haji.

    Bisa dikatakan bahwa momen ibadah haji adalah salah satu pertemuan skala terbesar di dunia. Ibadah tersebut wajib dilakukan sekali oleh kelompok muslim dewasa. Tahun ini, ibadah haji pada bulan haji akan dimulai pada 4-9 Juni di Saudi Arabia. Jumlah peserta pada tahun ini sekitar dua juta jemaah yang berasal dari 180 negara.

    Namun, keberlangsungan ibadah haji, bukan tanpa masalah. Lebih dari 1.300 jemaah haji meninggal akibat cuaca ekstrem tahun lalu. Korban tewas setelah berjalan hingga 65 kilometer per hari di bawah suhu udara 40-50 derajat Celsius. Di samping itu, ada pula kasus kebakaran, protes, bunuh diri, bangunan runtuh, dan penyakit menular. Sementara permasalahan yang kerap ditemukan adalah jemaah yang tersesat dan mengalami gangguan kesehatan.

    Oleh karena itu, pihak otoritas Arab Saudi memutuskan memanfaatkan inovasi teknologi dalam mengelola keramaian dan pelayanan bagi jemaah. Tahun ini Arab Saudi menggunakan drone, kecerdasan buatan, dan teknologi pemindai wajah untuk memastikan hanya jemaah haji legal yang diizinkan masuk ke kawasan ibadah.

    Sebagian besar jemaah haji yang meninggal tahun lalu adalah jemaah yang tidak memiliki izin resmi beribadah. Sehingga mereka tidak bisa mengakses tenda tempat beristirahat yang dilengkapi pendingin ruangan.

    Apakah teknologi tinggi bisa menjamin keamanan?

    Situs Nusuk Arab Saudi memungkinkan jemaah haji untuk menjadwalkan kunjungan ke berbagai lokasi ibadah. Situs Nusuk akan mendata kartu identitas elektronik dari jemaah haji. Jemaah haji diberi gelang pintar yang menyimpan informasi rencana perjalanan, kondisi kesehatan, akomodasi, keuangan, dan data diri para pendaftar.

    Teknologi terbarukan lain yang dilansir dalam bulan haji tahun ini adalah robot pemandu yang akan melayani jemaah ketika berkunjung di berbagai lokasi. Robot tersebut bisa membagikan air, Al-Quran, bahkan memberikan masukan dalam 11 bahasa. Pihak otorita Arab Saudi juga merenovasi jalan demi kenyamanan para peziarah. Bahan busana haji juga dibuat dengan material yang lebih canggih yang bisa meredam suhu hingga dua derajat Celsius.

    Semua teknologi dan fitur pengawasan yang canggih ini didesain untuk mengurangi potensi kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan jemaah. Namun, kecanggihan teknologi juga memunculkan kekhawatiran terkait keamanan data, pengawasan negara, dan potensi kejahatan siber.

    “Jemaah haji wajib beradaptasi dengan semua inovasi ini. Bila tidak, maka tidak akan diizinkan menunaikan ibadah haji,” kata Zeinab Ismail, peneliti dan editor di SMEX, organisasi hak digital yang berbasis di Lebanon. “Kebijakan soal teknologi baru ditambah undang-undang perlindungan data pribadi Arab Saudi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan standar internasional dan masih banyak celah, meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data jemaah.”

    Pihak otorita Arab Saudi berpendapat bahwa jaminan keamanan data pribadi harus diutamakan.

    “Terlepas dari (alasan pembenaran pemerintah Saudi), yang paling saya khawatirkan, dan terlepas dari teknologinya sendiri, adalah fakta bahwa teknologi ini diterapkan di negara dengan penegakan hukum yang lemah, tanpa transparansi, serta tanpa akuntabilitas [negara],” kata Marwa Fatafta, direktur kebijakan untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Access Now, organisasi hak digital internasional.

    Dalam wawancaranya dengan DW, Fatafta menyatakan bahwa akan sulit untuk mengaudit masalah-masalah dari teknologi ini dan lebih sulit lagi bagi individu untuk mempertanyakan kebermanfaatannya.

    “Untuk orang-orang yang menjalankan ibadah haji, mereka tidak bisa menolak dan bilang, ‘Saya tidak mau memberikan data biometrik,” lanjutnya. “Jadi, dalam konteks yang lebih luas, hal ini membuka peluang besar bagi penyelewengan.”

    “Kontak kami?”

    Ketika membaca syarat dan ketentuan yang ada di aplikasi Nusuk, tidak ada informasi yang jelas soal berapa lama data pribadi para jamaah tersimpan. Ketentuan-ketentuannya bahkan nampak bertolak belakang satu sama lain. DW telah mengirim email ke Kantor Manajemen Data Nasional Arab Saudi dan Otoritas Data dan AI Saudi untuk meminta informasi lebih lanjut terkait hal ini.

    Namun, tidak ada tanggapan sampai naskah ini diterbitkan. Sementara itu, email lain yang DW kirim, terpental dengan keterangan: ‘Kotak masuk penerima penuh.’

    Sejak 2023, Arab Saudi memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Namun, seperti yang disampaikan oleh Ismail, ‘kerangka hukum yang ada… memungkinkan undang-undang untuk disalahartikan atau dimanipulasi dengan cara yang mungkin lebih menguntungkan kepentingan negara dibandingkan hak asasi manusia.’

    Ini bukan sebatas persoalan potensi penyalahgunaan data jutaan jamaah oleh otoritas lokal. Ketergantungan besar terhadap teknologi dalam memantau dan mengendalikan jamaah haji juga secara garis besar meningkatkan kerentanan. Akan ada semakin banyak celah bagi peretas untuk menyerang sistem. Pada kenyataannya, Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya sudah menjadi korban terbesar dari kejahatan siber.

    Motawif, platform pertama pendaftaran jamaah haji, dikelola oleh perusahaan swasta yang kemudian mengirimkan spam kepada pengguna. Pada 2022, Nusuk yang dikelola negara menggantikan platform tersebut. Setahun kemudian, pakar keamanan siber menemukan bahwa data yang dikirimkan ke Nusuk dijual di situs ilegal yang memperdagangkan hasil curian data pribadi.

    Kurang spiritual, lebih “berteknologi”

    Teknologi baru ini juga membawa kekhawatiran lain: Apakah semua kecanggihan ini akan mengurangi makna spiritual ibadah Haji yang hanya terjadi sekali seumur hidup?

    Studi dari para peneliti di University of Central Lancashire, Inggris pada 2018 menunjukkan kemungkinan tersebut.

    Responden jemaah mengeluhkan perilaku beberapa orang yang berswafoto di tempat suci, berbicara di telepon saat melakukan ritual, dan berperilaku seperti turis ketimbang peziarah. “Ponsel pintar adalah iblis keempat dalam Haji,” kata salah satu responden, merujuk pada ritual yang melibatkan tiga representasi iblis.”

    Beberapa orang bahkan mengeluhkan bahwa teknologi membuat perjalanan ibadah haji menjadi terlalu mudah.

    Jika dulu para jamaah berjalan di antara tempat-tempat suci, sekarang mereka bisa menaiki kereta cepat. Jika sebelumnya mereka tinggal di tenda sederhana, sekarang mereka menginap di 10.000 tenda ber-AC yang tahan api.

    “Sejak ibadah Haji menjadi “berteknologi tinggi”, pengalaman spiritual fundamental para jamaah tampaknya berubah menjadi sesuatu yang lebih mirip dengan “pengalaman siber”,” demikian yang tertulis di penelitian tersebut. Secara tradisional, Haji bicara tentang kesederhanaan, kemurnian spiritual, dan pujian kontemplatif; tutur para peneliti asal Inggris.

    Seperti halnya teknologi digital lainnya, mereka menyimpulkan bahwa teknologi tinggi dalam pelaksanaan Haji memiliki manfaat sekaligus kelemahan.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Joan Rumengan

    Editor: Prita Kusumaputri

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pilu 10 Orang Tewas dalam Serangan Terbaru Israel di Gaza

    Pilu 10 Orang Tewas dalam Serangan Terbaru Israel di Gaza

    Jakarta

    Israel terus melancarkan serangan di Jalur Gaza. Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan serangan terbaru Israel menewaskan sedikitnya 10 orang di wilayah Palestina tersebut pada hari Kamis (5/6), saat militer terus meningkatkan serangan.

    “Sepuluh martir sejauh ini akibat serangan Israel sejak fajar,” kata juru bicara badan tersebut Mahmud Bassal kepada AFP, Kamis (5/6/2025).

    Dia menambahkan bahwa pasukan Israel telah menargetkan daerah-daerah tempat warga sipil yang mengungsi berlindung di kota Khan Younis dan rumah-rumah di Kota Gaza dan kota Deir el-Balah.

    Israel telah meningkatkan serangannya dalam apa yang dikatakannya sebagai upaya untuk mengalahkan Hamas, yang serangannya ke Israel pada 7 Oktober 2023 memicu perang di Gaza.

    Serangan besar-besaran Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya itu mengakibatkan tewasnya 1.218 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi.

    Menurut kementerian kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas, sedikitnya 4.335 orang telah tewas sejak Israel melanjutkan serangannya pada 18 Maret, sehingga jumlah korban perang di Gaza secara keseluruhan menjadi 54.607, sebagian besar warga sipil.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Larang Warga 12 Negara Masuk AS, Termasuk Tetangga Indonesia

    Trump Larang Warga 12 Negara Masuk AS, Termasuk Tetangga Indonesia

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani larangan perjalanan baru pada hari Rabu (4/6) waktu setempat, yang menargetkan 12 negara termasuk Afghanistan, Iran, Yaman dan negara tetangga Indonesia, Myanmar.

    Trump mengatakan tindakan tersebut dipicu oleh serangan bom api terhadap aksi protes Yahudi di Boulder, Colorado, AS belum lama ini.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025), langkah tersebut melarang semua perjalanan ke Amerika Serikat oleh warga negara Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.

    Trump juga memberlakukan larangan sebagian bagi pelancong dari tujuh negara: Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela. Beberapa visa kerja sementara dari negara-negara ini akan diizinkan.

    Larangan tersebut akan mulai berlaku pada hari Senin (9/6) mendatang, kata Gedung Putih.

    “Serangan teror baru-baru ini di Boulder, Colorado telah menggarisbawahi bahaya ekstrem yang ditimbulkan bagi negara kita oleh masuknya warga negara asing yang tidak diperiksa dengan benar,” kata Trump dalam pesan video dari Ruang Oval yang diunggah di media sosial X.

    “Kita tidak menginginkan mereka,” ujar Trump.

    Saksikan juga Blak-blakan, ST Burhanuddin: Jaksa di Daerah Harus Gencar Berantas Korupsi!

    Trump secara terpisah pada hari Rabu (4/6) waktu setempat, juga mengumumkan larangan visa bagi mahasiswa asing yang akan mulai kuliah di Universitas Harvard.

    Pemimpin AS tersebut membandingkan langkah-langkah baru tersebut dengan larangan “kuat” yang diberlakukannya pada sejumlah negara yang sebagian besar berpenduduk Muslim pada masa jabatan pertamanya, yang menyebabkan gangguan perjalanan di seluruh dunia.

    Trump mengatakan bahwa larangan tahun 2017 tersebut telah menyelamatkan Amerika Serikat dari serangan teror yang terjadi di Eropa.

    “Kita tidak akan membiarkan apa yang terjadi di Eropa terjadi di Amerika,” kata Trump.

    “Kita tidak dapat melakukan migrasi terbuka dari negara mana pun yang tidak dapat kami periksa dan saring dengan aman dan andal,” tandasnya.

    Saksikan juga Blak-blakan, ST Burhanuddin: Jaksa di Daerah Harus Gencar Berantas Korupsi!

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Serangan Drone Rusia Tewaskan 5 Orang di Ukraina, Termasuk Bayi 1 Tahun

    Serangan Drone Rusia Tewaskan 5 Orang di Ukraina, Termasuk Bayi 1 Tahun

    Jakarta

    Rusia terus menyerang Ukraina. Serangan drone Rusia menewaskan lima orang dan melukai enam orang lainnya di kota Pryluky, Ukraina utara.

    “Lima orang dilaporkan tewas, termasuk dua wanita dan seorang anak berusia satu tahun, yang ditemukan di bawah reruntuhan,” tulis Vyacheslav Chaus, seorang pejabat daerah Chernigiv, dalam postingan di Telegram, seraya menambahkan enam orang terluka dan dirawat di rumah sakit.

    “Ledakan tersebut merusak rumah-rumah di daerah permukiman,” katanya, dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025).

    Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada bulan Februari 2022, puluhan ribu orang telah tewas, sebagian besar wilayah Ukraina timur dan selatan hancur, dan jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.

    Ukraina telah membalas di wilayah Rusia, dengan melakukan serangan pesawat nirawak yang dramatis terhadap pangkalan udara militer Rusia selama akhir pekan lalu. Serangan Ukraina itu menghancurkan pesawat-pesawat pengebom Rusia berkemampuan nuklir senilai miliaran dolar AS.

    Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa ia akan membalas dendam atas serangan Ukraina tersebut. Putin tampaknya mengesampingkan gencatan senjata atau perundingan langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Sebelumnya, gempuran di wilayah Kherson yang sebagian diduduki Rusia di Ukraina selatan pada Rabu (4/6) malam waktu setempat, menyebabkan gardu induk kehilangan daya, menyebabkan ribuan orang kehilangan listrik.

    Lihat juga Video: Malam Mencekam di Ukraina, Serangan Drone Tewaskan 13 Orang

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Palestina Minta PBB Rilis Resolusi Gaza, Israel: Jangan Buang-buang Energi

    Palestina Minta PBB Rilis Resolusi Gaza, Israel: Jangan Buang-buang Energi

    Jakarta

    Duta Besar (Dubes) Palestina untuk PBB, Riyad Mansour mengatakan bahwa ia akan meminta Majelis Umum PBB untuk mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. Ini disampaikannya setelah pemungutan suara Dewan Keamanan PBB gagal mengeluarkan resolusi gencatan senjata di Gaza karena diveto oleh Amerika Serikat.

    Niat Palestina tersebut ditanggapi sinis oleh pemerintah Israel.

    Dubes Israel untuk PBB, Danny Danon mengatakan bahwa rencana Palestina untuk mengajukan resolusi tersebut ke Majelis Umum, di mana tidak ada negara yang dapat memvetonya, tidak ada gunanya. Dia mengatakan kepada negara-negara “jangan buang-buang energi Anda lagi.”

    “Resolusi ini tidak memajukan bantuan kemanusiaan dan justru merusaknya. Resolusi ini mengabaikan sistem kerja yang mendukung agenda politik,” katanya, dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025).

    Voting DK PBB pada Rabu (4/6) waktu setempat tersebut merupakan pemungutan suara pertama DK PBB mengenai perang Gaza sejak November lalu. Diketahui bahwa DK PBB beranggotakan 15 negara termasuk lima negara: China, Prancis, Amerika Serikat, Inggris dan Rusia yang memiliki hak veto untuk menggagalkan resolusi.

    “Hari ini, Amerika Serikat mengirim pesan yang kuat dengan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang kontraproduktif mengenai Gaza yang menargetkan Israel,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah pernyataan setelah voting dengan hasil perolehan suara 14 setuju berbanding 1 menolak.

    Menlu AS tersebut mengatakan Washington tidak akan mendukung teks apa pun yang “menyamakan Israel dan Hamas, atau mengabaikan hak Israel untuk membela diri.

    Lihat juga Video: PBB Kutuk Keras Serangan Israel ke Warga Gaza saat Antre Bantuan

    “Amerika Serikat akan terus mendukung Israel di PBB,” ujar Rubio.

    Rancangan resolusi tersebut menuntut “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza yang dihormati oleh semua pihak.”

    Rancangan resolusi itu juga menyerukan “pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok lain,” dan menuntut pencabutan semua pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Veto tersebut menandai tindakan pertama Washington sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada bulan Januari lalu.

    Lihat juga Video: PBB Kutuk Keras Serangan Israel ke Warga Gaza saat Antre Bantuan

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza, Hamas Bilang Gini

    AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza, Hamas Bilang Gini

    Jakarta

    Kelompok Hamas mengecam Amerika Serikat setelah negara itu memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata dan akses kemanusiaan tanpa batas di Gaza. Washington menyebut resolusi itu merusak diplomasi yang sedang berlangsung.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025), Hamas mengutuk veto AS tersebut yang disebutnya “memalukan”. Hamas pun mengulangi tuduhan “genosida” di Gaza.

    Veto tersebut “menandai noda baru pada catatan etika Amerika Serikat,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan, menuduh Washington “melegitimasi genosida, mendukung agresi, dan merasionalisasi kelaparan, kehancuran, dan pembunuhan massal.”

    Voting pada Rabu (4/6) waktu setempat tersebut merupakan pemungutan suara pertama DK PBB mengenai perang Gaza sejak November lalu.

    “Hari ini, Amerika Serikat mengirim pesan yang kuat dengan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang kontraproduktif mengenai Gaza yang menargetkan Israel,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah pernyataan setelah voting dengan hasil perolehan suara 14 setuju berbanding 1 menolak.

    Menlu AS tersebut mengatakan Washington tidak akan mendukung teks apa pun yang “menyamakan Israel dan Hamas, atau mengabaikan hak Israel untuk membela diri.

    “Amerika Serikat akan terus mendukung Israel di PBB,” ujar Rubio.

    Saksikan juga Blak-blakan, ST Burhanuddin: Jaksa di Daerah Harus Gencar Berantas Korupsi!

    Rancangan resolusi tersebut menuntut “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza yang dihormati oleh semua pihak.”

    Rancangan resolusi itu juga menyerukan “pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok lain,” dan menuntut pencabutan semua pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Veto tersebut menandai tindakan pertama Washington sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada bulan Januari lalu.

    Israel telah menghadapi tekanan internasional yang meningkat untuk mengakhiri perangnya di Gaza.

    Tekanan meningkat terkait distribusi bantuan yang gagal di Gaza, yang diblokir Israel selama lebih dari dua bulan sebelum mengizinkan sejumlah kecil kendaraan PBB masuk pada pertengahan Mei lalu.

    Saksikan juga Blak-blakan, ST Burhanuddin: Jaksa di Daerah Harus Gencar Berantas Korupsi!

    Simak Video “Video: Presiden Palestina Tolak Gagasan Pemerintahan Asing di Gaza”
    [Gambas:Video 20detik]

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Lagi-lagi, AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza

    Lagi-lagi, AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen antara Israel dan militan Hamas di Gaza. AS sekaligus menolak resolusi DK PBB yang juga menuntut dibukanya akses bantuan tanpa hambatan di seluruh wilayah kantong yang dilanda perang itu.

    “Amerika Serikat telah menegaskan ‘Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza’,” kata Penjabat Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea kepada dewan sebelum pemungutan suara, dilansir Reuters, Kamis (5/6/2025).

    AS beralasan bahwa resolusi tersebut juga akan merusak upaya yang dipimpin AS untuk menjadi perantara gencatan senjata. Diketahui AS adalah sekutu dan pemasok senjata terbesar Israel.

    Ke-14 negara lain di DK PBB memberikan suara mendukung rancangan resolusi gencatan senjata tersebut karena krisis kemanusiaan mencengkeram wilayah kantong yang dihuni lebih dari 2 juta orang itu. Diketahui Gaza dilanda kelaparan dan bantuan hanya mengalir masuk sejak Israel mencabut blokade selama 11 minggu bulan lalu.

    Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB dilakukan saat Israel terus melancarkan serangan di Gaza setelah mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan pada bulan Maret. Pihak otoritas kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel menewaskan 45 orang pada hari Rabu, sementara Israel mengatakan seorang tentara tewas dalam pertempuran.

    Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengkritik keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militernya di Gaza dan sangat membatasi bantuan kemanusiaan sebagai “tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif.”

    Israel telah menolak seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat atau permanen, dengan mengatakan Hamas tidak dapat tinggal di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada anggota dewan yang memberikan suara mendukung rancangan tersebut, “Anda memilih peredaan dan penyerahan. Anda memilih jalan yang tidak mengarah pada perdamaian. Hanya menuju lebih banyak teror.”

    Lihat juga Video: Menteri AS Kunjungi Israel, Bahas Gaza-Pembebasan Sandera

    (yld/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Presiden Baru Korsel Langsung Buka Komunikasi dengan Korut

    Presiden Baru Korsel Langsung Buka Komunikasi dengan Korut

    Seoul

    Lee Jae Myung resmi dilantik sebagai Presiden Korea Selatan (Korsel). Lee bertekad merevitalisasi ekonomi dan mengejar diplomasi pragmatis berdasarkan kepentingan nasional, termasuk membuka dialog dengan Korea Utara (Korut).

    Lee resmi dilantik sebagai Presiden Korsel pada Rabu (4/6) dan memulai masa jabatan lima tahun tanpa masa transisi, setelah dinyatakan memenangkan pilpres 3 Juni kemarin. Pilpres digelar lebih awal menyusul pemakzulan mantan Presiden Yoon Suk Yeol terkait penetapan darurat militer singkat pada Desember tahun lalu.

    “Tidak peduli siapa yang Anda dukung dalam pemilu ini, saya akan melayani sebagai presiden untuk semua orang, untuk merangkul dan melayani setiap warga negara,” kata Lee dalam pidato pelantikannya di Majelis Nasional Korsel, seperti dilansir kantor berita Yonhap dan Reuters, Rabu (4/6/2025).

    Lee Jae Myung: via REUTERS/ANTHONY WALLACE

    “Sudah saatnya memulihkan keamanan dan perdamaian, yang telah direduksi menjadi alat pertikaian politik; membangun kembali mata pencaharian dan ekonomi yang dirusak oleh ketidakpedulian, ketidakmampuan dan sikap tidak bertanggung jawab; dan menghidupkan kembali demokrasi yang dirusak oleh kendaraan lapis baja dan senapan otomatis,” ucapnya.

    “Saya akan membentuk pemerintahan yang mendukung dan mendorong, bukan yang mengendalikan dan mengatur,” cetus Lee dalam pidatonya.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya

  • Perayaan Klub Kriket di India Ricuh, 11 Orang Tewas

    Perayaan Klub Kriket di India Ricuh, 11 Orang Tewas

    Jakarta

    Kericuhan terjadi di luar sebuah stadion kriket di Kota Bengaluru, India. Kericuhan ini menyebabkan 11 orang tewas.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025), insiden kericuhan ini terjadi ketika ribuan penggemar merayakan kemenangan pertama Royal Challengers Bengaluru dalam turname Indian Premier League. Perayaan itu pun berujung maut.

    Kepala Menteri India untuk negara bagian Karnataka, Siddaramaiah, mengatakan 11 orang dilaporkan tewas dalam insiden desak-desakan saat kerumunan orang merayakan kemenangan. Sementara itu dilaporkan ada 33 orang luka-luka dalam insiden tersebut.

    “Tidak seorang pun menyangka jumlah penonton sebanyak itu. Stadion ini hanya berkapasitas 35.000 orang, tetapi yang hadir 200.000-300.000 orang,” kata Siddaramaiah, yang hanya menggunakan satu nama, dalam jumpa pers.

    “11 orang tewas dan 33 lainnya luka-luka,” imbuhnya.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kritikan Elon Musk Usai Tak Lagi di Pemerintahan Trump

    Kritikan Elon Musk Usai Tak Lagi di Pemerintahan Trump

    Jakarta

    CEO Tesla Elon Musk memutuskan mundur dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dia pun lantang mengkritik kebijakan Trump usai tak lagi menjadi bagian dari Pemerintahan AS.

    Dilansir dari Reuters dan AFP, Rabu (4/6/2025), Musk menjabat selama 130 hari sebagai salah satu penasihat senior Gedung Putih dan Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE). Jabatan Musk pun berakhir sekitar 30 Mei lalu.

    Musk mundur di tengah masa sulit pemerintahan Trump dalam merestrukturisasi pemerintah federal. Namun, Pemerintah AS mengatakan upaya DOGE untuk merestrukturisasi dan mengecilkan pemerintah federal akan terus berlanjut.

    Kritik Elon Musk

    Elon Musk mengecam rancangan undang-undang (RUU) ‘One Big, Beautiful Bill Act’ terkait belanja besar yang diusulkan Donald Trump. Musk mengatakan usulan itu adalah hal keji dan menjijikkan.

    “Maaf, tetapi saya tidak tahan lagi,” Musk memposting di X sebagaimana dilansir AFP, Rabu (4/6/2025).

    Musk mengatakan itu beberapa hari setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai salah satu penasihat senior Gedung Putih dan Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah Federal AS (DOGE). Dia mengatakan RUU itu adalah kesalahan.

    “RUU belanja Kongres yang besar, keterlaluan, dan penuh dengan omong kosong ini adalah kekejian yang menjijikkan. Malu pada mereka yang memilihnya: Anda tahu Anda salah. Anda tahu itu,” kata Musk.

    Diketahui, ini bukan pertama kalinya Musk menyerang RUU usulan Trump itu. Dalam wawancara beberapa hari lalu Musk mengaku kecewa dengan RUU tersebut.

    Musk menilai RUU tersebut akan meningkatkan defisit anggaran dan bukan menguranginya. Dia menilai RUU itu akan merusak pekerjaan tim DOGE.

    Respons Gedung Putih

    Gedung Putih pun mengatakan Trump tahu mengenai respons Musk terkait RUU itu. Gedung putih menegaskan bahwa Trump tetap pada posisi mempertahankan RUU itu.

    “Presiden sudah tahu di mana posisi Elon Musk dalam RUU ini, itu tidak mengubah pendapatnya. Ini adalah RUU yang besar dan indah, dan dia berpegang teguh pada RUU itu,” kata Sekretaris Pers Karoline Leavitt kepada wartawan.

    Dalam laporan CNN, beberapa pejabat Gedung Putih kaget dengan pernyataan keras Elon Musk itu, meski mereka tahu sentimen Musk terhadap RUU itu bukan hal baru. Mereka tidak menyangka Musk akan mengambil sikap tegas di depan publik.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini