Category: Detik.com Internasional

  • Tegang! AS Kejar Kapal Tanker Minyak di Dekat Venezuela

    Tegang! AS Kejar Kapal Tanker Minyak di Dekat Venezuela

    Washington DC

    Otoritas Penjaga Pantai Amerika Serikat (AS) sedang mengejar sebuah kapal tanker minyak di perairan internasional di dekat Venezuela. Ini merupakan operasi kedua sepanjang akhir pekan, dan merupakan kapal tanker ketiga yang diincar Washington dalam waktu kurang dari sepekan terakhir.

    Salah satu pejabat AS, yang enggan disebut namanya, seperti dilansir Reuters, Senin (22/12/2025), menyebut kapal tanker yang sedang diburu itu berada di bawah sanksi. Namun tidak disebutkan lebih lanjut soal lokasi spesifik dari operasi tersebut.

    Laporan sejumlah media AS yang mengutip sumber yang memahami pengejaran itu, seperti dikutip Bloomberg dan Anadolu Agency, menyebut kapal tanker yang diburu Otoritas Penjaga Pantai AS itu bernama kapal tanker Bella 1, yang merupakan sebuah kapal berbendera Panama yang dikenai sanksi AS.

    Disebutkan bahwa kapal tanker itu sedang dalam perjalanan ke Venezuela untuk mengambil muatan minyak.

    Baik AS maupun Venezuela belum merilis pernyataan resmi tentang operasi terbaru itu.

    Insiden ini terjadi setelah AS menyita dua kapal tanker lainnya, yakni kapal tanker Skipper pada 10 Desember lalu dan kapal tanker super Centuries pada Sabtu (20/12) waktu setempat, di kawasan Karibia, dekat Venezuela. Jika berhasil ditahan, kapal tanker Bella 1 akan menjadi kapal tanker ketiga yang disita oleh AS.

    Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, mengatakan pada Minggu (21/12) bahwa dua kapal tanker minyak yang disita AS itu beroperasi di pasar gelap dan memasok minyak ke negara-negara yang dikenai sanksi.

    “Jadi saya rasa orang-orang tidak perlu khawatir di AS bahwa harga akan naik karena penyitaan kapal-kapal ini. Hanya ada beberapa, dan itu merupakan kapal pasar gelap,” sebutnya.

    Perkembangan situasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Caracas.

    Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan “blokade total dan sepenuhnya” terhadap semua kapal tanker minyak, yang dikenai sanksi, yang berlayar memasuki atau meninggalkan perairan Venezuela.

    Otoritas Caracas mengecam langkah Washington itu sebagai “pembajakan internasional”.

    AS menegaskan langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memerangi korupsi dan perdagangan narkoba. Namun Venezuela menuduh AS menggunakan upaya antinarkoba sebagai dalih untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro dari kekuasaan dan menguasai sumber daya minyak negara tersebut.

    Puluhan serangan AS terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di kawasan tersebut dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 100 orang sejak September lalu.

    Tonton juga video “Momen Helikopter AS Cegat Kapal Tanker di Laut Karibia”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Menteri Israel Usul Tahanan Palestina Ditahan di Penjara Dikelilingi Buaya

    Menteri Israel Usul Tahanan Palestina Ditahan di Penjara Dikelilingi Buaya

    Tel Aviv

    Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben Gvir, mengusulkan pembangunan “fasilitas penahanan yang dikelilingi buaya” untuk menahan para tahanan Palestina. Otoritas Penjara Israel sedang mengkaji lebih lanjut usulan “tidak biasa” dari Ben Gvir tersebut.

    “Dinas Penjara Israel sedang meneliti usulan yang tidak biasa yang diajukan oleh Menteri Keamanan Nasional, yang menyerukan pembangunan fasilitas penahanan untuk para tahanan keamanan yang dikelilingi buaya untuk mencegah upaya pelarian,” demikian dilaporkan media lokal Israel, Channel 13, seperti dilansir Anadolu Agency, Senin (22/12/2025).

    Menurut laporan televisi lokal Channel 13 yang ditayangkan pada Minggu (21/12) waktu setempat, Ben Gvir menyampaikan usulannya tersebut dalam rapat membahas penilaian situasi yang digelar pekan lalu dengan Kepala Komisioner Dinas Penjara Israel, Kobi Yaakobi.

    Disebutkan bahwa lokasi yang diusulkan untuk fasilitas penahanan itu terletak di dekat area Hamat Gader di Israel bagian utara, dekat Dataran Tinggi Golan di Suriah yang diduduki Tel Aviv dan perbatasan Yordania. Area tersebut mencakup peternakan buaya dan kebun binatang.

    Usulan itu muncul ketika parlemen Israel, Knesset, akan menggelar voting, dalam beberapa hari mendatang, terhadap rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan oleh Ben Gvir untuk mengeksekusi mati tahanan Palestina yang dituduh oleh Israel telah merencanakan atau terlibat dalam serangan terhadap negara Yahudi tersebut.

    Sidang Pleno Knesset, badan otoratif tertinggi parlemen Israel, telah menyetujui RUU tersebut saat pembahasan pertama pada 11 November lalu. RUU tersebut harus melewati pembahasan kedua dan ketiga di parlemen untuk bisa disahkan menjadi undang-undang.

    Israel saat ini menahan lebih dari 9.300 tahanan Palestina, termasuk anak-anak dan perempuan, di penjara-penjara mereka.

    Penahanan itu diwarnai laporan penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian secara medis, yang menurut laporan hak asasi manusia (HAM) Palestina dan Israel, telah merenggut nyawa banyak orang.

    Pelanggaran terhadap para tahanan Palestina telah meningkat selama perang yang dikobarkan Israel di Jalur Gaza. Data terbaru otoritas Gaza menyebut lebih dari 70.900 orang tewas — sebagian besar perempuan dan anak-anak — dan nyaris 171.200 orang lainnya mengalami luka-luka akibat rentetan serangan Israel.

    Tonton juga video “Israel Tak Berhenti Bombardir Gaza Meski Masih Gencatan Senjata”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • 130 Siswa Dibebaskan dari Penculikan di Nigeria

    130 Siswa Dibebaskan dari Penculikan di Nigeria

    Jakarta

    130 siswa yang diculik oleh kelompok bersenjata di sekolah Katolik di Nigeria telah berhasil dibebaskan pemerintah Nigeria. Mereka diculik kelompok bersenjata pada November lalu.

    “130 siswa negara bagian Niger lainnya yang diculik dibebaskan, tidak ada yang tersisa dalam penahanan,” Juru Bicara Presiden Nigeria, Sunday Dare dilansir AFP, Senin (22/12/2025).

    Diketahui, pada akhir November, ratusan siswa dan staf diculik dari sekolah berasrama campuran St Mary di negara bagian Niger bagian utara-tengah.

    Serangan itu terjadi ketika negara tersebut dilanda gelombang penculikan massal yang mengingatkan pada penculikan siswi-siswi oleh Boko Haram pada tahun 2014 di kota Chibok. Negara ini menderita berbagai masalah keamanan yang saling terkait, mulai dari kelompok jihadis di timur laut hingga geng “bandit” bersenjata di barat laut.

    Adapun jumlah pasti yang diculik dari St Mary’s masih belum jelas selama kejadian tersebut. Awalnya, Asosiasi Kristen Nigeria (CAN) mengatakan 315 siswa dan staf hilang setelah serangan di dusun pedesaan Papiri.

    Kemudian, sekitar 50 orang berhasil melarikan diri segera setelah kejadian. Lalu, pada Minggu (7/12) lalu pemerintah berhasil membebaskan sekitar 100 orang, berarti sekitar 165 orang diperkirakan masih dalam kendali penculik sebelum pengumuman pemerintah pada Minggu (7/12) yang menyatakan 130 orang telah diselamatkan.

    Penghitungan menjadi rumit karena panti asuhan tersebar di berbagai wilayah pedesaan Nigeria, terkadang membutuhkan waktu tiga atau empat jam perjalanan dengan sepeda motor untuk mencapai desa-desa terpencil mereka, kata sumber tersebut.

    Sumber tersebut mengatakan kepada AFP bahwa “siswi/siswi sekolah menengah yang tersisa akan dibawa ke Minna”, ibu kota negara bagian Niger, pada hari Senin.

    “Kita masih harus melakukan verifikasi akhir,” kata Daniel Atori, juru bicara CAN di negara bagian Niger, kepada AFP.

    Tonton juga video “Ayah Tiri Jadi Tersangka Kasus Penculikan-Pembunuhan Alvaro”

    (zap/yld)

  • Kabinet Israel Setujui Pembangunan 19 Permukiman Baru di Tepi Barat

    Kabinet Israel Setujui Pembangunan 19 Permukiman Baru di Tepi Barat

    Tepi Barat

    Kabinet keamanan Israel menyetujui pembangunan 19 permukiman baru di wilayah Tepi Barat. Seorang menteri kontroversial Israel menyebut langkah ini bertujuan untuk mencegah pembentukan negara Palestina.

    Persetujuan terbaru ini, seperti dilansir AFP, Senin (22/12/2025), diberikan beberapa hari setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut bahwa perluasan permukiman Israel di Tepi Barat — yang semuanya dianggap ilegal menurut hukum internasional — telah mencapai tingkat tertinggi sejak setidaknya tahun 2017.

    Kantor Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, seorang pendukung kuat bagi perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat, mengumumkan persetujuan itu dalam pernyataan yang dirilis pada Minggu (21/12) waktu setempat.

    “Usulan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz untuk mendeklarasikan dan meresmikan 19 permukiman baru di Yudea dan Samaria (sebutan Israel untuk Tepi Barat-red) telah disetujui oleh kabinet,” demikian pernyataan kantor Smotrich, tanpa menyebut kapan keputusan itu diambil.

    Keputusan tersebut, menurut pernyataan kantor Smotrich, akan menjadikan total jumlah permukiman yang disetujui selama tiga tahun terakhir di Tepi Barat mencapai 69 permukiman.

    “Di lapangan, kita menghalangi pembentukan negara teror Palestina,” tegas Smotrich dalam pernyataannya.

    “Kita akan terus mengembangkan, membangun, dan mendiami tanah warisan leluhur kita, dengan keyakinan pada keadilan jalan kita,” sebutnya.

    Sejak perang Gaza berkecamuk, seruan untuk pembentukan negara Palestina semakin meluas, dengan beberapa negara Eropa, Kanada, dan Australia baru-baru ini secara resmi mengakui negara Palestina. Langkah tersebut menuai kecaman keras dari Israel.

    Selain wilayah Yerusalem Timur, yang dianeksasi oleh Tel Aviv pada tahun 1967 silam, lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di Tepi Barat, bersama dengan sekitar 3 juta penduduk Palestina.

    Disebutkan oleh kantor Smotrich dalam pernyataannya bahwa 19 permukiman baru yang disetujui itu terletak di area yang digambarkan sebagai daerah yang “sangat strategis”. Dua area di antaranya — Ganim dan Kadim di sebelah utara Tepi Barat — disebut akan dibangun kembali setelah dibongkar dua dekade lalu.

    Lima dari 19 permukiman baru tersebut sebenarnya sudah ada, tetapi sebelumnya belum diberikan status hukum berdasarkan aturan hukum Israel.

    Meskipun semua permukiman Israel di wilayah Palestina dianggap ilegal menurut hukum internasional, beberapa pos terdepan liar juga ilegal di mata pemerintah Tel Aviv. Namun, banyak dari pos terdepan itu kemudian dilegalkan oleh otoritas Israel.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres baru-baru ini mengecam apa yang disebutnya sebagai perluasan permukiman Israel yang “tanpa henti” di wilayah Palestina yang diduduki.

    “Hal itu terus memicu ketegangan, menghambat akses warga Palestina di tanah mereka dan mengancam kelangsungan hidup negara Palestina yang sepenuhnya merdeka, demokratis, berkesinambungan, dan berdaulat,” katanya awal bulan ini.

    Sementara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memperingatkan Israel soal pencaplokan Tepi Barat. “Israel akan kehilangan semua dukungan dari Amerika Serikat jika hal itu terjadi,” tegasnya dalam wawancara dengan majalah TIME beberapa waktu terakhir.

    Tonton juga video “Israel Tak Berhenti Bombardir Gaza Meski Masih Gencatan Senjata”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Ambisi Jepang Punya Nuklir Bikin Korut Kesal

    Ambisi Jepang Punya Nuklir Bikin Korut Kesal

    Pyongyang

    Ambisi Jepang memiliki senjata nuklir membuat Korea Utara kesal. Korut, yang punya senjata nuklir dan dihantam beragam sanksi internasional, menyebut Jepang ‘harus dicegah dengan segala cara’ agar tak punya nuklir.

    Dilansir AFP, Minggu (21/12/2025), reaksi Pyongyang muncul setelah seorang pejabat di kantor Perdana Menteri Jepang yang dikutip oleh Kyodo News mengatakan ‘Saya pikir kita harus memiliki senjata nuklir’.

    Pejabat tersebut dilaporkan terlibat dalam merancang kebijakan keamanan Jepang. Laporan Kyodo News itu juga mengutip sumber yang mengatakan ‘Pada akhirnya, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri’ ketika menjelaskan perlunya hal tersebut.

    Korut kemudian menyebut pernyataan tersebut menunjukkan Tokyo ‘secara terbuka mengungkapkan ambisi mereka untuk memiliki senjata nuklir, melampaui garis merah’. Korut menganggap Jepang, yang pernah menjajah Korea di masa lalu, akan membawa bencana besar bagi umat manusia jika memiliki senjata nuklir.

    “Upaya Jepang untuk memiliki senjata nuklir harus dicegah dengan segala cara karena akan membawa bencana besar bagi umat manusia,” kata Direktur Institut Studi Jepang di bawah Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam sebuah pernyataan yang dimuat oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).

    Korut menyebut Jepang memang mengidam-idamkan senjata nuklir. Pejabat itu menambahkan, jika Jepang memperoleh senjata nuklir, ‘negara-negara Asia akan menderita bencana nuklir yang mengerikan dan umat manusia akan menghadapi bencana besar’.

    “Ini bukan pernyataan yang salah atau klaim yang gegabah, tetapi jelas mencerminkan ambisi Jepang yang telah lama diidam-idamkan untuk mempersenjatai diri dengan senjata nuklir,” kata pejabat Korea Utara yang tidak disebutkan namanya.

    Pernyataan itu tidak membahas program nuklir Pyongyang sendiri. Korut telah melakukan uji coba atom pertama pada tahun 2006 yang melanggar resolusi PBB.

    Korut juga diyakini memiliki puluhan hulu ledak nuklir dan telah berulang kali bersumpah untuk mempertahankannya meski dijatuhi sejumlah sanksi internasional. Korut mengatakan mereka membutuhkannya untuk mencegah ancaman militer yang dirasakan dari Amerika Serikat dan sekutunya.

    Dalam pidato di PBB pada bulan September, Wakil Menteri Luar Negeri Pyongyang, Kim Son Gyong, mengatakan negaranya tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya.

    “Kami tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklir yang merupakan hukum negara kami, kebijakan nasional, dan kekuasaan kedaulatan kami serta hak untuk hidup. Dalam keadaan apa pun, kami tidak akan pernah meninggalkan posisi ini,” katanya.

    Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un juga mengatakan dirinya terbuka untuk berdialog dengan Washington. Asalkan, katanya, Pyongyang diizinkan untuk mempertahankan persenjataan nuklirnya.

    Reaksi soal Nuklir di Jepang

    Dilansir DW, Persoalan nuklir juga memicu perdebatan di Jepang pada November lalu. Partai Liberal Demokrat (Liberal Democratic Party/LDP) yang berkuasa di Jepang memang membahas kebijakan keamanan nasional negara tersebut.

    Jepang saat ini menghadapi tantangan keamanan yang semakin besar di Asia Timur Laut. Hal itu juga menyangkut soal pilihan Jepang harus menghapus tiga prinsip yang telah lama dianut, yaitu tidak memiliki, tidak memproduksi, atau tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang.

    Gagasan bahwa Jepang, satu-satunya yang pernah menjadi target serangan bom atom dalam perang, mungkin akan mengubah pendiriannya dan mengembangkan kemampuan penangkal nuklir sendiri telah memicu penolakan keras di dalam negeri. Terutama pada peringatan 80 tahun pengeboman Hiroshima dan Nagasaki dan berakhirnya Perang Dunia II.

    “Tiga prinsip nonnuklir merupakan kebijakan nasional dasar yang didasarkan pada konsensus nasional,” kata anggota komite eksekutif NGO Peace Boat, Akira Kawasaki, yang juga koordinator bersama Jaringan untuk Penghapusan Senjata Nuklir.

    Kawasaki mencatat Parlemen Jepang telah mengesahkan resolusi yang mendukung prinsip-prinsip tersebut ‘padahal mantan perdana menteri telah berjanji untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut pada bulan Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hiroshima dan Nagasaki’.

    “Saya sendiri sangat terkejut mendengar laporan bahwa pemerintah mungkin akan meninjau kembali prinsip-prinsip non-nuklir dan kelompok-kelompok perdamaian serta mereka yang mewakili ‘hibakusha’ (korban bom atom) juga merasa terkejut,” katanya kepada DW.

    Kontroversi soal nuklir di Jepang muncul pada 11 November 2025 ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menolak mengonfirmasi kepada komite parlemen bahwa pemerintahnya akan tetap berkomitmen pada tiga prinsip nonnuklir yang secara resmi diadopsi pada tahun 1971. Pada 20 November 2025, Kepala Kebijakan Partai LDP Takayuki Kobayashi semakin memicu kekhawatiran dengan mengatakan tinjauan strategi keamanan Jepang mendatang akan mencakup di semua bidang.

    “Ini adalah tanggung jawab kami sebagai partai berkuasa untuk mengadakan pembicaraan tanpa ada hal yang tabu. Kita harus membahas berbagai topik,” ujarnya.

    Sebuah editorial yang diterbitkan oleh harian The Mainichi pada 19 November 2025 menyatakan ‘mengulangi prinsip ini akan menandai langkah mundur dari jalur Jepang sebagai negara damai. Jika Takaichi memaksakan pandangan pribadinya dan bertindak gegabah, hal itu akan meninggalkan bekas luka yang abadi’.

    Editorial tersebut, bagaimanapun, mengakui kalau ‘tidak diragukan lagi bahwa lingkungan keamanan Jepang telah menjadi lebih serius’ dengan mengutip invasi Rusia ke Ukraina dan percepatan program senjata nuklir Korea Utara.

    Yoshihiko Noda, mantan Perdana Menteri dan kini ketua Partai Demokrat Konstitusional Jepang dari kelompok oposisi telah menyuarakan pandangan serupa dengan mengatakan bahwa Jepang harus ‘memimpin’ dalam mempromosikan penghapusan senjata nuklir. Dalam sebuah konferensi pers pada pertengahan November 2025, Yoshihiko Noda berjanji dia akan menentang perubahan terhadap prinsip-prinsip nonnuklir negara tersebut.

    Nihon Hidankyo atau Organisasi Konfederasi Jepang Korban Bom A- dan H- juga mengeluarkan pernyataan pada 20 November 2025 yang menyatakan mereka ‘menolak keras’ upaya untuk membatalkan prinsip-prinsip tersebut.

    Dia menambahkan para penyintas Hiroshima dan Nagasaki ‘tidak boleh membiarkan senjata nuklir dibawa ke Jepang atau membiarkan negara ini menjadi basis perang nuklir atau sasaran serangan nuklir’.

    Tonton juga video “Kala Jepang Kembali Diguncang Gempa hingga Sirine Tsunami meraung”

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • Serangan Drone ‘Misterius’ Targetkan Pasar di Sudan, 10 orang Tewas

    Serangan Drone ‘Misterius’ Targetkan Pasar di Sudan, 10 orang Tewas

    Jakarta

    Serangan drone menargetkan sebuah pasar yang ramai pengunjung pada akhir pekan di negara bagian Darfur Utara, Sudan. Serangan itu sedikitnya menewaskan 10 orang.

    Dilansir AFP, Senin (22/12/2025), petugas tanggap darurat belum menyampaikan siapa yang bertanggung jawab atas serangan itu.

    Dewan Ruang Gawat Darurat Darfur Utara menyampaikan serangan drone itu menghantam pasar Al-Harra di kota Malha yang dikuasai kelompok paramiliter, Rapid Support Forces (RSF), pada hari Sabtu waktu setempat.

    “Serangan itu menewaskan 10 orang,” katanya.

    Dewan tersebut tidak mengidentifikasi siapa yang melakukan serangan itu. Menurutnya, pihak yang sama ini juga memicu kebakaran di toko-toko dan menyebabkan kerusakan material yang luas.

    Serangan di Darfur Utara terjadi saat pertempuran semakin intensif di tempat lain di negara itu. Pertempuran yang memanas mengakibatkan para pekerja bantuan dievakuasi dari Kadugli, sebuah kota yang terkepung dan dilanda kelaparan di selatan, pada hari Minggu setempat.

    Sejak April 2023, tentara Sudan dan RSF telah terlibat dalam konflik yang telah menewaskan puluhan ribu orang, menyebabkan hampir 12 juta orang mengungsi, dan menciptakan krisis pengungsian dan kelaparan terbesar di dunia.

    (fca/fca)

  • Jenazah 2 Nelayan WNI Tenggelam di Portugal Ditemukan

    Jenazah 2 Nelayan WNI Tenggelam di Portugal Ditemukan

    Jakarta

    Pihak berwenang Portugal menyampaikan telah menemukan jenazah dua nelayan warga negara Indonesia (WNI) yang hilang sejak kapal tenggelam pekan lalu. Mereka diduga termasuk dalam tiga awak kapal yang dilaporkan hilang.

    Dilansir AFP, Senin (22/12/2025), otoritas Portugal menyampaikan kapal tersebut tenggelam pada 14 Desember di perairan di utara kota Porto. Dua nelayan lainnya, termasuk kapten kapal, dinyatakan selamat dan dibawa ke rumah sakit.

    Banyak warga Indonesia diketahui bekerja di industri perikanan Portugal. Disebutkan, permintaan tenaga kerja di sektor itu cukup tinggi dengan penghasilan yang lebih banyak daripada di negara asal.

    Sejak insiden kapal tenggelam, pesawat Portugal dan Spanyol, polisi maritim, dan awak kapal penyelamat telah melakukan pencarian awal untuk para pekerja yang hilang.

    Otoritas Maritim Nasional mengatakan kedua jenazah ditemukan pada hari Minggu waktu setempat di pantai-pantai di distrik Viana do Castelo.

    (fca/fca)

  • Kematian Memilukan Bayi di Pengungsian Gaza karena Kedinginan

    Kematian Memilukan Bayi di Pengungsian Gaza karena Kedinginan

    Gaza

    Pengungsi di Gaza, Palestina, menghadapi tantangan musim dingin di tengah serangan besar-besaran Israel, meski gencatan senjata telah diberlakukan. Salah satunya dialami oleh Eman Abu al-Khair yang harus kehilangan bayinya karena hipotermia saat musim dingin.

    Dilansir Al-Jazeera, Minggu (21/12/2025), Eman Abu al-Khair yang menjadi pengungsi terus menangis pilu sambil menggenggam tas kecil berisi pakaian bayinya yang meninggal karena hipotermia. Ibu berusia 34 tahun itu masih tak percaya dia kehilangan bayinya, Mohammed, yang hanya hidup selama 14 hari.

    “Aku masih bisa mendengar tangisan kecilnya di telingaku. Aku tidur dan terlelap, tidak percaya bahwa tangisannya dan membangunkanku di malam hari tidak akan pernah terjadi lagi,” kata Eman.

    Tragedi keluarga ini dimulai pada larut malam tanggal 13 Desember di al-Mawasi, sebelah barat Khan Younis di Jalur Gaza selatan. Mereka saat itu mengungsi dari rumah mereka di sebelah timur Khan Younis yang hancur karena serangan Israel.

    Eman menidurkan bayinya, lalu terbangun kemudian untuk memeriksanya dan mendapati kondisinya mengkhawatirkan. Suhu telah turun dan tanpa tempat berlindung atau pakaian yang layak untuk bayi baru lahir. Tidak ada perlindungan bagi Mohammed.

    “Tubuhnya dingin seperti es. Tangan dan kakinya membeku, wajahnya kaku dan kekuningan, dan dia hampir tidak bernapas. Saya segera membangunkan suami saya agar kami bisa membawanya ke rumah sakit, tetapi ia tidak dapat menemukan alat transportasi untuk membawa kami ke sana,” kenangnya.

    “Begitu fajar menyingsing, kami bergegas dengan gerobak yang ditarik hewan menuju rumah sakit. Namun sayangnya, kami tiba terlambat. Kondisinya sudah kritis,” ujarnya.

    Staf medis di Rumah Sakit Bulan Sabit Merah di Khan Younis terkejut dengan kondisi bayi yang memburuk tersebut. Wajahnya berubah menjadi biru sepenuhnya dan dia kejang-kejang, sehingga dokter segera membawanya ke unit perawatan intensif anak.

    Mohammed menghabiskan dua hari di unit perawatan intensif dengan ventilator sebelum meninggal pada 15 Desember.

    “Bayi saya tidak memiliki masalah medis. Hasil tesnya tidak menunjukkan penyakit apa pun. Tubuh mungilnya tidak mampu menahan dingin yang ekstrem di dalam tenda,” kata Eman yang terus menangis.

    Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan kematian seorang bayi akibat penurunan suhu tubuh yang parah yang disebabkan oleh dingin yang ekstrem di tengah kondisi hidup yang keras akibat cuaca buruk baru-baru ini. Dalam pernyataan terbaru, kementerian mengatakan bahwa bayi Mohammed Khalil Abu al-Khair, berusia dua minggu, meninggal karena hipotermia akut.

    “Anak itu, Abu al-Khair, tiba di rumah sakit dua hari yang lalu dan dirawat di unit perawatan intensif, tetapi ia meninggal kemarin,” dalam pernyataan itu.

    Dengan kematian Mohammed, jumlah anak yang meninggal akibat cuaca dingin di Gaza telah meningkat menjadi 4 bulan ini. Kementerian telah mengumumkan tiga kematian serupa selama minggu sebelumnya.

    (yld/fca)

  • AS Kembali Sita Kapal Tanker, Venezuela Berang

    AS Kembali Sita Kapal Tanker, Venezuela Berang

    Caracas

    Personel Amerika Serikat (AS) menaiki dan menyita sebuah kapal di lepas pantai Venezuela. Ini merupakan kedua kalinya AS menyita kapal di dekat Venezuela.

    Dilansir CNN, Minggu (21/12/2025), penyitaan itu terjadi seiring meningkatnya tekanan pemerintahan Presiden AS Donald Trump terhadap Caracas. Pencegatan kapal oleh AS ini terjadi setelah Trump mengumumkan ‘blokade’ terhadap kapal tanker minyak yang dikenai sanksi yang masuk dan keluar dari negara tersebut.

    AS awalnya menyita sebuah kapal tanker minyak besar bernama Skipper yang telah dikenai sanksi karena hubungannya dengan Iran pada tanggal 10 Desember. Meskipun arahan Trump pekan ini menargetkan kapal tanker yang dikenai sanksi, kapal yang disita AS pada hari Sabtu (20/12) tidak berada di bawah sanksi AS.

    Penyitaan tersebut tidak ditentang oleh awak kapal tanker. Kapal tersebut adalah kapal tanker berbendera Panama yang membawa minyak Venezuela dengan tujuan akhirnya ke Asia.

    Operasi hari Sabtu itu dipimpin oleh Penjaga Pantai AS, dengan bantuan dari militer AS, dan terjadi di perairan internasional. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, yang lembaganya mencakup Penjaga Pantai, mengunggah video berdurasi 7 menit ke media sosial pada Sabtu sore yang menunjukkan sebuah helikopter melayang di atas kapal tanker tersebut.

    Dia menulis kapal tanker itu ditangkap dalam ‘aksi subuh’ oleh Penjaga Pantai dengan dukungan dari Departemen Pertahanan dan bahwa kapal itu terakhir berlabuh di Venezuela.

    “Amerika Serikat akan terus mengejar pergerakan ilegal minyak yang dikenai sanksi yang digunakan untuk mendanai terorisme narkoba di kawasan itu,” katanya.

    Menteri Luar Negeri Venezuela mengumumkan Iran menawarkan kerja sama untuk menghadapi apa yang dia gambarkan sebagai ‘tindakan pembajakan’ dan ‘terorisme internasional’ oleh pemerintah AS. Menlu Venezuela, Yvan Gil, mengatakan di Telegram bahwa dia berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, untuk meninjau hubungan bilateral dan membahas ‘perkembangan terkini di Karibia, terutama ancaman dan pencurian kapal yang memuat minyak Venezuela’.

    Gil mengatakan Teheran menyatakan ‘solidaritas penuh’ dengan Venezuela dan menawarkan kerja sama ‘di semua bidang’ untuk menghadapi tindakan AS yang menurutnya melanggar hukum internasional. Penyitaan kapal-kapal tersebut telah meningkatkan tekanan pada Caracas dengan menargetkan jalur ekonomi vitalnya, yang sebelumnya sudah tertekan setelah sanksi baru terhadap sektor minyak awal tahun ini.

    AS telah berbulan-bulan melancarkan tekanan terhadap Venezuela yang mencakup pengerahan ribuan pasukan dan kelompok serang kapal induk ke Karibia, serangan terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba, dan ancaman berulang terhadap Presiden Nicolás Maduro. Militer AS telah menewaskan 104 orang dalam serangan yang menghancurkan 29 kapal yang dituduhnya membawa narkoba.

    Serangan itu, menurut pemerintahan Trump, digambarkan sebagai upaya untuk menindak aliran narkoba dan migran ilegal dari Venezuela. Pengumuman Trump pekan ini tentang ‘blokade’ juga menggarisbawahi fokus presiden pada minyak negara tersebut, yang menurutnya AS harus memiliki akses jika Maduro digulingkan.

    Cadangan minyak Venezuela adalah yang terbesar di dunia, tetapi beroperasi jauh di bawah kapasitas karena sanksi internasional. Sebagian besar minyak negara itu dijual ke China.

    Venezuela pun mengecam blokade tersebut awal pekan ini, menyebutnya sebagai ‘ancaman yang sembrono dan serius’. Negara itu mengatakan akan terus membela kedaulatan dan kepentingan nasionalnya.

    Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez mengatakan negaranya ‘menolak pencurian dan pembajakan kapal swasta baru yang mengangkut minyak Venezuela’. Dia mengatakan negaranya akan mengambil semua tindakan yang tepat, termasuk melaporkan hal ini kepada Dewan Keamanan PBB, organisasi multilateral lainnya, dan pemerintah dunia.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • 41.800 Orang Ditolak Masuk Singapura, Diprediksi Melonjak Tahun Depan

    41.800 Orang Ditolak Masuk Singapura, Diprediksi Melonjak Tahun Depan

    Singapura

    Sekitar 41.800 warga negara asing ditolak masuk di pos pemeriksaan Republik Singapura hingga November 2025. Jumlah warga asing yang ditolak masuk Singapura diprediksi akan bertambah tahun depan.

    Dilansir The Straits Times, Minggu (21/12/2025), para pelancong yang tidak diinginkan oleh Singapura akan menghadapi pengawasan yang lebih ketat mulai tahun 2026. Hal itu seiring inisiatif arahan larangan naik pesawat (no-boarding directive/NBD) yang baru.

    Mulai Januari 2026, Singapore Airlines, Scoot, Emirates, Turkish Airlines, dan AirAsia akan menerapkan NBD untuk melarang pelancong naik pesawat tujuan Singapura jika mereka ditemukan tidak memenuhi syarat masuk ke Singapura. Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan (Immigration and Checkpoints Authority/ICA) mengatakan lebih banyak maskapai penerbangan akan bergabung dengan inisiatif itu mulai Maret 2026.

    Skema baru tersebut muncul setelah data ICA menunjukkan jumlah total pelancong yang ditolak masuk ke Singapura antara Januari dan November 2025 hampir 26% lebih tinggi daripada sepanjang tahun 2024 dan 46% lebih banyak daripada mereka yang ditolak masuk pada tahun 2023. ICA mengatakan banyak pelancong yang ditolak masuk karena beberapa lapisan pemeriksaan keamanan.

    Hal itu termasuk jalur otomatis yang dilengkapi dengan kemampuan deteksi anti-pemalsuan, dan sistem penyaringan biometrik multi-modal yang memungkinkan ICA untuk dengan cepat mengungkap mereka yang mencoba masuk ke Singapura dengan menyamar sebagai orang lain atau menggunakan banyak identitas. Orang-orang yang dicurigai, seperti mereka yang telah melakukan kejahatan dan dilarang kembali ke negara tersebut, juga dapat dideteksi melalui sistem ini.

    Wakil Asisten Komisaris (DAC) ICA, Joe Tan, mengatakan otoritas tersebut juga memanfaatkan informasi penumpang dan analisis data untuk mengidentifikasi pelancong tersebut sebelum mereka tiba di pos pemeriksaan. Dia menambahkan para pelancong kemudian ditandai untuk menjalani pemeriksaan keamanan yang lebih ketat sebelum diizinkan masuk ke Singapura.

    “Kami tidak menolak masuknya pelancong hanya karena mereka diidentifikasi sebagai berisiko tinggi di tahap awal. Para pelancong ini dihentikan di jalur otomatis kami saat kedatangan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata DAC Tan.

    Dia mengatakan petugas akan melakukan wawancara dan investigasi lebih lanjut untuk menentukan niat dan kelayakan para pelancong untuk memasuki negara tersebut. Saat ini, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia sudah menjalankan inisiatif serupa bekerja sama dengan maskapai penerbangan untuk mencegah pelancong berisiko tinggi naik pesawat ke negara tersebut.

    Di AS, program Secure Flight menyaring penumpang secara real-time terhadap daftar pantauan yang dikelola oleh Biro Investigasi Federal untuk teroris yang dikenal atau dicurigai. Di Australia, hal ini dilakukan melalui Daftar Peringatan Pergerakan (Movement Alert List), yang dikelola oleh Departemen Dalam Negeri.

    Daftar tersebut berisi informasi tentang orang-orang yang menjadi perhatian, mencakup mereka yang memiliki catatan kriminal serius atau yang menimbulkan risiko keamanan bagi masyarakat, atau yang sedang dalam masa larangan visa. ICA sedang meningkatkan kemampuannya ke hulu untuk membendung gelombang pelancong yang tidak diinginkan yang masuk ke Singapura.

    Lihat juga Video: Pria Penyerang Ariana Grande Dideportasi dan Dilarang Masuk Singapura!

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)