Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Hizbullah Tolak Lucuti Senjata, Tuduh Kabinet Lebanon Lakukan ‘Dosa Besar’

    Hizbullah Tolak Lucuti Senjata, Tuduh Kabinet Lebanon Lakukan ‘Dosa Besar’

    Beirut –

    Kelompok Hizbullah menolak untuk melucuti persenjataan para petempurnya, seperti yang diputuskan oleh kabinet pemerintahan Lebanon pekan ini. Hizbullah menuduh pemerintah Lebanon telah melakukan “dosa besar” dengan mengambil keputusan semacam itu.

    Pemerintah Lebanon yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Nawaf Salam, pada Selasa (5/8), mengambil keputusan untuk melaksanakan perlucutan senjata Hizbullah setelah menggelar rapat kabinet maraton selama enam jam.

    Salam menugaskan militer Lebanon untuk “menetapkan rencana implementasi guna membatasi persenjataan” bagi tentara dan pasukan negara sebelum akhir tahun ini. Rencana tersebut akan disampaikan kepada kabinet pada akhir Agustus untuk dibahas dan disetujui.

    Keputusan pemerintah Lebanon itu diambil setelah adanya tekanan besar dari Amerika Serikat (AS) untuk melucuti persenjataan Hizbullah, dan di tengah kekhawatiran Israel akan memperluas serangannya terhadap Lebanon.

    Hizbullah, seperti dilansir AFP, Kamis (7/8/2025), memberikan reaksi keras dengan menyebut keputusan pemerintah Lebanon itu sebagai “dosa besar” dan mengatakan bahwa kelompoknya akan menganggap keputusan itu “seolah-olah tidak ada”.

    “Pemerintahan Perdana Menteri Nawaf Salam telah melakukan dosa besar dengan mengambil keputusan untuk melucuti persenjataan Lebanon guna melawan musuh Israel,” sebut kelompok Hizbullah dalam tanggapan pertamanya terhadap keputusan pemerintah Lebanon tersebut.

    “Keputusan ini melemahkan kedaulatan Lebanon dan memberikan kebebasan kepada Israel untuk mengutak-atik keamanan, geografi, politik dan eksistensi masa depannya… Oleh karena itu, kami akan menganggap keputusan ini seolah-olah tidak ada,” tegas pernyataan Hizbullah tersebut.

    Hizbullah juga memandang keputusan tersebut sebagai “hasil dari perintah utusan AS” — merujuk pada Duta Besar AS untuk Turki dan Utusan Khusus AS untuk Suriah, Tom Barrack, yang mengajukan proposal kepada otoritas Lebanon yang isinya menyerukan perlucutan senjata Hizbullah dengan jangka waktu tertentu.

    “Keputusan itu sepenuhnya melayani kepentingan Israel dan membuat Lebanon rentan terhadap musuh Israel tanpa pencegahan apa pun,” ujar Hizbullah dalam pernyataannya.

    Perlucutan senjata itu menjadi bagian dari implementasi gencatan senjata yang disepakati pada November 2024 lalu, yang bertujuan mengakhiri pertempuran sengit antara Hizbullah dan Israel yang berlangsung berbulan-bulan.

    Dalam perjanjian gencatan senjata tersebut, pemerintah Lebanon, termasuk militer dan layanan keamanan dalam negeri, seharusnya menjadi satu-satunya kekuatan bersenjata di Lebanon.

    Selama gencatan senjata berlangsung, Israel terus melancarkan serangan terhadap Hizbullah dan target-target lainnya di wilayah Lebanon. Tel Aviv bahkan mengancam akan terus melancarkan serangan hingga Hizbullah dilucuti persenjataannya.

    Hizbullah, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa Israel harus menghentikan serangan-serangannya terlebih dahulu sebelum perdebatan domestik soal persenjataan kelompoknya dan strategi pertahanan baru dapat dilakukan.

    “Kami terbuka untuk berdialog, mengakhiri agresi Israel terhadap Lebanon, membebaskan wilayah, membebaskan para tahanan, berupaya membangun negara, dan membangun kembali apa yang telah dihancurkan oleh agresi brutal,” tegas kelompok yang didukung Iran tersebut.

    Hizbullah menambahkan bahwa pihaknya “siap untuk membahas strategi keamanan nasional”, tetapi tidak di bawah serangan Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Tentara Lepas Tembakan di Pangkalan AS, Lukai 5 Personel Militer Lainnya

    Tentara Lepas Tembakan di Pangkalan AS, Lukai 5 Personel Militer Lainnya

    Washington DC –

    Seorang tentara melepas tembakan di sebuah pangkalan militer Amerika Serikat (AS) yang ada di negara bagian Georgia pada Rabu (6/8) waktu setempat. Tembakan itu melukai lima tentara lainnya, sebelum sang tentara pelaku penembakan ditangkap di lokasi kejadian.

    Insiden penembakan ini, seperti dilansir AFP, Kamis (7/8/2025), terjadi di Fort Stewart, sebuah pangkalan Angkatan Darat besar yang menampung ribuan tentara dan kerabat mereka. Pangkalan militer itu sempat ditempatkan di bawah lockdown, saat para petugas darurat bergegas merespons penembakan tersebut.

    “Tentara-tentara di area itu yang menyaksikan penembakan tersebut langsung dan tanpa ragu-ragu mengamankan tentara tersebut, melumpuhkannya, yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk kemudian menahannya,” kata komandan Divisi Infanteri ke-3, Brigadir Jenderal John Lubas, dalam konferensi pers.

    Divisi Infanteri ke-3 diketahui bermarkas di Fort Stewart tersebut.

    Lubas menyebutkan bahwa sedikitnya lima orang mengalami luka-luka akibat penembakan tersebut. “Semuanya dalam kondisi stabil dan diperkirakan akan pulih,” sebutnya.

    Dia mengidentifikasi tentara pelaku penembakan sebagai Sersan Quornelius Radford.

    Motif penembakan tersebut belum diketahui secara jelas.

    Meskipun tergolong jarang terjadi, aksi penembakan secara berkala menargetkan fasilitas-fasilitas militer di AS — negara yang dilanda epidemi kekerasan bersenjata.

    Lubas mengatakan bahwa senjata militer tidak digunakan dalam penembakan pada Rabu (6/8) waktu setempat, yang diyakini dilakukan dengan “pistol pribadi” milik pelaku.

    Presiden Donald Trump menyebut penembakan di Fort Stewart itu sebagai “kekejaman”, dan mengatakan kepada wartawan bahwa Divisi Investigasi Kriminal Angkatan Darat akan memastikan pelakunya “dituntut seberat-beratnya sesuai hukum”.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Pete Hegseth menyebut penembakan itu sebagai aksi “pengecut”. Dia menjanjikan bahwa “keadilan yang cepat akan ditegakkan kepada pelaku dan siapa pun yang terbukti terlibat”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Trump Segera Bertemu Putin untuk Bahas Perang Ukraina

    Trump Segera Bertemu Putin untuk Bahas Perang Ukraina

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa dirinya mungkin akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin “segera”. Hal ini dikatakan sang Presiden AS menyusul apa yang disebutnya sebagai pembicaraan yang sangat produktif di Moskow antara utusan khususnya dan sang pemimpin Rusia.

    Kunjungan Utusan Khusus AS Steve Witkoff ke Rusia untuk berdialog dengan Putin itu dilakukan saat AS bersiap menjatuhkan sanksi-sanksi sekunder, termasuk kemungkinan terhadap China, untuk menekan Moskow agar segera mengakhiri perangnya di Ukraina.

    Potensi pertemuan puncak tersebut telah dibahas dalam percakapan telepon antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang, menurut sumber senior di Kyiv, juga menyertakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Mark Rutte dan para pemimpin Inggris, Jerman serta Finlandia.

    “Ada kemungkinan besar akan ada pertemuan segera,” kata Trump saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, ketika dirinya ditanya soal kapan akan bertemu pemimpin Rusia dan Ukraina, seperti dilansir AFP, Kamis (7/8/2025).

    Trump tidak memberikan indikasi lebih lanjut soal di mana pertemuan dengan Putin akan berlangsung. Namun pertemuan tersebut nantinya akan menjadi pertemuan puncak pertama antara kepemimpinan AS dan Rusia sejak mantan Presiden Joe Biden bertemu Putin di Jenewa, Swiss, pada Juni 2021 lalu.

    Laporan media terkemuka AS, seperti New York Times dan CNN, yang mengutip sumber-sumber yang mengetahui rencana pertemuan itu, menyebutkan bahwa Trump berencana untuk bertemu Putin terlebih dahulu paling cepat pekan depan, sebelum melakukan pertemuan tiga pihak dengan Putin dan Zelensky.

    Gedung Putih saat ditanya soal prospek pertemuan tersebut, mengatakan Trump sangat terbuka untuk bertemu dengan pemimpin Rusia dan Ukraina.

    “Rusia menyatakan keinginan mereka untuk bertemu dengan Presiden Trump, dan Presiden terbuka untuk bertemu dengan Presiden Putin dan Presiden Zelensky,” ucap Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt.

    Percakapan telepon antara Trump dan Zelensky itu dilakukan setelah Witkoff berkunjung ke Moskow dan bertemu langsung dengan Putin pekan ini. Kremlin menyebut pembicaraan dengan Witkoff sebagai pembicaraan yang “produktif”.

    Kunjungan Witkoff ke Rusia itu dilakukan saat tenggat waktu dari Trump semakin dekat, di mana dia mengancam akan menjatuhkan sanksi baru atas perang Rusia di Ukraina jika Moskow tidak juga mengakhiri perang.

    “Kemajuan besar telah dicapai!” tulis Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social, sembari menambahkan bahwa setelah itu dirinya memberikan pengarahan kepada beberapa sekutu Eropa.

    “Semua orang sepakat bahwa perang ini harus segera berakhir, dan kami mengupayakannya dalam beberapa hari dan beberapa pekan ke depan,” cetusnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Great Barrier Reef di Ambang Krisis, Catat Rekor Kehilangan Karang

    Great Barrier Reef di Ambang Krisis, Catat Rekor Kehilangan Karang

    Canberra –

    Great Barrier Reef mengalami penurunan karang hidup tahunan terbesarnya selama setahun terakhir, menurut laporan yang dirilis Rabu (05/08) oleh Institut Ilmu Kelautan.

    Ilmuwan Australia yang memantau terumbu karang tersebut mendokumentasikan dampak buruk dari peristiwa pemutihan karang massal yang terjadi pada awal tahun 2024.

    “[Great Barrier Reef] mengalami tingkat tekanan panas yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menyebabkan pemutihan paling luas dan parah secara spasial yang tercatat hingga saat ini,” demikian temuan laporan tersebut.

    Terumbu karang Australia mungkin mencapai titik kritis

    Survei terhadap terumbu karang terbesar di dunia menemukan bahwa dua dari tiga wilayahnya mencatat penurunan karang paling tajam sejak pemantauan dimulai pada tahun 1986.

    Menurut laporan tersebut, wilayah utara dan selatan Great Barrier Reef paling terdampak, dengan tutupan karang menurun antara seperempat dan sepertiga setelah beberapa tahun pertumbuhan yang stabil.

    Para ilmuwan mendokumentasikan peristiwa pemutihan karang terluas sejak pemantauan dimulai hampir 40 tahun yang lalu, didorong oleh suhu laut tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2024 yang memicu “tingkat tekanan panas yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

    “Kami sekarang melihat peningkatan volatilitas pada tingkat tutupan karang keras,” ujar Mike Emslie, kepala program pemantauan jangka panjang lembaga tersebut.

    Perubahan iklim menyebabkan tekanan panas yang tak tertahankan bagi karang

    Emslie mengatakan penyebab utama penurunan tutupan karang adalah perubahan iklim.

    “Kami telah menyaksikan tutupan karang berfluktuasi antara rekor terendah dan rekor tertinggi dalam waktu yang relatif singkat, padahal sebelumnya fluktuasi tersebut moderat,” imbuhnya.

    Terumbu karang ini membentang sekitar 2.400 kilometer di lepas pantai Queensland di timur laut Australia.

    Meskipun mengalami kerusakan, Emslie mengatakan terumbu karang itu tetap menjadi “tempat yang menakjubkan.”

    “Itu masih layak diperjuangkan. Kita tidak bisa menyerah begitu saja,” pungkasnya.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga Video: Rekomendasi Wisata Restorasi Koral di Bali

    (nvc/nvc)

  • Kita Ingin Ibu Kota Aman dan Hebat

    Kita Ingin Ibu Kota Aman dan Hebat

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya sedang mempertimbangkan kemungkinan mengambil alih kendali federal atas Ibu Kota AS, Washington. Dia ingin menekan angka kejahatan di kota tersebut.

    Sebagaimana diketahui, berdasarkan perjanjian yang berlaku selama lebih dari 50 tahun, tata kelola Washington berada di tangan pemerintah Distrik Columbia yang dipilih secara lokal. Termasuk, wali kotanya dengan kongres memegang peran pengawasan.

    Trump mengaku sudah lama kesal dengan pengaturan tersebut. Dia juga telah berulang kali menyatakan bahwa ia ingin memfederalisasikan kota tersebut, memberikan Gedung Putih keputusan akhir dalam pengelolaan yang berjalan ini.

    “Kami sedang mempertimbangkannya, ya, karena kejahatannya konyol,” kata Trump kepada wartawan menanggapi pertanyaan tentang apakah ia seharusnya bertanggung jawab atas kepolisian kota tersebut, sebagaimana dilansir AFP, Kamis (7/8/2025).

    “Kita ingin memiliki ibu kota yang aman dan hebat, dan kita akan mewujudkannya,” imbuh Trump.

    Dia mengatakan tingkat kejahatan di kota itu meningkat. Dia pun mempertimbangkan menurunkan tentara nasional untuk melawan kejahatan di kota itu.

    “Tingkat kejahatan, tingkat perampokan, pembunuhan, dan sebagainya; kita tidak akan membiarkannya — dan itu termasuk mendatangkan Garda Nasional, mungkin dengan sangat cepat juga,” ucap Trump.

    Rencana mengenai pengambil alihan Washington itu mulanya disampaikan Trump di media sosialnya. Dia meminta Kota Washington bertindak seiring maraknya aksi kejahatan di sana.

    “Jika DC tidak segera bertindak, kita tidak punya pilihan selain mengambil alih kendali Kota oleh Pemerintah Federal, dan menjalankan Kota ini sebagaimana mestinya,” tulisnya.

    Tingkat Kejahatan di Washington

    Menurut data statistik kepolisian, kejahatan dengan kekerasan di Washington yang dipimpin oleh Partai Demokrat turun 26 persen pada paruh pertama tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Tingkat kejahatan di kota tersebut pada tahun 2024 sudah mencapai titik terendah dalam tiga dekade, menurut data yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman sebelum Trump menjabat.

    Ancaman Trump untuk mengirim Garda Nasional ke ibu kota muncul beberapa minggu setelah ia mengerahkan pasukan cadangan militer California ke Los Angeles untuk meredam protes atas penggerebekan imigrasi, meskipun ada keberatan dari para pemimpin lokal dan penegak hukum.

    Trump sering mempertimbangkan untuk menggunakan militer untuk mengendalikan kota-kota di Amerika, yang banyak di antaranya berada di bawah kendali Partai Demokrat dan bertentangan dengan dorongan nasionalisnya.

    Pada Rabu lalu, delegasi kongres Washington yang tidak memiliki hak suara, Eleanor Holmes Norton, menolak klaim Trump bahwa kejahatan kekerasan sedang meningkat, dan ancamannya untuk memfederalisasi ibu kota.

    “Presiden tidak memiliki wewenang untuk mengambil alih kendali DC secara sepihak. Kongres harus mengesahkan undang-undang, dan saya tidak akan membiarkan upaya yang sedang berlangsung sejauh itu,” ujarnya di X.

    Halaman 2 dari 2

    (zap/yld)

  • Rusia dan China yang Kian Mesra

    Rusia dan China yang Kian Mesra

    Jakarta –

    Hubungan Rusia dan China semakin mesra. Patroli gabungan yang digelar oleh kapal-kapal perang dari Angkatan Laut Rusia dan China di perairan kawasan Asia-Pasifik menjadi sinyal kuat atas kedekatan mereka.

    Relasi kedua negara semakin akrab kala Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan ke Moskow dan melakukan pertemuan secara langsung dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin. Saat itu, Xi mengatakan kepada Putin bahwa kedua negara harus menjadi ;sahabat baja’ dalam melawan pengaruh Amerika Serikat (AS). Kedua pemimpin berjanji untuk meningkatkan kerja sama ke level yang baru dan ‘secara tegas’ melawan pengaruh AS.

    Dalam pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan di Kremlin, kedua pemimpin negara mengatakan akan memperdalam hubungan di semua bidang, termasuk hubungan militer, dan “memperkuat koordinasi untuk secara tegas melawan tindakan Washington yang melakukan ‘dual containment’ terhadap Rusia dan China”.

    Kini kapal-kapal perang dari Rusia dan China akan melakukan patroli bersama. Patroli gabungan itu akan dilakukan setelah Angkatan Laut kedua negara menggelar latihan militer bersama di Laut Jepang pada 1-5 Agustus lalu.

    “Para awak Angkatan Laut Rusia dan Angkatan Laut PLA (Tentara Pembebasan Rakyat) China akan membentuk satuan tugas baru untuk melaksanakan misi patroli gabungan di kawasan Asia-Pasifik,” demikian pernyataan layanan pers Armada Pasifik Rusia, seperti dikutip Interfax dan dilansir Reuters, Rabu (6/8/2025).

    Latihan bersama itu mencakup latihan penembakan artileri, latihan misi anti-kapal selam dan pertahanan udara, serta peningkatan operasi pencarian dan penyelamat di laut.

    Selama fase akhir latihan bersama itu, kapal anti-kapal selam milik Rusia, Laksamana Tributs, dan kapal korvet Gromky, bersama dengan kapal-kapal penghancur China, Shaoxing dan Urumqi, melakukan latihan tembak langsung dan para awak berlatih mencari dan melumpuhkan kapal selam tiruan musuh.

    Armada Pasifik Rusia sebelumnya mengatakan bahwa latihan bersama itu bersifat defensif dan tidak menargetkan negara-negara manapun.

    Rusia dan China selama ini menggelar latihan rutin untuk melatih koordinasi antara angkatan bersenjata mereka dan mengirimkan sinyal pencegahan kepada musuh-musuh.

    Kedua negara telah menandatangani kemitraan strategis “tanpa batas” sesaat sebelum Rusia melancarkan invasi militer besar-besaran terhadap Ukraina, negara tetangganya, pada tahun 2022 lalu.

    Menlu Rusia Bertemu Xi Jinping

    Pada 15 Juli lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov juga bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Pertemuan digelar di sela-sela kunjungan diplomat tertinggi Rusia tersebut untuk menghadiri pertemuan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO).

    Xi menerima Lavrov di Beijing “sebagai bagian dari partisipasinya dalam pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO)”, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia, dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (15/7/2025).

    Kementerian mengatakan bahwa sejumlah isu kontak politik bilateral di tingkat tertinggi dan tingkat tinggi dibahas, termasuk persiapan kunjungan pemimpin Rusia Vladimir Putin ke China untuk menghadiri KTT SCO dan perayaan peringatan Perang Dunia II.

    Kantor berita Rusia, TASS melaporkan bahwa Xi bertemu Lavrov setelah presiden China tersebut mengadakan “pertemuan umum” dengan para menteri luar negeri SCO.

    Menurut kantor berita pemerintah China, Xinhua, dalam pertemuan dengan Lavrov pada Selasa (15/7), Xi mengatakan bahwa negara mereka harus “memperkuat dukungan timbal balik di forum-forum multilateral”.

    Beijing dan Moskow harus bekerja sama untuk “menyatukan negara-negara di belahan bumi selatan dan mendorong perkembangan tatanan internasional ke arah yang lebih adil dan masuk akal”, kata Xi, menurut Xinhua.

    Diketahui bahwa Beijing, sekutu diplomatik dan ekonomi Moskow, mengklaim netral dalam konflik antara Rusia dan Ukraina.

    Namun, China tidak pernah mengecam kampanye militer Rusia di Ukraina yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun atau menyerukan penarikan pasukannya.

    Halaman 2 dari 3

    (knv/knv)

  • 2 Menteri Ghana Tewas dalam Kecelakaan Helikopter

    2 Menteri Ghana Tewas dalam Kecelakaan Helikopter

    Jakarta –

    Helikopter yang ditumpangi Menteri Pertahanan Ghana, Edward Omane Boamah dan Menteri Lingkungan Hidup Ghana, Ibrahim Murtala Muhammed mengalami kecelakaan. Keduanya dilaporkan tewas.

    Dilansir AFP, kecelakaan helikopter terjadi pada Rabu (6/8/2025) waktu setempat. Informasi kecelakaan itu disampaikan kepala staf Presiden Ghana, John Mahama.

    Helikopter membawa tiga awak dan lima penumpang menghilang dari radar. Setelahnya angkatan bersenjata memberi tahu bahwa helikopter kecelakaan beberapa jam setelah hilang radar.

    Tonton juga video “Kecelakaan Helikopter New York Tewaskan Pejabat Siemens dan Keluarganya” di sini:

    (dek/jbr)

  • Wanti-wanti PBB soal Rencana Israel Caplok Gaza

    Wanti-wanti PBB soal Rencana Israel Caplok Gaza

    Jakarta –

    Israel berencana mengambil Gaza, Palestina. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan keras Israel atas rencana itu.

    Dirangkum detikcom, Rabu (6/8/2025), PBB memperingatkan perluasan operasi militer Israel di Jalur Gaza akan berisiko memicu konsekuensi bencana. Pernyataan itu dilontarkan saat Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dilaporkan mempertimbangkan untuk melakukan pendudukan total atas daerah kantong Palestina tersebut.

    Peringatan itu, seperti dilansir AFP, disampaikan oleh Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Eropa, Asia Tengah, dan Amerika, Miroslav Jenca, saat berbicara di hadapan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB dalam rapat membahas para sandera yang ditahan di Jalur Gaza.

    Jenca mengatakan bahwa perluasan perang “akan berisiko menimbulkan konsekuensi bencana bagi jutaan warga Palestina dan dapat semakin membahayakan nyawa para sandera yang tersisa di Gaza”.

    “Tidak ada solusi militer untuk konflik di Gaza atau konflik Israel-Palestina yang lebih luas,” tegas Jenca dalam rapat terbaru Dewan Keamanan PBB yang digelar pada Selasa (5/8) waktu setempat.

    Tonton juga video “Respons Trump Saat Ditanya soal Rencana Israel Caplok Gaza” di sini:

    Dalam kunjungan ke fasilitas pelatihan militer Israel pada Selasa (5/8), Netanyahu mengatakan bahwa: “Penting untuk menuntaskan kekalahan musuh di Gaza, untuk membebaskan semua sandera kita, dan untuk memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.”

    Dalam perang yang berkecamuk selama 22 bulan terakhir, pasukan Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah Jalur Gaza, dengan peringatan berulang kali soal kelaparan massal telah meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Netanyahu untuk menghentikan pertempuran melawan Hamas.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Gideon Saar, saat berbicara menjelang rapat Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa dirinya datang ke markas besar PBB untuk “menempatkan isu sandera di garis depan dan pusat perhatian dunia”.

    “Saya datang untuk menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat para sandera kami,” ucapnya.

    Sementara Jenca, dalam rapat Dewan Keamanan PBB, menyerukan agar “semua sandera yang ditahan di Gaza segera dibebaskan tanpa syarat”. Namun dia juga menyoroti minimnya bantuan kemanusiaan yang saat ini masuk ke Jalur Gaza.

    “Israel terus membatasi bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza, dan bantuan yang diizinkan masuk sangat tidak memadai,” ujarnya.

    “Kelaparan terjadi di mana-mana di Gaza, terlihat dari wajah anak-anak dan keputusasaan orang tua yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan pasokan paling dasar,” imbuh Jenca.

    Halaman 2 dari 3

    (whn/azh)

  • Sampah Plastik ‘Tenggelamkan Bumi’, Gimana Mengatasinya?

    Sampah Plastik ‘Tenggelamkan Bumi’, Gimana Mengatasinya?

    Jakarta –

    Tujuan pertemuan kali ini meneruskan konferensi serupa tahun lalu di Busan. Namun, negosiasi yang dipimpin oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) saat itu gagal. Dalam upaya baru, perwakilan lebih dari 170 negara bertemu di Jenewa, Swiss, mulai awal pekan ini hingga 14 Agustus mendatang untuk merundingkan perjanjian yang mengikat guna mengurangi sampah plastik.

    Topik utama: Apakah produksi plastik harus dibatasi, bagaimana memperbaiki pengelolaan produk plastik berbahaya bagi kesehatan dan bahan kimia terkait, serta bentuk dukungan keuangan apa yang akan diterima negara berkembang untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

    Setiap tahun, dunia memproduksi 413 juta ton plastik, cukup untuk mengisi lebih dari setengah juta kolam renang Olimpiade. Namun, hanya sekitar 9% yang didaur ulang secara global. Sisanya dibakar, dibuang ke tempat pembuangan akhir, mencemari lautan, tanah, dan merugikan satwa serta kesehatan manusia. Mikroplastik kini tersebar di seluruh dunia dan dapat ditemukan di tubuh manusia.

    Siapa yang menginginkan apa?

    Sekitar 100 negara mendukung perjanjian ambisius yang juga meliputi pengurangan produksi plastik. Termasuk banyak negara Afrika dan Amerika Latin, juga Jerman dan Uni Eropa.

    Namun, negara-negara produsen plastik dan minyak dalam “Koalisi Sepemikiran”, seperti Rusia, Iran, dan Arab Saudi, selama ini menghalangi regulasi produksi yang lebih ketat.

    Mereka ingin melanjutkan produksi seperti biasa dan mencegah kesepakatan yang membatasi permintaan, misalnya larangan produk plastik sekali pakai, kata Florian Titze dari WWF.

    Industri plastik dan negara-negara yang mendapat keuntungan terbesar melihat krisis plastik sebagai masalah pengelolaan sampah yang buruk. Mereka ingin perjanjiannya terfokus pada pengumpulan plastik, edukasi konsumen, dan tingkat daur ulang. Namun, produksi berlebih, sumber masalah utama, tidak akan dihentikan dengan cara ini.

    Daur ulang tidak cukup

    Daur ulang dan pengelolaan sampah memang penting, tapi tidak cukup tanpa pengurangan jumlah plastik, jelas Melanie Bergmann, ahli biologi laut dari Alfred-Wegener-Institut yang menjadi pengamat ilmiah delegasi Jerman.

    “Jika jumlah plastik terus bertambah setiap tahun, kita perlu sistem daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih besar. Sistem di negara kaya saja sudah kewalahan,” katanya.

    Biaya pengelolaan sampah sangat besar, misalnya Jerman mengeluarkan 16 miliar euro per tahun, sekitar 0,4% PDB, dan proporsi sampah plastik terus naik. Dalam negosiasi, Uni Eropa kemungkinan mengaitkan dukungan finansial kepada negara berkembang dengan komitmen pengurangan produksi plastik.

    Hipokrisi negara-negara barat?

    Aleksandar Rankovic, pendiri think tank Common Initiative, memperingatkan agar tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada negara produsen minyak dan plastik.

    Ia menuduh negara-negara Barat seperti Jerman, Prancis, dan Inggris munafik karena klaim ambisius mereka tidak disertai tindakan nyata.

    Dengan produksi sekitar 8 juta ton plastik per tahun, Jerman adalah produsen plastik terbesar di Eropa. Secara global, sepertiga plastik berasal dari Cina, hampir 20% dari Asia lainnya dan Amerika Utara.

    Meski koalisi ambisi tinggi mendukung perjanjian lebih ketat, belum ada target konkret yang mengikat untuk mengurangi produksi plastik, yang dinilai Rankovic terlalu samar.

    Kementerian Lingkungan Jerman menolak kritik ini dengan alasan data belum cukup untuk menetapkan target numerik seperti target 1,5 derajat dalam perjanjian iklim. Namun, Melanie Bergmann menyatakan produksi plastik harus dikurangi minimal 12-19% untuk memenuhi target Perjanjian Paris.

    Kekuatan lobi industri plastik

    Di Jenewa, selain delegasi negara, ratusan perwakilan industri plastik dan kimia hadir. Solusi hanya bisa dicapai dengan kerja sama antara masyarakat sipil dan dunia usaha, demikian menurut sumber dari Kementerian Lingkungan Jerman.

    Bethanie Carney Almroth, ahli ekotoksikologi dari Universitas Göteborg, Swedia, mengungkapkan adanya upaya lobi untuk melemahkan ilmu pengetahuan di bidang plastik dan intimidasi terhadap ilmuwan yang meneliti dampak berbahaya bahan kimia plastik.

    Jumlah pelobi industri bahkan lebih banyak dari delegasi resmi Uni Eropa. Industri menggunakan studi bias untuk meragukan kredibilitas ilmuwan, namun Plastics Europe menegaskan mereka menghargai ilmu pengetahuan independen.

    Almroth menceritakan pengalaman intimidasi dan upaya pelemahan reputasi oleh industri plastik melalui berbagai cara, termasuk di konferensi internasional.

    Kesempatan bersejarah untuk perjanjian efektif?

    Rankovic meragukan perjanjian terobosan akan lahir di Jenewa, melainkan kerangka kerja minimal yang bisa dikembangkan. Keputusan harus diambil dengan konsensus dan posisi negara sangat berbeda.

    Namun, waktu sudah sangat mendesak karena produksi plastik diperkirakan akan berlipat ganda dalam 20 tahun ke depan. Perjanjian ini adalah kesempatan bersejarah untuk mengendalikan masalah plastik, pungkas Melanie Bergmann.

    Diterjemahkan dari bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Kala Alun-alun Bogota Jadi Lautan Botol Plastik” di sini:

    (ita/ita)

  • Geram, Eks PM Israel Bilang Netanyahu Jadikan Israel ‘Negara Kusta’

    Geram, Eks PM Israel Bilang Netanyahu Jadikan Israel ‘Negara Kusta’

    Tel Aviv –

    Mantan Perdana Menteri (PM) Israel, Naftali Bennett, melontarkan kritikan terhadap PM Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya. Bennett menyebut Netanyahu telah mengubah Israel menjadi “negara kusta” dan menyebut status Tel Aviv di Amerika Serikat (AS), sekutu terdekatnya, “tidak pernah seburuk ini”.

    Kecaman Bennett yang menjabat PM Israel untuk periode singkat tahun 2021-2022 itu, seperti dilansir The Times of Israel dan Middle East Eye, Rabu (6/8/2025), disampaikan setelah dia melakukan rangkaian kunjungan selama 10 hari ke AS, termasuk ke New York dan Washington DC.

    “Status Israel tidak pernah seburuk ini. Israel semakin dan semakin ditetapkan sebagai negara kusta di sini,” tulis Bennett dalam pernyataan panjang yang diposting ke akun media sosial X miliknya.

    Istilah “negara kusta” yang disebut Bennett itu diduga merujuk pada perumpamaan untuk negara yang terisolasi dari negara-negara lainnya.

    Dalam pernyataannya, Bennett berpendapat bahwa Israel telah kehilangan dukungan dari Partai Demokrat dan bahkan Partai Republik yang menaungi Presiden Donald Trump, yang selama bertahun-tahun merupakan pendukung kuat Tel Aviv di AS.

    “Meskipun beberapa anggota pemerintahan Trump yang masih bersimpati dengan Israel, terutama berkat Presiden Trump sendiri, banyak orang di sayap kanan di AS, termasuk gerakan MAGA (Make America Great Again), menjauhkan diri dari Israel,” sebutnya.

    “Bahkan mereka yang merupakan teman-teman kita pun kesulitan membela Israel,” kata Bennett dalam pernyataannya.

    “Kampanye ‘kelaparan’ di Gaza telah berkembang menjadi proporsi yang sangat besar, dan faktanya, bagi sebagian besar publik Amerika dan berbagai influencer, hal ini hampir menjadi kenyataan — Israel lebih dipandang sebagai beban bagi AS dan rakyat Amerika,” ujarnya.

    Bennett menyoroti soal peningkatan antisemitisme di AS yang membuat banyak orang menyalahkan orang Yahudi untuk masalah-masalah yang dihadapi AS.

    Dalam pernyataannya, Bennett menuduh pemerintahan Israel di bawah Netanyahu telah menimbulkan “kerusakan yang mengerikan” dan “masih belum memahami betapa besarnya bencana ini”.

    Dia juga menyalahkan para menteri radikal dalam kabinet Netanyahu, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang disebutnya “terus mengoceh dan memicu kerusakan yang tak terbayangkan dengan kutipan-kutipan yang menghancurkan”.

    “Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa apa yang Anda katakan dalam wawancara di Israel tidak terdengar di luar negeri?!” tanya Bennett dalam pernyataannya.

    “Jika propaganda Netanyahu berhasil melawan musuh-musuh eksternal Israel bahkan hanya dengan sepersepuluh dari bakat, kecepatan, dan dedikasi yang mereka gunakan dalam mengoperasikan mesin propaganda melawan lawan-lawan politik mereka di dalam Israel, situasi kita akan luar biasa,” imbuhnya.

    Tonton juga video “Bisa-bisanya Netanyahu Bilang Tak Ada Kelaparan di Gaza” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)