Category: Detik.com Internasional

  • Berulang Kali Veto AS Gagalkan Gencatan Senjata Gaza

    Berulang Kali Veto AS Gagalkan Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) sudah berulang-ulang memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen antara Israel dan militan Hamas di Gaza. AS tetap menyerukan agar Hamas meninggalkan Gaza.

    Sebagaimana diketahui, AS sudah berulang kali menggunakan hak vetonya untuk gencatan senjata di Gaza, Palestina. Tercatat sudah empat kali AS melakukannya. Tahun 2024 lalu, AS tetap menolak kesepakatan gencatan senjata tersebut.

    Saat itu, Robert Wood, Wakil Dubes AS untuk PBB, mengatakan bahwa posisi AS adalah tetap sama yakni harus “ada hubungan antara gencatan senjata dan pembebasan sandera.”

    Terbaru, AS lagi-lagi memakai hak veto untuk menolak tawaran resolusi gencatan senjata tersebut.

    “Amerika Serikat telah menegaskan ‘Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza’,” kata Penjabat Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea kepada dewan sebelum pemungutan suara, dilansir Reuters, Kamis (5/6/2025).

    Veto tersebut menandai tindakan pertama Washington sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada bulan Januari lalu.

    AS beralasan bahwa resolusi tersebut juga akan merusak upaya yang dipimpin AS untuk menjadi perantara gencatan senjata. Diketahui AS adalah sekutu dan pemasok senjata terbesar Israel.

    Ke-14 negara lain di DK PBB memberikan suara mendukung rancangan resolusi gencatan senjata tersebut karena krisis kemanusiaan mencengkeram wilayah kantong yang dihuni lebih dari 2 juta orang itu. Diketahui Gaza dilanda kelaparan dan bantuan hanya mengalir masuk sejak Israel mencabut blokade selama 11 minggu bulan lalu.

    Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB dilakukan saat Israel terus melancarkan serangan di Gaza setelah mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan pada bulan Maret. Pihak otoritas kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel menewaskan 45 orang pada hari Rabu, sementara Israel mengatakan seorang tentara tewas dalam pertempuran.

    Bagaimana tanggapan Hamas? Baca halaman selanjutnya.

    Respons Hamas

    Foto: Kondisi Gaza (REUTERS/Mahmoud Issa)

    Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengkritik keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militernya di Gaza dan sangat membatasi bantuan kemanusiaan sebagai “tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif.”

    Israel telah menolak seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat atau permanen, dengan mengatakan Hamas tidak dapat tinggal di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada anggota dewan yang memberikan suara mendukung rancangan tersebut, “Anda memilih peredaan dan penyerahan. Anda memilih jalan yang tidak mengarah pada perdamaian. Hanya menuju lebih banyak teror.”

    Merespons sikap AS tersebut, Hamas lalu mengutuk veto AS. Hamas menggambarkannya sebagai menunjukkan “bias buta pemerintah AS” terhadap Israel. Rancangan resolusi Dewan Keamanan juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan pihak lain.

    AS Tetep Dukung Israel

    Foto: Menlu AS Marco Rubio dan PM Israel Benjamin Netanyahu menggelar konferensi pers usai pertemuan di Yerusalem (Ohad Zwigenberg/Pool via REUTERS Purchase Licensing Rights)

    Washington menyebut resolusi itu merusak diplomasi yang sedang berlangsung. Washington pun menegaskan akan terus mendukung Israel di PBB.

    “Hari ini, Amerika Serikat mengirim pesan yang kuat dengan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang kontraproduktif mengenai Gaza yang menargetkan Israel,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah pernyataan setelah voting dengan hasil perolehan suara 14 setuju berbanding 1 menolak.

    Menlu AS tersebut mengatakan Washington tidak akan mendukung teks apa pun yang “menyamakan Israel dan Hamas, atau mengabaikan hak Israel untuk membela diri.

    “Amerika Serikat akan terus mendukung Israel di PBB,” ujar Rubio dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025).

    Tonton juga “Aksi Massa Bela Palestina di London” di sini:

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Siapkah Kanselir Jerman Merz Hadapi Trump?

    Siapkah Kanselir Jerman Merz Hadapi Trump?

    Jakarta

    Keduanya sudah saling bertukar nomor ponsel, serta mulai menyapa satu sama lain dengan nama depan: Donald dan Friedrich. Kendati begitu, keduanya belum pernah bertatap muka langsung, kecuali sekilas lalu bertahun silam di New York. Kini, untuk pertama kalinya, Kanselir baru Jerman, Friedrich Merz dari partai konservatif CDU, melakukan kunjungan kenegaraan ke Washington untuk bertemu Amerika Serikat Presiden Donald Trump.

    Merz mendapat kehormatan khusus menginap di Blair House, bangunan resmi tamu negara yang berdampingan langsung dengan Gedung Putih. Di tempat inilah Ratu Elizabeth II dari Inggris dan Presiden Prancis Charles de Gaulle pernah bermalam.

    Padahal, belum lama ini, Merz secara terbuka mengecam Trump karena, bersama Wakil Presiden JD Vance, sempat mempermalukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di hadapan dunia. Dalam pertukaran bersejarah itu, Trump dan Vance menyiratkan bahwa Ukraina ikut bersalah atas invasi Rusia.

    Friedrich Merz juga tidak menutupi kejengkelannya saat sejumlah tokoh dekat Trump, termasuk Vance, menunjukkan simpati terhadap partai Alternatif für Deutschland (AfD), partai ekstrem kanan di Jerman.

    “Kita harus mau masuk ke dunianya”

    Dalam sebuah forum Eropa yang digelar oleh stasiun penyiaran Jerman WDR, Merz berbicara secara terbuka mengenai kesan awalnya terhadap Trump, termasuk saat mereka pertama kali berbicara lewat telepon. “Yang penting, jangan bicara terlalu panjang. Bicara singkat, dan biarkan dia bicara juga,” ujarnya. Dia mencatat bahwa hampir setiap dua-tiga kata yang keluar dari mulut Trump adalah kata “great”.

    “Kita harus bersedia menyesuaikan diri dengannya, masuk ke dunianya. Tapi di saat yang sama, jangan sampai kita merendahkan diri. Kita bukan pengemis,” tegasnya.

    Saran agar Merz tetap percaya diri juga datang dari Carlo Masala, profesor politik internasional di Universitas Bundeswehr di München. Dalam wawancara dengan stasiun televisi NDR Info, Masala mengatakan, “Merz harus tampil tegas, tapi tetap membuat Trump merasa bahwa dia seorang negarawan dengan visi besar. Merayu dengan penuh kepercayaan diri ala Eropa, itulah strategi yang tepat. Tapi tetap saja, bukan jaminan berhasil.”

    Tiga agenda besar di Washington

    Dalam isu pertahanan, Merz datang dengan argumen solid untuk menjawab kritik Trump soal rendahnya anggaran pertahanan di Eropa. Jerman merencanakan peningkatan belanja militer hingga lima persen, dengan alokasi sebesar 3,5% untuk angkatan bersenjata Bundeswehr, dan sisanya untuk infrastruktur penunjang.

    Merz juga ingin agar Jerman lebih sering mengambil inisiatif dalam isu pertahanan di Eropa. Contohnya adalah kunjungan bersama ke Kyiv yang diusulkannya bersama para pemimpin Jerman, Prancis, Inggris, dan Polandia. Langkah ini sejalan dengan keinginan Amerika agar Eropa lebih mandiri dalam mengurus keamanannya sendiri. Sebagai imbal balik, Merz dan para pemimpin Eropa lainnya berharap AS tetap berkomitmen untuk menekan Rusia dan mendukung Ukraina.

    Untuk isu lonjakan tarif impor, Merz hanya bisa menjalankan lobi karena kebijakan perdagangan adalah kewenangan Uni Eropa, bukan pemerintah nasional. Namun sebagai negara eksportir besar, Jerman sangat terdampak oleh kebijakan proteksionis di Washington. Tepat di hari keberangkatan Merz, tarif impor AS atas baja dan aluminium melonjak dua kali lipat menjadi 50 persen.

    Bisa dipastikan, Merz akan berupaya keras – baik di Washington maupun di Brussel – untuk mencegah konflik dagang yang berpotensi merugikan semua pihak.

    Akankah Amerika tinggalkan Eropa?

    Sebagai politisi konservatif yang lama dikenal sebagai loyalis Transatlantik sejati, Merz diperkirakan akan mencoba meyakinkan Donald Trump bahwa keterlibatan Amerika di Eropa tetap penting bagi kepentingan Washington sendiri. Tapi pandangan pakar militer Jerman Masala tidak berubah. “Saya kira, ke depan kita harus realistis. Amerika kemungkinan akan menarik diri dari peran sebagai kekuatan penyeimbang di Eropa. Mereka mungkin tak lagi melihat diri mereka sebagai kekuatan Eropa,” katanya.

    Oleh karena itu, Eropa harus menyiapkan diri menghadapi skenario di mana dukungan utama untuk Ukraina bisa menghilang. “Saatnya bergerak cepat untuk membangun kapasitas pertahanan dan kedaulatan Eropa. Itu strategi jangka panjang yang harus kita bangun.”

    Ketegangan dalam hubungan Jerman-AS bukan hal baru. Terlebih karakter Merz dan Trump berbeda jauh seperti siang dan malam. Tapi sang kanselir mengaku siap menghadapi Trump secara terbuka dan percaya diri. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Jerman ZDF, Merz berkata, “saya tidak perlu minum obat penenang hanya untuk bisa berbicara dengan presiden Amerika Serikat.”

    Meski begitu, beberapa topik sensitif kemungkinan sengaja akan dihindari, termasuk sikap pro-AfD dari orang-orang dekat Trump. Bahkan Menteri Luar Negeri Johann Wadephul memilih diam saat isu ini mencuat di Washington.

    Trump dan akarnya di Jerman

    Datangnya pemerintahan baru yang dibentuk oleh CDU/CSU dan SPD ikut mengubah arah kebijakan luar negeri Jerman. Gaya moralistik dan menggurui yang sering dikritik dari mantan Menlu Annalena Baerbock kini berganti dengan pendekatan pragmatis, menekankan kepentingan bersama dan kesediaan berkompromi, bahkan dengan mitra yang sulit seperti pemerintahan Trump.

    Namun, Carlo Masala mengingatkan betapa kejutan mungkin akan muncul dari Trump. “Seperti yang dikatakan Merz pada malam pemilu: Amerika Serikat bukan lagi negara yang bisa sepenuhnya diandalkan. Apa yang Trump katakan hari ini, bisa dengan mudah dibalik 180 derajat besok.”

    Satu hal menarik, sebelum keberangkatannya ke Washington, Merz sempat mengundang Trump untuk mengunjungi tanah kelahiran leluhurnya—Kallstadt, sebuah desa kecil penghasil anggur di wilayah Pfalz, tempat asal kakek Trump, Friedrich, sebelum hijrah ke Amerika. Hingga kini, belum ada kepastian apakah Trump akan datang. Mungkin Donald ingin menunggu bagaimana hasil obrolannya dengan Friedrich.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh: Rizki Nugraha

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga ” Friedrich Merz Terpilih Jadi Kanselir Jerman” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kamerun, Krisis Pengungsi Terbesar yang Luput dari Perhatian Dunia

    Kamerun, Krisis Pengungsi Terbesar yang Luput dari Perhatian Dunia

    Jakarta

    Ketika konflik meletus di suatu belahan dunia, masyarakat global umumnya merespons dalam tiga cara, yakni diplomasi oleh pemerintah dan lembaga internasional, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan liputan media untuk menumbuhkan kesadaran publik. Absennya ketiga jenis respons menandakan bahwa sebuah krisis perlahan tenggelam dari perhatian dunia. Itulah yang kini terjadi di Kamerun.

    Laporan tahunan dari Norwegian Refugee Council (NRC) kembali menyoroti krisis yang paling terabaikan di dunia. Dalam daftar terbaru itu, delapan dari sepuluh konflik berada di Afrika, dan posisi teratas ditempati oleh Kamerun yang, menurut NRC, hampir tak mendapat perhatian dari media, minim dukungan politik untuk penyelesaian konflik, dan kekurangan dana kemanusiaan.

    “Kamerun adalah contoh nyata dari krisis yang benar-benar dilupakan dunia. Krisis di sana lemah dalam ketiga indikator utama kami: minim pemberitaan, nol kemauan politik, dan dana bantuan yang sangat terbatas,” ujar juru bicara NRC, Laila Matar, kepada DW.

    Konflik yang berlapis

    Di balik statistik, tersembunyi kompleksitas konflik di Kamerun. Negara di pesisir Afrika Tengah ini sedang menghadapi dua perang besar yang hampir tak tersentuh oleh perhatian internasional.

    Sejak tahun 2017, pertempuran bersenjata menjalar dari wilayah barat. Perang dikobarkan kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dan memproklamasikan “Republik Ambazonia.” Konflik di North dan South West Kamerun merupakan perselisihan warisan kolonialisme antara Prancis dan Inggris setelah Perang Dunia I. Konflik ini kerap berujung pada bentrokan dengan militer, dan telah merenggut ribuan nyawa.

    Adapun konflik kedua terjadi di utara, tepatnya di wilayah sekitar Danau Chad. Di sana, kelompok militan Islam transnasional seperti Boko Haram dan afiliasinya, ISWAP yang merupakan cabang ISIS di Afrika Barat, terus menebar teror dan kekerasan.

    “Maret lalu saja ada lebih dari sepuluh serangan di utara Kamerun dan negara bagian Borno di Nigeria, termasuk penyergapan terhadap pos militer dan perampasan senjata serta kendaraan,” kata Remadji Hoinathy, analis dari Institute for Security Studies (ISS) yang berbasis di Chad, dalam podcast DW Africalink.

    Sementara kelompok JAS, pecahan Boko Haram lainnya, dikenal sangat brutal dan acap menyerang tentara, pejabat, hingga mengorbankan warga sipil tanpa pandang bulu.

    “Penduduk di sana terjebak. Mereka kadang terpaksa bekerja sama demi bertahan hidup,” ungkap Hoinathy.

    Potret penderitaan Haoua

    Konflik di utara Kamerun ini menciptakan gelombang pengungsian besar. NRC mencatat, ada lebih dari 1,1 juta warga Kamerun yang mencari perlindungan di dalam negeri, dan 480.000 pengungsi tambahan dari negara tetangga, seperti Republik Afrika Tengah. Hanya 30 persen dari mereka yang tinggal di kamp resmi; sisanya bertahan dalam kondisi seadanya.

    Salah satu dari mereka adalah Haoua, seorang perempuan berusia 39 tahun yang ditemui DW pada akhir 2024 di Maroua, kota di utara Kamerun. Sejak suaminya ditangkap dan menantunya dibunuh oleh kelompok militan, Haoua hidup bersama delapan anak dan dua cucu, tanpa penghasilan tetap.

    “Anak-anak tidak sekolah. Saya tidak punya uang untuk biaya mereka. Kami sudah empat hari tidak makan. Kalau saya mengemis di jalan, saya malah diusir,” tuturnya lirih. Dia hanya sesekali bisa mendapat uang dengan mencuci pakaian orang lain.

    Apa solusinya?

    Agar situasi membaik, pemerintah Kamerun harus bergantung kepada koalisi lintas negara. Negara-negara di kawasan Danau Chad sudah lama bekerja sama dalam operasi militer lintas batas untuk memberantas milisi Islam. Selain itu, ada juga inisiatif regional untuk stabilisasi sipil. Namun, setelah lebih dari satu dekade perang melawan Boko Haram, koordinasi antarnegara mulai mengalami kelelahan.

    “Kerja sama regional terlihat mulai melemah, terutama karena hasilnya belum signifikan dan dukungan politiknya semakin menipis,” kata Hoinathy.

    NRC pun menyuarakan kritik tajam terhadap penurunan perhatian global. Dalam laporannya, lembaga ini menyebut masa depan Kamerun akan semakin suram tanpa intervensi politik, bantuan kemanusiaan, atau pemberitaan media yang memadai.

    “Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman justru memotong anggaran bantuan luar negeri, tapi terus meningkatkan belanja pertahanan,” tegas Matar. “Anggaran militer global pada 2024 saja – kalau diambil dari pengeluaran militer tiga atau empat hari saja, itu sudah cukup untuk menutup seluruh kekurangan pendanaan kemanusiaan.”

    Menurut NRC, penyelesaian krisis seperti di Kamerun sebenarnya bukan hal mustahil. “Yang dibutuhkan hanyalah kemauan politik,” pungkas Matar.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga “Kamerun Mulai Program Vaksinasi Malaria Pertama di Dunia” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Warga dari 12 Negara Ini Dilarang Trump Masuk ke AS

    Warga dari 12 Negara Ini Dilarang Trump Masuk ke AS

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani aturan yang melarang semua perjalanan dari negara-negara tertentu. ‘Proklamasi’ tersebut sepenuhnya membatasi masuknya warga dari 12 negara: Afganistan, Cad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Myanmar, Somalia, Sudan, dan Yaman.

    Larangan ini akan berlaku pada Senin (09/06) mendatang, mulai pukul 00:01 dini hari waktu Washington (11:01 WIB). Pengunjung dari Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela juga akan menghadapi pembatasan yang lebih ketat.

    “Saya harus bertindak untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan nasional Amerika Serikat serta rakyatnya,” kata Trump dalam ‘proklamasi’ itu.

    “Beberapa negara yang disebutkan memiliki proses pemeriksaan dan penyaringan yang tidak memadai, sehingga menghambat kemampuan Amerika dalam mengidentifikasi potensi ancaman keamanan sebelum masuk,” menurut dokumen resmi yang diterbitkan Gedung Putih.

    Negara-negara lain “menunjukkan tingkat perpanjangan visa yang tinggi,” atau tidak bekerja sama dalam berbagi informasi identitas dan ancaman.

    Sebelumnya, Trump juga pernah memberlakukan beberapa larangan perjalanan selama masa jabatannya yang pertama sebagai presiden AS. Larangan pertamanya pada 2017 menargetkan tujuh negara mayoritas Muslim selama 90 hari.

    Larangan berikutnya termasuk Myanmar, Eritrea, Iran, Kirghizia, Libia, Nigeria, Korea Utara, Somalia, Sudan, Suriah, Tanzania, Venezuela, dan Yaman. Larangan ini dicabut oleh Presiden Joe Biden pada tahun 2021.

    Trump: Larangan perjalanan ini akibat serangan di Colorado

    “Serangan teror baru-baru ini di Boulder, Colorado menegaskan bahaya besar yang ditimbulkan oleh masuknya warga asing yang tidak diperiksa dengan baik,” kata Trump dalam sebuah pesan video.

    “Kami tidak menginginkan mereka,” tambahnya.

    Mesir tidak termasuk dalam daftar larangan perjalanan baru ini. Trump juga mengatakan daftar itu bisa diperluas jika muncul ancaman baru di dunia.

    Trump blokir mahasiswa internasional Harvard masuk ke AS

    Selain larangan perjalanan baru untuk 12 negara, Trump juga mengambil langkah untuk memblokir hampir semua mahasiswa internasional yang ingin belajar di Harvard agar tidak bisa masuk ke negara tersebut.

    Dalam sebuah perintah eksekutif yang ditandatangani Rabu (04/06), Trump menyatakan bahwa mengizinkan Harvard, salah satu universitas paling bergengsi di dunia, untuk terus menerima mahasiswa internasional akan membahayakan keamanan nasional.

    “Perilaku Harvard membuat universitas itu menjadi tujuan yang tidak layak bagi mahasiswa dan peneliti internasional,” tulis perintah eksekutif tersebut.

    Berlaku untuk semua mahasiswa yang berusaha masuk ke AS untuk belajar di Harvard setelah tanggal perintah itu dikeluarkan. Berlaku selama enam bulan dengan kemungkinan perpanjangan.

    Bagi mahasiswa asing yang merupakan sekitar seperempat dari total mahasiswa di Harvard, keputusan mengenai pencabutan visa mereka akan ditentukan oleh Menteri Luar Negeri, Marco Rubio. Ini merupakan eskalasi lebih lanjut dalam konflik antara Gedung Putih dan universitas tertua serta terkaya di Negeri Paman Sam itu.

    Pekan lalu, pengadilan federal di Boston sempat menghentikan Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam menjalankan rencana penangguhan visa mahasiswa internasional yang mau ke Harvard.

    Perintah Trump memberikan wewenang hukum berbeda bagi pemerintahannya untuk melarang mahasiswa asing. Trump menuduh universitas-universitas top AS menjadi pusat gerakan anti-Amerika.

    Respons Harvard: Ini langkah pembalasan ilegal

    Universitas Harvard mengatakan bahwa perintah Trump yang melarang universitas tersebut menerima mahasiswa asing baru selama enam bulan adalah tindakan “balasan”.

    “Ini adalah langkah balasan ilegal lainnya yang diambil oleh pemerintahan yang melanggar hak Amandemen Pertama Harvard,” kata pejabat universitas dalam pernyataan yang dirilis Rabu (04/06) malam.

    “Harvard akan terus melindungi mahasiswa internasionalnya,” tambahnya.

    Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perintah terbaru itu karena Harvard menolak “memberikan informasi yang cukup, saat diminta, tentang kasus-kasus pelanggaran dan kriminalitas yang diketahui dilakukan oleh mahasiswa asingnya.”

    Larangan perjalanan Trump izinkan pemain Piala Dunia masuk, bagaimana dengan suporter?

    Larangan perjalanan baru Trump memberikan beberapa pengecualian, menurut pejabat AS yang berbicara dengan CBS News. Di antara pengecualian itu, ‘proklamasi’ secara eksplisit menyebut atlet atau anggota tim olahraga, termasuk pelatih dan staf pendukung, serta atlet yang bepergian untuk Piala Dunia, Olimpiade, atau acara olahraga lainnya.

    AS bersama dengan Kanada dan Meksiko, akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada 2026. Meskipun sebagian besar tim belum lolos, Iran — yang masuk dalam daftar larangan perjalanan, sudah memastikan tempat di turnamen 2026.

    Tim nasional sepak bola Sudan juga berada di puncak grup kualifikasinya, sehingga berpeluang ikut bermain di Piala Dunia.

    Namun, pembatasan penuh bagi warga Iran dan Sudan untuk masuk ke AS mungkin membuat para pendukung tidak bisa menyaksikan dan mendukung tim mereka jika dijadwalkan bertanding di AS.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Melisa Lolindu

    Editor: Prita Kusumaputri

    Tonton juga “Daftar Lengkap 12 Negara yang Warganya Dilarang Masuk AS Oleh Trump” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Chile-Google Bangun Kabel Bawah Laut Pertama yang Sambungkan Benua

    Chile-Google Bangun Kabel Bawah Laut Pertama yang Sambungkan Benua

    Jakarta

    Chile dan Google menandatangani sebuah perjanjian bersejarah, untuk memasang kabel serat optik bawah laut pertama yang menghubungkan Amerika Selatan, Asia, dan Oseania Rabu /04/06). Proyek ini dijadwalkan rampung pada tahun 2027.

    Dalam upacara penandatanganan di Santiago, Menteri Luar Negeri Chile Alberto van Klaveren berkata: “Kabel ini bukan hanya memenuhi kebutuhan teknis semata, tetapi juga merupakan sebuah taruhan pada ketahanan, diversifikasi jalur digital, serta pembukaan peluang baru bagi kolaborasi internasional.”

    Alternatif koneksi internet lebih cepat bagi Chile

    Chile saat ini terhubung ke AS dan benua lain melalui kabel bawah laut. Inisiatif baru ini, yang disebut “Proyek Humboldt,” diharapkan dapat memberikan alternatif konektivitas jaringan internet yang lebih cepat.

    Tidak hanya Chile, negara-negara Amerika Selatan lainnya seperti Argentina, Paraguay, dan Brasil juga diperkirakan akan memetik manfaat dari inisiatif ini.

    Rencana pembangunan kabel sepanjang 14.800 kilometer dari Valparaiso di pantai barat Chile menuju Sydney di Australia, melewati French Polynesia, menjadi langkah ambisius yang disambut dengan antusias.

    Cristian Ramos, Direktur Infrastruktur Telekomunikasi untuk Amerika Latin di Alphabet, perusahaan induk Google, menjelaskan, “Ide membangun kabel ini adalah agar tidak hanya Google yang dapat menggunakannya, tetapi juga pengguna lain, seperti perusahaan teknologi yang beroperasi di Chile.”

    Berfungsi hingga seperempat abad

    Kerja sama ini pertama kali diumumkan pada Januari 2024, dengan kapasitas transmisi kabel mencapai 144 terabyte per detik, dan masa pakai diperkirakan hingga 25 tahun.

    Google telah menginvestasikan dana antara 300 hingga 550 juta dolar Amerika Serikat, sementara pemerintah Chile berkomitmen memberikan kontribusi sebesar 25 juta dolar untuk proyek tersebut.

    *Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga “Meta Bikin Proyek Kabel Bawah Laut 50.000 Km Jangkau Lima Benua” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ancaman Bom Bekas Perang Dunia Masih Mengintai

    Ancaman Bom Bekas Perang Dunia Masih Mengintai

    Jakarta

    Lima belas pasangan telah menantikan momen spesial untuk mengucapkan janji pernikahan mereka. Namun, pernikahan yang seharusnya berlangsung di balai kota bersejarah Kln, Jerman, pada 4 Juni harus dibatalkan karena gedung tersebut berada tepat di tengah zona evakuasi. Untungnya, mereka tetap bisa menikah di balai kota distrik lain.

    Tiga bom peninggalan Perang Dunia II yang tidak meledak, adalah penyebab dilakukannya evakuasi tersebut. Sedikitnya 20.500 warga dalam radius satu kilometer persegi, harus diungsikan ke tempat aman. Evakuasi ini disebut yang terbesar sejak 1945. Tiga bom ditemukan saat persiapan pembangunan di Jembatan Deutz, Kln. Bom buatan Amerika Serikat (AS) ini terdiri dari satu bom seberat 450 kilogram dan dua bom seberat 900 kilogram.

    Ketiganya menggunakan sumbu pemicu tumbukan sehingga tidak bisa dipindahkan demi alasan keamanan. Oleh sebab itu, bom harus dijinakkan di lokasi, yang membuat beberapa distrik di kota Nordrhein-Westfalen, Jerman Barat, harus dievakuasi.

    Ribuan orang dievakuasi

    Sekitar 20.500 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka pada hari Rabu (04/06). Pasien satu rumah sakit dan dua panti wreda juga dievakuasi, di mana para pasien serta penghuni dipindahkan ke fasilitas lain. Hampir 60 hotel ditutup sementara dan tamu-tamunya dipindahkan ke tempat lain.

    Penjinakan bom adalah tugas yang sangat kompleks dan rumit, tapi Jerman sudah sangat terbiasa dengan hal ini. Tahun 2024 lalu, lebih dari 1.600 bom berhasil dijinakkan hanya di negara bagian Nordrhein-Westfalen saja. Saat proyek pembangunan terus berlangsung, seperti pemasangan kabel serat optik baru, renovasi jembatan, atau perbaikan jalan, penggalian sering kali menemukan bom yang belum meledak dari era tahun 1930-an dan 1940-an.

    Masalah serupa di Prancis, Belgia dan Polandia

    Kawasan metropolitan seperti Hamburg dan Berlin adalah target utama pengeboman Sekutu selama Perang Dunia II. Infrastruktur sipil juga menjadi sasaran, sehingga daerah-daerah ini sangat terpengaruh. Selain negara bagian Nordrhein-Westfalen, negara bagian Brandenburg juga sangat terkontaminasi bom peninggalan perang Dunia Kedua. Pada tahun 2024, tim penjinak bom menemukan 90 ranjau, 48.000 granat, 500 bom api, 450 bom seberat lebih dari 5 kilogram, dan sekitar 330.000 peluru artileri yang tidak meledak dari PD II.

    Masalah ini juga ada di negara tetangga seperti Prancis dan Belgia, terutama bom sisa dari Perang Dunia I di wilayah Verdun dan Somme. Tiga tahun lalu, kekeringan di Lembah Po, Italia, mengungkap sejumlah bom yang belum meledak. Di Inggris pada 2021, sebuah bom udara Jerman seberat 1.000 kilogram diledakkan secara terkendali di Exeter, dan lebih dari 250 bangunan mengalami kerusakan.

    Bahaya mematikan di Vietnam, Laos, dan Gaza

    Di Asia, situasinya juga mengkhawatirkan. Di Vietnam, Laos, dan Kamboja, orang-orang masih menjadi korban bom cluster buatan AS yang digunakan pada tahun 1960-an dan 1970-an. Menurut PBB, ada sekitar 80 juta bom yang belum meledak di Laos akibat 500.000 serangan AS yang dilakukan secara rahasia antara tahun 1964 hingga 1973.

    Masih banyak juga bom yang belum meledak dan mengancam keselamatan wargai di Suriah dan Irak. Namun, kedua negara ini belum memiliki sistem penjinakan bom yang memadai.

    PBB juga menyatakan bahwa bom yang belum meledak di wilayah Gaza, Palestina, telah menimbulkan bahaya mematikan, meskipun Israel terus melakukan pengeboman di wilayah tersebut.

    Seperempat wilayah Ukraina terkontaminasi

    Situasi di Ukraina pun sangat dramatis. Sejak invasi besar-besaran Rusia pada tahun 2022, sekitar seperempat wilayah Ukraina diduga tercemar ranjau, bom kluster, dan alat peledak lainnya.

    Lebih dari setengah juta alat peledak sudah berhasil dijinakkan, tapi jutaan lainnya masih tersisa. Konsekuensi kemanusiaan dan ekonomi sangat besar: Ratusan warga sipil meninggal, lahan pertanian luas menjadi tidak bisa digunakan, dan gagal panen semakin memperparah krisis ekonomi.

    Saat perang berakhir, penjinakan ranjau akan menjadi salah satu tugas utama selama bertahun-tahun ke depan.

    Jerman menanggung biaya terbesar

    Di Jerman, sebagian besar bom yang dijinakkan adalah peninggalan Perang Dunia II dan dibuat oleh Sekutu. Negara-negara bagian di Jerman menanggung sebagian besar biaya penjinakan bom ini. Jerman sendiri bertanggung jawab atas bom-bom buatannya dari era Kekaisaran Jerman (1871-1945). Upaya untuk membuat pemerintah bertanggung jawab atas semua bom yang belum meledak di Jerman sejauh ini belum berhasil. Tahun lalu, biaya penjinakan bom di negara bagian Nordrhein-Westfalen saja mencapai 20 juta euro (sekitar Rp320 miliar).

    Sementara biaya terus naik, teknologi penjinakan bom juga berkembang. Jika dulu pada tahun 1990-an petugas menggunakan tangan, palu, dan pahat, dan tang air, sekarang mereka memakai alat pemotong air bertekanan tinggi yang dapat memotong bom dari jarak aman dan menmbuat sumbu pemicunya tidak berfungsi.

    Para ahli memperkirakan, ada puluhan ribu bahan peledak yang belum meledak di Jerman, dengan total berat mencapai 100.000 ton.

    Meskipun teknik pendeteksian modern dan foto udara digital bisa mengurangi risiko, setiap operasi penjinakan bom adalah perlombaan melawan waktu. Semakin tua bom, semakin tinggi risiko korosi dan ledakan tidak terkendali. Menjinakkan bom yang lebih tua juga lebih sulit karena perubahan kimia dalam bom antara selongsong dan sumbu pemicunya.

    Penjinakan tiga bom di Kln bukan hanya soal gangguan pernikahan dan aktivitas warga, tapi juga menjadi pengingat nyata akan kehancuran perang — baik di Jerman, Prancis, Vietnam, Laos, Suriah, Ukraina, maupun Gaza.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Melisa Lolindu

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga “Detik-detik Setelah Bom Meledak di Klinik California, FBI: Terorisme!” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Australia Akui Kecemasan soal China Bikin Hubungan Lebih Erat dengan RI

    Australia Akui Kecemasan soal China Bikin Hubungan Lebih Erat dengan RI

    Jakarta

    Menteri Pertahanan (Menhan) Australia Richard Marles mengakui bahwa kecemasan keamanan terhadap China ikut mendorong hubungan yang lebih erat dengan Indonesia.

    Marles mengatakan aliansi dengan Indonesia berdiri sendiri, tetapi kekhawatiran tentang pembangunan militer China di kawasan tersebut mempengaruhi pemikiran kebijakan luar negeri Australia.

    “Kami tidak merahasiakan fakta bahwa kami memiliki kecemasan keamanan terkait China. Kami telah menjelaskannya kepada China sendiri,” ujar Marles kepada para wartawan dalam kunjungannya ke Jakarta, dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025).

    “Itu membentuk cara kami berpikir tentang lanskap strategis yang kami hadapi,” imbuh Marles yang juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri.

    Kunjungan Marles ke Jakarta untuk bertemu dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dilakukan beberapa minggu setelah Perdana Menteri Australia Anthony Albanese melakukan perjalanan luar negeri pertamanya ke Indonesia, setelah kemenangan telaknya dalam pemilihan umum.

    Menhan Australia itu mengatakan geografi juga merupakan bagian penting dari hubungan yang lebih dekat dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menandatangani pakta pertahanan tahun lalu.

    “Anda hanya perlu melihat peta untuk memahami betapa pentingnya Indonesia secara strategis bagi Australia. Geografinya sangat penting,” katanya.

    Tonton juga “Prabowo Terima Kunjungan PM Australia Anthony Albanese di Istana” di sini:

    Marles dan Sjafrie membahas kerja sama yang lebih besar “dalam kaitannya dengan kesadaran domain maritim”, yang akan membuat militer kedua negara berbagi lebih banyak informasi tentang perairan mereka, kata menteri Australia tersebut.

    “Hubungan antara Australia dan Indonesia tidak pernah dalam kondisi yang lebih baik,” ujar Marles.

    Indonesia dan Australia telah menandatangani pakta pertahanan bilateral yang menjanjikan kerja sama yang lebih erat di kawasan Asia-Pasifik, dan mencakup ketentuan bagi setiap militer yang beroperasi di negara lain.

    Beberapa bulan setelah perjanjian tersebut ditandatangani, ribuan tentara Indonesia dan Australia mengadakan latihan gabungan di Jawa Timur pada bulan November.

    Melihat Drone Canggih yang Dianggap Berharga Peneliti Australia:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Berulang Kali Veto AS Gagalkan Gencatan Senjata Gaza

    Memveto Resolusi Gaza, AS Bilang Akan Terus Dukung Israel di PBB

    Amerika Serikat memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata dan akses kemanusiaan tanpa batas di Gaza. Washington menyebut resolusi itu merusak diplomasi yang sedang berlangsung. Washington pun menegaskan akan terus mendukung Israel di PBB.

    Voting pada Rabu (4/6) waktu setempat tersebut, merupakan pemungutan suara pertama DK PBB mengenai perang Gaza sejak November lalu.

    “Hari ini, Amerika Serikat mengirim pesan yang kuat dengan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang kontraproduktif mengenai Gaza yang menargetkan Israel,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah pernyataan setelah voting dengan hasil perolehan suara 14 setuju berbanding 1 menolak.

    Menlu AS tersebut mengatakan Washington tidak akan mendukung teks apa pun yang “menyamakan Israel dan Hamas, atau mengabaikan hak Israel untuk membela diri.

    “Amerika Serikat akan terus mendukung Israel di PBB,” ujar Rubio dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025).

    Rancangan resolusi tersebut menuntut “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza yang dihormati oleh semua pihak.”

    Rancangan resolusi itu juga menyerukan “pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok lain,” dan menuntut pencabutan semua pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Veto tersebut menandai tindakan pertama Washington sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada bulan Januari lalu.

    Tonton juga “Daftar Lengkap 12 Negara yang Warganya Dilarang Masuk AS Oleh Trump” di sini:

    Veto AS tersebut menuai kecaman dari para anggota Dewan Keamanan PBB. Perwakilan tetap China untuk PBB, Fu Cong, mengatakan bahwa China sangat kecewa dengan hasil pemungutan suara pada Rabu (4/6) waktu setempat itu.

    Kecaman juga disampaikan Duta Besar (Dubes) Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia.

    “Kesempatan lain telah hilang untuk menunjukkan bahwa Dewan Keamanan siap memikul tanggung jawabnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dalam konteks konflik Israel-Palestina,” ujar Nebenzia kepada Dewan Keamanan PBB.

    Dia menekankan bahwa sangat jelas siapa pihak yang menginginkan perdamaian dan siapa pihak yang ingin “terus bermain permainan politik”.

    Tonton juga “Trump Umumkan Kebijakan Larangan Warga dari 12 Negara Masuk AS” di sini:

  • Drone Rusia Tewaskan 3 Orang Sekeluarga, Zelensky Geram!

    Drone Rusia Tewaskan 3 Orang Sekeluarga, Zelensky Geram!

    Jakarta

    Sebuah drone Rusia menghantam sebuah rumah hunian di Ukraina tengah pada Kamis (5/6) malam waktu setempat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, serangan itu menewaskan tiga orang sekeluarga, termasuk seorang bayi berusia satu tahun.

    Ia menuduh Moskow mencoba “mengulur waktu bagi dirinya sendiri untuk melanjutkan pembunuhan”. Zelensky pun mendesak Barat untuk memberikan “sanksi maksimum” dan “tekanan” pada Moskow, setelah Rusia berulang kali menolak seruan untuk gencatan senjata penuh dan tanpa syarat.

    Sebanyak lima orang tewas di Pryluky, sebuah kota di Ukraina tengah, termasuk korban-korban dari satu keluarga yang sama.

    Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa seorang kepala pemadam kebakaran setempat sedang merespons serangan sebelumnya, ketika rumahnya sendiri dihantam oleh drone Rusia.

    “Istrinya, putrinya, dan cucunya yang berusia satu tahun tewas,” kata Zelensky.

    Foto-foto menunjukkan rumah-rumah terbakar, mengepulkan asap abu-abu ke langit yang gelap gulita, saat para petugas penyelamat berjuang melawan kobaran api.

    “Rusia terus-menerus mencoba mengulur waktu bagi dirinya sendiri untuk terus membunuh. Ketika tidak merasakan kecaman dan tekanan yang cukup kuat dari dunia, ia membunuh lagi,” kata Zelensky.

    Tonton juga “Ukraina Ngamuk! 117 Drone Serang Rusia, 40 Jet Tempur Rusak” di sini:

    “Ini adalah alasan lain untuk menjatuhkan sanksi maksimum dan melakukan tekanan bersama. Kami mengharapkan tindakan dari Amerika Serikat, Eropa, dan semua orang di dunia yang benar-benar dapat membantu mengubah keadaan yang mengerikan ini,” tambahnya.

    Pertempuran dan serangan udara meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Serangan lain di kota Kharkiv di timur laut Ukraina melukai 18 orang, termasuk empat anak-anak, kata Menteri Dalam Negeri Ukraina Igor Klymenko dalam sebuah posting di media sosial.

    Puluhan ribu orang telah tewas, sebagian besar wilayah Ukraina timur dan selatan hancur, dan jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka sejak Rusia menginvasi pada bulan Februari 2022.

    Tonton juga “Ukraina Ngamuk! 117 Drone Serang Rusia, 40 Jet Tempur Rusak” di sini:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Putin Akan Balas Serangan Mengejutkan Ukraina ke Pesawat Pengebom Rusia

    Putin Akan Balas Serangan Mengejutkan Ukraina ke Pesawat Pengebom Rusia

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengingatkan bahwa ia akan membalas dendam atas serangan drone Ukraina yang mengejutkan terhadap armada pesawat pengebom Moskow. Trump pun menyebut bahwa Putin tidak siap untuk “perdamaian segera.”

    Serangan mengejutkan Ukraina terhadap lapangan udara Rusia pada hari Minggu lalu, menghancurkan beberapa pesawat pengebom berkemampuan nuklir senilai miliaran dolar AS. Hal ini mendominasi percakapan telepon antara Trump dan Putin pada Rabu (4/6) waktu setempat.

    “Presiden Putin mengatakan, dan dengan sangat tegas, bahwa ia harus membalas serangan baru-baru ini di lapangan terbang,” kata Trump dalam sebuah unggahan di jejaring sosial Truth Social miliknya, setelah panggilan telepon dengan Putin yang katanya berlangsung selama satu jam 15 menit.

    “Itu adalah pembicaraan yang bagus, tetapi bukan pembicaraan yang akan mengarah pada perdamaian segera,” imbuh Trump, dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025).

    Kremlin menyebut panggilan telepon tersebut, yang juga berfokus pada negosiasi mengenai program nuklir Iran, sebagai “positif” dan “produktif”. Kremlin menambahkan bahwa Trump telah memberi tahu Putin, bahwa Washington tidak diberi tahu sebelumnya tentang serangan drone Ukraina tersebut.

    Trump tidak menyebutkan apakah ia telah mengingatkan Putin agar tidak membalas dendam terhadap Ukraina yang merupakan sekutu AS.

    Presiden AS itu telah berulang kali membuat pemerintah Ukraina dan para pendukungnya khawatir dengan sikapnya yang condong ke Putin. Namun, Trump juga menunjukkan rasa frustrasi yang semakin besar terhadap Putin — minggu lalu menyebutnya “gila” — karena Rusia terus melakukan serangan dan menggagalkan janji kampanye Trump untuk mengakhiri perang segera.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini