Category: Detik.com Internasional

  • Gempar Israel Ingin Kuasai Gaza, Gimana Masa Depan Hamas?

    Gempar Israel Ingin Kuasai Gaza, Gimana Masa Depan Hamas?

    Jakarta

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan niatnya untuk menguasai seluruh Gaza, meskipun ia mengeklaim “tidak ingin terus mendudukinya”. Lantas, bagaimana masa depan Hamas di Gaza dan akankah mereka terus bertahan?

    Beberapa hari sebelum pernyataan Netanyahu itu, kelompok bersenjata Hamas menegaskan kembali mereka menolak untuk meletakkan senjata kecuali negara Palestina yang berdaulat berdiri.

    Pernyataan ini menanggapi salah satu tuntutan utama Israel dan AS dalam perundingan gencatan senjata di Gaza.

    Israel menganggap perlucutan senjata Hamas sebagai salah satu dari beberapa syarat utama bagi kesepakatan apa pun untuk mengakhiri konflik.

    Dalam sebuah konferensi internasional PBB yang diketuai bersama oleh Arab Saudi dan Prancis di New York pekan lalu, 17 negara, Uni Eropa, dan Liga Arab mengeluarkan deklarasi.

    Deklarasi itu menyerukan agar Hamas meletakkan senjata dan menyerahkan kendali Gaza guna mengakhiri perang.

    Mesir dan Qatar, yang biasanya menjadi mediator dalam perundingan mengenai Gaza, juga mencantumkan nama mereka dalam komunike itu. Namun, Israel dan AS tidak ikut menandatanganinya.

    Hamas akan lanjutkan pertempuran bersenjata

    Seorang pemimpin Hamas mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa kelompoknya tidak akan menyerahkan senjata, “bahkan peluru bekas sekalipun”.

    Pernyataannya menegaskan kembali bahwa kelompok itu bersedia melanjutkan pertempuran bersenjatanya kecuali negara Palestina didirikan.

    Amr Alfiky / ReutersGhazi Hamad, pemimpin Hamas mengatakan kepada Al-Jazeera.

    Hossam Al-Dajany, profesor politik Palestina di Universitas Al-Ummah Gaza, meyakini, setelah konferensi itu, perhatian media banyak tertuju pada Pasal 11 dari deklarasi New York.

    Deklarasi resmi yang dirilis dari konferensi itu mengutip Pasal 11 yang menyatakan: “Tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan keamanan di seluruh wilayah Palestina harus sepenuhnya berada di bawah otoritas Palestina.”

    Mungkin Anda tertarik:

    Al-Dajany menunjukkan beberapa dari 41 pasal lain dalam dokumen tersebut menyerukan pembentukan negara Palestina dan koeksistensinya dengan Israel.

    Menurutnya, hal ini berarti deklarasi itu menyebutkan sejumlah cara yang dapat mewujudkan berdirinya negara Palestina.

    “Jika [sisa] deklarasi New York diterapkan, Pasal 11 akan [sudah] terpenuhi,” ujar Al-Dajany kepada BBC.

    Negara Palestina

    Hamas ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya.

    Kelompok ini menyatakan, setelah negara Palestina terbentuk, mereka akan menyerahkan senjata kepada otoritas Palestina yang akan datang.

    Namun, para analis menilai, Hamas telah kehilangan sebagian besar kendalinya atas Gaza.

    Meskipun demikian, Hamas masih mempertahankan kehadirannya sebagai badan pemerintahan di wilayah tersebut.

    Haitham Imad / EPA-EFE / REX / ShutterstockSeorang perwakilan Palang Merah berdiri di samping pasukan Hamas.

    Unit keamanan yang baru mereka bentuk, Sahmatau dikenal sebagai Unit Panahberoperasi dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan mencegah penjarahan.

    Sebagian warga sipil Palestina telah menyuarakan kemarahan mereka terhadap Hamas, dan kelompok itu telah menindak tegas aksi protes.

    Makanan dan bantuan sangat langka, sesuai dengan peringatan lembaga bantuan dan PBB, banyak orang meninggal karena kelaparan.

    Khamis Al-Rifi / ReutersSkenario terburuk kelaparan sedang terjadi di Gaza, menurut Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang didukung PBB pada akhir Juli.

    Banyak analis meyakini para pasukan Hamas kini kewalahan dan tidak menyangka akan berada dalam kondisi yang lemah seperti sekarang, ketika melancarkan serangan 7 Oktober.

    Para pejuang Hamas sudah kelelahan, 22 bulan setelah respons militer Israel terhadap serangan tersebut.

    EPASekelompok pasukan Hamas bersenjata saat penyerahan sandera Israel pada Februari lalu.

    Berdasarkan laporan dari sumber-sumber lokal, kelompok Hamas masih memiliki senjata, tetapi persediaannya terus menurun.

    Mereka dilaporkan mengandalkan pada daur ulang senjata sisa-sisa serangan Israel, terutama bom yang gagal meledak.

    Para pasukan mengambil bahan peledak dari bom tersebut untuk membuat bom rakitan guna menyerang tentara Israel.

    Mohammed Saber / EPA-EFE / REX / ShutterstockSerangan udara Israel telah menyebabkan kerusakan besar pada rumah dan bisnis di Gaza.

    Israel menolak akses bagi wartawan BBC ke Gaza, sehingga kami tidak dapat memverifikasi informasi ini secara independen.

    Di tingkat regional, kelompok pro kemerdekaan Palestina ini, kini memiliki sedikit sekutu yang tersisa.

    Setelah perang 12 hari antara Israel dan Iran, kemampuan Teheran untuk terus mendukung Hamas semakin berkurang.

    EPAMenteri Luar Negeri Inggris David Lammy (tengah kiri) memeluk Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 29 Juli 2025.

    Milisi Hizbullah di Lebanon, yang berafiliasi dengan Iran, juga telah melemah akibat serangan Israel dan terbunuhnya para pemimpin mereka.

    Hizbullah sendiri sedang menghadapi tuntutan dari pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata mereka, sehingga kecil kemungkinannya bagi milisi ini untuk memberikan dukungan eksternal.

    Liga Arab

    Liga Arab telah menandatangani deklarasi New York yang menyerukan agar Hamas melucuti senjata mereka.

    Organisasi ini beranggotakan 22 negara, termasuk negara-negara yang biasanya berteman dan ramah dengan Hamas, seperti Qatar.

    Profesor Yossi Mekelberg, konsultan senior di forum diskusi urusan global Chatham House yang berbasis di London, berpendapat Israel dan AS tetap pada posisi mereka yang biasa.

    Namun, ia menambahkan, nada bicara negara-negara Arab telah berubah.

    Ia menunjukkan, tekanan yang meningkat dari para pemain Arab dan regional dapat membuat Hamas “cukup terisolasi”.

    Para sandera

    Hamas menjadikan sandera Israel yang masih ditawan sebagai alat tawar-menawar.

    Para militan menyandera 251 orang selama serangan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

    Dalam perang berikutnya, lebih dari 60.000 orang tewas akibat serangan militer Israel di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas.

    Menurut AS, setidaknya 20 sandera masih hidup di Gaza, setelah beberapa meninggal dan lainnya dikembalikan ke Israel.

    Dawoud Abu Alkas / ReutersKementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 60.000 orang tewas dalam serangan Israel.

    Pada awal Agustus, Hamas merilis sebuah video sandera Evatar David yang tampak lemah dan kurus.

    Para pengamat mengatakan, Hamas berharap video tersebut akan mendorong keluarga sandera memberikan tekanan lebih lanjut kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar mengakhiri perang.

    Setelah video itu beredar, keluarga sandera mendesak Netanyahu untuk memprioritaskan pembebasan para sandera.

    Pemimpin Hamas terbunuh

    Sejak Oktober 2023, Israel telah membunuh banyak pemimpin tinggi Hamas, termasuk pemimpin utama kelompok itu, Ismail Haniyeh, yang tewas dalam serangan di ibu kota Iran.

    Israel juga membunuh Yehya Sinwar, yang secara luas diyakini sebagai dalang serangan 7 Oktober.

    Menurut Mekelberg, para pemimpin Hamas di dalam Gaza memiliki kepentingan yang berbeda dengan mereka yang berada di luar.

    BBC

    Selain prioritas untuk bertahan hidup secara fisik, “mereka berusaha mempertahankan relevansi politik, yang masih memiliki dukungan untuk mencapai kesepakatan,” katanya.

    Namun, agar kelompok tersebut tetap relevan, para pemimpin yang tersisa harus mengambil keputusan yang sulit.

    Setelah pernyataan Netanyahu pada Kamis (07/08) lalu yang menyatakan niatnya untuk mengambil “kendali penuh” atas Gaza dan “menyingkirkan Hamas,” pilihan bagi kelompok itu semakin menipis dari hari ke hari.

    ReutersPerdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan rencana untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza.

    Masa depan Hamas

    Jadi, bisakah Hamas bertahan dari perang di Gaza ini?

    Jika negara Palestina terbentuk dan Hamas memenuhi komitmennya, mereka akan melepaskan penggunaan kekuatan bersenjata.

    Namun, pembentukan negara Palestina tampaknya masih jauh, kecuali pemerintah Israel saat ini mengubah posisinya.

    Meskipun hal itu terjadi, bukan berarti Hamas akan hilang.

    Amir Cohen / ReutersBangunan-bangunan yang hancur di Gaza utara, terlihat dari sisi perbatasan Israel.

    Yossi Mekelberg dari Chatham House, memprediksi kelompok itu mungkin masih memiliki kesempatan untuk “membangun kembali dirinya di masa depan” dan tetap menjadi bagian dari kancah politik Palestina.

    Hal ini bisa terjadi dari dalam atau luar wilayah Palestina.

    Banyak hal bergantung pada posisi Israel tentang potensi negara Palestina dan seberapa populer Hamas setelah situasi bencana yang dialami warga Gaza saat ini.

    (ita/ita)

  • Israel Akan Caplok Kota Gaza, Apa yang Diketahui Sejauh Ini?

    Israel Akan Caplok Kota Gaza, Apa yang Diketahui Sejauh Ini?

    Jakarta

    Kabinet keamanan Israel menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza. Keputusan ini dinilai sebagai eskalasi dalam perang di Gaza.

    Sebelum perang, Kota Gaza adalah kota terpadat di Jalur Gaza, tempat tinggal bagi ratusan ribu warga Palestina.

    Rencana ini menuai kecaman dari para pemimpin dunia. PBB juga memperingatkan bahwa hal tersebut akan menyebabkan “lebih banyak lagi pengungsian paksa” dan “lebih banyak pembunuhan”.

    Hamas pun mengancam akan melakukan “perlawanan sengit” terhadap langkah tersebut.

    Tidak hanya itu, rencana ini juga mendapat penolakan kuat di dalam negeri Israel, termasuk dari para pejabat militer dan keluarga sandera.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada Fox News bahwa Israel berencana untuk menduduki seluruh Jalur Gaza dan pada akhirnya akan “menyerahkannya kepada pasukan Arab”.

    Meskipun banyak hal yang masih belum jelas, inilah informasi yang diketahui mengenai rencana baru tersebut.

    Apa rencana Netanyahu di Kota Gaza?

    “Demi memastikan keamanan kami, kami bermaksud untuk menyingkirkan Hamas dari sana, membebaskan penduduk Gaza, dan menyerahkannya kepada pemerintahan sipilyang bukan Hamas dan bukan pula siapa pun yang menganjurkan penghancuran Israel,” ujarnya.

    “Kami ingin membebaskan diri kami sendiri dan membebaskan rakyat Gaza dari teror mengerikan Hamas,” lanjutnya.

    Namun, Netanyahu juga mengatakan Israel “tidak ingin mempertahankannya”.

    “Kami ingin memiliki perimeter keamanan. Kami tidak ingin mengaturnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan,” tambahnya.

    Getty ImagesPM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan niatnya untuk menguasai seluruh Gaza, namun rencana yang disetujui saat ini secara spesifik berfokus pada Kota Gaza.

    Pada Jumat (08/08) pagi, setelah pertemuan kabinet keamanan Israel selama beberapa jam di Yerusalem, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza.

    Rencana tersebut diadopsi melalui pemungutan suara mayoritas dan mencakup “lima prinsip untuk mengakhiri perang”:

    Pelucutan senjata Hamas.Pemulangan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.Demiliterisasi Jalur Gaza.Kontrol keamanan Israel atas Jalur Gaza.Keberadaan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas atau Otoritas Palestina.

    Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan bersiap untuk mengambil kendali atas Kota Gaza sambil tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di luar zona tempur.

    Di akhir pernyataan, disebutkan bahwa “mayoritas mutlak menteri kabinet meyakini bahwa rencana alternatif yang diajukan ke kabinet tidak akan mencapai kekalahan Hamas atau pemulangan para sandera.”

    Kapan Israel akan mengambil alih Kota Gaza?

    Meskipun kabinet keamanan Israel telah menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza, belum ada jadwal pasti kapan operasi tersebut akan dimulai.

    Laporan dari media Israel mengindikasikan bahwa militer tidak akan segera bergerak ke Kota Gaza dan penduduk akan diminta untuk mengungsi terlebih dahulu.

    Rencana ini disetujui meskipun ada “rencana alternatif” yang diajukan ke kabinet, yang menurut Israel tidak akan “mencapai kekalahan Hamas atau kembalinya para sandera.”

    Tidak jelas secara spesifik apa isi dari rencana alternatif ini atau siapa yang mengusulkannya, tetapi media Israel melaporkan bahwa itu adalah proposal yang lebih terbatas dari kepala staf militer.

    Mengenai pemerintahan pasca-pengambilalihan, Perdana Menteri Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak berniat untuk memerintah Gaza secara permanen.

    Ia ingin menyerahkan kendali kepada “pasukan Arab” yang tidak disebutkan secara spesifik.

    Menurut koresponden internasional BBC, Lyse Doucet, Netanyahu sengaja “tidak jelas” mengenai hal ini, seperti yang sering dilakukannya dengan rencana-rencana sebelumnya untuk wilayah tersebut.

    Kemungkinan, ia merujuk pada Yordania dan Mesir, yang telah menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Israel.

    Namun, kedua negara tersebut telah memperjelas bahwa mereka tidak akan masuk ke Gaza jika itu merupakan kelanjutan dari pendudukan Israel.

    Sejauh ini, tidak ada rincian lebih lanjut yang dibagikan mengenai batas waktu untuk pemerintahan Gaza pasca-pengambilalihan.

    Apa reaksi warga Palestina terhadap rencana Netanyahu?

    “Seolah-olah tidak ada lagi yang bisa ditempati sejak awal,” ujar Mahmoud al-Qurashli, warga Palestina, kepada kantor berita Reuters dari Kota Gaza.

    Menanggapi rencana Netanyahu untuk menguasai penuh wilayah tersebut, ia berkata: “Hampir seluruh Gaza telah terhimpit di bagian barat Kota Gaza, dan hanya itu yang tersisa.”

    “Saat ini, bagi rakyat, tidak ada lagi perbedaan apakah ia akan mendudukinya atau tidak.”

    Raed Abu Mohammed mengatakan bahwa mereka telah tinggal di tenda-tenda selama lima bulan, dan mereka sudah mulai beradaptasi.

    ReutersRaed Abu Mohammed bilang mereka hidup di Gaza di bawah pendudukan di udara, darat dan laut

    “Ya, ada penderitaan, ya, ada kematianya. Tapi kami masih berjuang untuk hidup, berjuang untuk hidup. Israel tidak membunuh Hamas. Israel membunuh warga sipil, anak-anak, perempuan.”

    “Tidak ada cara untuk bertahan hidup, tidak ada tanda-tanda kehidupan,” kata Ismail al-Shawish.

    Ia mengatakan kebutuhan dasar tidak ada, dan keadaan di Gaza “semakin buruk”.

    Dia menginginkan gencatan senjata, bukan pendudukan, demi “perdamaian dan keamanan”.

    Seorang jurnalis Palestina di Kota Gaza, Ghada Al Kurd, mengungkapkan ketakutannya terhadap rencana Israel untuk menduduki seluruh wilayah Gaza.

    Berbicara kepada program Radio 4 PM, Al Kurd mengatakan rencana tersebut membuat warga “tidak punya pilihan” dan “tidak ada tempat untuk pergi”.

    Menurut Al Kurd, rencana itu “tidak bisa dipercaya” karena akan memaksa mereka untuk mengungsi lagi ke tempat-tempat yang tidak diketahui.

    Ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Gaza telah “hancur total”, dan masyarakat kini “menderita kelaparan” serta terlalu lemah untuk berjalan.

    Saat ditanya apa yang akan ia lakukan jika diperintahkan untuk mengungsi, Al Kurd mengatakan “kami tidak punya pilihan” dan jika Israel menduduki Gaza, itu akan terjadi melalui operasi militer dan pengeboman.

    “Saya rasa kami harus pergi hanya untuk menyelamatkan hidup kami, tapi ke mana, bagaimana caranya?” tanyanya.

    Mengenai kehadiran Hamas di Kota Gaza, Al Kurd mengatakan ia tidak dapat menyangkal bahwa kelompok tersebut masih memiliki “pengaruh di lapangan”.

    Bagaimana respons di Israel terkait rencana mengambil alih Gaza?

    Keputusan kabinet keamanan Israel untuk mengambil alih Kota Gaza memicu reaksi publik yang sangat besar di Tel Aviv.

    Seorang jurnalis Israel melaporkan kepada BBC bahwa ada “ketidakpuasan besar” di negara itu, yang mendorong masyarakat untuk turun ke jalan di puluhan lokasi pada malam hari untuk memprotes pemerintah.

    Berbagai pihak menyuarakan kecaman, termasuk pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, yang menyebut keputusan itu sebagai “bencana”.

    Ia khawatir langkah ini akan menyebabkan lebih banyak kematian sandera dan tentara, serta “kehancuran politik”.

    ReutersMassa berkumpul untuk memprotes pemerintah di Tel Aviv

    Lapid juga mengatakan bahwa rencana tersebut “sangat bertentangan dengan pendapat para petinggi militer dan keamanan,” merujuk pada peringatan sebelumnya dari Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal Eyal Zamir, yang juga menentang langkah tersebut.

    Lapid menuduh Perdana Menteri Netanyahu menyerah pada tekanan dari menteri kabinet keamanan sayap kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.

    Koalisi Netanyahu bergantung pada dukungan para menteri ultranasionalis ini, yang sebelumnya mengancam akan keluar dari pemerintahan jika ada kesepakatan dengan Hamas.

    Selain itu, keluarga para sandera juga menggelar demonstrasi di luar markas militer dan kantor perdana menteri, menuntut agar rencana tersebut dibatalkan karena mereka menganggapnya sebagai “hukuman mati” bagi orang-orang yang mereka cintai.

    Laporan media Israel juga mengindikasikan adanya ketidaksepakatan antara Netanyahu dan petinggi militer.

    Kepala Staf pasukan pertahanan Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir, dikabarkan telah memperingatkan bahwa menduduki Gaza akan menjebak Israel dalam “lubang hitam” pemberontakan yang berkepanjangan dan meningkatkan risiko bagi para sandera.

    Secara keseluruhan, keputusan tersebut menghadapi penolakan kuat dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari publik, politisi oposisi, keluarga sandera, hingga sebagian petinggi militer.

    PM UK sebut eskalasi serangan Israel di Gaza adalah ‘salah’

    Perdana Menteri Kerajaan Bersatu (UK), Sir Keir Starmer, mengutuk keputusan kabinet keamanan Israel untuk “lebih meningkatkan serangan” di Gaza, menyebutnya “salah” dan mendesak pemerintah Israel agar segera mempertimbangkannya kembali.

    Menurut Starmer, tindakan ini “tidak akan mengakhiri konflik atau membantu pembebasan sandera. Ini hanya akan membawa lebih banyak pertumpahan darah.”

    Dia juga menyoroti kondisi krisis kemanusiaan di Gaza yang terus memburuk dan situasi para sandera yang ditahan oleh Hamas dalam “kondisi mengerikan dan tidak manusiawi.”

    PA MediaPerdana Menteri Kerajaan Bersatu (UK), Sir Keir Starmer, mengutuk keputusan kabinet keamanan Israel untuk “lebih meningkatkan serangan” di Gaza

    Starmer mengusulkan solusi yang terdiri dari gencatan senjata, peningkatan bantuan kemanusiaan, pembebasan semua sandera oleh Hamas, dan solusi melalui negosiasi.

    Ia juga menegaskan bahwa Hamas “tidak dapat berperan dalam masa depan Gaza dan harus pergi serta melucuti senjata.”

    Lebih lanjut, Starmer menyatakan bahwa Inggris dan sekutunya sedang menyusun rencana jangka panjang untuk perdamaian di kawasan itu melalui solusi dua negara, demi masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina dan Israel.

    Namun, ia memperingatkan bahwa tanpa negosiasi yang tulus dari kedua belah pihak, harapan tersebut “akan sirna.”

    “Pesan kami tegas: solusi diplomatik mungkin tercapai, tetapi kedua pihak harus menjauhi jalur kehancuran.”

    Mana saja wilayah Gaza yang dikendalikan militer Israel?

    Berdasarkan laporan, rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang baru disetujui bertujuan agar pasukan Israel bergerak untuk mengambil alih Kota Gaza, yang berada di utara wilayah tersebut, untuk pertama kalinya selama konflik ini.

    Kota Gaza adalah rumah bagi satu juta penduduk dan dikelilingi oleh daratan yang telah berada di bawah kendali IDF atau menjadi sasaran perintah evakuasi.

    BBC

    Israel mengklaim telah mengendalikan 75% wilayah Gaza, sementara PBB memperkirakan sekitar 86% wilayah tersebut berada di zona militer atau di bawah perintah evakuasi.

    Meskipun Israel mengklaim menguasai sebagian besar wilayah Gaza, ada beberapa area di bagian selatan, terutama di sepanjang pantai Mediterania, yang tidak diduduki oleh pasukan Israel.

    Menurut PBB, area-area ini mencakup kamp-kamp pengungsi, tempat sebagian besar penduduk Gaza tinggal setelah rumah mereka hancur akibat serangan militer Israel.

    Berita ini akan terus diperbarui secara berkala

    (ita/ita)

  • Rencana Israel Caplok Gaza Tuai Kecaman

    Rencana Israel Caplok Gaza Tuai Kecaman

    Jakarta

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengambil langkah baru di tengah agresi militer di Gaza. Netanyahu berencana mengambil alih kendali seluruh wilayah Gaza yang kemudian disetujui kabinet keamanan Israel. Namun, rencana Israel langsung menuai kecaman dunia.

    Usulan Netanyahu itu dalam rangka menghabisi Hamas di Jalur Gaza. Pasukan Israel disebut akan bersiap dengan rencana tersebut.

    “(Pasukan Israel) akan bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran,” demikian pernyataan kantor Netanyahu, dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/8/2025).

    Kabinet keamanan–dengan suara mayoritas–mengadopsi lima prinsip untuk mengakhiri perang: pelucutan senjata Hamas; pengembalian semua sandera, baik yang hidup maupun yang mati; demiliterisasi Jalur Gaza; kontrol keamanan Israel di Jalur Gaza; pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina.

    “Mayoritas menteri kabinet keamanan meyakini bahwa rencana alternatif yang telah diajukan kepada kabinet keamanan tidak akan mencapai kekalahan Hamas maupun pemulangan para sandera,” tambahnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Bakal Serahkan Gaza ke Pasukan Arab

    Namun Netanyahu justru menolak untuk memerintah Jalur Gaza setelah menyatakan niat secara terang-terangan untuk sepenuhnya mengambil alih daerah kantong Palestina yang dikuasai Hamas tersebut. Netanyahu mengatakan pihaknya akan menyerahkan Jalur Gaza kepada “Pasukan Arab”.

    Hal tersebut disampaikan Netanyahu dalam wawancara dengan media terkemuka Amerika, Fox News, seperti dilansir Reuters, Jumat (8/8).

    Dalam wawancara yang dilakukan sebelum sang PM Israel menggelar rapat kecil dengan kabinet keamanannya pada Kamis (7/8) waktu setempat, Netanyahu ditanya oleh jurnalis Fox News, Bill Hemmer, soal apakah Israel akan mengambil alih seluruh wilayah Jalur Gaza.

    “Kami bermaksud demikian (mengambil alih Gaza), untuk memastikan keamanan kami, menyingkirkan Hamas, memungkinkan penduduk Gaza terbebas, dan menyerahkannya kepada pemerintahan sipil yang bukan Hamas, dan bukan siapa pun yang menganjurkan penghancuran Israel,” jawab Netanyahu.

    Ketika ditanya lebih lanjut tentang apakah Israel berarti juga akan mengambil alih kendali atas seluruh penduduk Gaza, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan memerintah wilayah tersebut.

    “Kami tidak ingin mempertahankannya. Kami ingin memiliki perimeter keamanan. Kami tidak ingin memerintahnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan,” tegas sang PM Israel dalam wawancara tersebut.

    “Kami ingin menyerahkannya kepada Pasukan Arab yang akan memerintah dengan benar, tanpa mengancam kami, dan memberikan kehidupan yang baik bagi warga Gaza. Hal itu tidak mungkin dilakukan dengan Hamas,” kata Netanyahu.

    Tidak diketahui secara jelas soal “Pasukan Arab” yang dimaksud oleh Netanyahu. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal hal tersebut.

    Hamas Kutuk Kejahatan Perang

    Hamas mengutuk rencana Netanyahu mengenai pengambilalihan penuh atas Gaza. Hamas menyatakan rencana itu sebagai kejahatan perang baru.

    “Persetujuan kabinet Zionis atas rencana pendudukan Kota Gaza dan evakuasi penduduknya merupakan kejahatan perang baru yang ingin dilakukan tentara pendudukan terhadap kota tersebut,” ujar Hamas dalam sebuah pernyataan dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/8).

    Hamas memperingatkan operasi tersebut akan memakan biaya mahal. Hamas menyebut Israel tidak akan mudah menguasai Gaza.

    “Kami memperingatkan pendudukan kriminal bahwa petualangan kriminal ini akan memakan biaya besar dan tidak akan mudah,” imbuhnya.

    Hamas juga mewanti-wanti bila Israel merebut Gaza, maka mereka telah mengorbankan para sandera. Seperti diketahui, saat ini para sandera masih ditahan di wilayah Palestina.

    “Keputusan untuk menduduki Gaza menegaskan bahwa penjahat (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu dan pemerintahan Nazi-nya tidak peduli dengan nasib tawanan mereka,” kata Hamas.

    “Mereka memahami bahwa memperluas agresi berarti mengorbankan mereka,” tambahnya.

    RI Tolak Keras

    Pemerintah Republik Indonesia (RI) turut merespons rencana Israel. RI menolak keras rencana tersebut.

    “Terkait rencana Israel untuk menguasai Gaza, Indonesia menolak keras rencana tersebut,” kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir kepada wartawan, Jumat (8/8).

    Arrmanatha menilai rencana Israel akan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza. Menurutnya, langkah itu tidak berlawanan dengan upaya penyelesaian perang di Gaza.

    “Langkah ini akan semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza dan tidak sejalan dengan semangat komunitas internasional untuk menyelesaikan perang Gaza dan memulai kembali upaya penyelesaian konflik Palestina dan Israel melalui solusi dua negara,” ujarnya.

    Inggris Anggap Keliru

    PM Inggris Keir Starmer mengomentari rencana Israel untuk menguasai Kota Gaza. Dia menyebut hal itu “keliru” dan meminta Israel untuk segera mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

    “Tindakan ini tidak akan mengakhiri konflik ini atau membantu mengamankan pembebasan para sandera,” katanya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/8). Pemimpin Inggris tersebut memperingatkan bahwa hal itu “hanya akan membawa lebih banyak pertumpahan darah”.

    Dalam pernyataannya pada hari Jumat (8/8), Starmer mengatakan bahwa “keputusan Israel untuk meningkatkan serangannya di Gaza adalah salah, dan kami mendesaknya untuk segera mempertimbangkan kembali”.

    “Setiap hari krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk dan para sandera yang ditawan Hamas, ditahan dalam kondisi yang mengerikan dan tidak manusiawi,” ujarnya.

    “Yang kita butuhkan adalah gencatan senjata, peningkatan bantuan kemanusiaan, pembebasan semua sandera oleh Hamas, dan solusi yang dinegosiasikan,” imbuh Starmer.

    China Beri Peringatan

    Pemerintah China menyatakan “kekhawatiran serius” atas rencana Israel untuk menguasai Kota Gaza. China pun mendesak Israel untuk “segera menghentikan tindakan berbahayanya”.

    “Gaza adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina,” ujar seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China.

    “Cara yang tepat untuk meredakan krisis kemanusiaan di Gaza dan mengamankan pembebasan sandera adalah gencatan senjata segera,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/8).

    “Resolusi penuh untuk konflik Gaza bergantung pada gencatan senjata; hanya dengan demikian jalan menuju de-eskalasi dapat dibuka dan keamanan regional terjamin,” kata juru bicara tersebut.

    Disebutkan bahwa Beijing “bersedia bekerja sama dengan komunitas internasional untuk membantu mengakhiri pertempuran di Gaza sesegera mungkin”.

    Turki Serukan Dunia Cegah

    Pemerintah Turki mendesak masyarakat internasional untuk mencegah rencana Israel mengambil alih Kota Gaza, yang merupakan kota terbesar di Jalur Gaza.

    Kementerian Luar Negeri Turki, seperti dilansir AFP, Jumat (8/8), menyebut rencana Israel itu merupakan “pukulan berat” bagi perdamaian dan keamanan di kawasan.

    “Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawab guna mencegah pelaksanaan keputusan ini, yang bertujuan untuk mengusir paksa warga Palestina dari tanah mereka sendiri,” kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 6

    (fca/fca)

  • Arab Saudi Kutuk Keras Rencana Israel Caplok Gaza!

    Arab Saudi Kutuk Keras Rencana Israel Caplok Gaza!

    Jakarta

    Pemerintah Arab Saudi menolak rencana Israel mengambil alih Gaza, Palestina. Arab Saudi mengutuk sekeras-kerasnya rencana itu.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (9/8/2025), Arab Saudi menolak rencana Israel untuk mengambil alih kota Gaza. Arab Saudi mengecam Israel karena kelaparan dan pembersihan etnis terhadap warga Palestina di wilayah yang diblokade tersebut.

    “Mengutuk dengan sekeras-kerasnya dan sekeras-kerasnya keputusan otoritas pendudukan Israel untuk menduduki Jalur Gaza,” pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab di akun X.

    Ditambahkannya, AS dengan tegas mengutuk keras kegigihan negara itu dalam melakukan kejahatan kelaparan, praktik brutal, dan pembersihan etnis terhadap saudara-saudara Palestina.

    Sebelumnya, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana yang diusulkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar militer “mengambil alih kendali” Kota Gaza. Demikian disampaikan kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Jumat (8/8).

    Berdasarkan rencana untuk ‘mengalahkan’ Hamas di Jalur Gaza, pasukan Israel “akan bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran”, demikian pernyataan tersebut, dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/8).

    “Mayoritas menteri kabinet keamanan meyakini bahwa rencana alternatif yang telah diajukan kepada kabinet keamanan tidak akan mencapai kekalahan Hamas maupun pemulangan para sandera,” tambahnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    (whn/whn)

  • Hamas Kutuk Netanyahu Mau Caplok Gaza: Kejahatan Perang!

    Hamas Kutuk Netanyahu Mau Caplok Gaza: Kejahatan Perang!

    Jakarta

    Hamas mengutuk Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang ingin menguasai Jalur Gaza, Palestina. Hamas mengatakan rencana Netanyahu itu merupakan kejahatan perang baru.

    “Persetujuan kabinet Zionis atas rencana pendudukan Kota Gaza dan evakuasi penduduknya merupakan kejahatan perang baru yang ingin dilakukan tentara pendudukan terhadap kota tersebut,” ujar Hamas dalam sebuah pernyataan dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/8/2025).

    Hamas memperingatkan operasi tersebut akan memakan biaya mahal. Hamas menyebut Israel tidak akan mudah menguasai Gaza.

    “Kami memperingatkan pendudukan kriminal bahwa petualangan kriminal ini akan memakan biaya besar dan tidak akan mudah,” imbuhnya.

    Hamas juga mewanti-wanti bila Israel merebut Gaza, maka mereka telah mengorbankan para sandera. Seperti diketahui, saat ini para sandera masih ditahan di wilayah Palestina.

    “Keputusan untuk menduduki Gaza menegaskan bahwa penjahat (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu dan pemerintahan Nazi-nya tidak peduli dengan nasib tawanan mereka,” kata Hamas.

    “Mereka memahami bahwa memperluas agresi berarti mengorbankan mereka,” tambahnya.

    Sebelumnya, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana yang diusulkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar militer “mengambil alih kendali” Kota Gaza. Demikian disampaikan kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Jumat (8/8).

    Berdasarkan rencana untuk ‘mengalahkan’ Hamas di Jalur Gaza, pasukan Israel “akan bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran”, demikian pernyataan tersebut, dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/8).

    Kabinet keamanan–dengan suara mayoritas–mengadopsi lima prinsip untuk mengakhiri perang: pelucutan senjata Hamas; pengembalian semua sandera, baik yang hidup maupun yang mati; demiliterisasi Jalur Gaza; kontrol keamanan Israel di Jalur Gaza; pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina.

    “Mayoritas menteri kabinet keamanan meyakini bahwa rencana alternatif yang telah diajukan kepada kabinet keamanan tidak akan mencapai kekalahan Hamas maupun pemulangan para sandera,” tambahnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/rfs)

  • Fenomena Hujan Lebat Usai Panas Menyengat Picu Warning di Jepang

    Fenomena Hujan Lebat Usai Panas Menyengat Picu Warning di Jepang

    Jakarta

    Otoritas Jepang memperingatkan potensi hujan lebat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peringatan ini dikeluarkan usai periode cuaca yang menyengat di wilayah Jepang.

    Dilansir AFP, peringatan ini dikeluarkan di wilayah Kagoshima pada Jumat (8/8) waktu setempat. Badan cuaca negara tersebut mengingatkan bahwa hujan lebat yang mengguyur berpotensi mengancam nyawa.

    Hujan lebat ini, berpotensi mengguyur setelah periode cuaca panas yang menyengat di banyak wilayah Jepang, dengan rekor suhu nasional menembus angka 41,8 derajat Celsius.

    Pejabat Badan Meteorologi Jepang (JMA) mengatakan bahwa Kagoshima “sedang diguyur hujan lebat yang belum pernah dialami sebelumnya”. Dia mengimbau warga menjahui sungai dan tebing.

    “Nyawa dalam bahaya… Kami meminta Anda untuk mengamankan keselamatan Anda dengan pindah ke bangunan-bangunan yang terletak sedikit lebih jauh dari sungai atau tebing, atau ke bangunan-bangunan yang lebih aman dari banjir,” ucap pejabat JMA tersebut memperingatkan.

    Pejabat tersebut menambahkan bahwa kondisi berbahaya mungkin sudah terjadi di area-area terdampak. Pejabat JMA itu juga mengimbau warga untuk mengungsi tanpa menunggu perintah dari pemerintah daerah.

    Potensi Risiko Luapan Sungai

    Sementara itu, seorang pejabat Kementerian Pertanahan Jepang memperingatkan dalam konferensi pers yang sama tentang risiko luapan sungai.

    Menurut laporan Kyodo News, lebih dari 490 milimeter curah hujan turun selama 24 jam, hingga pukul 04.40 waktu setempat, di salah satu area di Kagoshima. Angka itu tercatat sebagai curah hujan terbesar yang pernah tercatat.

    Otoritas Kirishima, sebuah kota di wilayah Kagoshima, mengimbau para penduduk untuk mengungsi atau mengambil tindakan alternatif menyusul peringatan khusus JMA — yang merupakan peringatan tertinggi dalam sistem lima skala yang diberlakukan.

    “Sungai-sungai meluap, memicu risiko banjir, atau banjir mungkin telah terjadi di area tanggul,” demikian imbauan pemerintah Kirishima dalam situs webnya.

    Imbas dari cuaca ekstrem ini, sejumlah penerbangan domestik di bandara Kagoshima terpaksa dibatalkan. Tidak disebutkan secara jelas jumlah penerbangan yang dibatalkan.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/whn)

  • Demi Kalahkan Hamas, Pasukan Israel Akan Ambil Alih Kota Gaza!

    Demi Kalahkan Hamas, Pasukan Israel Akan Ambil Alih Kota Gaza!

    Jakarta

    Kabinet keamanan Israel menyetujui rencana yang diusulkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar militer “mengambil alih kendali” Kota Gaza. Demikian disampaikan kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Jumat (8/8).

    Berdasarkan rencana untuk “mengalahkan” Hamas di Jalur Gaza, pasukan Israel “akan bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran”, demikian pernyataan tersebut, dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/8/2025).

    Kabinet keamanan — dengan suara mayoritas — mengadopsi lima prinsip untuk mengakhiri perang: perlucutan senjata Hamas; pengembalian semua sandera, baik yang hidup maupun yang mati; demiliterisasi Jalur Gaza; kontrol keamanan Israel di Jalur Gaza; pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina.

    “Mayoritas menteri kabinet keamanan meyakini bahwa rencana alternatif yang telah diajukan kepada kabinet keamanan tidak akan mencapai kekalahan Hamas maupun pemulangan para sandera,” tambahnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Sebelumnya, saat menggelar rapat kabinet keamanannya pada hari Kamis (7/8) waktu setempat, Netanyahu mengatakan Israel berencana untuk mengambil kendali penuh atas Gaza, tetapi tidak berniat untuk memerintahnya.

    “Kami bermaksud demikian,” kata Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Bill Hemmer dari Fox News Channel, ketika ditanya apakah Israel akan mengambil alih seluruh wilayah pesisir tersebut, sebagaimana dilansir Reuters, Jumat (8/8/2025).

    “Kami tidak ingin mempertahankannya, kami ingin memiliki perimeter keamanan, kami tidak ingin memerintahnya, kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan,” imbuh Netanyahu.

    Dia mengatakan Israel ingin menyerahkan wilayah tersebut kepada pasukan Arab yang akan memerintahnya. Namun, ia tidak merinci pengaturan tata kelola atau negara-negara Arab mana yang terlibat.

    Salah satu sumber mengatakan Israel memiliki salah satu skenario yang dipertimbangkan, yakni pengambilalihan bertahap wilayah-wilayah di Gaza yang belum berada di bawah kendali militer. Peringatan evakuasi dapat dikeluarkan kepada warga Palestina di wilayah-wilayah tertentu di Gaza, yang berpotensi memberi mereka waktu beberapa minggu sebelum militer bergerak masuk, kata sumber tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • AS Umumkan Hadiah Uang Rp 815 M untuk Penangkapan Presiden Venezuela

    AS Umumkan Hadiah Uang Rp 815 M untuk Penangkapan Presiden Venezuela

    Washington DC

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menambah hadiah uang untuk penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang menghadapi dakwaan perdagangan narkoba ke wilayah AS. Imbalan untuk penangkapan Maduro ditambah oleh Washington menjadi US$ 50 juta, atau setara Rp 815 miliar.

    Otoritas Venezuela mengecam tawaran imbalan tersebut sebagai hal yang “menyedihkan” dan “konyol”.

    AS tidak mengakui dua kemenangan Maduro dalam dua pemilu sebelumnya, dan menuduh pemimpin Venezuela itu memimpin geng penyelundup kokain.

    Pengumuman penambahan imbalan untuk penangkapan Maduro itu disampaikan oleh Jaksa Agung AS, Pam Bondi, dalam pernyataan video yang diposting ke media sosial, seperti dilansir AFP, Jumat (8/8/2025).

    “Hari ini, Departemen Kehakiman dan Departemen Luar Negeri mengumumkan hadiah bersejarah sebesar US$ 50 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Nicolas Maduro,” ucap Bondi dalam pernyataan video yang dirilis pada Kamis (7/8) waktu setempat.

    “Dia merupakan salah satu pengedar narkoba terbesar di dunia dan merupakan ancaman bagi keamanan nasional kita,” sebutnya.

    Imbalan itu bertambah banyak jika dibandingkan dengan imbalan yang ditawarkan AS pada Januari lalu, yang mencapai US$ 25 juta (Rp 407,5 miliar).

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Venezuela, Yvan Gil, dalam tanggapannya menyebut imbalan yang ditawarkan Jaksa Agung AS itu “menyedihkan”.

    “Tabir asap paling konyol yang pernah kami lihat,” ucapnya.

    “Martabat tanah air kami tidak untuk dijual. Kami menolak operasi propaganda politik yang kasar ini,” tegas Gil dalam pernyataan via Telegram.

    Tahun 2020 lalu, selama masa jabatan pertama Presiden Donald Trump, pengadilan federal New York mendakwa Maduro dan beberapa pejabat tinggi Venezuela atas sejumlah tuduhan, termasuk berpartisipasi dalam konspirasi “narko-terorisme”.

    Departemen Kehakiman AS menuduh Maduro memimpin geng penyelundup kokain bernama “Kartel Matahari”, yang mengirimkan ratusan ton narkotika ke wilayah AS selama dua dekade, dan meraup uang ratusan juta dolar Amerika.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Mampukah AS Paksa India-China Stop Beli Minyak Rusia?

    Mampukah AS Paksa India-China Stop Beli Minyak Rusia?

    Jakarta

    India dan Cina dengan tegas menolak ancaman sanksi sekunder Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sanksi tersebut merupakan hukuman bagi negara yang nekat masih membeli minyak Rusia. Selama ini, pendapatan dari ekspor minyak dipercaya merupakan sumber duit terbesar bagi Moskow demi membiayai invasi di Ukraina.

    Beijing dan New Delhi menegaskan, akan melindungi ketahanan energi dan kedaulatan ekonominya, dari apa yang oleh Beijing disebut secara lugas sebagai “pemaksaan dan tekanan” dari Amerika Serikat. Cina merupakan importir minyak terbesar Rusia pada tahun 2022.

    India, di sisi lain, menuding Barat bersikap hipokrit. Mereka menyoroti fakta bahwa Uni Eropa tetap mengimpor energi dari Rusia, meskipun telah secara signifikan mengurangi kebergantungan sejak perang dimulai.

    New Delhi juga mengingatkan bahwa Washington sebelumnya justru mendorong India membeli minyak dari Rusia, demi menstabilkan harga minyak global yang meningkat tajam setelah invasi Rusia dimulai.

    Pembelian minyak India dari Rusia meningkat hampir 19 kali lipat dalam empat tahun terakhir, dari 0,1 menjadi 1,9 juta barel per hari, sementara pembelian Cina naik 50% menjadi 2,4 juta barel per hari.

    Petras Katinas, analis energi yang berbasis di Lituania dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), mengatakan kepada DW bahwa India—pembeli minyak terbesar kedua dari Rusia—menghemat hingga USD 33 miliar ongkos pembelian energi antara 2022 hingga 2024. Penghematan tersebut merupakan hasil dari potongan harga besar-besaran oleh Moskow setelah AS dan Eropa mengurangi impor minyak dan gas Rusia.

    Kebijakan lama India yang menyeimbangkan hubungan dengan AS, Rusia, dan Cina, tanpa memprioritaskan salah satu negara, menurut Katinas, menjadi landasan keputusan untuk membeli minyak mentah Rusia dengan diskon besar. “New Delhi memprioritaskan keamanan dan keterjangkauan energi,” ujarnya.

    Ancaman Trump guncang pasar global

    Alhasil, harga minyak naik hampir 1% setelah pengumuman tersebut. Media India melaporkan, tarif baru dapat meningkatkan tagihan impor minyak India hingga US$ 11 miliar. New Delhi menyebut kebijakan Trump sebagai “tidak adil, tak berdasar, dan tidak masuk akal.”

    Trump menyatakan tarif akan berlaku dalam waktu 21 hari, memberi waktu bagi India dan Rusia untuk bernegosiasi dengan AS terkait pajak impor tersebut. Presiden AS juga diperkirakan akan mengumumkan sanksi sekunder yang lebih luas terhadap negara dan entitas yang masih berdagang dengan Rusia.

    Sanksi sekunder dipercaya akan menjadi pukulan besar bagi ekonomi Rusia yang melambat akibat sanksi Barat. Dengan belanja militer kini melampaui 6% dari PDB dan inflasi riil diperkirakan sejumlah analis mencapai 15–20%, Rusia membakar cadangan devisa dan menghadapi tekanan besar terhadap anggaran dan industri senjata nasional.

    Bagi pasar global, sanksi baru dapat memicu guncangan besar pada harga energi dan arus perdagangan, seperti yang terjadi pada 2022, ketika harga minyak melonjak dan Rusia menyiasati sanksi Barat dengan menjual dengan harga murah kepada dua ekonomi terbesar dunia.

    “Kalau India tidak membeli minyak Rusia pada 2022, tidak ada yang tahu harga minyak akan berapa — USD 100, USD 120, atau USD 300 per barel,” ujar Sumit Ritolia, analis minyak di New Delhi dari lembaga riset perdagangan Kpler, kepada DW. Minyak mentah WTI sempat bertahan antara USD 74 hingga USD 95 per barel dalam beberapa minggu sebelum invasi.

    Tarif sekunder Trump sebesar 25% dapat memaksa India mengurangi sebagian perdagangan minyaknya dengan Rusia. Sanksi tambahan hanya akan memperburuk keadaan.

    Katinas menyebut sanksi sekunder sebagai eskalasi besar. “Sanksi itu mengancam akses perusahaan India ke sistem keuangan AS dan membuat bank, kilang, serta perusahaan pelayaran terpapar dampak besar, mengingat keterlibatan mereka dalam pasar global,” katanya.

    Harga minyak melonjak, inflasi mengancam

    Jika suplai 5 juta barel minyak Rusia per hari tiba-tiba lenyap dari pasar, para analis memperkirakan harga akan kembali melonjak, karena negara-negara yang terdampak harus berebut pasokan lain. Meskipun kartel minyak OPEC baru-baru ini meningkatkan produksi, mengganti volume sebesar itu dalam waktu singkat akan sangat sulit karena kapasitas cadangan yang terbatas dan kendala logistik.

    “Tak ada pasokan yang bisa menggantikan 5 juta barel itu dengan cukup cepat untuk mencegah lonjakan harga,” ujar Alexander Kolyandr, peneliti senior di Center for European Policy Analysis, kepada The Independent.

    Ritolia mengatakan kepada DW bahwa perusahaan India mungkin butuh waktu hingga satu tahun untuk mengurangi ketergantungan pada minyak Rusia, jika memang harus dilakukan.

    Harga minyak yang lebih tinggi akan memicu kenaikan tajam inflasi, baik di AS maupun secara global. Bank Sentral AS memperkirakan, setiap kenaikan USD 10 pada harga minyak mentah akan menambah sekitar 0,2 poin persentase pada inflasi. Bank sentral India mencapai kesimpulan serupa.

    Jika harga naik dari USD 66 menjadi USD 110–120 per barel, kenaikan inflasi sekitar 1 poin persentase akan menaikkan biaya hidup bagi konsumen dan dunia usaha, terutama di sektor energi, transportasi, dan pangan.

    Cina diampuni, India kena imbas?

    Analis energi Katinas berpendapat, Cina—yang total volume perdagangannya dengan AS empat kali lebih besar dari India—”mungkin akan dikecualikan” dari kebijakan baru Gedung Putih. Dengan nilai perdagangan bilateral melebihi USD 580 miliar, skala ekonomi Cina memberi mereka daya tawar yang tidak dimiliki India.

    Cengkeraman Cina atas pasokan mineral tanah jarang — isu panas dalam hubungan AS-Cina — menjadi salah satu pengungkit yang digunakan Beijing untuk meredam sikap Trump.

    Dengan India tak memiliki pengaruh serupa, Trump awal pekan ini menggandakan tekanan pada New Delhi. Dia menyatakan bahwa dampak dari sanksi baru terhadap Rusia dan India akan “menjatuhkan dua ekonomi itu secara bersamaan.”

    Keuntungan India dari minyak Rusia menyusut

    Sementara itu, India tak lagi menikmati keuntungan besar seperti pada 2022, ketika diskon minyak Rusia mencapai USD 15–20 per barel. “Kini, margin itu menyusut menjadi sekitar USD 5,” menurut Ritolia dari Kpler.

    Berupaya mengisi kembali pundi-pundi perangnya, Rusia kini makin agresif memaksimalkan pendapatan energi. Permintaan dari Turki — yang kini menjadi pelanggan minyak terbesar ketiga Rusia — serta negara-negara Asia lainnya, yang mengimpor minyak Rusia dengan label alternatif untuk menghindari sanksi AS, membantu mengangkat harga.

    Meski begitu, kilang-kilang India terus melaku pembelian dari Rusia. Impor minyak mentah dari Rusia pada Juni mencapai level tertinggi dalam 11 bulan, yakni 2,08 juta barel per hari, menyumbang 44% dari total pasokan minyak mentah India — lonjakan tajam yang didorong oleh pertimbangan geopolitik dan harga.

    Di luar retorika, respons Cina tampaknya akan mengikuti pola sebelumnya saat menghadapi sanksi sekunder. Bank-bank Cina makin enggan menangani transaksi Rusia, bahkan dalam mata uang yuan, memaksa Moskow bergantung pada perantara bayangan dan jalur pihak ketiga.

    Bagi Beijing, impor minyak adalah prioritas yang relatif terlindungi dari tekanan politik. Sementara itu, India dipandang lebih mungkin mengambil sikap hati-hati: mengurangi pembelian jika ditekan, tapi tidak serta-merta menghentikan impor minyak Rusia.

    Ritolia berspekulasi bahwa India mungkin akan “mengurangi” impor minyaknya dari Rusia, namun menambahkan, “Saya tidak melihat India akan turun ke angka nol dalam waktu dekat.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Ghana Bentuk Timsus Usut Penyebab Kecelakaan Helikopter Tewaskan 2 Menteri

    Ghana Bentuk Timsus Usut Penyebab Kecelakaan Helikopter Tewaskan 2 Menteri

    Jakarta

    Kecelakaan helikopter militer di Ghana menewaskan 8 orang, termasuk 2 menteri. Presiden Ghana John Mahama membentuk tim khusus mengusut penyebab kecelakaan helikopter tersebut.

    Adapun 2 menteri yang tewas yakni Menteri Pertahanan Edward Omane Boamah dan Menteri Lingkungan Hidup Ibrahim Murtala Muhammed. Sementara enam orang lainnya tokoh politik senior hingga awak angkatan udara.

    “Angkatan bersenjata Ghana telah memulai penyelidikan penuh dan transparan atas keadaan kecelakaan ini,” kata Mahama dalam pidato yang disiarkan televisi, dilansir AFP, Jumat (8/8/2025).

    Mahama mengatakan data penerbangan dan perekam suara kokpit telah ditemukan. Pihaknya membentuk tim khusus menyelidiki insiden tersebut.

    “Dewan penyelidikan khusus telah dibentuk untuk menyelidiki penyebab kecelakaan,”ujarnya.

    Helikopter angkatan udara tersebut menghilang dari radar tak lama setelah meninggalkan Accra dalam perjalanan ke Obuasi di Ghana selatan.

    “Kita telah kehilangan beberapa tokoh paling cemerlang bangsa kita dalam momen duka yang sama,” ujar Mahama.

    Lihat juga Video: Helikopter Mendarat Darurat di Jombang Bikin Heboh Warga

    (eva/zap)